PENGARUH TAX KNOWLEDGE terhadap TAX COMPLIANCE WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG Nofiasari 1, Popi Fauziati 1, Dandes Rifa 1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta E-mail:
[email protected] [email protected] Abstract The level of tax compliance in some areas of West Sumatra has decreased to the individual taxpayer. The level of tax compliance in the area of SumatraJambi only reached 68.29 percent or 237 thousand from 555 thousand over the taxpayer. This figure is well below the national average, which recorded 85.25 per cent. However, national tax revenue Sumatra -Jambi region included in the ranking 3, therefore the purpose of this study was to determine the effect of tax knowledge on tax compliance. The purpose of this study was to determine the effect of the level of tax knowledge on tax compliance on the individual taxpayer is registered in the Tax Office (KPP) Pratama Padang. As many as 79 respondents selected samples determined by convenience sampling technique in Padang and the data collected through questionnaires. Analysis of the data by using a simple regression test that the coefficient of determination (R2) and t test using SPSS software version 16. Hypothesis testing results show that the knowledge has no effect on tax compliance to the individual taxpayer listed The Tax Office (KPP) Pratama Padang. Keyword : Tax Knowledge, Tax Compliance. tinggi, keberhasilan penerimaan pajak
1. Latar Belakang Penelitian Kepatuhan pajak di setiap negara berbeda,umumnya maju
di
seperti
suatu negara tergantung kepada upaya
negara-negara
Amerika
pemerintah
Serikat
dalam
meningkatkan
kepatuhan wajib pajak dan menekan
kepatuhan pajaknya sudah tinggi, yang
tindakan
ada
tindakan
evasion). Adapun tindakan yang dapat
evasion),
dilakukan pemerintah antara lain :
adalah
manipulasi sedangkan
masalah pajak di
(tax
negara-negara
manipulasi
pajak
(tax
1. Menciptakan pelayanan publik yang
berkembang seperti Indonesia masalah
profesional.
kepatuhan pajak yang rendah dan
2. Mengelola uang pajak secara adil
tindakan manipulasi pajak yang cukup
dan transparan serta meningkatkan
1
3.
4.
5.
kepercayaan masyarakat terhadap
Pajak) harus dipublikasikan secara
pemerintah.
luas dan terus-menerus.
Membuat
peraturan
perpajakan
11. Bekerja sama dengan PPATK
dan sistem pemungutan pajak lebih
untuk
simpel, jelas, mudah, dan waktu
petugas pajak di seluruh Indonesia,
yang singkat.
sehingga sebelum terungkap di
Meningkatkan tindakan penegakan
media, DJP (Direktorat Jenderal
hukum (law enforcement) kepada
Pajak) sudah menindaknya dan
wajib pajak yang tidak patuh.
mempublikasikan ke media (www.
Harus mampu mengikis
habis
6.
jawab
pajak
masyarakat tidak ragu dan bangga
mengalami penurunan untuk Wajib
menjadi pembayar pajak.
Pajak Orang Pribadi, salah satunya
Semangat pelayanan publik harus
contohnya adalah kota Bukittinggi
lebih dominan dalam operasional
yang mengalami penurunan kepatuhan
DJP
aparat
setiap tahunnya hal ini dapat dilihat
berhak
dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar
atas
sekitar 118 ribu dan yang membayar
dibanding
sebagai yang sanksi
pelanggaran perpajakan.
pajak hanya sekitar 38 ribu Wajib
Kembangkan sistem
Pajak yang banyak dilaporkan oleh
manajemen pajak terbuka
9.
kepatuhan
dibeberapa daerah Sumatera Barat
menjatuhkan
8.
Tingkat
sehingga
pemerintah
7.
kekayaan
pajak. go. id).
oknum-oknum mafia pajak tidak bertanggung
memonitor
dan
yang
lebih
Wajib Pajak Orang Pribadi, angka
transparan
untuk
kepatuhan
membayar
pajak
hanya
publik.
mencapai 32%, hal itu sangat jauh dari
Penarikan pajak harus terasa adil
standar nasional yang menargetkan
dan
kepatuhan membayar pajak sebanyak
tidak
boleh
ada
korupsi
penggunaan pajak itu sedikit pun.
62% hal ini sangat berbanding terbalik
Bangun karakter para pegawai DJP
dengan pertumbuhan ekonomi di kota
(Direktorat Jenderal Pajak) untuk
Bukittinggi yang meningkat. Realisasi
menjadi pribadi-pribadi pegawai
pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
pajak yang jujur semua.
Pratama Bukittinggi pada tahun 2012
10. Berbagai langkah reformasi yang
hanya mencapai 97% dari target yang
dilakukan DJP (Direktorat Jenderal
telah ditetapkan (www. haluan.com).
2
Angka tingkat kepatuhan wajib
Berdasarkan latar belakang dan
pajak di daerah Sumbar-Jambi baru
fenomena-fenomena yang terjadi dari
mencapai 68,29 persen atau 237 ribu
uraian
dari 555 ribu lebih wajib pajak. Angka
masalah dalam penelitian ini adalah :
ini jauh dibawah angka nasional, yang
Apakah tingkat pengetahuan pajak (tax
tercatat 85,25 persen. Meski demikian,
knowledge)
secara
kepatuhan
nasional
penerimaan
pajak
sebelumnya
maka
berpengaruh pajak
(tax
rumusan
terhadap
compliance)
wilayah Sumbar-Jambi masuk dalam
untuk Wajib Pajak orang pribadi yang
ranking
Sumbar-jambi
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak
berhasil mengumpulkan pendapatan RP
(KPP) Pratama Padang ? Penelitian ini
6 triliun, dari target tahun 2012 hanya
diharapkan
Rp 5,8 triliun. Tahun 2013,Dirjen Pajak
kontribusi dan manfaat bagi akademisi,
Wilayah
praktisi, peneliti selanjutnya dan pihak
3.
Wilayah
Sumbar-Jambi
ditargetkan
dapat
memberikan
untuk memperoleh pendapatan sebesar
yang berkepentingan.
Rp 8 triliun, karena keberhasilan yang
2.Teori dan Pengembangan Hipotesis
telah dicapai pada tahun sebelumnya.
2.1 Pajak
Di tahun 2013 Dirjen pajak akan melakukan
upaya-upaya
seluruh
pihak
Pajak memberikan peranan besar
mengajak
untuk
di bagi Negara Indonesia, karena pajak
dapat
memberikan
kontribusi sebesar 74%
membayarkan pajaknya, tidak hanya
kepada Negara dalam
kepada para PNS, tetapi untuk seluruh
operasionalnya.
warga Indonesia yang penghasilan
(2010) pajak adalah kontribusi wajib
(Penghasilan Kena Pajak). Maka dari
kepada Negara yang terutang oleh
itu seluruh masyarakat harus ikut
orang pribadi atau badan yang bersifat
membayar pajak, karena 90% APBD
memaksa berdasarkan Undang-Undang
(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)
dengan tidak mendapatkan imbalan
di
secara langsung dan digunakan untuk
(Anggaran Negara),
berasal
diatas
Menurut Diana dan Setiawati
PKP
Sumbar
sudah
memiliki
menjalankan
dari
Pendapatan dan
pendapatan
APBN Belanja
keperluan
Negara
bagi
sebesar-
APBN
besarnya kemakmuran rakyat, dari
(Anggaran Pendapatan Belanja Negara)
pengertian diatas adapun kata kunci
yang bersumber dari pajak sebesar
yang didapat dari uraian diatas yaitu :
74%.
1. Pajak
merupakan
iuran
kontribusi wajib kepada Negara. 3
atau
2. Yang bersifat dipaksakan.
pemungutan
3. Yang didasarkan kepada undang-
berdasarkan pada asas-asas berikut:
undang.
1. Equality,
4. Yang terhutang oleh Wajib Pajak
pemungutan
pajak
2. Certainty, penetapan pajak itu tidak
Badan.
ditentukan sewenang-wenang.
5. Tidak mendapatkan prestasi imbalan
3. Convenience,
secara langsung.
apabila
membayar
pajak sebaiknya dengan saat-saat
untuk
operasional
yang
Negara.
tidak
menyulitkan
Wajib
Pajak.
7. Bagi kemakmuran rakyat. Pajak
hendaknya
haruslah adil dan merata.
Orang Pribadi dan Wajib Pajak
6. Digunakan
pajak
4. Economy, secara ekonomi bahwa
digunakan
pembangunan
Negara
contohnya
APBN
untuk
biaya pemungutan dan pemenuhan
satu
kewajiban pajak bagi Wajib Pajak
(Anggaran
diharapkan seminimum mungkin,
salah
Pendapatan Belanja Negara), anggaran
demikian
dan APBN digunakan antara lain :
ditanggung wajib pajak.
beban
yang
Menurut Diana dan Setiawati
1. Untuk pembangunan infrastruktur contohnya
pula
(2010)
perhubungan,
Konsekuensi
dari
self
assessment ini, yaitu setiap Wajib
permukiman, dan irigasi dan
Pajak yang memiiki penghasilan harus
menyejahterakan rakyat contohnya
mendaftarkan diri sendiri ke Kantor
layanan pendidikan penanggulangan
Pelayanan Pajak (KPP). Walaupun
kemiskinan,
semua telah diserahkan kepada Wajib
2. Meringankan
beban
layanan
kesehatan,
Pajak
katahanan pangan, dan subsidi
untuk
menghitung,
memperhitungkan, serta melaporkan
3. Mewujudkan suasana aman dan
sendiri
tenteram serta kepastian hukum bagi
kewajiban
perpajakannya,
kehidupan rakyat di dunia usaha
masih banyak Wajib Pajak yang belum
contohnya
melaporkan
pertahanan
Negara,
disebabkan
keamanan, dan ketertiban.
perpajakannya karena
hal
ini
kurangnya
Adapun asas-asas yang pernah
pengetahuan pajak (tax knowledge),
dikemukakan oleh Adam Smith dalam
sebagian Wajib Pajak mendapatkan
Waluyo (2011) menyatakan
pengetahuan
bahwa
mengenai
pajak
ini
melalui media masa, media elektronik, seminar 4
perpajakan,
pelatihan
perpajakan
serta
dilakukan DJP
sosialisasi (Direktorat
yang
(2) telah disampaikan tidak lewat
Jendral
dari batas waktu penyampaian SPT
Pajak), tetapi masih banyak daerahdaerah
terisolir
serta
jauh
masa pajak berikutnya.
dari
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak
jangkauan teknologi yang masih sangat
untuk semua jenis pajak.
minim untuk mendapatkan informasi
5. Tidak pernah dijatuhi sanksi karena
dan pengetahuan mengenai pajak.
melakukan tindak pidana dibidang
Negara harus bisa memberikan
perpajakan dalam jangka waktu
pelayanan serta pendistribusian dana pajak
secara
merata
sepuluh tahun terakhir.
kepada
6. Dalam hal laporan keuangan diaudit
masyarakat, tetapi kepercayaan yang
oleh Akuntan Publik atau Badan
telah diberikan oleh Negara haruslah
Pengawasan
diimbangi
Pembangunan.
dengan
kesadaran
yang
Keuangan
dan
dimiliki oleh setiap Wajib Pajak.
7. Dalam hal laporan keuangan tidak
Dalam konteks inilah kepatuhan pajak
diaudit oleh Akuntan Publik, maka
(tax compliance) semakin memegang
wajib
peranan
efektivitas
permohonan untuk dapat ditetapkan
berjalannya self assessment system
sebagai wajib pajak kriteria tertentu.
dalam
upaya
(Debbianita dan Carolina, 2013). 2.2
Kepatuhan
Pajak
dapat
mengajukan
Dari kriteria yang yang telah diuraikan diatas semua Wajib Pajak
(Tax
harus memenuhi persyaratan subjektif
Compliance) Kriteria
pajak
kepatuhan
menurut
dan
objektif
yang
mendaftarkan
192/PMK.03/2007 yaitu :
Direktorat Jenderal Pajak (untuk dicatat
1. Tepat waktu dalam menyampaikan
sebagai Wajib Pajak dan sekaligus
SPT untuk semua jenis pajak dalam
untuk mendapatkan NPWP (Nomor
jangka waktu 2 (dua) tahun terkahir.
Pokok
2. Dalam tahun terakhir penyampaian
pada
wajib
Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
Wajib
diri
mana
Pajak).
kantor
Persyaratan
objektif adalah persyaratan bagi subjek
SPT masa yang terlambat tidak
pajak
boleh lebih dari 3 (tiga) masa pajak
memperoleh penghasilan atau hasil
untuk setiap jenis pajak dan tidak
yang diwajibkan untuk melakukan
berturut-turut.
pemotongan atau pemungutan sesuai
3. SPT
masa
yang
terlambat
dengan
sebagaimana dimaksud dalam angka 5
untuk
undang-
menerima
undang
atau
pajak
penghasilan 1984 dan perubahannya
can be seen almost as continuum of
(Diana dan Setiawati, 2010).
definition and on to even more
Menurut kepatuhan
Harinurdin
pajak
(tax
(2009)
comprehensive version relating to
compliance)
taxpayer decision to conform to the
diartikan sebagai kondisi ideal wajib
wider
pajak
reflected in tax policy.
yang
memenuhi
perpajakan
of
society
as
melaporkan
3. The degree of compliance with tax
penghasilannya secara akurat dan jujur.
law and administration without the
Dari kondisi ideal tersebut, kepatuhan
need for enforcement activity.
pajak
serta
peraturan
objectives
didefinisikan
sebagai
suatu
4. Suatu keadaan dimana wajib pajak
keadaan wajib pajak yang memenuhi
memenuhi
semua
perpajakan dan melaksanakan hak
kewajiban
melaksanakan
perpajakan
hak
dan
perpajakannya
kewajiban
perpajakannya.
dalam bentuk formal dan kepatuhan
5. Walaupun organisasi perpajakan
material.
sudah dilengkapi dengan dua fungsi
Ada
beberapa
definisi
yang
utamanya, yaitu fungsi verifikasi
dikemukakan oleh para ahli mengenai
atau
kepatuhan dalam
semua
pemeriksaan
(the
audit
pajak
(tax
compliance)
function) dan fungsi pemungutan
Carolina
dan
Simanjuntak
atau penagihan pajak (the collection
(2011) adalah sebagai berikut:
function), satu hal
1. Wajib Pajak mempunyai kesediaan
dipastikan bahwa kesadaran dan
untuk
memenuhi
kewajiban
kepatuhan
yang dapat
memenuhi
kewajiban
pajaknya sesuai dengan aturan yang
perpajakan tidak hanya tergantung
berlaku tanpa perlu diadakannya
kepada masalah-masalah teknis saja
pemeriksaan, investigasi seksama,
yang
peringatan, atau pun ancaman dan
pemungutan, teknis pemeriksaan,
penerapan
penyidikan,
sanksi
baik
hukum
maupun administrasi.
sebagai
2. The definition of tax compliance in
menyangkut
metode
penerapan
sanksi
perwujudan
pelaksanaan
peraturan
perundang-
ketentuan
its most simple form is usually cast
undangan perpajakan, akan tetapi
in terms of the degree version relate
bergantung
which taxpayer comply with the tax
(willingness) Wajib Pajak, sampai
law.
such
sejauh mana Wajib Pajak tersebut
concepts,the meaning of compliance
akan memenuhi ketentuan peraturan
However,like
many
6
pada
kemauan
perundang-undangan
perpajakan,
penerimaan negara dalam sektor
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
tax
kesadaran
compliance (tanpa
ada
perpajakan (www.pajak.go.id).
adalah
Menurut Rustiyaningsih (2011)
paksaan
Beberapa
upaya
yang
maupun rasa takut karena sanksi)
pemerintah
dari Wajib Pajak dalam memenuhi
kesadaran pajak sehingga Wajib Pajak
kewajiban
semakin patuh terhadap kewajiban
disertai
perpajakannya
dengan
tindakan
yang
untuk
dilakukan mewujudkan
untuk
perpajakannya
memenuhi kewajiban tersebut sesuai
meningkatkan
kualitas
ketentuan
kantor
memudahkan
perundang-undangan
yang berlaku.
pajak,
Pajak
Beberapa upaya yang dilakukan
antara
lain
dengan
pelayanan
memenuhi
Wajib
kewajiban
administrasi perpajakan seperti layanan
pemerintah untuk terus meningkatkan
e-SPT,
kepatuhan pajak (tax compliance) baik
perpajakan yang akan memberikan
secara
pemahaman kepada Wajib Pajak terkait
ekstensifikasi
maupun
mengadakan
dan
kewajiban
sosialisasi
intensifikasi antara lain :
hak
1. Menerbitkan dan mengirimkan surat
menyederhanakan sistem perpajakan yang
pajak.
pemeriksaan untuk menentukan pajak
Menurut Rustiyaningsih (2011)
kewajiban perpajakan.
ada
3. Menyampaikan ucapan terima kasih Wajib
Pajak
mengirimkan
SPT
Pemberitahuan)
Tahunan
melakukan
terutang.
menyangkut pelaksanaan hak dan
kepada
serta
dan
teguran, imbauan, surat tagihan
2. Memberikan sosialisasi perpajakan
diterapkan
mereka,
beberapa
faktor
yang
mempengaruhi kepatuhan pajak (tax
yang
compliance), antara lain :
(Surat
1.Pemahaman terhadap sistem self
tepat
assessment.
waktu.
2. Kualitas pelayanan.
4. Menjadikan masyarakat sadar pajak
3. Tingkat pendidikan masyarakat.
merupakan upaya yang dilakukan
4. Tingkat penghasilan.
pemerintah
untuk
meningkatkan
5. Persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi
kepatuhan
Wajib
Pajak
perpajakan.
dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga
Faktor yang mempengaruhi
akan berdampak pada
kepatuhan wajib pajak lainnya yaitu pengetahuan pajak (tax knowledge) 7
yang dimilki Wajib Pajak, dimana
untuk
Wajib Pajak akan patuh jika memiliki
publik
pengetahuan yang memadai mengenai
menekankan
perpajakan maka Wajib Pajak akan
peran pajak dalam pembangunan
sendiri nya melaporkan kewajiban
nasional, dan khususnya dalam hal
perpajakannya, sehingga akan tercipta
bagaimana dan kemana uang pajak
kepatuhan pada masing-masing Wajib
yang dikumpulkan itu digunakan
Pajak.
oleh
2.3 Pengetahuan
Pajak
meningkatkan dalam
perilaku
Knowledge) Pengetahuan
pajak
(tax
hal-hal
hukum
pemerintah.
perpajakan
(Tax
kesadaran
akan positif
yang
perpajakan,
Pemahaman menghasilkan Wajib
Pajak
sehingga mereka akan mengurangi
knowledge) merupakan kunci utama
tindakan dalam menghindari pajak.
yang digunakan oleh Wajib Pajak
3. Loo et al.(2009) menyatakan: “tax
kewajiban
knowledge refers to a taxpayer’s
perpajakannya hal ini dikarenakan
ability to correctly report his or her
melalui pengetahuan Wajib Pajak akan
taxable income, claim relief and
mengetahui
rebates, and compute tax liability”.
dalam
menjalankan
yang
mana
hak
dan
kewajiban yang harus dilakukannya
Beberapa pengertian pengetahuan
serta melalui pengetahuan Wajib Pajak
(knowledge) dan pengetahuan pajak
akan
(tax knowledge) menurut para ahli
mengenal
peraturan-peraturan
serta informasi-informasi terbaru dan
dalam
perkembangan
(2011) adalah :
seputar
yang
perpajakan.
telah
terjadi
Carolina
dan
Simanjuntak
Beberapa
1. Knowledge is the perception of the
pengertian pengetahuan pajak (tax
agreement or disagreement of two
knowledge) menurut para ahli dalam
idea.
Debbianita dan Carolina (2013) antara
2. Knowledge as a fluid mix of framed
lain:
experience, contextual information,
1. Fallan (1999) menyatakan: “Tax
values and expert insight that
knowledge combines about
information
provides a framework for evaluating
tax rules with financial
and incorporating new experiences
knowledge to calculate economic
and information.
consequences for taxpayers”.
3. Knowledge
is
information
that
2. Roshidi et al.(2007) menyebutkan :
changes something or somebody,
Pengetahuan perpajakan diperlukan
either by becoming grounds for 8
actions, or by making an individual
memadai akan menyebabkan Wajib
(or
Pajak
an
institution)
capable
of
different or more effective action. 4. Menurut
Kamus
Besar
bisa
dengan
mendaftarkan
Bahasa
sendirinya
diri,
memperhitungkan,
menghitung, membayarkan,
Indonesia, pengetahuan adalah (1)
melaporkan sendiri besarnya pajak
segala sesuatu yang diketahui; (2)
yang harus dibayarkan atau terutang,
segala
dan memahami ketentuan-ketentuan
sesuatu
yang
diketahui
berkenaan dengan hal.
yang telah ditetapkan oleh pemerintah
5. Knowledge as one of the factors in compliance
is
related
to
dan
undang-undang
yang
berlaku,
the
kurangnya pengetahuan Wajib Pajak
taxpayers’ ability to understand
akan peraturan-peraturan yang silih
taxation laws, and their willingness
berganti secara cepat membuat Wajib
to comply;
Pajak
6. The aspect of knowledge that
lambat
informasi
dalam
sehingga
mendapatkan menimbulkan
relates to compliance is the general
keengganan dalam membayarkan pajak
understanding
dan
regulations
about and
taxation information
melaporkan
terutang,
besarnya
karena
pajak
kurangnya
pertaining to the opportunity to
pengetahuan Wajib Pajak. Menurut
evade tax.
Supriyati
(2012)
perpajakan
merupakan
7. Menyatakan bahwa tax knowledge
Pengetahuan seberapa
refers to a taxpayer’s ability to
banyak ilmu yang dimiliki oleh Wajib
correctly report his or her taxable
Pajak,
income, claim relief and rebates,
mengukur persepsi wajib pajak terkait
and compute tax liability.
dengan pengetahuan mengenai tarif
Menurut
Carolina
dan
pengetahuan
perpajakan
pajak, hak dan kewajiban, peraturan
Simanjuntak (2011) pengetahuan pajak
perpajakan,
(tax knowledge) adalah informasi pajak
perhitungan dan pelaporan perpajakan.
yang dapat digunakan Wajib Pajak
2.4
sebagai
Pengembangan Hipotesis
dasar
mengambil
untuk
keputusan,
bertindak,
Penelitian
perpajakan,
Terdahulu
dan
untuk
Tingkat pengetahuan pajak (tax
menempuh arah atau strategi tertentu
knowlege) yang dimiliki oleh Wajib
sehubungan dengan pelaksanaan hak
Pajak berbeda-beda hal ini disebabkan
dan
karena
kewajibannya
dan
sanksi
di
bidang
perpajakan. Pengetahuan yang cukup
perolehan
informasi
yang
diperoleh Wajib Pajak sangat minim 9
sehingga
menimbulkan
banyak
diambil dengan menggunakan teknik
persepsi perpajakan, faktor lain yang
convenience sampling yaitu teknik
mempengaruhi
pengambilan
pemahaman
pengetahuan Wajib
adalah
Pajak
yang
ditemukan.
dipengaruhi
oleh
rendahnya
2010).
pendidikan,
kurangnya
pendidikan
3.2
sampel
yang
mudah
(Sangadji
dan
Sopiah,
Jenis dan Sumber data
serta pengetahuan akan pajak membuat
Data
yang
digunakan
dalam
Wajib Pajak enggan melaporkan pajak
penelitian ini adalah data primer,
terutang nya hal ini disebabkan karena
Sumber data diperoleh dari kuesioner
kurang pahamnya akan perturan dan
yang
ketentuan
responden sesuai dengan sampel yang
perundang-undangan
perpajakan.
Berdasarkan
landasan
diberikan
langsung
dipilih peneliti.
teori,serta uraian diatas maka hipotesis
3.3 Defenisi Operasional dan
yang akan diuji dalam penelitian ini
Pengukuran Variabel
3.3.1 Pengetahuan
adalah : Ha :
Tingkat
tax
Pajak
(tax
knowledge)
knowledge
berpengaruh terhadap
kepada
Variabel
tax
dependen
dalam
penelitian ini adalah pengetahuan pajak
compliance Sedangkan kerangka penelitian dapat
(tax kdnowledge), pengetahuan pajak
digambarkan sebagai berikut :
(tax knowledge) merupakan wawasan seseorang mengenai konsep pajak,
Tax Knowledge
Tax Compliance
dimana pengetahuan ini diukur dengan melihat seberapa besar pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap
Kerangka Pemikiran Penelitian
pengertian pajak, kepemilikan NPWP, 3. Metodologi Penelitian
manfaat pajak, sistem perpajakan, tata
3.1
Populasi dan Sampel
cara pembayaran pajak, dan pelaporan
Populasi dalam penelitian ini
SPT serta konsekuensinya bila tidak
adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang
memenuhi kewajiban perpajakannya
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak
(Anggraini,2012).
(KPP)
sampel
pengetahuan pajak (tax knowledge)
penelitian ini adalah Wajib Pajak
akan diukur dengan menggunakan
Orang
melakukan
kuesioner dari Carolina (2011) yang
pekerjaan bebas. Sampel penelitian
menggunakan 11 item pertanyaan,
Pratama
Pribadi
Padang.
yang
10
Variabel
dengan tingkat jawabannya 1 (sangat
4. Hasil dan Pembahasan
tidak setuju); 2 (tidak setuju); 3 (ragu-
4.1 Deskriptif Responden
ragu); 4 (setuju); dan 5 (sangat setuju). 3.3.2 Kepatuhan
Pajak
Kuesioner
dibagikan
berjumlah 100 buah dan kuesioner
(Tax
sebanyak 14 buah atau 14% yang tidak
Compliance) Variabel
yang
independen
dalam
kembali
disebabkan
hilangnya
penelitian ini adalah kepatuhan pajak
kuesioner pada responden yakni Wajib
(tax compliance), kepatuhan pajak (tax
Pajak yang bersedia untuk mengisi
compliance) adalah suatu tindakan dari
kuesioner penelitian, jumlah kuesioner
wajib pajak orang pribadi atau Wajib
yang kembali sebanyak 86 buah atau
Pajak badan yang tepat waktu dan taat
86%, kuesioner yang dapat diolah
terhadap peraturan pajak yang telah
sebanyak 79 buah atau 79% Kuesioner,
ditetapkan pemerintah sesuai dengan
dan kuesioner yang tidak dapat diolah
kewajiban yang dibebankan kepada
karena isi dari kuesioner tersebut tidak
Wajib Pajak itu sendiri. Debbianita dan
lengkap sebanyak 7 buah atau 7%.
Carolina (2013) faktor utama yang
4.2 Statistik Deskriptif
mempengaruhi seseorang menjadi tidak
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif
patuh adalah tarif pajak yang tinggi, peluang
terdeteksi
atau
dilakukannya
Variabel
peluang
pemeriksaan,
kompleksitas atau rumitnya peraturan perundang-undangan,
St. Dev
39.2658
6,56273
Y
3 – 15
3 – 15
11.6962
2,31137
Sumber: Hasil Olahan Data SPSS
metode
Pada tabel 4.1 diatas dapat
Variabel
dijelaskan bahwa variabel pengetahuan
kepatuhan pajak (tax compliance) akan
pajak (tax knowledge) mempunyai
diukur dengan menggunakan indikator
kisaran teoritis 11 – 55 dengan kisaran
yang diadopsi dari Brown dan Mazur
aktual 19 – 51, ini menunjukkan bahwa
(2003)
data tersebut benar dan sesuai dengan
pengumpulan
dan
Kisaran Aktual 19 – 51
Mean
X
Kisaran Teoritis 11 – 55
pajak.
menggunakan
3
item
pertanyaan, dengan tingkat jawabannya
kisaran
1 (sangat tidak setuju); 2 (tidak setuju);
menunjukkan nilai 39.2658 dengan
3 (ragu-ragu); 4 (setuju); dan 5 (sangat
standar
setuju).
menunjukkan bahwa responden sudah
teoritis.
deviasi
Rata-rata
6,56273.
variabel
Hal
ini
menilai baik indikator pengetahuan pajak (tax knowledge). Semakin tinggi 11
jawaban
responden maka semakin
terendah sebesar 0,623, sedangkan nilai
tinggi pula penegtahuan pajak (tax
factor loading tertinggi adalah sebesar
knowledge)
rendah
0,907. Masing-masing factor loading
jawaban
responden maka semakin
yang dihasilkan berada diatas 0,40.
rendah
pengetahuan
(tax
Oleh karena itu dapat disimpulkan
knowledge). Untuk variabel kepatuhan
bahwa masing-masing item pertanyaan
pajak (tax compliance) mempunyai
yang
kisaran teoritis 3 – 15 dengan kisaran
digunakan untuk mengukur variabel
aktual 3 – 15, ini menunjukkan bahwa
pengetahuan pajak
data tersebut benar dan sesuai dengan
valid dan instrumen layak digunakan.
kisaran
dan
teoritis.
semakin
pajak
Rata-rata
variabel
terdiri
dari
Berdasarkan
11
item
dapat
(tax knowledge)
hasil
pengujian
menunjukkan nilai 11.6962 dengan
validitas untuk variabel kepatuhan
standar
ini
pajak (tax compliance) yang terdiri dari
menunjukkan semakin tinggi jawaban
3 item pertanyaan dengan nilai Kaiser
responden maka semakin tinggi pula
Mayer Olkin (KMO) sebesar 0,606
kepatuhan pajak (tax compliance) dan
dimana nilai tersebut besar dari 0,50
semakin rendah jawaban responden
dengan nilai factor loading antara
maka semakin rendah kepatuhan pajak
0,774 - 0,907 yang berarti nilai tersebut
(tax compliance).
berada diatas 0,40. Jadi terlihat bahwa
4.3 Hasil Uji Validitas
dari 3 item pertanyaan yang berarti data
deviasi
2,31137.
Hal
tersebut valid dan instrumen layak
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Variabel
KMO
X Y
0,651 0,606
Faktor Loading 0,623- 0,804 0,774- 0,907
digunakan.
Ket
4.4 Hasil Uji Reliabilitas
Valid Valid
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Variabel X Y
Dari Tabel 4.2 dapat terlihat bahwa hasil
uji
validitas
untuk
variabel
Berdasarkan tabel 4.3 terlihat
terdiri dari 11 item pertanyaan dengan
bahwa seluruh variabel yang digunakan
nilai Kaiser Mayers Olkin (KMO)
dalam penelitian ini memiliki cronbach
sebesar 0,651 dimana nilai tersebut
alpha
besar dari 0,50. Didalam pengujian variabel
teridentifikasi
nilai
kepatuhan factor
Ket Reliabel Reliabel
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS
kepatuhan pajak (tax knowledge) yang
validitas
Cronbach's Alpha 0,737 0,768
diatas
0,6
sehingga
dapat
disimpulkan bahwa seluruh variabel
pajak
penelitian yang digunakan memilki
loading 12
tingkat
kehandalan
yang
tinggi
Dilihat dari tabel 4.5 uji R²
sehingga layak untuk terus digunakan
Adjusted menunjukkan besar pengaruh
dalam tahapan pengujian hipotesis.
variabel dalam penelitian ini yaitu
4.5 Hasil Uji Normalitas
sebesar
0,6%,
sedangkan
99,4%
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas
diteliti pada penelitian ini. 4.7
Hasil
Pengujian
Signifikan
Individual atau Parsial (Uji t) Tabel 4.6 Hasil Uji t Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model
B
1 (Cons 2.306 tant) X1
T
.172 .004
.086
.756
Sumber : Hasil Olahan Data SPSS Dari tabel 4.6 dapat dilihat nilai
bahwa data menyebar (titik) disekitar
signifikan > α (0,05) maka Ha ditolak
garis diagonal dan mengikuti arah garis
yang mana dapat disimpulkan bahwa
diagonal yang mana menunjukkan pola
pengetahuan pajak (tax knowledge)
distribusi normal, maka model regresi
tidak mempengaruhi kepatuhan pajak
untuk variabel kepatuhan pajak (tax
(tax compliance).
memenuhi
asumsi
4.8 Pengaruh Pengatahuan Pajak (Tax Knowledge) terhadap Kepatuhan Pajak (Tax Compliance) Berdasarkan hasil tabel 4.6 diatas
normalitas. 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) Tabel 4.5 Hasil Uji Adjusted R-square
menunjukkan
Model Summaryb
bahwa
variabel
pengetahuan pajak (tax knowledge) R
Adjusted R Std. Error of the
Model
R
Square
Square
Estimate
1
.086a
.007
.006
.25002
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (tax compliance) dengan tingkat signifikan 0,0452 sedangkan tingkat
a. Predictors: (Constant), X1
alpha yang digunakan 5% (0,05).
b. Dependent Variable: Lny
Dengan 13
demikian
Sig.
13.428 .000
menunjukkan
compliance)
4.4
Beta
a. Dependent Variable: Lny
Sumber : Hasil Olahan Data SPSS Pada tabel
.003
Std. Error
nilai
signifikan
.452
0,0452 < 0,05 maka dapat disimpulkan
dengan
besarnya
bahwa hipotesis (Ha) ditolak, artinya
dibayarkan.
pengetahuan pajak (tax knowledge)
5.2 Saran
pajak
yang
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan
Saran yang perlu bagi penelitian
pajak (tax compliance) untuk Wajib
selanjutnya dapat memperbaikinya agar
Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di
lebih baik lagi 1) Untuk memperluas
KPP) Pratama Padang.
dan menambah pengetahuan pajak (tax
5. Kesimpulan dan Saran
knowledge)
5.1 Kesimpulan
Direktorat Jenderal Pajak harus banyak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji
secara
empiris
bagi
melakukan
pengaruh
Wajib
Pajak
sosialisasi
melaksanakan
dan
pelatihan-pelatihan
variabel independen yaitu pengetahuan
perpajakan, serta mengajak masyarakat
pajak
untuk patuh dalam membayar pajak. 2)
(tax
knowledge)
terhadap
variabel dependen yaitu kepatuhan
Metode
pajak (tax compliance). Penelitian ini
ditambahkan untuk mendapatkan data
dilakukan terhadap 79 responden yang
yang lebih lengkap yaitu bisa dilakukan
dapat mewakili beberapa wajib pajak
dengan cara wawancara agar data yang
yang terdaftar di Kantor Pelayanan
dihasilkan
Pajak
Penelitian
Pratama
Padang.
Dengan
pengumpulan
dapat
data
lebih
perlu
valid.
selanjutnya
3)
dapat
menggunakan alat uji regresi linear
menambahkan variabel lainnya yang
sederhana dalam pengujian hipotesis
belum pernah diteliti sebelumnya yaitu
ditemukan bahwa pengetahuan pajak
menambah variabel moderating atau
(tax knowledge) tidak berpengaruh
intervening
terhadap
mengetahui variabel-variabel lain yang
kepatuhan
pajak
(tax
dengan
tujuan
compliance) untuk Wajib Pajak Orang
dapat
Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama
dependen. 4) Penelitian selanjutnya
Padang, yang mana disebabkan oleh
dapat
Wajib
jumlah
Pajak
Orang
Pribadi
mempengaruhi
untuk
menambah sampel
beranggapan bahwa mempelajari pajak
memastikan
bukanlah
dipilih
sesuatu
dan dan
responden
memperluas juga
dapat
yang
akan
hal
yang
Wajib
Pajak,
dijadikan sebagai sampel, sehingga
karena Wajib Pajak merasa bahwa
hasilnya dapat digeneralisasikan untuk
manfaat yang diterima tidak sesuai
lingkup yang lebih luas.
mengharuskan
bagi
14
benar-benar
variabel
tepat
untuk
Supriyati. 2012. Dampak Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Investasi. Vol 8. No 1. Juni
DAFTAR PUSTAKA Carolina, V. Dan T. H. Simanjuntak. 2011. Pengaruh Tax Knowledge dan Persepsi Tax Fairness terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Madya Bandung. Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”. Bandung: Universitas Kristen Maranata.
Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat. www.haluan.com www.kabar padang.com www.pajak.go.id
Debbianita, dan Carolina. 2013. Analisis Pengaruh Tingkat Tax Knowledge dan Gender Terhadap Tax Compliance : Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Bandung. Bandung : Universitas Kristen Maranatha. Diana, Anastasia dan Setiawati Lilis. 2010. “Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis Edisi 3”. Yogyakarta: Andi Harinurdin, Erwin. 2009. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 192/PMK. 03/2007. Kriteria Wajib Pajak Patuh. Rustiyaningsih, Sri. 2011. FaktorFaktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Madiun. Fakultas Ekonomi Universitas Mandala. Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian.Yogyakarta:Andi.
15
