ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA TEMANGGUNG Suryanita1) Fakultas Ekonomi, Universitas Sains Al-Qur’an, Wonosobo Sri Hartiyah2) Email:
[email protected] Fakultas Ekonomi, Universitas Sains Al-Qur’an, Wonosobo
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Temanggung. Variabel-variabel yang diteliti adalah tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran membayar pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus. Dengan menggunakan metode Purposive Sampling, diperoleh sampel sebanyak 75 Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari populasi sebanyak 1156 Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan tingkat signifikansi 5%, diolah menggunakan program SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sedangkan variabel kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kata Kunci
: Tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran membayar pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus
PENDAHULUAN Indonesia hingga saat ini masih menjadi negara sedang berkembang yang tidak hentihentinya melakukan pembangunan di segala bidang dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang
Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat (Roseline dan Rusydi 2012). Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud, pemerintah berusaha untuk mewujudkan dengan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun, maka pemerintah selalu berupaya menghimpun dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan negara baik melalui penerimaan dalam negeri (penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak) maupun penerimaan hibah. Dari dua sumber penerimaan tersebut, yang paling dominan adalah penerimaaan dalam negeri khususnya dari sektor pajak (Roseline dan Rusydi 2012). Tahun 2015, anggaran pendapatan negara Indonesia sebesar Rp1.793,6,- triliun dan Rp1.201,7,- triliun atau sekitar 67% dibiayai oleh pajak (Budget In Brief APBN 2015). Tabel 1.1 berikut ini menunjukkan realisasi penerimaan negara baik penerimaan dalam negeri maupun hibah dari tahun 2010 sampai tahun 2014.
TABEL 1.1 REALISASI PENERIMAAN NEGARA (DALAM MILYAR RUPIAH) TAHUN 2010-2014 2010 1)
2011 1)
2012 1)
2013 2)
2014 3)
Penerimaan Dalam Negeri
992 249
1 205 346
1 332 323
1 497 521
1 661 148
Penerimaan Perpajakan
723 307
873 874
980 518
1 148 365
1 310 219
Pajak Dalam Negeri
694 392
819 752
930 862
1 099 944
1 256 304
357 045
431 122
465 070
538 760
591 621
230 605
277 800
337 584
423 708
518 879
28 581
29 893
28 969
27 344
25 541
8 026
- 1
0
0
0
66 166
77 010
95 028
104 730
114 284
Sumber Penerimaan I.
Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Cukai Pajak Lainnya Pajak Perdagangan Internasional Bea Masuk
3 969
3 928
4 211
5 402
5 980
28 915
54 122
49 656
48 421
53 915
20 017
25 266
28 418
30 812
33 937
Pajak Ekspor
8 898
28 856
21 238
17 609
19 978
268 942
331 472
351 805
349 156
350 930
Penerimaan Bukan Pajak
II.
Penerimaan Sumber Daya Alam Bagian laba BUMN Penerimaan Bukan Pajak Lainnya Pendapatan Badan Layanan Umum Hibah Jumlah
168 825
213 823
225 844
203 730
198 088
30 097
28 184
30 798
36 456
37 000
59 429
69 361
73 459
85 471
91 083
10 591
20 104
21 704
23 499
24 759
3 023
5 254
5 787
4 484
1 360
995 272
1 210 600
1 338 110
1 502 005
1 662 509
Catatan: Perbedaan satu digit dibelakang terhadap angka penjumlahan karena pembulatan. Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam memungut, melaporkan dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat diperlukan untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung, sehingga dalam hal ini Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam melaporkan dan membayar pajak atas penyerahan atas BKP (Barang Kena Pajak) maupun JKP (Jasa Kena Pajak). Keluhan masyarakat yang sering muncul adalah mengenai birokrasi dalam penyelesaian urusan perpajakan mereka. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan perbaikan sistem administrasi perpajakan itu sendiri sehingga menjadi lebih efisien dan efektif (Ademarta 2013). Program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap Wajib Pajak melalui pembentukan account representative dan compliant center untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis e- system seperti e- SPT, eFiling, e- Payment dan e- Registration yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 16 Tahun 2009). Pengertian pajak menurut Dr. N. J. Feldmann mendefinisikan bahwa pajak
adalah prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa, tanpa adanya kontra-prestasi semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum (Resmi 2009). Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Andriani (1991) dalam Syahril (2013) adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Menurut Soemitro (1994) dalam Sari W (2011) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini (UU nomor 42 tahun 2009). Kepatuhan Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia. ”Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan” (Badudu dan Zain 1994). Kepatuhan adalah motivasi seseorang kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku kepatuhan seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi (Robbins 2001). Menurut Nurmantu (2003) dalam Sofyan (2005) kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Sofyan 2005). Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) sebelum batas waktu,
maka dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material. Kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu berakhir. Modernisasi administrasi perpajakan Menurut Lumbantoruan (1997) administrasi perpajakan (Tax Administration) yaitu prosedur atau cara-cara yang berhubungan dengan pengenaan dan pemungutan pajak. Dalam arti sempit, administrasi perpajakan merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayar pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun di tempat Wajib Pajak. Dalam arti luas, administrasi perpajakan dipandang sebagai: fungsi, sistem dan lembaga. Sebagai fungsi, administrasi perpajakan meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian perpajakan. Sebagai suatu sistem, administrasi perpajakan merupakan seperangkat unsur (subsistem) yaitu peraturan perundangan, sarana prasarana dan Wajib Pajak yang saling berkaitan yang secara bersama-sama menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai lembaga, administrasi perpajakan merupakan institusi yang mengelola sistem dan melaksanakan proses perpajakan. Beberapa karateristik modernisasi administrasi perpajakan adalah seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini, seluruh Wajib Pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerimaan secara on-line, seluruh Wajib Pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media komputer (eSPT) dan monitoring kepatuhan Wajib Pajak dilaksanakan secara intensif (Fasmi dan Misra 2012). Kesadaran membayar pajak Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1982) kesadaran adalah keadaan tahu, keadaan mengerti dan merasa. Pengertian ini juga merupakan kesadaran dari diri seseorang maupun kelompok. Jadi kesadaran Wajib Pajak adalah sikap mengerti Wajib Pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran merupakan unsur dalam manusia memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap
realitas. Kesadaran adalah keadaan seseorang mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Widayati dan Nurlis 2010). Pengetahuan tentang peraturan perpajakan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003) pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya (Utami et al.
2012). Pengetahuan Wajib Pajak tentang
peraturan perpajakan merupakan hasil ingin tahu, ingatan dan ilmu yang dimiliki oleh Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan yang tercantum dalam undang-undang perpajakan (Punarbhawa dan Aryani 2013). Kualitas pelayanan fiskus Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan (Tjiptono 2007). Fiskus adalah aparat dari kantor pajak yang menangani administrasi dan perpajakan di Indonesia (Ensiklopedia Perpajakan Indonesia 1997). Para Wajib Pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak tersebut memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil dan tegas setiap saat kepada Wajib Pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Kemampuan fiskus dalam berinteraksi yang baik dengan Wajib Pajak adalah dasar yang harus dimiliki fiskus dalam melayani Wajib Pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Menurut Jatmiko (2006) dalam Imelda (2014) karena fiskus merupakan petugas pajak, maka kepuasan Wajib Pajak atas kualitas pelayanan fiskus merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah Wajib Pajak.
Menurut Rina (2009) dalam Imelda (2014) untuk mengetahui baik tidaknya pelayanan fiskus yang diberikan kepada Wajib Pajak dapat dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Wajib Pajak yaitu, pertama apakah fiskus (aparat pajak) bekerja secara transparan. Kedua, apakah fiskus sukarela membantu kesulitan Wajib Pajak (bersedia memberikan penyuluhan). Ketiga, apakah fiskus senantiasa menjaga kerapian dalam berpenampilan. Keempat, apakah fiskus menjaga tutur katanya dengan baik dan bersikap sopan. Kelima, apakah fiskus memberikan pelayanan dengan cepat dan tangkas untuk membantu kesulitan Wajib Pajak. Pengembangan Hipotesis Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan PKP Peningkatan penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dapat dicapai dengan melakukan pembenahan dengan memberikan pelayanan yang baik pada Wajib Pajak tersebut. Perbaikan pelayanan lewat program perubahan, penegakan hukum dan pelaksanaan kode etik yang lebih baik harus diprioritaskan agar administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta tercipta tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Araujo (1985) dalam Nasucha (2004) bahwa yang mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sukarela adalah karena adanya pengelolaan pajak yang efisien. Dalam penelitian Rahayu dan Lingga (2009) sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan hasil penelitian Fasmi dan Misra (2012) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Hingga pada akhirnya kepatuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai salah satu Wajib Pajak di Indonesia dapat meningkat. Berdasarkan uraian diatas, maka disusun hipotesis sebagai berikut: H1: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap tingkat kepatuhan PKP Utami et al. (2012) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tentang kesadaran Wajib Pajak juga dilakukan oleh Aprilia (2012) yang menyimpulkan adanya pengaruh positif pada kesadaran
Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak PBB di KPP Pratama Denpasar Timur. Berdasarkan uraian diatas, maka disusun hipotesis sebagai berikut: H2: Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan PKP Pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Terdapat beberapa indikator bahwa Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan (Widayati dan Nurlis 2010). Dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010) membuktikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak. Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Karena Wajib Pajak yang sudah memahami peraturan pajak kebanyakan berpikiran lebih baik membayar daripada terkena sanksi pajak. Begitu pula pada penelitian Utami et al. (2012). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Pada saat masyarakat mengetahui dan memahami peraturan pajak, maka masyarakat pun dapat mematuhi aturan perpajakan. Berdasarkan uraian di atas dapat dikembangkan hipotesis: H3: Pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan PKP Menurut Devano dan Rahayu (2006) kualitas pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan, yang mana bertujuan untuk menjaga kepuasan Wajib Pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Utami et al. (2012) membuktikan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan tingkat kepatuhan. Artinya apabila kualitas pelayanan semakin baik maka akan cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Demikian juga pada penelitian yang dilakukan oleh Syahril (2013) kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas dapat dikembangkan hipotesis:
H4: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Karena penelitian kausatif berguna untuk menganalisa pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Dalam penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran membayar pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus sebagai variabel bebas (independent variable) dengan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai variabel terikat (dependent variable). Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Temanggung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu diambil dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan (Sekaran 2003). Kriteria responden dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menekuni bidang usaha jasa. Pendapat ini didukung dari hasil penelitian Supriyanto (2012) yang mengungkapkan bahwa perusahaan jasa yang diteliti belum sepenuhnya melakukan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang berakibat terdapat kesalahan-kesalahan seperti faktur pajak standar cacat baik pajak masukan ataupun pajak keluaran dan keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan kuisioner (angket) dengan cara diberikan kepada responden yang dapat ditemui secara langsung atau secara kebetulan sedang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Temanggung. Selain itu, kuisioner juga disebarkan dengan cara mendatangi secara langsung setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) di tempat beroperasi kegiatan usahanya. Variabel Penelitian Variabel bebas disebut juga dengan variabel independen, yaitu variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat nantinya (Syahril 2013). Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran membayar pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus. Variabel terikat disebut juga dengan variabel dependen, yaitu variabel yang menjadi perhatian
utama dalam sebuah pengamatan (Syahril 2013). Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Kepatuhan yang dimaksud dalam penelitian ini terkait dengan kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak (Fasmi dan Misra 2012). Indikator yang digunakan daam penelitian ini adalah (1) Mendaftarkan diri sebagai PKP secara sukarela (2) Mengisi dan menyampaikan SPT sesuai ketentuan (3) Membayar pajak terutang dan kekurangan pajak (4) Pembukuan dan pencatatan dalam perusahaan. Variabel ini diukur menggunakan kuisioner yang diadopsi dari Fasmi dan Misra (2012). Terdiri dari 9 pertanyaan dengan 5 poin skala likert. Modernisasi sistem administrasi perpajakan Modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut Fasmi dan Misra (2012) mengacu pada pengertian yang diungkapkan oleh Nasucha (2004) merupakan suatu hal yang dilakukan dengan cara menyempurnakan atau memperbaiki kinerja administrasi secara kelembagaan, kelompok, serta individu sehingga menjadi lebih cepat, ekonomis, serta efisien. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi. Variabel ini diukur dengan menggunakan kuisioner yang diadopsi dari Fasmi dan Misra (2012). Terdiri dari 12 pertanyaan dengan 5 poin skala likert. Kesadaran membayar pajak Kesadaran Wajib Pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kondisi saat Wajib Pajak memahami ketentuan perpajakan dan melaksanakannya dengan baik dan benar (Handayani et al. 2012) mengacu pada pengertian Pratiwi dan Setiawan (2012). Indikator dalam penelitian ini adalah (1) Kesadaran bahwa pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk menunjang pembangunan negara (2) Penundaan pembayaran pajak dan membayar tidak sesuai ketentuan dapat merugikan negara. Variabel ini diukur dengan kuisioner yang dikembangkan oleh Handayani et al. (2012). Terdiri dari 4 Pertanyaan dengan 5 poin skala likert. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan Adanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan (syarat-syarat) terkait pembayaran pajak (Handayani et al. 2012) mengacu pada pengertian Rantung dan Adi (2009).
Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan (2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak (3) Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi dan (4) Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training. Variabel ini diukur dengan menggunakan kuisioner yang berasal dari penelitian Handayani et al. (2012) yang telah dimodifikasi, terdiri dari 4 pertanyaan dengan 5 poin skala likert. Kualitas pelayanan fiskus Menurut Zeithaml et al. (2006) dalam Utami et al. (2012) lima dimensi kualitas layanan, yaitu (1) keandalan (reliability) yaitu berupa kemampunan untuk melaksanakan layanan yang dijanjikan secara tepat dan terpercaya, (2) kepastian/jaminan (assurance) yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan organisasi dan karyawannya untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan, (3) responsif (responsiveness) adalah kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan dengan cepat (4) empati (empaty) yaitu berupa kepedulian atau perhatian pribadi yang diberikan organisasi kepada pelanggannya, dan (5) berwujud (tangible) yaitu berupa penampilan fisik, peralatan, personil dan media komunikasi. Variabel ini diukur dengan menggunakan kuisioner yang diadopsi dari Utami et al. (2012) yang terdiri dari 5 pertanyaan tentang reliability, 6 pertanyaan tentang assurance, 6 pertanyaan tentang responsiveness, 3 pertanyaan tentang empaty dan 6 pertanyaan tentang tangible, yang masingmasing diukur dengan menggunakan 5 poin skala likert.
Teknik Analisis Model yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis linier berganda. Persamaannya adalah sebagai berikut: Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 +e Keterangan : Y
: Tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
α
: Nilai intersep (konstan)
Β1- β4 : Koefisien arah regresi X1
: Modernisasi sistem administrasi perpajakan
X2
: Kesadaran membayar pajak
X3
: Pengetahuan tentang peraturan perpajakan
X4
: Kualitas
e
: Error
pelayanan fiskus
a) Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Dalam pengolahan data menggunakan program komputer SPSS, pengaruh secara individual ditunjukkan dari nilai signifikan uji t. Jika nilai signifikan uji t < 0,05 maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan secara individual masing-masing prediktornya. b) Pengujian koefisien determinasi (uji R2) Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui besar keterikatan atau keeratan variabel untuk variabel dependen (tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak) dengan variabel independennya (modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran membayar pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus). Koefisien korelasi berganda biasanya diberi simbol R2. Dalam persamaan regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel independen, maka nilai R2 (coefficient of determination) yang baik untuk digunakan dalam menjelaskan persamaan regresi adalah koefisien determinasi yang disesuaikan karena telah memperhitungkan jumlah variabel dalam suatu model regresi (Ghozali, 2006). HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Analisis Deskriptif Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 75 Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jumlah sampel ini sudah melebihi jumlah sampel minimal yang harus diambil berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh Roscoe (1975) dalam Sekaran (1992) dalam Jatmiko (2006) dan Hair et al. (1998) dalam Jatmiko (2006). TABEL 4.1 DISTRIBUSI KUISIONER Kuisioner disebarkan
75
Kuisioner kembali
69
% Kuisioner kembali
92%
Kuisioner rusak
1
Kuisioner dengan responden bidang usaha selain jasa
17
Kuisioner diolah
51
Sumber: Data primer diolah Statistik Deskriptif: Kategori responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut: TABEL 4.2 KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN
Valid
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Laki-laki
41
80,4
80,4
80,4
Perempuan
10
19,6
19,6
100,0
Total
51
100,0
100,0
Sumber: Pengolahan data statistik SPSS versi 22, 2015 (Lampiran 5) Analisis deskripsi variabel Tabel 4.6 Descriptive Statistics Variabel Modernisasi sistem administrasi
Std.
Rata-rata
Kisaran
Kisaran
Rata-rata
Deviation
Aktual
Aktual
Teoritis
Teoritis
3,709
51,04
37-60
12-60
36
2,072
16,84
8-20
4-20
12
2,676
15,63
4-19
4-20
12
Kualitas pelayanan fiskus
16,204
103,02
42-124
26-130
78
Tingkat kepatuhan PKP
3,767
38,33
30-45
9-45
27
perpajakan Kesadaran membayar pajak Pengetahuan tentang peraturan perpajakan
Sumber: Pengolahan data statistik SPSS versi 22, 2015 (Lampiran 6 Uji validitas Berdasarkan hasil uji validitas dari total 55 item pertanyaan semuanya sudah valid, hal ini dapat dilihat pada signifikansi dari masing-masing variabel yaitu kurang dari 0,05 sehingga dapat digunakan untuk pengolahan data lebih lanjut. Adapun hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini. TABEL 4.7
HASIL UJI VALIDITAS Variabel
Kisaran Korelasi
Signifikansi
Keterangan
0,293* - 0,682**
0,037
VALID
Kesadaran membayar pajak
0,636** - 0,833**
0,000
VALID
Pengetahuan tentang peraturan perpajakan
0,625** - 0,739**
0,000
VALID
Kualitas pelayanan fiskus
0,311* - 0,850**
0,026
VALID
Tingkat kepatuhan PKP
0,434** - 0,840**
0,001
VALID
Modernisasi sistem administrasi perpajakan
Sumber: Data primer diolah, 2015 (Lampiran 7) Uji reliabilitas Hasil uji reliabilitas terhadap variabel-variabel dalam penelitiaan ini dapat dilihat pada lampiran 8. TABEL 4.8 HASIL UJI RELIABILITAS Variabel Modernisasi sistem administrasi perpajakan Kesadaran membayar pajak Pengetahuan tentang peraturan Perpajakan
Cronbach’s Alpha Based
Batas
On Standarized Item
Alpha (α)
0,738
0,6
RELIABEL
0,733
0,6
RELIABEL
0,636
0,6
RELIABEL
0,94
0,6
RELIABEL
0,87
0,6
RELIABEL
Kualitas pelayanan fiskus Tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Keterangan
Sumber: Data primer diolah, 2015 (Lampiran 8) Uji normalitas TABEL 4.9 HASIL UJI NORMALITAS DENGAN UJI KOLMOGOROV-SMIRNOV One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N
51
Normal Parametersa,b
Most
Mean
0,0000000
Std. Deviation
2,99745233
Extreme Absolute
,103
Positive
,103
Negative
-,071
Differences
Test Statistic
,103
Asymp. Sig. (2-tailed)
0,200c,d
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance. Sumber: Pengolahan data statistik SPSS versi 22, 2015 (Lampiran 9) Uji multikolonieritas TABEL 4.10 HASIL UJI MULTIKOLONIERITAS Collinearity Variabel independen
Statistics
Kesimpulan
Tolerance VIF Modernisasi
sistem
administrasi perpajakan Kesadaran
membayar
pajak Pengetahuan
tentang
peraturan perpajakan Kualitas pelayanan fiskus
0,920
1,087 Tidak ada multikolonieritas
0,855
1,169 Tidak ada multikolonieritas
0,986
1,015 Tidak ada multikolonieritas
0,851
1,176 Tidak ada multikolonieritas
Sumber: Data primer diolah, 2015 (Lampiran 9) Uji heteroskedastisitas Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot
Sumber: Pengolahan data statistik SPSS versi 22, 2015 (Lampiran 9) Dari grafik scatterplot diatas terlihat bahwa titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu y, jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Pengujian Hipotesis Pengujian koefisien regresi parsial (uji t) Hasil analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan oleh Tabel 4.11 berikut. TABEL 4.11 HASIL ANALISIS REGRESI BERGANDA Model
B
t
Sig.
(Constant)
10,267
1,455
0,152
0,150
1,208
0,233
Hipotesis ditolak
Kesadaran membayar pajak
0,539
2,337
0,024
Hipotesis diterima
Pengetahuan tentang peraturan perpajakan
0,164
0,984
0,330
Hipotesis ditolak
Kualitas pelayanan fiskus
0,085
2,880
0,006
Hipotesis diterima
Modernisasi sistem administrasi perpajakan
Hasil
a. Dependent Variable: Tingkat kepatuhan PKP Sumber: Data primer diolah, 2015 (Lampiran 10) Berdasarkan tabel tersebut, persamaan garis regresinya adalah: Y= 10,267 + 0,150X1 + 0,539X2 + 0,164X3 + 0,085X4 + 3,125 Pengujian koefisien determinasi (uji R2) TABEL 4.12 HASIL PENGUJIAN KOEFISIEN DETERMINASI (UJI R2) Model Summaryb Model 1
R 0,606a
R Square 0,367
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
0,312
3,125
a. Predictors: (Constant), Kualitas pelayanan fiskus, Pengetahuan tentang peraturan perpajakan, Modernisasi sistem administrasi perpajakan, Kesadaran membayar pajak b. Dependent Variable: Tingkat kepatuhan PKP Sumber: Pengolahan data statistik SPSS versi 22, 2015 (Lampiran 10) KESIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 1.Tidak terdapat pengaruh positif antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (H1 ditolak). 2. Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (H2 diterima). 3. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (H3 ditolak). 4. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (H4 diterima). Semakin berkualitas pelayanan yang diberikan fiskus kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka akan meningkatkan kepuasan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hal ini mendorong Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk semakin patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Saran
Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Temanggung penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan yang baru. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan khusus tentang bagaimana cara pengisian e-SPT, sehingga Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat secara maksimal menggunakan media elektronik sebagai sarana pemenuhan kewajiban perpajakan mereka. Sosialisasi ini tidak hanya dapat dilakukan melalui seminar pajak, tetapi dapat juga melalui media massa, seperti iklan di televisi, radio, surat kabar maupun internet serta media lainnya. Keterbatasan Penelitian ini hanya menggunakan sampel sebanyak 75 Pengusaha Kena Pajak (PKP), dikarenakan sulitnya mendapatkan responden yang bersedia mengisi kuisioner yang berhubungan dengan kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan keempat variabel independen yang diteliti hanya memberikan pengaruh sebesar 31,2% terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga 68,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Agenda Penelitian Mendatang Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan menambah jumlah sampel dalam penelitian, sehingga dapat diperoleh distribusi data yang lebih baik dan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian bisa lebih besar. Penelitian mendatang perlu menambahkan variabel independen lain yang dimungkinkan mempengaruhi tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), seperti pemeriksaaan pajak. Penambahan variabel independen dalam penelitian diharapkan dapat memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). DAFTAR PUSTAKA Ademarta RS. 2013. Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang dan Solok. [Skripsi]. Padang [ID]. Universitas Negeri Padang Albari. 2009. Pengaruh kualitas layanan terhadap kepatuan membayar pajak. Jurnal Siasat Bisnis Vol. 3 No. 1, Hal: 1-13. [Internet]. [Diakses 3 Maret 2014]. Dapat diakses dari: http://journal.uii.ac.id/index.php/JSB/article/view/2010 Alifa NR. 2012. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, penyuluhan perpajakan, kualitas pelayanan dan persepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. [Skripsi]. Denpasar [ID]. Universitas Udayana Aprilia P. 2012. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak
dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. [Skripsi]. Denpasar [ID]. Universitas Udayana Badudu JS dan Zain SM. 1994. Kamus umum bahasa Indonesia. Jakarta [ID]: Inter Grafika Budget In Brief APBN. 2015. [Internet]. [Diunduh 21 Februari 2014]. Dapat diunduh dari: http://www.anggaran.depkeu.go.id Budiono B. 2003. Pelayanan prima perpajakan. Jakrta [ID]: Rineka Cipta Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi. 2015. Universitas Sains Al-Qur’an Jawa Tengah di Wonosobo Devano S dan Rahayu. 2006. Perpajakn konsep, teori dan isu. Jakarta [ID]; Kencana Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung Ensiklopedia Perpajakan Indonesia. 1997 Fasmi L dan Misra F. 2012. Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama Padang. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV [20-23 September 2012]. Banjarmasin [ID] Ghozali I. 2006. Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS cetakan IV. Semarang [ID]: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Gunadi. 2004. Reformasi administrasi perpajakan dalam rangka kontribusi menuju good governance. Pidato pengukuhan Guru Besar perpajakn pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jakarta [ID]. Universitas Indonesia Handayani SW, Faturokhman A dan Pratiwi U. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV. [20-23 September 2012]. Banjarmasin [ID] Hardiningsih P dan Yulianawati N. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak (The factors that influence the willingness to pay the tax). Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol 3, No. 1, Nopember 2011, Hal:126-142 http://merdeka.com. 2014. Realisasi pencapaian DJP Jateng II capai Rp5,96 triliun [Internet]. [Diakses 26 Desember 2014] http://padangekspres.co.id http://www.bps.go.id. [tidak ada tahun]. Realisasi penerimaan negara (milyar rupiah), 2007-2014 [Internet]. [Diunduh 21 Februari 2015]. Dapat diunduh dari: http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=13 Imelda B. 2014. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang). [Skripsi]. Semarang [ID]. Univeersitas Diponegoro Jatmiko AN. 2006. Pengaruh sikap Wajib Pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuahn Wajib Pajak (Studi empiris terhadap Wajib pajak Orang Pribadi di kota Semarang). [Tesis]. Semarang [ID]. Universitas Diponegoro Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1982. Jakarta [ID]: Balai Pustaka Lumbantoruan S. 1997. Ensiklopedi perpajakan. Jakarta [ID]: Erlangga Manurung R. 2002. Analisa dampak kajian pelaksanaan Undang-Undang nomor 18 tahun 2000 terhadap penerimaan PPN sektor pertanian. Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 6 Nomor 4, Desember 2002: 71-85 Meliala ST. 2007. Perpajakan dan akuntansi pajak edisi 4. Jakarta [ID]: Mitra Wacana Media Notoatmodjo S. 2007. Pengembangan sumber daya manusia. Jakarta [ID]: Rineka Cipta Press Nasucha C. 2004. Reformasi administrasi publik teori dan praktek. Jakarta: Grasindo Palil MR dan Mustapha AF. 2011. Factors affecting tax compliance behavior in self assessment system. African Journal of Business Management, 5(33), pp: 12864-12872 Pandiangan L. 2008. Modernisasi dan reformasi pelayanan perpajakan. Jakarta [ID]: Elex Media Komputindo [Permen] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 192/PMK.03/2007 tentang penetapan
Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Pratiwi IGAMA dan Setiawan PE. 2012. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan dan persepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. E-jurnal akuntansi 6.1: 139-153. Denpasar [ID]. Universitas Udayana Prawirodidirdjo SA. 2007. Analisis pengaruh perubahan organisasi dan budaya organisasi terhadap kepuasan dan kinerja pegawai Direktorat Jendral Pajak (Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak berbasis administrasi modern di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus). [Tesis]. Semarang [ID]. Universitas Diponegoro Punarbhawa IGAB dan Aryani NKL. 2013. Pengaruh reformasi administrasi perpajakn dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). E-jurnal akuntansi 5.2 (2013): 381-397. Denpasar [ID]. Universitas Udayana Rahayu S dan Lingga IS. 2009. Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (survey atas wajib pajak badan pada KPP Pratama Bandung “X”. Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 2 November 2009: 119-138 Rahayu SK. 2010. Perpajakan Indonesia konsep dan aspek formal. Yogyakarta [ID]: Graha Ilmu Rantung TV dan Adi PH. 2009. Dampak program sunset policy terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar. Makalah Simposium Perpajakan II Rapina, Jerry, Carolina Y. 2011. Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak (survey terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying). Jurnal Riset Akuntansi Vol. III No. 2 Oktober 2011 Resmi S. 2009. Perpajakan: Teori dan Kasus. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat Robbins SP. 2001. Organization behavior, ninth edition, versi bahasa Indonesia. Jakarta [ID]: Pearson Pducation Asia Press dan Prenhallindo Press Rohmawati L, Prasetyono, Rimawati Y. 2013. Pengaruh sosialisasi dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada KPP Pratama Gresik Utara). Prosiding Simosium Nasional Perpajakan 4 Roseline R dan Rusydi MK. 2012. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak (An analysis of the factors that influence taxpayers compliance of confirmation as taxable person for value added tax purpose). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 1 No. 2 Semester Genap 2012/2013 [Internet]. [Diunduh 19 Maret 2014]. Dapat diunduh dari: http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/issue/view/11 Santoso W. 2008. Analisis risiko ketidakpatuhan wajib pajak sebagai dasar peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan di Indonesia). Jurnal Keuangan Publik Vol. 5 Nomor 1 Oktober 2008 Hal. 85-137. [Internet]. [Diunduh 2 Maret 2014]. Dapat diunduh dari: http://www.perpustakaan.depkeu.go.id/FOLDERJURNAL/4-wahyu%20santoso.pdf Sari DP. 2011. Persepsi wajib pajak terhadap dunia perpajakan Indonesia setelah fenomena kasus “Gayus Tambunan” dengan pendekatan triangulasi. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIV [20-23 Juli 2011]. Aceh [ID] Sari W. 2011. Analisis tingkat penghasilan, norma subyektif dan budaya organisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki usaha di wilayah KPP Pratama Karanganyar. [Skripsi]. Surakarta [ID]. Universitas Muhammadiyah Surakarta Sekaran U. 2003. Research Methods For Business: A Skill- Building Approach. New York [US]. John Wiley and Sons Inc. Sekaran U. 2006. Metode penelitian untuk bisnis edisi 4. Jakarta [ID]: Salemba Empat Sofyan MT. 2005. Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar. [Skripsi]. Tangerang [ID]. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Supriyanto J. 2012. Analisis perlakuan pajak pertambahan nilai atas jasa konstruksi PT MRC tahun 2008.
2009 dan 2010. [Skripsi]. Jakarta. Universitas Bina Nusantara. Syahril F. 2013. Pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PPh orang pribadi (studi empiris pada KPP Pratama Kota Solok). [Skripsi]. Padang [ID]. Universitas Negeri Padang Tjiptono F. 2007. Manajemen jasa. Yogyakarta [ID]: Andi Utami SR, Andi dan Soerono AN. 2012. Pengaruh faktor-faktor eksternal terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV. [20-23 September 2012]. Banjarmasin [ID] Utomo PS. 2002. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. [Tesis]. Semarang [ID]. Universitas Diponegoro [Internet]. [Diunduh 16 Maret 2014]. Dapat diunduh dari: http://eprints.undip.ac.id/view/subjects/H1.default.html [UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 [UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UndangUndang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (Studi kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). Simposium Nasional Akuntansi XIII. [13-15 Oktober 2010]. Purwokerto [ID] Wijayanti R, Kurniawati HD dan Febri D. 2004. Menuju good governance melalui modernisasi pajak (eSPT). STIE-MCE ABIS
