PENGARUH PERAN SERIKAT PEKERJA TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERSAMA PADA PT UNITED TRACTORS, Tbk. Oleh WAWAN ERFIANTO H

PENGARUH PERAN SERIKAT PEKERJA TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERSAMA PADA PT UNITED TRACTORS, Tbk

Oleh WAWAN ERFIANTO H24104010

PROGRAM SARJANA ALIH JENIS MANAJEMEN DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2014

PENGARUH PERAN SERIKAT PEKERJA TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERSAMA PADA PT UNITED TRACTORS, Tbk

SKRIPSI Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA EKONOMI pada Program Sarjana Alih jenis Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor

Oleh WAWAN ERFIANTO H24104010

PROGRAM SARJANA ALIH JENIS MANAJEMEN DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2014

Judul Skripsi : Pengaruh Peran Serikat Pekerja Terhadap Perjanjian Kerja Bersama Pada PT United Tractors, Tbk. Nama : Wawan Erfianto NIM : H24104010

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Lindawati Kartika SE, M.Si NIP. 198601182009122001

Mengetahui, Ketua Departemen,

Dr. Mukhamad Najib, STP, MM NIP. 19760623 200604 1 001

Tanggal lulus :

RINGKASAN WAWAN ERFIANTO. H24104010. Pengaruh Peran Serikat Pekerja Terhadap Perjanjian Kerja Bersama Pada PT United Tractors, Tbk. Dibawah bimbingan LINDAWATI KARTIKA Wujud dari kesetaraan antara Pekerja dan Pengusaha di PT United Tractors, Tbk di tandai dengan dilakukannya perundingan dan disepakatinya Perjanjian Kerja Bersama. PT United Tractors, Tbk, adalah perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, Oleh karena itu perusahaan juga melakukan upaya sosialisasi dan penerapan seluruh aturan yang terkandung dalam Kode Etik Perusahaan sebagai sumber acuan dari semua nilai, prinsip, etika dan kebijakan dalam membentuk budaya Perusahaan. Perjanjian Kerja Bersama merupakan salah satu kode etik dan aturan yang harus dijalankan oleh Perusahaan. Perjanjian Kerja Bersama sebagai aturan pengelolaan sumber daya manusia di Perusahaan adalah hal yang tidak bisa dikesampingkan. Proses perundingan sampai dengan disepakatinya Perjanjian Kerja Bersama juga merupakan hal yang diamati oleh semua pihak. Tidak disepakatinya Perjanjian Kerja Bersama bisa menjadikan nama perusahaan kurang baik di mata investor, yang bisa berakibat kepada turunnya harga saham perusahaan. Lamanya proses perundingan Perjanjian Kerja Bersama, bisa menjadi hal buruk bagi organisasi apalagi jika sampai terjadi deadlock. Oleh karena itu dilakukan penelitian yang bertujuan melihat bagaimana persepsi Pekerja terhadap peran Serikat Pekerja, bagaimana persepsi Pekerja terhadap Perjanjian Kerja Bersama serta bagaimana pengaruh peran Serikat Pekerja terhadap Perjanjian Kerja Bersama di PT United Tractors, Tbk. Peran tersebut adalah menampung aspirasi dan keluhan Pekerja, perwakilan Pekerja, memperjuangkan hak dan kepentingan anggota, membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota dan menyalurkan aspirasi dan saran kepada manajemen. Penelitian dilakukan dengan metode statistik melalui analisis kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas yaitu peran Serikat Pekerja terhadap variabel terikat yaitu terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama. Metode pengumpulan data mengenai pengaruh peran Serikat Pekerja terhadap tahapan terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama di PT United Tractors, Tbk, dilakukan dengan dua metode. Pengumpulan data primer dalam yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dengan alat bantu berupa kuesioner. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari pencatatan secara langsung dan observasi Studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa anggota setuju dengan semua peran Serikat Pekerja dan juga dengan isi Perjanjian Kerja Bersama yang ada. Namun terkait dengan pengaruh peran Serikat Pekerja terhadap Perjanjian Kerja Bersama terlihat bahwa ada peran Serikat Pekerja yang mempengaruhi yaitu peran memperjuangkan hak dan kepentingan anggota dan peran meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota sedangkan peran Serikat Pekerja yang lainnya belum memberikan pengaruh terhadap Perjanjian Kerja Bersama di PT United Tractors, Tbk. ii

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Purbalingga, Jawa Tengah tanggal 11 Juli 1979. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara, yang lahir dari pasangan Bapak Ahmad Junaedi dan Ibu Surwati. Tanggal 3 februari 2007, penulis menikah dengan seorang Peneliti Eka Prihatinningtyas dan sudah dikarunia dua orang putra, Ehan Faiyaz Erfianto dan Ejaz Fayzan Erfianto. Tahun 1985, penulis mengawali pendidikan sekolah dasar di SDN Kertanegara 1 kab. Purbalingga dan lulus tahun 1991, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Bobotsari dan lulus tahun 1994. Penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Purbalingga pada tahun 1994-1997. Pada tahun 1997-2000 Penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi pada Program Diploma Jurusan Teknik Elektro, Program Studi Teknik Telekomunikasi, Politeknik Negeri Universitas Diponegoro, Semarang. Pada tahun 2010 Penulis melanjutkan pendidikan pada Program Alih Jenis Manajemen, Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Sejak tahun 2001 penulis mempunyai status sebagai seorang Pekerja sekaligus aktif di kepengurusan Serikat Pekerja tingkat nasional dengan menduduki jabatan sebagai wakil presiden Federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia dan sebagai wakil presiden di Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Untuk kegiatan internasional penulis pernah mengikuti training employee services yang diselenggarakan International Labour Organization di Bangkok, Thailand dan pernah mewakili delegasi Indonesia dari buruh pada acara International Labour Conference di Genewa, Swiss.

iii

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Judul skripsi ini adalah Pengaruh Peran Serikat Pekerja Terhadap Perjanjian Kerja Bersama Pada PT United Tractors, Tbk. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Sarjana Alih Jenis Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran maupun kritik yang membangun untuk sarana sebagai perbaikan yang berkelanjutan upaya penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan dan memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Bogor, Oktober 2014

Penulis

iv

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu, membimbing, memberikan saran dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1.

Lindawati Kartika SE, M.Si. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan berbagai masukan dan selama penyusunan skripsi ini.

2.

Team Industrial Relation department PT United Tractors, Tbk yang telah mengizinkan penelitian ini dilaksanakan.

3.

Jajaran Badan Eksekutif Serikat Pekerja United Tractors, yang telah memberikan arahan dan masukan dalam pengambilan data .

4.

Seluruh Anggota Serikat Pekerja Serikat Pekerja United Tractors, yang telah menjadi responden dalam penelitian.

5.

Eka prihatinningtyas ST, MT yang telah memberikan doa, kasih sayang dan motivasinya.

6.

Ehan Faiyaz Erfianto dan Ejaz Fayzan Erfianto, yang menjadi inspirasi dan motivasi.

7.

Kedua orang tua, kakak dan adikku yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

v

DAFTAR ISI

Halaman RINGKASAN .................................................................................................. ii RIWAYAT HIDUP ........................................................................................ iii KATA PENGANTAR .................................................................................... iv UCAPAN TERIMA KASIH ........................................................................... v DAFTAR ISI .................................................................................................. vi DAFTAR TABEL ........................................................................................ viii DAFTAR GAMBAR....................................................................................... ix DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... x I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1 1.2 Perumuan Masalah ...................................................................................... 4 1.3 Tujuan Penelitian ........................................................................................ 5 1.4 Manfaat Penelitian ...................................................................................... 5 1.5 Ruang Lingkup Penelitian ........................................................................... 5 II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Hubungan Industrial .................................................................................... 6 2.1.1 Sarana Hubungan Industrial .............................................................. 7 2.1.2 Pekerja ............................................................................................. 8 2.1.3 Serikat pekerja ................................................................................ 10 2.1.4 Sifat Dan Tujuan Serikat pekerja .................................................... 11 2.1.5 Peran Dan Fungsi Serikat pekerja ................................................... 11 2.2 Hubungan Kerja Dan Perjanjian Kerja ...................................................... 12 2.3 Perjanjian Kerja Bersama .......................................................................... 14 2.3.1 Kewenangan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama ......................... 15 2.3.2 Tahapan Terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama ............................ 16 2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu................................................................... 17 III. METODE PENELITIAN 3.1 Kerangka Penelitian .................................................................................. 3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian .................................................................... 3.3 Sumber Data ............................................................................................. 3.4 Metode Pengumpulan Data ....................................................................... 3.5 Metode Penarikan Sampel ......................................................................... 3.6 Pengolahan Dan Analisis Data .................................................................. 3.6.1 Analisis Deskriptif........................................................................... 3.6.2 Uji Validitas Dan Realibilitas .......................................................... 3.6.3 Asumsi Klasik ................................................................................. vi

18 20 20 20 21 22 22 22 23

3.6.4 Uji Hipotesis ................................................................................... 25 3.6.5 Koefisien Determinasi ..................................................................... 26 3.6.6 Regresi Linear berganda .................................................................. 27 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Visi Dan Misi Perusahaan ........................................................................... 28 4.1.1 Struktur Organisasi............................................................................ 29 4.1.2 Gambaran Umum Serikat Pekerja ...................................................... 30 4.2 Gambaran Umum Perjanjian Kerja Bersama Pada PT United Tractors, Tbk. 31 4.3 Gambaran Umum Responden ...................................................................... 35 4.3.1 Jabatan Responden ............................................................................ 35 4.3.2 Golongan Responden ........................................................................ 35 4.3.3 Masa Kerja Responden ...................................................................... 36 4.3.4 Usia Responden................................................................................. 37 4.3.5 Jenis Kelamin Responden .................................................................. 37 4.3.6 Pendidikan Responden ...................................................................... 38 4.4 Analisis Deskriptif ...................................................................................... 38 4.4.1 Peran Serikat Pekerja Menampung Aspirasi Dan Keluhan Pekerja..... 39 4.4.2 Peran Serikat Pekerja Sebagai Perwakilan Pekerja............................. 40 4.4.3 Peran Serikat Pekerja Memperjuangkan Hak Dan Kepentingan Anggota .................................................................................................................. 41 4.4.4 Peran Serikat Pekerja Membantu Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial.................................................................................................... 42 4.4.5 Peran Serikat Pekerja Meningkatkan Disiplin Dan Semangat Kerja Anggota ..................................................................................................... 44 4.4.6 Peran Serikat Pekerja Menyalurkan Aspirasi Dan Saran Kepada Manajemen ................................................................................................ 45 4.4.7 Perjanjian Kerja Bersama .................................................................. 47 4.4.8 Peran Serikat Pekerja Dan Perjanjian Kerja Bersama ......................... 50 4.5 Analisis Kuantitatif .................................................................................... 51 4.5.1 Uji Validitas ...................................................................................... 51 4.5.2 Uji Reliabilitas .................................................................................. 51 4.5.3 Uji Normalitas ................................................................................... 51 4.5.4 Uji Multikolinearitas ......................................................................... 52 4.5.5 Uji Heteroskedastisitas ...................................................................... 53 4.5.6 Uji Hipotesis Secara Parsial dengan Uji t ........................................... 54 4.5.7 Uji Hipotesis Secara Simultan dengan Uji F (Uji Model) ................... 55 4.5.8 Koefisien determinasi (Uji R2)........................................................... 56 4.6 Pengaruh Peran Serikat Pekerja Terhadap Perjanjian Kerja Bersama ........... 56 4.7 Implikasi manajerial .................................................................................... 60 V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ................................................................................................. 62 5.2 Saran........................................................................................................... 62 DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 64 LAMPIRAN .................................................................................................... 66 vii

DAFTAR TABEL

No.

Halaman

1. Jabatan Responden …………………………………………….………….. 35 2. Golongan Responden ……………………………………………...…........ 36 3. Masa Kerja Responden ……………………………………………...…..... 36 4. Usia Responden …………………………………………………...…...…. 37 5. Jenis Kelamin Responden ………….……………………………...…...…. 38 6. Pendidikan Responden ……………………………………………...…...... 38 7. Kriteria interpretasi skor ……………….…………………………...…...... 39 8. Peran Serikat Pekerja Menampung Aspirasi Dan Keluhan Pekerja………. 39 9. Peran Serikat Pekerja Sebagai Perwakilan Pekerja…………………….…. 41 10. Peran Serikat Pekerja memperjuangkan hak dan kepentingan anggota…… 42 11. Peran Serikat Pekerja membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial…………………………………………………………………… 43 12. Peran Serikat Pekerja meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota.. 44 13. Peran Serikat Pekerja menyalurkan aspirasi dan saran kepada manajemen. 46 14. Perjanjian Kerja Bersama…………………………………………………. 48 15. Persepsi anggota terhadap peran Serikat Pekerja dan Perjanjian Kerja Bersama………………………………………………………………...…. 50 16. Hasil uji normalitas………………………………………………………... 52 17. Hasil uji multikolinearitas…………………………………………………. 53 18. Hasil perhitungan uji F…………………………………………………….. 55 19. Hasil pengujian koefisien determinasi (Uji R2)…………………………… 56 20. Pengaruh peran Serikat Pekerja terhadap Perjanjian Kerja Bersama……... 58

viii

DAFTAR GAMBAR

No.

Halaman

1. Kerangka pemikiran penelitian …………………………………………… 19 2. Struktur organisasi human capital division PT United Tractors, Tbk…...... 30

ix

DAFTAR LAMPIRAN

No.

Halaman

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Daftar pertanyaan dan kuesioner wawancara penelitian .......................... 66 Karaktereristik responden ....................................................................... 75 Hasil uji validitas.................................................................................... 77 Hasil uji realibilitas ................................................................................ 79 Uji asumsi regresi ................................................................................... 80 Regresi linear berganda .......................................................................... 82

x

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar belakang Pemerintah indonesia saat ini telah mengeluarkan kebijakan pengurangan bahan bakar yang berbahan dasar fosil yaitu minyak bumi, dan mentransformasikan menggunakan bahan bakar gas ataupun batubara. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah saat ini mempunyai hak untuk memberikan ijin konsesi pertambangan. Dua hal diatas mengakibatkan pertumbuhan tambang batubara menjadi sangat pesat, baik dari jumlah maupun harga batubara tersebut. Dimana jumlah yang dihasilkan meningkat dari 129 metric ton menjadi 220 metric ton, sedangkan pertumbuhan harga di tahun 2011 mengalami kenaikan mencapai 55% dengan harga US$ 104,6. Hampir seluruh pertambangan batubara di indonesia adalah sistem open pit, sehingga memerlukan alat-alat berat untuk memindahkan lapisan tanah penutup batubara maupun untuk mengambil batubara yang ada. Sehingga dengan meningkatnya bisnis batubara maka diikuti oleh bisnis alat berat. United Tractors, sebagai perusahaan alat berat dengan jumlah pelanggan 70% adalah customer yang bergerak disektor pertambangan batubara dengan kontribusi terhadap pendapatan perusahaan sekitar 80%, ikut merasakan dampak positif dari perkembangan bisnis batubara tersebut. Dimana pada semester I tahun 2011, pasar alat berat nasional naik 45% menjadi 8.500 unit, hingga akhir tahun menjadi sekitar 16 ribu-17 ribu unit, atau naik sekitar 40%-45% dibanding tahun 2011 sekitar 13 ribu unit. Bahkan diprediksikan hingga tahun 2015 pasar alat berat rata-rata akan tumbuh 40%. PT United Tractors, Tbk sebagai distributor alat berat untuk merk Komatsu, Scania, UD Truck, Bomag dan Valmet saat ini menjadi pemimpin pasar dengan menguasai lebih dari 50% market share khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan, dengan rata-rata pertumbuhan jumlah unit terjual 20% per tahun untuk lima tahun terakhir dengan pertumbuhan pendapatan perusahaan 35%. Pertumbuhan bisnis perusahaan yang menggembirakan, menjadi harapan bagi Pekerja yang ada di PT United Tractors, Tbk memberikan korelasi positif terhadap apa yang mereka dapatkan dari perusahaan. Artinya ketika pendapatan perusahaan meningkat maka benefit yang diberikan oleh perusahaan kepada Pekerjanya juga 1

mengalami peningkatan. Agar hal tersebut bisa terwujud harus ada kesetaraan posisi antara Pekerja dan Pengusaha, karena jika tidak misalnya posisi pengusaha lebih tinggi dari Pekerjanya maka Pekerja cenderung akan ditekan dan dipekerjakan dengan semena-mena tanpa mendapatkan penghargaan yang jelas. Sebaliknya jika posisi Pekerja lebih kuat dibanding Pengusaha, akan mengakibatkan proses mogok kerja yang berulang sehingga menghambat produktivitas perusahaan. Wujud dari kesetaraan antara Pekerja dan Pengusaha di PT United Tractors, Tbk di tandai dengan dilakukannya perundingan dan disepakatinya Perjanjian Kerja Bersama. Apa saja benefit yang diterima oleh Pekerja semuanya diatur didalam Perjanjian Kerja Bersama. Perjanjian Kerja Bersama merupakan hasil dari kesepakatan yang dilakukan oleh pihak Pengusaha dan Serikat Pekerja yang isinya mendekati keinginan mereka untuk mengatur syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak. Karena Perjanjian Kerja Bersama ini adalah sebagai dasar hubungan industrial yang dijalankan di PT United Tractors, Tbk maka disepakatinya Perjanjian Kerja Bersama menjadi sesuatu yang penting bagi Perusahaan maupun Pekerjanya. Tanpa kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama, tidak mungkin hubungan industrial bisa dijalankan karena sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahwa ketika suatu perusahaan pernah menyepakati Perjanjian Kerja Bersama, ketika masa berlakunya habis tidak bisa digantikan hanya dengan Peraturan Perusahaan, tetapi harus kembali berunding untuk menyepakati Perjanjian Kerja Sama yang baru. PT United Tractors, Tbk, adalah perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan kepemilikan saham terbesar 54% adalah PT Astra Internasional, Tbk. Perusahaan melaksanakan penawaran umum saham perdana di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada 19 September 1989 menggunakan nama PT United Tractors Tbk (UNTR), ini menandai komitmen United Tractors untuk menjadi perusahaan kelas dunia berbasis solusi di bidang alat berat, pertambangan dan energi guna memberi manfaat bagi para pemangku kepentingan. Oleh karena itu perusahaan juga melakukan upaya sosialisasi dan penerapan seluruh aturan yang terkandung dalam Kode Etik Perusahaan serta intensif mensosialisasikan butir-butir budaya perusahaan sebagai nilai-nilai perusahaan untuk diwujudkan dalam perilaku seluruh jajaran Perusahaan sehari-hari, untuk membangun nilai yang

2

berfungsi sebagai sumber acuan dari semua nilai, prinsip, etika dan kebijakan dalam membentuk budaya Perusahaan. Perjanjian Kerja Bersama merupakan salah satu kode etik dan aturan yang harus dijalankan oleh Perusahaan. Dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya posisi Perjanjian Kerja Bersama di PT United Tractors, Tbk karena ada tidaknya Perjanjian Kerja Bersama di Perusahaan akan dinilai oleh publik. Investor di bursa saham akan melihat sebuah perusahaan tidak sebatas dari pendapatan dan pertumbuhan perusahaan, namun tata kelola perusahaan yang baik juga menjadi pertimbangan bagi mereka, oleh karena itu keberadaan Perjanjian Kerja Bersama sebagai aturan pengelolaan sumber daya manusia di Perusahaan adalah hal yang tidak bisa dikesampingkan. Proses perundingan sampai dengan disepakatinya Perjanjian Kerja Bersama juga merupakan hal yang diamati oleh semua pihak. Tidak disepakatinya Perjanjian Kerja Bersama bisa menjadikan nama perusahaan kurang baik di mata investor, yang bisa berakibat kepada turunnya harga saham perusahaan. Di PT United Tractors, Tbk, antara Pekerja dan Perusahaan sudah pernah melakukan kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama Sebanyak delapan kali, dengan masa berlaku tiap-tiap Perjanjian Kerja Bersama adalah dua tahun. Perjanjian kerja Bersama yang saat ini berlaku dan disepakati terakhir kali adalah periode tahun 2014 sampai dengan 2016. Pada proses perundingan Perjanjian Kerja Bersama dua kali yang terakhir, dinamika yang terjadi cukup panas dibandingkan proses perundingan sebelumnya. Untuk mencapai titik temu agar terjadi kesepakatan perlu proses diskusi yang cukup panjang, bahkan untuk perundingan yang terakhir, proses perundingan yang seharusnya dalam waktu tiga bulan selesai, harus diperpanjang enam bulan sehingga proses perundingan Perjanjian Kerja Bersama dilaksanakan dalam waktu Sembilan bulan. Karena adanya perpanjangan waktu perundingan, agar tidak terjadi kekosongan landasan hukum didalam menjalankan hubungan industrial, maka Perjanjian Kerja Bersama sebelumnya untuk periode 2012 sampai dengan 2014 yang seharusnya mempunyai masa berlaku selama dua tahun, diperpanjang selama enam bulan menjadi dua tahun enam bulan. Lamanya proses perundingan Perjanjian Kerja Bersama, bisa menjadi hal buruk bagi organisasi apalagi jika sampai terjadi deadlock karena tidak mencapai kesepakatan. Ketika masing-masing pihak yang berunding bisa mengakomodir apa yang menjadi keinginan pihak lain maka perundingan tersebut akan menghasilkan 3

kesepakatan. Namun jika tidak bisa menghasilkan kesepakatan maka akan terjadi gagalnya perundingan. Ketika terjadi gagalnya perundingan, maka hak dasar Pekerja/Serikat Pekerja yang dilindungi oleh undang-undang adalah mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai. Menurut UU No 21 tahun 2000 gagalnya perundingan yang dimaksud adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun Serikat Pekerja telah meminta secara tertulis kepada pengusaha sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja atau perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan. Resiko yang timbul dari adanya mogok kerja ini akan merugikan semua pihak. Ketika mogok kerja terjadi maka perusahaan tidak bisa melaksanakan proses produksinya, sehingga pendapatan perusahaan akan menurun bahkan jika mogok kerja ini berlangsung dalam jangka waktu lama resiko terburuk adalah perusahaan akan tutup. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti berminat

mengkaji

tentang

“PENGARUH

PERAN

SERIKAT

PEKERJA

TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERSAMA PADA PT UNITED TRACTORS, Tbk”. 1.2

Perumusan masalah Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas,maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana persepsi Pekerja

terhadap peran Serikat Pekerja di PT United

Tractors, Tbk ? 2. Bagaimana persepsi Pekerja terhadap Perjanjian Kerja Bersama di PT United Tractors, Tbk ? 3. Bagaimana pengaruh peran Serikat Pekerja terhadap Perjanjian Kerja Bersama di PT United Tractors, Tbk ?

4

1.3

Tujuan penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disampaikan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana persepsi Pekerja

terhadap peran Serikat Pekerja di PT United

Tractors, Tbk ? 2. Bagaimana persepsi Pekerja terhadap Perjanjian Kerja Bersama di PT United Tractors, Tbk ? 3. Bagaimana pengaruh peran Serikat Pekerja terhadap Perjanjian Kerja Bersama di PT United Tractors, Tbk ? 1.4

Manfaat penelitian Manfaat dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagi perusahaan dan organisasi Serikat Pekerja, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh peran Serikat Pekerja terhadap Perjanjian Kerja Bersama di PT United Tractors, Tbk, sehingga dapat dijadikan referensi dalam memutuskan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang akan diimplementasikan. 2. Bagi penulis, penelitian ini memberi pengalaman nyata dalam menganalisis suatu kondisi, permasalan, dan fakta yang di lapangan serta merumuskannya dengan teori yang sudah dipelajari selama kuliah. 3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai hubungan industrial di perusahaan. 4. Bagi perguruan tinggi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5

Ruang lingkup penelitian Penelitian ini adalah terkait peranan Serikat Pekerja terhadap terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama di PT United Tractors, Tbk, yaitu : 1. Peran Serikat Pekerja di PT United Tractors, Tbk menurut Payaman Simanjuntak (2003). 2. Perjanjian Kerja Bersama di PT United Tractors, Tbk tahun 2014 -2016.

5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Hubungan Industrial Dalam hubungan industrial pihak pengusaha dengan pekerja merupakan pihak yang paling penting dan paling berperan di perusahaan. Hubungan industrial yang harmonis di antara kedua belah pihak bisa terwujud apabila pengusaha dan pekerja meleksanakan hak dan kewajiban masing-masing, adanya pelanggaran hak dan kewajiban akan menimbulkan sebuah perselisihan industrial. Pengertian hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Insonesia Tahun 1945. Berdasarkan batasan pengertian tersebut, hubungan industrial terjadi dalam proses produksi barang dan atau jasa. Menurut Payaman Simanjuntak (2003) menyatakan bahwa “Hubungan Industrial adalah hubungan antara semua pihak yang tersangkut atau berkepentingan atas proses produksi barang atau pelayanan jasa di suatu perusahaan”. Daryanto,SS (1998) menyatakan bahwa “Harmonis adalah serasi, selaras, cocok”. Sedangkan Hasan Alwi (2007) menyatakan bahwa “Harmonis adalah bersangkut paut dengan (mengenai) harmoni; seia sekata”. Sedangkan Smeru (2007) menyatakan bahwa hubungan industrial yang harmonis adalah hubungan industrial yang didasari oleh rasa saling percaya, saling menghargai dan dihargai, serta saling memberi. Berdasarkan beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa hubungan industrial yang harmonis adalah hubungan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja dalam suatu organisasi yang terjalin dengan serasi, selaras dan cocok yang didasari oleh rasa saling percaya, saling menghargai dan dihargai dan saling memberi. Hubungan kerja terbentuk akibat adanya perjanjian kerja dan peraturan kerja yang disepakati bersama secara bebas dan sadar oleh tenaga kerja dan pemberi kerja.

6

2.1.1 Sarana Hubungan Industrial Menurut Payaman Simanjuntak (2003) Penerapan hubungan industrial dipengaruhi oleh berbagai faktor di dalam dan di luar perusahaan. Untuk menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial di perusahaan, diperlukan beberapa sarana dan lembaga yaitu: 1. Peraturan Perusahaan Peraturan perusahaan memuat ketentuan mengenai kewajiban dan hak Pekerja serta kewenangan dan kewajiban pengusaha. Kewajiban pekerja antara lain melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya dan terselesaikan menurut kualitas dan dalam kurun waktu tertentu. Di lain pihak pekerja mempunyai hak untuk memperoleh upah dan jaminan sosial serta perlindungan atas keselamatan dan kesehatannya. Pengusaha mempunyai wewenang mengatur sistem kerja, pembagian fungsi, pembagian kerja dan tim kerja, dan berkewajiban memnuhi hak-hak pekerja. 2. Lembaga Bipartit Lembaga atau forum bipartit adalah forum konsultasi antara wakil pengusaha dan wakil pekerja. Fungsi utama lembaga bipartit adalah untuk menampung dan menyelesaikan keluhan dan tuntutan pekerja serta masalah-masalah hubungan industrial pada umumnya. 3. Serikat Pekerja Partisipasi pekerja dalam hubungan industrial dapat dilakukan secara langsung dan atau melalui sistem perwakilan dalam bentuk serikat pekerja. Partisipasi pekerja dalam hubungan industrial merupakan perwujudan hak dan kebebasan pekerja berorganissasi dan mengeluarkan pendapat. 4. Perjanjian Kerja Bersama Perjanjian kerja bersama juga memuat ketentuan mengenai kewenangan dan kewajiban pengusaha, serta kewajiban dan hak pekerja. Perjanjian kerja bersama adalah peraturan perusahaan sebagai hasil perundingan atau kesepakatan pengusaha dengan wakil pekerja. 5. Asosiasi Pengusaha Sama halnya dengan pekerja, pengusaha juga mempunyai hak dan kebebasan untuk membentuk atau menjadi anggota organisasi atau asosiasi pengusaha. Asosiasi pengusaha dapat dibentuk menurut sektor industri atau jenis usaha. 7

6. Lembaga Tripartit Lembaga tripartit adalah forum konsultasi antara wakil-wakil serikat pekerja, asosiasi pengusaha dan pemerintah. Fungsi utama lembaga tripartit adalah membantu pemerintah merumuskan kebijakan ketenegakerjaan pada umumnya dan menyelesaikan masalah-masalah hubungan industrial. 7. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Setiap keluhan, perbedaan pendapat atau tuntutan pekerja diharapkan dapat diselesaikan di lembaga

bipartit.

Bila

lembaga

bipartit tidak mampu

menyelesaikan permasalahan, maka wakil pengusaha atau wakil pekerja dapat meminta jasa perantara dari pegawai perantara Kementrian Tenagakerja atau mediator dari lembaga tripartit yang terkait. Bila pegawai perantara atau mediator tidak bisa menyelesaikan, maka kasus dinyatakan sebagai perselisihan industrial dan dimintakan untuk diselesaikan oleh Lembaga atau Majelis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 8. Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan Peraturan-perundangan ketenagakerjaan pada dasarnya mencakup ketentuan sebelum bekerja, selama bekerja dan sesudah bekerja. 9. Pendidikan Hubungan Industrial Pendidikan hubungan industrial diperlukan terutama bagi para pimpinan serikat pekerja dan pimpinan perusahaan, supaya mereka memahami prinsip-prinsip hubungan industrial, peraturan-perundangan ketenagakerjaan, peranan dan fungsi lembaga-lembaga ketenagakerjaan, serta meningkatkan kemampuan mereka berorganisasi, berunding bersama, dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. 2.1.2 Pekerja Menurut Payaman Simanjuntak (2003) “Pekerja adalah setiap penduduk dalam usia kerja yang melakukan kegiatan ekonomis, baik dalam hubungan kerja di perusahaan maupun di luar hubungan kerja seperti pekerja mandiri, pekerja keluarga dan pekerja di sektor informal lainnya.”Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 4 memberikan pengertian: “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun.” Dari pengertian tersebut Pekerja mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perseorangan, persekutuan, badan hukum atau badan lainnya dengan menerima upah 8

atau imbalan dalam bentuk apapun. Hak Pekerja didasarkan pada kewenangan pengusaha untuk mengaturnya. Kewajiban Pekerja adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan penugasan pimpinan menurut disiplin kerja dan dalam waktu kerja yang diaturkan. Hak-hak pekerja menurut Darwan Prints (2000) adalah sebagai berikut: 1. Hak mendapat upah atau gaji 2. Hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan 3. Hak bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai bakat dan kemampuannya 4. Hak atas pembinaan keahlian kejuruan untuk memperoleh serta menambah keahlian dan ketrampilan lagi 5. Hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan norma agama 6. Hak mendirikan dan menjadi anggota Serikat Pekerja 7. Hak atas istirahat tahunan Sebagai imbalan atas jasa kerja, pekerja berhak memperoleh upah, tunjangantunjangan dan jaminan sosial lainnya, beristirahat, cuti, memperjuangkan haknya secara langsung melalui serikat pekerja. Disamping itu pekerja berhak memperoleh berbagai jenis perlindungan: perlindungan tidak melebihi jam kerja tertentu termasuk jam dan hari istirahat serta cuti tahunan, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan pekerja, perlindungan atas hak berserikat dan berunding dengan pengusaha, serta perlindungan upah dan penghasilan pada saat tidak mampu melakukan pekerjaan. Menurut Lalu Husni (2005) mengenai kewajiban Pekerja adalah sebagai berikut: 1. Buruh/pekerja wajib melakukan pekerjaan, melakukan pekerjan adalah tugas utama dari seorang pekerja yang harus dilakukan sendiri. Untuk itulah mengingat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang sangat pribadi sifatnya karena berkaitan dengan keahliannya, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan jika pekerja meninggal dunia, maka hubungan kerja berakhir dengan sendirinya (PHK demi hukum). 2. Buruh/pekerja wajib menaati aturan dan petunjuk pengusaha, dalam melakukan pekerjaan buruh/pekerja wajib menaati petunjuk yang diberikan oleh pengusaha. Aturan yang wajib ditaati oleh pekerja sebaiknya dituangkan dalam peraturan perusahaan sehingga menjadi jelas ruang lingkup dari petunjuk tersebut. 9

3. Kewajiban membayar ganti rugi dan denda; jika buruh /pekerja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena kesengajaan atau kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hukum pekerja wajib membayar ganti rugi dan denda. 2.1.3 Serikat Pekerja Serikat pekerja merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihindari oleh perusahaan. Serikat pekerja dapat digunakan oleh pekerja sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Suatu kenyataan penetapan besarnya upah dan syarat-syarat kerja yang lain diserahkan kepada perusahaan dan pekerja sebagai pribadi. Kedudukan pekerja adalah sangat lemah. Menyadari akan kelemahannya dalam menghadapi perusahaan itu, mereka merasa perlu adanya persatuan. Dengan adanya persatuan mereka akan mempunyai kekuatan dalam menghadapi perusahaan. Maka timbullah serikat pekerja. Henry Simamora (1999) menyatakan bahwa “Serikat Pekerja adalah sebuah organisasi yang berunding bagi karyawan tentang upah-upah, jam-jam kerja, dan syarat-syarat dan kondisi-kondisi pekerjaan lainnya”. Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa serikat pekerja merupakan organisasi berunding bagi para pekerja. Dengan kehadiran Serikat Pekerja para pekerja dapat melakukan negosiasi dengan pengusaha dalam hal kebijakan perusahaan, sebab ketika ada serikat pekerja maka menjadi sebuah kewajiban bagi pengusaha untuk menegosiasikan segala sesuatu dengan serikat pekerja. Pengertian Serikat Pekerja menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Pasal 1 Ayat 1 adalah sebagai berikut: Serikat Pekerja atau Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh pekerja dan mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab. Adapun tujuan dari serikat Pekerja adalah memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

10

2.1.4 Sifat dan Tujuan Serikat Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja yang tertuang dalam Pasal 3, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab. Bebas berarti dalam melaksanakan hak dan kewajibannya Serikat pekerja tidak di bawah pengaruh atau tekanan dari pihak lain. Terbuka berarti Serikat Pekerja dalam menerima anggota dan memperjuangkan kepentingan Serikat Pekerja tidak membedakan aliran politik, agama, suku bangsa dan jenis kelamin. Mandiri berarti bahwa serikat Pekerja dalam mendirikan, menjalankan dan mengembangkan organisasinya ditentukan oleh kekuatan sendiri, tidak dikendalikan oleh pihak lain di luar organisasi. Demokratis berarti dalam pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, memperjuangkan dan melaksanakan hak dan kewajiban organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi. Bertanggungjawab berarti dalam mencapai tujuan dan melaksanakan hak dan kewajibannya Serikat Pekerja bertanggungjawab kepada anggota masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja yang tertuang dalam Pasal 4, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, federasi, konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta menigkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. 2.1.5 Peran dan Fungsi Serikat Pekerja Menurut undang-undang No 13 Tahun 2003, fungsi utama Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah sebagai berikut: 1. Pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaiannya. 2. Wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. 3. Sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. 5. Perencana, pelaksana dan penanggungjawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.

11

Menuru Payaman Simanjuntak (2003) Serikat Pekerja merupakan salah satu sarana dan pelaksana utama hubungan industrial. Sebagai pelaksana utama hubungan industrial, Serikat Pekerja mempumyai peranan dan fungsi berikut ini: 1. Menampung aspirasi dan keluhan pekerja, baik anggota maupun bukan anggota Serikat Pekerja yang bersangkutan 2. Menyalurkan aspirasi dan keluhan tersebut kepada manajemen atau pengusaha baik secara langsung atau melalui Lembaga Bipartit 3. Mewakili pekerja di Lembaga Bipartit 4. Mewakili pekerja di Tim Perunding untuk merumuskan Perjanjian Kerja Bersama 5. Mewakili pekerja di lembaga-lembaga kerjasama ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya seperti Lembaga Tripartit, P4D dan P4P, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Dewan Latihan Kerja, dll 6. Memperjuangkan hak dan kepentingan anggota baik secara langsung kepada pengusaha maupun melalui lembaga-lembaga ketenagakerjaan 7. Membantu menyelesaikan perselisihan industrial 8. Meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota 9. Aktif mengupayakan menciptakan atau mewujudkan hubungan industrial yang aman dan harmonis 10. Menyampaikan saran kepada manajemen baik untuk penyelesaian keluh kesah pekerja

maupun

untuk

penyempurnaan

system

kerja

dan

peningkatan

produktivitas perusahaan Dari sepuluh peran tersebut jika disimpulkan peran Serikat Pekerja adalah sebagai berikut : 1. Menampung aspirasi dan keluhan Pekerja. 2. Perwakilan Pekerja. 3. Memperjuangkan hak dan kepentingan anggota. 4. Membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. 5. Meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota. 6. Menyalurkan aspirasi dan saran kepada manajemen. 2.2

Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja Perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003, Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian: “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak 12

dan kewajiban kedua belah pihak”. Berdasarkan pengertian perjanjian kerja tersebut, dapat ditarik beberapa unsur dari perjanjian kerja yakni: 1. Adanya unsur work atau pekerjaan Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (obyek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin pengusaha dapat menyuruh orang lain. 2. Adanya unsur perintah Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan. 3. Adanya unsur upah Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika tidak ada unsur upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja. Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kerja harus memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar: 1. Kesepakatan kedua belah pihak; 2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; 4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk tertulis atau lisan (Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003). Secara normatif bentuk tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat membantu proses pembuktian.

13

Dalam Pasal 54 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat keterangan : 1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; 3. Jabatan atau jenis pekerjaan; 4. Tempat pekerjaan; 5. Besarnya upah dan cara pembayaran; 6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh; 7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; 9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 2.3

Perjanjian Kerja Bersama Materi PKB diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 dalam Bab XI mengenai hubungan industrial yaitu dalam Bagian Ketiga. Kemudian dalam Pasal 133 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan, perpanjangan, perubahan, dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama diatur dengan keputusan menteri. Adapun keputusan menteri yang dimaksud adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-48/MEN/IV/2004 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Perjanjian Perburuhan/Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau istilah yang dipergunakan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Collective Labour Aggrement (CLA). Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 jo Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP48/MEN/IV/2004, PKB yaitu perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah Pihak.

14

Dari pengertian diatas terdapat kesamaan yaitu bahwa baik perjanjian perburuhan atau Perjanjian Kerja Bersama adalah dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara kedua belah pihak dalam melakukan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Begitu juga bahwa hal tersebut dimaksudkan juga sebagai acuan dasar atau sebagai induk dalam membuat perjanjian kerja. Masa berlakunya PKB paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha. 2.3.1 Kewenangan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama Kewenangan pembuatan PKB adalah berkaitan dengan pihak yang dapat dan mempunyai wewenang untuk membuat PKB. Dari pengertian PKB tersebut diatas sudah dapat diketahui siapa saja para pihak yang dapat melakukan pembuatan PKB. Para pihak tersebut adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pengusaha/gabungan pengusaha. 1. Serikat Pekerja/Serikat Buruh PKB hanya dapat dirundingkan dan disusun oleh Serikat pekerja yang didukung oleh sebagian besar pekerja di perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian para pihak atau subjek yang membuat PKB adalah dari pihak buruh/pekerja diwakili oleh serikat pekerja/buruh atau beberapa serikat pekerja/buruh di perusahaan itu dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha. Maksud dengan perwakilan tersebut supaya pekerja lebih kuat posisinya dalam melakukan perundingan dengan majikan karena pengurus serikat pekerja umumnya dipilih orang yang mampu memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. 2. Pengusaha/Gabungan Pengusaha Adapun yang dimaksud dengan pengusaha terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 jo Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-48/MEN/IV/2004, adalah: a. Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

15

c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan a dan b tersebut diatas, yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia. 2.3.2 Tahapan Terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama Menurut Indah Budiarti (2012) ada tiga tahapan terbentuknya perjanjian kerja bersama, yaitu : 1. Tahap Persiapan Pada tahapan ini pengusaha maupun Serikat Pekerja memilih anggota dan ketua tim perundingan Perjanjian Kerja Bersama. Sebagai persiapan tim akan melakukan kajian terhadap materi yang akan diajukan sebagai isi dari Perjanjian Kerja Bersama serta menentukan strategi yang akan dipakai dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama. 2. Tahap Perundingan Tahap perundingan ini diawali dengan penyusunan Tata Tertib atau peraturan perundingan. Kemudian diteruskan dengan saling menukar draft yang telah disusun masing-masing tim perunding. Pihak Serikat Pekerja menerima draft yang diusulkan Pengusaha dan pihak Pengusaha menerima draft yang diusulkan oleh Serikat Pekerja. Pada tahapan ini masing-masing pihak menegosiasikan agar apa yang menjadi usulan bisa disepakati oleh kedua belah pihak. 3. Tahap Resolusi Ada dua kemungkinan yang terjadi pada tahap ini. Jika kedua belah mencapai kesepakatan, maka terbentuklah Perjanjian Kerja Bersama yang akan disyahkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berunding kemudian dicatatkan pada lembaga yang berwenang. Perjanjian Kerja Bersama inilah yang akan disosialisasikan kepada seluruh Pekerja agar bisa diimplementasikan dengan pengawasan dari seluruh pihak. Namun jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, maka akan menemui jalan buntu sehingga bisa terjadi kemelut dalam hubungan industrial. Hal terburuk yang mungkin terjadi dari akibat kemelut ini adalah terjadinya mogok kerja. Oleh karena itu diperlukan suatu kompromi agar mencegah terjadinya deadlock pada proses perundingan Perjanjian Kerja Bersama ini.

16

2.4

Tinjauan Penelitian Terdahulu Penelitian mengenai hubungan industrial sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia masih jarang dilakukan. Ada dua penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian ini. Siregar, Halim, 2011 melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh hubungan industrial terhadap kesejahteraan karyawan pada PTPN IV, menyatakan bahwa Hubungan Industrial tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Kesejahteraan Karyawan. Namun apabila ditinjau secara pengaruh parsial, faktor Serikat Pekerja memiliki pengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Karyawan. Penelitian ini secara kuantitatif mengukur pengaruh Serikat Pekerja terhadap kesejahteraan karyawan. Jika penelitian sebelumnya yang diukur adalah pengaruh peran Serikat Pekerja terhadap kesejahteraan karyawan, maka pada penelitian ini yang akan dianalisa adalah pengaruh peran Serikat Pekerja terhadap Perjanjian Kerja Bersama. Priyo, Teguh, 2013 melakukan penelitian kualitatif mengenai “Efektifitas Peranan Serikat Pekerja dalam Pembuatan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama”, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana efektivitas peranan Serikat Pekerja dalam pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama serta faktorfaktor penghambat efektivitas peranan serikat pekerja dalam pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Serikat Pekerja dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja bersama mengalami beberapa hambatan sehingga belum efektif. Jika penelitian sebelumnya adalah penelitian kualitatif, maka penulis

menindaklanjuti dengan penelitian kuantitatif

mengenai hubungan industrial ini, yaitu Pengaruh peranan Serikat Pekerja terhadap Perjanjian Kerja Bersama di PT United Tractors, Tbk.

17

BAB III METODE PENELITIAN

3.1

Kerangka Pemikiran PT United Tractors, Tbk untuk menjaga keberlangsungannya mempunyai visi, misi dan tujuan yang harus di capai organisasi. Untuk mencapai visi misi dan tujuan perusahaan diperlukan strategi-strategi yang dilakukan pada proses bisnis perusahaan termasuk didalam proses pengelolaan karyawannya. Terkait dengan pengelolaan karyawan

ini,

diperusahaan

terjalin

hubungan

industrial

antara

pemberi

kerja/manajemen dan Pekerja/Serikat Pekerja. Serikat Pekerja sebagai organisasi yang bertujuan memperjuangkan kesejahteraan Pekerja, dan untuk mewujudkannya sebagai salah satu pihak yang ada didalam hubungan industrial maka Serikat Pekerja adalah sebagai pihak yang mempunyai hak untuk berunding di dalam penyusunan perjanjian kerja bersama. Didalam hubungan industrial yang terjalin, Manajemen dan Serikat Pekerja melakukan perundingan Bipartit untuk menyusun Perjanjian Kerja Bersama yang digunakan sebagai landasan berlangsungnya hubungan kerja sekaligus sebagai dasar perusahaan didalam pengelolaan sumber daya manusia yang ada. Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel peran Serikat Pekerja terhadap variabel Perjanjian Kerja Bersama. Variabel peran Serikat Pekerja bersumber pada teori Payaman Simanjuntak (2003). Komponen dalam peran Serikat Pekerja dijabarkan meliputi menampung aspirasi dan keluhan Pekerja, perwakilan Pekerja, memperjuangkan

hak

dan

kepentingan

anggota,

membantu

menyelesaikan

perselisihan hubungan industrial, meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota serta menyalurkan aspirasi dan saran kepada manajemen. Variabel Perjanjian Kerja Bersama Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No 13 Tahun 2003. Perjanjian Kerja Bersama yaitu perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah Pihak. Analisis pengaruh variabel peran Serikat Pekerja terhadap variabel Perjanjian Kerja Bersama ini dilakukan dengan survey menggunakan alat bantu berupa kuesioner. Populasi dalam survey adalah anggota Serikat Pekerja PT United Tractors, 18

Tbk. Hasil survey diolah untuk mengetahui apa dan bagaimana masing-masing variabel peran Serikat Pekerja mempengaruhi variabel Perjanjian Kerja Bersama. Hasil dari analisis tersebut kemudian digunakan untuk mengetahui apa dan bagaimana hubungan industrial di PT United Tractors, Tbk. Kerangka pemikiran penulis sajikan dalam Gambar 1 berikut ini. PT United Tractors, Tbk

Visi, Misi dan Tujuan Organisasi

Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Hubungan Industrial

Peran Serikat Pekerja

Perjanjian Kerja Bersama

(Payaman Simanjuntak, 2003)

(UU 13 tahun 2003)

1. Menampung aspirasi dan keluhan Pekerja (X1). 2. Perwakilan Pekerja (X2). 3. Memperjuangkan hak dan kepentingan anggota (X3). 4. Membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial (X4). 5. Meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota (X5). 6. Menyalurkan aspirasi dan saran kepada manajemen (X6).

Perjanjian Kerja Bersama yaitu perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah Pihak (Y).

Pengaruh Peran Serikat Pekerja Terhadap Perjanjian Kerja Bersama

Implikasi Manajerial Rekomendasi

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian 19

Berdasarkan Gambar 1, kerangka pemikiran penelitian diatas penulis akan melakukan penelitian mengenai pengaruh peran Serikat Pekerja terhadap Perjanjian Kerja Bersama di PT United Tractors, Tbk. Dari penelitian tersebut akan melihat implikasi manajerial terkait hubungan industrial yang terjadi. Pembahasan dan pengkajian hubungan industrial yang terjadi bertujuan untuk memperoleh rekomendasi dan inisiatif strategis yang bermanfaat bagi Serikat Pekerja dan Manajemen PT United Tractors, Tbk, khususnya dalam bidang hubungan industrial yang dijalankan. Dengan adanya rekomendasi tersebut, diharapkan hubungan industrial yang terjadi di perusahaan bisa berjalan harmonis, berkeadilan serta berkelanjutan. 3.2

Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di PT United Tractors, Tbk, Jalan Raya Bekasi, KM 22 Jakarta dengan metode survey dilakukan langsung melalui tatap muka. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (purposive) untuk mempelajari pengaruh peran Serikat Pekerja terhadap terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama pada PT United Tractors, Tbk., karena sampel yang diambil spesifik dari perusahaannya. Penelitian dilakukan pada bulan agustus sampai dengan oktober tahun 2014.

3.3

Sumber Data Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Umar (2003) data primer adalah data yang harus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab tujuan penelitian yang telah dirumuskan, diperoleh dengan wawancara mendalam dan kuisioner dari karyawan anggota Serikat Pekerja PT United Tractors, Tbk yang dijadikan sampel. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan berbeda dengan tujuan penelitian yang dirumuskan. Dalam hal ini data yang digunakan adalah buku, skripsi, jurnal, peraturan perundangan terkait hubungan industrial dan Perjanjian Kerja Bersama serta data-data lain yang berkaitan dengan topik penelitian yang diambil dari arsip perusahaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data mengenai pengaruh peran Serikat Pekerja terhadap tahapan terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama di PT United Tractors, Tbk, dilakukan dengan dua metode. Pengumpulan data primer dalam yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dengan alat bantu berupa kuesioner. Tujuan penggunaan kuesioner adalah mendapatkan data-data secara akurat yang berhubungan 20

dengan objek penelitian. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari pencatatan secara langsung dan observasi Studi kepustakaan, yaitu mencari literatur, penelusuran data kepustakaan, buku, skripsi, tesis, jurnal, surat kabar, internet, arsip perusahaan dan peraturan perundangan. 3.5

Metode Penarikan Sampel Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dimana anggota populasi tidak memilik peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel disebabkan karena kebetulan saja. Dalam penelitian ini, metode penarikan sampel yang digunakan adalah metode kuota (quota sampling) yaitu jika penelitian akan mengkaji suatu fenomena dari beberapa sisi, maka responden yang akan dipilih adalah orang-orang yang diperkirakan dapat menjawab semua sisi itu (Umar, 2003). Karena penelitian ini mengkaji tentang beberapa peran Serikat Pekerja yang bisa dilihat dari keaktifan anggota didalam kegiatan Serikat Pekerja serta pengkajian tentang Perjanjian Kerja Bersama yang bisa dilihat dari keaktifan anggota didalam menyampaikan masukan tentang Perjanjian Kerja Bersama, sesuai dengan metode kuota maka sampel yang diambil adalah anggota Serikat Pekerja yang aktif didalam kegiatan Serikat Pekerja dan didalam menyampaikan masukan tentang Perjanjian Kerja Bersama. Sampel ditentukan berdasarkan jumlah tertentu. Dalam menentukan ukuran minimal sampel, digunakan rumus Slovin yaitu: 


=  () ………………………………………………………………… (1) Keterangan : n

= ukuran sampel

N

= ukuran populasi

e

= Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang bisa ditolerir (e=10%)

Dari jumlah populasi anggota Serikat Pekerja total 1805 orang setelah dihitung menggunakan rumus slovin, dengan persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang bisa ditolerir 10% didapat sampel minimal sebanyak 95 orang.

21

3.6

Pengolahan dan Analisis Data Penelitian ini menggunakan skala Likert dengan ukuran ordinal. Menurut Nazir (1999), skala Likert dengan ukuran ordinal hanya dapat mengetahui rangking tetapi tidak dapat digunakan untuk mengetahui apakah satu responden lebih baik atau lebih buruk daripada responden lainnya. Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini berupa pernyataan dengan pemberian skor untuk setiap jawaban dengan rank dari 1 sampai dengan 5. Hasil dari penghitungan skor selanjutnya diolah menggunakan rata – rata tertimbang (weighted mean) untuk memperoleh nilai yang berasal dari sekelompok data. Hasil penghitungan rata – rata tertimbang selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat diketahui kategori skornya.

3.6.1 Analisis Deskriptif Analisis deskriptif merupakan bagian untuk mempelajari alat, teknik atau prosedur yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan kumpulan data atau hasil pengamatan. Data tersebut perlu disajikan supaya mudah dimengerti, menarik, komunikatif, dan informatif bagi pihak lain. Penyajian data secara umum dibagi kedalam dua aspek yaitu penyiapan data dan analisis pendahuluan. Penyiapan data meliputi proses gathering, coding, editing dan input data, sedangkan analisis pendahuluan meliputi pemilahan, pemeriksaan dan penyusunan data sehingga diperoleh gambaran, pola, dan hubungan yang lebih bermakna. 3.6.2 Uji Validitas dan Realibilitas Analisis validitas menurut Arikunto (2002) adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bilvariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil analisis korelasi bilvariate dengan melihat output Pearson Correlation (Ghozali, 2005). Teknik analis butir instrumen untuk menguji validitas empirik menggunakan rumus Pearson Correlation Product Moment yaitu :

…………………………………… (2)

22

Keterangan : r

= nilai koefisien pearson

N

= jumlah responden

X

= skor butir instrumen

Y

= total skor Uji reliabilitas untuk mengetahui sejauh mana data dapat memberikan hasil

yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali pada subyek yang sama atau dapat dikatakan untuk menunjukkan adanya persesuaian antara sesuatu yang diukur dengan jenis alat pengukur yang dipakai. Adapun dalam pengujian reliabilitas ini menggunakan rumus alpha (Ghozali, 2005). Dengan taraf signifikan (α) = 0,6, apabila r xy > r tabel, maka quesioner sebagai alat pengukur sudah memenuhi syarat reliabilitas. Keterandalan (reliability) instrumen atau pertanyaan ditentukan dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach, yaitu:

………………………………………………………… (3) Keterangan : α

= nilai koefisien Alpha - Cronbach

K

= butir instumen yang sahih 2

= jumlah ragam butir instumen yang sahih

2

= ragam skor total

σb Σt

3.6.3 Asumsi Klasik 1. Uji Normalitas Bertujuan menguji apakah dalam model regresi, residu dari persamaan regresi distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Caranya adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal. Jika distribusi data adalah normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal. Adapun cara analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan grafik normal plot, dimana : a. Jika penyebaran data mengikuti garis normal, maka data berdistribusi normal. b. Jika penyebaran data tidak mengikuti garis normal, maka data distribusi tidak normal. (Ghozali, 2005) 23

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan karena secara visual dapat kelihatan tidak normal padahal secara statistik bisa sebaliknya. Adapun uji normalitas dengan statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov (KS test), yaitu dengan melihat angka profitabilitas signifikan dimana data dapat disimpulkan berdistribusi normal jika angka signifikansinya lebih besar dari 0,05. 2. Uji Multikolonieritas Bertujuan untuk menguji model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variable bebas saling berkorelasi, maka variabel – variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antara sesama variabel bebas sama dengan nol. Langkah menganalisis asumsi multikolinieritas yaitu : a. Jika nilai VIF lebih kecil dari angka 5 maka tidak terjadi problem multikolinieritas. b. Jika nilai VIF lebih dari angka 5 maka terjadi problem multikolinieritas. (Santoso, 2001) 3. Uji Heteroskdastisitas Bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain akibat besar kecilnya nilai salah satu variabel bebas atau adanya perbedaaan nilai ragam dengan semakin meningkatnya nilai variabel bebas. Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas atau yang terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan data cross section mengandung situasi Heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar). Prosedur uji dilakukan dengan Uji Glejser. Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis: Ho : ragam residual homogen Ha : ragam residual tidak homogeny

24

Prosedur pengujian kehomogenan ragam residual adalah: a. Lakukan pendugaan parameter model regresi linier dengan metode kuadrat terkecil. b. Hitung sisaan dari model regresi yang diperoleh dari langkah pertama. c. Buat regresi nilai mutlak residual,

terhadap peubah penjelas dengan bentuk

fungsional. d. Lakukan uji keberartian koefisien regresi. Jika koefisien regresi tidak nyata maka terdapat hubungan yang penting secara statistis di antara peubah sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogen (konstan) (Gujarati, 2003). 3.6.4 Uji Hipotesis 1. Uji Hipotesis Secara Parsial dengan Uji t Adalah uji yang digunakan untuk menyatakan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Untuk menguji variabel yang berpengaruh antara peran Serikat Pekerja (X1, X2, X3, X4, X5 dan X6) terhadap terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama (Y), maka dilakukan pengujian dengan ttest. Dapat dilihat pada langkah-langkah di bawah ini : a. Hipotesis yang akan diuji dengan taraf nyata (α) = 5% (uji dua arah) Ho : β = 0

artinya tidak ada pengaruh antara peran Serikat Pekerja (X1, X2, X3, X4, X5 dan X6) terhadap terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama (Y)

Ha : β > 0

artinya ada pengaruh antara peran Serikat Pekerja (X1, X2, X3, X4, X5 dan X6) terhadap terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama (Y)

b. Kesimpulan : i.

Apabila t hitung < - t tabel atau t hitung > t tabel, maka Ho ditolak artinya ada pengaruh antara peran Serikat Pekerja (X1, X2, X3, X4, X5 dan X6) terhadap terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama (Y)

ii.

Apabila t hitung > - t tabel atau t hitung < t tabel, maka Ho diterima, artinya tidak ada pengaruh antara peran Serikat Pekerja (X1, X2, X3, X4, X5 dan X6) terhadap terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama (Y)

25

2. Uji Hipotesis Secara Simultan dengan Uji F Adalah uji yang digunakan untuk menyatakan signifikansi pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (y) yang dilakukan dengan uji F yang diuji dengan taraf nyata (α) = 5% (uji satu arah) dapat dilihat di bawah ini : a. Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut : Ho : β1,2,3,3,4,5,6 = 0 artinya tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara peran Serikat Pekerja (X1, X2, X3, X4, X5 dan X6) terhadap terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama (Y) secara simultan (bersama-sama)

Ha : β1,2,3,4,5,6 > 0

artinya ada pengaruh yang positif dan signifikan antara peran Serikat Pekerja (X1, X2, X3, X4, X5 dan X6) terhadap terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama (Y) secara simultan (bersama-sama)

b. Kesimpulan -

Apabila F hitung ≤ F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya peran Serikat Pekerja (X1, X2, X3, X4, X5 dan X6) terhadap terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama (Y) secara simultan (bersamasama)

-

Apabila F hitung > F tabel, maka Ho ditolak atau Ha diterima artinya peran Serikat Pekerja (X1, X2, X3, X4, X5 dan X6) terhadap terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama (Y) secara simultan (bersamasama)

3.6.5 Koefisien Determinasi Analisis ini digunakan untuk mengetahui kemampuan variable bebas (X) dalam menjelaskan variabel tidak bebas (Y) yang besarnya merupakan kuadrat dari koefisien korelasi dan penggunaannya dinyatakan dalam prosentase. Koefisien determinasi dapat dicari dengan rumus sebagai berikut : (Santoso, 2001) R = r2 x 100% Dimana : R = koefisien determinasi r = koefisien korelasi 26

3.6.6 Regresi Linier Berganda Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas yaitu peran Serikat Pekerja terhadap variabel terikat yaitu terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama. Bentuk regresi linier berganda adalah sebagai berikut :(Hasan, 2002). Y = β0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + e Dimana : Y

= variabel terikat (Perjanjian Kerja Bersama)

X1

= variabel bebas (peran menampung aspirasi dan keluhan Pekerja)

X2

= variabel bebas (peran perwakilan Pekerja)

X3

= variabel bebas (peran

memperjuangkan hak dan kepentingan

anggota) X4

= variabel bebas (peran membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial)

X5

= variabel bebas (peran meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota)

X6

= variabel bebas (peran menyalurkan aspirasi dan saran kepada manajemen)

β0

= konstanta

b1,2,3,4,5,6

= koefisien regresi masing-masing variabel bebas

Dengan menggunakan persamaan nominal regresi linier berganda di atas, dapat ditemukan besarnya koefisien b1, b2, b3, b4, b5 dan b6 sehingga dapat ditentukan bentuk persamaan regresi.

27

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1

Visi Dan Misi Perusahaan PT United Tractors, Tbk berdiri pada tanggal 13 Oktober 1972 dan bergerak sebagai distributor alat berat Komatsu di Indonesia. Pada tanggal 19 September 1989, United Tractors menjadi perusahaan publik dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sebagai PT United Tractors, Tbk (UNTR) dengan kepemilikan terbesar yaitu PT. Astra International Tbk. Saat ini, PT United Tractors, Tbk mempunyai 3 (tiga) unit bisnis utama yaitu mesin konstruksi, kontraktor penambangan dan pertambangan. Visi PT United Tractors, Tbk adalah Menjadi perusahaan kelas dunia yang berbasis pada solusi dibidang alat berat, pertambangan dan energi, untuk menciptakan manfaat bagi pemegang kepentingan. Misi PT United Tractors, Tbk adalah menjadi Perusahaan yang bertekad membantu pelanggan meraih keberhasilan dengan pemahaman yang komprehensif dan berkelanjutan, menciptakan peluang kepada seluruh bagian dariperusahaan untuk meningkatkan status sosial dan peningkatan diri melalui prestasi, menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang kepentingan dengan memelihara keseimbangan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan serta memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan ada dua misi yang terkait yaitu menciptakan peluang kepada seluruh bagian dariperusahaan untuk meningkatkan status sosial dan peningkatan diri melalui prestasi serta memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Dari dua misi tersebut Divisi Human Capital sebagai organisasi yang bertanggung jawab mengelola sumber daya manusia, mempunyai tugas bagaimana menjadi partner yang nyata bagi pimpinan perusahaan maupun rekan kerja melalui fungsi : 1. Partner dari fungsi operasi perusahaan. 2. Pengembangan organisasi. 3. Mengembangkan bakat Pekerja 4. Administrasi 5. Agen perubahan

28

4.1.1 Struktur Organisasi Kerangka pengelolaan sumber daya manusia di PT United tractors, adalah : 1. Industrial relation management, adalah proses pengelolaan hubungan industrial untuk menciptakan iklim kerja yang harmonis. 2. Reward management, adalah proses pengelolaan kompensasi dan benefit bagi Pekerja untuk mempertahankan dan memberikan semangat kepada para talent perusahaan. 3. Recruitment management, adalah

proses penerimaan Pekerja agar jumlahnya

tepat, kualifikasinya tepat dan waktunya tepat. 4. People development management, adalah proses pengembangan Pekerja untuk menciptakan kompetensi dan karakter sesuai kebutuhan perusahaan. 5. Performance management, adalah proses pengukuran dan evaluasi performance Pekerja dan organisasi untuk mengoptimalkan performance tersebut. 6. Termination management, adalah proses pengelolaan Pekerja yang akan keluar untuk memenuhi etika dan tata aturan yang ada. 7. Organization development management, adalah proses pengelolaan organisasi untuk menciptakan organisasi perusahaan produktif, efektif dan efisien Dari kerangka pengelolaan diatas, maka terlihat bahwa fungsi mengelola hubungan industrial perusahaan ada pada departemen Industrial manajemen sesuai struktur organisasi pada Gambar 2 dibawah ini.

29

Direktur Human capital Human Capital Division Industrial Relation Department

Reward System Department

Organisasi Development Department

Recruitment Assesment Department

People Development Department

Industrial relation Section Sub Contractor Section Gambar 2. Struktur organisasi human capital division PT United Tractors, Tbk Sumber : data internal perusahaan Dari Gambar 2, kita bisa ketahui bahwa komunikasi antara Serikat Pekerja dan manajemen perusahaan dilakukan oleh Industrial Relation Section yang bertangung jawab kepada Industrial Relation Departement Head. Industrial Relation Departement ada di bawah Human Capital Division, dengan penanggung jawab tertinggi dari keseluruhan proses ada dibawah Direktur Human Capital. 4.1.2 Gambaran Umum Serikat Pekerja Serikat Pekerja United Tractors atau lebih sering disebut SPUT adalah organisasi Serikat Pekerja tingkat perusahaan yang anggotanya hanya untuk karyawan PT United Tractors, Tbk. SPUT dalam hubungan organisasi Serikat Pekerja nasional beraffiliasi dengan Federasi Serikat Pekerja khusus sektor jasa ASPEK Indonesia (Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia) yang bergabung dibawah naungan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Affiliasi internasional dari SPUT adalah UNI Global, yaitu Federasi Serikat Pekerja sektor jasa internasional yang berkantor di Nyon, Swiss.

30

Bergabungnya SPUT dengan affiliasi nasional maupun internasional adalah untuk mencari dukungan dan bantuan ketika isu yang diperjuangkan adalah terkait kebijakan pemerintah. Namun terkait dengan perjuangan organisasi di tingkat Perusahaan, SPUT lebih mengutamakan perundingan antara Serikat Pekerja dengan Manajemen. SPUT didirikan di Jakarta, pada tanggal 16 Mei 2008 dengan tujuan : 1. Menghimpun dan mempersatukan seluruh aspirasi pekerja PT United Tractors Tbk serta mewujudkan kesetiakawanan dan solidaritas diantara pekerja. 2. Menciptakan kehidupan dan penghidupan pekerja serta pola hubungan industrial yang selaras dan serasi dengan membela dan mempertahankan hak-hak dasar dan kepentingan pekerja, menuju terwujudnya tertib sosial, tertib hukum dan tertib demokrasi. 3. Meningkatkan kesejahteraan anggota serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat kerja serta penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusian yang adil dan beradab. 4.

Menciptakan iklim dan suasana kerja yang sehat dan kondusif Struktur organisasi SPUT adalah Musyawarah Anggota (MUSYATA) sebagai

pemegang kekuasaan dan kedaulatan tertinggi organisasi dan Badan Eksekutif Serikat Pekerja United Tractors (BESPUT) yang kepemimpinannya berlaku kolektif kolegial. Untuk pembagian kerja di oraganisasi BESPUT terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara dan Ketua Bidang. Sesuai dengan tujuan organisasi, maka didalam bekerjanya BESPUT akan menerima masukan aspirasi Pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja kemudian memperjuangkannya ke manajemen. 4.2

Gambaran Umum Perjanjian Kerja Bersama Pada PT United Tractors, Tbk Perjanjian Kerja Bersama yang saat ini berlaku di PT United Tractors, Tbk adalah Perjanjian Kerja Bersama periode 2014 sampai dengan 2016. Perjanjian Kerja Bersama tersebut di sepakati antara Perusahaan dan Serikat Pekerja pada tanggal 29 april 2014. Walaupun merupakan kesepakatan antara Pengusaha dan Serikat Pekerja, agar pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan syarat-syarat kerja di Perusahaan, maka Perjanjian Kerja Bersama tersebut telah didaftarkan ke Kementrian Tenaga Kerja melalui Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan Dan Analisis Diskriminasi, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada tanggal 16 mei 2014. 31

Sebagai kesepakatan yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban Pekerja maupun Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama di PT United Tractors, Tbk terdiri dari 18 bab dan 106 pasal. Isi dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut dimulai dari hal yang umum, pengakuan hak Pengusaha dan Serikat Pekerja, hubungan kerja, waktu kerja, produktivitas, pendidikan dan latihan, pengupahan, tunjangan-tunjangan, pengobatan dan perawatan kesehatan, jaminan sosial dan kesejahteraan, pensiun, cuti dan hari libur, keselamatan dan kesehatan kerja, tata tertib, sanksi dan pelanggaran, pemutusan hubungan kerja, penyelesaian keluh kesah serta pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut. Hal umum yang dibahas pada Perjanjian Kerja Bersama diantaranya apa yang menjadi tujuan Perjanjian Kerja Bersama, bagaimana mencapai tujuan tersebut, pengertian dan istilah yang ada didalam Perjanjian Kerja Bersama, pihak yang membuat kesepakatan, luasnya perjanjian, kewajiban pihak-pihak yang mengadakan perjanjian serta hubungan industrial yang terjadi di PT United Tractors, Tbk. Pasalpasal mengenai pengakuan hak Pengusaha dan Serikat Pekerja isinya tentang kesepakatan pengakuan Pengusaha tentang hak Serikat Pekerja dan pengakuan Serikat Pekerja tentang hak dan wewenang Pengusaha, fasilitas dan bantuan yang diberikan oleh Pengusaha untuk Serikat Pekerja, dispensasi yang diberikan untuk keperluan Serikat Pekerja, jaminan bagi Serikat Pekerja, jaminan bagi Pengusaha serta lembaga kerja sama bipartit di PT United Tractors, Tbk. Pada bab hubungan kerja Perjanjian Kerja Bersama, hal yang disepakati diantaranya mengenai penerimaan kerja termasuk persyaratan yang harus dipenuhi didalam penerimaan kerja, masa percobaan karyawan, perjanjian kerja waktu tertentu, penempatan kerja tenaga asing, bagaimana penilaian kompetensi dan performance kerja, golongan Pekerja yang berlaku di Perusahaan, bagaimana promosi bagi Pekerja, perjalanan dinas yang dilaksanakan Pekerja serta penempatan dan mutasi bagi Pekerja. Kesepakatan mengenai waktu kerja antara lain mengenai hari dan waktu kerja yang berlaku, disiplin waktu kerja serta pasal tentang kerja lembur dan perhitungan upah lemburnya. Bagaimana

upaya-upaya

Serikat

Pekerja

agar

terjadi

peningkatan

produktivitas Pekerja sehingga terjadi pertumbuhan Perusahaan merupakan hal yang disepakati pada bab produktivitas. Karena Pengusaha dan Serikat Pekerja menyadari bahwa salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan cara 32

peningkatan kompetensi Pekerja melalui pendidikan dan pelatihan, maka disepakati pendidikan dasar dan pendidikan fungsional yang dilaksanakan di Perusahaan, pelatihan kerja serta fasilitas untuk pendidikan dan pelatihan tersebut. Sebagai hak dasar dari Pekerja adalah menerima upah, maka didalam bab Perjanjian Kerja Bersama dibahas mengenai pengupahan secara detail, mulai struktur upah atau gaji pokok, proses kenaikan upah pokok, tunjangan dan fasilitas yang berhak diterima Pekerja serta prosedur pembayaran upah yang masih berhak diterima Pekerja walaupun yang bersangkutan berhalangan karena sakit atau ditahan. Tunjangan, bonus dan insentif merupakan pasal-pasal yang disepakati juga terkait benefit yang di terima Pekerja. Benefit lain yang diterima Pekerja dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama ini adalah pengobatan dan perawatan kesehatan, mulai dari bantuan pengobatan, bantuan kacamata, bantuan alat bantu dengar, bantuan rawat inap dirumah sakit, pengobatan diluar negeri, bantuan perawatan persalinan serta keluarga berencana. Pasal-pasal Perjanjian Kerja Bersama pada bab jaminan sosial dan kesejahteraan, pasal-pasal yang disepakati yaitu mengenai jaminan sosial tenaga kerja, asuransi kecelakaan kerja, dana pensiun, bantuan pernikahan bagi Pekerja, santunan kematian, bantuan sosial, olah raga dan kesenian, usaha koperasi, bantuan beasiswa bagi anak Pekerja, rekreasi bagi Pekerja dan keluarganya, kerohanian serta penghargaan masa kerja mulai dari 10 tahun. Kesepakatan tentang Pekerja pensiun isinya apa yang akan di terima oleh Pekerja mulai dari masa persiapan pensiun sampai dengan pensiun. Cuti, ijin dan libur merupakan hak karyawan yang perlu diatur pelaksanaannya dalam Perjanjian Kerja Bersama yang mencakup dari cuti tahunan, cuti panjang, cuti lapangan, cuti pengganti, cuti hamil dan melahirkan, cuti haid, ijin tidak masuk bekerja karena ada keperluan keluarga, ijin khusus untuk ujian pendidikan dan ibadah keagamaan, ijin meninggalkan pekerjaan diluar tanggungan Perusahaan serta hari-hari libur resmi nasional. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan Pekerja selama bekerja di Perusahaan, maka Pengusaha dan Pekerja menyepakati pasal-pasal mengenai keselamatan, kesehatan dan perlengkapan kerja. Pasal-pasal yang ada adalah mengenai hygiene Perusahaan dan kesehatan (Hyperkes), pakaian kerja, alat-alat kerja serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. 33

Produktivitas adalah hasil dari pelaksanaan kewajiban karyawan yang diatur melalui pasal-pasal peraturan tata tertib di Perjanjian Kerja Bersama. Dimulai dari tata tertib registrasi bagi Pekerja, tata tertib keselamatan kerja dan lingkungan hidup, tata tertib kesehatan dan kebersihan, tata tertib keamanan serta yang terakhir adalah sikap dan tanggung jawab, baik atasan kepada bawahan maupun sebaliknya yaitu bawahan kepada atasan. Ketika ada kewajiban bagi Pekerja, agar kewajiban tersebut dilaksanakan

maka

disepakati

pasal-pasal mengenai

sanksi-sanksi terhadap

pelanggaran, mulai dari peringatan lisan, surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga sampai dengan sanksi pemutusan hubungan kerja. Walaupun pengusaha mencegah semaksimal mungkin terjadinya pemutusan hubungan kerja, namun bisa saja hal tersebut terjadi sebagai pilihan terakhir yang tidak bisa dihindari sehingga diperlukan kesepakatan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja agar hak Pekerja dan Pengusaha terlindungi. Kewajiban dan hak Pekerja serta Perusahaan saat terjadi pemutusan hubungan kerja disepakati dalam Perjanjian Kerja bersama. Jenis pemutusan hubungan kerja yang terjadi bisa pada masa percobaan, atas kehendak Pekerja, secara massal, karena tidak mampu bekerja atau sakit berkepanjangan, meninggal dunia, kesalahat berat, perubahan kepemilikan perusahaan, perusahaan tutup maupun karena perusahaan pailit. Dari berbagai jenis pemutusan hubungan kerja tersebut akan ada perbedaan benefit yang didapatkan Pekerja dengan dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pisah yang disepakati di dalam Perjanjian Kerja Bersama. Didalam hubungan industrial yang terjadi di PT United Tractors, Tbk bisa saja terjadi ada beberapa permasalahan sehingga tata cara penyelesaian dan pengaduannya diatur dalam kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama, dengan prioritas penyelesaian dimulai dari atasan langsungnya berjenjang sampai melalui Serikat Pekerja. Perjanjian Kerja Bersama ini ditutup dengan peraturan peralihan dan pelaksanaannya sehingga mencegah kekosongan tidak adanya peraturan yang dipakai dalam hubungan industrial di Perusahaan ketika masih dalam proses penyusunan Perjanjian Kerja Bersama yang baru.

34

4.3

Gambaran Umum Responden Responden yang dipilih sebagai responden dalam penelitian ini adalah anggota Serikat Pekerja PT United Tractors, Tbk yang berjumlah 106 orang. Dari jumlah kuesioner sebanyak 106 kuesioner dengan pertanyaan seperti pada Lampiran 1 seluruhnya kembali. Kemudian dari 106 kuisioner tersebut data yang diolah valid dan reliabel adalah 106 kuesioner, dengan identitas responden yang ada pada Lampiran 2.

4.3.1 Jabatan Responden Jabatan responden terkait dengan tugas dan tanggung jawab responden diperusahaan. Semakin tinggi jabatan responden maka tugas dan tanggung jawabnya semakin tinggi. Secara umum ketika makin tinggi jabatan seseorang diperusahaan maka akan semakin membawa kepentingan perusahaan. Tabel 1, berikut ini gambaran jabatan responden di perusahaan : Tabel 1. Jabatan Responden Jabatan Jumlah Prosentase Officer/Staf 46 43% Section Head/Staf 38 36% Ahli Manager 22 21% Total 106 100% Dilihat dari Tabel 1, dapat diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 106, dimana sebarannya 46 atau 43% responden mempunyai jabatan officer atau staf, 38 responden atau 36% mempunyai jabatan section head/staf ahli dan 22 atau 21% mempunyai jabatan manager. Pemeringkatan jabatan dari yang terendah sampai yang tinggi yaitu officer/staf, section head/staf ahli serta yang tertinggi adalah manager. Dari sebaran jabatan responden sudah memenuhi piramida jabatan, dimana pada level terendah jumlahnya banyak dan semakin tinggi jumlahnya akan mengecil. 4.3.2 Golongan Responden Golongan responden menunjukkan tingkat kompetensi yang dimiliki responden dan diakui perusahaan. Golongan responden ini akan berpengaruh pada kompensasi yang diterima oleh responden dari perusahaan. Tabel 2 menunjukkan sebaran golongan responden diperusahaan :

35

Tabel 2. Golongan Responden Golongan 1 s/d 3 4A s/d 4D 4E up Total

Jumlah Prosentase 32 30% 51 48% 23 22% 106 100%

Dilihat dari Tabel 2, dapat diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 106, dimana sebarannya 32 atau 30% responden mempunyai golongan 1 sampai dengan 3, 51 responden atau 48% mempunyai golongan 4A sampai dengan 4D serta 23 atau 22% mempunyai golongan 4E ke atas. Karyawan dengan golongan 1 sampai dengan 3 di perusahaan adalah kelompok jabatan terendah diperusahaan. Pada golongan ini karyawan masih berhak mendapatkan upah lembur dan belum bisa menduduki jabatan sebagai leader. Golongan 4A sampai dengan 4D adalah tempat duduknya para calon pemimpin perusahaan, sehingga jumlahnya paling besar. Para lulusan S1 yang baru ketika masuk ke perusahaan ada pada golongan ini. Begitu masuk golongan 4A maka karyawan tersebut tidak lagi berhak atas upah lembur. Golongan 4E ke atas adalah para leader di perusahaan. Golongan ini merupakan jabatan manajerial yang menjalankan organisasi perusahaan sehingga karyawan pada golongan ini mendapatkan berbagai fasilitas dari perusahaan. 4.3.3 Masa Kerja Responden Masa kerja responden diperusahaan menunjukkan bagaimana proses regenerasi yang terjadi diperusahaan. Tabel 3 dibawah menunjukkan masa kerja responden diperusahaan : Tabel 3. Masa Kerja Responden Masa Kerja Jumlah Prosentase < 5 tahun 20 19% 5 s/d 10 tahun 27 25% >10 s/d 15 tahun 19 18% >15 s/d 20 tahun 16 15% >20 s/d 25 tahun 14 13% > 25 tahun 10 9% Total 106 100% Dilihat dari Tabel 3, dapat diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 106, dimana sebarannya paling tinggi adalah masa kerja 5 sampai dengan 10 tahun sebanyak 27 atau 25% responden, sedangkan responden dengan masa kerja diatas 25 36

tahun adalah paling kecil sebanyak 10 atau 9% responden. Yang menarik dari sebaran tersebut adalah responden dengan masa kerja kurang dari lima tahun, lima sampai dengan sepuluh tahun, serta lebih dari sepuluh tahun sampai dengan lima belas tahun masing-masing jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan masa kerja diatas lima belas tahun sampai dengan dua puluh tahun, diatas dua puluh tahun sampai dengan dua puluh lima tahun maupun diatas dua puluh lima tahun. Hal ini disebabkan karena pada tahun 1998 perusahaan mengalami krisis sehingga harus mengurangi jumlah karyawan, namun setelah lepas dari krisis perusahaan mengalami pertumbuhan yang cukup bagus sehingga melakukan perekrutan karyawan dalam jumlah besar. 4.3.4 Usia Responden Usia sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari–hari sehingga perbedaan usia sangat berpengaruh terhadap selera, keinginan dan motivasi Pekerja. Berikut ini pada Tabel 4 akan ditampilkan kelompok usia responden anggota Serikat Pekerja PT United Tractors, Tbk : Tabel 4. Usia Responden Usia Jumlah Prosentase < 25 tahun 5 5% 25 s/d 30 tahun 20 19% >30 s/d 35 tahun 28 26% >35 s/d 40 tahun 19 18% >40 s/d 45 tahun 19 18% >45 s/d 50 tahun 10 9% >50 s/d 55 tahun 5 5% Total 106 100% Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa umur responden sangat variatif. Jumlah responden paling banyak adalah usia diatas tiga puluh sampai dengan tiga puluh lima tahun sebanyak 28 atau 26% serta paling sedikit usia kurang dari dua puluh lima tahun atau diatas lima puluh sampai dengan lima puluh lima tahun masingmasing hanya 5 atau 5% responden. Dari data tersebut bahwa paling banyak yang ada diperusahaan adalah usia produktif. Harapannya dengan usia produktif maka kinerja dan motivasinya masih cukup tinggi. 4.3.5 Jenis Kelamin Responden Untuk mengetahui perbandingan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut : 37

Tabel 5. Jenis Kelamin Responden Jenis Kelamin Laki – laki Perempuan Total

Jumlah Prosentase 105 99% 1 1% 106 100%

Dilihat data dari Tabel 5, bahwa dari 106 responden, sebanyak 105 responden berjenis kelamin laki-laki artinya lebih dari 99%. Hal ini menunjukkan bahwa di perusahaan didominasi Pekerja laki-laki. Hal ini di sebabkan karena bisnis perusahaan terkait penjualan alat berat dengan lokasi operasi di remote area maka akan lebih mudah dilakukan oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan. 4.3.6 Pendidikan Responden Tabel 6, menunjukkan pendidikan anggota Serikat Pekerja yang dijadikan sampel pada penelitian : Tabel 6. Pendidikan Responden Pendidikan Jumlah Prosentase SLTA/SMU/SMK 37 35% Diploma 29 27% Sarjana 40 38% Total 106 100% Dilihat dari Tabel 6, dapat diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 106, dimana sebarannya 37 atau 35% responden mempunyai tingkat pendidikan SLTA/SMU/SMK, 29 responden atau 27% mempunyai tingkat pendidikan diploma dan 40 atau 38% mempunyai tingkat pendidikan sarjana. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan Pekerja dengan pendidikan SLTA/SMU/SMK dalam jumlah tinggi untuk tenaga operasional di lapangan dan pendidikan sarjana dalam jumlah tinggi karena harus memahami pekerjaannya yang syarat dengan pekembangan teknologi. 4.4

Analisis Deskriptif Berdasarkan hasil tanggapan dari 106 orang responden tentang pengaruh peran Serikat Pekerja terhadap Perjanjian Kerja Bersama, maka peneliti akan menguraikan secara rinci jawaban responden yang dikelompokan dalam satu katagori skor dengan menggunakan perhitungan rata-rata tertimbang. Hasil penghitungan rata-rata tertimbang selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat diketahui kategori skornya. Kriteria interpretasi hasil penghitungan terdapat pada Tabel 7 berikut : 38

Tabel 7. Kriteria interpretasi skor Skor Jawaban 4,3 – 5 Sangat setuju 3,5 – 4,2 Setuju 2,7 – 3,4 Ragu-ragu 1,9 – 2,6 Tidak setuju 1 -1,8 Sangat tidak setuju Sumber: Umar, 2003 Nilai rata-rata dari tanggapan reponden kita bandingkan dengan tabel 7 tersebut sehingga jawaban responden untuk setiap kriteria apakah masuk kategori sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju atau sangat tidak setuju. 4.4.1 Peran Serikat Pekerja Menampung Aspirasi Dan Keluhan Pekerja Hasil penelitian dari 106 responden tentang Peran Serikat Pekerja menampung aspirasi dan keluhan Pekerja (X1) digunakan pendapat responden mengenai Serikat Pekerja berfungsi menampung aspirasi dari anggota, ketika ada hal yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama maka anggota menyampaikan kepada Serikat Pekerja, ketika ada hal yang belum di atur dalam Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja menyampaikan kepada Serikat Pekerja, Serikat Pekerja mengadakan sambung rasa untuk mendengarkan masukan dari anggota Serikat Pekerja serta Serikat Pekerja menyediakan sarana komunikasi untuk menampung keluhan dari Pekerja, bisa dilihat pada Tabel 8, berikut : Tabel 8. Peran Serikat Pekerja Menampung Aspirasi Dan Keluhan Pekerja Jawaban No

Pertanyaan

SS

S

R

TS

STS

5

4

3

2

1

Ratarata

Ket

1

Serikat Pekerja berfungsi menampung aspirasi dari anggota

53

50

3

0

0

4,5

Sangat Setuju

2

Ketika ada hal yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama, maka anggota menyampaikan kepada Serikat Pekerja

39

63

4

0

0

4,3

Sangat Setuju

3

Ketika ada hal yang belum di atur dalam Perjanjian Kerja Bersama, maka Pekerja menyampaikan kepada Serikat Pekerja

31

70

5

0

0

4,2

Setuju

4

Serikat Pekerja mengadakan sambung rasa untuk mendengarkan masukan dari anggota Serikat Pekerja

47

49

9

1

0

4,3

Sangat Setuju

39

Lanjutan Tabel 8. Jawaban No

5

Pertanyaan

Serikat Pekerja menyediakan sarana komunikasi, untuk menampung keluhan dari Pekerja

SS

S

R

TS

STS

5

4

3

2

1

38

54

9

5

0

Rata-rata total

Ratarata

Ket

4,2

Setuju

4,3

Sangat Setuju

Berdasarkan Tabel 8 di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggapan responden terhadap variabel tentang Peran Serikat Pekerja menampung aspirasi dan keluhan Pekerja diperoleh skor rata-rata sebesar 4,3 yang berarti berada di antara rentang skala 4,3 s/d 5 atau pada kategori sangat setuju. Jika kita lihat tanggapan responden untuk masing-masing pernyataan mereka mengatakan sangat setuju yaitu Serikat Pekerja berfungsi menampung aspirasi dari anggota, ketika ada hal yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama maka anggota menyampaikan kepada Serikat Pekerja serta Serikat Pekerja mengadakan sambung rasa untuk mendengarkan masukan dari anggota Serikat Pekerja. 4.4.2 Peran Serikat Pekerja Sebagai Perwakilan Pekerja Hasil penelitian dari 106 responden tentang Peran Serikat Pekerja sebagai perwakilan Pekerja (X2) digunakan pendapat responden mengenai Serikat Pekerja bertindak atas nama anggota, hanya Serikat Pekerja yang bisa berunding dengan manajemen, pengurus Serikat Pekerja dipilih oleh anggota secara demokratis, jumlah Pengurus Serikat Pekerja disesuaikan secara proporsional dengan jumlah anggotanya serta semua yang ingin disampaikan oleh Pekerja kepada manajemen harus melalui Serikat Pekerja, bisa dilihat pada Tabel 9, berikut :

40

Tabel 9. Peran Serikat Pekerja Sebagai Perwakilan Pekerja Jawaban No

Pertanyaan

SS

S

R

TS

STS

5

4

3

2

1

Ratarata

Ket

1

Serikat Pekerja bertindak atas nama anggota

40

63

3

0

0

4,3

Sangat Setuju

2

Hanya Serikat Pekerja yang bisa berunding dengan manajemen

23

54

16

11

2

3,8

Setuju

3

Pengurus Serikat Pekerja dipilih oleh anggota secara demokratis

47

54

2

3

0

4,4

Sangat Setuju

4

Jumlah Pengurus Serikat Pekerja disesuaikan secara proporsional dengan jumlah anggotanya

25

61

15

4

1

4,0

Setuju

5

Semua yang ingin disampaikan oleh Pekerja kepada manajemen harus melalui Serikat Pekerja

21

47

14

21

3

3,6

Setuju

4,0

Setuju

Rata-rata total

Berdasarkan Tabel 9 di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggapan responden terhadap variabel tentang Peran Serikat Pekerja sebagai perwakilan Pekerja diperoleh skor rata-rata sebesar 4 yang berarti berada di antara rentang skala 3,5 s/d 4,2 atau pada kategori setuju. Namun jika kita lihat dari masing-masing pernyataan, responden mengatakan sangat setuju atas dua hal yaitu Serikat Pekerja bertindak atas nama anggota dan pengurus Serikat Pekerja dipilih oleh anggota secara demokratis. Sedangkan pada pernyataan yang lain responden menyatakan setuju, yaitu hanya Serikat Pekerja yang bisa berunding dengan manajemen, , jumlah Pengurus Serikat Pekerja disesuaikan secara proporsional dengan jumlah anggotanya serta semua yang ingin disampaikan oleh Pekerja kepada manajemen harus melalui Serikat Pekerja. 4.4.3 Peran Serikat Pekerja Memperjuangkan Hak Dan Kepentingan Anggota Hasil penelitian dari 106 responden tentang Peran Serikat Pekerja memperjuangkan hak dan kepentingan anggota (X3) digunakan pendapat responden mengenai apa yang dilakukan oleh Serikat Pekerja sesuai dengan kepentingan anggota, semua yang menjadi hak Pekerja sudah di perjuangkan oleh Serikat Pekerja, semua yang disepakati antara Serikat Pekerja dan Manajemen merupakan kebutuhan Pekerja, semua yang disepakati oleh Serikat Pekerja dan Manajemen bisa diterima

41

oleh sebagian besar Pekerja serta anggota Serikat Pekerja sepakat terhadap apa yang diperjuangkan Serikat Pekerja bisa dilihat pada Tabel 10, berikut : Tabel 10. Peran Serikat Pekerja memperjuangkan hak dan kepentingan anggota Jawaban No

Pertanyaan

SS

S

R

TS

STS

5

4

3

2

1

Ratarata

Ket

1

Apa yang dilakukan oleh Serikat Pekerja sesuai dengan kepentingan anggota

29

67

9

1

0

4.2

Setuju

2

Semua yang menjadi hak Pekerja sudah di perjuangkan oleh Serikat Pekerja

16

58

28

4

0

3.8

Setuju

3

Semua yang disepakati antara Serikat Pekerja dan Manajemen merupakan kebutuhan Pekerja

28

61

12

4

1

4.0

Setuju

4

Semua yang disepakati oleh Serikat Pekerja dan Manajemen bisa diterima oleh sebagian besar Pekerja

24

60

18

4

0

4.0

Setuju

5

Anggota Serikat Pekerja sepakat terhadap apa yang diperjuangkan Serikat Pekerja

28

69

8

1

0

4.2

Setuju

4,0

Setuju

Rata-rata total

Berdasarkan Tabel 10 di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggapan responden terhadap variabel tentang Peran Serikat Pekerja memperjuangkan hak dan kepentingan anggota diperoleh skor rata-rata sebesar 4 yang berarti berada di antara rentang skala 3,5 s/d 4,2 atau pada kategori setuju. Jika kita lihat tanggapan responden untuk masing-masing pernyataan mereka mengatakan setuju apa yang dilakukan oleh Serikat Pekerja sesuai dengan kepentingan anggota, semua yang menjadi hak Pekerja sudah di perjuangkan oleh Serikat Pekerja, semua yang disepakati antara Serikat Pekerja dan Manajemen merupakan kebutuhan Pekerja, semua yang disepakati oleh Serikat Pekerja dan Manajemen bisa diterima oleh sebagian besar Pekerja serta anggota Serikat Pekerja sepakat terhadap apa yang diperjuangkan Serikat Pekerja. 4.4.4 Peran Serikat Pekerja Membantu Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Hasil penelitian dari 106 responden tentang Peran Serikat Pekerja membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial (X4) digunakan pendapat responden mengenai ketika ada anggota yang mengalami permasalahan dengan manajemen maka penyelesaiannya dibantu oleh Serikat Pekerja, pengurus Serikat Pekerja selalu 42

siap setiap saat ketika diminta membantu anggota yang mempunyai permasalahan, dengan dibantu oleh Serikat Pekerja penyelesaian permasalahan bisa lebih cepat dan diterima oleh semua pihak, ketika mendapatkan laporan dari anggota ada permasalahan dengan manajemen,

Serikat Pekerja

akan

mengawal

proses

penyelesaiannya sampai dengan selesai serta Pekerja merasa lebih nyaman jika penyelesaian masalahnya di bantu oleh Serikat Pekerja bisa dilihat pada Tabel 11, berikut : Tabel 11. Peran Serikat Pekerja membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial Jawaban No

Pertanyaan

Ratarata

Ket

0

4,3

Sangat Setuju

0

0

4,2

Setuju

17

4

0

4,0

Setuju

61

15

2

0

4,1

Setuju

55

14

5

0

4,1

Setuju

4,1

Setuju

SS

S

R

TS

STS

5

4

3

2

1

1

Ketika ada anggota yang mengalami permasalahan dengan manajemen maka penyelesaiannya dibantu oleh Serikat Pekerja

45

51

9

1

2

Pengurus Serikat Pekerja, selalu siap setiap saat ketika diminta membantu anggota yang mempunyai permasalahan

32

64

10

3

Dengan dibantu oleh Serikat Pekerja, penyelesaian permasalahan bisa lebih cepat dan diterima oleh semua pihak

28

57

4

Ketika mendapatkan laporan dari anggota ada permasalahan dengan manajemen, Serikat Pekerja akan mengawal proses penyelesaiannya sampai dengan selesai

28

5

Pekerja merasa lebih nyaman jika penyelesaian masalahnya di bantu oleh Serikat Pekerja

32

Rata-rata total

Berdasarkan Tabel 11 di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggapan responden terhadap variabel tentang Peran Serikat Pekerja membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial diperoleh skor rata-rata sebesar 4,1 yang berarti berada di antara rentang skala 3,5 s/d 4,2 atau pada kategori setuju. Responden mengatakan sangat setuju untuk ketika ada anggota yang mengalami permasalahan dengan manajemen maka penyelesaiannya dibantu oleh Serikat Pekerja. Sedangkan untuk hal yang lain responden hanya mengatakan setuju. 43

4.4.5 Peran Serikat Pekerja Meningkatkan Disiplin Dan Semangat Kerja Anggota Hasil penelitian dari 106 responden tentang Peran Serikat Pekerja Meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota (X5) digunakan pendapat responden mengenai Serikat Pekerja mendorong produktivitas Pekerja melalui pasalpasal yang di sepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama, Serikat Pekerja mendorong disiplin Pekerja melalui pasal-pasal yang di sepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama, sebagai proses penegakan disiplin kerja Serikat Pekerja menyepakati bahwa ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pekerja maka yang bersangkutan mendapatkan surat peringatan, serikat Pekerja menyepakati dengan manajemen agar Pekerja yang melakukan usaha-usaha peningkatan produktivitas diberikan recognition/penghargaan serta Serikat Pekerja Menyampaikan kepada anggota, bahwa semangat kerja anggota berpengaruh positif pada produktivitas perusahaan bisa dilihat pada Tabel 12, berikut: Tabel 12. Peran Serikat Pekerja meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota Jawaban No

Pertanyaan

SS

S

R

TS

STS

5

4

3

2

1

Ratarata

Ket

1

Serikat Pekerja mendorong produktivitas Pekerja melalui pasal-pasal yang di sepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama

32

64

10

0

0

4,2

Setuju

2

Serikat Pekerja mendorong disiplin Pekerja melalui pasal-pasal yang di sepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama

35

56

14

1

0

4,2

Setuju

3

Sebagai proses penegakan disiplin kerja, Serikat Pekerja menyepakati bahwa ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pekerja maka yang bersangkutan mendapatkan surat peringatan

37

59

9

0

1

4,2

Setuju

4

Serikat Pekerja menyepakati dengan manajemen agar Pekerja yang melakukan usaha-usaha peningkatan produktivitas diberikan recognition/penghargaan

33

58

13

2

0

4,2

Setuju

5

Serikat Pekerja Menyampaikan kepada anggota, bahwa semangat kerja anggota berpengaruh positif pada produktivitas perusahaan

37

55

13

1

0

4,2

Setuju

4,2

Setuju

Rata-rata total

44

Berdasarkan Tabel 12 di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggapan responden terhadap variabel tentang Peran Serikat Pekerja membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial diperoleh skor rata-rata sebesar 4,2 yang berarti berada di antara rentang skala 3,5 s/d 4,2 atau pada kategori setuju. Jika kita lihat secara detail responden menyatakan setuju pada semua pernyataan, yaitu Serikat Pekerja mendorong produktivitas Pekerja melalui pasal-pasal yang di sepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama, Serikat Pekerja mendorong disiplin Pekerja melalui pasalpasal yang di sepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama, sebagai proses penegakan disiplin kerja Serikat Pekerja menyepakati bahwa ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pekerja maka yang bersangkutan mendapatkan surat peringatan, serikat Pekerja menyepakati dengan manajemen agar Pekerja yang melakukan usahausaha peningkatan produktivitas diberikan recognition/penghargaan serta Serikat Pekerja Menyampaikan kepada anggota, bahwa semangat kerja anggota berpengaruh positif pada produktivitas perusahaan. 4.4.6 Peran Serikat Pekerja Menyalurkan Aspirasi Dan Saran Kepada Manajemen Hasil penelitian dari 106 responden tentang Peran Serikat Pekerja Menyalurkan aspirasi dan saran kepada manajemen (X6) digunakan pendapat responden mengenai apa yang disampaikan oleh Anggota kepada Serikat Pekerja akan diteruskan kepada manajemen, Manajemen dan Serikat Pekerja menetukan anggota LKS Bipartit, Serikat Pekerja mengadakan LKS Bipartit dengan manajemen sebagai sarana menyalurkan aspirasi Pekerja, Manajemen lebih mendengarkan apa yang disampaikan oleh Serikat Pekerja dibandingkan Pekerja menyampaikan secara langsung serta Serikat Pekerja menyampaikan hasil kesepakatannya dengan manajemen kepada seluruh anggota bisa dilihat pada Tabel 13, berikut :

45

Tabel 13. Peran Serikat Pekerja menyalurkan aspirasi dan saran kepada manajemen Jawaban No

Pertanyaan

SS

S

R

TS

STS

5

4

3

2

1

Ratarata

Ket

1

Apa yang disampaikan oleh Anggota kepada Serikat Pekerja akan diteruskan kepada manajemen

32

63

11

0

0

4,2

Setuju

2

Manajemen dan Serikat Pekerja menetukan anggota LKS Bipartit

28

70

8

0

0

4,2

Setuju

3

Serikat Pekerja mengadakan LKS Bipartit dengan manajemen sebagai sarana menyalurkan aspirasi Pekerja

33

72

1

0

0

4,3

Sangat Setuju

4

Manajemen lebih mendengarkan apa yang disampaikan oleh Serikat Pekerja dibandingkan Pekerja menyampaikan secara langsung

25

51

21

7

2

3,8

Setuju

5

Serikat Pekerja menyampaikan hasil kesepakatannya dengan manajemen kepada seluruh anggota

45

55

6

0

0

4,4

Sangat Setuju

4,2

Setuju

Rata-rata total

Berdasarkan Tabel 13 di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggapan responden terhadap variabel tentang Peran Serikat Pekerja menyalurkan aspirasi dan saran kepada manajemen diperoleh skor rata-rata sebesar 4,2 yang berarti berada di antara rentang skala 3,5 s/d 4,2 atau pada kategori setuju. Responden mengatakan setuju jika apa yang disampaikan oleh anggota kepada Serikat Pekerja akan diteruskan kepada Manajemen, Manajemen dan Serikat Pekerja menetukan anggota LKS Bipartit serta Manajemen lebih mendengarkan apa yang disampaikan oleh Serikat Pekerja dibandingkan Pekerja menyampaikan secara langsung. Namun responden mengatakan sangat setuju Serikat Pekerja mengadakan LKS Bipartit dengan manajemen sebagai sarana menyalurkan aspirasi Pekerja serta Serikat Pekerja menyampaikan hasil kesepakatannya dengan Manajemen kepada seluruh anggota.

46

4.4.7 Perjanjian Kerja Bersama Hasil penelitian dari 106 responden tentang Perjanjian Kerja Bersama (Y) digunakan pendapat responden mengenai tentang persyaratan umum yang diperlukan dalam penerimaan Pekerja di perusahaan, evaluasi performance dan kompetensi Pekerja menjadi tanggung jawab atasan langsung Pekerja dan dilaksanakan setahun dua kali, setiap Pekerja diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk promosi sebagai bentuk apresiasi Perusahaan atas kompetensi yang dimiliki Pekerja, demi lancarnya kegiatan Perusahaan, pekerja bisa ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas baik didalam maupun diluar negeri, demi pendayagunaan tenaga kerja perusahaan dapat memutasikan Pekerja ke seluruh Divisi/Department/Cabang/Site maupun ke anggota kelompok Perusahaan, upah Pekerja disesuaikan dengan status, jabatan dan golongan, struktur gaji pokok/upah pokokyang berlaku diatur berdasarkan golongan/subgolongan dengan mempertimbangkan harga pasar masa kerja dan kemampuan Perusahaan,tunjangan dan fasilitas yang di terima Pekerja disesuaikan dengan jabatan dan golongannya, upah diterima Pekerja yang tidak bisa memenuhi pekerjaannya karena sakit, untuk keperluan istirahat Pekerja berhak menggunakan hak cuti, Pekerja wajib mengetahui kewajibannya di Perusahaan dan melaksanakannya dengan sebaikbaiknya, setiap ada perubahan data pribadi Pekerja wajib memberitahukan ke Perusahaan, sikap dan tanggung jawab atasan terhadap bawahan maupun sikap dan tangung jawab bawahan terhadap atasan, kewajiban Pekeja dan Perusahaan jika terjadi pemutusan hubungan kerja, tata tertib registrasi Pekerja tata tertib keselamatan kerja dan lingkungan hidup tata tertib kesehatan dan kebersihan serta tata tertib keamanan bisa dilihat pada Tabel 14, berikut :

47

Tabel 14. Perjanjian Kerja Bersama Jawaban No

Pertanyaan

SS

S

R

TS

STS

5

4

3

2

1

Ratarata

Ket

1

Tentang persyaratan umum yang diperlukan dalam penerimaan Pekerja di perusahaan

23

71

12

0

0

4.1

Setuju

2

Evaluasi performance dan kompetensi Pekerja menjadi tanggung jawab atasan langsung Pekerja dan dilaksanakan setahun dua kali

26

62

14

4

0

4.0

Setuju

3

Setiap Pekerja diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk promosi sebagai bentuk apresiasi Perusahaan atas kompetensi yang dimiliki Pekerja

35

50

17

4

0

4.1

Setuju

4

Demi lancarnya kegiatan Perusahaan, Pekerja bisa ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas baik didalam maupun diluar negeri

38

60

7

1

0

4.3

Sangat Setuju

5

Demi pendayagunaan tenaga kerja, Perusahaan dapat memutasikan Pekerja ke seluruh Divisi/Department/Cabang/Site maupun ke anggota kelompok Perusahaan

26

72

8

0

0

4.2

Setuju

6

Upah Pekerja disesuaikan dengan status, jabatan dan golongan

33

63

9

1

0

4.2

Setuju

7

Struktur gaji pokok/upah pokokyang berlaku diatur berdasarkan golongan/subgolongan dengan mempertimbangkan harga pasar, masa kerja dan kemampuan Perusahaan

30

64

10

2

0

4.2

Setuju

8

Tunjangan dan fasilitas yang di terima Pekerja disesuaikan dengan jabatan dan golongannya

28

66

9

3

0

4.1

Setuju

9

Upah diterima Pekerja yang tidak bisa memenuhi pekerjaannya karena sakit

33

66

7

0

0

4.2

Setuju

10

Untuk keperluan istirahat Pekerja berhak menggunakan hak cuti

54

50

1

1

0

4.5

Sangat Setuju

11

Pekerja wajib mengetahui kewajibannya di Perusahaan dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya

48

56

2

0

0

4.4

Sangat Setuju

48

Lanjutan Tabel 14. Jawaban No

Pertanyaan

SS

S

R

TS

STS

5

4

3

2

1

Ratarata

Ket

12

Setiap ada perubahan data pribadi Pekerja wajib memberitahukan ke Perusahaan

44

56

5

1

0

4.3

Sangat Setuju

13

Sikap dan tanggung jawab atasan terhadap bawahan maupun sikap dan tangung jawab bawahan terhadap atasan

35

62

9

0

0

4.2

Setuju

14

Kewajiban Pekeja dan Perusahaan jika terjadi pemutusan hubungan kerja

34

68

3

1

0

4.3

Sangat Setuju

15

Tata tertib registrasi Pekerja, tata tertib keselamatan kerja dan lingkungan hidup, tata tertib kesehatan dan kebersihan serta tata tertib keamanan

37

65

4

0

0

4.3

Sangat Setuju

4,2

Setuju

Rata-rata total

Berdasarkan Tabel 14 di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggapan responden terhadap variabel tentang Peran Serikat Pekerja menyalurkan aspirasi dan saran kepada manajemen diperoleh skor rata-rata sebesar 4,2 yang berarti berada di antara rentang skala 3,5 s/d 4,2 atau pada kategori setuju. Responden menyatakan setuju bahwa isi Perjanjian Kerja Bersana tentang persyaratan umum yang diperlukan dalam penerimaan Pekerja di perusahaan, evaluasi performance dan kompetensi Pekerja menjadi tanggung jawab atasan langsung Pekerja dan dilaksanakan setahun dua kali, setiap Pekerja diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk promosi sebagai bentuk apresiasi Perusahaan atas kompetensi yang dimiliki Pekerja, demi lancarnya kegiatan Perusahaan, demi pendayagunaan tenaga

kerja

perusahaan

dapat

memutasikan

Pekerja

ke

seluruh

Divisi/Department/Cabang/Site maupun ke anggota kelompok Perusahaan, upah Pekerja disesuaikan dengan status, jabatan dan golongan, struktur gaji pokok/upah pokok

yang

berlaku

diatur

berdasarkan

golongan/sub-golongan

dengan

mempertimbangkan harga pasar masa kerja dan kemampuan Perusahaan,tunjangan dan fasilitas yang di terima Pekerja disesuaikan dengan jabatan dan golongannya, upah diterima Pekerja yang tidak bisa memenuhi pekerjaannya karena sakit serta sikap dan tanggung jawab atasan terhadap bawahan maupun sikap dan tangung jawab bawahan terhadap atasan. Untuk hal yang lain responden menyatakan sangat setuju. 49

4.4.8 Peran Serikat Pekerja Dan Perjanjian Kerja Bersama Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya untuk persepsi anggota Serikat Pekerja terhadap peran Serikat Pekerja dan perjanjian Kerja Bersama adalah seperti pada Tabel 15 berikut ; Tabel 15. Persepsi anggota terhadap peran Serikat Pekerja dan Perjanjian Kerja Bersama Item Rata-rata Persepsi Variabel Peran menampung aspirasi dan keluhan X1 4,3 Sangat Setuju Pekerja X2

Peran perwakilan Pekerja Peran memperjuangkan hak dan

X3

kepentingan anggota Peran membantu menyelesaikan

X4

X5

perselisihan hubungan industrial Peran meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota Peran menyalurkan aspirasi dan saran

X6

kepada manajemen

Y

Perjanjian Kerja Bersama

4,0

Setuju

4,0

Setuju

4,1

Setuju

4,2

Setuju

4,2

Setuju

4,2

Setuju

Dari tabel 15 diatas kita melihat bahwa anggota setuju dengan semua peran Serikat Pekerja dan juga dengan isi Perjanjian Kerja Bersama yang ada. Berdasarkan analisa deskriptif penelitian diatas terlihat bahwa anggota Serikat Pekerja di PT United Tractors, Tbk setuju dengan peran Serikat Pekerja United Tractors menampung

aspirasi dan

memperjuangkan

hak

dan

keluhan

Pekerja,

kepentingan

sebagai

anggota,

perwakilan

membantu

Pekerja,

menyelesaikan

perselisihan hubungan industrial, meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota serta menyalurkan aspirasi dan saran kepada manajemen. Bahkan mereka mengatakan sangat setuju bahwa Serikat Pekerja United Tractors menampung aspirasi dan keluhan Pekerja. Terhadap isi dari Perjanjian Kerja Bersama anggota Serikat Pekerja rata-rata menyatakan setuju terhadap Perjanjian Kerja Bersama PT United Tractors, Tbk.

50

4.5

Analisis Kuantitatif Sesuai dengan kata ‘kuantitatif’ yang mengandung makna hitungan atau angka, maka analisis kuantitatif menggunakan dasar pendekatan angka. Hasil kuisioner dari responden diolah dengan software SPSS, untuk dianalisa sesuai pendekatan statistik agar hasilnya memenuhi kaidah ilmiah.

4.5.1 Uji Validitas Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang tidak diketahui. Uji validitas yang digunakan adalah dengan melakukan korelasi bilvariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Suatu indikator pernyataan dikatakan valid apabila korelasi antara masing-masing indikator menunjukkan hasil yang signifikan sesuai tabel pada Lampiran 3. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan adalah valid sehingga dapat dilakukan langkah selanjutnya. 4.5.2 Uji Reliabilitas Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Indikator untuk uji reliabilitas adalah Cronbach Alpha, apabila nilai Cronbach Alpha > 0.6 menunjukkan instrumen yang digunakan reliable (Ghozali, 2005). Hasil uji reliabilitas ini ditunjukkan pada tabel Lampiran 4. Berdasarkan hasil perhitungan maka dapat diketahui bahwa semua variabel dalam pertanyaan adalah reliabel, karena lebih besar dari 0,6 atau 60 %. 4.5.3 Uji Normalitas Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, salah satu cara termudah untuk melihat normalitas adalah melihat histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian dengan hanya melihat histogram hal ini bisa menyesatkan khususnya untuk jumlah sample yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat Grafik Plot Normal, yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data 51

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2005). Namun uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan karena secara visual dapat kelihatan tidak normal padahal secara statistik bisa sebaliknya. Adapun uji normalitas dengan statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov (KS test), yaitu dengan melihat angka profitabilitas signifikan dimana data dapat disimpulkan berdistribusi normal jika angka signifikansinya lebih besar dari 0,05 seperti yang terlampir pada Tabel 16 dibawah : Tabel 16. Hasil uji normalitas Unstandardized Residual N

106

Normal Parameters

a,b

Mean

.0000000

Std. Deviation Most Extreme Differences

3.89857168

Absolute

.074

Positive

.074

Negative

-.043

Kolmogorov-Smirnov Z

.761

Asymp. Sig. (2-tailed)

.608

Berdasarkan tabel 16 diatas terlihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov berada diatas cut off value yang telah disepakati, yaitu 0.05 maka disimpulkan data terdistribusi secara normal. 4.5.4 Uji Multikolinearitas Pada dasarnya model persamaan regresi berganda dengan menggunakan dua variabel bebas atau lebih, hampir selalu terdapat kolinier ganda. Multikolinier ditandai dengan nilai R (korelasi berganda) yang tinggi. Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel bebas dalam model regresi. Apabila terjadi multikolinearitas maka variabel bebas yang berkolinier dapat dihilangkan. Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dalam suatu model regresi salah satunya adalah dengan melihat nilai tolerance dan lawannya, serta Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance < 52

0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10. Bila nilai tolerance > 0.10 atau sama dengan nilai VIF < 10, berarti tidak ada multikolinearitas antar variable dalam model regresi (Ghozali, 2005). Hasil pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini digambarkan dalam Tabel 17 sebagai berikut : Tabel 17. Hasil uji multikolinearitas Variabel

Collinearity Statistics Tolerance

VIF

X1

.565

1.769

X2

.593

1.687

X3

.508

1.968

X4

.416

2.407

X5

.496

2.018

X6

.460

2.174

Hasil perhitungan nilai tolerance pada Tabel 17 menunjukkan semua variabel independen mempunyai nilai lebih dari 0,10, begitu pula dengan nilai VIF, semua variable independen mempunyai nilai kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tersebut tidak terdapat problem multikolinearitas. Maka model regresi yang ada layak untuk dipakai. 4.5.5 Uji Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas terjadi apabila tidak ada kesamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Prosedur uji dilakukan dengan Uji Glejser sesuai Lampiran 5. Dengan melihat Lampiran 5, berikut hasil uji heterokedastisitas untuk masing-masing variabel : 1. Nilai p untuk peran menampung aspirasi dan keluhan Pekerja adalah 0,196. 2. Nilai p untuk peran perwakilan Pekerja adalah 0,276. 3. Nilai p untuk peran memperjuangkan hak dan kepentingan anggota adalah 0,190. 4. Nilai p untuk peran membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial adalah 0,064. 5. Nilai p untuk peran meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota adalah 0,615. 6. Nilai p untuk peran menyalurkan aspirasi dan saran kepada manajemen adalah 0,169. 53

Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa nilai p seluruh variabel adalah > α (α = 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi tidak nyata maka terdapat hubungan yang penting secara statistik di antara peubah sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Dengan terpenuhi seluruh asumsi klasik regresi di atas maka dapat dikatakan model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sudah layak atau tepat. Sehingga dapat diambil interpretasi dari hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan. 4.5.6 Uji Hipotesis Secara Parsial dengan Uji t Hasil uji hipotesis secara parsial dengan uji t dapat dilihat pada lampiran 6. Hasil uji hipotesis secara parsial dengan uji t dapat dilihat pada lampiran 6 berikut ini: 1. Pengaruh peran menampung aspirasi dan keluhan Pekerja terhadap Perjanjian Kerja Bersama. Berdasarkan tabel diperoleh tingkat signifikansinya sebesar 0,115 > 0,05, ini menandakan bahwa peran menampung aspirasi dan keluhan Pekerja (X1) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Perjanjian Kerja Bersama (Y). 2. Pengaruh peran perwakilan Pekerja terhadap Perjanjian Kerja Bersama. Berdasarkan tabel diperoleh tingkat signifikansinya sebesar 0,553 > 0,05, ini menandakan bahwa peran perwakilan

Pekerja (X2) tidak mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap Perjanjian Kerja Bersama (Y). 3. Pengaruh peran

memperjuangkan hak dan kepentingan anggota terhadap

Perjanjian Kerja Bersama. Berdasarkan tabel diperoleh tingkat signifikansinya sebesar 0,001 < 0,05, ini menandakan bahwa peran memperjuangkan hak dan kepentingan anggota (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Perjanjian Kerja Bersama (Y). 4. Pengaruh peran membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial terhadap Perjanjian Kerja Bersama. Berdasarkan tabel diperoleh tingkat signifikansinya sebesar 0,379 > 0,05, ini menandakan bahwa peran membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial (X4) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Perjanjian Kerja Bersama (Y). 54

5. Pengaruh peran meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota terhadap Perjanjian Kerja Bersama. Berdasarkan tabel diperoleh tingkat signifikansinya sebesar 0,000 < 0,05, ini menandakan peran meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota (X5) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Perjanjian Kerja Bersama (Y). 6. Pengaruh peran menyalurkan aspirasi dan saran kepada manajemen terhadap Perjanjian Kerja Bersama. Berdasarkan tabel diperoleh tingkat signifikansinya sebesar 0,298 > 0,05, ini menandakan peran menyalurkan aspirasi dan saran kepada manajemen (X6) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Perjanjian Kerja Bersama (Y). 4.5.7 Uji Hipotesis Secara Simultan dengan Uji F (Uji Model) Uji F (kelayakan model) dimaksudkan untuk mengetahui mengetahui besarnya pengaruh variabel - variabel bebas (independent) peran Serikat Pekerja yaitu peran menampung aspirasi dan keluhan Pekerja (X1), peran perwakilan Pekerja (X2), peran memperjuangkan hak dan kepentingan anggota (X3), peran membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial (X4), peran meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota (X5) dan peran menyalurkan aspirasi dan saran kepada manajemen (X6) secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel terikat (dependent) yaitu Perjanjian Kerja Bersama (Y). Hasil perhitungan uji F dapat dilihat pada Tabel 18 berikut: Tabel 18. Hasil perhitungan uji F Sum of Squares

Model 1

Df

Mean Square

Regression

2742.620

6

457.103

Residual

1595.880

99

16.120

Total

4338.500

105

55

F 28.356

Sig. .000a

Berdasarkan Tabel 18 diatas diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, ini menandakan bahwa peran Serikat Pekerja yaitu peran menampung aspirasi dan keluhan Pekerja (X1), peran perwakilan Pekerja (X2), peran memperjuangkan hak dan kepentingan anggota (X3), peran membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial (X4), peran meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota (X5) dan peran menyalurkan aspirasi dan saran kepada manajemen (X6) secara simultan memiliki pengaruh terhadap Perjanjian Kerja Bersama (Y). Dengan demikian model regresi dalam penelitian ini adalah baik. 4.5.8 Koefisien determinasi (Uji R2) Hasil perhitungan nilai koefisien determinasi (R2) dapat dilihat pada Tabel 19 berikut ini : Tabel 19. Hasil pengujian koefisien determinasi (Uji R2) Model

R

1

.795a

R Square .632

Adjusted R Square .610

Std. Error of the Estimate 4.01497

DurbinWatson 2.080

Berdasarkan hasil perhitungan seperti pada Tabel 19, diperoleh nilai Koefisien Determinasi yang disesuaikan (adjusted R²) adalah 0.632 artinya 63.2 persen variasi dari variabel bebas (peran menampung aspirasi dan keluhan Pekerja, peran perwakilan Pekerja, peran memperjuangkan hak dan kepentingan anggota, peran membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, peran meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota dan peran menyalurkan aspirasi dan saran kepada manajemen) dapat menerangkan variabel tak bebas (Perjanjian Kerja Bersama). 4.6

Pengaruh Peran Serikat Pekerja Terhadap Perjanjian Kerja Bersama Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel variabel bebas (independent) peran Serikat Pekerja yaitu peran menampung aspirasi dan keluhan Pekerja (X1), peran perwakilan Pekerja (X2), peran memperjuangkan hak dan kepentingan anggota (X3), peran membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial (X4), peran meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota (X5) dan peran menyalurkan aspirasi dan saran kepada manajemen (X6) terhadap variabel terikat (dependent) yaitu Perjanjian Kerja Bersama (Y). Besarnya pengaruh variabel independent peran Serikat Pekerja ( X1, X2, X3, X4, X5 dan X6) dengan variabel dependent Perjanjian Kerja Bersama (Y) secara bersama-sama dapat dihitung melalui suatu persamaan regresi berganda. 56

Y = β0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + e Berdasarkan perhitungan melalui komputer dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil regresi dapat dilihat pada lampiran 7. Berdasarkan lampiran 7, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah: Y = 3.860 + 0.348 X1 – 0.112 X2 + 0.794 X3 + 0.199 X4 + 0.957 X5 + 0.279 X6 Dimana : Y

= variabel terikat (Perjanjian Kerja Bersama)

X1

= variabel bebas (peran menampung aspirasi dan keluhan Pekerja)

X2

= variabel bebas (peran perwakilan Pekerja)

X3

= variabel bebas (peran memperjuangkan hak dan kepentingan anggota)

X4

= variabel bebas (peran membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial)

X5

= variabel bebas (peran meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota)

X6

= variabel bebas (peran menyalurkan aspirasi dan saran kepada manajemen) Dari persamaan diatas, dapat diketahui bahwa dari enam variabel independent

peran Serikat Pekerja yang di analisa, lima variabel berpengaruh positif dan satu variable berpengaruh negative terhadap variabel dependent Perjanjian Kerja Bersama. Variabel yang berpengaruh tinggi peran

memperjuangkan hak dan kepentingan

anggota dan peran meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota. Kemudian variabel yang berpengaruh negatif adalah peran perwakilan Pekerja. Berdasarkan pengujian dari pengaruh peran Serikat Pekerja terhadap Perjanjian Kerja Bersama, dari enam peran yang diteliti, ada hipotesis yang terbukti terima Ho artinya tidak ada pengaruh antara peran Serikat Pekerja terhadap terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama untuk empat variabel, empat peran tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Perjanjian Kerja Bersama tersebut, yaitu : 1. Peran menampung aspirasi dan keluhan Pekerja 2. Peran perwakilan Pekerja 3. Peran membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial 4. Peran menyalurkan aspirasi dan saran kepada manajemen Menurut anggota bahwa peran Serikat Pekerja United Tractors belum menampung aspirasi dan keluhan Pekerja, belum menjadi perwakilan Pekerja,belum membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial serta belum menyalurkan

57

aspirasi anggota kepada manajemen ketika melakukan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama. Untuk hipotesis yang lain terbukti tolak Ho artinya ada pengaruh antara peran Serikat Pekerja terhadap terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama. Untuk dua peran Serikat Pekerja yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Perjanjian Kerja Bersama, yaitu ; 1. Peran memperjuangkan hak dan kepentingan anggota 2. Peran meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota Untuk pengaruh peran Serikat Pekerja terhadap Perjanjian Kerja Bersama pada PT United tractors, Tbk dapat dilihat pada Tabel 20 berikut : Tabel 20. Pengaruh peran Serikat Pekerja terhadap Perjanjian Kerja Bersama No Item Pengaruh 1

Peran menampung aspirasi dan keluhan Pekerja

Tidak

2

Peran perwakilan Pekerja

Tidak

3

Peran memperjuangkan hak dan kepentingan anggota

4

Peran membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial

Berpengaruh Tidak

5

Peran meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota

Berpengaruh

6

Peran menyalurkan aspirasi dan saran kepada manajemen

Tidak

Dengan data dari tabel 20, terlihat bahwa pada Perjanjian Kerja Bersama PT United Tractors, Tbk ada peran Serikat Pekerja yang mempengaruhi dan ada peran Serikat Pekerja yang belum memberikan pengaruh. Hasil pengujian regresi berganda diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,794 dengan nilai signifikasi 0,001 < 0,05 artinya peran memperjuangkan hak dan kepentingan anggota berpengaruh positif terhadap Perjanjian Kerja Bersama artinya ketika Serikat Pekerja semakin memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya maka Perjanjian Kerja Bersama yang terbentuk akan semakin positif. Hal ini sesuai Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 jo Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-48/MEN/IV/2004, PKB yaitu perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua 58

belah Pihak. Dari pengertian tersebut ada hal yang perlu di garis bawahi bahwa Perjanjian Kerja Bersama adalah memuat hak baik Pekerja maupun Pengusaha. Peran memperjuangkan hak dan kepentingan anggota dalam implementasinya antara lain, apa yang dilakukan oleh Serikat Pekerja sesuai dengan kepentingan anggota, semua yang menjadi hak Pekerja di perjuangkan oleh Serikat Pekerja, semua yang disepakati antara Serikat Pekerja dan Manajemen merupakan kebutuhan Pekerja, semua yang disepakati oleh Serikat Pekerja dan Manajemen bisa diterima oleh sebagian besar Pekerja serta anggota sepakat terhadap apa yang diperjuangkan Serikat Pekerja. Hasil pengujian regresi berganda diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,957 dengan nilai signifikasi 0,000 < 0,05 artinya peran meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota berpengaruh positif terhadap Perjanjian Kerja Bersama artinya ketika Serikat Pekerja semakin meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggotanya maka Perjanjian Kerja Bersama yang terbentuk akan semakin positif. Meningkatkan disiplin dan semangat kerja adalah bagian dari syarat-syarat kerja yang harus dipenuhi oleh Pekerja. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 jo Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-48/MEN/IV/2004, PKB yaitu perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah Pihak. Bagaimana meningkatkan semangat kerja dan disiplin dari anggota Serikat Pekerja di antaranya adalah Serikat Pekerja mendorong produktivitas Pekerja melalui pasal-pasal yang di sepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama, Serikat Pekerja mendorong disiplin Pekerja melalui pasal-pasal yang di sepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama, sebagai proses penegakan disiplin kerja Serikat Pekerja menyepakati bahwa ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pekerja maka yang bersangkutan mendapatkan surat peringatan, Serikat Pekerja menyepakati dengan manajemen agar Pekerja yang melakukan usaha-usaha peningkatan produktivitas diberikan recognition/penghargaan serta Serikat Pekerja menyampaikan kepada anggota, bahwa semangat kerja anggota berpengaruh positif pada produktivitas perusahaan. Dari dua peran Serikat Pekerja yang berpengaruh signifikan terhadap terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama maka peran yang paling signifikan adalah 59

peran Serikat Pekerja meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota dengan standar koefisien 0,957 kemudian disusul peran memperjuangkan hak dan kepentingan anggota standar koefisien 0,794 artinya Serikat Pekerja lebih mendahulukan peran meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota dibandingkan peran memperjuangkan hak dan kepentingan anggota. 4.7

Implikasi Manajerial Berdasarkan penelitian bahwa anggota setuju dengan semua peran Serikat Pekerja dan juga dengan isi Perjanjian Kerja Bersama yang ada. Ini adalah hal yang positif bagi Serikat Pekerja maupun bagi Perusahaan, karena hal ini menunjukkan kesamaan pemahaman yang dimiliki Pekerja, Serikat Pekerja dan Perusahaan. Serikat Pekerja harus selalu bisa memenuhi ekpektasi sesuai persepsi anggota mengenai perannya, sehingga anggota akan memberikan kepercayaan dan amanatnya kepada Serikat Pekerja. Ketika ada peran yang tidak bisa dijalankan oleh Serikat Pekerja, maka akan menimbulkan penilaian negatif dari anggota. Manajemen perusahaan harus memberikan kepercayaan dan penilaian positif kepada Serikat Pekerja maupun anggotanya karena dari penelitian terlihat bahwa anggota Serikat Pekerja paham dengan peran organisasinya dan dari semua peran tersebut adalah hal yang konstruktif bagi perusahaan. Anggota Serikat Pekerja sangat setuju dengan isi Perjanjian Kerja Bersama yang ada saat ini, artinya Perjanjian Kerja Bersama tersebut bisa dijadikan landasan berjalannya hubungan industrial, baik secara hukum karena merupakan kesepakatan dua pihak maupun secara isi karena disetujui oleh anggota. Sehingga seharusnya ketika Perjanjian Kerja Bersama yang ada saat ini diimplementasikan, hubungan industrial yang terjadi harmonis, adil dan berkelanjutan. Isi Perjanjian Kerja Bersama yang disetujui oleh persepsi anggota perlu dipertimbangkan lagi oleh Manajemen dan Serikat Pekerja untuk digunakan kembali pada Perjanjian Kerja Bersama berikutnya. Dari hasil penelitian terlihat bahwa pada Perjanjian Kerja Bersama PT United Tractors, Tbk ada peran Serikat Pekerja yang mempengaruhi dan ada peran Serikat Pekerja yang belum memberikan pengaruh. Bagi Serikat Pekerja untuk peran yang sudah memberikan pengaruh harus dipertahankan, sedangkan untuk peran yang belum berpengaruh harus dilakukan evaluasi sehingga semua peran Serikat Pekerja bisa memberikan pengaruh terhadap Perjanjian Kerja Bersama. Pencapaian perjuangan tertinggi dari organisasi Serikat Pekerja adalah ketika ada Perjanjian Kerja Bersama 60

yang disepakati. Artinya semua peran Serikat Pekerja akan berujung pada kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama. Didalam penyusunan Perjanjian Kerja Bersama berikutnya, Serikat Pekerja perlu persiapan yang lebih dibandingkan penyusunan Perjanjian Kerja Bersama yang saat ini berlaku, agar seluruh peran Serikat Pekerja memberi pengaruh pada Perjanjian Kerja Bersama yang akan disepakati. Adanya beberapa peran Serikat Pekerja yang tidak berpengaruh pada Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati, perlu menjadi bahan evaluasi bagi Perusahaan. Manajemen perlu memastikan kepada Pekerja melalui sambung rasa atau survey, walaupun ada beberapa peran yang belum berpengaruh terhadap Perjanjian Kerja Bersama yang disepakati bukan berarti kesepakatan tersebut tidak memenuhi ekspektasi Pekerja. Perlu dipastikan lagi oleh manajemen, walaupun peran tersebut tidak berpengaruh pada Perjanjian Kerja Bersama, tetapi pada interaksi sehari-hari antara Serikat Pekerja dan Pengusaha peran-peran tersebut bisa saja sudah dilakukan untuk mencegah terjadinya kebuntuan komunikasi. Satu hal yang harus selalu menjadi harapan Pekerja dan Pengusaha adalah ketenangan, baik Pekerja yang bekerja dengan tenang maupun Pengusaha yang berusaha dengan tenang. Agar ketenangan terjadi maka peran Serikat Pekerja secara keseluruhan harus dioptimalkan. Jika ada peran yang tidak berfungsi maka bisa menjadi sumbatan komunikasi yang akan menyebabkan kebuntuan hubungan industrial. Efek dari kebuntuan dalam hubungan industrial adalah produktivitas Pekerja maupun Perusahaan akan terganggu, sehingga apa yang menjadi harapan Pekerja maupun Pengusaha yaitu pendapatan yang optimal tidak tercapai.

61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui, bahwa : 1. Pekerja paham dan mempunyai persepsi positif terhadap peran Serikat Pekerja menampung aspirasi dan keluhan Pekerja, perwakilan Pekerja, memperjuangkan hak dan kepentingan anggota, membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota, menyalurkan aspirasi dan saran kepada manajemen di PT United Tractors, Tbk. 2. Pekerja paham dan mempunyai persepsi positif terhadap isi Perjanjian Kerja Bersama di PT United Tractors, Tbk yang saat ini berlaku. 3. Faktor yang berpengaruh terhadap terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama adalah peran memperjuangkan hak dan kepentingan anggota dan peran meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota. Dari dua peran Serikat Pekerja yang berpengaruh tersebut, peran yang berpengaruh positif paling besar adalah peran Serikat Pekerja peran meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota, kondisi ini disebabkan bahwa sebelum membicarakan hak dan kewajiban, maka hal yang pertama kali di tentukan di Perjanjian Kerja Bersama adalah syarat-syarat kerja dan disiplin serta semangat kerja anggota merupakan bagian dari syarat kerja yang harus dipenuhi.

5.2

Saran 1. Agar semua anggota Serikat Pekerja setuju dengan peran meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota, maka : a. Manajemen maupun Serikat Pekerja perlu memberikan pemahaman ke seluruh Pekerja tentang peran Serikat Pekerja tersebut. b. Sebagai proses penegakan disiplin kerja seperti yang telah disepakati pada Perjanjian Kerja Bersama bahwa ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pekerja maka Manajemen mengeluarkan surat peringatan. c. Manajemen memberikan recognition/penghargaan kepada Pekerja yang melakukan usaha-usaha peningkatan produktivitas seperti yang telah disepakati oleh Serikat Pekerja dengan Manajemen.

62

2. Manajemen perlu terus membina dan menjaga Hubungan Industrial dengan Pekerja dan Serikat Pekerja agar seluruh peran Serikat Pekerja berpengaruh terhadap Perjanjian Kerja Bersama. 3. Serikat Pekerja diharapkan untuk lebih banyak membicarakan segala sesuatunya dengan anggota atau Pekerja agar apa yang ada dalam perjanjian kerja bisa diketahui bersama, disepakati bersama dan memberikan keuntungan bersama antara Pekerja, Serikat Pekerja dan Perusahaan, adanya media khusus untuk menampung aspirasi anggota Serikat Pekerja diantaranya lebih sering melakukan sambung rasa antara Serikat Pekerja, Pekerja dan Manajemen, sebaiknya penyempurnaan Perjanjian Kerja Bersama disesuaikan dengan aspirasi anggota, serta selalu melibatkan anggota dan perjuangkan apa yang merupakan jadi kepentingan anggota agar semua peran Serikat Pekerja memberikan pengaruh terhadap Perjanjian Kerja Bersama. 4. Perjanjian Kerja Bersama adalah dasar hubungan yang dipakai antara Pekerja dan Perusahaan sehingga kedepannya perlu dilakukan penelitian pengaruh isi Perjanjian Kerja Bersama terhadap engagement Pekerja.

63

DAFTAR PUSTAKA

-----------. 2000. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Jakarta. Sekretariat Negara Republik Indonesia. -----------. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta. Sekretariat Negara Republik Indonesia. -----------. 2004. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP-48/MEN/IV/2004 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Jakarta. Sekretariat Jenderal Kemenakertrans. -----------. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Jakarta. Sekretariat Negara Republik Indonesia. -----------. 2011. Anggaran Dasar Anggaran rumah Tangga Serikat Pekerja United Tractors. Jakarta. Serikat Pekerja United Tractors. -----------. 2014. Perjanjian Kerja Bersama PT United Tractors, Tbk 2014 – 2016. Jakarta. PT United Tractors, Tbk. -----------. 2014. www.unitedtractors.com. (Agustus 2014). -----------. 2014. http://intranet-ut. (Agustus 2014). Alwi, Hasan. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. Arikunto, suharsimi. 2002. Metodologi penelitian. Jakarta. PT. Rineka Cipta. Darwan, Prints. 2002. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. Daryanto,SS. 1998. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya. Apollo. Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Kedua. Semarang. Badan Penerbit universitas Diponegoro. Gujarati, Damodar. 2003. Ekonometrika Dasar. Edisi Keenam. Jakarta. Erlangga. Budiarti, Indah. 2012. Perjanjian Kerja Bersama. Revised edition. www.psiapyouthnetwork.org Husein, Umar. 2003. Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka. Husni, Lalu. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta. Rajawali Press. Nazir, Moh. 1999. Metode penelitian. Jakarta. Ghalia Indonesia. Priyo, Teguh. 2013. Efektifitas Peranan Serikat Pekerja dalam Pembuatan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama. Skripsi. Malang. Universitas Brawijaya. Santoso, Singgih. 2001. Statistic Non Parametrik. Jakarta. Elex Media Komputindo. Simamora, Henry. 1999. Manajemen sumber Daya Manusia. Yogyakarta. Bagian Penerbitan STIE YKPN.

64

Siregar, Halim. 2011. Analisis pengaruh hubungan industrial terhadap kesejahteraan karyawan pada PTPN IV. Skripsi. Medan. Universitas Sumatra Utara. Simanjuntak, payaman. 2003. Manajemen Hubungan Industrial. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. Smeru. 2007. Hubungan Industrial di Jabotabek, Bandung dan Surabaya pada Era Kebebasan Berserikat. www.smeru.or.id. 3 Juni 2008

65

Lampiran 1. Daftar pertanyaan dan kuesioner wawancara penelitian KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH PERAN SERIKAT PEKERJA TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERSAMA PADA PT UNITED TRACTORS, Tbk

Diharapkan Bapak/Ibu dapat mengisi kuesioner ini secara lengkap, objektif dan benar adanya, karena kuesioner ini adalah untuk penelitian skripsi dengan tujuan ilmiah sehingga diperlukan data yang valid dan akurat.

Peneliti Wawan Erfianto H24104010

PROGRAM SARJANA ALIH JENIS MANAJEMEN DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2014

66

Lanjutan Lampiran 1. PENGANTAR Kepada : Yth. Bapak/Ibu Responden

Bapak/Ibu terhormat, Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan melakukan evaluasi hubungan industrial di PT United Tractors, Tbk, maka kami memerlukan partisipasi dari Bapak Ibu untuk memeberikan informasi melalui kuisioner ini. Setiap orang tentu memiliki jawaban yang berbeda karena itu pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang (X) pada kolom yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu : SS

: Sangat Setuju

S

: Setuju

R

: Ragu-ragu

TS

: Tidak Setuju

STS

: Sangat Tidak Setuju

Tidak ada jawaban yang dianggap salah, semua jawaban adalah benar. Data yang kami peroleh akan kami jaga kerahasiannya dan tidak berhubungan dengan penilaian kinerja Bapak/Ibu yang mengisi kuisioner ini. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu dalam pengisian kuisioner ini kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,

Penyusun

67

Lanjutan Lampiran 1. IDENTITAS RESPONDEN

Jabatan

:(

) Officer/Staf

( ) Section Head/Staff Ahli ( ) Manager

Golongan

:(

) 1 s/d 3

( ) 4A s/d 4D ( ) 4E up

Masa Kerja : (

) < 5 tahun

( ) 5 s/d 10 tahun ( ) >10 s/d 15 tahun ( ) >15 s/d 20 tahun ( ) >20 s/d 25 tahun ( ) > 25 tahun

Usia

:(

) < 25 tahun

( ) 25 s/d 30 tahun ( ) >30 s/d 35 tahun ( ) >35 s/d 40 tahun ( ) >40 s/d 45 tahun (

) >45 s/d 50 tahun

( ) >50 s/d 55 tahun

Jenis Kelamin: (

) Laki – laki

( ) Perempuan

Pendidikan

:(

) SLTA/SMU/SMK

( ) Diploma ( ) Sarjana

68

Lanjutan Lampiran 1. KUISIONER No

SS S

Pernyataan

R

TS STS

Peran Serikat Pekerja menampung aspirasi dan keluhan Pekerja 1

Serikat Pekerja berfungsi menampung aspirasi dari anggota

2

Ketika ada hal yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama, maka anggota menyampaikan kepada Serikat Pekerja

3

Ketika ada hal yang belum di atur dalam Perjanjian

Kerja

Bersama, maka

Pekerja

menyampaikan kepada Serikat Pekerja 4

Serikat Pekerja mengadakan sambung rasa untuk mendengarkan masukan dari anggota Serikat Pekerja

5

Serikat

Pekerja

menyediakan

sarana

komunikasi, untuk menampung keluhan dari Pekerja

No

SS S

Pernyataan

Peran Serikat Pekerja sebagai perwakilan Pekerja 6

Serikat Pekerja bertindak atas nama anggota

7

Hanya Serikat Pekerja yang bisa berunding dengan manajemen

8

Pengurus Serikat Pekerja dipilih oleh anggota secara demokratis

9

Jumlah Pengurus Serikat Pekerja disesuaikan secara proporsional dengan jumlah anggotanya

10

Semua yang ingin disampaikan oleh Pekerja kepada manajemen harus melalui Serikat Pekerja

69

R

TS STS

Lanjutan Lampiran 1. No

SS S

Pernyataan

R

TS STS

Peran Serikat Pekerja memperjuangkan hak dan kepentingan anggota 11

Apa yang dilakukan oleh Serikat Pekerja sesuai dengan kepentingan anggota

12

Semua yang menjadi hak Pekerja sudah di perjuangkan oleh Serikat Pekerja

13

Semua yang disepakati antara Serikat Pekerja dan Manajemen merupakan kebutuhan Pekerja

14

Semua yang disepakati oleh Serikat Pekerja dan Manajemen bisa diterima oleh sebagian besar Pekerja

15

Anggota Serikat Pekerja sepakat terhadap apa yang diperjuangkan Serikat Pekerja

No

SS S

Pernyataan

R

TS STS

Peran Serikat Pekerja membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial 16

Ketika

ada

anggota

permasalahan

dengan

yang

mengalami

manajemen

maka

penyelesaiannya dibantu oleh Serikat Pekerja 17

Pengurus Serikat Pekerja, selalu siap setiap saat ketika

diminta

membantu

anggota

yang

mempunyai permasalahan 18

Dengan

dibantu

oleh

Serikat

Pekerja,

penyelesaian permasalahan bisa lebih cepat dan diterima oleh semua pihak 19

Ketika mendapatkal laporan dari anggota ada permasalahan

dengan

manajemen,

Serikat

Pekerja akan mengawal proses penyelesaiannya sampai dengan selesai 20

Pekerja merasa lebih nyaman jika penyelesaian masalahnya di bantu oleh Serikat Pekerja

70

Lanjutan Lampiran 1. No

SS S

Pernyataan

R

TS STS

Peran Serikat Pekerja meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota 21

Serikat

Pekerja

mendorong

produktivitas

Pekerja melalui pasal-pasal yang di sepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama 22

Serikat Pekerja mendorong disiplin Pekerja melalui pasal-pasal yang di sepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama

23

Sebagai

proses

penegakan

disiplin

kerja,

Serikat Pekerja menyepakati bahwa ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pekerja maka yang

bersangkutan

mendapatkan

surat

peringatan 24

Serikat

Pekerja

menyepakati

dengan

manajemen agar Pekerja yang melakukan usaha-usaha

peningkatan

produktivitas

diberikan recognition/penghargaan 25

Serikat

Pekerja

anggota,

bahwa

berpengaruh

Menyampaikan semangat

positif

kerja

pada

kepada anggota

produktivitas

perusahaan

71

Lanjutan Lampiran 1. No

SS S

Pernyataan

R

Peran Serikat Pekerja menyalurkan aspirasi dan saran kepada manajemen 26

Apa yang disampaikan oleh Anggota kepada Serikat

Pekerja

akan

diteruskan

kepada

manajemen 27

Manajemen dan Serikat Pekerja menetukan anggota LKS Bipartit

28

Serikat Pekerja mengadakan LKS Bipartit dengan manajemen sebagai sarana menyalurkan aspirasi Pekerja

29

Manajemen lebih mendengarkan apa yang disampaikan oleh Serikat Pekerja dibandingkan Pekerja menyampaikan secara langsung

30

Serikat

Pekerja

menyampaikan

hasil

kesepakatannya dengan manajemen kepada seluruh anggota

72

TS STS

Lanjutan Lampiran 1. No

SS S

Pernyataan

R

TS STS

Perjanjian Kerja Bersama Serikat Pekerja dan Pengusaha menyepakati didalam Perjanjian Kerja Bersama: 31

Tentang persyaratan umum yang diperlukan dalam penerimaan Pekerja di perusahaan

32

Evaluasi performance dan kompetensi Pekerja menjadi tanggung jawab atasan langsung Pekerja dan dilaksanakan setahun dua kali

33

Setiap Pekerja diberikan kesempatan seluasluasnya untuk promosi sebagai bentuk apresiasi Perusahaan atas kompetensi yang dimiliki Pekerja

34

Demi lancarnya kegiatan Perusahaan, Pekerja bisa ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas baik didalam maupun diluar negeri

35

Demi pendayagunaan tenaga kerja, Perusahaan dapat

memutasikan

Pekerja

Divisi/Department/Cabang/Site

ke

seluruh

maupun

ke

anggota kelompok Perusahaan 36

Upah

Pekerja

disesuaikan

dengan

status,

jabatan dan golongan 37

Struktur gaji pokok/upah pokokyang berlaku diatur

berdasarkan

golongan/sub-golongan

dengan mempertimbangkan harga pasar, masa kerja dan kemampuan Perusahaan 38

Tunjangan dan fasilitas yang di terima Pekerja disesuaikan dengan jabatan dan golongannya

39

Upah

diterima

Pekerja

yang

tidak

memenuhi pekerjaannya karena sakit

73

bisa

Lanjutan Lampiran 1. No

SS S

Pernyataan

R

TS STS

Perjanjian Kerja Bersama Serikat Pekerja dan Pengusaha menyepakati didalam Perjanjian Kerja Bersama: 40

Untuk keperluan istirahat Pekerja berhak menggunakan hak cuti

41

Pekerja wajib mengetahui kewajibannya di Perusahaan

dan

melaksanakannya

dengan

sebaik-baiknya 42

Setiap ada perubahan data pribadi Pekerja wajib memberitahukan ke Perusahaan

43

Sikap dan tanggung jawab atasan terhadap bawahan maupun sikap dan tangung jawab bawahan terhadap atasan

44

Kewajiban Pekeja dan Perusahaan jika terjadi pemutusan hubungan kerja

45

Tata tertib registrasi Pekerja, tata tertib keselamatan kerja dan lingkungan hidup, tata tertib kesehatan dan kebersihan serta tata tertib keamanan

Menurut Bapak/Ibu sejauh ini adakah saran dan kritik terhadap peran Serikat Pekerja dalam penyempurnaan Perjanjian Kerja Bersama : .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ....................................................................................................................................

Terima Kasih 74

Lampiran 2. Karaktereristik responden

Jabatan

Frekuensi

Persentase (%)

Officer/Staf

46

43.4

Section Head/Staff Ahli

38

35.8

Manager

22

20.8

Total

106

100.0

Golongan

Frekuensi

Persentase (%)

1 s/d 3

32

30.2

4A s/d 4D

51

48.1

4E up

23

21.7

Total

106

100.0

Masa Kerja

Frekuensi

Persentase (%)

< 5 tahun

20

18.9

5 s/d 10 tahun

27

25.5

>10 s/d 15 tahun

19

17.9

>15 s/d 20 tahun

16

15.1

>20 s/d 25 tahun

14

13.2

> 25 tahun

10

9.4

Total

106

100.0

Usia

Frekuensi

Persentase (%)

< 25 tahun

5

4.7

25 s/d 30 tahun

20

18.9

>30 s/d 35 tahun

28

26.4

>35 s/d 40 tahun

19

17.9

>40 s/d 45 tahun

19

17.9

>45 s/d 50 tahun

10

9.4

>50 s/d 55 tahun

5

4.7

Total

106

100.0

75

Lanjutan Lampiran 2. Jenis Kelamin

Frekuensi

Persentase (%)

Laki-laki

105

99.1

Perempuan

1

.9

Total

106

100.0

Pendidikan

Frekuensi

Persentase (%)

SLTA/SMU/SMK

37

34.9

Diploma

29

27.4

Sarjana

40

37.7

Total

106

100.0

76

Lampiran 3. Hasil uji validitas Variabel Peran Menampung Aspirasi Dan Keluhan Pekerja

Peran Perwakilan Pekerja

Peran Memperjuangkan Hak Dan Kepentingan Anggota Peran Membantu Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Peran Meningkatkan Disiplin Dan Semangat Kerja Anggota Peran Menyalurkan Aspirasi Dan Saran Kepada Manajemen

Pertanyaan

Koef.Korelasi

Sig.

N

Keterangan

Q1

.768

.000

106

Valid

Q2

.717

.000

106

Valid

Q3

.830

.000

106

Valid

Q4

.798

.000

106

Valid

Q5

.751

.000

106

Valid

Q6

.464

.000

106

Valid

Q7

.630

.000

106

Valid

Q8

.662

.000

106

Valid

Q9

.756

.000

106

Valid

Q10

.741

.000

106

Valid

Q11

.685

.000

106

Valid

Q12

.737

.000

106

Valid

Q13

.679

.000

106

Valid

Q14

.751

.000

106

Valid

Q15

.617

.000

106

Valid

Q16

.729

.000

106

Valid

Q17

.733

.000

106

Valid

Q18

.786

.000

106

Valid

Q19

.807

.000

106

Valid

Q20

.787

.000

106

Valid

Q21

.801

.000

106

Valid

Q22

.827

.000

106

Valid

Q23

.716

.000

106

Valid

Q24

.780

.000

106

Valid

Q25

.808

.000

106

Valid

Q26

.751

.000

106

Valid

Q27

.737

.000

106

Valid

Q28

.694

.000

106

Valid

Q29

.597

.000

106

Valid

Q30

.704

.000

106

Valid

77

Lanjutan Lampiran 3. Variabel

Perjanjian Kerja Bersama

Pertanyaan

Koef.Korelasi

Sig.

N

Keterangan

Q31

.622

.000

106

Valid

Q32

.658

.000

106

Valid

Q33

.647

.000

106

Valid

Q34

.683

.000

106

Valid

Q35

.751

.000

106

Valid

Q36

.771

.000

106

Valid

Q37

.666

.000

106

Valid

Q38

.731

.000

106

Valid

Q39

.689

.000

106

Valid

Q40

.625

.000

106

Valid

Q41

.737

.000

106

Valid

Q42

.649

.000

106

Valid

Q43

.802

.000

106

Valid

Q44

.717

.000

106

Valid

Q45

.746

.000

106

Valid

78

Lampiran 4. Hasil uji realibilitas Variabel X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y

Jml Butir 5 5 5 5 5 5 15

Koef. Alpha 0.820 0.655 0.729 0.825 0.844 0.688 0.923

79

Keterangan Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel

Lampiran 5. Uji asumsi regresi

Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N

106 a,b

Normal Parameters

Mean

.0000000

Std. Deviation Most Extreme Differences

3.89857168

Absolute

.074

Positive

.074

Negative

-.043

Kolmogorov-Smirnov Z

.761

Asymp. Sig. (2-tailed)

.608

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

Uji Multikolonieritas Coefficientsa

Model 1

Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Std. B Error Beta

Collinearity Statistics t

Sig. Tolerance VIF

(Constant)

3.860

1.972

1.958 .053

X1 X2 X3

.348 -.112 .794

.219 .188 .228

.129 1.592 .115 -.047 -.596 .553 .298 3.484 .001

.565 1.769 .593 1.687 .508 1.968

.225 .211 .267

.084 .885 .379 .393 4.536 .000 .094 1.047 .298

.416 2.407 .496 2.018 .460 2.174

X4 .199 X5 .957 X6 .279 a. Dependent Variable: Y

80

Lanjutan Lampiran 5.

Uji Heteroskedastisitas Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model 1

B

Std. Error

(Constant)

3.616

1.253

X1

-.181

.139

X2

-.131

X3

Coefficients Beta

t

Sig.

2.887

.005

-.168

-1.302

.196

.119

-.138

-1.095

.276

-.191

.145

-.180

-1.320

.190

X4

.267

.143

.282

1.870

.064

X5

-.068

.134

-.070

-.504

.615

X6

.235

.169

.199

1.387

.169

a. Dependent Variable: AbsRes

81

Lampiran 6. Regresi linear berganda

Koefisien Determinasi Model Summaryb Adjusted R Std. Error of Model R R Square Square the Estimate a 1 .795 .632 .610 4.01497 a. Predictors: (Constant), X6, X1, X2, X3, X5, X4 b. Dependent Variable: Y

DurbinWatson 2.080

Uji Hipotesis Secara Simultan dengan Uji F ANOVAb Sum of Model Squares Df Mean Square 1 Regression 2742.620 6 457.103 Residual 1595.880 99 16.120 Total 4338.500 105 a. Predictors: (Constant), X6, X1, X2, X3, X5, X4 b. Dependent Variable: Y

82

F 28.356

Sig. .000a

Lanjutan Lampiran 6. Uji Hipotesis Secara Parsial dengan Uji t Coefficientsa Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics Std. Model B Error Beta t Sig. Tolerance VIF 1 (Constant) 3.860 1.972 1.958 .053 X1 .348 .219 .129 1.592 .115 .565 1.769 X2 -.112 X3 .794 X4 .199 X5 .957 X6 .279 a. Dependent Variable: Y

.188 .228 .225 .211 .267

-.047 .298 .084 .393 .094

83

-.596 3.484 .885 4.536 1.047

.553 .001 .379 .000 .298

.593 .508 .416 .496 .460

1.687 1.968 2.407 2.018 2.174