PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA .

LAPORAN KINERJA TAHUN 2014

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU | Alamat : Jalan Basuki Rahmat No. 78 Gedung Graha Tepian Samarinda 75121, Telp. (0541) 739614, Fax ( 0541) 741286, SMS Center / SMS Pengaduan 08115843555 Website : www.bpptsp.samarindakota.go.id, email : [email protected]

0

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG 1.

UMUM Pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah selalu berbasis pada prinsip manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan control. Pencapaian optimal kegiatan merupakan cerminan keberhasilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang juga dapat mendukung keberhasilan Pemerintah Kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2011-2015 merupakan induk program yang harus dicapai optimal. Penjabaran target RPJMD terurai dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) Kota Samarinda yang dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 12 Tahun 2008 dengan penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2008 memiliki target berikut : Tabel 1.1. Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2014 No Indikator Kinerja Target Satuan 1. Nilai Investasi PMA dalam satuan miliar 2.25 Miliar 2. Jumlah hari lama pelayanan perizinan 6 Hari/izin 3. Indeks Kepuasan Masyarakat 100 Rata-rata IKM Tahun angaran 2014, BP2TSP Kota Samarinda mengelola dana sebesar Rp. 11.112.007.697,-, terdiri belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.649.412.197,- dan belanja langsung sebesar Rp. 4.462.595.500,sesuai Dokumen Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tanggal 2 Oktober 2014 dengan 4 (empat) Program dan 15 (lima belas) Kegiatan. Disamping itu untuk optimaliosai pendapatan asli daerah (PAD), BP2TSP ditarget pendapatan dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) senilai Rp. 27.951.200.000,-. Pencapaian target diatas harus diimbangi dengan peningkatan sarana prasarana penunjang kerja seperti sistem pelayanan berbasis teknologi informasi (IT) dengan perangkatnya dan meminimalkan gratifikasi sebagaimana catatan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia. Disisi lain BP2TSP Kota Samarinda harus selalu dan berkelanjutan berbenah untuk meningkatan kinerja pelayanan. Dan pada tahun 2014 ini juga BP2TSP juga terus meningkatkan kinerja pelayanan publik 1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.


dan mengevaluasi kinerja pelayanan melalui survey indek kepuasan masyarakat dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang prima dan sesuai status Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah dicapai pada tahun lalu. Akuntabilitas proses, biaya, waktu dan produk adalah mutlak harus bisa dicapai optimal, pembuktian kepuasan masyarakat (publik) harus dinyatakan dalam survey indeks kepuasan masyarakat (IKM). 2.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran pencapaian perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan control dari kegiatan-kegiatan BP2TSP Kota Samarinda Tahun 2014 dan penilaian kepuasan masyarakat. Sedangkan tujuannya untuk memperoleh umpan balik dari pengalaman pelaksanaan, pola pikir dan tindakan untuk upaya perbaikan terus menerus yang kesinambungan dalam rangka peningkatan kinerja layanan perizinan dan non perizinan untuk mencapai akuntabilitas proses, biaya, waktu dan produk sesuai dengan per undang-undangan berlaku.

3.

PENGERTIAN Akuntabilitas merupakan adanya pertanggungjawaban tehadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula di dalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung-jawaban secara periodik. Laporan Kinerja (LKj) adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, dan bermanfaat antara lain untuk : a. Mendorong BP2TSP Kota Samarinda untuk dapat menyelengarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good goverance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan dan akuntabel.

2 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.


b. Membangun citra positif BP2TSP Kota Samarinda dengan melaksanakan 5 (lima) prinsip bekerja dengan hati melayani masyarakat, empati dan respon dalam memberikan pelayanan. c. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja BP2TSP Kota Samarinda dengan menyelaraskan potensi peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategik bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi. Perencanaan strategik merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis (Renstra) mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Good Governance ( Tata laksana pemerintahan yang baik ) adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Tata laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna - namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalah-gunaan kekuasaan dan korupsi. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. 4.

RUANG LINGKUP Ruang lingkup pembahasan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 ini mengenai kegiatan pelayanan publik yang menjadi kewenangan BP2TSP Kota Samarinda selama kurun waktu Tahun 2014 dengan urutan pembahasan adalah : a. Pendahuluan b. Rencana Strategik c. Akuntabilitas Kinerja d. Penutup

5.

SISTEMATIKA SAKIP Sistematika Akuntabilitas dipergunakan mengacu pada :

Kinerja

Instansi

Pemerintah

yang



Gambar 1.1.

Gambar 1.2.

1.2. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (BP2TSP) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) Kota Samarinda berasal dari pengembangan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang termasuk dalam Struktur Organisasi Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kota Samarinda. 4 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.


Atas dasar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 503/123/POUD tanggal 16 Januari 1997 tentang pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perizinan di daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang Pelayanan Satu Atap di Daerah, Walikota Samarinda menerbitkan Surat Keputusan Nomor 13 Tahun 1998 tanggal 13 Agustus 1998 (sebelum otonomi daerah) tentang pembentukan Unit Pelayanan Daerah Tingkat II Kota Samarinda dan Surat Keputusan Walikota Nomor 73 Tahun 2001 tanggal 26 Nopember 2001 (setelah otonomi daerah) tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Kota Samarinda. BP2TSP Kota Samarinda ditetapkan menjadi lembaga difinitif ditetapkan Pemerintah Kota Samarinda dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2008 pada Tanggal 21 Juli 2008 dengan berdasarkan pada : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi 2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (sebagai realisasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi). 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah (sebagai penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah). Kemudian diterbitkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas, fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencaanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. Tujuan dibentuknya BP2TSP Kota Samarinda adalah menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu dalam rangka mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik dengan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau. percepatan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan. BP2TSP Kota Samarinda pada saat ini berkantor di Gedung Graha Tepian, Jalan Basuki Rahmat nomor 78 Gedung Graha Tepian Telp.(0541) 739614, Fax.(0541) 741286 Samarinda 75121, SMS Pengaduan/SMS Center 08115843555, Web : www.bpptsp.samarindakota.go.id, Email : [email protected] 1.

TUGAS POKOK BP2TSP Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan 5



administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu, dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. 2.

FUNGSI BP2TSP Kota Samarinda memiliki fungsi sebagai berikut : a.) Perumusan kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah. b.) Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu. c.) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pendataan dan penetapan. d.) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perijinan. e.) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dan pengawasan.

3.

TATA ORGANISASI a. STRUKTUR ORGANISASI Susunan Organisasi BP2TSP Kota Samarinda terdiri : 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat membawahi : a. Sub Bagian Umum b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Perencanaan Program 3. Bidang Pelayanan Perijinan: 4. Bidang Pendataan dan Penetapan 5. Bidang Pengendalian Pengawasan 6. Jabatan Fungsional dan Tim Teknis b. KEPALA BADAN Kepala Badan adalah Kepala BP2TSP Kota Samarinda, merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan serta mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan dan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya teknis di bidang perizinan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dibantu oleh Sekretaris, beberapa Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian yang merupakan unsur staf dan unsur pelaksana teknis manajemen perizinan sesuai ruang lingkup tugas pokok, fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing. 6



c. SEKRETARIS Sekretaris merupakan unsur pembantu dan pelayanan administrasi yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordiknasikan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan yang meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan, penganggaran, akuntansi dan pengelolaan penggunaan anggaran keuangan, kehumasan, perencanaan program kegiatan dinas, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan umum lainnya baik keluar maupun ke dalam lingkup BP2TSP Kota Samarinda yang diarahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan kebijakan umum daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh Sub-sub Bagian lingkup Sekretariat BP2TSP Kota Samarinda yang merupakan unsur pelaksana administrasi Sekretariat Badan, yaitu : Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan Program. 1. Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum merupakan unsur pelaksana pelayanan administrasi Sekretariat BP2TSP mempunyai tugas pokok meyelenggarakan kegiatna kedinasan untuk memimpin, membina bawahannya dan mengkoordinasikan serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan ketatausahaan adminsitrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta tugas-ugas umum lainnya sesuai ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangan masing-masing sesuai arahan Sekretaris Badan dan kebijakan Kepala Badan. 2. Sub Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian Keuangan merupakan unsur pelaksana pelayanan administrasi Sekretariat BP2TSP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan kedinasan untuk memimpin, membina bawahannya dan mengkoordinasikan serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penganggaran, akuntansi dan pengelolaan penggunaan anggaran keuangan dan tugas-tugas umum lainnya sesuai ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangan sesuai arahan Sekretaris Badan dan kebijakan Kepala Badan. 3. Sub Bagian Perencanaan Program Kepala Sub Bagian Perencanaan Program merupakan unsur pelaksana pelayanan administrasi Sekretariat BP2TSP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan kedinasan untuk memimpin, membina bawahannya dan 7 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.


mengkoordinasikan serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program sebagai bahan penyusunan Renstra, RKT dan Lakip SKPD serta tugas-tugas umum lainnya sesuai ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangan sesuai arahan Sekretaris Badan dan Kebijakan KEpala Badan. d. BIDANG PELAYANAN PERIZINAN Kepala Bidang Pelayanan Perizinan merupakan unsur pembantu dan pelaksana teknis mempunyai tugas pokok memimpin, membina mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan, pemberian pelayanan teknis manajemen pelayanan perizinan dengan penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh atasan sesuai ruang lingkup dan tanggung jawab wewenangnya. e. BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan merupakan unsur pelaksana pelayanan teknis operasional bidang pendataan, mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan kegiatan pendataan dan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan oleh Kepala Badan sesuai kebijakan umum. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sesuai tanggung jawab dan kewenangannya adalah penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pendataan dan penetapan perizinan. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh atasan sesuai ruang lingkup dan tanggung jawab kewenangannya. f. BIDANG PENGENDALIAN PENGAWASAN Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan merupakan unsur pembantu dan pelaksana pelayanan teknis mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan pelayanan perumusan kebijakan, pemberian pelayanan teknis manajemen pengendalian dan pengawasan dengan penyelenggaraan kegiatan sesuai ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangannya yang diarahkan oleh Kepala Badan. Tugas pokoknya mempunyai fungsi sebsai dengan tanggung jawab dan kewenangannya adalah penyelenggaraan pengumpulan data informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan kebijaksanaan teknis yang berkaitan 8 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.


dengan system pengendalian dan pengawasan serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh atasan sesuai ruang lingkup dan tanggung jawab kewenangannya. g. JABATAN FUNGIONAL 1) Bendahara Pengeluaran 2) Bendahara Penerimaan 3) Bendahara Gaji 4) Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Gambar 1.3. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BP2TSP KOTA SAMARINDA KEPALA BADAN SEKRETARIS

Kelompok Jabatan Fungsional SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM

BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

TIM TEKNIS



4.

SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA BP2TSP a. Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai pada BP2TSP Kota Samarinda sebanyak 75 Aparatur dirinci berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan. Tabel 1.2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan No. Pendidikan Jumlah Pegawai 1. Pasca Sarjana (S2) 8 Orang 2. Sarjana (S1) 35 Orang 3. D3 5 Orang 4. SMA 26 Orang 5. SMP 1 Orang Jumlah 75 Orang

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Tabel 1.3. Berdasarkan Golongan Golongan Jumlah Pegawai IV b 2 Orang IV a 4 Orang III/d 6 Orang III/b 7 Orang III/a 9 Orang II/d 2 Orang II/c 1 Orang II/b 17 Orang II/a 2 Orang I/d 1 Orang PTTB 23 Orang PTTH 1 Orang Jumlah 75 Orang

a. Sarana dan Prasarana Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BP2TSP Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana prasarana berupa : 1.) Gedung/kantor : 1 (satu) buah 2.) Kendaraan Roda Dua : 10 (sepuluh) buah 3.) Kendaraan Roda Empat : 7 (tujuh) buah 4.) Perlengkapan dan peralatan kantor penunjang IT perizinan dan non perizinan. 5.) Perlengkapan berupa barang, meubelair.



BAB II. RENCANA STRATEGIS 2.1. VISI DAN MISI 1.

VISI Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanahkan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu dalam rangka mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau. Dengan memperhatikan amanah Undang-undang dan Peraturan diatas, kemudian Visi Kota Samarinda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2011 – 2015, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) Kota Samarinda menegaskan Visinya adalah : “Pelayanan Prima Perizinan guna mendukung terwujudnya Samarinda sebagai Kota Metropolitan, berbasis Industri, Pergadangan dan Jasa yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat” Visi tersebut mengandung makna : Pelayanan Prima, yakni pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam proses perizinan dan non perizinan untuk industri, perdagangan dan jasa serta perizinan lainnya dilakukan secara cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau serta tepat waktu, sehingga pada akhirnya akuntabilitas nya dapat terlaksana, berkesinambungan dan terus ditingkatkan dari waktu kewaktu. Kemudian dalam perannya, BP2TSP Kota Samarinda turut andil dalam perwujudan Samarinda Hijau Bersih dan Sehat (HBS) dengan capaian 30 % luas kota sebagai ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan tata ruang nasional, provinsi dan kota (RTRW dan RDTRK)

2.

MISI Untuk mewujudkan Visi BP2TSP Kota Samarinda diatas dan sejalan dengan Misi ke-9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2011-2015 disusun dan disepakati 5 (lima) misi yang harus dilaksanakan seluruh Aparatur BPPTSP Kota Samarinda, yaitu : 11



1. Meninggkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur BPPTSP Kota Samarinda. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur dengan pemberdayaan yang efektif melalui pendidikan dan latihan (struktural/penjenjengan, teknis dan fungsional), workshop/seminar/simposium/lokakarya/in house trainning (magang) berkaitan dengan pelayanan publik serta penugasan-penugasan lainnya. 2. Membangun Organisasi yang efesien, dengan tata laksana yang efektif dalam koridor Good Governance. Pengembangan kompetensi dan pemberdayaan SDM Aparatur yang efektif harus sejalan dengan pengembangan organisasi yang siap terhadap perubahan tuntutan akan pelayanan publik yang optimal. Membangun Building Learning Organitation (BLO) atau organisasi yang terus belajar suatu keharusan. 3. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD Teknis terkait. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam upaya percepatan proses perizinan yang utuh dan satu kesatuan proses, khususnya pencapaian waktu (lamanya) proses sesuai Standart Operasi Prosedur (SOP), Standart Pelayanan Publik (SPP), Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan Maklumat Pelayanan serta sinkronisasi dalam hal pengawasan dan pengendalian perizinan. 4. Meningkatkan Pelayanan Perizinan yang Prima kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha. Meningkatkan Pelayanan Prima kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam upaya memberikan akuntabilitas pelayanan publik yang meliputi akuntabilitas proses, biaya, waktu dan produk. Misi ini amanah dari Keputusan Menteri PAN No. KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Termasuk didalamnya adalah penyediaan sarana dan prasarana, Peraturan-peraturan pelaksanaan pelayanan, penyiapan Sistem Pelayanan, penyiapan Sistem Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), dan pengelolaan pengaduan. 5. Meningkatkan kepuasan masyarakat dan/atau pelaku usaha dari waktu ke waktu. Capaian indek kepuasan masyarakat (IKM) merupakan penilaian langsung dari masyarakat dan/atau dunia usaha yang telah menerima layanan perijinan. Ada 14 unsur pelayanan yang dinilai yaitu prosedur, persyaratan, kejelasan petugas, kedisiplinan, tanggung jawab, kompetensi, kecepatan, keadilan, kesopanan dan 12 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.


keramahan, kewajaran dan kepastian biaya, kepastian waktu, kenyamanan dan keamanan pelayanan. Misi ini amanah dari Keputusan Menteri PAN No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Umum Penyusunan Indek Keuasan Masyarakat. 2.2. TUJUAN DAN SASARAN 1.

TUJUAN Untuk mencapai akuntabilitas kinerja, biaya dan produk pelayanan publik, dalam Renstra berdasarkan perumusan Visi, Misi dan Faktor Kunci Keberhasilan (CSF), BP2TSP Kota Samarinda merumuskan tujuan yang ingin dicapai adalah : 1. Membangun Aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas KKN. 2. Membangun Organisasi yang efesien, dengan tata laksana yang efektif dalam koridor Good Governance. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dan Sistem Informasi Management (SIM) pelayanan perizinan. 4. Meningkatkan pelayanan perijinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik. 5. Meningkatkan sistem pendataan dan sinkronisasi data dengan SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi dan pajak daerah. 6. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD Teknis terkait dan pengendalian serta pengawasan perizinan kepada masyarakat dan/atau dunia usaha. 7. Meningkatkan kepuasan masyarakat yang optimal.

2.

SASARAN Sasaran merupakan bagian integral dalam proses RPJMD Pemerintah Kota Samarinda yang terukur dan dalam kurun waktu. Dalam hal ini, sasaran memberikan gambaran dan pedoman kepada BP2TSP Kota Samarinda tentang pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan capaian 5 (lima) tahun mendatang atau di tahun 2015. Adapun sasaran strategis yang direncanakan oleh BP2TSP Kota Samarinda sebagai berikut: 1. Tersedianya Aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas KKN. 2. Terbentuknya Organisasi yang efesien, dengan tata laksana yang efektif dalam koridor Good Governance. 3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dan Sistem Informasi Management (SIM) pelayanan perizinan. 4. Terlaksananya pelayanan perijinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik.



5. Terlaksananya sistem pendataan dan sinkronisasi data dengan SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi dan pajak daerah. 6. Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Teknis terkait dan pengendalian serta pengawasan perijinan kepada masyarakat dan/atau dunia usaha. 7. Terwujudnya kepuasan masyarakat yang optimal. 2.3. KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 1. KEBIJAKAN Berpedoman kepada Undang-undang RI No. 25 Tahun. 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Samarinda dalam RPJMD Tahun 2011-2015 menegaskan pelayanan publik menjadi prioritas kebijakan pembangunan daerah, yaitu Ak ke-13, Reformasi Birokrasi menunjang penciptaan daya saing ekonomi dan pelayanan prima, dan Ak.14, Pengimplementasian IT untuk pelayanan public. Sejalan dengan hal tersebut, BP2TSP Kota Samarinda, menetapkan dan menyepakati Kebijakan yang dilaksanakan dalam Renstra adalah : 1. Membentuk Aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas KKN. 2. Membangun Organisasi yang efesien, dengan tata laksana yang efektif dalam koridor Good Governance. 3. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang dan Sistem Informasi Management (SIM) pelayanan perizinan. 4. Melaksanakan pelayanan perijinan dengan akuntabilitas pelayanan publik. 5. Menyediakan data yang akurat dan valid. 6. Optimalisasi koordinasi dengan SKPD Teknis dan pengendalian serta pengawasan perijinan kepada masyarakat dan/atau dunia usaha. 7. Mewujudkan kepuasan masyarakat yang optimal. 2.

PROGRAM Untuk mencapai target tersebut dan berpedoman kepada Permendagri No. 13 Tahun 2006 serta pencapaian Visi dan Misi BP2TSP Kota Samarinda, 7 (tujuh) kebijakan tersebut di atas dijabarkan kedalam 9 (sembilan) program prioritas operasional, akan tetapi pada kegiatan tahun 2014 ini hanya melaksanakan 4 (empat) program sebagai berikut : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran; 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur; 3. Program peningkatan disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Layanan Perizinan.



3.

KEGIATAN Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2014 terurai dalam tabel dibawah. Tabel 2.1.PROGRAM dan KEGIATAN (Pagu APBDP) TAHUN 2014 NO I

PROGRAM DAN KEGIATAN Program pelayanan administrasi perkantoran. 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.

116.400.000,-

2. Penyediaan alat tulis kantor.

109.000.000,-

3. Penyediaan barang cetak dan pengadaan.

256.200.000,-

4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

II

230.000.000,-

6. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

476.025.000,-

Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

2. Pemeliharaan rutin/berkala 2. perlengkapan dan peralatan kantor.

233.568.000,21.250.000,-

Program peningkatan disiplin Aparatur. 1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

IV

2.500.000,-

5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.

1. Pemeliharaan rutin/berkala 1. kendaraan dinas/ operasional.

III

PAGU ( Rp )

30.000.000,-

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 1. Perencanaan Program, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Peningkatan Pelayanan dan Informasi Perizinan Daerah

450.000.000,1..340.952.500,-

3. Pemuktahiran dan Perhitungan Data Perizinan

574.000.000,-

4. Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan

250.000.000,-

5. Aplikasi perijinan berbasis IT (Relokasi Kegiatan Th. 2012)

53.700.000,-

6. Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyusunan Program (Relokasi kegiatan 2013) TOTAL

319.000.000,4.462.595.500,-



2.4. PERJANJIAN KINERJA 2014 Adapun Perjanjian Kinerja sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang harus dilaksanakan dan tercapai optimal pada tahun 2014) ini adalah sebagai berikut : a. Tersedianya aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas KKN b. Terbentuknya organisasi yang efisien, dengan tata laksana yang efektif dalam koridor good governance c. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dan Sistem Informasi Management (SIM) pelayanan perizinan d. Terlakananya pelayanan perizinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik e. Terlaksananya sistem pendataan dan sinkronisasi data dengan SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi dan pajak daerah f. Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Teknis terkait dan pengendalian serta pengawasan perizinan kepada masyarakat dan/atau dunia usaha g. Terwujudnya kepuasan masyarakat yang optimal Tabel 2.2. PERJANJIAN KINERJA BPPTSP TAHUN 2014 Sasaran Strategis Tersedianya Aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas KKN.

Indikator Kinerja -

Target

Prosentase pelayanan administrasi dan jasa kantor Prosentase sarana dan prasarana yang berfungsi baik Prosentase Aparatur sesuai kompetensinya

100 % 100 % 100 %

Anggaran (Rp.)

Program / Kegiatan - Pelayanan Administrasi perkantoran - Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Peningkatan disiplin aparatur

Rp. 1.168.775.000,Rp.

252.694.000,-

Rp.

28.000.000,-

Terbentuknya Organisasi yang efesien, dengan tata laksana yang efektif dalam koridor Good Governance

-

Prosentase Dokumen laporan kinerja tepat waktu

100 %

Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Rp. 450.000.000,-

Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Teknis terkait dan pengendalian serta pengawasan perijinan kepada masyarakat dan/atau dunia usaha. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dan Sistem Informasi Management (SIM) pelayanan perizinan.

-

Prosentase Laporan pengaduan yang ditindak lanjuti Prosentase Pelaku Usaha memiliki Dokumen Izin

100 %

Pemantauan, pengawasan dan pengendalian perizinan

Rp. 250.000.000,-

Cakupan Sarana Penyediaan Pelayanan Perizinan berbasis online

1

- Peningkatan pelayanan publik dan penyusunan program ( Relokasi Keg. 2013 ) - Aplikasi Pelayanan Perizinan Berbasis IT ( Relokasi Keg. 2012 ) Program Peningkatan Mutu Layanan Perizinan ( peningkatan Pelayanan dan Informasi Perizinan Daerah )

Rp. 319.000.000,-

Terlaksananya pelayanan perijinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik.

-

-

-

Prosentase Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang terbit

100 %

100 %

Rp. 53.700.000,-

Rp. 1.424.952.500,-



Terlaksananya sistem pendataan dan sinkronisasi data dengan SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi dan pajak daerah. Terwujudnya kepuasan masyarakat yang optimal.

-

Prosentase Dokumen Arsip yang ditangani Prosentase Dokumen Data Perijinan Prosentase Realisasi target PAD

100 %

Prosentase Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) terhadap harapan layanan yang diberikan

80 %

Pemuktahiran dan Perhitungan Data Perizinan

100 % 100 % Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

-

Rp. 4.437.121.500,-

Jumlah Anggaran

Jumlah Anggaran ( sebelum APBDP) Jumlah Anggaran(Setelah APBDP) Program Kegiatan

Rp. 490.000.000

: Rp. 4.437.121.500,: Rp. 4.462.595.500,: 4 ( empat ) program : 15 ( Lima belas ) Kegiatan

Dari perjanjian Kinerja yang telah disepakati ini kemudian dituangkan menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah kota dalam 1 tahun anggaran khususnya dalam pelayanan publik. Adapun perjanjian kinerja pemeritah kota samarinda yang menjadi tanggungjawab Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai Berikut : Tabel 2.3. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 NO. 1.

2.

SASARAN STRATEGIS Optimalisasi Penataan Kota Samarinda dan Pemanfaatan SDA lainnya dalam mendukung perkembangan sector industry, perdagangan dan jasa Terwujudnya peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih untuk terciptanya Good Government

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

Nilai Investasi PMA dalam satuan milyar

2.25

2

Jumlah hari lama penyelesaian perijinan Indeks Kepuasan Masyarakat

6

3

100

SKPD/PENANGGUNG JAWAB BPPTSP

BPPTSP SKPD Bidang Pelayanan Publik





BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.

EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.1.

EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) Kota Samarinda Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Pencapaian kinerja yang dilaksanakan BPPTSP Kota Samarinda dengan 4 (empat) program dan 15 ( lima belas ) kegiatan. Untuk mempermudah intepretasi atas pencapaian sasaran/program/kegiatan diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut, yaitu :  81 - 100 = Baik  50 – 80 = Cukup  Dibawah 50 = Kurang Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat capaian kinerja sasaran BPPTSP Kota Samarinda Tahun 2014 diuraikan dalam Tabel 3.1. dibawah. Tabel 3.1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014

No

Sasaran Strategis

1

Tersedianya Aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas KKN.

2

3

4

5

6

7

Terbentuknya Organisasi yang efesien, dengan tata laksana yang efektif dalam koridor Good Governance Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Teknis terkait dan pengendalian serta pengawasan perijinan kepada masyarakat dan/atau dunia usaha. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dan Sistem Informasi Management (SIM) pelayanan perizinan. Terlaksananya pelayanan perijinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik. Terlaksananya sistem pendataan dan sinkronisasi data dengan SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi dan pajak daerah. Terwujudnya kepuasan masyarakat yang optimal.

Tingkat Capaian Sasaran B C K 

Ket.















Dilihat dari table hasil pengukuran kinerja BP2TSP Kota Samarinda Tahun 2014, secara umum menunjukkan hasil dengan katagori “BAIK”. Dari hasil pengukuran capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) Kota Samarinda Tahun 2014, tingkat capaian kinerja sasaran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2014 diuraikan dalam Tabel 3.2. dibawah. Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2014 No

Sasaran Strategis

1

Optimalisasi Penataan Kota Samarinda dan Pemanfaatan SDA lainnya dalam mendukung perkembangan sector industry, perdagangan dan jasa Terwujudnya peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih untuk terciptanya Good Government

2

3.2.

Tingkat Capaian Sasaran B C K 

Ket.



ANALISIS CAPAIAN KINERJA Hingga akhir tahun 2014, BPPTSP Kota Samarinda telah melaksanakan seluruh Program/Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capai indicator kinerja sasaran dapat dilihat sebagai berikut : Sasaran Strategis 1

:

Tersedianya Aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas KKN.

Sasaran strategis 1 Tersedianya Aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas KKN, pencapaian selama tahun 2014 dapat digambarkan sebagaimana table di bawah.

NO 1 2 2

Tabel 3.3. Tersedianya Aparatur yang pro Reformasi Birokrasi yang bebas KKN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Prosentase pelayanan administrasi dan jasa kantor 100 81,43 80 Prosentase sarana dan prasarana yang berfungsi 100 94,67 90 dengan baik Prosentase Aparatur sesuai kompetensi dengan peningkatan disiplin aparatur 100 100 100 Katagori “BAIK”

90 20



Sasaran pertama ini dicapai melalui pelaksanaan beberapa kegiatan berikut ini: 1. Penyediaan barang dan jasa administrasi yang mendukung pelaksanaan dan peningkatan kinerja pelayanan baik secara internal maupun pelayanan kepada masyarakat/publik. 2. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasaran peralatan dan perlengkapan kantor sebagai sarana pendukung operasional kegiatan pelayanan. 3. Peningkatan disiplin aparatur terus ditingkatkan dengan melakukan absensi menggunakan mesin absensi dan dengan mengadakan pakaian dinas harian untuk aparatur dalam upaya meningkatkan disiplin aparatur. 4. Pelaksanaan kegiatan magang/bimtek/pelatihan tentang peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk terus meningkatkan kompetensi aparaur yang pro reformasi birokrasi. 5. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan dalam upaya pengembangan pelayanan yang reformasi birokrasi.

Sasaran Strategis 2

:

Terbentuknya Organisasi yang efesien, dengan tata laksana yang efektif dalam koridor Good Governance

Sasaran strategis 2 Terbentuknya Organisasi yang efesien, dengan tata laksana yang efektif dalam koridor Good Governance. Dengan terlaksananya administrasi pelaporan kinerja diukur dengan capaian jumlah dokumen yang dapat disusun selama tahun 2014, yaitu sebagaimana table di bawah. Tabel 3.4. Target dan Realisasi Sasaran Terbentuknya Organisasi yang efesien, dengan tata laksana yang efektif dalam koridor Good Governance NO 1

INDIKATOR KINERJA Prosentase dokumen laporan kinerja yang tersusun Katagori “BAIK”

TARGET REALISASI 100 100

% 100 100

Keberhasilan pencapaian indicator kinerja sasaran strategis 2 tidak lepas dari kerja keras semua Aparatur BPPTSP Kota Samarinda, harmonisasi antar Bidang dan sinkronisasi fakta dan data mendukung upaya percepatannya. Dokumen laporan kinerja yang tersusun dalam mencapai sasaran strategis ini, antara lain : 1. Tersusunnya Dokumen Standar Operasi Prosedur (SOP) 2. Tersusunnya Dokumen Standar Pelayanan Publik (SPP) 21 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.


3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tersusunnya Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tersusunnya Maklumat Pelayanan Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran Tahun 2014 Tersusunnya Rencana Kerja Tersusunnya Buku Profil BPPTSP Tahun 2014 Tersusunnya LAKIP 2014

Sasaran Strategis 3

: Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Teknis terkait dan pengendalian serta pengawasan perijinan kepada masyarakat dan/atau dunia usaha.

Sasaran Strategis ketiga adalah Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Teknis terkait dan pengendalian serta pengawasan perijinan kepada masyarakat dan/atau dunia usaha ditetapkan dengan 2 (dua) indikator kinerja. Pencapaian indikator Kinerja dapat digambarkan dalam tabel berikut : Tabel 3.5. Sasaran Strategis Terlaksananya koordinasi dengan SKPD teknis terkait dan penegendalian dan pengawasan perizinan kepada masyarakat dan/atau dunia usaha NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI

%

1

Prosentase laporan pengaduan yang ditindaklanjuti

100

100

100

2

Prosentase pelaku usaha yang memiliki perizinan

100

85

85

Katagori “BAIK”

92,5

Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan pemantauan, pengawasan dan pengendalian perizinan dengan kegiatan : 1. Melaksanakan kegiatan pemantauan atau monitoring ke lapangan terhadap pelaku usaha. 2. Menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap lapran pengaduan yang masuk melalui sarana yang telah disiapkan. 3. Melaksanakan pendataan langsung bagi pelaku usaha yang memiliki dan tidak memiliki izin. Pada Tahun 2014 terdapat sebanyak 14,121 pelaku usaha yang memiliki dokumen perizinan dan sebanyak 2,393 pelaku usaha yang belum memiliki izin. Tabel. 3.6. Perbandingan Jumlah Izin NO

INDIKATOR

Pendaftaran

Diterbitkan

1

Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang masuk dan diterbitkan.

Izin Masuk 16.514

Izin Terbit 14.121



Sasaran Strategis 4 : Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dan Sistem Informasi Management (SIM) pelayanan perizinan. Sasaran strategis Keempat terpenuhinya sarana dan prasarana perizinan yang mendukung Sistem Informasi Manajemen (SIM )pelayanan perizinan. Untuk mendukung sasaran strategis, Pencapaian indikator Kinerja dapat digambarkan dalam tabel dibawah. Tabel 3.7. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dan Sistem Informasi Management (SIM) pelayanan perizinan. NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

Penyediaan Pelayanan Perizinan berbasis Online

1 (Ada)

1 (Ada)

100

2

Ada / Tidak Pelayanan Online

1 (Ada)

1 (Ada)

100

Katagori “BAIK”

100

Sasaran keempat ini dicapai melalui Program Aplikasi Pelayanan Perizinan Berbasis IT dengan kegiatan : 1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam proses Pelayanan Perizinan dan non perizinan. 2. Pengadaan sarana penunjang Sistem Informasi Management (SIM) untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. 3. Pengembangan Software Aplikasi Pelayanan Perizinan ( E-IKM, E-Doc, E-SIG, E-Pengelolaan Pengaduan ). Sasaran Strategis 5 : Terlaksananya pelayanan perijinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik. Sasaran Strategis kelima yakni Terlaksananya pelayanan perijinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik ditetapkan dengan indikator kinerja. Prosentase dokumen perizinan dan non perizinan yang terbit/dapat diproses sesuai dengan ketentuan. Tabel 3.8. Sasaran Strategis Terlaksananya pelayanan perijinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik. NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

Prosentase dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang terbit

100

85

85

Izin Masuk 16.514

Izin Terbit 14.121

Katagori “BAIK”

85 23



Sasaran kelima ini dicapai melalui kegiatan : 1. Meningkatkan kinerja pelayanan dengan mengembangkan system pelayanan perizinan berbasis IT yang dapat memberikan kemudahan akses, kepastian proses, waktu dan biaya dalam pelayanan perijinan. 2. Menigkatkan kompetensi aparatur dengan mengikutsertakan petugas pelayanan perizinan untuk mengikuti diklat, magang dan atau bimtek. 3. Menjadi peserta dalam penilaian Integritas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 4. Memutasi tugas personil front office dan back office secara berkala agar ada ‘penyegaran’ kinerja setiap personil. 5. Mengisi personil front office dan back office sesuai dengan kebutuhan. Rata-rata Izin terbit perhari kerja Tahun 2014 Kinerja BPPTSP Kota Samarinda dalam pelaksanaan pelayanan perizinan sangat optimal. Dari yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Samarinda penyelesaian izin dalam 6 hari kerja, BP2TSP Kota Samarinda telah dapat menyelesaiakan lebih cepat dari yang telah ditargetkan. Penyelesaian berkas rata-rata 57 berkas izin/hari dan maksimal 7 berkas/jam, sebagaimana terinci pada table di bawah ini : Tabel 3.9. Rata-rata Penyelesaian izin per hari. Bulan

Jan

Peb

Mar

Aprl

Mei

Juni

Jml Izin terbit

1,208 1,185 1,586 1,297 1,298 1,209

Juli

Agust

Sept

Okt

Nop

Des

TOTAL

964

777

1,167

1,036

1,247

1,147

14,121

Hari Kerja

20

20

20

22

18

21

19

20

23

23

20

21

247

Rata2 Izin /Hari

60

59

79

58

72

57

50

38

50

45

62

54

57

Lama hari untuk penyelesain penandatanganan izin ini apa bila dokumen permohonan telah lengkap. Dan untuk perizinan yang perlu peninjauan lapangan dan pertimbangan teknis masih perlu waktu lebiih untuk penyelesaian perizinan. Sasaran Strategis 6

:

Terlaksananya sistem pendataan dan sinkronisasi data dengan SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi dan pajak daerah.

Sasaran strategis keenam Terlaksananya sistem pendataan dan sinkronisasi data dengan SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi dan pajak daerah diarahkan untuk mewujudkan 24 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.


tertib administrasi data-data perizinan yang tersimpan dengan baik dan mudah didapat apabila diperlukan. Untuk mendukung sasaran strategis, telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana diuraikan dalam table di bawah. Tabel 3.10. Sasaran Strategis Terlaksananya sistem pendataan dan sinkronisasi data dengan SKPD Teknis terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi dan pajak daerah NO 1 2 3

INDIKATOR KINERJA Prosentase dokumen arsip yang ditangani Prosentase dokumen data perizinan Prosentase Realisasi target PAD

TARGET 100

REALISASI 100

% 100

100

85

85

100 99 Rp. 27.951.200.000,- Rp.27.950.367.952.00

99

Katagori “BAIK”

95

Uraian pencapaian kinerja dari sasaran srtrategis Keenam ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Indikator kinerja prosentase pemuntakhiran data perizinan terealisasi 95% dari target 100%. Pencapaian ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan :  Menghimpun dan mengumpulkan data-data perizinan yang telah diterbitkan.  pencatatan data perizinan dan pengarsipan dokumen izin dengan sistem elektronik yang dikembangkan dengan sistem pengarsipan E-Document. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pencarian arsip dokumen perizinan ketika dibutuhkan oleh berbagai pihak. 2. Keberhasilan lainnya adalah prosentase dokumen data perizinan yang dapat dilaksanakan terealisasi 85% dari target 100%. Hal tersebut dilihat dari penerbitan data perizinan SITU, SIUP, TDP dan SIU, termasuk juga perizinan lainnya. Pada Tahun 2014, indikator kinerja prosentase dokumen data perizinan yang dapat dilaksanakan sebanyak 14.121 dokumen perizinan terinci sebagai berikut: Tabel 3.9. JUMLAH IZIN DISELESAIKAN No.

Jenis Izin

2014

1

Izin Lokasi

57

2

Pematangan Lahan

42

3

IMB

2.866

4

SITU/HO

4.158

5

SITU /HO MB

35

6

SIU

286



7

SIUPPIP

8

SIUP

3.481

9

TDP

2.481

10

TDI

31

11

SIUJK

483

12

Reklame ( Titik )

49

13

Reklame Permanen

6

14

IPK

34

15

IHHI

6

16

Izin Usaha Ketenagalistrikan/izin Operasi

8

17

Izin Usaha Ketenagalistrikan/izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Umum)

-

18

Izin Usaha Penunjang Tenaga Kelistrikan

-

19

SIOP

4

20

Tanda Daftar Organisasi

-

21

Izin Limbah

-

22

Izin Pembuangan Air Limbah

43

23

Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

20

24

Izin Penimbunan BBM

2

25

Izin Penyelenggaraan PMI

-

26

Tanda Daftar Gudang

-

Jumlah

74

14.121

Penerimaan total retribusi selama tahun 2014 sebesar Rp. 27.950.367.952.00,- masih terdapat kekurangan Rp. 832.040,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 27.951.200.000,- pada APBDP Tahun 2014. Dari segi penerimaan terlihat bahwa masih banyak pihak swasta yang mau berinvestasi dikota Samarinda. hal ini juga didukung dengan kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi yang diberikan Pemerintah Kota Samarinda dalam Visinya “Terwujudnya kota Samarinda sebagai kota metropolitan berbasis industri, perdagangan dan jasa yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Yang ditandai dengan banyaknya Investasi yang masuk, baik itu penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) termasuk juga modal daerah. Sesuai visi kota, investasi yang masuk dominan pada sektor jasa, perdagangan, industri dan konstruksi – perumahan. Realisasi investasi PMA pada Kota Samarinda seperti tergambar pada table berikut ini :



No. 1. 2. 3. 4.

Tabel 3.11. Nilai Realisasi Investasi Kota Samarinda Tahun Jumlah PMA Nilai Investasi PMA ( Milyar ) 2011 2012 2013 2014

8 4 5 7

Rp. 1.249.372 Rp. 1.424.400 Rp. 1.874.000 Rp. 1.598.294.

(Sumber : BPMD Kota Samarinda )

Prosentase pencapaian dari nilai realisasi investasi yang dicapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Samarinda ahun 2014 maka kinerja pencapaian investasi sebesar 71 %. Sasaran Strategis 7

:

Terwujudnya optimal.

kepuasan

masyarakat

yang

Sasaran Strategis ketujuh Terwujudnya kepuasan masyarakat yang optimal ditetapkan dengan 1 (satu) indikator kinerja. Pencapaian indicator Kinerja dapat digambarkan dalam tabel berikut : Tabel 3.12. Terwujudnya kepuasan masyarakat yang optimal NO 1

INDIKATOR KINERJA Prosentase nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Katagori “BAIK”

TARGET 80

REALISASI 82

% 103 103

Penyusunan Laporan IKM pada BPPTSP Kota Samarinda disusun dengan tahapan : 1. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survey kepada masyarakat yang mengurus izin di BP2TSP dengan jumlah responden adalah 150 (seratus lima puluh) orang. Survey dilaksanakan per triwulan dengan nilai rata-rata IKM masingmasing periode bervariasi. Pada hasil survey yang pertama ratarata IKM : 82,20, sedangkan nilai rata-rata indeks Kepuasan Masyarakat dari hasil survey yang kedua: 82,10. Survey Ketiga nilai rata-rata IKM : 81,69. Dan terakhir pada survey keempat nilai ratarata IKM : 82,19. 2. Pengolahan dan Analisis Data melalui kuesioner yang telah terisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Excel. 3. Penyusunan Hasil survey dalam bentuk Laporan yang akan menjadi dokumen penting yang menyajikan informasi tentang perkembangan Unit pelayanan pada BPPTSP. 27 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.


C.

AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam menyusun rencana dan pelaksanaan anggaran Tahun 2014, BP2TSP Kota Samarinda telah menggunakan anggaran berbasis kinerja (Performance Bugdet), walaupun masih dalam tahap pembelajaran dan sosialisasi. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Tabel 3.13. PROGRAM dan KEGIATAN TAHUN 2014

NO 1

PROGRAM

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

-

Penyediaan Jasa Komunikasi

116.400.000,-

55.155.925,-

47,38

-

Penyediaan Alat Tulis Kantor

109.000.000,-

108.992.200,-

99,99

-

Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

256.200.000,-

232.597.294,-

90,79

-

2.500.000,-

2.492.959,-

99,72

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah

230.000.000,-

228.393.700,-

99,30

-

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

476.025.000,-

414.175.000,-

87,01

233.568.000,-

205.914.800,-

88,16

21.250.000,-

3.190.000,-

15,01

30.000.000,-

29.600.000,-

98,67

450.000.000,-

388.474.441,-

86,33

1.340.952.500,-

776.245.475,-

57,89

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur -

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas operasional Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan & Peralatan Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3

4

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan -

Perencanaan Program, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Pelayanan & Informasi Perizinan Daerah

-

Pemutakhiran dan Perhitungan Data perizinan

574.000.000,-

399.262.630,-

81,49

-

Pemantauan, Pengawasan & Pengenalian Perizinan

250.000.000,-

244.758.950,-

97,90

-

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyusunan Program (realokasi keg.2013) Aplikasi Perijinan Berbasis IT (realokasi Keg. 2013)

295.800.000,-

92,73

53.700.000,-

100

TOTAL

319.000.000,53.700.000,4.462.595.500,-

3.142.953.374,-

71,78

APBDP yang telah ditetapkan di tahun 2014 pada BP2TSP Kota Samarinda adalah sebesar Rp. 4,462,595,500,- (Empat milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah). Dari plafon anggaran tersebut, terserap sebesar Rp. 3.142.953.374,- (tiga milyar seratus empat puluh dua juta sembilan 28 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.


ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) atau 71,78 % dari total anggaran yang dialokasikan. Sementara Program maupun Kegiatan yang terealisasi melalui penyerapan anggaran tersebut sebanyak 4 (empat) program dan 15 (lima belas) kegiatan. Masih kurangnya dana yang dapat diserap karena ada beberapa kegiatan yang direalokasikan ke tahun 2014, adanya penghematan anggaran dan dana sisa lelang beberapa kegiatan. Secara umum, penyerapan anggaran di Tahun 2014 dapat dikatakan optimal. Hal ini dikarenakan pelaksana dari masing-masing kegiatan sudah dapat diselesaikan dengan baik.



BAB IV.

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN 1. Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) Kota Samarinda terutama untuk sasaran strategis Tahun 2014 dapat dikatakan optimal. Sasaran Strategis 1 : Dari indikator kinerja yang ditargetkan telah dilaksanakan dengan “BAIK”. Sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan beberapa kegiatan antara lain Penyediaan barang dan jasa administrasi yang mendukung pelaksanaan dan peningkatan kinerja pelayanan baik secara internal maupun pelayanan kepada masyarakat/publik. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasaran peralatan dan perlengkapan kantor sebagai sarana pendukung operasional kegiatan pelayanan. Dan Pelaksanaan kegiatan magang/bimtek/pelatihan Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan dalam upaya pengembangan pelayanan yang reformasi birokrasi. Sasaran Strategis 2 : Dari indikator kinerja yang telah ditargetkan pada strategi kedua semua telah dapat direalisasikan dengan kinerja yang ”BAIK”. Dokumen laporan kinerja yang tersusun dalam mencapai sasaran strategis ini, antara lain penyusunan Dokumen Standar Operasi Prosedur (SOP), penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Publik (SPP), penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penyusunan Maklumat Pelayanan, penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2014, penyusunan Rencana Kerja, penyusunan Buku Profil BPPTSP Tahun 2014, penyusunan LAKIP 2014 pada BP2TSP Kota Samarinda telah dapat dilaksanakan semua. Sasaran Strategis 3: Indikator kinerja yang ditargetkan telah dilaksanakan semua dengan “BAIK”.Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan pemantauan, pengawasan dan pengendalian perizinan dengan Melaksanakan kegiatan pemantauan atau monitoring ke lapangan terhadap pelaku usaha, Menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap lapran pengaduan yang masuk melalui sarana yang telah disiapkan. Melaksanakan pendataan langsung bagi pelaku usaha yang memiliki dan tidak memiliki izin. Pada Tahun 2014 terdapat sebanyak 14,121 pelaku usaha yang memiliki dokumen perizinan dan sebanyak 2,393 pelaku usaha yang belum memiliki izin. Sasaran Strategis 4: Terlaksananya program pelayanan periziann berbasis IT pada BP2TSP Kota Samarinda. Dari indikator kinerja yang ditargetkan semua telah dilaksanakan dengan “BAIK” oleh BP2TSP. Sasaran ketiga ini dicapai melalui pelaksanaan Program Aplikasi Pelayanan Perizinan Berbasis IT dengan kegiatan Penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam proses Pelayanan Perizinan dan non perizinan. Pengadaan sarana penunjang Sistem Informasi 30 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.


Management (SIM) untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Pengembangan Software Aplikasi Pelayanan Perizinan ( E-IKM, E-Doc, E-SIG, E-Pengelolaan Pengaduan ). Sasaran Strategis 5 : Dari indikator kinerja prosentase dokumen pelayanan perizinan yang dapat diproses sesuai dengan ketentuan telah berhasil dilaksanakan dengan “BAIK”. Pencapaian sasaran ini melalui Program peningkatan kinerja pelayanan dengan mengembangkan sistem pelayanan perizinan berbasis IT yang dapat memberikan kemudahan akses, kepastian proses, waktu dan biaya dalam pelayanan perijinan. Dan menigkatkan kompetensi aparatur dengan mengikutsertakan petugas pelayanan perizinan untuk mengikuti diklat, magang dan atau bimtek. Dengan Prosentase dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang terbit 85 % dari 16.514 jumlah izin yang masuk dan telah dapat diproses sebanyak 14.121. Dengan rata-rata Izin terbit perhari kerja Tahun 2014 dari yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Samarinda penyelesaian izin dalam 6 hari kerja, BP2TSP Kota Samarinda telah dapat menyelesaiakan lebih cepat dari yang telah ditargetkan. Penyelesaian berkas rata-rata 57 berkas izin/hari dan maksimal 7 berkas/jam. Lama hari untuk penyelesain penandatanganan izin ini apa bila dokumen permohonan telah lengkap. Dan untuk perizinan yang perlu peninjauan lapangan dan pertimbangan teknis masih perlu waktu lebiih untuk penyelesaian perizinan. Sasaran Strategis 6 : Indikator kinerja yang ditargetkan telah dilaksanakan semua dengan “BAIK”. Prosentase data perizinan yang dapat dilaksanakan pada Tahun 2014 sebanyak 14.121 dokumen perizinan yang diterbitkan sepanjang tahun 2014 dari beberapa jenis pelayanan perizinan yang ada pada BP2TSP. Dengan penerimaan total retribusi selama tahun 2014 sebesar Rp. 27.950.367.952.00,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 27.951.200.000,- pada APBDP Tahun 2014. Banyaknya Investasi yang masuk, baik itu penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) termasuk juga modal daerah. Sesuai visi kota, investasi yang masuk dominan pada sektor jasa, perdagangan, industri dan konstruksi – perumahan dengan Realisasi investasi PMA pada Kota Samarinda tahun 2014 senilai Rp. 1.598.294 Milyar. Sasaran Strategis 7 : Dari indikator kinerja yang ditargetkan telah dilaksanakan dengan “BAIK”. Sasaran ini dicapai dengan melakukan Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat pada BPPTSP Kota Samarinda. Penyusunan Laporan IKM pada BPPTSP Kota Samarinda disusun dengan tahapan Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survey kepada masyarakat yang mengurus izin di BP2TSP dengan jumlah responden adalah 150 (seratus lima puluh) orang. Selama Tahun 2014 dilakukan 4 Survey yang dilaksanakan per triwulan 31 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.


dengan nilai rata-rata IKM masing-masing periode bervariasi. Pada hasil survey yang pertama bulan Jan-Maret rata-rata IKM : 82,20, sedangkan nilai rata-rata indeks Kepuasan Masyarakat dari hasil survey yang kedua bulan April-Juni : 82,10. Survey Ketiga pada bulan JuliSeptember nilai rata-rata IKM : 81,69. Dan terakhir pada survey keempat bulan Oktober-Desember 2014 nilai rata-rata IKM : 82,19. Hal ini menunjukan adanya beberapa perbaikan terhadap beberapa unsur pelayanan di BP2TSP Kota Samarinda. Dengan mutu pelayanan A ( SANGAT BAIK ), karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 81,26 - 100. 2. Laporan Kinerja (LKj) pada BP2TSP Tahun 2014 secara keseluruhan dapat disimpulkan, bahwa kinerja yang dicapai dari 15 jenis kegiatan telah dilaksanakan dengan “BAIK”, dengan capaian rata-rata dari masing-masing target indikator kinerja setiap sasaran sebesar 95,1 %. 3. Akuntabilitas keuangan dari APBDP yang telah ditetapkan di tahun 2014 pada BP2TSP Kota Samarinda adalah sebesar Rp. 4,462,595,500,(Empat milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah). Dari plafon anggaran tersebut, terserap sebesar Rp. 3.142.953.374,- (tiga milyar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) atau 71,78 % dari total anggaran yang dialokasikan. Sementara Program maupun Kegiatan yang terealisasi sebanyak 4 (empat) program dan 15 (lima belas) kegiatan. Secara umum, penyerapan anggaran di Tahun 2014 dapat dikatakan optimal dari sasaran strategik yang telah ditetapkan pada Renstra BP2TSPdengan hasil capaian baik. 4.2. SARAN-SARAN Dari beberapa evaluasi diatas, didapat umpan balik (feedback) proses pembelajaran organisasi yang terus menerus (building learning organisation) melalui tim work yang harus diperhatikan dan mendapat dukungan semua pihak yaitu : 1. Terus mengembangkan prinsip-prinsip perbaikan proses pelayanan publik dengan inovasi rencanakan (plan) – kerjakan (do) – evauasi (chek) – inovasi perbaikan (action), 2. Bekerja berpedoman kepada peraturan perundang-undangan berlaku. Perbaikan atau review beberapa regulasi perlu dilakukan dalam rangka percepatan perizinan dan non perizinan, 3. Peningkatan kompetensi Aparatur sangat perlu untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, mencapai akuntabilitas proses, biaya, waktu dan produk. 4. Penyediaan sarana dan prasarana mendukung IT perizinan. 5. Segera menyusun ISO 9001 – 2008 dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Pelayanan Publik. 32 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015.

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Recommend Documents