Profil Kabupaten Kampar
PEMERINTAHAN
BAB 2
2.1.
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor :
10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Riau yang terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pengarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan pemindahan tersebut baru terlaksana pada tanggal 6 Juni 1967. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 105 tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau No. 06 tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu Proyek Percontohan otonomi. Setelah dimekarkan menjadi 3 daerah otonom, di Kabupaten Kampar terdapat sebanyak 8 kecamatan, 8 kelurahan dan 153 desa. Dalam
rangka
memberkan
pelayanan
administrasi
pemerin-
tahan
yang
kepada berbagai
optimal
masyarakat upaya
dilaksanakan
telah oleh
Pemerintah Kabupaten Kampar
diantaranya
melalui
peningkatan 2-1
Profil Kabupaten Kampar
kapasitas kelembagaan yang berorientasi pada pelayanan publik, pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang lebih representatif, dan pemekaran wilayah dengan tetap memperhatikan dimensi right sizing, jumlah penduduk dan sumberdaya aparatur pemerintah daerah, potensi dan kemampuan keuangan daerah, dan kemampuan untuk menggerakkan investasi melalui kerjasama kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Berdasarkan pertimbangan tersebut sampai dengan tahun 2008 secara administratif, wilayah Kabupaten Kampar telah dimekarkan menjadi 20 kecamatan, 8 kelurahan dan 242 desa. Tabel 2.1 : Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2008 No
Kecamatan
Kelurahan
Desa
Jumlah
1
Kampar Kiri
1
19
20
2
Kampar Kiri Hulu
-
24
24
3
Kampar Kiri Hilir
1
7
8
4 5
Kampar Kiri Tengah Gunung Sahilan
-
11 9
11 9
6
XIII Koto Kampar
1
18
19
7
Bangkinang Barat
-
9
9
8
Salo
-
6
6
9
Tapung
-
25
25
10
Tapung Hulu
-
14
14
11
Tapung Hilir
-
16
16
12
Bangkinang
2
2
4
13
Bangkinang Seberang
2
7
9
14
Kampar
1
17
18
15 16
Kampar Timur
9
Rumbio Jaya
-
7
9 7
17
Kampar Utara
-
8
8
18
Tambang
-
17
17
19
Siak Hulu
-
12
12
20
Perhentian Raja
-
5
5
8
242
250
Jumlah
Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kampar
2-2
Profil Kabupaten Kampar
Manfaat lainnya dari pemekaran wilayah kecamatan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memperpendek rentang pelayanan. Dari 20 kecamatan yang dimakerkan tersebut, maka wilayah kecamatan yang terluas adalah Kecamatan XIII Koto Kampar dengan luas mencapai 140.640 Ha atau 12,5 persen dari luas wilayah Kabupaten Kampar. Sedangkan wilayah kecamatan dengan terkecil adalah Kecamatan Rumbio Jaya seluas 7.692 Ha atau 0,7 persen. Tabel 2.2 : Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2008 No
Kecamatan
Luas Wilayah (Ha)
1 Kampar Kiri
Persentase
91.533
8,1
130.125
11,5
3 Kampar Kiri Hilir 4 Kampar Kiri Tengah
75.974 33.059
6,7 2,9
5 Gunung Sahilan
59.797
5,3
6 XIII Koto Kampar
140.640
12,5
7 Bangkinang Barat
15.141
1,3
8 Salo
20.783
1,8
136.597
12,1
10 Tapung Hulu
116.915
10,4
11 Tapung Hilir
101.356
9,0
12 Bangkinang
17.718
1,6
13 Bangkinang Seberang
25.350
2,2
14 Kampar 15 Kampar Timur
13.628 17.308
1,2
16 Rumbio Jaya
7.692
0,7
17 Kampar Utara
7.984
0,7
18 Tambang
37.194
3,3
19 Siak Hulu
68.980
6,1
20 Perhentian Raja
11.154
1,0
1.128.928
100,0
2 Kampar Kiri Hulu
9 Tapung
Jumlah
1,5
Sumber : Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kampar
2-3
Profil Kabupaten Kampar
Ibukota Kabupaten Kampar terletak di Kota Bangkinang yang berjarak ± 61 Km dari Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau. Sedangkan jarak ibukota kecamatan terjauh dari Kota Bangkinang adalah Gema yang merupakan ibukota Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan jarak lurus ± 61 Km. Sebagai ibukota Kabupaten Kampar, Kota Bangkinang saat ini telah tumbuh menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa. Kondisi infrastruktur perhubungan yang semakin baik turut memperlancar akses dari setiap ibukota kecamatan ke Kota Bangkinang, sehingga pelayanan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Jarak setiap ibukota kecamatan ke Kota Bangkinang adalah sebagai berikut : Tabel 2.3 : Jarak Antara Ibukota Kabupaten Dengan Setiap IbuKota Kecamatan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kecamatan Kampar Kiri Kampar Kiri Hulu Kampar Kiri Hilir Kampar Kiri Tengah Gunung Sahilan XIII Koto Kampar Bangkinang Barat Salo Tapung Tapung Hulu Tapung Hilir Bangkinang Bangkinang Seberang Kampar Kampar Timur Rumbio Jaya Kampar Utara Tambang Siak Hulu Perhentian Raja
Ibukota Kecamatan Lipat Kain Gema Sungai Pagar Simaliyang Gunung Sahilan Batu Besurat Kuok Salo Petapahan Sinama Nenek Kota Garo Bangkinang Muara Uwai Air Tiris Kampar Teratak Sawah Sungai Pinang Pangkalan Baru Pantai Raja
Jarak Lurus (Km) 110 140 85 83 98 50 10 6 30 80 75 0 3 10 25 25 15 34 65 86
Sumber : Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kampar
2-4
Profil Kabupaten Kampar
2.2.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.2.1. VISI DAN MISI Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka butuhkan sebuah perencanaan pembangunan daerah yang berjangka dalam bentuk perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Visi yang akan diwujudkan Kabupaten Kampar dalam jangka panjang yaitu : "MENJADIKAN KABUPATEN KAMPAR NEGERI BERBUDAYA, BERDAYA DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT AGAMIS TAHUN 2025" Untuk merealisasikan visi pembangunan jangka panjang ditetapkan 6 misi pembangunan yaitu : 1. Mewujudkan
pembangunan
nilai
budaya
masyarakat
Kampar
yang
menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global 2. Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang Sehat, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Berwawasan kedepan. 4. Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumberdaya lokal dengan orientasi pada agrobisnis, agroindustri dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait anatar swasta, masyarakat, dan pemerintah baik berskala local, regional, nasional maupun internasional. 5. Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan 6. Mewujudkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa, serta taat terhadap aturan yang berlaku, menuju masyarakat agamis yang tercermin dalam kerukunan hidup beragama
2-5
Profil Kabupaten Kampar
Berdasarkan visi jangka panjang tersebut ditetapkan visi pembangunan jangka menengah untuk periode 2007 - 2011 yaitu : “TERWUJUDNYA KABUPATEN KAMPAR SEBAGAI PUSAT AGRIBISNIS DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG BERBUDAYA, SEJAHTERA DAN AGAMIS PADA TAHUN 2011” Dalam rangka mewujudkan visi jangka menengah, maka ditetapkan misi pembangunan peride 2007 - 2011 yaitu : 1. Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah Yang Responsif, Akuntabilitas, Transparasi, Partisipatif dan Profesional 2. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Handal Mampu Menguasai IPTEK Yang Berlandaskan Iman dan Taqwa Kepada Allah SWT 3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dari Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya
Yang
Berbasis
Kerakyatan
dalam
Rangka
Penanggulangan
Kemiskinan 4. Memperkecil Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah dan Antar Lapisan/Kelompok Masyarakat 5. Membangun Masyarakat Yang Berbudaya, Sejahtera dan Agamis 6. Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Yang Berwawasan Lingkungan 7. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Pengembangan Potensi dan Sumberdaya Daerah 8. Mengembangkan Pembangunan Pedesaan Sebagai Basis Pembangunan Daerah 9. Mengembangkan Dan Menggerakkan Sumber Investasi Untuk Pengelolaan Potensi Sumberdaya Daerah 10. Mengembangkan dan Memberdayakan Koperasi dan UKM Sebagai Basis Ekonomi Daerah 11. Mengembangkan Pariwisata Yang Bernuansa Kultural dan Agamis 12. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Sosial, Ekonomi, Politik, Budaya dan Keagamaan di Masyarakat. 2-6
Profil Kabupaten Kampar
2.2.2. AGENDA PEMBANGUNAN Agenda Pembangunan Kabupaten Kampar selama kurun waktu tahun 2007 – 2011 adalah : 1.
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia.
2.
Pengembangan Ekonomi Rakyat.
3.
Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur
4.
Penataan Kelembagaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah.
5.
Peningkatan Kualias Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang
2.2.3. PERANGKAT DAERAH Dalam penyelenggaraan pemerintahan bupati selaku kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya didukung oleh perangkat daerah. Perangkat daerah Kabupaten Kampar terdiri atas Sekretariat Dinas
Daerah,
Daerah,
dan
Sekretariat
DPRD,
Lembaga
Teknis
Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor : 6 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja (SOT), Perangkat Daerah di Kabupaten Kampar terdapat sebanyak 34 Satuan Kerja Perangklat Daerah (SKPD), yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 18 Dinas, 1 Inspektorat, 8 Badan, 4 Kantor, dan 1 RSUD. Selain itu dibentuk 20 Kantor Camat, 8 Kelurahan, 242 Desa dan 100 Unit Pelaksana Teknis, serta 3 Badan Usaha Milik Daerah. 2-7
Profil Kabupaten Kampar
Tabel 2.4 : Perangkat Daerah di Kabupaten Kampar Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Sekretariat
1. 2.
Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD
Dinas
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Kesehatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perikanan Dinas Peternakan Dinas Perkebunan Dinas Kehutanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertambangan dan Energi
Badan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Badan Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Administrasi Kepegawaian dan Diklat Badan Penyuluhan Peranian dan Ketahanan Pangan Badan Promosi & Investasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan BBPKB Inspektorat Kabupaten
Kantor
1. 2. 3. 4.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Pusat Data Elektronik Kantor Pelayanan Terpadu Satuan Polisi Pamong Praja
RSUD
1.
RSUD Bangkinang
Kecamatan dan Kelurahan/desa
Kecamatan : 20 Keluarahan : 8 dan 242 Desa
Sumber : Bappeda Kabupaten Kampar
Selain didukung oleh perangkat daerah, Bupati Kabupaten Kampar selaku kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan juga didukung dan berkoordinasi dengan unsur pimpinan daerah seperti Kepolisian Republik Indonesia Resor Kampar (Polres), Kesatuan Tentara Nasional Indonesia (TNI – Kodim), Kejaksanaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama. 2-8
Profil Kabupaten Kampar
Dalam
rangka
mewujudkan
sistem
organisasi dan manajemen pemerintahan daerah yang lebih proporsional, efektif dan efisien Pemerintah Kabupaten Kampar terus berupaya melakukan sistem
langkah-langkah
kelembagaan
penyempurnaan
yang
efektif,
ramping,
fleksibel berdasarkan prinsip good governance, penyempurnaan
sistem
administrasi
daerah,
penyempurnaan struktur jabatan dan tata laksana serta hubungan kerja antar lembaga pemerintah dan menciptakan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien. Berjalannya sistem organisasi dan manajemen pemerintahan di Kabupaten Kampar tidak terlepas dari tersedianya sumberdaya manusia aparatur pemerintah yang dimiliki. Penataan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur terus didorong agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat serta peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi. Berkaitan dengan upaya reformasi aparatur birokrasi, kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kampar yaitu melalui menata kembali sumberdaya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi,
serta
perbaikan
distribusi
PNS,
menyempurnakan
sistem
manajemen pengelolaan sumberdaya manusia aparatur terutama pada sistem karier dan remunerasi, meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, menyempurnakan sistem dan kualitas materi penyelenggaraan diklat PNS, menyiapkan dan menyempurnakan berbagai
peraturan
dan
kebijakan
manajemen
kepegawaian,
serta
mengembangkan profesionalisme pegawai negeri melalui penyempurnaan aturan etika dan mekanisme penegakan hukum disiplin lainnya. 2-9
Profil Kabupaten Kampar
Orang
Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Persentase Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Peningkatan kualitas dan
kuantitas sumberdaya aparatur pemerintah
daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terus berusaha untuk diwujudkan. Dari sisi kualitas, tingkat pendidikan dan golongan aparatur pemerintah terus di tingkatkan. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kampar sebagian besar berpendidikan SLTA ke atas yaitu sebanyak 96,70 persen. Sedangkan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah sebanyak 3,30 persen. Dilihat menurut golongan menunjukkan bahwa jumlah PNS golongan I sebanyak 97 orang, golongan II sebanyak 2.484 orang, golongan III sebanyak 5.304 orang dan golongan IV sebanyak 2.062 orang. Dari segi kuantitas pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui proses rekruitmen yang disesuaikan dengan kebutuhan dan didasarkan pada analisis jabatan.
2 - 10
Profil Kabupaten Kampar
2.2.4. URUSAN PEMERINTAHAN Dalam
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan-nya, Pemerintahan Kabupaten Kampar diberi hak otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang ber-pedoman pada standar pelayanan minimal. Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerin-tahan Daerah disebutkan bahwa kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten meliputi :
1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. 3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum. 5. Penanganan bidang kesehatan. 6. Penyelenggaraan pendidikan. 7. Penanggulangan masalah sosial. 8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan. 9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. 10. Pengendalian lingkungan hidup. 11. Pelayanan pertanahan. 12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil. 13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan. 14. Pelayanan administrasi penanaman modal. 15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan 16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan.
2 - 11
Profil Kabupaten Kampar
Urusan pemerintahan Kabupaten Kampar yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Kampar. Berdasarkan urusan pemerintahan tersebut jenis perizinan yang dikelola Pemerintah Kabupaten Kampar terdapat sebanyak 28 jenis yang terdiri dari 25 jenis perizinan dan 3 jenis non perizinan. Dalam
rangka
meningkatkan
kinerja pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Kampar telah melaksanakan berbagai kebijakan yang meliputi : 1. Kebijakan
deregulasi
dan
debirokratisasi pelayanan publik yang berupa : • Jenis pelayanan dan mekanismenya disederhanakan menjadi 209 jenis. • Dinas yang ditetapkan 18 unit • Penetapan maklumat/janji pelayanan oleh unit pelayanan/satuan kerja sebanyak 3 maklumat. • Penetapan standard pelayanan publik/SOP sebanyak 20 SPP
2 - 12
Profil Kabupaten Kampar
2. Kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat yang berupa : • Unit pelayanan publik yang mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sebanyak 1 unit yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). • Kegiatan pertemuan dan forum komunikasi atau sejenisnya antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebanyak 4 kali. 3. Kebijakan pemberian penghargaan dan penerapan sanksi berupa : • Pengaturan pemberian penghargaan bagi petugas unit pelayanan publik yang terdiri dari 3 perundang-undangan. • Penghargaan yang diberikan kepada pegawai/unit pelayanan publik yang menunjukkan prestasi kerja yang baik yaitu sebanyak 106 orang dan 10 unit kerja. • Penerapan
sanksi/hukuman
administrative
kepada
para
pegawai
penyelenggara pelayanan publik yang melanggar ketentuan perundangundangan sebanyak 4 orang. 4. Kebijakan pembinaan teknis terhadap unit pelayanan publik yang berupa : • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan oleh pembina pelayanan publik terhadap unit pelayanan sebanyak 2 unit kerja. 5. Kebijakan korporatisasi unit pelayanan berupa : • Jenis pelayanan yang melaksanakan pola pengelolaan pelayanan publik dengan pihak ketiga sebanyak 1 jenis. • Pihak ketiga (swasta dan lembaga masyarakat) yang terlibta dalam pengelolaan pelayanan publik sebanyak 2 lembaga. • BUMD yang dibentuk dalam upaya peningkatan pelayanan publik sebanyak 3 BUMD.
2 - 13
Profil Kabupaten Kampar
6. Kebijakan pengembangan mananjemen pelayanan berupa : • Unit pelayanan yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat sebanyak 18 unit kerja. • Unit pelayanan yang menerapkan standard pelayanan publik sebanyak 20 SPP. • Unit pelayanan yang telah melaksanakan proses pelayanan sesuai prosedur tetap yang telah ditetapkan sebanyak 20 unit kerja. • Unit pelayanan yang melakukan pelayanan jemput bola sebanyak 26 unit. • Unit pelayanan yang menindaklanjuti hasil survey indeks kepuasan masyarakat dalam forum IKM sebanyak 18 unit kerja. • Unit pelayanan yang menerapkan sambungan langsung telepon (hot line service) dan atau pengelolaan SMS sebanyak 2 unit kerja. 7. Kebijakan
peningkatan
profesionalisme
pejabat/pegawai
di
bidang
pelayanan publik berupa : • Penerapan jabatan fungsional untuk meningkatkan kualitas pelayanan untuk 5 jabatan yang terdiri dari 13 orang. • Penyelenggaraan
pelatihan
yang
langsung
berhubungan
dengan
pelayanan kepada masyarakat sebanyak 28 pelatihan. 8. Kebijakan penghargaan di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik berupa : • Penghargaan dari pemerintah pusat sebanyak 13 penghargaan. • Penghargaan dari pemerintah provinsi sebanyak 1 penghargaan. 9. Kebijakan pembangunan kemasyarakatan dan kesejahteraan berupa : • Pembebasan biaya SPP bagi pelajar, SMP sebanyak 70 orang dan SD sebanyak 474 orang. • Pembebasan biaya SPP bagi pelajar SMP sebanyak 74 sekolah dan SMU sebanyak 92 sekolah. • Alokasi anggaran pendidikan dalam APBD tahun 2007 sebesar 30,25 persen, tahun 2008 sebesar 25,26 persen dan tahun 2009 32,77 persen.
2 - 14
Profil Kabupaten Kampar
• Pengembangan sekolah unggulan daerah berstandar nasional sebanyak 28 sekolah. • Penetapan kebijakan daerah dalam pembebasan biaya berobat diluar Askes sebanyak 2 perundang-undangan. 10. Kebijakan dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah berupa : • Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas penanaman modal di daerah. • Persentase rata-rata peningkatan PDRB sebesar 7,97 persen. • Persentase rata-rata peningkatan penerimaan pajak sebesar 100 persen. • Persentase rata-rata peningkatan lapangan kerja sebesar 67,44 persen. 11. Kebijakan pembangunan dan pemanfaatan E-Government berupa : • Penetapan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan egovernment di Kabupaten Kampar sebanyak 1 buah yaitu SK Kelapa KAPD nomor : 8 tahun 2007. • Penerapan jenis pelayanan yang metoda kerjanya diubah dari cara manual ke elektronik sebanyak 1 jenis. • Penerapan system informasi pada unit pelayanan publik sebanyak 1 unit yaitu SIMDA pada KAPD. • Penetapan pengembangan homepage/situs Kabupaten Kampar yaitu www.kampar.go.id 12. Kebijakan penerapan standar ISO 900I-2000 dalam pelayanan publik berupa : • Unit pelayanan dalam proses setifikasi ISO sebanyak 1 unit. Dari berbagai kebijakan yang dilaksanakan telah banyak prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Kampar, penghargaan tersebut adalah :
2 - 15
Profil Kabupaten Kampar
Tabel 2.5 : Penghargaan Pemerintah Kabupaten Di Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik No
Penghargaan
Tahun
I
PEMERINTAH PUSAT
1
Adipura
2
Juara V PPL teladan se Indonesia
3
Adipura
4
Prakarsa Pembangunan Manusia Indonesia
5
Juara II Lomba Ketahanan Pemanfaatan Pekarangan
6
Juara II PPL taladan tingkat Nasional
7
Adipura
8
Peningkatan Produksi Beras Nasional
9
Juara II Lomba ketahanan pangan dan pemanfaatan pekarangan
10
Juara I PPL teladan tingkat nasional
11
Penyuluh pertanian teladan tingkat nasional
12
Gapoktan PUAP berprestasi tingkat nasional
13
Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
I 14
Pangan
dan
PEMERINTAH PROVINSI Pembinaan Lingkungan Hidup Setia Bumi Lestari
Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kampar
Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kampar dalam memberikan pelayanan publik, kedepan direncanakan akan dilakukan
pelayanan
publik
secara
e-government,
pelimpahan
sebagian
wewenang perizinan dari SKPD ke Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) yaitu dari 20 perizinan menjadi 50 perizinan pada tahun 2010, proses perizinan dari one gate service menjadi one top service.
2 - 16
