BAB I PENDAHULUAN. 1. Asisten Administrasi Pemerintahan, mengkoordinir dan membawahi :

BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum SKPD/UPT Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pada pasal 2 huruf a diubah bahwa, Sekretariat Daerah Provinsi terdiri dari : 1. Asisten Administrasi Pemerintahan, mengkoordinir dan membawahi : a. Biro Pemerintahan; b. Biro Kependudukan dan Catatan Sipil; c. Biro Hukum. 2. Asisten

Administrasi

Perekonomian

dan

Kesejahteraan

Sosial,

mengkoordinir dan membawahi: a. Biro Perekonomian dan Pembangunan; b. Biro Kesejahteraan Sosial. 3. Asisten Administrasi dan Umum, mengkoordinir dan membawahi: a. Biro Organisasi; b. Biro Umum; c. Biro Humas dan Protokol. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Struktur Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : 1. Sekretasis Daerah; 2. Asisten Administrasi Pemerintahan (Asisten I); 3. Asisten Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial (Asisten II);

Lasporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013

Hal. 1


4. Asisten Administrasi dan Umum (Asisten III); 5. Biro Pemerintahan; 6. Biro Hukum; 7. Biro Kependudukan dan Catatan Sipil; 8. Biro Perekonomian dan Pembangunan; 9. Biro Kesejahteraan Sosial; 10. Biro Organisasi; 11. Biro Umum; 12. Biro Humas dan Protokol.

Adapun Biro Perekonomian dan Pembangunan secara struktural berada dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Administrasi Perekonomian dan

Kesejahteraan

Sosial.

Lingkup

Tugas

Biro

Perekonomian

dan

Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lingkup Tugas Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah : 1. melaksanakan urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang meliputi : a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian dan pembangunan daerah; b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang perekonomian dan pembangunan daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian dan pembangunan daerah; d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perekonomian dan pembangunan daerah pada Kabupaten/ Kota; e. pelaksanaan urusan pemerintah Provinsi di bidang perekonomian dan pembangunan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;


Hal. 2


f. pengelolaan

administrasi

keuangan,

kepegawaian,

dan

asset

di

lingkungan satuan kerjanya. 2. Melaksanakan

tugas

Pembantuan

dan

tugas

lainnya

di

bidang

Perekonomian dan Pembangunan yang diserahkan oleh Gubernur. Adapun

Gambaran

Umum

tentang

Biro

Perekonomian

dan

Pembangunan dapat dijelaskan oleh beberapa hal sebagai berikut : 1. Tugas Pokok. Tugas Pokok Biro Perekonomian dan Pembangunan sebegaimana tercantum dalam pasal 119 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu perumusan kebijakan

daerah dan pengkoordinasian dibidang pertanian, sumber daya alam, sarana perekonomian daerah dan pengendalian administrasi pembangunan. 2. Fungsi. Mengacu kepada pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengenai fungsi Sekretariat Daerah untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, dan dijabarkan dalam pasal 119 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka Fungsi Biro Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi : 1. penyusunan program kerja dibidang perekonomian dan pembangunan;


Hal. 3


2. perumusan

dan

pengkoordinasian

kebijakan

pemerintah

daerah

dibidang pertanian, sumber daya alam, sarana perekonomian daerah dan pengendalian administrasi pembangunan ekonomi; 3. penyelenggaraan

kegiatan

urusan

pemerintahan

provinsi

dan

pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang pertanian, sumber daya alam, sarana perekonomian daerah dan pengendalian administrasi pembangunan ekonomi sesuai peraturan yang berlaku; 4. pelaksanaan koordinasi di bidang pertanian, sumber daya alam, sarana perekonomian daerah, perencanaan pembangunan daerah, serta penelitian dan pembangunan; 5. pembinan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pertanian, sumber daya alam, sarana perekonomian daerah dan pengendalian administrasi pembangunan ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. penyelenggaran monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pertanian, sumber daya alam, sarana perekonomian daerah, dan pengendalian administrasi

pembangunan

ekonomi; 7. pelaksanaan

tugas

dekonsentrasi

dan

tugas

lainnya di bidang

perekonomian dan pembangunan yang diserahkan oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah. 3. Struktur Organisasi Pada Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organsisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dijelaskan bahwa susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Asisten, Biro, Bagian, Sub bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39


Hal. 4


Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah dikemukakan di atas, dijelaskan bahwa secara struktural Biro Perekonomian dan Pembangunan berada di bawah kepemimpinan seorang Kepala Biro dan bertanggung jawab

langsung

kepada

Asisten

Administrasi

Perekonomian

dan

Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Dalam pasal 121 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, struktur organisasi Biro Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari Kepala Biro, Bagian Pertanian, Bagian Sumber Daya Alam, Bagian Sarana Perekonomian Daerah, Bagian Pengendalian

Administrasi

Pembangunan,

dan

Kelompok

Jabatan

Fungsional. Biro Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh Pejabat Struktural Esselon II (Kepala Biro) dan 4 (empat) Bagian di Biro Perekonomian dan Pembangunan tersebut masing-masing dipimpin oleh Pejabat Struktural Esselon III (Kepala Bagian). Selain itu, terdapat 11 (sebelas) Sub Bagian yang masing-masing dipimpin oleh Pejabat Struktural Esselon IV (Kepala Sub Bagian) dan 1 (satu) Kasubbag Tata Usaha Biro. Adapun struktur organisasi pada Biro Perekonomian dan Pembangunan, sebagai berikut : a. Kepala Biro. b. Bagian Pertanian, terdiri dari : 1) Sub Bagian Pertanian, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. 2) Sub Bagian Peternakan, Perikanan dan Kelautan. 3) Sub Bagian Perkebunan. c. Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari: 1) Sub Bagian Kehutanan. 2) Sub Bagian Pertambangan dan Energi


Hal. 5


3) Sub Bagian Tata Usaha. d. Bagian Sarana Perekonomian Daerah, terdiri dari: 1) Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dan Pekerjaan Umum. 2) Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Pariwisata. 3) Sub Bagian Penanaman modal, Lembaga Keuangan dan BUMD. e. Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan : 1) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Ekonomi; 2) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Pemerintahan dan Sossial Budaya; 3) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Fisik dan Prasarana. f. Kelompok Jabatan Fungsional.


Hal. 6


STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT KEPALA BIRO EKBANG

KELOMPOK JAFUNG

BAGIAN PERTANIAN

BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

BAGIAN SARANA PEREKONOMIAN DAERAH

BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

SUBBAG PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

SUBBAG KEHUTANAN

SUBBAG PERHUB, KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PU

SUBBAG PENGENDALIAN ADM PEMB. EKONOMI

SUBBAG PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

SUBBAG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

SUBBAG PERINDAG, KOPERASI, UMKM DAN PARIWISATA

SUBBAG PENGENDALIAN ADM PEMB. PEMERINTAH DAN SOSBUD

SUBBAG PERKEBUNAN

SUBBAG TATA USAHA

SUBBAG PENANAMAN MODAL, LEMBAGA KEU DAN BUMD

SUBBAG PENGENDALIAN ADM PEMB. FISIK DAN PRASARANA

Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, adalah sebagai berikut: 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat saat ini per 31 Desember 2013 didukung oleh 40 (empat puluh) orang pegawai dari Biro


Hal. 7


Perekonomian ditambah Pembangunan dan 1 (satu) Orang Asisten Administrasi Perekonomian dan Kessos. Adapun komposisi Sumber Daya Manusia yang ada di Biro Perekonomian dan Pembangunan, sebagai berikut: Data Pegawai menurut Struktur Organisasi Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat No

1 2 3

4

5

Tugas Pokok/Bagian

SLTA

Kualifikasi Pendidikan D1 D2 D3 S1 S2

Asisten Administrasi Perekonomian dan Kessos Kepala Biro Bagian Pertanian (Kepala)

- SubBag Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan - Subbag Perkebunan - Subbag Peternakan, Perikanan dan Kelautan

1

1 1

2 1 1 1

3

1 1

1

2 3

1

1

1

3

1

2

6

1

1

1

2

1

3

3 6

Bagian Sarana Perekonomian Daerah (Kepala)

- Subbag PerhubKomInfo dan PU - Subbag PerinDag, Koperasi, UKM dan Pariwisata - Subbag Penanaman Modal, Lembaga Keu dan BUMD

1

1

Bagian Sumber Daya Alam (Kepala)

- Subbag Kehutanan - Subbag Pertambangan dan Energi - Subbag Tata Usaha (TU)

JML

1

1

2 2 1

2 2

2

3

Bagian Pengendalian Adm. Pembangunan (Kepala)

1

- Subbag Pengendalian Adm. Pemb. Ekonomi - Subbag Pengendalian Adm. Pemb. PemSosBud - Subbag Pengendalian Adm. Pemb. Fisik dan Prasarana

1

Total

11

1

1

2

2

1

1

3

2

0

0

3

3

19

8

41

Data Pegawai menurut Struktur Organisasi Berdasarkan Pangkat/Golongan Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat No

1 2 3

Tugas Pokok/Bagian Asisten Administrasi Perekonomian dan Kessos Kepala Biro Bagian Pertanian (Kepala)

IV

Pangkat Golongan III II

I

JML

1

1

1

1

1

1


Hal. 8


- SubBag Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan - Subbag Perkebunan - Subbag Peternakan, Perikanan dan Kelautan 4

5

-

6

Bagian Sumber Daya Alam (Kepala) Subbag Kehutanan Subbag Pertambangan dan Energi Subbag Tata Usaha (TU)

3

3

2

2

1

2

3

1 1

2

1 3

3

3

5

Bagian Sarana Perekonomian Daerah (Kepala)

1

6

1

1

Subbag PerhubKomInfo dan PU Subbag PerinDag, Koperasi, UKM dan Pariwisata Subbag Penanaman Modal, Lembaga Keu dan BUMD

Bagian Pengendalian Adm. Pembangunan (Kepala)

2

2

2

2

3

3 1

2

2

2

3

3

3

1

- Subbag Pengendalian Adm. Pemb. Ekonomi - Subbag Pengendalian Adm. Pemb. PemSosBud - Subbag Pengendalian Adm. Pemb. Fisik dan Prasarana

1

Total

9

31

1

-

41

Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan/Pelatihan Jabatan Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat No

1 2 3 4 5

Tugas Pokok/Bagian Eselon II Eselon III Eselon IV Fungsional Umum Fungsional Khusus

Pendidikan dan Pelatihan PIM II

PIM III

1

1 3

PIM IV

Fungsional

JML

Non Diklat

2 4 12 23 41

1 12 23

1

Total

4

13

-

23

2. Sarana dan Prasarana.

Selain sumber daya manusia, hal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian dan Pembangunan adalah sarana dan prasarana yang terdiri dari Inventaris Kantor dan Barang Habis Pakai. a. Inventaris Kantor. Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pada Biro Perekonomian

dan

Pembangunan

Sekretariat

Daerah


Provinsi

Hal. 9


Kalimantan Barat, sesuai data inventarisasi Biro Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2013, sebagian besar masih menggunakan fasilitas pengadaan tahun-tahun terdahulu dan menurut Laporan Buku Inventaris

Barang

Tahun

2013,

jumlah

Barang

Inventaris

Biro

Perekonomian dan Pembangunan Sejumlah 514 Unit dengan tambahan pengadaan baik dari Biro Umum maupun Biro Perekonomian dan pembangunan sendiri. Tambahan barang inventaris hasil pengadaan tersebut adalah sebagai berikut : Data Tambahan Barang Inventaris Biro Perekonomian dan Pembangunan Tahun Anggaran 2013 *angka dalam Rupiah

No.

Jenis Barang

Merk/Type

Jml

Harga Satuan

Jumlah

Asal Perolehan

1

Kend. Roda 2

Yamaha MX

2

16.220.300

32.440.600

Ro. Umum

2

AC 2 PK

LG

1

5.060.000

5.060.000

Ro. Umum

3

AC 1,5 PK

LG

1

3.745.000

3.745.000

Ro. Umum

4

AC 1 PK

LG

1

2.745.000

2.745.000

Ro. Umum

5

Dispenser

Uchida

1

1.925.000

1.925.000

Ro. Umum

6

Printer Dot Matrix

Epson

2

7.993.000

15.986.000

Ro. Umum

7

Kursi Kerja Staf

Fantoni

4

681.500

2.726.000

Ro. Umum

8

Server

HP ML3010e

1

29.975.000

29.975.000

Ro. Ekbang

9

Komputer PC

HP ENVY 23

1

20.625.000

20.625.000

Ro. Ekbang

10

Notebook

Fujitsu SH771

1

28.930.000

28.930.000

Ro. Ekbang

11

Notebook

Fujitsu CH702

1

20.999.000

20.999.000

Ro. Ekbang

12

Printer

HP Officejet

1

10.725.000

10.725.000

Ro. Ekbang

13

UPS

APC

2

2.310.000

4.620.000

Ro. Ekbang

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi, diupayakan penambahan pengadaan/distribusi yang difasilitasi Biro Umum dalam beberapa sarana/prasarana secara bertahap atau per semester sebagai pengganti terhadap kondisi barang-barang yang sudah tidak layak pakai, sehingga terdapat peningkatan dan dalam kondisi cukup memadai (khusus prasarana mobiler).


Hal. 10


b. Barang Habis Pakai. Untuk sarana rutinitas kerja sehari-hari (kebutuhan ATK, Fotocopy, dll) hingga minggu sekarang ini masih difasilitasi oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, melalui Nota Dinas Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan secara berkala. Secara umum, sarana dan prasarana sudah memadai meskipun belum bisa dikatakan lengkap, karena belum didukung dengan Layout Tata Ruang Kantor sesuai ketentuan. Hal ini dikarenakan setiap usulan kebutuhan unit kerja Biro Perekonomian dan Pembangunan sebagian kecil saja yang bisa terpenuhi dan seringkali terkendala dengan Anggaran yang terbatas dari unit kerja yang menangani (khususnya Biro Umum). B. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP TAHUN 2013 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan tahun 2012 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres dan Permenpan tersebut memberikan tuntunan kepada semua instansi Pemerintah

untuk

menyiapkan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh, yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan dasar pemikiran tersebut di atas, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 disusun sebagai salah satu implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja, yang memiliki dua fungsi utama yaitu :


Hal. 11


1. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana Biro Perekonomian dan Pembangunan memberikan informasi mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Biro Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2008-2013 serta untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 2. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Barat.


Hal. 12


Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP

LAKIP

Akuntabilitas Kinerja

Manajemen Kinerja

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Biro Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2013, mencakup hal-hal sebagai berikut : 

Aspek Akuntabilitas Kinerja Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2013 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan yang berhasil diperoleh selama tahun 2013. Esensi capaian kinerja yang berhasil dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana sasaran strategis telah dicapai sampai dengan tahun 2013.



Aspek Manajemen Kinerja Aspek manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2013 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, Biro Perekonomian dan Pembangunan dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya

sehingga

capaian

kinerja

Biro

Perekonomian

dan

Pembangunan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.


Hal. 13

BAB I PENDAHULUAN. 1. Asisten Administrasi Pemerintahan, mengkoordinir dan membawahi :

Recommend Documents