PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR
TAHUN 2007
7
TENTANG ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa menuju kemandirian desa, dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah;
b.
bahwa untuk mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dialokasikan dana kepada Pemerintahan Desa.
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa.
: 1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
1
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya;
13.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan Serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa;
14.
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 16). Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
2
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3.
Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
5.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6.
Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
7.
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
8.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3
12.
Penerimaan Pajak dan Retribusi adalah penyisihan penerimaan pajak dan retribusi sebagai subsidi/sumbangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
13.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Pemusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
BAB II TUJUAN, SUMBER ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 2 (1)
Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa.
(2)
Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bersumber dari APBD tahun berlaku.
BAB III PROPORSI ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 3 Besar Alokasi Dana Desa adalah 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan dalam APBD tahun berlaku. Pasal 4 Bagian dari penerimaan Pajak Daerah yang dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD tahun berlaku. Pasal 5 (1)
Bagian Penerimaan Retribusi Daerah tertentu di alokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD tahun berlaku.
(2)
Jenis-jenis Retribusi Daerah tertentu yang dialokasikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati.
4
BAB IV ALOKASI DAN TATA CARA PENYALURAN DANA Pasal 6 (1)
Alokasi Dana dari Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dibagikan secara adil dan merata oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi Daerah yaitu 60% dari Alokasi Dana Desa sebagai Alokasi Dana Minimal (disingkat ADDM) dan 40% sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
(2)
Perhitungan pembagian ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan faktor-faktor utama yaitu: faktor kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan Desa dan faktor-faktor pendukung lainnya yang disesuaikan dengan kondisi Daerah. Pasal 7
Tata cara penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB V PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA Bagian Pertama Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 8 (1)
Alokasi dana operasional adalah 30% (tiga puluh persen) dari Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima digunakan untuk Belanja Operasional Desa.
(2)
Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pada skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa/ kelurahan baik fisik, ekonomi, sosial budaya sebagai dana stimulan.
(3)
Ketentuan mengenai belanja operasional desa dan belanja pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 9
Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tidak diperbolehkan digunakan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.
5
Bagian Kedua Pertanggungjawaban Pasal 10 (1)
Pembangunan skala desa/kelurahan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan secara swakelola oleh LKMD, yang dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
(2)
Mekanisme lebih lengkap akan diatur dalam Peraturan Desa.
(3)
Dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
BAB VI KETENTUAN SANKSI Pasal 11 (1)
Bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari alokasi dana desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas dikenakan sanksi pengurangan jumlah alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah tertentu pada tahun berikutnya oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
(2)
Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tidak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari dana Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12 Peraturan Desa berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah harus sudah siap sebelum Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ini dilaksanakan.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang selama ini berlaku di disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
6
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 23 Februari 2007 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, Cap
Ttd, MUHAMMAD SAFI’I
Diundangkan di Kandangan pada tanggal 23 Februari 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
ACHMAD FIKRY
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2007
NOMOR 7
7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA
I.
UMUM Dalam upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, maka Pemerintahan Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, perlu didukung dana pelaksanaan tugas-tugasnya dibidang pemerintahan maupun pembangunan. Berdasarkan petimbangan tersebut, maka dipandang perlu untuk mengatur masalah Alokasi Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepeda Pemerintahan Desa dalam suatu Peraturan Daerah.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas
8
Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR
9
93
