PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA DAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE 2002-2010 Oleh : Rakiman (N P M : 200915018), Sarsiti
ABSTRACT Government in order to increase tax revenues, the main policies adopted are intensifying tax collection and extension of the subject / object of taxation. One of the current state revenue apart from oil and non-oil income is from tax (VAT). Some sources of tax revenue (income tax) is a Corporate Income Tax and Personal Income Tax which each has an important and strategic contribution in determining the overall tax revenue. This study aims to find empirical evidence of: 1) The effect of the individual's income per capita revenue receipts in Sukoharjo. 2) Effect of the number of individual tax payers in the revenue income Sukoharjo. 3) The effect of income per capita and the number of taxpayers jointly affect the income tax revenue in Sukoharjo. Testing this hypothesis, using inductive statistical techniques. The measures used are questionnaires with validity, reliability. Hypothesis testing using multiple regression analysis model with t test and analysis of F. The results can be concluded: 1) per capita income significantly influence Tax Receipts. Based on the calculation of the partial r known tcount 2,700> t table value 2.447 and 0.036 probability <0.05. 2) The number of taxpayers significantly influence Tax Receipts. Based on the calculation of the partial r known tcount 2.500> 2.447 and probability ttable 0.047 <0.05. 3) Income Per Capita and Number of Taxpayers jointly significantly influence Tax Receipts. Based on the F test obtained Freg 43.983 (Fhit = 43.983> F = 5.14) with a probability of 0.000 <0.05. It can be concluded that the change in budgetary participation and organizational commitment can be used to predict the budget gap. Keywords: Pendapitn Per Capita, Taxpayer Number, Tax Revenue (Income Tax).
PENDAHULUAN Pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, kebijakan utama yang ditempuh adalah intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi subjek/objek pajak. Intensifikasi pemungutan pajak merupakan kebijakan yang ditempuh dengan tujuan agar para wajib pajak membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga realisasi penerimaan pajak sesuai dengan potensinya, melalui kebijakan ini penerimaan pajak diharapkan meningkat, namun jumlah subjek pajak dan objek pajaknya tidak berubah. Salah satu penerimaan negara saat ini selain dari migas dan nonmigas yaitu dari pajak penghasilan (PPh). Beberapa sumber penerimaan pajak penghasilan (PPh) adalah Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dimana masing-masing mempunyai
77
kontribusi yang penting dan strategis dalam menentukan penerimaan pajak secara keseluruhan. Penerimaan Negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20%, dengan rincian 8% untuk provinsi yang bersangkutan dan 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Untuk kabupaten/kota dengan rincian 8,4% untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar dan 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar. Rincian alokasi sementara dana bagi hasil Kabupaten Sukoharjo tahun 2012 untuk Pajak Penghasilan WPOPDN sebesar Rp. 912.163.942 dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 16.363.162.043. (Menkeu RI, No. 203/PMK 7/2011) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan perkapita dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan Kabupaten Sukoharjo, maka penulis terdorong untuk menulis skripsi dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA DAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE 2002-2010”.
PERUMUSAN MASALAH Penulis memberikan perumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan maka dapat disimpulkan yaitu: 1. Apakah pendapatan perkapita secara individu berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kabupaten Sukoharjo? 2. Apakah jumlah wajib pajak secara individu berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kabupaten Sukoharjo? 3. Apakah pendapatan perkapita dan jumlah wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kabupaten Sukoharjo?
78
LANDASAN TEORI 1. Pengertian Pajak Menurut Mujiati dalam Resmi (2000:54) yang mengutip pendapat dari beberapa ahli mengenai definisi pajak yaitu: a. Feldman, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. b. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undangundang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahaan. c. Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang
bersifat
memaksa
berdasarkan
undang-undang,
dengan
tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 huruf (a) UU No. 28 tahun 2007). Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan). 2. Pajak Penghasilan Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang beban pajaknya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Wajib
79
pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan, dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. (Widiyanti, 2007: 65) Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut: a. Subjek pajak pribadi. b. Subjek pajak harta warisan. c. Subjek pajak badan. d. Bentuk usaha tetap. 3. Pendapatan Perkapita Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB perkapita. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara tersebut (www.wikipedia.com, 2011). Istilah lain pendapatan perkapita disebut sebagai Pendapatan Nasional, yang menggambarkan pendapatan yang benar-benar diterima oleh penduduk Indonesia. Untuk melihat produktivitas penduduk suatu negara, para ahli sering menggunakan kriteria angka out put atau PNB perkapita. Pendapatan perkapita suatu masyarakat dapat diperoleh dengan membagi Produk Nasional Bruto (PNB) tahun tertentu dengan jumlah penduduk (populasi) tahun yang bersamaan:
80
PNB Tahun-t PNB Perkapita = Populasi Tahun-t Keterangan: PNB merupakan penjumlahan seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu negara selama satu periode tertentu (satu tahun). 4. Wajib Pajak Pengertian Wajib Pajak berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan No. 2, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.” Jumlah wajib pajak setiap daerah berpengaruh terhadap besarnya penerimaan pajak yang diperoleh pada daerah tersebut.
KERANGKA PEMIKIRAN Kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan: Pendapatan Perkapita Penerimaan Pajak PPh Jumlah Wajib Pajak Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
81
HIPOTESIS Berdasarkan tujuan dan masalah yang akan diteliti, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah : 1. Pendapatan perkapita secara individu berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kabupaten Sukoharjo. 2. Jumlah wajib pajak secara individu berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kabupaten Sukoharjo. 3. Pendapatan perkapita dan jumlah wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kabupaten Sukoharjo.
METODE PENELITIAN 1. Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian ini mengenai penerimaan pajak penghasilan di Kabupaten Sukoharjo dalam kurun waktu 2002-2010. 2. Jenis Data Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2002-2010 sebagai dependent variabel dan pendapatan perkapita dan jumlah wajib pajak sebagai independen variabel. 3. Sumber Data Diperoleh dari berbagai publikasi yang dikeluarkan pihak instansi pemerintah yaitu kantor pelayanan pajak (Dirjen Pajak), kantor Badan Pusat Statistik (BPS) dan nota keuangan berbagai edisi penerbitan. 4. Metode Pengumpulan Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah metode kepustakaan yaitu metode pengumpulan data sekunder yang didapat dari kepustakaan guna mendapatkan data, landasan teori/keterangan yang bersifat kuantitatif.
82
5. Metode Analisis Data Dalam penelitian ini, alat analisis data yang digunakan adalah uji regresi linier berganda dalam bentuk logaritma natural dengan menggunakan metode OSL. 6. Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji apakah analisis regresi dalam penelitian ini menyimpang dari asumsi klasik atau tidak melalui: uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser, uji multikolinieritas, menggunakan regresi, uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson. 7. Pengujian Hipotesis a. Uji Model (F-test), statistik uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita dan jumlah wajib pajak secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak penghasilan. b. Uji t, untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita dan jumlah wajib pajak secara sendiri-sendiri terhadap penerimaan pajak penghasilan. c. Analisis Determinasi (R2), dipergunakan untuk melihat kebaikan dari suatu model regresi berganda, yaitu menjelaskan berapa persen variasi variabel dependen ditentukan oleh variasi variabel independen. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Pengujian Asumsi Klasik a. Uji Heteroskedastisitas Hasil output perhitungan uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi pendapatan perkapita 0,439, jumlah wajib pajak 0,405. Semua data tersebut nilainya lebih besar dari 0,05, ini berarti model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas antar residual, berarti lolos uji heteroskedastisitas.
83
b. Uji Multikolinieritas Karena tolerance X1= 0,284, X2 = 0,2843 dan nilai VIF X1 = 3,525, X2 = 3,525 < 10 berarti lolos uji multikolinieritas. c. Uji Autokorelasi Nilai Durbin Watson (d) menunjukkan angka 2,363. Nilai dU dapat dilihat melalui tabel Durbin Watson pada tingkat signifikansi 0,05 (N=9), k=3, nilai dU = 2. Penelitian ini tidak terjadi autokorelasi karena -2 < 2,263 < +2. 2. Analisis Regresi Linear Berganda Hasil penelitian diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: Y = -322698 + 0,084 X1 + 4,333 X2 a. Uji t 1) Pengaruh Pendapatan Perkapita (X1) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) Nilai thitung 2,700 > ttabel 2,447. Dengan probabilitas 0,036 dengan taraf signifikansi 5%. Ini menunjukkan bahwa pendapatan perkapita secara individu berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kabupaten Sukoharjo. 2) Pengaruh Jumlah Wajib Pajak (X2) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) Nilai thitung 2,500 > ttabel 2,447. Dengan probabilitas 0,047 dengan taraf signifikansi 5%. Ini menunjukkan bahwa Jumlah wajib pajak secara individu berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kabupaten Sukoharjo. b. Uji F Hasil uji F diperoleh Freg 43,983 > Ftabel = 5,14 dengan probabilitas 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Perkapita dan Jumlah Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.
84
c. Koefisien Determinan Nilai R2 = 0,915, artinya besarnya sumbangan variabel Pendapatan Perkapita dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak PPh di Kabupaten Sukoharjo dipengaruhi sebesar 91,50%, sisanya 8,10 dipengaruhi oleh faktor yang yang tidak diteliti, antara lain: Derajat Keterbukaan Ekonomi, Derajat Moneterisasi, dan Pasal 17 UU Perpajakan.
KESIMPULAN 1. Pendapatan Perkapita berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak PPh. Berdasarkan hasil perhitungan r parsial diketahui pengaruh Pendapatan Perkapita (X1) diperoleh nilai thitung sebesar 2,700 dengan koefisien signifikan sebesar 0,036. Nilai thitung tersebut bila dibandingkan dengan nilai ttabel (N=9; p=5%) sebesar 2,447 menunjukkan bahwa nilai thitung ternyata lebih besar dibandingkan dengan nilai ttabel (2,700 > 2,447) dan probabilitas lebih kecil dari 0,05. 2. Jumlah Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak PPh. Berdasarkan hasil perhitungan r parsial diketahui pengaruh Jumlah Wajib Pajak (X2) diperoleh nilai thitung sebesar 2,500 dengan koefisien signifikan sebesar 0,047. Nilai thitung tersebut bila dibandingkan dengan nilai ttabel (N=9; p=5%) sebesar 2,447 menunjukkan bahwa nilai thitung ternyata lebih besar dibandingkan dengan nilai ttabel (2,500 > 2,447) dan probabilitas lebih kecil dari 0,05. 3. Pendapatan Perkapita dan Jumlah Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PPh. Berdasarkan uji F diperoleh Freg 43,983 (Fhit = 43,983 > Ftabel = 5,14) dengan probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05.
85
SARAN Peningkatan PPh di Kabupaten Sukoharjo berbanding lurus dengan pendapata perkapita (YKAP) dan jumlah wajib pajak (JWP), dari hasil analisis diperoleh bahwa dari kedua variabel tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PPn Kabupaten Sukoharjo, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 1. Peningkatan penerimaan PPh diperlukan instrumen kebijakan yang dapat dilakukan Pemda Kabupaten Sukoharjo sehingga perekonomian secara makro dapat berjalan baik. 2. Pemda Kabupaten Sukoharjo untuk lebih mau dan mampu memperhatikan kedua faktor tersebut agar pendapatan penghasilan (PPh) dapat meningkat lebih signifikan.
REFERENSI Agustina, Asri Fika dan Vinola Herawati. 2007. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama. Jurnal dinamika pembangunan 10 I Vol. 2 No. 1 / Juli 2005: 9 – 18.
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_Perkapita. Diakses pada tanggal 31 Januari 2012/ 11.00.WIB.
http://www.sukoharjokab.go.id. Ringkasan APBD 2010. diakses pada tanggal 17 Januari 2012 /20.30 WIB.
Gujarati, Damodar. 2005. Ekonometrika Dasar. Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga.
Kuncoro, Mudrajat. 2001. Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Mujiati. 2008. Perpajakan. Surakarta: MUP.
Nouvel. 2004.“Analisis Faktor-faktor yang Memperngaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Di Surakarta” Periode 1994-2002”. Skripsi Universitas Sebelas Maret Jurusan Akuntansi.
86
Santosa, Purbayu Budi dan Retno Puji Rahayu. 2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri. Jurnal dinamika pembangunan 10 I Vol. 2 No. 1 / Juli 2005: 9 – 18.
Santoso, Singgih. 2010. SPSS Versi 17 Mengolah Data Statistik Secara Profesional, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Soemitro, Rcohmat. 1991. Dasar-dasar Hukum Perpajakan Pendapatan. Enresco, Bandung.
Tjahjono, Achmad dan Muhammad Fakhri Husein. 2005. Perpajakan edisi Jogjakarta. UPP AMP YKPN.
ketiga.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No.6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
Widiyanti, Vania Yuki, 2007. Pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Madiun. Skripsi Universitas Kristen Petra Jurusan Akuntansi.
87
