LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Tahun 2006 Nomor 14 Seri E No. Seri 7
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR
TAHUN 2006
14
TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa setiap penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meninggal dunia, pengurusan jenazahnya memerlukan biaya;
b.
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta ikut meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meninggal dunia sebagai wujud penghargaan atas partisipasi warga dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipandang perlu memberikan penghargaan berupa Santunan Kematian;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
: 1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
1
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 3);
8.
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
9.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35 Seri E Nomor Seri 1).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3.
Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5.
Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau terdaftar dalam Kartu Keluarga;
6.
Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Instansi Berwenang;
7.
Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu dan tercatat dalam Kartu Keluarga (KK);
8.
Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga;
9.
Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
10.
Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
11.
Akta kematian adalah data autentik yang dipetik dari register akta kematian yang diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II SANTUNAN KEMATIAN Pasal 2 (1)
Setiap warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdaftar sebagai penduduk secara sah, apabila yang bersangkutan meninggal dunia diberikan santunan kematian Kepada keluarga atau Badan yang mengurus proses pemakaman almarhum.
3
(2)
Yang berhak mengajukan permohonan adalah ahli waris atau Badan yang mengurus proses pemakaman almarhum.
(3)
Bantuan Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan biaya penguburan, dan hal-hal yang dianggap perlu untuk kepentingan almarhum.
BAB III PENERIMA SANTUNAN Pasal 3 (1)
Orang Dewasa yang memiliki KTP Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
(2)
Orang Dewasa yang belum memiliki KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena hal-hal tertentu tetapi terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK).
(3)
Orang yang belum Dewasa yang orang tua walinya ber KTP Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan yang bersangkutan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK).
BAB IV SANTUNAN KEMATIAN Pasal 4 Besaran bantuan santunan ditetapkan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
BAB V SUMBER DANA Pasal 5 (1)
Dana bantuan Santunan kematian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Bagi Hasil Dana Abadi.
(2)
Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) yang ditempatkan pada Bank BPD Syariah Cabang Kandangan secara bertahap, untuk tahap pertama dalam Tahun Anggaran 2007 dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), tahap kedua Tahun Anggaran 2008 dianggarkan sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan tahap ketiga Tahun Anggaran 2009 dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun yang bersangkutan.
(3)
Bagi Hasil Dana Abadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimasukan ke Kas Daerah.
4
BAB VI PROSEDUR DAN TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN SANTUNAN Pasal 6 (1)
Bantuan Santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diserahkan kepada ahli warisnya setelah memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan.
(2)
Pengajuan Permohonan bantuan santunan hanya dilayani dalam batas waktu 25 (dua puluh lima ) hari terhitung yang bersangkutan meninggal dunia
(3)
Tata cara mengajukan permintaan bantuan santunan, keluarga atau ahli warisnya mengajukan permohonan bantuan santunan melalui Kepala Desa/ Lurah dan Camat kepada Bupati Cq. Dinas/Instansi yang ditunjuk dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a.
KTP yang bersangkutan/KK
b.
Surat Pengantar dengan blanko yang sudah disediakan dari Rukun Tetangga (RT) dan atau Direktur Rumah Sakit
c.
Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan.
d.
Akte Kematian.
BAB VII PENYERAHAN BANTUAN SANTUNAN Pasal 7 Bantuan santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diserahkan kepada ahli waris atau kepala keluarga/wali almarhum atau Badan Pengelola Kematian oleh pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah.
BAB VIII PENGECUALIAN Pasal 8 Pengecualian pemberian bantuan santunan adalah apabila warga yang meninggal dunia disebabkan: a.
Bunuh diri
b.
Hukuman mati atas putusan pengadilan
c.
Terlibat dalam perkelahian dan tidak sebagai orang yang mempertahankan diri.
d.
Melakukan tindak kejahatan
e.
Akibat penggunaan Psikotropiku, narkoba dan minuman keras (miras).
f.
Hura-hura, demonstrasi, pemogokan (mogok makan).
g.
Kebut-kebutan di jalan raya atau dalam event olah raga yang tidak resmi.
5
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 Ketentuan besaran Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberlakukan mulai Tahun Anggaran 2007.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 9 Oktober 2006 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, Cap
Ttd, MUHAMMAD SAFI’I Diundangkan di Kandangan pada tanggal 9 Oktober 2006 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
ACHMAD FIKRY
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2006
NOMOR 14
6
SERI E
NOMOR SERI 7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR
14
TAHUN 2006
TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN I.
UMUM Keluarga Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meninggal dunia dalam pengurusannya memerlukan biaya, sehingga untuk meringankan beban yang dialami oleh keluarga dimaksud, juga sebagai wujud penghargaan atas partisipasi warga dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan Santunan Kematian kepada Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meninggal dunia.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 6 yang dimaksud Instansi Berwenang adalah Camat. Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Persyaratan yang harus dilengkapi adalah mulai dari huruf a sampai dengan d, tanpa ada lagi persyaratan-persyaratan lainnya
11
Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 huruf f yang dimaksud dengan demonstrasi adalah demonstrasi yang bersifat anarkis. Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR
12
86
