PENGARUH PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK BIAYA PEGAWAI PADA PT XYZ UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK DAN HUBUNGANNYA DENGAN KINERJA PERUSAHAAN Gloritho Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma
ABSTRAK Umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya kewajiban perpajakan berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Usaha penghindaran pajak (tax avoidance) pada dasarnya adalah dengan menekan dan megendalikan jumlah pajak serendah mungkin sehingga mencapai angka yang minimum, sepanjang tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Setiap perusahaan berupaya untuk mencapai tingkat profit/laba yang optimum. Dalam upaya cost reduction diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik terhadap dimensi-dimensi biaya, agar dapat dicapai tingkat laba yang optimum. Salah satu dimensi biaya adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan yang sehubungan dengan imbalan pegawai berupa biaya entertaiment, biaya promosi, dan biaya kesehatan dan kesejahteraan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pengaruh sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak biaya pegawai terhadap perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dan hubungannya dengan kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak untuk biaya entertaiment, biaya promosi, dan biaya kesehatan dan kesejahteraan berpengaruh terhadap beban pajak badan sebesar 22,50%. Dengan perencanaan pajak, maka PPh yang terhutang dan pajak penghasilan kurang bayar perusahaan menjadi lebih kecil, sehingga perusahaan mempunyai lebih banyak dana untuk mengembangkan usaha dan dananya lagi. Kata kunci: Perencanaan Pajak, Tax Avoidance, Penghasilan, Beban, Pajak Penghasilan PENDAHULUAN Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi
perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Pada dasarnya, ada dua hal yang perlu dilakukan perusahaan berhubungan dengan pajak. Langkah pertama yaitu mulai dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar di salah satu Kantor Pelayanan Pajak, melaksanakan akuntansi perpajakan, serta membayar dan menyampaikan SPT masa tahunan sesuai dengan jenis pajaknya pada tanggal yang telah ditentukan. Langkah kedua adalah merencanakan pajak (tax planning) yaitu dengan memperhitungkan pengaruh pengambilan keputusan tertentu terhadap kewajiban pajaknya, misalnya keputusan untuk melakukan investasi. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning atau tax sheltering). Umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya kewajiban perpajakan berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Usaha penghindaran pajak (tax avoidance) pada dasarnya adalah dengan menekan dan megendalikan jumlah pajak serendah mungkin sehingga mencapai angka yang minimum, sepanjang tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Oleh karena itu dalam perencanaan pajak ditetapkan beberapa hal yang dapat menghemat pajak. Prinsip yang digunakan adalah memanfaatkan secara optimal adanya celah-celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi perencanaan pajak bukan berarti penggelapan pajak (tax evasion) yang jelas-jelas merupakan pelanggaran hukum. Setiap perusahaan berusaha untuk mencapai tingkat laba yang maksimal, karena itu perusahaan dituntut untuk dapat selalu mengantisipasi setiap kebutuhan dari pada customer, misalnya
saja dengan menyediakan produk dengan barang yang berkualitas dan pelayanan yang memuaskan, sehingga diharapkan penjualan (pelayanan) dapat ditingkatkan dan biaya dapat ditekan seminimal mungkin (cost reduction). Dalam upaya menekan biaya tersebut diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik terhadap dimensi-dimensi biaya agar dapat dicapai tingkat laba yang optimum. Berdasarkan pola pemikiran di atas penerapan perencanaan pajak pada PT XYZ akan dibahas dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Biaya Pegawai Pada PT XYZ Untuk Meminimalkan Beban Pajak dan Hubungannya Dengan Kinerja Perusahaan”. Tujuan Penelitian Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak biaya pegawai terhadap beban pajak terhutang wajib pajak badan. 2. Untuk mengetahui ada/tidaknya perbedaan pengaruh yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak biaya pegawai terhadap beban pajak terhutang wajib pajak badan. 3. Untuk mengetahui manfaat yang akan diperoleh perusahaan dengan adanya perencanaan pajak tersebut. LANDASAN TEORI Pengertian Pajak Pengertian pajak, yaitu: 1. Pajak dipungut berdasarkan undangundang serta aturan pelaksanaannya. 2. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini ini berarti pelanggaran atas aturan
perpajakan akan berakibat adanya sanksi. 3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah. 4. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak tidak boleh dilakukkan pihak swasta yang orientasinya adalah keuntungan. 5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment. (Pajak Terapan Brevet A&B, 2008) Laporan keuangan komersial Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan Fiskal Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Beda Tetap Beda Tetap merupakan perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan, dimana penghasilan wajib pajak tertentu yang diperoleh atau biaya tertentu yang menjadi beban tidak diakui sebagai penghasilan atau biaya menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, walaupun
merupakan pendapatan atau beban dilihat dari sudut SAK (Ismarita, 2007). Beda waktu Beda waktu merupakan waktu pengakuan pendapatan dan biaya menurut SAK dan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Perbedaan ini terjadi karena pendapatan dan biaya yang sudah diakui menurut standar akuntansi tetapi menurut pajak belum diakui atau sebaliknya. Koreksi Fiskal Untuk menghitung penghasilan netto fiskal yang dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum, penghasilan dari sumber di Indonesia yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk sebagai objek pajak yang harus dikeluarkan. Selanjutnya beru dilaksanakan koreksi-koreksi atau penyesuaian fiskal, baik positif maupun negatif. (Ismarita, 2007). 1. Koreksi positif Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersial menjadi semakin kecil, atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan. 2. Koreksi negatif Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang berakibat dengan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar, atau yang berakibat dengan adanya pengurangan penghasilan. Strategi dalam Perencanaan Pajak Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus
dibayar (Sophar Lumbantoruan, 1996), yaitu: a. Pergeseran pajak, merupakan pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya. b. Kapitalisasi, merupakan pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli. c. Transformasi, merupakan cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. d. Tax Evasion, merupakan penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. e. Tax Avoidance, merupakan penghindaran pajak dengan mematuhi peraturan yang ada. Jadi dapat disimpulkan, bahwa ada strategi-strategi yang bisa diambil oleh wajib pajak terutama badan, dalam usahanya melaksanakan tax planning dengan tujuan mengatur atau dengan kata lain meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Diantara strategistrategi tersebut ada yang legal maupun ilegal. Untuk strategi-strategi atau caracara yang lagal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang atau dalam hal ini memanfaatkan celahcelah yang ada dalam undang-undang peepajakan (loopholes). METODE PENELITIAN Objek Penelitian Atas himbauan dan permintaan dari
pihak perusahaan untuk tidak menggunakan atau mempublikasikan nama perusahaan yang bersangkutan, maka objek yang di analisis dalam penelitian ini adalah PT XYZ. Penulis memilih perencanaan pajak terhadap pendapatan dan biaya-biaya pegawai serta biaya lainnya mengingat pentingnya tax planning dalam perencanaan peminimalan pembayaran pajak badan. Dengan kata lain bahwa penerapan perencanaan pajak mempengaruhi beban pajak penghasilan badan Data yang Digunakan Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersifat kuantitatif berupa angka-angka yang tercantum dalam Laporan Keuangan PT XYZ tahun 2008 yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perusahaan, serta Laporan Laba Rugi Fiskal Perusahaan. Sesuai dengan judul yang dipilih, maka penulis mengidentifikasikan proses penerapan perencanaan pajak ini dengan mengalihkan biaya yang tidak dapat dikurangkan (Non Deductible Expense) dari penghasilan bruto perusahaan ke biaya yang dapat dikurangkan (Deductible Expense) dari penghasilan bruto perusahaan sesuai UU PPh yang berlaku. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data Informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer, dimana merupakan data yang dikumpulkan sendiri melalui metode observasi dan wawancara langsung ke objek yang dituju. Data primer ini adalah dilakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, kemudian diolah dengan menggunakan alat analisis, studi
pustaka, literatur, jurnal dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Alat Analisis yang Digunakan Dalam penulisan ini guna mencapai tujuan dari penelitian, penulis menggunakan alat analisis, yaitu dengan melakukan Rekonsiliasi Fiskal yang terdiri dari koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif pada biaya-biaya terhadap penghasilan kena pajak dan laporan laba rugi perusahaan. Adapun untuk menghitung besarnya penghematan pajak yang akan dilakukan dengan menggunakan rumus: T=
P0 – P1 P0
x 100 %
Keterangan: T = Besarnya % kenaikan (penurunan) Perencanaan Pajak P0 = Besarnya pajak penghasilan sebelum Perencanaan Pajak P1 = Besarnya pajak penghasilan sesudah Perencanaan Pajak HASIL DAN PEMBAHASAN Perhitungan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak Laba Perusahaan Laba merupakan selisih antara total pendapatan dikurangi dengan biaya, dimana pendapatan mengukur aliran masuk aktiva bersih setelah dikurangi dengan hutang dari penjualan barang/jasa. Penetapan laba perusahaan didasarkan pada metode dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Untuk dapat menuyusun laporan keuangan fiskal dari data keuangan
komersil terlebih dahulu dibuat semacam rekonsiliasi data sesuai perundangundangan perpajakan yang berlaku. Umumnya urutan dari penyusunan rekonsiliasi perusahaan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut, diantaranya: 1. Membua terlebih dahulu daftar penyusutan sesuai dengan ketentuan perundanga-undangan perpajakan. 2. Penyusunan fiskal tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan data akuntansi komersial. 3. Membuat rekonsiliasi harga pokok produksi. 4. Membuat rekonsiliasi pendapatan atau beban lain-lain. 5. Membuat rekonsiliasi laba/rugi, biaya operasi dan pendapatan atau beban lain-lain dipindahkan ke rekonsiliasi laba rugi. Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Selama tahun 2008, PT XYZ sudah melakukan perencanaan pajak terhadap akun beban baik beban operasional (usaha) maupun beban lain-lain, biayabiaya ini yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut peraturan perundang-undangan perpajakan adalah: a. Biaya pengobatan (kesehatan) dan kesejahteraan, tidak dapat dikurangkan sebagai biaya karena fasilitas pengobatan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. b. Biaya perjalanan, yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto adalah biaya perjalanan pegawai perusahaan untuk kepentingan kegiatan perusahaan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah misal surat tugas, tiket, kuitansi hotel. Uang saku dalam perjalanan dinas merupakan objek PPh pasal 21.
c. Biaya entertaiment, tidak dapat dikurangkan karena tidak memiliki bukti-bukti rincian yang secara jelas. d. Biaya pemeliharaan kendaraan, tidak dapat dikurangkan karena didalamnya termasuk juga biaya pemeliharaan kendaraan untuk pribadi e. Biaya rapat dan jamuan, tidak dapat dikurangkan karena tidak disertai dengan normatif f. Biaya Promosi, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya promosi yang didukung bukti pemasangan atau pembuatan iklan
Dapat dilihat dari perhitungan pajak tersebut (Tabel 4.2) sesudah adanya penghematan pajak, pengeluaran yang sebelumnya merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan (Non Deductible Expense) menjadi biaya yang dapat dikurangkan (Deductible Expense). Penghematan pajak menyebabkan biaya yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto menjadi maksimal, yang berakibat penghasilan kena pajak menjadi berkurang begitupun dengan pajak terhutang dan kurang bayar pajak penghasilan menjadi semakin kecil.
Pembahasan Hasil Penelitian PERBANDINGAN PERHITUNGAN LABA SESUDAH PAJAK PT XYZ Keterangan
Koreksi Sebelum
Koreksi Setelah
Perencanaan Pajak
Perencanaan Pajak
Tax Saving (Selisish)
Laba Kena Pajak
Rp 1,009,844,708,000
Rp
975,857,449,200
( Rp
33,987,258,800 )
PPh Badan Usaha
Rp
132,025,587,171
Rp
102,329,760,547
Rp
29,695,826,624
Laba Sesudah Pajak
Rp
877,819,120,829
Rp
873,527,688,653
( Rp
4,291,432,176 )
Rp
4,291,432,176
JUMLAH KOREKSI
Begitu pula pada Perbandingan Perhitungan Laba Sesudah Pajak PT XYZ diatas (Tabel 4.3), meskipun jumlah laba kena pajak minim dari sebelumnya, akan tetapi pihak perusahaan memperhitungkan bahwa mereka telah mampu menghemat pengeluaran kewajiban pajak sebesar Rp 29,695,826,624 dan mampu
memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajaknya. Dengan demikian penerapan perencanaan pajak dapat dijadikan alternatif untuk meminimalkan beban pajak. Besarnya efisiensi pajak perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:
Pajak Penghasilan sebelum penerapan perencanaan pajak Pajak Penghasilan sesudah penerapan perencanaan pajak Efisiensi Beban Pajak Penghasilan
Rp 132,025,587,171 Rp 102,329,760,547 _ Rp 29,695,826,624
Efisiensi
Beban
Pajak
Penghasilan
dalam prosentase (%) T = P1 – P0 x 100 % P0
T = Rp 29,695,826,624 x 100% Rp 132,025,587,171 = 22.50% Selisih atau penghematan beban pajak penghasilan badan perusahaan sebesar Rp 29,695,826,624, atau dengan kata lain terdapat penghematan pajak perusahaan sebesar 22.50%. Dengan adanya perencanaan pajak, menyebabkan komponen penghasilan kena pajak turun, sehingga PPh terhutang dan pajak penghasilan kurang bayar PT XYZ juga turun. Dengan demikian perusahaan memiliki dana yang lebih besar yang dapat ditanamkan kembali untuk mengembangkan perusahaan lebih lanjut. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa sebelum pengaruh penerapan perencanaan pajak, PPh Badan usaha pada tahun 2008 sebesar Rp 132,025,587,171.00. Sedangkan PPh Badan usaha pada tahun 2008 setelah pengaruh penerapan perencanaan pajak sebesar Rp 102,329,760,547.00. 2. Terlihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh terhutang sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak. Selisih atau Tax Saving (penghematan PPh terhutang) perusahaan pada tahun 2008 sebesar
Rp 29,695,826,624.00, dengan demikian terjadi efisiensi pajak perusahaan sebesar 22,50%. 3. Manfaat dari penelitian ini adalah bahwa perencanaan pajak dapat dipergunakan sebagai sarana pengelolaan pajak yang dapat menunjang efisiensi beban pajak perusahaan. Selain itu perencanaan pajak juga berdampak positif bagi kinerja perusahaan, yaitu perusahaan dapat memiliki dana yang lebih besar yang dapat ditanamkan kembali untuk mengembangkan perusahaan lebih lanjut. Saran Berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan dihubungkan dengan simpulan yang telah disajikan di atas, maka dapat diajukan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dan dapat menjadi pertimbangan dan masukan dan penelitian yang akan datang, antara lain: 1. Penulis menyarankan kepada perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak secara lebih baik lagi, melalui penganalisaan informasi yang ada secara teliti, seperti mengikuti dan mengetahui perkembangan peraturan perpajakan terbaru yang berlaku melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, berita pajak, dan majalah atau koran yang berhubungan dengan perpajakan dalam rangka meminimalisir PPh Badan perusahaan melalui perencanaan pajak yang baik. 2. Perusahaan sebaiknya membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak, mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak, dan
memutakhirkan perencanaan pajak supaya sesuai dengan kondisi sekarang.
Perpajakan Perusahaan Pelabuhan Indonesi. Jakarta. Lumbantoruan, Sophar. 1996. Akuntansi Pajak. Gramedia. Jakarta.
DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo. 2008. Perpajakan. Edisi Andriyani, Dini. 2006. Analisis Perbandingan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung Perbedaan Laba/Rugi Serta Perencanaan Pajak Pada CV. Domaz Printing. Universitas Gunadarma. Jakarta. Ismarita. 2007. Pengaruh Penerapan Tax Planning Biaya Pegawai Terhadap Beban Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan. Universitas Widyatama. Bandung Jungadi,
Jenie. 2004. Evaluasi Perencanaan Pajak Dalam Rangka Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT X. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Kementrian Negara BUMN. 2007. Pedoman Akuntansi Perusahaan Pelabuhan Indonesia. Jakarta. Petunjuk
. 2008. Pelaksanaan
Revisi. ANDI. Yogyakarta. Muljono, Djoko. 2006. Akuntansi Pajak. ANDI. Yogyakarta. Prabowo, Yusdianto. 2004. Akuntansi Perpajakan Terapan. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. Suandy, Early. 2006. Perencanaan Pajak. Salemba Empat. Jakarta. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2008 Tentang Perpajakan. 2009. Citra Umbara. Bandung Wardoyo, Teguh Hadi dan Sapto Windi Argo. 2008. Pajak Terapan Brevet A&B. TaxSys. Jakarta. Wirawan, Bagus. 2005. Perencanaan Pajak Terhadap Pendapatan dan Beban Pada PT X. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Jakarta www.google.com
