perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB I PENDAHULUAN
A.
Gambaran Umum Perusahaan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta telah ada sejak lama dengan berbagai istilah. Sebelum tahun 1996, KPP Pratama Surakarta berstatus sebagai Kantor Dinas Luar Tingkat I (KDL Tk. I) Surakarta di bawah wewenang wilayah kerja dari Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta. Pada tahun 1996 karena semakin banyaknya jumlah Wajib Pajak dan jumlah penerimaan pajak, KDL Tk. I Surakarta ditingkatkan menjadi Kantor Inspeksi Keuangan (KIK) Surakarta yang membawahi di antaranya KDL Tk. I Klaten. Selanjutnya berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak bertipe B dengan wilayah seluruh eks Karesidenan Surakarta. Pada akhir 1996 menjadi Kantor Inspeksi Pajak Surakarta A berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja DJP, dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, serta Kantor Penyuluhan Pajak (Kapenpa) Sragen yang berkedudukan di Sragen.Sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Surakarta telah berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. KPP Pratama Surakarta dibentuk berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Kep-141/Pj./2007 yang ditetapkan tanggal 3 Oktober 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, commit to user
1
2 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. KPP Pratama Surakarta mulai beroperasi tanggal 30 Oktober 2007. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP 315/KMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. Pembentukan KPP Pratama merupakan bagian dari program reformasi birokrasi perpajakan yang sifatnya komprehensif dan telah berjalan sejak tahun 2002 yang ditandai dengan terbentuknya Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Pembentukan KPP Pratama lanjutan dilandasi dengan terbitnya SE-19/PJ/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Persiapan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Seluruh Indonesia tahun 2007-2008. Perubahan yang dilakukan meliputi struktur organisasi, proses bisnis, teknologi informasi dan komunikasi, sarana dan prasarana, serta manajemen sumber daya manusia. Perbaikan dalam struktur DJP terefleksi pada karakter kantor modern antara lain adanya Account Representative untuk pelayanan kepada Wajib commit to user
3 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
Pajak, penerapan Kode Etik Pegawai yang diawasi oleh Komite Kode Etik Pegawai, dan sistem penggajian yang lebih baik. 1. Struktur organisasi. Seperti halnya Kantor Pelayanan Pajak yang lain, KPP Pratama Surakarta juga memiliki struktur organisasi yang telah disesuaikan dengan susunan organisasi DJP yang modern. Struktur tersebut dibuat berdasarkan fungsi dari masing-masing seksi yang ada di KPP. Struktur organisasi KPP Pratama Surakarta secara umum dapat dilihat pada gambar II.1.
Gambar II.1 Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta KEPALA KANTOR
Subbag Umum
Seksi Pelayananan
Seksi PDI
Seksi Ekstensifikasi
PenilaiPB B
Seksi Waskon I
Seksi Waskon II
AR
AR
Pelaksana
Pelaksana
Seksi Waskon III
AR
Pelaksana
Seksi Waskon IV
Seksi Pemeriksaan
AR
Pelaksana
Kelompok Fungsional
Sumber: Profil KPP dari Subbagian commit to Umum user KPP Pratama Surakarta
Seksi Penagihan
4 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
Jumlah masing-masing adalah 1 orang Kepala Kantor, 1 orang Kepala Subbagian, 9 orang Kepala Seksi, 18 orang fungsional pemeriksa, 2 orang Penilai PBB, 28 orang Account Representative, dan 40 orang Pelaksana.
2. Pembagian wilayah kerja. Untuk menciptakan efektivitas dalam bekerja, pembagian kerja harus di bagi dengan jelas.Wilayah kerja KPP Pratama Surakarta adalah seluruh wilayah Kota Surakarta, yang secara administratif terbagi atas 5 kecamatan. Pembagian wilayah kerjanya adalah sebagai berikut berikut: a.
Seksi Wakon I
: Kecamatan Laweyan
b.
Seksi Wakon II
: Kecamatan Jebres
c.
Seksi Waskon III
: Kecamatan Serengan dan Pasar Kliwon
d.
Seksi Waskon IV
: Kecamatan Banjarsari
Dengan pembagian kerja yang jelas tersebut, diharapkan penggalian potensi perpajakan dapat lebih ditingkatkan, sehingga peluang kehilangan potensi perpajakan dapat diminimalkan
B.
Latar Belakang Masalah Akhir–akhir ini pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan yang bersumber dari dalam negeri dengan berbagai upaya untuk membiayai
pembangunan nasional. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari mempermudah prosedur ekspor sampai penerbitan Surat Utang Negara dengan commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
5 digilib.uns.ac.id
tujuan mampu memenuhi target penerimaan negara. Akan tetapi, semua upaya tersebut belum bisa mencukupi kebutuhan APBN yang semakin tahun semakin meningkat dan peluang inflasi semakin tinggi yang dapat melonjakkan harga-harga dipasaran Indonesia. Dengan mengoptimalkan pajak akan lebih membantu mencukupi kebutuhan APBN . PPN mempunyai peran yang cukup besar dalam peningkatan penerimaan negara khususnya pada sektor pajak. Penerimaan PPN menduduki posisi kedua setelah Pajak Penghasilan. Penerimaan PPN seharusnya mendapatkan perhatian yang besar agar pengenaan PPN dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Perlu dilakukan pengawasan yang lebih baik terhadap pembayaran dan pelaporan PPN yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menguji kepatuhan wajib pajak serta mencegah kebocoran penerimaan pajak dari sektor PPN. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain penelitian SPT Masa PPN dan pengawasan pengkreditan pajak masukan oleh PKP . PPN menggunakan mekanisme pengkreditan pajak, mekanisme tersebut dilakukan dengan cara mengkreditkan pajak yang harus kita bayar pada saat memperoleh barang kena pajak atau jasa kena pajak, yang disebut pajak masukan (PM). Pajak keluaran (PK) merupakan pajak yang dipungut pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Dalam hal pengkreditan pajak masukan diperlukan suatu alat yang dapat menjadi bukti telah dibayarkannya PPN oleh PKP pada saat perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Alat tersebut commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
6 digilib.uns.ac.id
adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP penjual atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebagai bukti telah melakukan pemungutan PPN. Konfirmasi Faktur Pajak merupakan salah satu prosedur administrasi yang dilakukan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban PPN. Konfirmasi faktur pajak dibutuhkan untuk mengawasi pengkreditan pajak supaya meminimalkan segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh PKP. Konfirmasi faktur pajak dilakukan dengan cara memeriksa atau menanyakan kepada KPP terkait atau KPP tempat lawan transaksi PKP yang melaporkan faktur pajak masukan bahwa telah sesuai dengan yang dilaporkan. Dengan ini, penulis berusaha untuk meneliti atas praktik konfirmasi faktur pajak yang ada di KPP. Hal ini yang membuat penulis tertarik dan berminat untuk membuat suatu tinjauan mengenai hal tersebut yang akan penulis tuangkan dalam laporan tugas akhir dengan judul “TINJAUAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DALAM RANGKA PENGAWASAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA”.
C.
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis menyajikan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana dasar hukum konfirmasi faktur pajak ? 2. Bagaimana pelaksanaan konfirmasi faktur pajak di KPP Surakarta? commit to user
7 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
3. Bagaimana SOP proses menjawab konfirmasi faktur pajak? 4. Apa saja yang menjadi hak wajib pajak atas jawaban konfirmasi faktur pajak? 5. Bagaimana kendala di KPP dalam menjawab konfirmasi faktur pajak?
D.
Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan di atas penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut : 1. Mengetahui dasar hukum konfirmasi sebagai dasar untuk dapat dikreditkan. 2. Mengetahui pelaksanaan konfirmasi faktur pajak di KPP Surakarta. 3. Mengetahui prosedur menjwab konfirmasi pajak. 4. Mengetahui hak wajib pajak mengenai jawaban atas konfirmasi faktur pajak. 5. Mengetahui kendala-kendala di KPP Surakarta dalam menjawab konfirmasi faktur pajak .
E.
ManfaatPenelitian Dengan penulisan Tugas Akhir ini mengharapkan manfaat penelitian sebagai berikut : 1. Sebagai bahan pertimbangan untuk seluruh Kantor Pelayanan Pajak guna meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak. commit to user
8 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
2. Sebagai penambah wawasan dan informasi tentang konfirmasi faktur pajak bagi penulis, wajib pajak yang membaca tugas akhir ini. 3. Memberikan manfaat bagi pengguna atau instansi terkait sebagai data dalam penyusunan kebijakan di bidang perpajakan. 4. Memberikan manfaat untuk masa mendatang terhadap pelaksanaan konfirmasi faktur pajak.
commit to user
