www.parlemen.net
PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG OMBUDSMAN
Juru Bicara : H. DADAY HUDAYA, SH, MH Nomor Anggota : A- 92
Assalamu`alaikum Wr. Wb. Salam Sejahtera untuk kita semua.
Yang kami hormati ;
Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna, Sdr. Menteri Hukum dan HAM RI, Sdr. Ketua Ombudsman Nasional atau yang mewakilinya,
Para Anggota DPR RI, dan hadirin yang kami muliakan,
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwata’ala, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, kita masih dapat menjalankan tugas konstitusional kita sebagai anggota dewan untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap RUU tentang Ombudsman dalam Rapat Paripurna DPR pada hari ini. Fraksi
Partai
Demokrat
senantiasa
mendukung
setiap
upaya
untuk
meningkatkan kualitas dari setiap peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini dengan memberikan rasa keadilan ekonomi dan kepastian hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi baik terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Ombudsman ini yang juga telah dinantikan oleh masyarakat khususnya masyarakat hukum, apalagi ketika persoalan penegakan supremasi hukum kita
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
terkesan berjalan tertatih-tatih atau berjalan lamban. Meskipun lembaga Ombudsman telah terbentuk termasuk personifikasi dan susunan secara struktur kelembagaan, tetapi pengaturannya belum sempurna sehingga sangat dibutuhkan pengaturannya lebih lanjut secara terperinci didalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, telah mengamanatkan kita semua untuk dapat menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, jujur, transparan, dan berwibawa dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan memberi kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Wujud untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, jujur, transparan, dan berwibawa adalah dengan berupaya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kekuasaan dari khususnya para aparatur penyelenggara negara atau pemerintah.
Sdr. Pimpinan, Sdr. Menteri, Ketua Ombudsman atau yang mewakilinya, Para Anggota Dewan, dan hadirin sekalian, Hanya saja, upaya-upaya dalam rangka untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, jujur, transparan, dan berwibawa seperti tersebut di atas, seyogyanya tidak saling berbenturan atau tumpang tindih baik dari segi wewenang dan kekuasaan maupun dari segi peraturan perundang-undangan antara lembaga Ombudsman dengan lembaga-lembaga negara lainnya di bidang hukum khususnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Kami berharap, kehadiran lembaga Ombudsman akan dapat bersinergi dan bahkan saling memperkuat diantara lembaga-lembaga negara tersebut, bahkan juga dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, kita perlu memberi batasan-batasan, mana yang menjadi pekerjaan, wewenang, dan kekuasaan dari lembaga Ombudsman, dan mana yang menjadi
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
pekerjaan, wewenang, dan kekuasaan dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, lembaga KPK maupun lembaga hukum lainnya. Kita harus dapat menghilangkan mitos dalam masyarakat Indonesia pada saat ini, yang menyatakan bahwa lembaga ini hadir semata-mata hanya untuk membagi-bagi kekuasaan saja dan bukan berdasarkan kebutuhan primer yang mendesak dalam rangka untuk menegakan supremasi hukum. Berdasarkan uraian tersebut, secara substansi, RUU ini harus sejalan dan tidak bertentangan dengan UU tentang BPK, MK, MA, KY, KPK, dan khususnya tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, UU No. 28 tahun 1999, dan UU lainnya di bidang hukum termasuk juga bersinergi dengan UU tentang Tipikor yang akan segera kita bahas setelah RUU tentang Ombudsman ini kita sahkan menjadi Undang-Undang. Secara administratif, RUU ini telah kita bahas dan bahkan kita telah menyepakatinya dalam Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi pada Rapat Kerja Komisi III terdahulu dan telah sesuai dengan mekanisme persidangan di DPR RI yakni ; pembahasan melalui Panitia Kerja, maupun dalam Komisi III DPR. Segala masukan atau informasi baik dari lembaga-lembaga, organisasi profesi maupun organisasi kemasyarakatan serta kajian ilmiah dari para ahli hukum telah diupayakan diakomodir dalam RUU ini sehingga menurut kami, secara administratif, RUU ini telah cukup baik. Perbaikan secara redaksional maupun dari segi tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga telah kita lakukan, sehingga menurut kami, RUU ini kelak akan dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan dari segi substansial, RUU ini telah berupaya mengakomodir berbagai kepentingan dari masyarakat umum maupun masyarakat hukum termasuk berbagai lembaga hukum diantaranya istilah, pengertian dari lembaga Ombudsman, Penyelenggara Negara, Maladministrasi, laporan sampai dengan pihak pelapor dan terlapor. Juga tentang Fungsi, Tugas, dan Wewenang lembaga Ombudsman, personalia dan personafikasi susunan keanggotaan lembaga Ombudsman. Kelak, kami berharap, lembaga Ombudsman
memiliki
kewibawaan
sebagai
sebuah
institusi
negara
yang
memberikan nilai tambah dan manfaat bagi dunia hukum kita serta RUU ini dapat
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
memangkas birokrasi berlebihan yang memperlambat proses penegakan hukum di Indonesia. Berkaitan dengan RUU tentang Ombudsman, kami memberikan beberapa catatan tentang RUU ini yang perlu mendapat perhatian, yakni ; •
Terhadap kewenangan lembaga Ombudsman, kita harus bersepakat untuk memberi kewenangan yang terbatas sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya, sehingga kelak kita tidak berpolemik tentang kekuasaan dari lembaga Ombudsman seperti polemik tentang kekuasaan dari lembaga KPK.
•
Memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi atau dimungkinkan bersinergi dengan usulan pembahasan RUU tentang Saksi dan Korban. Kesaksian pelapor atau korban harus dapat terlindungi oleh hukum dalam rangka memberi rasa keamanan dan keadilan sebagai saksi pelapor atau korban.
•
Perlu melakukan pengawasan terhadap rekomendasi dari lembaga Ombudsman, agar rekomendasi dapat dilaksanakan sehingga lembaga Ombudsman memiliki kewibawaan.
•
Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kerja lembaga Ombudsman, sangat dibutuhkan evaluasi kerja yang menyeluruh dan bukan hanya sekedar laporan kerja saja dari personifikasi dalam lembaga Ombudsman. Akhirnya, demi memberi keadilan masyarakat dan penegakan supremasi
hukum, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Fraksi Partai Demokrat menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Ombudsman ini untuk disahkan menjadi UndangUndang dalam Rapat Paripurna DPR pada hari ini. Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat terhadap RUU tentang Ombudsman dalam Rapat Paripurna pada hari ini. Kiranya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi kita untuk dapat melaksanakan Undang-Undang ini. Terima kasih kepada pimpinan Rapat Paripurna, Sdr. Menteri, Ketua Ombudsman atau yang
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
mewakilinya, Para Anggota Dewan, dan hadirin sekalian atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada kami.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Salam Sejahtera bagi kita semua,
Jakarta, 9 September 2008
PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Ketua,
Sekretaris,
DR. SYARIEF HASAN, SE, MM, MBA A- 94
Drs. I WAYAN SUGIANA, MM A-122
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
