PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PPh BADAN PADA PT. CLB Hendra Martin Christy JL Tebet Timur Dalam 4B no 9, Jakarta Selatan Email :
[email protected]
Dosen Pembimbing : Maya Safira Dewi, SE Ak., M.Si.
ABSTRAK Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada perencanaan pajak yang dilakukan pada PT. CLB, agar perusahaan tersebut dapat menggunakan hasil daripada analisa yang penulis lakukan. Dan agar penelitian ini berguna bagi perusahaan kedepannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif yaitu dimana data dapat diperoleh secara langsung dan tidak langsung seperti wawancara kepada perwakilan perusahaan, observasi, dan data arsip. Data yang diperlukan oleh penulis berupa laporan keuangan tahun 2010, 2011 dan 2012 juga spt tahunan PPh Badan tahun 2010, 2011 dan 2012 yang didapatkan langsung dari perusahaan. Prosesnya adalah mengevaluasi biaya yang di keluarkan perusahaan dengan biaya yang boleh dijadikan pengurang di penghasilan bruto terdapat didalam pasal 6 ayat 1 UU PPh no 36 tahun 2008 sedangkan biaya yang tidak boleh dijadikan pengurang di penghasilan bruto terdapat didalam pasal 9 ayat 1 UU PPh no 36 tahun 2008. Dari hasil yang diperoleh, perusahaan masih kurang maksimal dalam menggolongkan aktiva menurut pajak dan perusahaan seharusnya masih dapat memperkecil beban pajak terutang. Untuk itu disarankan agar perusahaan dapat menggolongkan aktiva sesuai dengan PMK no 96/PMK.03/2009 serta perhitungan pajak sesuai tarif. Kata kunci: Perencanaan pajak, koreksi fiskal, Rekonsiliasi fiskal, Pajak badan, PPh badan,
ABSTRACT In this research, the authors focused on tax planning at PT. CLB, so that the company can use the results of the analysis rather than the author did. And that this study is useful for the company going forward. The method used was a qualitative one in which the data can be obtained directly and indirectly to representatives of companies such as interviews, observations, and archival data. Data needed by the author in the form of financial statements in 2010, 2011 and 2012 as well such as the annual corporate income tax in 2010, 2011 and 2012 were obtained directly from the company. The process is to evaluate the cost of outside companies at a cost that may be used as a deduction in the gross income contained in Article 6, paragraph 1 of the Income Tax Act No. 36 of 2008, while the cost should not be used as a deduction in the gross income contained in article 9, paragraph 1 of the Income Tax Act No. 36 of , 2008. From the results obtained, the company is still less than the maximum in classifying assets according to the tax and company should still be able to minimize the burden of the tax payable. It is recommended that companies can classify assets in accordance with the PMK and 96/PMK.03/2009 no corresponding tax rate calculation. Keywords: tax planning, fiscal correction, Reconciliation fiscal, corporate tax, corporate income tax,
PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Persaingan dunia saat ini semakin ketat, sehingga pihak Manajemen harus mampu memberikan suatu kebijakan yang terbaik untuk perusahaannya. Secara umum perusahaan yang berorientasi pada laba akan menghasilkan sebuah keuntungan. Namum dalam memperoleh keuntungan juga tidak terlepas dari beban pajak yang harus di bayar kepada negara. Oleh karena itu perusahaan harus mampu mengoptimalkan pendapatan secara umumnya dengan meminimalisasi kan beban pajak yang terutang secara legal. Metode yang dapat di lakukan adalah dengan adanya Perencanaan Pajak ( Tax Planning ). Pada metode ini perusahaan akan di arahkan pada penekanan beban pajak yang harus di bayarkan kepada negara secara benar dan wajar tanpa adanya kecurangan untuk menggelapkan pajak terutang. Dalam penelitian ini segala aspek data perpajakan yang berkaitan dengan pengoptimalan laba perusahaan dan pembayaran beban pajak sangat di perlukan. Dengan adanya data tersebut maka penelitian ini akan didapatkan hasil akhir dan dapat menentukan tindakan penghematan pajak yang akan di ambil perusahaan. Perenacanaan pajak ( Tax Plan ) sangat penting bagi perusahaan pada umumnya, karena dari perencanaan tersebut maka perusahaan dapat meminimalkan pengeluaran beban atas pajak dan yang kemudian akan berpengaruh pada pendapatan perusahaan nantinya. PT. CLB merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang distribusi alat – alat kesehatan rumah sakit di Indonesia. PT. CLB ini memiliki kewajiban melakukan pembayaran pajak terutang pada setiap tahunnya. Dengan berjalannya waktu, PT. CLB semakin memperoleh laba yang besar namun tak luput harus melakukan pembayaran pajak yang besar pula kepada negara. PT. CLB telah melakukan Perencanaan Pajak agar dapat menekan beban pajak tersebut. Untuk mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak tersebut sudah dilakukan semaksimal mungkin dan sesuai pada undang – undang yang berlaku maka perlu diadakan evaluasi terhadap perencanaan pajak pada PT. CLB. Oleh Karena itu, penelitian ini di harapkan akan sangat berguna bagi PT. CLB untuk memperoleh laba yang besar dan dapat menekan beban pajak penghasilan pada PT. CLB ini. Dengan alasan dan latarbelakang ini permasalahan pada PT. CLB ini maka judul yang dipilih adalah “PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PPh BADAN PADA PT. CLB” Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian yang dilakukan pada PT. CLB ini hanya di batasi pada perencanaan pajak atas laporan keuangan perusahaan PT. CLB tahun 2011 dan 2012. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 1.
2.
3.
Agar mengetahui apakah PT. CLB telah melakukan perencanaan pajak dengan benar sesuai dengan undang – undang yang berlaku dan telah dapat meminimalkan beban pajak terutangnya. Agar dapat memberikan masukan – masukan yang lebih baik untuk PT. CLB kedepannya dalam melakukan perencanaan pajak dan mengoptimalkan pendapatan dengan cara menekan pajak terutang secara legal. Agar PT. CLB dapat mendapatkan keuntungan lebih dengan adanya penekanan pajak ini, sehingga para karyawan PT. CLB dapat disejahterahkan dan diutamakan.
Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 1. 2.
3.
Dari penulisan ini, diharapkan agar mendapatkan ilmu lebih dalam pajak terutama dalam melakukan tax planning ( Perencanaan Pajak ). Khususnya pada wajib pajak Badan. Dari penulisan ini, diharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi perusahaan kedepannya agar dapat menjadi sebuah acuan dan masukan untuk perusahaan agar dapat mengoptimalkan laba terutama pada perencanaan pajak yang di lakukan perusahaan. Dari penulisan ini, diharapkan untuk pada konsumtif dan pembaca, agar dapat bermanfaat bagi pendidikan terutama untuk perpajakan. Agar pembaca mengerti dan memahami cara melakukan perencanaan pajak.
METODOLOGI PENELITIAN Dari penelitian ini, maka dilakukan riset dengan tujuan riset yang di lakukan adalah sebuah riset yang meminimalisasikan beban pajak penghasilan Badan. Karakteristik daripada riset ini adalah : 1. 2. 3.
4. 5.
Jenis Riset ini adalah riset eksploratoria Dimensi waktu yang diperlukan dalam penelitian adalah berjangka dan melibatkan urutan waktu tertentu dalam riset ini. Metode pengumpulan data penelitian adalah dengan cara Observasi dan Wawancara kepada pihak terkait, dan juga dengan kontak tidak langsung berupa data dari perusahaan terkait dan juga perpusatakaan. Lingkungan penelitian dan riset nya adalah berupa lingkungan nyata. Objek dan unit analisis nya dalah PT. CLB.
Proses Pengumpulan Data Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode pengumpulan data secara langsung : a.
b.
c.
Observasi Dengan cara mengunjungi tempat usaha atau perusahaan yang dijadikan objek penelitian. Lalu data akan diperoleh dan dikumpulkan melalui observasi atau pengamatan terhadap perusahaan tersebut. Dokumentasi dan arsip Mencari dan mengumpulkan data dari data arsip perusahaan yang digunakan untuk mendukung penulisan skripsi ini. Wawancara Melakukan wawancara kepada pihak keuangan perusahaan yang berkaitan
Masalah yang akan diteliti Berikut ini akan dilampirkan masalah – masalah yang akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam Bab 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Analisis laporan keuangan perusahaan tahun 2010, 2011, dan 2012 Analisis laporan penyusutan aktiva tetap perusahaan tahun 2010, 2011, dan 2012 Evaluasi lampiran SPT PPh Badan perusahaan setiap tahunnya agar mengetahui pajak terutang perusahaan dan mengetahui kredit pajak perusahaan. Mencocokan lampiran SPT PPh Badan perusahaan dengan laporan keuangan perusahaan. Analisis rekonsiliasi fiskal perusahaan tahun 2010, 2011, dan 2012. Melakukan analisis pajak terutang perusahaan sesuai dengan rekonsiliasi fiskal perusahaan. Membuat analisis perhitungan rekonsiliasi fiskal perusahaan pada tahun 2010, 2011, dan 2012. Melakukan perhitungan pajak terutang perusahaan terhadap analisa rekonsiliasi fiskal perusahaan kemudian membandingkan analisa rekonsiliasi fiskal.
9.
Melakukan perhitungan pajak terutang dari data rekonsiliasi fiskal dan menentukan hasil evaluasi dari data yang di analisis pada pembahasan.
HASIL DAN BAHASAN Rekonsiliasi Fiskal Sebelum Dan Sesudah Penerapan Perencanaan Pajak pada Perusahaan Karena perbedaan pengakuan penghasilan oleh akuntansi komersial dan fiskal, maka akan menimbulkan perbedaan perhitungan besarnya penghasilan kena pajak perusahaan. Pelaporan keuangan komersial yang dibuat oleh perusahaan harus disesuaikan dengan PSAK juga disesuaikan dengan laporan keuangan fiskal. Agar perhitungan pajak dapat dilakukan dengan benar, maka perusahaan harus dapat menyusun laporan fiskal dengan benar pula. Sebuah penerapan pajak yang dilakukan harus dapat dimaksimalkan, agar perencanaan pajak tersebut dapat dilakukan secara maksimal, maka perusahan harus dapat meminimalkan koreksi fiskal positif agar dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang kecil juga beban pajak yang kecil pula. Dalam hal ini harus tetap berdasarkan dengan peraturan pajak yang berlaku dan tidak menyimpang dari peraturan tersebut. Dari perencanaan pajak yang telah dilakukan maka di dapati perbedaan antara koreksi fiskal dan komersial dalam laporan keuangan perusahaan.
PPh Badan Terutang Tahun 2010
PKP JUMLAH 50% x 25% x 104.926.677
Sebelum Perencanaan
Setelah Perencanaan
104.926.677
96.070.435
13.115.835
50% x 25% x 96.070.435
12.008.804
PAJAK TERHUTANG 2010 = =
Dikurangi Cicilan Pajak bulanan PPh ps 22 Pemungut
50% x 25% x96.070.435,12.008.804
Rp Rp
2.592.840 10.238.795 Rp
12.831.635 (822.830)
Rp
147.161
PPh ps 29 Terhutang Angsuran PPh pasal 25 tahun 2011
PPh Badan Terutang Tahun 2011 PKP JUMLAH 50% x 25% x 586.918.206
Sebelum Perencanaan
Setelah Perencanaan
586.918.206
583.293.807
73.364.776
50% x 25% x 583.293.807
72.911.726
Pajak Terutang 2011
50% x 25% x 583.293.807
72.911.726
Dikurangi : PPh Pasal 25
2.879.715
PPh Pasal 22 Import
4.841.000
PPh Pasal 23
23.959.125 31.679.840
PPH Pasal 29 Terutang
41.231.886
Angsuran PPh Pasal 25
3.435.990
PPh Badan Terutang Tahun 2012 PKP JUMLAH 50% x 25% x 125.322.224
Sebelum Perencanaan
Setelah Perencanaan
125.322.224
98.030.695
15.665.278
50% x 25% x 98.030.695
12.253.837
PAJAK TERHUTANG 2012 = =
Dikurangi Cicilan Pajak bulanan
50% x 25% x9.8030.695,12.253.837
Rp 33.690.000
PPh ps 29 Terhutang
Rp Rp
33.690.000 (21.436.163)
Angsuran PPh pasal 25
Rp
1.021.143
Dari evaluasi terhadap PT. CLB dari laporan fiskal antara komersial dan fiskal perusahaan dilakukan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan maka didapatkan perbedaan antara rekonsiliasi fiskal perusahaan dengan rekonsiliasi fiskal menurut penelitian. Adapun perbedaannya sebagai berikut : 1.
2.
3.
4.
5.
Dari perencanaan pajak untuk biaya pengobatan dapat dijadikan biaya dan tanpa harus dikoreksi dengan catatan perusahaan harus menjadikan biaya pengobatan menjadi tunjangan kesehatan bagi seluruh pegawai atau karyawan dalam perusahanaan tersebut. Yaitu sebesar Rp. 7.725.350 ditahun 2010, Rp. 5.049.200 di tahun 2011, dan Rp. 13.517.300 di tahun 2012. Dengan membuat daftar nominatif yang jelas tentang promosi dan iklan yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk operasional pada bisnisnya, maka biaya iklan dan entertainment dapat dibiayakan seluruhnya sehingga tanpa harus di koreksi. Untuk biaya keamanan dan kebersihan seharusnya perusahaan tidak memasukan kedalam bagian dari biaya rumah tangga dan perusahaan seharusnya mendapatkan bukti dari keamanan dan kebersihan agar dapat dijadikan biaya dan jika ada bukti tersebut maka seluruhnya dapat dibiayakan dan tidak perlu di koreksi. Melakukan perhitungan kembali terhadap penyusutan para aktiva tetap perusahaan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku dan tarif yang sesuai dengan golongan aktiva yang ada. Karena perusahaan tidak melakukan perhitungan penyusutan aktiva dengan benar sesuai dengan peraturan tarif dan golongan pajak yang berlaku. Untuk biaya makan dan minum perusahaan melakukan perbagian antara makan minum pegawai atau karyawannya dan makan minum tamu dan jamuan yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk hal ini seharusnya perusahaan tidak perlu melakukan perbagian untk biaya makan dan minum, sehingga untuk makan dan minum cukup untuk karyawan dan dijadikan tunjangan agar dapat di biayakan seluruhnya. Untuk makan dan minum pada jamuan tamu prusahaan, perusahaan dapat menggolongkannya kedalam biaya jamuan dan sumbangan yang dapat diberikan daftar nominatif sehingga dapat di jadikan biaya seluruhnya.
Sedangkan untuk koreksi fiskal yang diteliti dan dianalisa adalah sebagai berikut, 1.
2.
3.
Sumbangan, pada laporan keuangan perusahaan sumbangan menjadi koreksi dan sebagai penambah pendapatan bruto perusahaan. Tetapi menurut analisa yang dilakukan, sumbangan dapat dibiayakan sepenuhnya sehingga pembayaran pajak terutang semakin kecil. Pengobatan dan pemeriksaan, pada laporan keuangan perusahaan dilakukan koreksi pada pengobatan dan pemeriksaan. Tetapi menurut analisa yang dilakukan, pengobatan dan pemeriksaan dapat dijadikan biaya seluruhnya jika dijadikan tunjangan atau menyertakan daftar nominatif. Promosi da iklan, pada laporan keuangan perusahaan biaya promosi dan iklan dikoreksi sepenuhnya. Tetapi menurut analisa yang dilakukan, biaya promosi dan iklan dapat dijadikan biaya seluruhnya jika terdapat dan disertakan daftar nominatifnya, sehingga pajak terutang perusahaan akan lebih rendah.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Dari hasil melakukan penelitian dan evaluasi dari data perencanaan pajak di PT. CLB maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 1.
2.
3.
Perusahaan belum melakukan perencanaan pajak, karena masih menemukan peluang yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan sehingga perusahaan dapat mendapatkan laba yang lebih maksimal dengan melakukan pembayaran pajak yang minimal. Perusahaan belum melakukan perencanaan pajak menggunakan aspek formal dan administratif, selain itu metode yang di gunakan oleh perusahaan dalam menghitung penyusutan adalah metode ( double declining method ) atau metode saldo menurun. Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan menggolongkan biaya yang dapat menjadi tax saving bagi perusahaan dan tidak melanggar aturan perpajakan. Misalnya
4.
5. 6.
7.
8.
9.
perusahaan dapat menggolongkan natura atau biaya lain yang menjadikan kenikmatan bagi karyawan perusahaan Perusahaan juga dapat menggolongkan penyusutan yang digunakan perusahaan dapat dijadikan tax avoidance yaitu menjadikan golongan harta berwujud perusahaan sesuai dengan penggolongan yang dilakukan oleh pajak dan sesuai juga dengan undang – undang perpajakan yang berlaku. Dari biaya kesejahteraan karyawan yaitu biaya pengobatan dam pemeriksaan harus dilakukan koreksi, karena merupakan natura dan kenikmatan bagi karyawan. Perusahaan mengeluarkan biaya sumbangan, dan biaya sumbangan yang tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 UU PPh, bahwa sumbangan yang tidak bersifat nasional selayaknya GNOTA adalah sumbangan yang harus dilakukan koreksi. Berdasarkan dengan biaya kesejahteraan, perusahaan memberikan tunjangan biaya lembur dan uang bonus bagi karyawan, serta memberikan THR kepada seluruh karyawannya. Berikut dengan tunjangan kesehatan berupa JAMSOSTEK bagi karyawan. Pendapatan jasa giro harus dilakukan koreksi negatif dan tidak boleh diperhitungkan didalam laporan keuangan fiskal. Karena sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 UU PPh yaitu setiap pendapatan yang bersifat final oleh pajak tidak perlu dikoreksi lagi. Ditemukan bahwa pada rekonsiliasi fiskal menurut analisa, jika perusahaan lebih meminimalkan koreksi positif nya, perusahaan akan memiliki status lebih bayar terhadap pajak terutang perusahaan. Yaitu sebesar Rp. 822.830 pada tahun 2010 dan Rp. 21.436.163 pada tahun 2012.
Saran Saran yang dapat diberikan dari evaluasi dan kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adalah sebagai berikut : 1.
2.
3.
4.
Sebaiknya perusahaan memperkecil pengeluaran yang dapat dijadikan biaya dan pengurang penghasilan bruto perusahaan, karena jika tidak akan terjadi koreksi fiskal positif dan menyebabkan penghasilan kena pajak perusahaan akan semakin besar dan beban pajak badan terutang perusahaan akan semakin bertambah pula seiring dengan penghasilan yang bertambah. Perusahaan harus mengerti dan memahami secara benar tentang praturan perpajakan, dan perusahaan diharuskan untuk selalu mematuhi peraturan dari aspek formal dan administratif agar kedepannya tidak terjadi kendala karena kurang pahamnya dan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan secara sengaja maupun tidak. Untuk memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, perusahaan dapat memanfaatkan dari pendapatan jasa giro. Karena pendapatan jasa giro merupakan pajak final dan tidak diperhitungkan kembali di laporan keuangan laba rugi fiskal perusahaan. Sehingga akan menjadi koreksi negatif. Dan akan memperkecil penghasilan kena pajak perusahaan. Perusahaan diharapkan agar dapat memisahkan biaya kebersihan dan keamanan dari biaya rumah tangga agar dapat dilihat lebih rinci, selain itu diharapkan agar selalu menyertakan bukti dari biaya kebersihan dan rumah tangga ini agar dapat dibiayakan sepenuhnya.
REFERENSI Aditya. (2007). Perhitungan PPh Pasal 21. http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=16&q=&hlm=4perhitungan%20PPh%20Pasal%2021. Diakses Tanggal 20 Desember 2012 Agustinus, S. & Kurniawan, I. (2009). Panduan praktis perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi. Andy Wahyu Wibowo, S.E. (2012). Mengenal Strategi Perencanaan Pajak Yang Legal. http://www.jtanzilco.com/main/index.php/component/content/article/1-kap-news/747mengenalstrategiperencanaanpajakyanglegal Diakses tanggal 1 Januari 2013. Gunadi (2009). Akuntansi perpajakan sesuai dengan undang-undang pajak baru. Jakarta: Penerbit Grasindo.
Illyas, W. & Burton, R. (2008). Hukum pajak. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Keputusan Diektur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 Tanggal 18 April 2002 Tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas biaya pemakauan telepon seluler dan kendaraan perusahaan. Muljono, D. (2009). Tax planning menyiasati pajak dengan bijak. Yogyakarta: Penerbit Andi. Mardiasmo (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011 : Andi Publisher Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008, tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan.
RIWAYAT PENULIS Hendra Martin Christy lahir di Tanjung Pandan pada 9 Juli 1990. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Ekonomi pada tahun 2013.
