ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PENGUSAHA BUS DENGAN SERIKAT PEKERJA

ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PENGUSAHA BUS DENGAN SERIKAT PEKERJA (Studi Kasus Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di PT Pahala Kencana Kudus) Skripsi Diajukan Guna Memehuni Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh : NAILIS SA’ADAH NIM : 2103002

FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2008

Dra. Ma’rifatul Fadhilah, M.Ed. Beringin Timur RT/RW 1/IV Tambakaji Ngaliyan Semarang PERSETUJUAN PEMBINGBING Lamp. : 4 (empat) eks. Hal

: Naskah Skripsi An. Sdri. Nailis Sa’adah Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah saudari: Nama

: Nailis Sa’adah

Nomor Induk : 2103002 Judul

: Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama Antara Pengusaha Bus Dengan Serikat Pekerja (Studi Kasus Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT Pahala Kencana Kudus)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Semarang, 15 Januari 2008 Pembimbing I

Dra. Ma’rifatul Fadhilah, M.Ed NIP. 150 240 104

DEPARTEMEN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI’AH SEMARANG Jl. Raya Ngaliyan Km. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang 50185 Telp. 7606405 PENGESAHAN Skripsi Saudara: Atas Nama : Nailis Sa’adah NIM

: 2103002

Jurusan

: Mu’amalah

Judul

: ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PENGUSAHA BUS DENGAN SERIKAT PEKERJA (Studi Kasus Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT Pahala Kencana Kudus)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal: Semarang, 22 Januari 2008 Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program Sarjana (S1) Tahun Akademik 2008 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari’ah. Semarang, 22 Januari 2008 Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Maksun, M.Ag. NIP. 150 263 040

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. NIP. 150 279 720

Penguji I

Penguji II

Dr. Imam Yahya, M.Ag. NIP. 150 275 331

Drs. Wahab, M.M. NIP. 150 299 492

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Ma’rifatul Fadhilah, M.Ed. NIP. 150 240 104

Moh. Arifin, S.Ag. M.Hum. NIP. 150 279 720

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Januari 2008 Deklarator,

Nailis Sa’adah

ABSTRAK

Manusia terlahir sebagai individu yang saling berhubungan dengan sesamanya, sehingga manusia disebut juga sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia harus saling bertukar keperluan, bahkan tidak hanya terbatas dalam hal materi saja, melainkan juga jasa dan keahlian atau ketrampilan. Kemudian dari bersosial dan bermasyarakat tersebut akan menimbulkan suatu interaksi untuk melakukan perbuatan hukum antar sesamanya. Hubungan manusia dengan makhluk lainnya dalam literatur hukumIslam disebut Mu’amalat. Salah satu bentuk mu’amalat adalah Perjanjian Kerja Bersama di PT Pahala Kencana Kudus yang merupakan kajian dalam penulisan ini. Perjanjian Kerja Bersama di PT Pahala Kencana Kudus dilakukan melalui akad yang disetujui antara pengusaha bus dengan serikat pekerja PT Pahala Kencana. Konsekuensi yang timbul dari adanya perjanjian ini adalah adanyahak dan kewajiban bagi masing-masing. Salah satu kewajiban pengusaha antara lain memberikan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Kajian ini merupakan kajian lapangan, maka dalam pengumpulan data menggunakan teknik metode dan wawancara dengan Kepala HRD dan beberapa Serikat Pekerja Pahala Kencana Kudus, serta dengan data-data dokumentasi yang berupa surat Perjanjian Kerja Bersama dan data-data penunjang lain. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif yaitu cara mendekati masalah yang diteliti boleh atau tidak berdasarkan norma-norma yang berlaku. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini adalah adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta hak kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja adalah sudah sesuai ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta alam, hanya kepada-Nya seluruh alam ini bersujud, juga karena izin-Nya penulia dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PENGUSAHA BUS DENGAN SERIKAT PEKERJA (Studi Kasus Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di PT Pahala Kencana Kudus). Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Agung Muhammad SAW yang mengorbankan seluruh hidupnya semata-mata untuk berjuang di jalanNya, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan umatnya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali kekurangan dan kelemahan baik dalam bidang metodologi maupun substansi kajiannya. Namun akhirnya dapat terselesaikan dengan bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini merupakan suatu keharusan bagi penulis untuk mengucapkan terima kasih yang paling dalam kepada: ¾

Yang terhormat, Bapak Drs. H. Muhyidin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, yang memberikan izin kepada penulis untuk mengkaji masalah dalam bentuk skripsi ini.

¾

Bapak Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Mu’amalah dan Bapak Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

¾

Ibu Dra. Ma’rifatul Fadhilah, M.Ed. dan Bapak Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. selaku pembimbing dan asisten pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

¾

Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang tulus ikhlas dan tanpa pamrih memberikan bekal keilmuan kepada penulis semasa kuliah serta anggota civitas akademika Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

¾

Bapak Haryadi selaku Kepala HRD PT Pahala Kencana Kudus beserta seluruh karyawan yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

¾

(Alm) Bapak dan Ibunda tercinta yang telah membimbing dan memberikan dorongan moral, spiritual dan material kepada penulis dengan penuh keikhlasan dan segenap kasih sayangnya yang tidak terhingga.

¾

Kakak dan adik-adikku tersayang yang telah memberikan motivasi dan bantuan demi penyelesaian skripsi ini.

¾

Teman-temanku semua yang ikut berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Tidak ada kata yang pantas diucapkan selain jazakumullahu khairan

katsira kehadirat Ilahi Rabbi, semoga semua amal baik mereka memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga membawa berkah di dunia dan akhirat, amin. Penulis menyadari sepenuh hati dengan keterbatasan dan kemampuan, bahwa dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kealpaan, sehingga hasilnya jauh dari sempurna.

Akhirnya penulis senantiasa mengharap kritik yang konstruktif dan saran inovatif demi kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini memberikan manfaat yang besar dan mempunyai arti penting dalam proses perkembangan pemikiran hukum Islam, amin..

Semarang, 10 Januari 2008 Penulis

MOTTO

‫ ﺳﻴﺪرآﻬﺎاذاﺷـﺎﺑﺎﻟﻐﺮاب‬¤ ‫وﻣـﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠـﻮم ﺑﻐﻴﺮ درس‬ “Barang siapa mencari ilmu tanpa mau belajar, maka dia akan mendapatkan ilmu tersebut ketika burung gagak sudah beruban”

‫ ﻳﻜﻮن وراءﻩ ﻓﺮج ﻗﺮﻳﺐ‬¤ ‫ﻋﺴـﻰ اﻟﻜﺮب اﻟﺬي اﻣﺴﻴﺖ ﻓﻴﻪ‬ “ (janganlah kamu putus asa), barangkali kesusahan yang kamu alami saat ini nanti akan membawa sebuah kebahagiaan yang nyata”

PERSEMBAHAN

Atas nama cinta dan kasih sayangMu Kupersembahkan karya ini teruntuk: ª Almamaterku IAIN Walisongo Semarang, ª (Alm) Bapak dan Ibundaku tercinta yang selalu mendo’akanku dan mencurahkan segala tenaga dan fikirannya. ª Mbak ocid, yusrun, izdiy and falah yang selalu memotivasi dan membantu segala keperluanku dalam penyelesaian skripsi ini, ª Segenap keluarga besarku yang selalu mendo’akan kesuksesan untukku, ª My soulmate yang selalu memberi support dalam segala aktivitasku and selalu saying ma aku, ª Lia, pur, etik and muniroh yang membantu and saling mensupport dalam menyelesaikan skripsi, ª Temen-temen MUA 03 yang selalu mendukung yang tidak bisa kusebut satu persatu, ª Temen-temen fasya laen yang ga bisa juga kusebut satu persatu namanya yang selalu baek ma aku and ngedo’akan aku, ª Fitri and temen-temen kost J 30 Bpi yang selalu setia nemeni and mendukung aku, ª Dan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

Halaman Judul .............................................................................................

i

Halaman Persetujuan Pembimbing ............................................................

ii

Halaman Pengesahan....................................................................................

iii

Halaman Deklarasi .......................................................................................

iv

Halaman Abstrak ..........................................................................................

v

Kata Pengantar .............................................................................................

vi

Halaman Motto .............................................................................................

ix

Halaman Persembahan.................................................................................

x

Halaman Daftar Isi .......................................................................................

xi

Halaman Daftar Tabel..................................................................................

xiv

BAB I

:

BAB II :

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah......................................................

1

B. Perumusan Masalah ............................................................

7

C. Tujuan Penelitian ................................................................

7

D. Telaah Pustaka ....................................................................

8

E. Metode Penelitian ...............................................................

13

F. Sistematika Penulisan Skripsi .............................................

16

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA BERSAMA A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Kerja Bersama ..

18

1. Pengertian Perjanjian Kerja Bersama............................

18

BAB III :

2. Dasar Hukum Perjanjian Kerja Bersama ......................

21

B. Fungsi dan Manfaat Perjanjian Kerja Bersama...................

24

C. Syarat-Syarat Perjanjian Kerja Bersama.............................

26

D. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kerja Bersama ....................

27

E. Tata Cara Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama ................

28

F. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama................................

30

G. Kewajiban Para Pihak .........................................................

31

H. Berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama...............................

32

PELAKSANAAN

PERJANJIAN

KERJA

BERSAMA

PT PAHALA KENCANA 2005-2007 A. Profil PT Pahala Kencana Kudus........................................

33

1.

Sejarah Berdiri PT Pahala Kencana ............................

33

2.

Pemegang Saham ........................................................

32

3.

Struktur Organisasi ....................................................

35

4.

Relokasi Bangunan ....................................................

36

5.

Pemasaran ...................................................................

38

B. Perjanjian Kerja Bersama....................................................

40

1. Pihak-Pihak

dalam

Perjanjian

Kerja

Bersama

PT Pahala Kencana 2005-2007 .....................................

40

2. Isi Perjanjian Kerja Bersama PT Pahala Kencana ........

43

3. Jangka Waktu Berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ..

45

4. Kesejahteraan Sosial Pekerja dan Keluarganya............

45

C. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama PT Pahala Kencana 2005 – 2007 ......................................................... BAB IV :

47

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA

BERSAMA

ANTARA

PENGUSAHA

BUS

DENGAN SERIKAT PEKERJA DI PT PAHALA KENCANA KUDUS A. Analisis Terhadap Perjanjian Kerja Bersama Antara Pengusaha Bus dengan Serikat Pekerja di PT Pahala Kencana Kudus ...................................................................

62

B. Analisis Terhadap Isi Perjanjian Kerja Bersama PT Pahala Kencana...............................................................................

66

C. Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama di PT Pahala Kencana Kudus .................................................. BAB V :

70

PENUTUP A. Kesimpulan ........................................................................

75

B. Saran-Saran .........................................................................

76

C. Penutup ...............................................................................

76

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1. Pemegang Saham PT Pahala Kencana......................................................

35

2. Prosentase Iuran Program Jamsostek .......................................................

59

3. Perhitungan Iuran Jamsostek ...................................................................

59

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Manusia terlahir sebagai individu yang saling berhubungan dengan sesamanya, karena manusia disebut sebagai makhluk sosial. Setiap individu memiliki beraneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidupnya. Untuk memnuhi kebutuhan tersebut manusia harus saling berinteraksi satu sama lain, saling bertukar keperluan, bahkan tidak hanya terbatas soal materi saja, melainkan juga jasa dan keahlian atau ketrampilan.1 Manusia yang mau bekerja2 terutama yang telah mencapai usia kerja, adalah manusia yang tahu akan tanggung jawab bagi kelangsungan dan perkembangan hidupnya, bukan hanya sekedar untuk mencari nafkah, melainkan harus pula didasari I’tikad baik bahwa dengan jasa-jasa yang

1 Soerjono Soekanto, Sosiologi (suatu Pengantar), Jakarta: Radja Grafindo Persada, Cet.ke-38, 2005, hlm. 57. 2 Bekerja ditinjau dari segi kepentingan individu adalah pengerahan tenaga dan fikiran seseorang dengan mana yang bersangkutan akan memperoleh sesuatu yang bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya. Ditinjau dari segi kepentingan masyarakat, bekerja adalah pengerahan tenaga dan fikiran seseorang dalam lingkungan masyarakat, untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan disuguhkan kepada masyarakat guna mencukupi sesuatu kebutuhan para anggota masyarakat, dengan mana yang bersangkutan akan memperoleh pendapatan guna kepentingan kelangungan hidupnya. Dengan demikian para anggota masyarakatakan terpenuhi kebutuhannya dan yang bersangkutanpun demikian pula sama halnya. Ditinjau dari segi spiritual, bekerja adalah hak-hak dan kewajiban seseorang dalam memuliakan serta mengabdi kepada Tuhan YME dengan bersungguh-sungguh penuh ketekunan untuk memperoleh ridho-Nya. Baca G. Kartasapoetra dalam Hukum Perburuhan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-4, 1994, hlm. 15. Dalam Pernyataan Cairo mengenai HAM (1990) Pasal 13 bekerja adalah hak yang dijamin oleh pemerintah dan masyarakat untuk setiap orang yang siap bekerja. Setiap orang harus bebas untuk memilih kerja yang paling sesuai dan berguna bagi dirinya dan masyarakat. Baca Baharuddin Lopa dalam Al-Qur’an dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yassa, 1996, hlm. 208.

dijualnya itu dapat pula merupakan sumbangan untuk turut melancarkan usaha dan kegiatan dalam pengembangan masyarakat.3 Dalam konsep ekonomi Islam, Islam mengangkat nilai tenaga kerja4 dan menyuruh orang untuk bekerja, baik bekerja untuk mencapai penghidupan yang layak dan menghasilkan barang-barang dan jasa yang menjadi keperluan manusia, maupun hal-hal yang bersifat ibadah sematamata kepada Allah.5 Hal ini dijelaskan Allah dalam Firman-Nya surat AtTaubah ayat 105.

“Artinya : Dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui yang Ghaib dan yang Nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS At-Taubah: 105)6 Surat At-Taubah ini menegaskan juga bahwa setiap pekerjaaan itu harus dapat dipertanggungjawabkan yaitu harus yang benar dan bermanfaat.

3

R.G. Kartasapoetra, Hukum Perburuhan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-4, 1994, hlm. 13. 4 Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Baca UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut Sendjung H. Manulang dalam Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 3, menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan yang lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktisnya dapat dikatakan tenaga kerja (man power) adalah penduduk dalam usia kerja. 5 Maryam Batubara, Perburuhan ditinjau dari Perspektif Islam dalam Menyikapi Problema Perburuhan di Indonesia, dalam Majalah Ekonomi Syari’ah, Vol. 5, no. 6-2006/1427 H, hlm. 43. 6 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1992, hlm. 298.

Oleh karena itu, suatau pekerjaan harus dikerjakan sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab. Di sisi lain, Allah tidak memaksa manusia untuk bekerja di luar kemampuannya, melainkan sesuai kesanggupanya. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi :

“Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya…” (QS Al-Baqarah: 286)7 Dengan

adanya

bersosial

dan

bermasyarakat

tersebut

akan

menimbulkan suatu interaksi atau hubungan untuk melakukn suatu perbuatan hukum8 antar sesamanya. Hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya dalam literature hukum Islam disebut Mu’amalat.9 Adapun hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup

bermasyarakat disebut

hukum mu’amalat. Dalam hukum Islam, mu’amalat dapat dipahami sebagai hukum perdata Islam tetapi terbatas pada hukum kebendaan dan hukum perikatan.10

7

Departemen Agama, Op.Cit. hlm. 72. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Baca Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-2, 1996, hlm. 1. 9 Mu’amalah secara harfiah berarti “pergaulan” atau hubungan antara manusia. Dengan kata lain, mu’amalah adalah perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah. Mu’amalah adalah perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesame manusia, sedang ibadah adalah hubungan atau pergaulan manusia dengan Tuhan. Baca Ghufron A. mas’adi, Fiqh Mu’amalah Kontekstual, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2002, hlm. 1. 10 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Mu’amalah Kontekstual, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2002, hlm. 2. 8

Hukum kebendaan mencakup pembahasan mengenai harta (al-mal), hak (alhuquq), dan tentang hak milik (al-milkiyah). Sedangkan mengenai hukum perikatan mencakup hal-hal yang meliputi perjanjian-perjanjian (aqad).11 Salah satu bentuk usaha manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhannya adalah melakukan perjanjian kerja dengan tujuan bahwa keduanya akan saling memberikan keuntungan. Perjanjian kerja menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1601 a, adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah yang lain si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.12 Sedangkan dalam UndangUndang Nomr 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pengusaha dengan pekerja atau buruh yang memuat syaratsyarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Salah satu perusahaan yang melakukan perjanjian kerja adalah PT Pahala Kencana Kudus. PT Pahala Kencana Kudus adalah perusahaan yang bergerak dibidang angkutan atau jasa transportasi yang berbadan hukum yang pada pengelolaannya terjadi kerja sama atau perikatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja Pahala Kencana (SPPK). Kerja sama ini berpegang pada surat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang memuat segala ketentuanketentuan yang berlaku dan harus dipenuhi para pihak yang bersangkutan.

11

Perjanjian secara etimologis adalah perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Dalam bahasa arab perjanjian diistilahkan dengan aqad. Baca Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 1. 12 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Jakarta: Pradnya paramitha, Cet.ke-32, 2001, hlm. 391.

Konsekuensi dari adanya perjanjian kerja bersama ini adalah adanya hak dan kewajiban bagi para pihak. Serikat Pekerja Pahala Kencana (SPPK) yang di dalamnya mencakup kru bus akan memperoleh hak dan kewajibannya. Salah satu hak dari adanya perjanjian kerja bersama tersebut adalah hak jaminan sosial bagi mereka. Dalam melaksanakan pekerjaannya dibidang jasa, kru bus akan menghadapi berbagai ketidakpastian, baik ketidakpastian yang bersifat spekulasi maupun ketidakpastian yang bersifat murni. Ketidakpastian murni (pure risk) ini misalnya adalah kematian. Sedangkan ketidakpastian spekulasi (speculative risk) misalnya terjadi kecelakaan dalam hubungan kerja atau sedang dalam melakukan pekerjaan. Dalam hal ini kecelakaan yang menimpa kru bus adalah kecelakaan yang bias menimbulkan cacat total atau cacat sebagian bagi yang mengalami kecelakaan. Jika hal ini terjadi, maka dapat membawa kerugian bagi mereka, karena secara tidak langsung akan mengurangi penghasilan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh Karena itu, adanya ketidakpastian tersebut perlu ada pengelolaan yang baik. Peneglolaan tersebut dapat dikelola melalui bentuk perlindungan sosial. Dalam hal ini, pengusaha PT Pahala Kencana dapat mengajukan kepesertaan untuk menjadi anggota dari badan perlindungan sosial yaitu PT Jamsostek untuk melindungi hak-hak para pekerja. Adapun syarat bagi pengusaha atau suatu perusahaan mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja adalah setiap perusahaan dibatasi dengan ketentuan bahwa hanya pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau

lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp 1.000.000,00 sebulan (PP No. 14 tahun 1993 Pasal 2 ayat 3).13 Sanksi

atas

tidak

dipenuhinya

kewajiban

menyelenggarakan

Jamsostek bagi perusahaan yang diwajibkan, bila telah diberikan peringatan tetapi

tidak

melaksanakan

kewajibannya

adalah

dikenakan

sanksi

administrative yaitu pencabutan ijin usaha (Pasal 47 huruf a PP No. 14 tahun 1993).14 Selain sanksi administrative, terdapat sanksi kurungan atas pelanggaran dari kewajiban menyelenggarakan jamsostek selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 dan hal ini telah disebutkan dalam UU No. 3 tahun 1992 Pasal 29 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Oleh karena itu, maksud dan tujuan Badan Penyelenggara Program Jamsostek adalah menyelenggarakan jaminan terhadap tenaga kerja dalam hal jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja.15 Maka dari adanya kesepakatan yang terjadi antara pengusaha bus dengan serikat pekerja di PT Pahala Kencana Kudus yang melahirkan adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perlu adanya upaya peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan perusahaan yang dapat mengakibatkan 13

Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan 2003, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004,

hlm. 128.

14

Ibid, hlm. 129. Kesejahteraan tenaga kerja atau buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja yang aman dan sehat yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja. Baca UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 15

semakin tinggi resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja. Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja diselenggarakan oleh perusahaan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Bertumpu pada deskripsi di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jelas lagi persoalan yang muncul berkaitan dengan konsekuensi dari adanya perjanjian kerja bersama terkait dengan jaminan sosial tenaga kerja dengan judul “Analisis Pelaksanaan Perajanjian Kerja Bersama Antara Pengusaha Bus Dengan Serikat Pekerja (Studi Kasus Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT Pahala Kencana Kudus) B.

Perumusan Masalah Bertitik tolak pada latar belakang di atas, maka penulis memutuskn pokok permasalahnnya sebagai berikut: 1.

Bagaimana Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT Pahala Kencana antara pengusaha bus dengan serikat pekerja Pahala Kencana Kudus dibuat?

2.

Apa saja yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT Pahala Kencana Kudus?

3.

Bagaimana pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT Pahala Kencana Kudus?

C.

Tujuan Penelitian Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1.

Untuk mengetahui bagaimana proses Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT Pahala Kencana Kudus antara pengusaha bus dengan serikat pekerja Pahala Kencana dibuat.

2.

Untuk mengetahui apa saja yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT Pahala Kencana Kudus.

3.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT Pahala Kencana Kudus.

D.

Telaah Pustaka Dalam membahas masalah ini, penulis melakukan penelaahan terhadap berbagai karya ilmuwan untuk mengetahui lebih dalam mengenai persoalan yang penulis kaji. Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian kerja antara majikan dengan buruh tidak dilarang dalam Islam asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan norma-norma yang berlaku. Sudah menjadi kodrat bahwa manusia itu berkeluarga dan berkewajiban

menanggung

kebutuhan

keluarganya.

Oleh

karenanya

kesejahteraan yang perlu dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerj itu sendiri, melainkan bagi keluarga tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, yang harus tetap terpelihara termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko-resiko sosial antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia dan hari tua. Fungsi dari adanya telaah pustaka adalah sebagai bahan perbandingan apakah masalah yang akan dibahas sudah ada yang membahas atau belum, dan sebagai bahan masukan untuk permasalahan yang akan kita kaji. Oleh

karena itu, penulis menulis skripsi ini tidak lepas dari pada penelaahan bukubuku maupun karya yang lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan penulis kaji. Oleh karena itu, penulis akan menelaah beberapa karya ilmuwan, diantaranya yaitu: Berikut ini beberapa penelitian yang pernah dikaji sebelumnya berkitan dengan masalah perjanjian kerja, walaupun tidak secara spesifik mengkaji perjanjian kerja antara pengusaha bus dengan serikat pekerjanya di PT Pahala Kencana Kudus antara lain sebagai berikut: skripsi yang ditulis oleh Siti Rokhayati dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sopir Taksi dengan Pengusaha Taksi (studi di Koperasi Taksi PATAGA Yogyakarta)” yang membahas tentang hak dan kewajiban antara pengusaha taksi dengan sopir taksi. Pengusaha taksi di sini adalah badan hukum yang berbentuk Koperasi Taksi PATAGA. Hak dan kewajiban yang terbentuk adalah sebagai konsekuensi dari adanya perjanjian kerja antara pengusaha taksi dengan sopir taksi PATAGA Yogyakarta telah sesuai dengan hukum Islam, karena telah terpenuhinya syarat dan rukunrukunnya, sehingga tercipta keadilan antara pengusaha taksi dengan sopir taksi. Kemudian mengenai penanggungan resiko terhadap kerusakan yang dibebankan kepada pihak sopir adalah boleh, karena masalah penanggungan kerusakan atau resiko di dalam koperasi taksi PATAGA Yogyakarta telah

disepakati pada waktu aqad, dan hal tersebut menurut hukum Islam adalah boleh.16 Skripsi yang ditulis oleh Moh. Arifin dengan judul “ Anlisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Franchise (studi kasus Rumah Makan Wong Solo di Semarang)” membahas tentang tidak adanya perjanjian kerja yang tertulis antara pemilik Rumah Makan Wong Solo dengan pemilik Rumah Makan Wong Solo Outlet Semarang dimana hal tersebut dapat membuat status hukum dari perjanjian kerja tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Perjanjian tersebut terjadi karena sikap saling percaya satu sama lain. Jika dipandang dari sisi hukum positif yang berlaku hal tersebut tidaklah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun secara hukum Islam perjanjian yang terjadi adalah sah dan boleh karena didasari sikap saling ridho dan percaya.17 “Perjanjian Kerja” karangan F. X. Djumialdji di dalamnya membahas mengenai rambu-rambu bagaimana perjanjian kerj itu bias saling menguntungkan para pihak yang bersangkutan. Dalam buku tersebut juga dijelaskan secara lengkap perihal perjanjian kerja bersama, hak dan kewajiban bagi pengusaha dan tenaga kerja. Buku ini terdiri dari sembilan bab. Bab yang menjelaskan kewajiban bagi para pihak yaitu pada bab 5 (lima) dan 6 (enam). Kemudian pada bab 9 (sembilan) adalah menerangkan

16

Siti Rokhayati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sopir Taksi dengan Pengusaha Taksi (studi di Koperasi Taksi PATAGA Yogyakarta)”, skripsi ini tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2006. 17 Moh. Arifin, “ Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Franchise (studi Kasus Rumah Makan Wong Solo di Semarang)”, skripsi tidak diterbitkan Semarang: Fakultas IAIN Walisongo, 2006.

tentang perjanjian kerja bersama. Bab ini menjelaskan pengertian perjanjian kerja bersama, syarat-syaratnya, fungsi dan manfaat, para pihak dalm perjanjian kerja bersama, tata cara pembuatan dan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian kerja bersama. “Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja” karangan Djumadi banyak menyinggung persoalan mengenai perburuhan terutama lebih menjelaskan seputar masalah perjanjian kerja, mulai dari pengertian, syarat, asas-asas perjanjian kerja dan perkembangan hukum perjanjian kerja pada umumnya. Buku ini terdiri dari 6 (enam) bab. Buku yang berjudul “Himpunan Undang-Undang Lengkap tentang Asuransi Jaminan Sosial” karangan Dr. Sentosa Sembiring yang membahas mengenai berbagai undang-undang terkait dengan jaminan sosial tenaga kerja. Undang-Undang tersebut antara lain UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nasional (UUSJSN), PP No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah yang lain yang mengatur tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukannya adalah UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang saat ini berlaku, disamping berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pelaksanaan dibidang ketenagakerjaan saat ini.

Di Indonesia pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja ini mengacu pada peraturan yang diberlakukan. Konsekuensi pemerintah dalam penentuan jaminan sosial tenaga kerja ini harus menekankan pada perlindungan tenaga kerja yang relative mempunyai kedudukan yang lebih lemah. Pengusaha berkewajiban memberikan ganti kerugian terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di tempat kerja, ganti kerugian kesehatan dan keamanan kerja bagi tenaga kerja yang diakibatkan dari adanya pekerjaan-pekerjaan yang dijalankan oleh tenaga kerja. Selain ganti rugi kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja bagi tenaga kerja, perusahaan juga wajib memberikan tunjangan kematian bagi keluarga yang ditinggalkan dan memberikan tunjangan hari tua bagi tenaga kerja. Kesemuanya itu merupakan hak-hak bagi tenaga kerja yang tercakup dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Karya-karya yang penulis paparkan di atas akan berbeda dengan skripsi yang penulis akan kaji, yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama antara Pengusaha Bus dengan Serikat Pekerja (Studi Kasus Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT Pahala Kencana Kudus)”. Dalam skripsi ini penulis akan mengkaji apa isi perjanjian kerja bersamaitu dan bagaimana pelaksanaan dari perjanjian kerja bersama di PT Pahala Kencana Kudus. E.

Metode Penelitian Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, antara lain:

1.

Jenis Penelitian Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)18 yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat yang dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung pada objek penelitian untuk megumpulkan data dan berbagai informasi. Dalam hal ini adalah mengenai pelaksanaan dari jaminan sosial tenaga kerja sebagai konsekuensi adanya perjanjian kerja bersama di PT Pahala Kencana Kudus.

2.

Sumber Data Sumber data penelitian merupakan faktor yang penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. a. Data Primer Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara).19 Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok. Penelitian dengan menggunakan data primer ini dapat memperoleh data sesuai yang diinginkan. Data primer ini dapat dikumpulkan dengan dua

18 Hadari

Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan, Yogyakarta: Gadjahmada University Press, hlm. 24. 19 Nur Indriantoro, Metodologi Penelitian Bisnis Akuntansi dan Manejemen, Yogyakarta: BPFE, 1999, hlm. 147.

metode, yaitu: metode survei dan metode observasi. Metode survei ini dapat dilakukan antara lain dengan metode wawancara. Dalam penelitian ini, data primer iperoleh dengan wawancara dengan kepala HRD PT Pahala Kencana Kudus. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.20 Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Dalam kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, data sekunder ini dapat berupa buku, majalah atau bulletin, internet dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain, data sekunder ini berupa data dokumenter.21 3.

Metode Pengumpulan Data Dalam metode pengumpulan data ini dibagi menjadi dua, yaitu: pengumpulan data primer dan pengumpilan data sekunder. Data ini diperoleh dengan menggunakan: a.

Wawancara Yaitu suatu percakapan, tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan kepada suatu masalah tertentu.22 Wawancara juga dapat diartikan sebagai

20

Nur Indriantoro, Op.Cit. Hlm. 147. Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, Yogayakarta: Pustaka Pelajar, Cet.ke-1, 1998,

21

hlm. 91.

22

Kartini Kartono, Metodologi Reseach Sosial, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 187.

sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.23 Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada daftar wawancara yang telah disusun. Wawancara dilakukan secara terbuka, artinya informan diberikan keluasan untuk menjawab tanpa harus dibatasi dengan jawaban yang sudah tersedia. Metode ini penulis gunakan dalam melaksanakan wawancara dengan kepala HRD PT Pahala Kencana dan beberapa Serikat Pekerja Pahala Kencana Kudus. b.

Dokumentasi Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungnnya dengan masalah yang hendak penulis kaji yang berupa catatan, notulen rapat, surat perjanjian kerja bersama dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumentasi di PT Pahala Kencana Kudus.

4.

Metode Analisis Data Dalam

menganalisis

data

yang

terkumpul

ini,

penulis

menggunakan metode deskriptif analitis. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data yang diperoleh dari lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang

23

Suharsimi Arikunto, Op.Cit., hlm. 132.

benar-benar terkait dengan permasalahan yang dibahas. Deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan pelaksanaan ketentuan dalam perjnjian kerja bersama, dalam hal ini difokuskan pada bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kerja bersama antara pengusaha bus dengan serikat pekerja PT Pahala Kencana Kudus, kemudian disesuaikan dengan perjanjian kerja yang sudah disepakati dalam surat perjanjian kerja bersama maupun dalam hukum perjanjian yang dimuat dalam hukum perdata. Analisis ini akan digunakan dalam bab IV. F.

Sistematika Penulisan Skripsi Agar pembahasan ini lebih mengarah, maka penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bab. Tiap bab terdiri dari sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas di dalam skripsi ini dan tersusun rapi serta terarah. Adapun susunan dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut: BAB I :

PENDAHULUAN Yang berisikan latar belakng masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II :

TINJAUAN

UMUM

TENTANG

PERJANJIAN

KERJA

BERSAMA Yang berisikan pengertian perjanjian kerja bersama dan dasar Hukumnya, fungsi dan manfaat perjanjian kerja bersama, syaratsyarat perjanjian kerja bersama, pihak-pihaknya, tata cara

pembuatan perjanjian kerja bersama, pendaftaran, kewajiban para pihak dan berakhirnya perjanjian kerja bersama. BAB III :

PELAKSANAAN

PERJANJIAN

KERJA

BERSAMA

PAHALA KENCANA 2005-2007 Yang berisikan profil PT Pahala Kencana Kudus, perjanjian Kerja bersama, isi perjanjian kerja bersama dan pelaksanaan Perjanjian kerja bersama Pahala Kencana. BAB IV :

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PENGUSAHA BUS DENGAN SERIKAT PEKERJA DI PT PAHALA KENCANA KUDUS Yang berisikan analisis pelaksanaan perjanjian kerja ber Pengusaha bus dengan serikat pekerja di PT Pahala Kencana Kudus, analisis terhadap isi perjanjian kerja bersama dan Analisis terhadap pelaksanaan perjanjian kerja bersama di PT Pahala Kencana Kudus.

BAB V : PENUTUP Yang berisikan kesimpulan, saran, dan kata penutup.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA BERSAMA A.

Pengertian Perjanjian Kerja Bersama dan Dasar Hukumnya 1.

Pengertian Perjanjian Kerja Bersama Perjanjian yang dalam bahasa arabnya diistilahkan dengan akad atau kontrak secara etimologi dapat diartikan sebagai persetujuan yang tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Sedangkan makna kerja adalah perbuatan melakukan sesuatu, sesuatu yang dilakukan atau diperbuat, sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah.24 Perjanjian kerja secara terminologi dapat diartikan sebagai persetujuan dua pihak atau lebih yang mengadakan kesepakatan baik secara lisan maupun secara tertulis dimana masing-masing pihak berjanji akan melakukan apa yang sudah disepakati bersama itu. Dati dua definisi dia atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan beberapa orang lainnya untuk melakukan perbuatan tertentu. Dengan kata lain, suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjnajian yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sebab halal yang dimaksud adalah isi dari perjanjian kerja itu sendiri. Maksudnya 24

hlm. 402.

Wjs. Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1985,

adalah isi perjanjian tersebut tidaka boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian kerja tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dalam aturan hukum, kalau suatu perbuatan hukum itu mempunyai akibat hukum, maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Perjanjian yang diadakan dan dibuat oleh para pihak juga termasuk dalam perbuatan hukum. Berhubungan dengan apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan.25 Sebagimana dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1, yaitu:

“Artinya: hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (QS Al-Maidah: 1)26 Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan Pasal 1 angka21 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomr: KEP-48/MEN/IV/2004

disebutkan bahwa Perjanjian Kerja

Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja yang 25

Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-2, 1996, hlm. 2. 26 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1992, hlm. 156.

tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jadi, dalam pembuatan perjanjian kerja bersama selalu ada kolektivitas di pihak pekerja atau buruh. Maksud semula mengadakan perjanjian

kerja

bersama

selalu

ada

kolektivitas

adalah

untuk

mempengaruhi syarat-syarat kerja dengan alat serikat pekerja. Dengan kata lain, perjanjian kerja bersama berkaitan dengan pergerakan serikat pekerja atau serikat buruh.27 Di dalam perjanjian kerja bersama, pekerja atau buruh berada di pihak yang lemah sedangkan pengusaha memiliki wewenang untuk memimpin atau memberi perintah. Akibatnya, segala sesuatu pengusaha yang menentukan. Dalam hal pekerja ingin memperbaiki nasibnya ke tingkat hidup yang lebih baik, harus disalurkan melalui serikat pekerja atau serikat buruh. Bagi pengusaha tidak harus berbentuk kolektivitas, tetapi dapat berbentuk pengusaha orang perorangan atau beberapa pengusaha. Jika berbentuk kolektivitas, maka berbentuk badan hukum. 2.

Dasar Hukum Perjanjian Kerja Bersama Adapun dasar hukum perjanjian kerja bersama dapat dilihat dari Al-Qur’an maupun dalam As-Sunnah28

27 28

F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 72. Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 52.

a.

Al-Qur’an 1)

Surat Al-Qashash ayat 26

“Artinya: berkatalah salah seorang dari (kedua gadis itu), wahai ayahku! Terimalah ia sebagi pekerja upahan, sebaiknya yang diterima bekerja adalah orang yang kuat yang bisa dipercaya.” (QS. Al-Qashash: 26)29 Dari ayat di atas, menunujkkan bahwa sebaiknyadalam memberikan pekerjaan kepada orang, maka orang tersebut haruslah orang yang dapat dipercaya sehingga apabila orang tersebut dipercaya dalam membuat kesepakatan perjanjian kerja, maka orang tersebut sudahlah pantas dan telah memenuhi kriteria dalam membuat kesepakatan, yaitu termasuk dalam orang yang cakap. 2)

Surat Az-Zukhruf ayat 32

“Artinya:

29

apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat

Departemen Agama, Op.Cit, hlm. 613.

mempergunakan sebagian yang lain...” (QS Az-Zukhruf : 32)30 Ayat di atas menerangkan bahwa orang yang dianggap mampu membayar upah untuk melaksanakan pekerjaan darinya, maka orang tersebut sebaiknya memberikan pekerjaan kepada yang membutuhkan. b.

As-Sunnah 1)

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori

‫ﻦ‬ ْ ‫ﻼ ِﻣ‬ ً‫ﺟ‬ ُ ‫ﺳﱠﻠ َﻢ َواَﺑُـﻮْﺑَـ ْﻜ ٍﺮ َر‬ َ ‫ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو‬ َ ‫ﷲ‬ ِ ‫ﺻﻠﱠﻰ ا‬ َ ‫ﷲ‬ ِ ‫لا‬ ُ ‫ﺳ ْﻮ‬ ُ ‫ﺟ َﺮ َر‬ َ ‫ﺳﺘَـ ْﺄ‬ ْ ‫ِا‬ ‫ﺶ َﻓ َﺪ َﻓﻌَﺎِاَﻟ ْﻴ ِﻪ‬ ٍ ‫ﻦ ُآﻔﱠﺎ ٍر ُﻗ َﺮ ْﻳ‬ ِ ‫ﻋﻠَﻰ ِد ْﻳ‬ َ ‫ﺧ ّﺮ ِﻳْـﺘًﺎ َو ُه َﻮ‬ ِ ‫ﻞ هَـﺎ ِدﻳًﺎ‬ ِ ‫ﻲ اﻟ ﱠﺪ ْﻳ‬ ْ ‫َﺑﻨِـ‬ ‫ل ﻓَـَﺎﺗَﺎ ُهﻤَﺎ‬ ٍ ‫ث َﻟﻴَﺎ‬ ِ ‫ﻼ‬ َ ‫ﻋﺪَا ُﻩ ﻏَﺎ َر َﺛ ْﻮ ٍر َﺑ ْﻌ َﺪ َﺛ‬ َ ‫ﺣﻠَﺘَـ ْﻴ ِﻬﻤَﺎ َو َو‬ ِ ‫رَا‬ ‫ﻞ )رواﻩ‬ ِ‫ﺣ‬ ِ ‫ﻖ اﻟﺴﱠﺎ‬ َ ‫ﻃ ِﺮ ْﻳ‬ َ ‫ﺧ َﺬ ِﺑ ِﻬ ْﻢ‬ َ ‫ث َﻓَﺎ‬ ٍ ‫ﻼ‬ َ ‫ﺢ َﺛ‬ َ ‫ﺻ ْﺒ‬ ُ ‫ﺣَﻠ َﺘ ْﻴ ِﻬﻤَﺎ‬ ِ ‫ِﺑﺮَا‬ (‫اﻟﺒﺨﺎرى‬ “Artinya: Rasulullah SAW dan Abu Bakar R.A. pernah menyewa seorang laki-laki dari kalangan Bani Dail sebagi penunjuk jalan karena keahliannya, padahal ia pemeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi dan Abu Bakar menyerahkan kedua kendaraannya kepada laki0laki itu dan keduanya akan menjanjikannnya menunggunya di Gua Tsaur sesudah tiga malam. Maka laki-laki itu datang membawa dua ekor kendaraannya pada pagi hari malam yang ketiga. Lalu laki-laki itu membawa mereka melalui jalan pantai.” (HR Bukhori)31 Al-Khirrit adalah orang yang mahir dalam mengetahui jalan-jalan. Nama orang tersebut adalah Abdullah Ibnu Uraiqith, ia adalah seorang yang masih kafir tapi karena kemahirannya dalam mengetahui jalan-jalan yang menuju ke Madinah, maka Nabi dan

30

Departemen Agama, Op.Cit., hlm. 798. Imam Bukhori Al-Ja’fiyyi, Shahih Bukhori Juz 3 hadits nomor2264, Beirut: Darul Kutub Al-‘Ilmiyah, hlm. 68. 31

Abu Bakar menyewanya agar membawa keduanya ke Madinah. Lalu keduanya memberikan dua ekor kendaraan mereka kepada laki-laki tersebut dan menjanjikannya akan bertemu di Gua Tsaur Tiga malam dan laki-laki tersebut menepati janjinya lalu berangkat bersama keduanya ke Madinah.32 2)

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

‫ﷲ‬ ُ ‫ﺻﻠﱠﻰ ا‬ َ ‫ﷲ‬ ِ ‫لا‬ ُ ‫ﺳ ْﻮ‬ ُ ‫ل َر‬ َ ‫ ﻗَﺎ‬:‫ل‬ َ ‫ﻋ ْﻨ ُﻬﻤَﺎﻗَﺎ‬ َ ‫ﷲ‬ ُ ‫ﻲا‬ َ‫ﺿ‬ ِ ‫ﻋ َﻤ َﺮ َر‬ ُ ‫ﻦ‬ ِ ‫ﻦ اﺑ‬ ْ‫ﻋ‬ َ ‫َو‬ ‫ﻋ َﺮ َﻗ ُﻪ )رواﻩ اﺑﻦ‬ َ ‫ﻒ‬ ‫ﺠ ﱠ‬ ِ ‫ن َﻳ‬ ْ ‫ﻞ َا‬ َ ‫ﺟ َﺮ ُﻩ َﻗ ْﺒ‬ ْ ‫ﺟ ْﻴ َﺮ َا‬ ِ‫ﻻ‬ َ ‫ﻄﻮْا ا‬ ُ‫ﻋ‬ ْ ‫ﺳﱠﻠ َﻢ ُا‬ َ ‫ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو‬ َ (‫ﻣﺎﺟﻪ‬ “Artinya: dari Ibnu ‘Umar R.A. berkata, Rasulullah SAW bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR Ibnu Majah)33 Hadits di atas memberi perintah kepada seseorang yang mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang diperintahnya agar memberikan upah yang menjadi haknya. Sedangkan dasar hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai perjanjian kerja bersama ini adalah sebagai berikut:34 a)

Undang-Undang

Nomor

13

tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan. b)

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan

32

Syekh Manshur Ali Nashif, Mahkota Pokok-Pokok Hadits Rasulullah SAW jilid 2, Bandung: Sinar baru Algensindo, 1993, hlm. 657. 33 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram haidts nomor 937, Surabaya: Darul ‘Ilm, hlm. 934. 34 F.X. Djujmialdji, Op.Cit., hlm. 71.

Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. c) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. B.

Fungsi dan Manfaat Perjanjian Kerja Bersama35 Adapun fungsi perjanjian kerja bersama adalah sebagai berikut: 1.

Memudahkan pekerja atau buruh untuk membuat perjanjian kerja. Sebelum ada lembaga perjanjian kerja bersama, pekerja pada waktu membuat perjanjian kerja harus merumuskan dan menentukan sendiri hak dan kewajibannya dengan pengusaha. Dengan adanya lembag perjanjian kerja bersama yang merupakan pedoman dan aturan yang menjadi induk mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha yang menyangkut kedudukan hukum pekerja sebagai anggota serikat pekerja , maka pekerja akan mudah dalam membuat perjanjian kerja meskipun sederhana, karena kedudukan hukumnya telah terjamin dalam hubungan kerja yang ditimbulakan oleh perjanjian kerja. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa, pekerja pada umumnya buta akan hukum untuk membuat perjanjian kerja, sehingga dengan adanay perjanjian kerja bersama, kedudukan pekerja secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, menjadi tugas serikat pekerja bahkan kalau diperlukan dengan bantuan ahli hukum untuk merumuskan kedudukan hukum pekerja sebagai anggota serikat pekerja dia dalam perjanjian kerja bersama antara pengusaha. 35

Ibid.

2.

Sebagai jalan keluar atau way out dalam hal perundang-undangan Ketenagakerjaan belum mengatur hal-hal yang baru atau menunjukkan kelemahan di bidang tertentu. Seperti diketahui, bahwa perundangundangan Ketenagakerjaan belum mengatur selengkapnya atau kalau sudah mengatur secara lengkap, ternyata terbelakng dari kemajuan masyarakat. Dengan demikian, adanya perjanjian kerja bersama dapat melengkapi atau mengaturnya.

3.

Sebagai sarana untuk menciptakan ketenangan kerja bagi pekerja demi kelangsungan usaha bagi perusahaan.

4.

Merupakan partisipasi pekerja dalam penentuan atau pembuatan kebijaksanan pengusaha dalam bidang ketenagakerjaan. Adapun manfaat perjanjian kerja bersama adalah:

1.

Para pihak akan mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.

2.

Meminimalkan perselisihan industrial sehingga dapat menjamin kelancaran proses produksi dan peningkatan usaha.

3.

Tercipta ketenangan kerja dan memotivasi pekerja untuk lebih produktif.

4.

Pengusaha

dapat

menyusun

rencana-rencana

pengembangan

perusahaan selama masa berlakunya perjanjian kerja bersama. 5.

Dapat menciptakan suasana musyawarah dan kekeluargaan dalam perusahaan.

C.

Syarat-Syarat Perjanjian Kerja Bersama 1.

Syarat Formil

Perjanjian kerja bersama harus dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal perjanjian kerja bersama yang dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, perjanjian kerja bersama harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah (sworn translator) dan terjemhan tersebut sudah memenuhi ketentuan.36 Dalam hal perjanjian dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia dan diterjemahkan dalam bahasa lain, kemudian terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah perjanjian kerja bersama yang menggunakan bahasa Indonesia. Adapun syarat-syarat perjanjian kerja bersama adalah memuat:37 a. Identitas serikat pekerja atau seriakt buruh, b. Identitas pengusaha, c. Nomor dan tanggal pencatatan serikat pekerja pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota, d. Hak dan kewajiban pengusaha, e. Hak dan kewajiban serikat pekerjaatau serikat buruh, f. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama, dan g. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.

36

Ibid, hlm.73. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Pasal 21. 37

Apabila perjanjian kerja bersama ditanda tangani oleh wakilnya, maka harus ada surat kuasa khusus yang dilampirkan pada perjanjian kerja bersama. 2.

Syarat Materiil Adapun isi perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya, kualitas dan kuantitas isi perjanjian kerja bersama tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan. Dalam hal perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tidak seluruh isi perjanjian kerja bersama batal demi hukum, namun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan saja yang batal demi hukum.38

D.

Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kerja Bersama Seperti pada definisi pada perjanjian kerja bersama pada penjelasan di atas, bahwa perjanjian kerja bersama dibuat antara pengusaha dengan serikat pekerja. Dari definisi tersebut, maka perjanjian kerja bersama dibuat oleh: 1.

Serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab pada bidang ketenagakerjaan. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun 38

F.X. Djumialdji, Op.Cit. hlm. 74.

di luar perusahaan yang bersifat terbuka, bebas, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Adapun yang dapat membuat perjanjian kerja bersama adalah serikat pekerja di perusahaan, yaitu serikat pekerja yang didirikan oleh pekerja di satu perusahaan atau beberapa perusahaan. 2.

Pengusaha Yang dimaksud dengan pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau bukan milik sendiri atau yang berada di luar Indonesia.

E.

Tata Cara Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama Perjanjian kerja bersama yang merupakan perundingan antara pengusaha dengan serikat pekerja dalam pembuatannya harus didasarkan dengan i’tikad baik dan kemauan bebas kedua belah pihak yang dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Adapun lamanya perundingan untuk membuat perjanjian kerja bersama ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan dituangkan dalam tata tertib perundingan. Mengenai tempat perundingan untuk membuat perjanjian kerja bersama dapat dipilih, yaitu: 1.

Di kantor perusahaan,

2.

Di kantor serikat pekerja, atau

3.

Di tempat lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Biaya dalam rangka perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama menjadi beban pengusaha kecuali disepakati bersama kedua belah pihak. Perundingan

pembuatan

perjanjian

kerja

bersama

dimulai

dengan

menyepakati tata tertib perundingan yang sekurang-kurangnya memuat:39 1.

Tujuan membuat tata tertib,

2.

Susunan tim perundingan,

3.

Materi perundingan,

4.

Tempat perundingan,

5.

Tata cara perundingan,

6.

Cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundingan,

7.

Sahnya perundingan, dan

8.

Biaya perundingan. Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama belum

sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam tata tertib, maka kedua belah pihak dapat menjadual kembali perundingan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah perundingan gagal. Dan apabila terjadi ketidaksepakatan perundingan, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Penyelesaian oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dilakukan dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dan apabila penyelesaian pada instansi yang dilakukan melalui mediasi dan para pihak

39

F.X. Djumialdji, Op.Cit. hlm. 78.

atau salah satu pihak tidak menerima anjuran mediator, maka atas kesepakatan kedua belah pihak, mediator dapat melaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan. F.

Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Maksud dari adanya pendaftaran perjanjian kerja bersama adalah:40 1.

Sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat-syarat kerja yang dilaksanakan di perusahaan, dan

2.

Sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan perjanjian kerja bersama. Sedangkan pendaftaran perjanjian kerja bersama dilakukan oleh:

1.

Kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten atau Kota,

2.

Kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan di Provinsi untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Kabupaten atau Kota dalam 1 (satu) Provinsi.

3.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Provinsi. Adapun prosedur pendaftaran perjanjian kerja bersama adalah sebagai

berikut:41 1.

Nama dan alamat perusahaan, 40

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Pasal 26. 41 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Pasal 27.

Transmigrasi Nomor: KEP-48/MEN/IV/2004 Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Transmigrasi Nomor: KEP-48/MEN/IV/2004 Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan

2.

Nama pimpinan perusahaan,

3.

Wilayah operasi perusahaan,

4.

Status permodalan perusahaan,

5.

Jenis usaha,

6.

Jumlah pekerja menurut jenis kelamin,

7.

Status hubungan kerja,

8.

Upah tertinggi dan terendah,

9.

Nama dan alamat serikat pekerja,

10.

Nomor pencatatan serikat pekerja,

11.

Jumlah anggota serikat pekerja,

12.

Masa berlakunya perjanjian kerja bersama,

13.

Pendaftaran perjanjian kerja bersama yang keberapa (dalam hal perpanjangan atau pembaharuan).

G.

Kewajiban para pihak Kewajiban Serikat Pekerja42

1. a.

Membela dan melindungi anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya,

b.

Memperjuangkan

peningkatan

kesejahteraan

anggota

dan

keluarganya, c.

Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

2.

Kewajiban Pengusaha

42

Pasal 27.

Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh

a.

Membayar upah,

b.

Memberi waktu istirahat dan libur resmi,

c.

Memberikan perlindungan,

d. H.

Bertindak sebagai pengusaha yang baik.

Berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama,43 1.

Adanya putusan pengadilan atau putusan dan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2.

Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja,

3.

Pekerja meninggal dunia.

43

UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 61.

BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DI PT PAHALA KENCANA KUDUS A.

Profil PT Pahala Kencana Kudus 1.

Sejarah Berdiri PT Pahala Kencana Perusahaan PT Pahala Kencana didirikan pada tahun 1972 dengan Nama CV Pahala Kencana. Kemudian pada tanggal 2 November 1976 berubah menjadi perseroan dengan nama PT Pahala Kencana dengan pengelolaan manajemen yang lebih profesional. Perseroan bergerak dalam bidang jasa transportasi yaitu jasa pengangkutan bus umum, jasa titipan, persewaan angkutan mobil dan bus angkutan pariwisata. Di samping itu, perseroan ini juga menjalankan usaha perbengkelan dan karoseri kendaraan bermotor. Didukung dengan manajemen dan staf yang memadahi serta mengetahui seluk beluk usaha perbengkelan tersebut, perseroan termasuk dalam kelompok besar di bidang usaha pengangkutan umum yang beroperasi pada malam hari. Prestasi ini dapat dicapai karena perusahaan senantiasa mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Perseroan yakin dapat menjamin bahwa pelanggan mereka dapat pelayanan yang baik secara kontinyu.44 Perubahan dari CV menjadi Perseroan Terbatas ini dikukuhkan dengan akta pendirian No. 2 tanggal 2 November 1976 dari Notaris S.T. Soetanto, S.H. di Jakarta kemudian dikukuhkan dalam Tambahan

44

Dokumen PT Pahala Kencana Kudus. Buku Gambaran Umum Perusahaan PT Pahala Kencana Kudus. Hlm. 1.

Berita Negara RI No. 53 tanggal 3 Juli 1987. Pada awal berdiri, perusahaan hanya mempunyai dua kendaraan bus dengan merk “Ford” dan beroperasi pada rute Kudus - Surabaya (siang hari). Kemudian dalam perkembangannya sampai sekarang ini, perusahaan hanya mengoperasikan usaha pada malam hari dengan pertimbangan pangsa pasar yang membutuhkan pengangkutan umum jarak jauh yang cenderung pada malam hari. Seiring dengan perkembangannya, pada akhir tahun 1975 perusahaan dapat menambah jumlah armada menjadi 12 unit. Awal tahun 1976 sebagian bus sudah diperbahrui dan diganti. Dan saat itu pula merk armada diganti menjadi “Mercedez Benz” yang dinilai lebih baru dari “Ford”. Hal ini dirasa sangat tepat untuk mengantisipasi pesaing yang ada. Seiring dengan kemajuannya, akta pendirian perseroan telah mengalami perubahan dan data yang terakhir dengan akta pendirian No. 73 tanggal 25 November 1991 dari Notaris Benyamin Kusuma, S.H. di Kudus. 2.

Pemegang Saham Oleh karena bentuk perusahaan jasa transportasi ini berbentuk Perseroan Terbatas, pemilik perusahaan adalah orang yang menanamkan saham terbanyak pada perusahaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel: 1 Pemegang Saham PT Pahala Kencana Nama Pemegang Saham Istimewa Lembar

Biasa Lembar

Total Rp (000)

%

Tn. Hendro Tedjokusumo

90

14.000

1.422.500

71,125

Ny. Christine Hendranata

40

2.500

260.000

18,00

Nn. Dewi Tresnawati, S.E.

20

1.000

105.000

5,25

Tn. Bambang Triyoso, S.E.

20

1.000

105.000

5,25

Tn. Ir. Sandy Rizal

20

1.000

105.000

5,25

Tn. Tedjo Purnomo

10

2.500

0,125

2.000.000

100

Jumlah

200

19.500

Sumber: dokumen PT Pahala Kencana Kudus

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Tn. Hendro Tedjokusumo adalah pemegang terbesar di PT Pahala Kencana, sekarang ia memegang peranan penting dalam perusahaan yaitu sebagai Komisaris Utama. Struktur Organisasi Bentuk dari struktur organisasi perusahaan adalah Organisasi Lini / Garis. Artinya bahwa setiap atasan mempunyai sejumlah bawahan tertentu yang masing-masing bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada atasan itu dan tidak seorangpun dalam organisasi ini mempunyai atasan lebih dari satu. Pimpinan tertinggi dipegang oleh Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang Komisaris Utama yang mempunyai fungsi sebagai penentu kebijakan atau putusan perusahaan bagi jalannya perusahaan, pemberi nasihat-nasihat yang dibutuhkan untuk direksi dan melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan kemudian di

bawah dewan komisaris terhadap Direktur Utama dibantu Direktur I dan Direktur II yang mempunyai tugas menentukan dan membuat strategi perusahaan baik di bidang operasi perusahaan maupun bidang keuangan. Masing-masing direksi tersebut dibantu kepala bagian. Adapun struktur organisasi di Kantor cabang Kudus adalah :

Sumber : Wawancara dengan kepala HRD Pahala Kencana Kudus Bapak Hariyadi tanggal 27 November 2007 3. Relokasi Bangunan Pada awalnya perusahaan yang berkantor pusat di Kudus tepatnya di jalan AKBP. R. Agil Kusumadya Km. 4 Kudus dimana tugas kantor pusat tersebut mengatur rute-rute perjalanan semua bus

yang dimiliki oleh perusahaan. Seiring dengan perkembangannya, perusahaan memerlukan penambahan dana dari bank yang ditunjuk untuk memproyeksikan pemindahan kantor pusat dari Kudus ke Jakarta yaitu dengan membuat bangunan baru yang terletak di pinggiran kota Jakarta yang beralamatkan di Kompl. Gading Bukit Indah Blok C No. 1 Jalan Bukit Gading Raya Kelapa Gading Permai Jakarta. Keuntungan dari pemindahan Kantor pusat ke Jakarta ini adalah: a. Perusahaan dapat mengkoordinasi rute-rute perjalanan di Kota besar dengan adanya informasi yang akurat. b. Adanya kontrol yang baik terhadap pengawasan produksi dan perbaikan bus. c. Penghematan tenaga kerja dan waktu. d. Penghematan biaya operasi dan administrasi. e. Pangsa pasar yang lebih besar di Jakarta. f. Adanya tenaga yang profesional di Kota besar yang dapat mengembangkan staf perusahaan yang lebih baik. Kantor pusat PT Pahala Kencana di Jakarta mempunyai cabangcabang yaitu: a. Cabang Jakarta dengan 9 agen tunggal. b. Cabang Semarang atau Jawa Tengah dengan 11 agen tunggal. c. Cabang Surabaya. d. Cabang Malang (Jawa Timur) dengan 150 agen umum.

Adapun bangunan pusat di Kudus sebelum pindah ke Jakarta adalah seluas ± 3000 m2 terdiri atas dua lantai yaitu pos penjagaan dekat pintu masuk. Kemudian dalam bangunan utama terdiri dari bagian tiketing dan resepsionis, ruang musholla, toilet, ruang pemaketan barang, di belakang ruang paket adalah ruang keuangan, kemudian ruang personalia dan bagian paling belakang dari kantor adalah ruang workshop yang terdiri dari gudang, bengkel dan servis.45 4. Pemasaran Adanya pangsa pasar yang cukup kompetitif dalam persaingan, PT Pahala Kencana mempunyai pangsa pasar tersendiri yaitu kelas menengah ke atas, di mana pangsa pasar pesaingnya hanya dua yaitu perusahaan angkutan bus “LORENA” dan perusahaan angkutan bus “KRAMAT JATI”, maka Pahala Kencana telah menambah armada untuk mengantisipasi pesaing juga melihat keadaan pasar yang ada yang mana setiap tahun ada penambahan konsumen dan keadaan ekonomi masyarakat yang meningkat yang tentunya konsumen menginginkan suatu angkutan yang lebih baik dengan fasilitas yang baik pula. Dalam

hal

pemasaran,

perusahaan

mempunyai

strategi

pemasaran tersendiri yaitu jasa shopping. Jasa shopping ini adalah jasa konsumen

yang dipilih

atau

dibeli

oleh

masyarakat

sesudah

mengadakan perbandingan kualitas, harga dan reputasi. Strategi jasa shopping ini dilakukan dengan penjagaan mutu pelayanan dan usaha45

Wawancara dengan Kepala HRD Pahala Kencana Kudus Bapak Haryadi tanggal 27 November 2007.

usaha promosi. Adapun strategi pemasaran yang lebih mendasar adalah sebagai berikut:46 a. Memperbanyak armada b. Penambahan bus baru Alasan perusahaan melakukan penambahan bus baru adalah untuk mengkover adanya gejolak ekonomi yang akan terjadi. Di samping itu juga untuk memenuhi rute-rute baru. Oleh karena itu, perusahaan mempunyai strategi untuk investasi bus baru, sebab harga bus dari tahun ke tahun terus naik. a. Adanya kelas super eksekutif b. Adanya makan prasmanan. Sampai saat ini Kantor cabang Kudus menjalankan 13 unit armada setiap harinya. Di Kantor cabang Kudus ini hanya melayani transportasi Antar Kota Antar Propinsi. Sedangkan yang melayani transportasi antar Kota hanya dilayani di Jakarta. Rute yang dilayani adalah Kudus – Jakarta dan Kudus – Bogor dengan harga tiket yang bervariasi yaitu untuk rute Kudus – Jakarta dengan harga tiket Rp 120.000,00 ke tujuan Rawamangun dan Lebak Bulus. Sedangkan tiket dengan harga Rp 180.000,00 adalah tujuan ke Pulo Gadung dan Cikarang. Kemudian untuk Kudus – Bogor, tiketnya sebesar Rp 150.000,00.47

46

Dokumen perusahaan Pahala Kencana. Op Cit. hlm. 28. Wawncara dengan Kepala HRD Bapak Haryadi tanggal 27 November 2007 pukul 14.00-15.30 WIB di Kantor Pahala Kencana Kudus. 47

Jumlah kru bus yang dipekerjakan di kantor cabang Kudus ini adalah 115 awak bus dengan perincian, sopir bus sebanyak 74 orang dan kenek sebanyak 41 orang. Dalam kru bus AKAP ini hanya dikenal istilah sopir dan kenek serta sopir cadangan, tidak ada istilah kondektur karena hanya melayani transportasi pada malam hari. Armada yang ditawarkan kepada konsumen ada 3 (tiga) jenis kelas yaitu kelas regular dengan 36 kursi, kelas eksekutif dengan 32 kursi dan kelas super ekekutif dengan 19 kursi.48 B. Perjanjian Kerja Bersama 1. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana 2005–2007 Adanya perjanjian kerja dalam suatu perusahaan dibuat karena bertujuan untuk mengatur segala tata tertib dan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan itu sendiri. Demikian juga dengan perusahaan PT Pahala Kencana, perusahaan tersebut juga membuat surat perjanjian kerja yang telah disepakati oleh pengusaha dan serikat pekerja. Dalam hal ini surat perjanjian kerja tersebut dikenal dengan surat Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana 2005-2007. Dalam Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati antara pengusaha dengan serikat kerja Pahala Kencana, mempunyai tujuan utama yaitu agar terwujud suatu Hubungan Industrial yang harmonis, mantap dan bertanggung jawab antara pengusaha dan para pekerja yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945.

48

Ibid.

Di samping itu, perjanjian dalam suatu perusahaan dibuat adalah untuk memberi batasan ruang gerak bagi pengusaha agar tidak berlaku sewenang-wenang terhadap para pekerjanya. Oleh karena itu, isi dari Perjanjian Kerja Bersama ini, secara tegas menentukan syarat-syarat kerja, jaminan sosial, hak dan kewajiban pengusaha, serikat pekerja dan para pekerja. Hal tersebut selaras dengan misi pengusaha yaitu meningkatkan mutu hidup dan tingkat kehidupan pekerja, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggan dan para pemegang saham. Dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana ini, diyakini bahwa pengusaha bersama-sama dengan serikat pekerja beserta seluruh pekerja dari segala lapisan, akan berupaya dengan sungguhsungguh meningkatkan mutu pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila dalam lingkungan perusahaan dalam segala bentuknya agar tercapai peningkatan produktivitas dan efisiensi yang pada nantinya akan meningkatkan

kesejahteraan

pekerja.

Perjanjian

Kerja

Bersama

dirumuskan dengan berlandaskan sikap saling menghomati dan saling mempercayai satu sama lain yang merupakan satu-satunya pedoman yang dianut oleh seluruh pekerja agar terhindar dari kesalahpahaman dan tercapai misi bersama antara pekerja dan perusahaan. Adapun pihak-pihak yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana yang ditandatangani oleh masing-masing Dewan Pimpinan Wilayah di Jakarta pada tanggal 27-28 Juli 2005 adalah:49

49

Surat Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana. Hlm. 45

Pimpinan Perusahaan : Bambang T. Tedjokusumo Manajemen

: Mujianto Ika Kuswardhani Bambang Dwi Winanto

DPP-SPPK

: Budi Sumadiyo Rafi Simanjuntak Yohanes Mulyono M. Hartowo Sigit Haryono Sondang Sitompul Misran Efendi Bambang Suhandoyono Nanang Iskandar Eko Hery Kiswanto

DPW-SPPK Jakarta

: Samsul Arifin Didi Z.A. A. Efendi M. Rofiq Sukiswanto Johana Tri K. Gentur Busri Alimin

Heri Sarwono DPW-SPPK Kudus

: Haryadi Moh. Rondhi A.R. Darto Tukul M. Kabul

DPW-SPPK Malang

: Kanisius Nanggang Kasiyanto Miftahul Ansori Moh. Ansori Setiawan

Moderator

: Arief Army

2. Isi Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana Seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa Surat Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati antara pengusaha dengan serikat pekerja adalah memuat tentang tentang syaratsyarat kerja yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman oleh kedua belah pihak dalam pelaksanaan hubungan kerja dan sebagai rujukan pertama dalam hal terjadi perselisihan. Adapun isi Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana diantaranya sebagai berikut: a. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana Telah menjadi kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja bahwa Perjanjian Kerja Bersama ini terbatas ruang lingkupnya dan hanya berlaku terhadap hal-hal yang umum saja.

Mengenai adanya peraturan tambahan yang bersifat lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan isi dari Perjanjian Kerja Bersama, maka dapat diadakan antara Wakil Pengusaha dan Serikat Pekerja setempat. Perjanjian Kerja Bersama ini hanya berlaku untuk pekerja tetap dan kru bus. Selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini, Pengusaha, Serikat Pekerja beserta anggotanya secara sadar, beri’tikad baik dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Bersama ini. Selain itu Pengusaha dan Serikat Pekerja tidak

akan

mengajukan

perubahan

yang

menambah

ataupun

mengurangi isi Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati, kecuali Peraturan Pemerintah (PP) menentukan lain.50 b. Hubungan Serikat Pekerja dengan Pengusaha Hubungan yang terjalin antara pengusaha dengan serikat pekerja dalam perusahaan adalah sebagai berikut: 1) Dalam rangka mengembangkan fungsi pertemuan Bipartit sebagai suatu wadah kerja sama yang bersifat konsultatif dan komunikatif, maka pelaksanaanya diatur pada pertemuan Bipartit yang diselenggarakan antara wakil pengusaha dengan serikat pekerja. 2) Pertemuan Bipartit akan diadakan berdasarkan kebutuhan yang diminta oleh perusahaan maupun serikat pekerja. 3) Dalam hal perbedaan pendapat dan tidak dapat dipecahkan, maka masalah yang menjadi permasalahan itu dapat diteruskan kepada 50

Wawancara dengan Kepala HRD Pahala Kencana Kudus bapak Haryadi pada tanggal 27 November 2007 di Kantor Pahala Kencana Kudus.

instansi Pemerintah yang berwenang yaitu Dinas Tenaga Kerja setempat. 4) Masing-masing bertekad untuk menciptakan hubungan yang harmonis diantara pekerja dengan pengusaha. c. Jangka Waktu Berlakunya Perjanjian Kerja Bersama Adapun jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini adalah selama 2 (dua) tahun yaitu mulai 01 agustus 2005 sampai tanggal 31 Juli 2007 dan mengikat bagi kedua belah pihak. Selain itu Perjanjian Kerja Bersama ini dapat diperpanjang dengan waktu perpanjangan 1 (satu) tahun dan hanya dilakukan satu kali perpanjangan. d. Kesejahteraan Sosial Pekerja dan Keluarganya Kesejahteraan sosial merupakan salah satu hak dari pekerja yang harus diberikan oleh pengusaha. Kesejahteraan sosial ini tidak hanya berlaku pada tenaga kerja dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kesejahteraan sosial yang dimaksud dalam surat Perjanjian Kerja Bersama ini adalah sebagai berikut: 1) Jaminan Sosial Program jaminan sosial yang diberikan pengusaha kepada tenaga kerjanya adalah jaminan sosial yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan kesehatan yang diberikan kepada tenaga kerja dalam bentuk pengikutsertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) yang

didaftarkan oleh pengusaha kepada badan penyelenggara. Jaminan sosial yang diberikan pengusaha kepada tenaga kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan juga memberikan rasa kenyamanan dan keamanan dalam bekerja. Jaminan sosial tidak hanya diberikan kepada tenaga kerja melainkan juga keluarga tenaga kerja. 2) Bantuan Kelahiran Untuk bantuan kelahiran diberikan pengusaha bagi pekerja wanita dan istri dari tenaga kerja dengan ketentuan hanya terbatas sampai dengan anak ke-3 sesuai dengan kartu keluarga yang terdaftar di perusahaan. Bantuan kelahiran ini hanya diberikan bagi pekerja yang sudah melampaui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan kerja. Adapun besar bantuan tersebut adalah: a) Pekerja tetap

: Rp 350.000,00

b) Istri pekerja tetap

: Rp 300.000,00

c) Istri kru bus

: Rp 300.000,00.51

3) Bantuan Duka Cita Selain

bantuan

kelahiran,

pengusaha

juga

memberikan

kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya yaitu berupa bantuan duka cita. Akan tetapi bantuan duka cita ini lebih dikhususkan untuk diberikan kepada ahli waris dari tenaga kerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja maupun bukan

51

Surat Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana. Hlm. 34.

karena kecelakaan kerja yang besarnya telah ditentukan oleh perusahaan yaitu sebesar Rp 350.000,00. Yang dimaksud oleh perusahaan dengan keluarga pekerja disini adalah istri atau suami dan anak yang sah.52 4) Bantuan Suka Cita Sama dengan halnya dengan pemberian kesejahteraan sosial di atas, pengusaha juga memberikan bantuan suka cita kepada tenaga kerja yang sudah melampaui masa percobaan 3 (tiga) bulan kerja. Bantuan suka cita ini diberikan kepada tenaga kerja yang baru menikah dengan bantuan sebesar Rp 350.000,00. namun bila terjadi pernikahan antar sesame pekerja di perusahaan PT Pahala Kencana berikut cabang-cabangnya, maka bantuan suka cita ini hanya diberikan kepada salah satu pekerja saja. C. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana 2005-2007 Adapun pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana di lingkungan perusahaan itu sendiri penulis bahas dari waktu kerja, sistem pengupahan yang dijalankan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan pelaksanaan program jamsostek di lingkungan perusahaan, sebagai berikut: 1. Waktu Kerja a. Waktu Kerja Pekerja Tetap Adapun waktu kerja bagi pekerja tetap adalah 8 (delapan) jam sehari sudah termasuk jam istirahat. Hari istirahat mingguan diatur oleh Kepala Bagian masing-masing. Dengan demikian hari istirahat 52

Ibid.

mingguan tidak harus jatuh pada hari minggu. Apabila ada kelebihan waktu kerja yang dibutuhkan, maka akan diberikan kompensasi dan diatur secara sendiri oleh perusahaan. b. Waktu Kerja Kru Bus AKAP Waktu kerja kru bus AKAP adalah tidak teratur. Akan tetapi setiap pekerja harus memberitahukan atasan dan mengisi formulir Hari Kerja sewaktu tiba atau hari kedatangan dari perjalanan setiap Pulang Pergi. Seperti pada pekerja tetap, apabila waktu kerja kru bus di luar kewajaran karena macet atau apapun, maka kru bus akan mendapat kompensasi yang diatur tersendiri oleh perusahaan. 2. Sistem Pengupahan Sistem pengupahan atau penggajian dalam perusahaan ini adalah diberikan kepada pekerja tetap, pekerja harian dan kru bus AKAP karena cabang Kudus ini hanya melayani transportasi Antar Kota Antar Propinsi: a. Pekerja Tetap Sistem pengupahan atau penggajian pekerja dilakukan dengan mempertimbangkan: 1) Jenis pekerjaan. 2) Tanggung jawab pekerjaan. 3) Keahlian yang dimiliki. 4) Pengalaman kerja.53

53

Surat Perjanjian Kerja Bersama. Hlm. 28.

Dalam menentukan upah pekerja tetap, perusahaan minimal berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang Upah Minimum Propinsi yang berlaku dan komponen upah masingmasing pekerja tetap yang dituangkan dalam perjanjian kerja. Upah atau gaji pekerja tetap akan diberikan apabila pekerja tersebut telah melakukan pekerjaannya dan dibayarkan pada setiap akhir bulan minimal dengan standar UMK yaitu sebesar Rp 650.000,00. b. Kru bus AKAP Adapun sistem pengupahan yang diterapkan di Kantor cabang Kudus ini bagi kru bus AKAP adalah:54 1) Bagi Sopir tujuan Kudus – Jakarta a)

Untuk masa 0 – 3 bulan, uang PP adalah Rp 60.000,00.

b) Untuk masa 3 bulan – 3 tahun, uang PP adalah Rp 65.000,00. c)

Untuk masa 3 tahun lebih, uang PP adalah Rp 70.000,00.

d) Bagi Sopir tujuan Kudus – Bogor (1) Untuk masa 0 – 3 bulan, uang PP adalah Rp 65.000,00. (2) Untuk masa 3 bulan – 3 tahun, uang PP adalah Rp 70.000,00. (3) Untuk masa 3 tahun lebih, uang PP adalah Rp 75.000,00. e)

54

Bagi Kenek

Wawancara dengan Kepala HRD Bapak Haryadi tanggal 27 November 2007 pukul 14.00-15.30 WIB di kantor cabang Pahala Kencana Kudus.

Uang PP yang diberikan bagi kenek adalah sebesar 50% dari uang PP sopir. Adapun pengupahan bagi pekerja harian akan ditentukan sendiri oleh perusahaan. Dalam hal wajihb setor, pengemudi tidaka ada kewajiban wajib setor, karena kewajiban hanya dibebankan kepada tiap-tiap agen.55 c. Hak dan Kewajiban Bagi Pengusaha dan Serikat Pekerja Dengan memperhatikan hal-hal yang secara jelas diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama beserta Peraturan Pemerintah yang berlaku, maka telah disepakati hak dan Kewajiban Pengusaha dan Serikat Pekerja. d. Hak Pengusaha 1) Pengawasan terhadap operasional perusahaan. 2) Pengelolaan perusahaan. 3) Penanganan jalannya operasional perusahaan dan para pekerja. 4) Memberi perintah. 5) Menerima hasil pekerjaan. e. Kewajiban Pengusaha 1) Membayar upah. 2) Mengikutsertakan pekerja dalam program jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja). 3) Memberi pekerjaan.

55

Ibid.

4) Bertindak sebagai pengusah yang baik. 5) Memberi waktu istirahat dan hari libur resmi. f. Hak Serikat Pekerja 1) Menyalurkan perlindungan

aspirasi dan

kolektif

anggotanya

keselamatan

kerja

serta

dalam

upaya

peningkatan

kesejahteraan pekerja. 2) Sebagai penasihat bagi anggotanya yang memerlukan di bidang ketenagakerjaan. 3) Sebagai motivator dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja dan partisipasi pekerja. 4) Sebagai unsur pemantap ketenangan usaha dan ketenangan bekerja di perusahaan. 5) Berhak memperoleh upah yang layak. 6) Berhak memperoleh fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. 7) Berhak memperoleh tunjangan-tunjangan. g. Kewajiban Serikat Pekerja 1) Melindungi dan membela hak-hak anggotanya dari pelanggaranpelanggaran hak serta memperjuangkan kepentingan anggotaanggotanya. 2) Memperjuangkan keluarganya.

peningkatan

kesejahteraan

anggota

dan

3) Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). 3. Hak Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Serikat Pekerja Resiko56 merupakan salah satu kata yang tidak dikehendaki oleh setiap orang. Secara sadar atau tidak, dalam kehidupan manusia pasti akan menghadapi resiko. Akan tetapi seberapa besar resiko yang akan dihadapi oleh orang yang bersangkutan tergantung dari aktivitas yang dilakukan. Demikian juga dalam bidang usaha, hampir semua dapat dipastikan tidak ada usaha yang bebas dari resiko, misalnya saja terjadi kebakaran pada tempat usaha, pengelola usaha atau karyawan mendapatkan kecelakaan atau meninggal dunia, dan lain-lain. Apabila hal ini terjadi, maka akan membawa dampak yang cukup besar apalagi yang terkena musibah tersebut adalah sebagai tulang punggung keluarga. Dengan mencermati resiko yang dapat datang setiap saat, maka perlu adanya pengelolaan yang baik. Dalam hubungan kerja, apabila resiko tersebut muncul tidaklah perlu khawatir, sebab segala kerugian dapat ditanggung oleh pihak pengelola resiko yang pada umumnya berbentuk badan usaha. Resiko erat kaitannya dengan ketidakpastian. Ketidakpastian ini menyiratkan arti dari istilah jaminan di samping mempunyai arti

56

Resiko adalah kondisi dimana ada kemungkinan arus deviasi dari hasil yang diinginkan, diharapkan atau yang dinantikan. Dalam kaitannya dengan suatu bisnis, resiko dapat didefinisikan sebagai kemnungkinan kerugian yang berhubungan dengan aset-aset dan potensial pendapatan dari perusahaan. Aset disini berarti tidak hanya inventaris dan perlengkapan, tapi juga faktor-faktor lain seperti para pegawai atau tenaga kerja dan reputasinya. Baca Justin G. longenecker. Kewirausahaan manajemen Usaha Kecil. Jakarta: Salemba Empat. 2001. hlm. 675.

ketidakterjaminan ketidakpastian

dan

tersebut

ancaman.57

Adanya

diberikan

suatu

ketidakterjaminan bentuk

dan

perlindungan,

pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan yang diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian istilah Jaminan Sosial Tenaga Kerja sendiri adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.58 Sebagai program publik, JAMSOSTEK memberkan hak dan memberikan kewajiban secara pasti (compulsory) bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1992, berupa santunan tunai dan pelayanan medis, sedangkan kewajiban peserta adalah tertib administrasi dan membayar iuran.59 Pada dasarnya jaminan sosial tenaga kerja merupakan salah satu hak bagi tenaga kerja sebagai imbalan dari sebagian atau seluruh penghasilan yang telah hilang. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan yang bersifat sosial. Sehingga pada dasarnya, jaminan sosial

57

Anne Friday Safaria, Dadi Suhanda, dkk. Hubungan Perburuhan di Sektor Informal Permasalahan dan Prospek. Bandung: Yayasan AKATIGA. 2003. hlm. 17. 58 Sentosa Sembiring. Himpunan Undang-Undang Lengkap tentang Asuransi Jaminan Sosial disertai Peraturan Per-Undang-Undangan yang terkait. Bandung: Nuansa Aulia. 2006. hlm. 62. 59 Brosur PT JAMSOSTEK

sebagai aktualisasi bentuk perlindungan tenaga kerja di mana perlindungan adalah salah satu hak asasi setiap manusia yang bekerja. Hak asasi tersebut dapat diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok yang meliputi hak hidup dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Dalam hal ini badan penyelanggara yang dipercayakan PT Pahala Kencana Kudus untuk program Jamsostek bagi tenaga kerjanya adalah PT Jamsostek yang beralamatkan di Jl. Pramuka No. 368 Kudus. Program Jamsostek yang dijalankan meliputi: a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Sudah menjadi ketetapan PT Pahala Kencana, bahwa setiap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada saat bekerja, maka tenaga kerja tersebut akan mendapat ganti kerugian sebagai berikut:60 1) Biaya Transportasi (maksimum) adalah Rp 150.000,00. 2) Untuk Biaya Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) adalah a)

4 (empat) bulan I (pertama)

100% * upah sebulan

b) 4 (empat) bulan II (kedua)

75% * upah sebulan

c)

50% * upah sebulan

Selanjutnya

3) Untuk biaya pengobatan dan perawatan maksimum, tenaga kerja akan mendapat ganti Rp 8.000.000,00.61 4) Untuk santunan cacat a) Sebagian-Tetap

60

%tabel62 * 70 bulan upah

www.jamsostek.go.id. Wawncara dengan Kepala HRD Bapak Haryadi tanggal 27 November 2007 di Kantor Pahala Kencana Kudus. 62 Tabel dapat dilihat pada halaman lampiran 61

b) Total-Tetap (1) Sekaligus

70% * 70 bulan upah

(2) Santunan Berkala (2 tahun) Rp 200.000,00/bulan (3) Kurang fungsi %kurang fungsi

* %tabel * 70 bulan

upah 5) Santunan Kematian a) Sekaligus

60% * 70 bulan upah

b) Berkala (2tahun)

Rp 200.000,00/bulan

c) Biaya Pemakaman

Rp 1.500.000,00.

Untuk memperoleh santunan jaminan kecelakaan kerja tersebut terlebih dahulu pengusaha dalam hal ini adalah wakil dari perusahaan yaitu

Kepala

HRD

(bapak

Hariyadi)

wajib

mengisi

form

JAMSOSTEK 3 (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada Depnakertrans atau Disnakertrans dan PT Jamsostek tidak lebih dari 2 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan disertai dengan foto kopi kartu peserta dan surat keterangan dokter. Kemudian setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh atau meninggal dunia oleh dokter yang merawat, perusahaan yang diwakili oleh Kepala HRD wajib pula mengisi form 3a (laporan kecelakaan tahap II) dan dikirim ke Depnakertrans/Disnakertrans serta PT Jamsostek tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakn sembuh / meninggal dunia. Selanjutnya PT Jamsostek akan menghitung dan membayar santunan dang anti rugi kecelakaan kerja yang menjadi tenaga kerja atau ahli

waris.63 Adapun mengenai kecelakaan kerja yang ditimpa oleh penumpang ketika terjadi kecelakaan adalah ditanggung oleh Jasa Raharja dan bukan menjadi kewajiban dari Jamsostek.64 b. Jaminan Hari Tua (JHT) Program

Jaminan

Hari

Tua

diselenggarakan

dengan

sistemTabungan Hari Tua yang iurannya ditanggung pengusaha dan tenaga kerja. Kemanfaatan Jaminan Hari Tua sebagai iuran yang terkumpul ditambah hasil pengembangan. Jaminan Hari Tua akan dikembalikan atau dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja: 1) Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia atau cacat total tetap. 2) Mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dengan masa tunggu 6 bulan. 3) Pergi ke luar negeri tidak kembali lagi atau menjadi PNS atau TNI atau POLRI. Untuk memperoleh Jaminan Hari Tua ini, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan form Jamsostek 5 kepada Kantor Jamsostek disertai kartu peserta Jamsostek asli dan kartu identitas diri. Sedangkan untuk tenaga kerja yang mengalami cacat total dilampiri dengan Surat Keterangan Dokter. Untuk tenaga kerja yang 63

Ibid. Wawancara dengan Kepala HRD Pahala Kencana Kudus Bapak Haryadi pada tanggal 27 November 2007 di kantor. 64

meninggalkan wilayah RI dilampiri dengan surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia disertai foto kopi paspor dan visa. Sedangkan untuk tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum usia 55 tahun dilampiri dengan surat keterangan kematian dan foto kopi kartu keluarga. Kemudian bagi tenaga kerja yang berhenti bekerja sebelum usia 55 tahun dan telah memenuhi masa kepesertaan minimal 5 dengan masa tunggu 6 bulan dilampiri dengan surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan dan surat pernyataan belum bekerja lagi. c. Jaminan Kematian (JK) Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahli waris tenaga kerja dari peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja sebagai tambahan bagi Jaminna Hari Tua yang jumlahnya yang jumlahnya belum optimal. Perusahaan PT Pahala Kencana Kudus memberikan santunan kematian kepada ahli waris tenaga kerja yaitu sebesar Rp 350.000,00.65 d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diberikan kepada tenaga kerja dan keluarga maksimum dengan 3 (tiga) orang anak. PT Pahala Kencana

dalam

memberikan

program

Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan ini yaitu berupa pelayanan medis yang terdiri dari rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan persalinan dengan biaya persalinan

65

Surat Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana. hlm. 34.

sebesar Rp 400.000,00 per anak, penunjang diagnostic, pelayanan khusus, dan gawat darurat. Pelayanan khusus untuk penggantian biaya: Kacamata Rp 150.000,00 prothese atau alat Bantu dengar Rp 300.000,00. Prothese gigi Rp 250.000,00, prothese tangan Rp 350.000,00 dan prothese kaki Rp 500.000,00. Cara perolehan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah untuk rawat jalan tingkat pertama berupa pemeriksaan dan berobat jalan pada balai pengobatan umum atau gigi yang dipilih dengan menunjukkan Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) yang masih berlaku dan perusahaan masih membayar iurannya. Kemudian untuk rawat jalan tingkat lanjutan adalah diperoleh setelah ada rujukan dari perawatan tingkat pertama. Pelayanan tingkat lanjutan ini berupa rawat inap dan tindakan medis yang diperlukan. Untuk pengambilan obat atau kacamata dapat dilakukan pada apotek atau optic yang ditunjuk oleh PT Jamsostek berdasarkan rujukan resep dokter spesialis yang ditunjuk.

Tabel : 2 Prosentase Iuran Program Jamsostek Iuran Program JAMSOSTEK (% Upah Bulanan) IURAN PROGRAM JAMSOSTEK Tanggungan Tanggungan Pengusaha Tenaga Kerja 0,24 – 1,74 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (5 tarif) Jaminan Kematian (JK)

0,30

-

Jaminan Hari Tua (JHT)

3,70

2,00

3,00 (Lajang) 6,00 (Keluarga)

-

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Sumber data diperoleh dari: brosur PT Jamsostek

Tabel : 3 Perhitungan Iuran Program Jamsostek Upah (000)

Dasar Upah (000)

JKK

JPK (lajang) 3% 18.000

Besarnya Iuran JPK JHT (kel) 6% 3,7% 2% 36.000 22.200 12.000

Jumlah Lajang

Kel.

59.820

77.820

500-699

600

1,27% 7.620

700-899

800

10.160

24.000

48.000

29.600

16.000

79.760

103.760

900-1.199

1.050

13.335

30.000

60.000

38.850

21.000

103.185

133.185

1.2001.350 17.145 40.500 81.000 49.950 27.000 134.595 175.095 1.499 1.5001.700 21.590 51.000 102.000 62.900 34.000 169.490 220.490 1.899 1.9002.200 27.490 66.000 132.000 81.400 44.000 218.890 284.890 2.499 Sumber: hasil wawancara dengan kepala HRD Pahala Kencana, Bapak Haryadi di kantor Pahala Kencana Kudus.

Perhitungan iuran jamsostek menggunakan pada upah dasar dari tenaga kerja sesuai dengan jabatannya karena bentuk ganti rugi yang diberikan adalah berupa santunan yang wujudnya berupa uang. Apabila pekerja dengan dasar upah Rp 600.000,00 maka untuk setiap

program jamsostek, pengusah mengeluarkan prosentase yang berbedabeda dari setiap program jamsostek. Seperti yang terlihat pada tabel di atas, maka untuk program JKK, pengusaha mengeluarkan Rp 7.620,00 untuk setiap pekerja per bulannya. Begitu pun dengan programprogram lainnya sesuai dengan peraturan yang diberlakukan. Seperti contoh, untuk perhitungan upah tenaga kerja yang distandarkan UMK yaitu Rp 650.000,00 per bulannya, maka pengusaha akan mengeluarkan iuran JKK sebesar Rp 8.255,00, iuran JHT sebesar Rp 37.050,00, dan iuran JPK (lajang) adalah Rp 19.500,00 serta iuran JPK (kel) adalah Rp 39.000,00 per pekerja per bulannya. Jadi pengusaha mengeluarkan uang iuran jamsostek setiap bulannya untuk seorang pekerja yang masih lajang adalah Rp 64.805,00. Sedangkan untuk pekerja yang sudah berkeluarga adalah Rp 84.305,00. Sedangkan untuk jumlah santunan yang akan diterima oleh pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada saat bekerja,66 seperti pada Peraturan Pemerintah yang berlaku yaitu PP No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek, maka contoh perolehan santunan yang akan diterima oleh pekerja sebagai ganti rugi atas kecelakaan kerja yang menimpa saat bekerja yang distandarkan pada UMK adalah:

66

Wawancara dengan Bapak Haryadi tanggal 27 November 2007 jam 14.00-15.30 WIB di Kantor Pahala Kencana cabang Kudus.

Contoh perhitungan santunan JKK yang meninggal dan diberikan sekaligus kepada tenaga kerja sebagai berikut: =

60% * 70 (Rp 650.000,00)

=

60 % * Rp 45.500.000,00

=

Rp 27.300.000,00.

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARAPENGUSAHA BUS DENGAN SERIKAT PEKERJA DI PT PAHALA KENCANA KUDUS

A. Analisis Terhadap Perjanjian Kerja Bersama Antara Pengusaha Bus Dengan Serikat Pekerja PT Pahala Kencana Kudus Sebelum penulis menganalisis lebih jauh mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama di PT Pahala Kencana Kudus, ada baiknya kita lihat kembali duduk permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu mengenai bagaimana perjanjian kerja ini dibuat, apa isi perjanjian kerja ini dan bagaimana pelaksanaan dari perjanjian kerja bersama ini. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa perjanjian kerja bersama telah diatur dalam Bab XI bagian ketiga Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja bersama dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini telah mencabut berlakunya UU No. 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan. Ketentuan perjanjian kerja bersama lebih sesuai dengan keadaaan sekarang karena sudah mengatur lebih dari 1 (satu) serikat pekerja pada 1 (satu) perusahaan, sedangkan perjanjian perburuhan belum mengatur lebih dari 1 (satu) serikat pekerja pada 1 (satu) perusahaan.67

67

F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 68.

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 21 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 1 ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: KEP-48/MEN/IV/2004, Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instasi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.68 Dalam hal ini Serikat Pekerja Pahala Kencana telah tercatat secara resmi pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur dengan No. 226/SPPK/BW/II/2001. Sedangkan dalam Pasal 1601 n ayat 2 Burgelijk Wetboek (BW) disebutkan bahwa yang dinamakan Persetujuan Perburuhan Kolektif adalah suatu peraturan yang dibuat oleh seorang majikan atau lebih maupun suatu perkumpulan majikan atau lebih yang berbentuk badan hukum disatu pihak dan suatu perkumpulan buruh atau lebih yang berbentuk badan hukum tentang syarat-syarat pekerjaan yang harus diindahkan sewaktu membuat persetujuan perburuhan. Dengan adanya UU No. 21 tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan, maka Pasal 1601 n ayat 2 KUH Perdata (BW) dianggap tidak berlaku lagi. Kemudian pada tahun 1985 Perjanjian Perburuhan diubah namanya menjadi Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), namun isinya sama dengan UU No. 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan. Dan dengan adanya UU No. 13

68

Ibid, hlm. 72.

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka UU No. 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan tidak berlaku lagi. Adapun dasar hukum dari pembuatan perjanjian kerja bersama ini mengacu pada:69 1. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: KEP48/MEN/IV/2004 tanggal 8 April 2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. 3. Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Jadi dalam pembuatan perjanjian kerja bersama di pihak pekerja atau buruh selalu ada kolektivitas. Maksud semula mengadakan perjanjian kerja bersama secara kolektivitras adalah untuk mempengaruhi syarat-syarat kerja dengan alat serikat pekerja atau buruh. Dengan demikian, adanya perjanjian kerja bersama berkaitan dengan pergerakan serikat pekerja. Sedangkan jika dipandang dari sudut hokum Islam, kesepakatan perjanjian kerja bersama didasarkan pada rasa saling rela diantara para pihak yang bersepakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

‫ ﻋﻦ ﺗﺮاض ﻣﻨﻜﻢ )اﻟﻨﺴﺎء‬... “Artinya: ...dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS An-Nisa : 29)

69

Ibid, hlm. 71.

Di dalam perjanjian kerja, pekerja berada di pihak yang lemah, sedangkan pengusaha memiliki wewenang untuk memerintah. Akibatnya, seluruh kegiatan yang berada di lingkungan perusahaan, pengusahalah yang menentukan. Oleh Karena itu, dengan adanya Perjanjian Kerja BERSAMA yang merupakan kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerja dalam hal pekerja ingin merubah atau memperbaiki nasibnya ke tingkat hidup yang lebih baik, harus disalurkan melalui serikat pekerja. Dalam pembuatan perjanjian kerja bersama ini harus memuat:70 1. Nama, tempat kedudukan, serta alamat serikat pekerja. 2. Nama, tempat kedudukan serta alamat pengusaha. 3. Nomor dan tanggal pencatatan serikat pekerja pada intansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota. 4. Hak dan kewajiban pengusaha. 5. Hak dan kewajiban serikat pekerja. 6. Jangka waktu dan tanggal berlaku perjanjian kerja bersama. 7. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. Dalam Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana yang dapat dilihat dalam halaman lampiran, telah disebutkan mengenai identitas dari serikat pekerja, identitas dari pengusaha, jangka waktu berlakunya perjanjian kerja bersama dan tanda tangan para pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama. Akan tetapi dalam hal hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak disebutkan secara jelas. Dalam Perjanjian Kerja Bersama Pahala 70 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP-48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Pasal 21.

Kencana, hanya disebutkan mengenai hak dari serikat pekerja saja. Tidak disebutkan mengenai kewajiban dari serikat pekerja serta hak dan kewajiban pengusaha.

Kemudian

mengenai

pihak-pihak

yang

menandatangani

perjanjian kerja bersama di PT Pahala Kencana adalah antara pengusaha dengan Serikat Pekerja Pahala Kencana yang telah tercatat secara resmi pada Dinas Tenaga Kerja yang ditunjuk. Dan mengenai tempat pembuatan Perjanjian Kerja Bersama adalah di Kantor PT Pahala Kencana yang beralamatkan di Kompl. Gading Bukit Indah Blok C No.1 Jl. Bukit Gading Raya Kelapa Gading Permai Jakarta Utara. Dengan demikian, pembuatan perjanjian kerja bersama yang dilakukan oleh PT Pahala Kencana sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. B.

Analisis Terhadap Isi Perjanjian Kerja Bersama PT Pahala Kencana Pada Bab 3 (tiga) sebelumnya, telah disebutkan bahwa isi dari perjanjian kerja bersama meliputi ruang lingkup perjanjian kerja bersama, hubungan serikat pekerja dengan pengusaha PT Pahala Kencana, jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Bersama dan kesejahteraan sosial bagi pekerja dan keluarganya. Dalam Undang-Undang tidak disebutkan secara rinci mengenai bagaimana bentuk dan isi dari perjanjian kerja bersama. Akan tetapi Undang-Undang menyebutkan bahwa isi perjanjian kerja bersama adalah ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan isi perjanjian kerja bersama tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana kesepakatan pembuatannya

adalah berdasar i’tikad yang baik untuk mencapai kesepakatan. Maksud dari tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang disini adalah bahwa perjanjian kerja bersama yang dibuat kualitas dan kuantitas dari isi perjanjian kerja tersebut tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan. Adapun mengenai jangka waktu berlakunya perjanjian kerja bersama di PT Pahala Kencana ini adalah selama 2 (dua) tahun yaitu mulai tanggal 01 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 31 Juli 2007 dan sampai sekarang masih diberlakukan perjanjian kerja bersama ini dalam perusahaan dengan perpanjangan satu kali selama 1 (satu) tahun ke depan. Dan selama kurun waktu tersebut, di PT Pahala Kencana tidak terdapat perubahan-perubahan mengenai isi dari perjanjian kerja bersama tersebut. Berhubungan dengan hal ini, Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana yang disepakati telah sesuai dengan Pasal 123 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian dalam hal kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja dalam hubungan kerja atau di luar hubungan kerja wajib diberikan dan diperhatikan oleh pengusaha dalam rangka memberikan perlindungan dan memberikan rasa aman serta kenyamanan bekerja bagi tenaga kerja. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas kerja bagi tenaga kerja. Namun perlu juga diperhatikan oleh pengusaha bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya berlaku bagi tenaga kerja saja, melainkan berlaku juga bgi keluarga tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, yang harus tetap terpelihara termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian

atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko-resiko sosial seperti kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia dan hari tua. Sistem kesejahteraan yang telah diberlakukan oleh pengusaha PT Pahala Kencana meliputi jaminan sosial, bantuan kelahiran, bantuan suka cita dan bantuan duka cita. Jaminan sosial yang diberikan pengusaha kepada tenaga kerja adalah dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Dalam Pasal 99 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Dalam hal ini PT Pahala Kencana telah memberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pengusaha memberikan kesejahteraan tidak hanya bagi tenaga kerja saja, melainkan juga kepada kelurga dari tenaga kerja. Dan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan ini, pengusaha telah bekerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang telah ditunjuk yaitu PT Jamsostek. Jika dilihat dalam hukum Islam, kesejahteraan yang diberikan oleh pengusaha kepada tenaga kerja adalah salah satu bentuk kewaspadaan terhadap segala resiko yang mungkin dapat menimpa tenaga kerja setiap saat. Dalam hal ini ada sebuah hadits yang terkait, yaitu hadits tentang menghindari resiko

‫ﷲ‬ ُ ‫ﺻﻠﱠﻰ ا‬ َ ‫ﷲ‬ ِ ‫لا‬ ُ ‫ﺳ ْﻮ‬ ُ ‫ل َر‬ َ ‫ ﻗَﺎ‬:‫ل‬ َ ‫ﻋ ْﻨ ُﻪ ﻗَﺎ‬ َ ‫ﷲ‬ ُ ‫ﻲا‬ َ‫ﺿ‬ ِ ‫ﻚ َر‬ ٍ ‫ﻦ ﻣَﺎِﻟ‬ ِ ‫ﺲ ْﺑ‬ ٍ ‫ﻦ َا َﻧ‬ ْ‫ﻋ‬ َ ‫ﻞ‬ ُ ‫ﻋ ِﻘُﻠﻬَﺎ َا ْو َﺗ َﻮ ﱠآ‬ ْ ‫ َا‬: ‫ل‬ َ ‫ﻞ ؟ ﻗَﺎ‬ ُ ‫ﻋ ِﻘُﻠﻬَﺎ َا ْو َا َﺗ َﻮ ﱠآ‬ ْ ‫ﺳَﱠﻠ َﻢ َا‬ َ ‫ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو‬ َ (‫)رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي‬

"Artinya : Dari Anas bin Malik r.a., bertanya seseorang kepada Rasulullah tentang (untanya) : Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertaawakal pada Allah? " Bersabda Rasulullah : pertama ikatlah itu, kemudian bertawakallah pada Allah" (HR Turmudzi)71

Hadits riwayat turmudzi di atas, merupakan salah satu tuntunan Rasulullah agar selalu bersiakp waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalanya atau tawakal kepada Allah SWT. Hadits di atas secara implisit mengandung nilai agar kita selalu menghindar dari resiko yang membawa kerugian bagi diri kita, baik berbentuk kerugian materi atau kerugian yang berkaitan langsung dengan diri manusia atau jiwa. Pada dasarnya program jaminan sosial adalah memberikan

perlindungan

kepada

masyarakat

yang

bersangkutan.

Perlindunag disini dimaksud dalam rangka menghindari resiko yang mungkin akan terjadi sehingga dapat diminimalisasi serendah mungkin. Resiko tersebut akan terasa ringan jika antara pengusaha dengan tenaga kerja mengadakan kesepakatan untuk mengikutsertakan diri dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Dengan demikian, sekali lagi mengenai pembuatan dan isi dari perjanjian kerja bersama tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu yang mengacu pada UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: KEP48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan dan 71

Sunan at-Turmudzi, Kitab Al Sifat Al Qiyanah Wa Ar Rakaik Al Wara, Bab 60 No. 2517, hlm. 668.

Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. C. ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DI PT PAHALA KENCANA KUDUS Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar bertindak sebaik mungkin dalam setiap amal perbuatan dan hendaknya kita menjadi manusia yang dapat berguna bagi orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Agama Islam mengatur sedemikian rupa terhadap tatanan hidup pemeluknya, bahkan tidak hanya itu, Islam adalah sebagai agama yang rahmatal lil ‘alamin. Islam memberi penerangan kepada sesama manusia tanpa pandang bulu, apakah ia tua atau muda, dari penjuru dunia manapun, bahkan ia dilahirkan dalam komunitas yang menolak Islam sekalipun, Islam tetap sebagai agama yang memberi rahmat kepada sekalian alam. Namun hanya orang yang mau beriman dan berserah diri kepada-Nyalah uang akan selamat kelak dihari kiamat. Di dunia ini Islam memberikan ruang gerak yang sama dalam hal bermu’malah dan tidak memaksakan kepada siapapun untuk mengadopsi hukum Islam, artinya dalam bermu’malah orang bebas memilih cara apa saja asal tidak melanggar hak orang lain, akan tetapi umat Islam harus bisa mengadopsi dan membedakan tatanan hukum yang bersumber dari AlQur’an dan Hadits karena pada hakikatnya, hanya orang yang bersih hatinya

dan mau merefleksi diri (muhasabah) bisa menerima Islam dengan utuh meski ia tidak mau masuk Islam. Dalam hal mu’malah Islam memeberikan anjuran bahkan perintah untuk berbuat adil dan memnuhi janji (aqad) kepada siapapun termasuk kepada non muslim sepanjang janji tersebut tidak melanggar ketentuan agama. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu... (QS Al-Maidah: 1).72 Ayat tersebut di atas menyiratkan kepada kita untuk memnuhi akad dalam arti perjanjian yang mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya, bukan saja orang yang seiman saja, akan tetapi kepada siapa saja yang kita pernah melakukan akad kepadanya termasuk janji kepada non muslim, selama janji itu tidak melanggar ketentuan agama. Adanya perjanjian kerja yang dibuat oleh perusahaan adalah untuk menciptakan suasana keadilan. Tujuan dari perintah berbuat adil adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis, saling memberikan manfaat, mengambil manfaat dan menguatkan tali silaturrahim diantara manusia. Perjanjian Kerja Bersama yang diselenggarakan oleh PT Pahala Kencana Kudus membuat status hukum hubungan kerja yang tercipta dan status hukum dari perjanjian tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara 72

156.

Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1997, hlm.

hukum. Artinya apabila dikemudian hari terjadi peristiwa-peristiwa yang menyimpang dari perjanjian kerja bersama itu, maka akan ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesejahteraan sosial bagi pekerja merupakan salah satu hak yang haru diberikan oleh pengusaha atau majikan. Kesejahteraan pekerja sesuai dengan Pasal 1 angka 31 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmani atau rohani, baik di dalam atau di luar hubungan kerja yang aman dan sehat yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas di lingkungan kerja. Kesejahteraan sosial bagi pekerja ini berupa jaminan sosial tenaga kerja. Sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, bahwa jaminan sosial tenaga kerja di PT Pahala Kencana Kudus yang diselenggarakan oleh pengusaha PT Pahala Kencana adalah meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Untuk jaminan kematian, PT Pahala Kencana telah sepakat mengadakan sendiri jaminan kematian yang tertuang dalam perjanjian kerja bersama dan telah menentukan besar santunan kematian atau duka cita sebesar Rp 350.000,00.73 Jaminan sosial tenaga kerja telah diatur dalam UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Soaial Tenaga Kerja dan Peraturan-Peraturan Pemerintah yang terkait. Sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 UU No. 3 tahun 1992 tentang

73

Surat Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana, hlm. 34.

Jamsostek dan Pasal 2 ayat 3 PP No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, PT Pahla Kencana telah menyerahkan pengelolaannya kepada PT Jamsostek. Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana hal tersebut merupakan salah satu kewajiban bagi pengusaha dalam rangka meningkatkan taraf hiup tenaga kerja dan keluarganya, walaupun penyelenggaraan program jamsostek tidak sepenuhnya diikutkan oleh pengusaha sesuai dengan PP yang berlaku. Ini dilakukan oleh pengusaha berdasarkan kemampuan dari pengembangan perusahaan mengingat perusahaan ini adalah perusahaan yang tidak bergerak dalam bidang produksi.74 Dalam Pasal 1 ayat 4 PP No. 14 tahun 1993 disebutkan bahwa dalam hal perusahaan telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dari paket jaminan kesehatan dasar menurut PP ini, tidak ada kewajiban bagi pengusaha mengikuti

paket

program

jaminan

pemeliharaan

kesehatan

yang

diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara. Hal ini dapat penulis analogikan bahwa apabila suatu perusahaan mengikuti program jamsostek yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara yang ditunjuk, dan perusahaan tersebut telah meneyelenggarakan sendiri salah satu dari program jamsostek, maka perusahaan tersebut dapat mengikuti program jamsostek lain yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara. Hal inilah yang dilakukan oleh

74

Wawancara dengan kepala HRD Pahala Kencana Kudus, Bapak Haryadi pada tanggal 27 Nopember 2007 di kantor Pahala Kencana Kudus.

perusahaan dengan tidak mengikuti salah satu dari program jamsostek yaitu tidak mengikuti program Jaminan Kematian. Jadi jelaslah disini bahwa Perjanjian Kerja Bersama yang disepakati antara pengusaha dengan serikat pekerja PT Pahala Kencana Kudus adalah sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif yang mengaturnya yaitu yang bersandar pada firman Allah surat Al-Maidah ayat 1, walaupun secara spesifik belum diatur dan bersumber pada hukum positif Indonesia yaitu UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: KEP-48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dan UU No. 21 tahun 2000 tentang Seriakat Pekerja atau Serikat Buruh.75

75

F. X. Djumialdji, Op.Cit., hlm. 71.

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan

pembahasan

pada

bab-bab

sebelumnya,

setelah

menagadakan penelitian dan penelaahan secara seksama tentang “Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama antara Pengusaha Bus dengan Serikat Pekerja (Studi Kasus Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT Pahala Kencana Kudus)”, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 1. Perjanjian Kerja Bersama di PT Pahala Kencana Kudus adalah perjanjian yang disepakati antara pengusaha dengan serikat pekerja Pahala Kencana dimana pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama tersebut adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengacu pada UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga mengacu pada peraturan pemerintah yang lainnya dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: KEP/MEN/IV/ 2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. 2. Hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak serta syarat-syarat kerja yang mencakup dalam hubungan kerja. 3. Adapun pelaksanaan program Jamsostek sepenuhnya diserahkan kepada Badan Penyelenggara yang ditunjuk yaitu PT Jamsostek setempat. Dalam perspektif

hukum

positif

di

Indonesia,

pengusaha

diwajibkan

mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja dimana pengusaha tersebut telah memenuhi persyaratan dalam mengikuti program jamsostek yang bersandar pada UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek dan Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku. B. Saran-Saran 1. Dalam Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana 2005-2007 ini agar lebih dijelasakan secara rinci mengenai hak dan kewajiban masingmasing pihak agar dapat lebih jelas dilaksanakan oleh masing-masing pihak. 2. Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana ini agar segera dilakukan perevisian lagi terhadap isi dari perjanjian kerja tersebut mengingat jangka waktu yang akan segera berakhir. 3. PT Pahala Kencana cabang Kudus agar terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada dengan adanya kepatuhan dalam memenuhi waktu kerja. 4. Hendaknya lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang inovatif dalam rangka persaingan yang sehat dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama. C. Penutup Teriring rasa syukur alhamdulillah yang tak terhingga kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis dengan segala daya dan upaya semaksimal mungkin dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Apa yang penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini hanyalah merupakan sebagian dari ilmu Allah Yang Maha Mengetahui, bagikan setitik air yang tertuang dalam samudera, itupun tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Untuk itu kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Namun tidak kurang harapan penulis, mudah-mudahan melalui penulisan ini dapat diambil manfaatnya oleh pembaca, dapat kita jadikan ke rah yang lebih baik dalam melangkah. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Agama, Departemen. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Semarang: Toha Putra. 1992. Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Bulughul Maram hadits nomor 937. Surabaya: Darul ‘Ilm. Al-Ja’fiyyi, Imam Bukhori. Shahih Bukhori Juz 3 hadits nomor2264. Beirut: Darul Kutub Al-‘Ilmiyah. Arifin, Moh. Semarang: Fakultas IAIN Walisongo, 2006. At-Turmudzi, Sunan. Kitab Al Sifat Al Qiyanah Wa Ar Rakaik Al Wara. Bab 60 No. 2517. Azwar, Saifuddin. Metodologi Penelitian.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet.ke-1. 1998. Batubara, Maryam. Perburuhan ditinjau dari Perspektif Islam dalam Menyikapi Problema Perburuhan di Indonesia. dalam Majalah Ekonomi Syari’ah. Vol. 5, no. 6-2006/1427 H. Brosur PT JAMSOSTEK Djumialdji, F.X. Perjanjian Kerja. Jakarta: Sinar Grafika. 2006. Dokumen PT Pahala Kencana Kudus. Buku Gambaran Umum Perusahaan PT Pahala Kencana Kudus. Indriantoro, Nur. Metodologi Penelitian Bisnis

Akuntansi dan Manejemen.

Yogyakarta: BPFE. 1999. Kartasapoetra, R.G. Hukum Perburuhan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Cet.ke-4. 1994.

Kartono, Kartini. Metodologi Reseach Sosial. Bandung: Mandar Maju. 1990. Keputusan

Menteri

Tenaga

Kerja

48/MEN/IV/2004 tentang

dan

Transmigrasi

Nomor:

KEP-

Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan

Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Longenecker, Justin G. Kewirausahaan manajemen Usaha Kecil. Jakarta: Salemba Empat. 2001. Lopa, Baharuddin. Al-Qur’an dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yassa. 1996. Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2000. Manulang, Sendjung H. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. 2001 Mas’adi, Ghufron A. Fiqh Mu’amalah Kontekstual. Jakarta: Radja Grafindo Persada. 2002. Nashif, Syekh Manshur Ali. Mahkota Pokok-Pokok Hadits Rasulullah SAW jilid 2. Bandung: Sinar baru Algensindo. 1993. Nawawi, Hadari

dan Mimi Martini. Penelitian Terapan. Yogyakarta:

Gadjahmada University Press. Pasaribu, Chairuman. Hukum Perjanjian dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-2. 1996. Poerwadarminto, Wjs. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1985. Rokhayati, Siti. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Rusli, Hardijan. Hukum Ketenagakerjaan 2003. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004. Safaria, Anne Friday. Hubungan Perburuhan di Sektor Informal Permasalahan dan Prospek. Bandung: Yayasan AKATIGA. 2003. Sembiring, Sentosa. Himpunan Undang-Undang Lengkap tentang Asuransi Jaminan Sosial disertai Peraturan Per-Undang-Undangan yang terkait. Bandung: Nuansa Aulia. 2006. Soekanto, Soerjono. Sosiologi (suatu Pengantar). Jakarta: Radja Grafindo Persada. Cet.ke-38. 2005. Subekti, R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Jakarta: Pradnya paramitha. Cet.ke-32. 2001. Surat Perjanjian Kerja Bersama Pahala Kencana. Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. www.jamsostek.go.id.

TABEL PRESENTASE SANTUNAN TUNJANGAN CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT LAINNYA

No. Macam Cacat Tetap Sebagian

%X Upah

1.

Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah

40

2.

Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah

35

3.

Lengan kanan dari atau dari atas siku bawah

35

4.

Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah

30

5.

Tangan kanan dari atau dari atas siku pergelangan ke bawah

32

6.

Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah

28

7.

Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah

70

8.

Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah

35

9.

Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah

50

10.

Sebelah kaki dari amata kaki ke bawah

25

11.

Kedua belah mata

70

12.

Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat

35

13.

Pendengaran pada kedua belah telinga

40

14.

Pendengaran pada sebelah telinga

20

15.

Ibu jari tangan kanan

15

16.

Ibu jari tangan kiri

12

17.

Telunjuk tangan kanan

9

18.

Telunjuk tangan kiri

7

19.

Cacat hilangnya cuping hidung

30

20.

Perforasi sekat rongga hidung

15

21.

Kehilangan daya penciuman

10

22.

Hilangnya kemampuan kerja fisik •

50% - 70%

40

•

25% -50%

20

•

10% - 25%

5

23.

Hilangnya kemampuan kerja mental tetap

70

24.

Kehilangan sebagian fungsi penglihatan setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%

7

25.

Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan (3% ef. Peng. Terbaik) + % ef. Peng. Terburuk. Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%

7

26.

Kehilangan penglihatan warna

10

27.

Setiap kehilangan lapangan pandang 10%

7