PENGARUH PENINGKATAN PELAYANAN, PENERTIBAN ADMINISTRASI DAN PENGAWASAN TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (STUDI PADA KPP PRATAMA MALANG UTARA) Nimas Capisa Iskandar Suhadak Bambang Ismono PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakutas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
[email protected] ABSTRACT One of the government's efforts to reform the tax, which is passed a law that PER-12/PJ/2014. This regulation governs the revocation status of a Small Business Taxable Person registered with a turnover
satu
sangat langkah
yang
dilakukan
besar
dalam
penerimaan
negara.
Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah
pemerintah dalam menyediakan penerimaan
pun
negara
memaksimalkan
meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu
penerimaan dari sektor pajak, hal tersebut
bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah
dilakukan
kebijakan
dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah
dalam bidang perpajakan dan memaksimalkan
dengan melakukan Tax Reform. Tax reform atau
potensi pajak. Setelah dilakukan hal tersebut
reformasi perpajakan yang dilakukan oleh
penerimaan negara yang didapat dari sektor
pemerintah dapat berupa reformasi kebijakan,
pajak meningkat dan memiliki pengaruh yang
reformasi
adalah dengan
dengan
memperbarui
melakukan
upaya
administrasi
upaya
dan
dalam
reformasi
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
1
pengawasan (Nugraha,
2013:3). Salah satu
Pengertian
pelayanan
adalah
bentuk reformasi kebijakan adalah perubahan
serangkaian kegiatan atau proses pemenuhan
kebijakan seperti Undang Undang Republik
kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan
Indonesia Nomor 16 tahun 2009 Tentang
berupa produk jasa dengan sejumlah ciri seperti
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
tidak berwujud, cepat hilang, lebih dapat
sedangkan
yang
dirasakan daripada memiliki, dan pelanggan
adalah
lebih dapat berpartisipati aktif dalam proses
reformasi
dilakukan
oleh
administrasi pemerintah
pengembangan basis data secara online dan
mengkonsumsi
jasa
tersebut
(Napitupulu,
perbaikan manajemen perpajakan.
2007:164). Menurut Boediono pelayanan adalah
Sebagai salah satu upaya dalam melakukan
suatu proses bantuan kepada orang lain dengan
reformasi pajak, pada tahun 2012 pemerintah
cara cara tertentu yang memerlukan kepekaan
mengeluarkan sebuah peraturan yaitu PER-
dan hubungan interpersonal agar terciptanya
05/PJ/2012 tentang Registrasi Ulang Pengusaha
kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2005:60).
Kena Pajak. Peraturan ini diberlakukan dalam
Pengertian
rangka untuk menertibkan Pengusaha Kena
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Pajak dan penataan ulang penomoran faktur
Aparatur Negara (Men-PAN) No.81 Tahun 1993
pajak. Tahun 2014 Direktorat Jenderal Pajak
adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum
kembali mengeluarkan peraturan Per-12/PJ/2014
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di
sebagai langkah lanjutan Peraturan ini mengatur
pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan
tentang pencabutan status Pengusaha Kecil
Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk
Pengusaha Kena Pajak terdaftar dengan omzet
barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya
kurang dari Rp 4.800.000.000,00
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun
tidak
aktif
dalam
akan tetapi
pelaporan
Surat
pelayanan
umum
menurut
dalam rangka upaya pelaksanaan ketentuan
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (
peraturan perundang undangan.
Pelayanan
SPT Masa PPN).
umum prima adalah pelayanan umum yang bermutu, oleh karena itu hakikat dari pelayanan
Peraturan PER-12/PJ/2014 memiliki tujuan
umum prima adalah ;
untuk meningkatkan pelayanan, menertibkan
a. Meningkatkan
administrasi dan pengawasan, khususnya di
pelaksanaan
sektor
pemerintah di bidang pelayanan umum
Pajak
Pertambahan
Nilai
(PPN).
Peningkatan Pelayanan dilakukan oleh fiskus
mutu tugas
dan dan
produktivitas
fungsi
instansi
b. Mendorong upaya mengefektifkan sistem
agar Pengusaha Kena Pajak merasa mudah dan
dan
nyaman
pelayanan umum dapat diselenggarakan
dalam
Penertiban
melaporkan
administrasi
memperbaiki
sistem
pajaknya.
tatalaksana
pelayanan,
sehingga
dilakukan
untuk
secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.
administrasi
Pajak
c. Mendorong timbulnya kreativitas, prakarsa,
Pertambahan Nilai (PPN) agar tidak terjadi
dan
kebocoran dalam penerimaan pajak oleh negara.
pembangunan
Pentingnya pengawasan dilakukan adalah agar
kesejahteraan masyarakat luas ( Boediono,
Wajib Pajak patuh dalam melaporkan dan
2005:63).
membayar pajaknya. Berdasarkan latar belakang
Sesuai
peran
serta
dengan
masyarakat
serta
dalam
meningkatkan
pengertian
dan
hakikat
tersebut peneliti ingin meneliti secara mendalam
pelayanan umum yang prima diatas, maka
mengenai pengaruh peningkatan pelayanan,
pelayanan umum harus dilaksanakan dalam
penertiban
pengawasan
suatu rangkaian terpadu yang bersifat : (a)
terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
Sederhana ; (b) Terbuka ; (c) Lancar; (d)
yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak
Tepat;(e) Lengkap; (f) Wajar;(g) Terjangkau
Pratama Malang Utara dengan mengambil judul
(Boediono, 2005: 63).
“Pengaruh Peningkatan Pelayanan, Penertiban
Penertiban Administrasi
administrasi
Administrasi,
dan
dan
Pengawasan
terhadap
Administrasi
perpajakan
memegang
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Studi Pada
peranan penting sebagai service point dalam
Kantor Pelayanan Pajak
memberikan
Utara) “
Pratama
Malang
masyarakat
pelayanan sekaligus
prima
dalam
kepada
memberikan
informasi terkait dengan perpajakan. Dunia TINJAUAN TEORI Peningkatan Pelayanan
perpajakan sangat memerlukan administrasi untuk mengatur seluruh kegiatan perpajakan. Administrasi sangatlah penting untuk menjamin Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
2
keberadaan ataupun pemanfaatan data, oleh
pajak dengan menambah objek pajak yang
karena
sebelumnya tidak ada (Djuanda, 2012).
itu
dengan
terselenggaranya diharapkan
penertiban
administrasi
adanya
dan
yang
baik
peningkatan
hasil
Salah
satu
usaha
memaksimalkan
penerimaan pajak tanpa menambah objek pajak
pemeriksaan dari pemanfaatan data tersebut.
adalah
Berhasil tidaknya administrasi yang baik perlu
terhadap Pengusaha Kena Pajak terdaftar di
diperhatikan
Kantor
dari
efisiensi
dan
efektivitas
pelaksanaan administrasi (Budi, 2008:4). Berdasarkan
dengan Pelayanan
mendalam,
Pajak
misalnya
pengawasan
Pratama
dengan
secara
melakukan
yang
penelitian. Penelitian yang dimaksud dapat
dikemukakan oleh beberapa ahli, maka dapat
berupa pemeriksaan ataupun kunjungan ke
disimpulkan bahwa yang menjadi penekanan
Pengusaha Kena Pajak. Hasil dari dilakukannya
dari
pada
pemeriksaan atau kunjungan ke Pengusaha
pencapaian tujuan. Dikatakan efektif apabila
Kena Pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak
tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat
(SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP). Menurut
tercapai sesuai dengan rencana semula dan
Mardiasmo Surat Ketetapan pajak adalah surat
menimbulkan efek atau dampak terhadap apa
ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak
yang diinginkan atau diharapkan (Nugraha,
Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak
2013: 28). Salah satu upaya Direktorat Jenderal
Kurang
Pajak dalam melakukan penertiban administrasi
Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), ataupun Surat
adalah dengan melakukan program registrasi
Ketetapan
ulang. Program registrasi ulang merupakan
(Mardiasmo, 2008:39).
suatu
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
pengertian
efektivitas
program
meningkatkan,
pendapat
melakukan
yang
berada
bertujuan
penertiban
untuk
Bayar
Tambahan(SKPKBT),
Pajak
Lebih
Bayar
Surat
(SKPLB)
administrasi,
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
pengawasan, dan untuk menguji pemenuhan
yang dimaksud kepatuhan adalah taat dan
kewajiban subjektif dan objektif Pengusaha
menuruti perintah. Konteks kepatuhan dalam
Kena Pajak. Sasaran dari pelaksanaan program
penelitian ini mengandung arti bahwa Wajib
ini adalah seluruh Pengusaha Kena Pajak yang
Pajak berusaha mematuhi peraturan hukum
telah terdaftar. Program ini bertujuan untuk : (a)
perpajakan
Menguji persyaratan subjektif dan objektif
kewajiban
Pengusaha
Kena
Pajak;
(b)Mendapatkan
perpajakannya. Menurut Widodo kepatuhan
Pengusaha
Kena
Pajak
terdaftar
yang
berlaku,
atau
baik
memenuhi
melaksanakan
hak
yang
Wajib Pajak dibagi menjadi dua macam yaitu
keberadaan dan/atau kegiatan usahanya telah
kepatuhan formal dan kepatuhan material.
diyakini
Kepatuhan formal adalah kepatuhan dimana
kebenarannya;(c)
Mencabut
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang sudah
Wajib
tidak memenuhi persyaratan subjektif maupun
perpajakannya secara formal sesuai dengan
objektif;(d) Perbaikan data (profil, KLU); (e) Lain
ketentuan ketentuan dalam undang undang.
lain (usulan pemeriksaan, konseling, suspect).
Misalnya
(PER-05/PJ/2012
pelaporan, maka yang dipenuhi oleh Wajib
Pengawasan Pengawasan
Pajak
Pajak merupakan
salah
satu
ketentuan hanyalah
penyampaian
SPT
memenuhi
kewajiban
tentang
batas
memenuhi sebelum
waktu
ketentuan
batas
waktu.
fungsi yang ditekankan dalam pelaksanaan
Kepatuhan Wajib Pajak dalam memebayar pajak
tugas
Fungsi
formal dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak
pengawasan dalam hal ini memiliki pengertian
untuk mendaftarkan diri, ketetpatan waktu
berupa tindakan tindakan yang dilakukan
dalam membayar pajak, ketepatan waktu dalam
untuk mengetahui atau menguji kepatuhan
penyampaian SPT, dan pelaporan Wajib Pajak
Wajib Pajak (Nugraha,2013:30). Pengawasan
melakukan pembayaran tepat waktu (Nugroho,
pajak dilakukan untuk menentukan apakah
2013: 35).
Direktorat
Jenderal
Pajak.
wajib pajak sudah betul dan sudah wajar, dalam
Menurut Undang Undang No. 6 tahun 1983
membayar pajak. Pengawasan dalam konteks
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
pajak terdiri dari Intensifikasi dan ekstensifikasi.
Undang Undang No.16 tahun 2009 tentang
Intensifikasi adalah memaksimalkan apa yang
Ketentuan Umum Perpajakan, beberapa aspek
sudah ada yang berarti usaha menambah
yang bisa dikategorikan sebagai kepatuhan
penerimaan pajak tanpa menambah objek pajak.
formal adalah :
Ekstensifikasi adalah menambah objek pajak
1.
Pendaftaran dan Pengukuhan
yang berarti usaha menambah penerimaan Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
3
Setiap
Wajib
Pajak
yang
sudah
memenuhi syarat subjektif dan objektif
administrasi dan pengawasan berpengaruh
sesuai
secara parsial terhadap kepatuhan Wajib
dengan
perundang
–
ketentuan undangan
peraturan perpajakan
wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak(UU KUP Pasal 2 ayat (1) ). 2.
Pendaftaran dan Pengukuhan Setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenai PPN wajib melaporkan usahanya
pada
kantor
DJP
untuk
dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (UU KUP Pasal 2 ayat (2)). 3.
Kewajiban penyampaian SPT Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas (UU KUP Pasal 3 ayat (1)).
4.
Batas waktu penyampaian SPT Setiap
Wajib
menyampaikan
Pajak
Surat
harus
Pemberitahuan
tepat waktu (UU KUP Pasal 3 ayat (3)) 5.
H2: Peningkatan pelayanan, penertiban
Pembayaran dan penyetoran pajak Setiap
Wajib
Pajak
juga
harus
membayar atau menyetor pajak sebelum jatuh
tempo
pembayaran.
Menteri
Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo adalah paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif
dengan
pendekatan
kuantitatif.
Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel variabel
melalui
pengujian
hipotesis
(Singarimbun dan Effendi, 2006:5). Hal tersebut sesuai
dengan
tujuan
menjelaskan
adanya
pelayanan,
penertiban
peneliti
yatu
pengaruh
ingin
peningkatan
administrasi
dan
pengawasan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Teknik sampel yang digunakan
adalah
(Rachmawati,
Accidental
2014:18).
Sumber
Sampling data
yang
digunakan adalah data primer berupa kuisioner yang telah diisi oleh responden. Analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif dan analisis inferensial yang terdiri dari : (a) uji asumsi klasik; (b) regresi linear berganda; (c) Uji F; (d) Uji t dan; (e) Uji koefisien determinasi (Santoso, 2005:144). PEMBAHASAN Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui
Model Hipotesis Berikut ini merupakan model konsep dalm penelitian :
hbungan
antara
variabel
bebas
yaitu
peningkatan pelayanan, penertiban administrasi dan pengawasan terhadap variabel terikat yaitu
Peningkatan Pelayanan Penertiban Administrasi
Pajak Pengusaha Kena Pajak
kepatuhan pengusaha kena pajak. Hasil dari analisis regresi linier berganda disajikan dalam Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak
tabel 1. Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Pengawasan
Gambar 1. Model Konsep Sumber: Data diolah (2015) Pengaruh Simultan
Sumber : Data diolah (2015)
Pengaruh Parsial
Mengacu pada model konsep diatas, maka berikut ini adalah hipotesis dalam penelitian ini,
1. 2.
semua variabel bebas
antara lain :
berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak
memiliki nilai 0
maka nilai variabel terikat adalah sebesar
H1 : Peningkatan pelayanan, penertibanadministrasi dan pengawasan
Y = 0,654 + 0,202 X1 + 0,402 X2 + 0,447 X3 Konstanta 0,654 menyatakan bahwa jika
0,654. 3.
Nilai koefisien untuk variabel peningkatan pelayanan (X1) sebesar 0,202. Hal ini berarti setiap
ada
peningkatan
kenaikan pelayanan
dari (X1),
variabel maka
kepatuhan pengusaha kena pajak akan Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
4
mengalami
4.
5.
peningkatan
sebesar
0,202
Uji t digunakan untuk mengetahui
dengan asumsi nilai koefisien variabel
apakah
bebas yang lain adalah tetap,
independen
Nilai
koefisien
model
atau
regresi
bebasnya
variabel
secara
parsial
penertiban
memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel
administrasi (X2) sebesar 0,402. Hal ini
terikatnya. Hasil penelitian berdasarkan tabel 1
mengandung arti bahwa setiap kenaikan
menunjukan
variabel penertiban administrasi (X2) maka
pelayanan (X1) memiliki
variabel kepatuhan pengusaha kena pajak
yang memiliki nilai lebih besar dari ttabel 1,99 dan
(Y) akan naik sebesar 0,402 dengan asumsi
memiliki
bahwa variabel bebas yang lain adalah
peningkatan pelayanan berpengaruh signifikan
dalam model regresi adalah tetap.
terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.
Nilai koefisien variabel pengawasan (X3)
Hasil pengujian penertiban administrasi (X2)
sebesar
dapat
terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak
diinterpretasikan bahwa setiap kenaikan
menunjukkan thitung sebesar 2,839 yang berarti
variabel pengawasan (X3) maka variabel
thitung> ttabel (2,839 > 1,99) dengan nilai signifikansi
kepatuhan pengusaha kena pajak akan naik
sebesar 0,006, sehingga variabel penertiban
sebesar
administrasi
0,447.
0,447
variabel
dalam
Hal
tersebut
dengan
asumsi
bahwa
bahwa
nilai
variabel
signifikansi
memiliki
peningkatan
thitung sebesar 3,729 0,000
sehingga
pengaruh
secara
variabel bebas yang lain dari model regresi
signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena
adalah tetap.
pajak.
Analisis koefisien korelasi (R) digunakan
Hasil pengujian variabel pengawasan
untuk mengetahui hubungan antara bvariabel
(X3) terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak
bebas
penertiban
menunjukkan thitung sebesar 4,115 yang berarti
administrasi, dan pengawasan). Hasil koefisien
(peningkatan
pelayanan,
thitung> ttabel (4,115 > 1,99) dengan nilai signifikansi
determinasi dapat dilihat pada tabel 2.
sebesar 0,000, karena nilai signifikansi < 0,05
Tabel 2. Koefisien Determinasi
maka hal ini membuktikan variabel pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.
Sumber : Data diolah (2015)
Kontribusi dari ketiga variabel melalui besarnya adjusted R square
yang menunjukan
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
angka 39,4% menjelaskan bahwa tiga variabel
Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan
bebas dalam penelitian ini, yaitu peningkatan
yang didapat adalah sebagai berikut:
pelayanan,
penertiban
administrasi
dan
pengawasan memiliki pengaruh yang kecil terhadaptingkat
kepatuhan
pengusaja
1.
kena
pajak di Kota Malang sedangkan sisanya sebesar 60,6 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi ini. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama sama. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 3 Tabel 3 Uji F Model Sum of Squares
Mean Square
df
Regression
202,097
3
67,366
Residual
286,057
87
3,288
Total
488,154
90
F 20,488
Sig. ,000a
Sumber : Data diolah (2015)
Berdasarkan
hasil
penelitian,
maka
diperoleh hasil bahwa variabel bebas memiliki pengaruh secara bersama sama atau simultan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Hal ini ditunjukan melalui Fhitung yang lebih besar dari Ftabel, serta nilai signifikansi yang lebih kecil dari nilai signifikansi yang disyaratkan.
2.
Peningkatan pelayanan, penertiban administrasi dan pengawasan secara simultan (bersama sama) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Variabel peningkatan pelayanan berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Variabel penertiban administrasi juga berpengaruh positif siginifikan secara parsial terhadap kepatuhan kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Variabel pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.
Saran Berdasarkan
kesimpulan
penelitian,
maka peneliti merekomendasikan saran-saran kepada Direktoat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
5
Malang
Utara,
dan
penelitian-peilitian
Dwiputra, Rizki Anggun. 2011. Pengaruh Jumlah
selanjutnya. Adapun saran-sarannya adalah
Pengusaha Kena Pajak, Tingkat kepatuhan
sebagai berikut: (a)Kantor Pelayanan Pajak
dan Sanksi Terhadao Penerimaan Pajak
Pratama
Pertambahan
Malang
Utara
disarankan
lebih
meningkatkan pelayanan kepada pengusaha kena pajak, terutama dalam hal ketepatan waktu dalam
memberikan
pelayanan
kepada
pengusaha kena pajak sehingga kepatuhan pengusaha kena pajak meningkat; (b) Kantor Pelayanan
Pajak
sebaiknya
Pratama
Malang
meningkatkan
Utara
penertiban
Nilai.Universitas
Brawijaya.
Malang. Gunadi dkk. 2007. Perpajakan. Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan dan Lembaga Penerbi FEUI Keputusan
Kementerian
Keuangan
Nomor
544/KMK.04/2000
administrasi yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara misal
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
dengan lebih memperhatikan faktur pajak pada
Aparatur
pengusaha kena pajak yang telah teresgiterasi
Tahun 1993
ulang agar penerimaan pajak semakin maksimal dan tidak terjadi kasus faktur pajak fiktif; (c) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara sebaiknya
lebih
meningkatkan
pengawasan
Mardiasmo.
Negara
2008.
(MEN-PAN)
Perpajakan
No.81
ed.
Revisi.
Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET Napitupulu, Paimin. 2007. Pelayanan Publik dan
terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak,
Customer
misalnya dengan lebih memberikan sosialisasi
Bandung
Satisfication.
PT.
Alumni.
terkait waktu pelaporan dan pembayaran pajak selain itu juga dapat dengan memberikan Surat
Nugraha, Fafan Yudha. 2013.Pengaruh Penerapan
Tagihan Pajak terhadap pengusaha kena pajak
Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak pada
secara terus menerus agar pengusaha kena pajak
Kepatuhan
merasa diawasi sehingga kepatuhan pengusaha
Brawijaya. Malang
kena pajak akan meningkat; (d) Hasil penelitian ini agar dapat dipertimbangkan untuk dijadikan penelitian selanjutnya dengan menambahkan variabel lain misalnya sosialisasi perpajakan atau jumlah pengusaha kena pajak.
Wajib
Pajak.
Universitas
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER05/PJ/2012
Tentang
Registrasi
Ulang
Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012. Peraturan Direktur Kenderal Pajak Nomor PER12/PJ/2014 Tentang Pencabutan Status
DAFTAR PUSTAKA
Pengusaha Kecil Pengusaha Kena Pajak
Arikunto, Suharsimi. 2012. Prosedur Penilaian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta:Pustaka Widiasarana
Jakarta:Rineka Cipta Bugin, Burhan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Ilmu-Ilmu
Sosial
Lainnya.
Jakarta:Kencana Darmawan,
Deni.
Kuantitatif
Rachmawati, An’nissa Dwi. 2014. Pengaruh Account
Boediono, B. 2005. Pelayanan Prima Perpajakan.
serta
Tahun 2014.
2013.
Cetakan
Representatif
Kepatuhan
wajib
(AR)
Pajak.
Terhadap Universitas
Brawijaya. Malang. Rahayu, Sri dan Lingga . 2009. “ Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung “X”). Jurnal Akutansi Vol. I No.2
Metode kedua.
Penelitian Bandung:PT
Remaja Rosdakarya. Diana , Anastasia dan Lilis Setiawati. 2009. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Andi
November 2009 Rapina, Jerry, dan Yenny Carolina. 2011.” Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
(Survey Terhadap
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Djuanda, I. Nyoman. 2012. Fungsi Pengawasan. http://kpp802.itgo.com. Diakses pada 15
Cibeunying)”. Jurnal Riset Akuntansi Vol. III No.2 Oktober 2011
Desember 2014
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
6
Ratminto
dan
Manajemen
Winarsih
Atik
Pelayanan.
Septi.
2005.
Yogyakarta
:
Pustaka Pelajar Republik Indonesia Undang Undang Nomor 16 tahun 2009 Sebagai Perubahan keempat atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Santoso, Singgih. 2012. Analisis SPSS pada Statistik Parametrik. Jakarta: PT. Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Ed). 2006. Metode Penelitian Survai. Jakarta : LP3ES.
Sugiyono.
2012.Metode
Penelitian
Pendidikan
Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat Wibawa, Kadek Satria. 2006. Pengaruh Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan pelaporan SPT Masa di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi I. Universitas Indonesia . Jakarta Widodo, Widi,dkk. 2010. Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak. Bandung : Alfabeta Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses.
Jakarta:PT.
Buku
Kita.
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 6 No. 2 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
7
