PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS KESEHATAN Komplek Perkantoran Gunung Kembang Telp - Fax (0745) 91617 SAROLANGUN – JAMBI 37381
BERITA ACARA HASIL AANWIJZING PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN PERLENGKAPANNYA Nomor : 04/PAN/DINKES/2011 Tanggal : 15 Juni 2011
Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas bertempat di Ruang Rapat Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Panitia Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2011 telah mengadakan rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) mengenai Dokumen Pengadaan
Pakaian Dinas dan
Perlengkapannya Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Pengumuman Nomor : 03/PAN-DINKES/2011 tanggal 10 Juni 2011 melalui websie : www.lpse.sarolangunkab.go.id dengah hasil sebagai berikut : Rapat dilaksanakan oleh : Panitia Pengadaan Barang/jasa Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun Pokok-pokok penjelasan dan perubahan serta tambahan yang telah disepakati pada rapat penjelasan tersebut adalah : DOKUMEN PENGADAAN Bab I Umum Bab II Pengumuman Pelelangan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK) Bab VI Bentuk Dokumen Penawaran Bab VII Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi Bab VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi Bab IX Bentuk Kontrak Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Bab XI Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Bab XII Spesifikasi Gambar dan Teknis Bab XIII Daftar Kuantitas dan Harga Bab XIV Bentuk Dokumen Lain PENDAHULUAN, Tetap dan cukup jelas ; BAB. I. UMUM. Penjelasan : Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah. Di dalam Dokumen ini juga dipergunakan beberapa istilah yang perlu untuk kita ketahui bersama seperti yang tertuang di dalam Dokumen Pemilihan. Pelelangan Umum ini dilaksanakan dengan Metode Pascakualifikasi menggunakan Sistem Gugur dengan Sumber Dana APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2011. BAB. II. Pengumuman Pelelangan Umum. Penjelasan : Pengumuman Pelelangan ini dikeluarkan dengan menggunakan Bentuk Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi, setelah diisi oleh Pokja ULP untuk mengundang perusahaan yang berminat menjadi calon peserta lelang. Para calon peserta yang memenuhi persyaratan dan berminat mengikuti Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun Tahun 2011. Pelelangan dapat terlebih dahulu melakukan registrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kantor PDE Kab. Sarolangun dan mendownload Dokumen Pengadaan melalui website LPSE [http://lpse.sarolangunkab.go.id]. BAB. III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
Penjelasan :
1. Instruksi Kepada Peserta (IKP) berisi informasi yang diperlukan oleh Peserta Pemilihan untuk menyiapkan penawarannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa. Informasi tersebut berkaitan dengan Penyusunan, Penyampaian, Pembukaan, Evaluasi Penawaran dan Penunjukan Penyedia Jasa. 2. Instruksi Kepada Peserta (IKP) adalah bagian daripada Dokumen Pengadaan untuk Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dan Prakualifikasi. 3. Instruksi Kepada Peserta (IKP)merupakan Dokumen Baku yang berlaku di lingkungan Institusi Pemerintah. 4.
Instruksi Kepada Peserta (IKP) tidak menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
A. UMUM. Penjelasan : 1. Lingkup Pekerjaan, Tetap dan cukup jelas ; 2. Sumber Dana, Tetap dan cukup jelas ; 3. Peserta Pemilihan, Tetap dan cukup jelas ; 4. Larangan Kurupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN serta Penipuan, Tetap dan cukup jelas ; 5. Larangan Pertentangan Kepentingan, Tetap dan cukup jelas ; 6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Tetap dan cukup jelas ; 7. Satu Penawaran Tiap Peserta, Tetap dan cukup jelas ; B. DOKUMEN PENGADAAN. 8. Isi Dokumen Pengadaan, Tetap dan cukup jelas ; 9. Bahasa Dokumen Pengadaan, Tetap dan cukup jelas ; 10. Pemberian Penjelasan, Tetap dan cukup jelas ; 11. Perubahan Dokumen Pengadaan, Tetap dan cukup jelas ; 12. Perubahan Waktu, Tetap dan cukup jelas ; C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI. 13. Biaya Dalam Penyiapan Penawaran dan Kualifikasi, Tetap dan cukup jelas ; 14. Bahasa Penawaran, Tetap dan cukup jelas ; 15. Dokumen Penawaran, Tetap dan cukup jelas ; 16. Harga Penawaran, Tetap dan cukup jelas ; 17. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran, Tetap dan cukup jelas ; 18. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan, Tetap dan cukup jelas ; 19. Pengisian Dokumen Isian Kualifikasi, Tetap dan cukup jelas ; 20. Pakta Integritas, Tetap dan cukup jelas ; 21. Jaminan Penawaran, Tetap dan cukup jelas ; 22. Bentuk Dokumen Penawaran, Tetap dan cukup jelas ; D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN. 23. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran, Tetap dan cukup jelas; 24. Penyampaian Dokumen Penawaran, Tetap dan cukup jelas ; 25. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran, Tetap dan cukup jelas ; 26. Penawaran Terlambat, Tetap dan cukup jelas ; E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN. 27. Pembukaan Penawaran, Tetap dan cukup jelas ; 28. Evaluasi Penawaran, Tetap dan cukup jelas ; 29. Evaluasi Kualifikasi, Tetap dan cukup jelas ; 30. Pembuktian Kualifikasi, Tetap dan cukup jelas ; F. PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN. 31. Pengumuman Pemenang, Tetap dan cukup jelas ; 32. Sanggahan, Tetap dan cukup jelas ; 33. Sanggahan Banding, Tetap dan cukup jelas ;
G. PENUNJUKAN PEMENANG.
34. Penunjukan Penyedia/Jasa, Tetap dan cukup jelas ; 35. BAHPdan Kerahasiaan Proses, Tetap dan cukup jelas ; H. PELELANGAN GAGAL. 36. Pelelangan Gagal, Tetap dan cukup jelas ; I. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN. 37. Surat Jaminan Pelaksanaan, Tetap dan cukup jelas ; J. PENANDATANGANAN KONTRAK. 38. Penandatanganan Kontrak, Tetap dan cukup jelas ; BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP). Penjelasan :
1. BAB IV Dokumen Pemilihan mengenai Lembar Data Pemilihan (LDP) memuat keterangan-keterangan tambahan yang diperlukan untuk menjelaskan lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta (IKP).
2. Lembar Data Pemilihan (LDP) harus disusun oleh Pokja ULP sesuai dengan keperluan dan dikeluarkan dalam bentuk berkas tersendiri berisi ketentuan yang melengkapi ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta (IKP) tersebut diatas.
3. Lembar Data Pemilihan (LDP) memuat ketentuan, informasi tambahan, atau perubahan atas Instruksi Kepada Peserta (IKP) sesuai dengan kebutuhan paket pekerjaan yang akan dilelangkan. A. LINGKUP PEKERJAAN, Tetap dan cukup jelas ; B. SUMBER DANA, Tetap dan cukup jelas ; C. METODE PEMILIHAN, Tetap dan cukup jelas ; D. PESERTA YANG DAPAT MENGIKUTI PEMILIHAN, Tetap dan cukup jelas ; E. PEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN, Tetap dan cukup jelas ; F. PENINJAUAN LAPANGAN (apabila diperlukan) , Tetap dan cukup jelas ; G. DOKUMEN PENAWARAN, Tetap dan cukup jelas ; H. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN, Tetap dan cukup jelas ; I. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN, Tetap dan cukup jelas ; J. JAMINAN PENAWARAN, Tetap dan cukup jelas ; K. JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN, Tetap dan cukup jelas ; L. BATAS AKHIR WAKTUPENYAMPAIAN PENAWARAN, Tetap dan cukup jelas ; M. PEMBUKAAN PENAWARAN, Tetap dan cukup jelas ; N. EVALUASI PENAWARAN, Tetap dan cukup jelas ; O. AMBANG BATAS TEKNIS] , Tidak ada/ Tetap dan cukup jelas ; P. SANGGAHAN, SANGGAHAN BANDING DAN PENGADUAN, Tetap dan cukup jelas ; Q. JAMINAN SANGGAHAN, Tetap dan cukup jelas ; R. JAMINAN PELAKSANAAN, Tetap dan cukup jelas ; S. JAMINAN UANG MUKA, Tetap dan cukup jelas ; BAB. V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK). A. Lingkup Kualifikasi, Tetap dan cukup jelas ; B. Persyaratan Kualifikasi, Tetap dan cukup jelas ; Penjelasan : 5. Laporan Bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN untuk 3 (tiga) bulan terakhir : Februari, Maret, April 2011. 6. 1 (satu) Pekerjaan Sejenis dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir. 8. Tidak disyaratkan. BAB. VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN. Penjelasan : Bentuk Dokumen Penawaran harus digunakan oleh Peserta Pengadaan beserta Lampiran-lampiran untuk mengajukan Penawarannya.
A. BENTUK SURAT PENAWARAN, Tetap dan cukup jelas ;
Penjelasan : Peserta Pengadaan berkewajiban untuk melengkapi dan menyertakan Surat Penawaran ini beserta lampiran dalam Dokumen Penawarannya. B. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN UNTUK KERJSAMA OPERASI (KSO), Tetap dan cukup jelas ; Penjelasan : Peserta Pengadaan berkewajiban untuk melengkapi dan menyertakan Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) ini dalam Dokumen Penawarannya bagi yang tidak memproduksi sendiri/bukan sebagai supplier/ bukan penjahit/konveksi yang langsung bergerak dalam bidang konveksi. C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS, Tetap dan cukup jelas ; Penjelasan :
2. Jadwal Waktu Pelaksanaan/Pengiriman Barang disesuaikan dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
3. Untuk Identitas (Jenis, Type, Merek) mencantumkan Contoh dari bahan/kain,perlengkapan pakaian dinas, Brosur dan Gambar-gambar untuk tiap-tiap jenis barang.
4. Untuk Jaminan Purnajual dalam hal Pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapanya tidak menjadi Syarat dalam Penawaran. 5.
Untuk Asuransi Tidak dipersyaratkan.
6. Untuk Tenaga Teknis dalam hal Pekerjaan Belanja Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapanya tidak menjadi Syarat dalam Penawaran.
7. Dalam hal Pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapanya tidak ada bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. D. BENTUK FORMULIR RAKAPITULASI PERHITUNGAN TKDN, Tetap dan cukup jelas ; Penjelasan : Contoh Bentuk Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terlampir didasarkan kepada ketentuan yang berlaku. Peserta Pengadaan berkewajiban untuk melengkapi dan menyertakan Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN ini dalam Dokumen Penawarannya. Lampirkan lembar tambahan jika di perlukan. Atas penggunaan produksi dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi harga untuk pekerjaan diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan TKDN diatas 25 %(dua puluh lima perseratus). (Tidak dipersyaratkan). E. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK, Tetap dan cukup jelas ; Penjelasan : Bentuk Jaminan Penawaran untuk masing-masing pelelangan yang akan digunakan oleh Bank Umum (kecuali Bank Perkreditan Rakyat/BPR, pengecualian apabila digunakan bentuk lain (sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank yang bersangkutan) yang dapat diterima oleh Pembeli. F. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN, Tetap dan cukup jelas ; Penjelasan : Bentuk Jaminan Penawaran untuk masing-masing pelelangan yang akan digunakan oleh Perusahaan Asuransi Kerugian yang mempunyai Program Surety Bond, yang mengeluarkan Jaminan Penawaran ; pengecualian apabila digunakan bentuk lain (sesuai ketentuan yang berlaku pada Asuransi yang bersangkutan) yang dapat diterima oleh Pembeli. B. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI. PETUNJUK PENGISIAN ISIAN FORMULIR KUALIFIKASI BADAN USAHA, Tetap dan cukup jelas ; A. Data Administrasi, Tetap dan cukup jelas ; B. Izin Usaha, Tetap dan cukup jelas ; C. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan], Tetap dan cukup jelas ; D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha, Tetap dan cukup jelas ;
E. Pengurus, Tetap dan cukup jelas ; F. Data Keuangan, Tetap dan cukup jelas ; G. Data Pengalaman Perusahaan, Tetap dan cukup jelas ; PETUNJUK PENGISIAN ISIAN FORMULIR KUALIFIKASI PENYEDIA PERORANGAN, Tetap dan cukup jelas ; A. Data Administrasi, Tetap dan cukup jelas ; B. Izin Usaha/Izin Melaksanakan Kegiatan [apabila dipersyaratkan], Tetap dan cukup jelas ; C. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan], Tetap dan cukup jelas ; D. Data Keuangan, Tetap dan cukup jelas ; E. Data Pengalaman Perusahaan, Tetap dan cukup jelas ; BAB. VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI. A. Tetap dan cukup jelas ; B. Tetap dan cukup jelas ; C. Tetap dan cukup jelas ; D. Tetap dan cukup jelas ; BAB. IX. BENTUK KONTRAK. A. BENTUK SURAT PERJANJIAN, Tetap dan cukup jelas ; B. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK), Tetap dan cukup jelas ; STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Tetap dan cukup jelas ; BAB. X. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK). Penjelasan :
1. Hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan kontrak oleh Penyedia Jasa, termasuk hak, kewajiban, dan risiko dimuat dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK). Apabila terjadi perbedaan penafsiran/pengaturan pada Dokumen Pengadaan, Penyedia Jasa harus mempelajari dengan saksama untuk menghindari pertentangan pengertian.
2. Kontrak ini disusun untuk Pengadaan Barang berdasarkan Sistem Harga Satuan . 3. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) merupakan Syarat Baku yang berlaku bagi semua Pangadaan Barang di lingkungan Institusi Pemerintah, dan merupakan Dasar Kontrak. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) ini akan menjadi bagian dari Dokumen Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa. A. KETENTUAN UMUM. 1. Definisi, Tetap dan cukup jelas ; 2. Penerapan, Tetap dan cukup jelas ; 3. Bahasa dan Hukum, Tetap dan cukup jelas ; 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Serta Penipuan, Tetap dan cukup jelas ; 5. Asal Barang, Tetap dan cukup jelas ; 6. Korespondensi, Tetap dan cukup jelas ; 7. Wakil Sah Para Pihak, Tetap dan cukup jelas ; 8. Pembukuan, Tetap dan cukup jelas ; 9. Perpajakan, Tetap dan cukup jelas ; 10. Pengalihan dan/atau Subkontrak, Tetap dan cukup jelas ; 11. Pengabaian, Tetap dan cukup jelas ; 12. Penyedia Mandiri, Tetap dan cukup jelas ; 13. Kemitraan, Tetap dan cukup jelas ; 14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan, Tetap dan cukup jelas ; B. PELAKSANAAN PENGADAAN, SERAH TERIMA, AMANDEMEN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK. 15. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Tetap dan cukup jelas ; 16. Surat Pesanan, Tetap dan cukup jelas ; 17. Program Mutu, Tetap dan cukup jelas ; 18. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, Tetap dan cukup jelas ; B.1. PELAKSANAAN PENGADAAN. 19. Lingkup Pekerjaan, Tetap dan cukup jelas ; 20. Standar, Tetap dan cukup jelas ;
21. Pemeriksaan Bersama, Tetap dan cukup jelas ;; 22. Inspeksi Pabrikasi, Tetap dan cukup jelas ; 23. Pengepakan, Tetap dan cukup jelas ; 24. Pengiriman, Tetap dan cukup jelas ; 25. Asuransi, Tetap dan cukup jelas ; 26. Transportasi, Tetap dan cukup jelas ; 27. Resiko, Tetap dan cukup jelas ; 28. Pemeriksaan dan Pengujian, Tetap dan cukup jelas ; 29. Uji Coba, Tetap dan cukup jelas ; 30. Waktu Penyelesaian Pekerjaan, Tetap dan cukup jelas ; 31. Serah Terima Barang, Tetap dan cukup jelas ; 31. Incoterms, Tetap dan cukup jelas ; B.2. GARANSI DAN LAYANAN TAMBAHAN. 33. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi, Tetap dan cukup jelas ; 34. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan, Tetap dan cukup jelas ; 35. Layanan Tambahan, Tetap dan cukup jelas ; B.3. PERUBAHAN KONTRAK. 36. Perubahan Kontrak, Tetap dan cukup jelas ; 37. Perubahan Lingkup Pekerjaan, Tetap dan cukup jelas ; 38. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, Tetap dan cukup jelas ; B.4. KEADAAN KAHAR. 39. Pengertian, Tetap dan cukup jelas ; 40. Bukan Cidera Janji, Tetap dan cukup jelas ; 41. Perpanjangan Waktu, Tetap dan cukup jelas ; 42. Pembayaran, Tetap dan cukup jelas ; B.5. PEMUTUSAN DAN PENGHENTIAN. 43. Pemutusan Oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Tetap dan cukup jelas ; 44. Pemutusan Oleh Penyedia, Tetap dan cukup jelas ; 45. Penghentian Kontrak, Tetap dan cukup jelas ; 46. Pembayaran Setelah Penghentian/Pemutusan, Tetap dan cukup jelas; C. HAL DAN KEWAJIBAN PENYEDIA. 47. Hak dan Kewajiban Penyedia, Tetap dan cukup jelas ; 48. Tanggung Jawab, Tetap dan cukup jelas ; 49. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi, Tetap dan cukup jelas ; 50. Hak Kekayaan Intelektual, Tetap dan cukup jelas ; 51. Penanggungan, Tetap dan cukup jelas ; 52. Tindakan Penyedia Yang Mensyaratkan Persetujuan PPK, Tetap dan cukup jelas ; 53. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, Tetap dan cukup jelas ; 54. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia, Tetap dan cukup jelas; 55. Denda, Tetap dan cukup jelas ; 56. Jaminan, Tetap dan cukup jelas ; 57. Laporan Hasil Pekerjaan, Tetap dan cukup jelas ; C. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN. 58. HAK DAN Kewajiban PPK, Tetap dan cukup jelas ; 59. Fasilitas, Tetap dan cukup jelas ; 60. Pembayaran, Tetap dan cukup jelas ; 61. Peristiwa kompensasi, Tetap dan cukup jelas ; 62. Harga Kontrak, Tetap dan cukup jelas ; 63. Penangguhan, Tetap dan cukup jelas ; 64. Penyesuaian harga (untuk Kontrak Harga Satuan Atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump sum, Tetap dan cukup jelas ; 65. Pengawasan dan Pemeriksaan, Tetap dan cukup jelas ; D. PENYELESAIAN PERSELISIHAN. 66. Penyelesaian Perselisihan, Tetap dan cukup jelas ; 67. Itikad Baik, Tetap dan cukup jelas ;
BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) Penjelasan :
1. Jika bentuk tertulis perikatan hukum yang dipilih untuk pengadaan barang ini adalah Surat Perintah Kerja (SPK) maka Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) tidak berlaku dan bukan bagian dari Dokumen Pemilihan
2. Untuk setiap pelelangan, Syarat-syarat Khusus Konrak (SSKK) harus disusun oleh Panitia Pengadaan sesuai dengan keperluan dan dikeluarkan dalam bentuk berkas tersendiri dan merupakan bagian dari Dokumen Pemilihan. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) bersama dengan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) merupakan Syarat Kontrak yang akan menjadi Bagian dari Dokumen Kontrak. A. Pengertian, Tetap dan cukup jelas ; B. Korespondensi, Tetap dan cukup jelas ; Penjelasan : Alamat Para Pihak akan dituangkan dalam Dokumen Kontrak Setelah ada Pemenang Pelelangan yang ditetapkan sebagai pemenang. C. Wakil Sah Para Pihak, Tetap dan cukup jelas ; Penjelasan : Wakil Sah Para Pihak akan dituangkan dalam Dokumen Kontrak Setelah ada Pemenang Pelelangan yang ditetapkan sebagai pemenang. D. Tanggal Berlaku Kontrak, Tetap dan cukup jelas ; Penjelasan : Tanggal Berlaku Kontrak yang tertuang dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) Huruf D adalah Perkiraan Sementara jika tidak terjadi Sanggahan Banding yang mengakibatkan proses pelaksanaan pelelangan tidak bisa dilanjutkan sampai ada keputusan dari APIP. Jika tidak terjadi Sanggahan Banding maka Tanggal Berlaku Kontrak adalah tanggal yang tertuang dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) Huruf D. E. Waktu Dimulainya Pekerjaan, Tetap dan cukup jelas ; Penjelasan : Tanggal Dimulainya Pekerjaan yang tertuang dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) Huruf E adalah Perkiraan Sementara jika tidak terjadi Sanggahan Banding yang mengakibatkan proses pelaksanaan pelelangan tidak bisa dilanjutkan sampai ada keputusan dari APIP. Jika tidak terjadi Sanggahan Banding maka Tanggal Dimulainya Pekerjaan adalah tanggal yang tertuang dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) Huruf E. F. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia, Tetap dan cukup jelas ; G. Standar, Tetap dan cukup jelas ; H. Pemeriksaan Bersama, Tetap dan cukup jelas ; I. Inspeksi Pabrikasi, Tetap dan cukup jelas ; J. Pengepakan, Tetap dan cukup jelas ; K. Pengiriman, Tetap dan cukup jelas ; L. Asuransi, Tetap dan cukup jelas ; M. Transportasi, Tetap dan cukup jelas ; N. Serah Terima, Tetap dan cukup jelas ; O. Pemeriksaan dan Pengujian, Tetap dan cukup jelas ; P. Incoterms, Tetap dan cukup jelas ; Q. Garansi, Tetap dan cukup jelas ; Penjelasan : 1. Garansi diberikan untuk pakaian yang tidak dijahit dengan sempurnya, tidak terpasang lambang/perlengkapan, salah ukuran,dasar pakaian rusak / cacat mutu pabrik. 2. Tidak ada layanan Purnajual. R. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan, Tetap dan cukup jelas ; S. Layanan Tambahan, Tetap dan cukup jelas ; T. Pemutus Oleh Penyedia Jasa, Tetap dan cukup jelas ; U. Tindakan Penyedia Yang Mensyaratkan Persetujuan PPK, Tetap dan cukup jelas ; V. Waktu Penyelesaian Pekerjaan, Tetap dan cukup jelas ; W. Kepemilikan Dokumen, Tetap dan cukup jelas ; X. Fasilitas, Tetap dan cukup jelas ; Y. Pembayaran Uang Muka, Tetap dan cukup jelas ; Z. Pembayaran Prestasi Pekerjaan, Tetap dan cukup jelas ; a. Pembayaran Denda, Tetap dan cukup jelas ; b. Pencairan Jaminan, Tetap dan cukup jelas ; c. Kompensasi, Tetap dan cukup jelas ;
d. Harga Kontrak, Tetap dan cukup jelas ; e. Penyesuaian Harga, Tetap dan cukup jelas ; f.
Penyelesaian Perselisihan, Tetap dan cukup jelas ;
Lampiran A – Syarat-syarat Khusus Kontrak, Tetap dan cukup jelas ; BAB. XII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR Penjelasan : 1. Uraian dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar akan disediakan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan. 2. Spesifikasi Teknis dikeluarkan oleh Panitia sesuai dengan keperluan. Spesifikasi dan Gambar Teknis yang ditawarkan Pemasok dan diterima oleh Pembeli akan menjadi bagian Dokumen Kontrak. BAB. XIII. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA. Penjelasan : Dalam Hal Pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Daftar Kuantitas dan Harga menjadi Syarat untuk dilampirkan dalam Dokumen Penawaran. Keterangan Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum, , Tetap dan cukup jelas ; Keterangan (Untuk Kontrak Lump Sum) , Tetap dan cukup jelas ; Daftar 1 : Mata Pembayaran Umum1, Tetap dan cukup jelas ; Daftar 2 : Mata Pembayaran Pekerjaan Utama1, Tetap dan cukup jelas ; Daftar Rekapitulasi, Tetap dan cukup jelas ; BAB. XIV. BENTUK DOKUMEN LAIN. A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ). Penjelasan : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini dikeluarkan oleh Pengguna Jasa sebelum akhir masa berlakunya penawaran serta bila tidak ada sanggahan sampai batas waktu sanggah 5 (lima) hari kerja sejak diumumkannya Pemenang Lelang. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) merupakan bagian dari Dokumen Kontrak. B. BENTUK SURAT PESANAN (SP). Penjelasan : Dalam Hal Pekerjaan Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) maka setiap pemesanan Alat Tulis Kantor (ATK) dilakukan dengan menggunakan Surat pesanan (SP) dan akan diperhitungkan sebagai alat ukur untuk kemajuan prestasi pekerjaan. C. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK, Tetap dan cukup jelas ; D. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK. Penjelasan : Bentuk Surat Jaminan Pelaksanaan tidak perlu dilengkapi oleh para peserta pengadaan pada saat penyiapan penawaran. Hanya Pemenang Pengadaan yang disyaratkan untuk menyediakan Surat Jaminan Pelaksanaan. Jaminan Pelaksanaan harus sudah diterima Oleh PA/KPA/PPK paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. E. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN, Tetap dan cukup jelas ; F. BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI BANK, Tetap dan cukup jelas ; G. BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN, Tetap dan cukup jelas ;
Demikian Berita Acaran Penjelasan Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pengadaan dan harus dibaca dan dipahami bersama-sama dengan Dokumen Pengadaan untuk dapat dipergunakan seperlunya. Sarolangun, 15 Juni 2011 WAKIL REKANAN
PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN PERLENGKAPANNYA DINAS KESEHATAN KAB. SAROLANGUN
1. ................................................. ............
TAHUN ANGGARAN 2011
1. MUSTAFID, SKM.M.Kes (KETUA)
..................................................... ... 2. ................................................. ..............
..................................... 2. ABDUL MALIK, SKM,M.Kes (SEKRETARIS) 3. MOSTANG, AP, SKM
.....................................
(ANGGOTA) .....................................
...................................................... ....
