DINAS KESEHATAN Komp. Perkantoran Gunung Kembang dan Fax (0745) 91617

PE ME R I NT AH K AB UPATE N S AR OL ANGUN

DINAS KESEHATAN Komp. Perkantoran Gunung Kembang  dan Fax (0745) 91617 Sarolangun - Jambi BERITA ACARA HASIL AANWIJZING PEMBANGUNAN POSKESDES DESA LUBUK SAYAK Nomor : 33.4 /POKJA-DINKES/2012 Tanggal : 11 Mei 2012 Pada hari ini Jumat tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Belas bertempat di Ruang Aula Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Kelompok Kerja Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun telah mengadakan rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) mengenai Dokumen Pembangunan Poskesdes Desa Lubuk Sayak Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Pengumuman Nomor : 26/POKJA/DINKES/2012

tanggal 07 Mei 2012 melalui website :

www.lpse.sarolangunkab.go.id dengah hasil sebagai berikut : Rapat dilaksanakan oleh : Pokja ULP Konstruksi Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun Pokok-pokok penjelasan dan perubahan serta tambahan yang telah disepakati pada rapat penjelasan tersebut adalah : DOKUMEN PENGADAAN Bab I Umum Bab II Pengumuman Pelelangan Pagu Anggaran : Rp. 154.000.000,Nilai HPS : Rp. 153.807.000,Pembukaan Kotak Penawaran dilaksanakan pada Hari/Tanggal : Rabu, 16 Mei 2012 Pukul : 09.15 WIB Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK) Bab VI Bentuk Dokumen Penawaran Bab VII Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi Bab VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi Bab IX Bentuk Kontrak Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Bab XI Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Bab XII Spesifikasi Gambar dan Teknis Bab XIII Daftar Kuantitas dan Harga Bab XIV Bentuk Dokumen Lain PENDAHULUAN, Tetap dan cukup jelas ; BAB. I. UMUM. Penjelasan : Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah. Di dalam Dokumen ini juga dipergunakan beberapa istilah yang perlu untuk kita ketahui bersama seperti yang tertuang di dalam Dokumen Pemilihan. Pelelangan Umum ini dilaksanakan dengan Metode Pascakualifikasi menggunakan Sistem Gugur dengan Sumber Dana APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2012. BAB. II. Pengumuman Pelelangan Umum. Penjelasan : Pengumuman Pelelangan ini dikeluarkan dengan menggunakan Bentuk Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi, setelah diisi oleh Pokja ULP untuk mengundang perusahaan yang berminat menjadi calon peserta lelang. Para calon peserta yang memenuhi persyaratan dan berminat mengikuti Kegiatan Pembangunan Poskesdes Desa Lubuk Sayak Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun Tahun 2012.

BAB. III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Penjelasan : 1.

Instruksi Kepada Peserta (IKP) berisi informasi yang diperlukan oleh Peserta Pemilihan untuk menyiapkan penawarannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa. Informasi tersebut berkaitan dengan Penyusunan, Penyampaian, Pembukaan, Evaluasi Penawaran dan Penunjukan Penyedia Jasa.

2. Instruksi Kepada Peserta (IKP) adalah bagian daripada Dokumen Pengadaan untuk Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dan Prakualifikasi. 3. Instruksi Kepada Peserta (IKP)merupakan Dokumen Baku yang berlaku di lingkungan Institusi Pemerintah. 4.

Instruksi Kepada Peserta (IKP) tidak menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.

A. UMUM. Penjelasan : 1. Lingkup Pekerjaan, Tetap dan cukup jelas ; 2. Sumber Dana, Tetap dan cukup jelas ; 3. Peserta Pemilihan, Tetap dan cukup jelas ; 4. Larangan Kurupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN serta Penipuan, Tetap dan cukup jelas ; 5. Larangan Pertentangan Kepentingan, Tetap dan cukup jelas ; 6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Tetap dan cukup jelas ; 7. Satu Penawaran Tiap Peserta, Tetap dan cukup jelas ; B. DOKUMEN PENGADAAN. 8. Isi Dokumen Pengadaan, Tetap dan cukup jelas ; 9. Bahasa Dokumen Pengadaan, Tetap dan cukup jelas ; 10. Pemberian Penjelasan, Tetap dan cukup jelas ; 11. Perubahan Dokumen Pengadaan, Tetap dan cukup jelas ; 12. Perubahan Waktu, Tetap dan cukup jelas ; C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI. 13. Biaya Dalam Penyiapan Penawaran dan Kualifikasi, Tetap dan cukup jelas ; 14. Bahasa Penawaran, Tetap dan cukup jelas ; 15. Dokumen Penawaran, Tetap dan cukup jelas ; 16. Harga Penawaran, Tetap dan cukup jelas ; 17. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran, Tetap dan cukup jelas ; 18. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan, Tetap dan cukup jelas ; 19. Pengisian Dokumen Isian Kualifikasi, Tetap dan cukup jelas ; 20. Pakta Integritas, Tetap dan cukup jelas ; 21. Jaminan Penawaran, Tetap dan cukup jelas ; 22. Bentuk Dokumen Penawaran, Tetap dan cukup jelas ; D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN. 23. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran, Tetap dan cukup jelas; 24. Penyampaian Dokumen Penawaran, Tetap dan cukup jelas ; 25. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran, Tetap dan cukup jelas ; 26. Penawaran Terlambat, Tetap dan cukup jelas ; E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN. 27. Pembukaan Penawaran, Tetap dan cukup jelas ; 28. Evaluasi Penawaran, Tetap dan cukup jelas ; 29. Evaluasi Kualifikasi, Tetap dan cukup jelas ; 30. Pembuktian Kualifikasi, Tetap dan cukup jelas ; F. PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN. 31. Pengumuman Pemenang, Tetap dan cukup jelas ; 32. Sanggahan, Tetap dan cukup jelas ; 33. Sanggahan Banding, Tetap dan cukup jelas ;

G. PENUNJUKAN PEMENANG. 34. Penunjukan Penyedia/Jasa, Tetap dan cukup jelas ; 35. BAHPdan Kerahasiaan Proses, Tetap dan cukup jelas ; H. PELELANGAN GAGAL. 36. Pelelangan Gagal, Tetap dan cukup jelas ; I. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN. 37. Surat Jaminan Pelaksanaan, Tetap dan cukup jelas ; J. PENANDATANGANAN KONTRAK. 38. Penandatanganan Kontrak, Tetap dan cukup jelas ; BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP). Penjelasan : 1.

BAB IV Dokumen Pemilihan mengenai Lembar Data Pemilihan (LDP) memuat keterangan-keterangan tambahan yang diperlukan untuk menjelaskan lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta (IKP).

2.

Lembar Data Pemilihan (LDP) harus disusun oleh Pokja ULP sesuai dengan keperluan dan dikeluarkan dalam bentuk berkas tersendiri berisi ketentuan yang melengkapi ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta (IKP) tersebut diatas.

3.

Lembar Data Pemilihan (LDP) memuat ketentuan, informasi tambahan, atau perubahan atas Instruksi Kepada Peserta (IKP) sesuai dengan kebutuhan paket pekerjaan yang akan dilelangkan. A. LINGKUP PEKERJAAN

Pokja ULP : Kelompok Kerja Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun. B. SUMBER DANA, Tetap dan cukup jelas ; C. PEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN, Tetap dan cukup jelas ; PENINJAUAN LAPANGAN (dilaksanakan setelah aanwijzing administrasi) , Tetap dan cukup jelas ; D. DOKUMEN PENAWARAN, Tetap dan cukup jelas ; DAFTAR PERSONIL INTI : Tetap dan cukup jelas ; E. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN, Tetap dan cukup jelas ; F MASA BERLAKUNYA PENAWARAN Masa Berlakunya Penawaran : 30 (tiga Puluh) hari sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran G JAMINAN PENAWARAN 1. Besar jaminan pemeliharaan : Rp. 4.614.210 (Empat juta enam ratus empat belas ribu dua ratus sepuluh) 2.

Masa berlaku jaminan Penawaran : 60 (enam Puluh) hari kalender

H. JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN, Tetap dan cukup jelas ; I. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN, Tetap dan cukup jelas ; J. PEMBUKAAN PENAWARAN, Tetap dan cukup jelas ;

Pembukaan Kotak Penawaran dilaksanakan pada K. L. M. N.

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Mei 2012 Pukul : 09.15 WIB AMBANG BATAS TEKNIS , Tidak ada/ Tetap dan cukup jelas ; SANGGAHAN, SANGGAHAN BANDING DAN PENGADUAN, Tetap dan cukup jelas ; JAMINAN SANGGAHAN, Tetap dan cukup jelas ; JAMINAN PELAKSANAAN, Tetap dan cukup jelas ;

BAB. V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK). A. Lingkup Kualifikasi, Tetap dan cukup jelas ; B. Persyaratan Kualifikasi, Tetap dan cukup jelas ; Penjelasan : 1. Persyaratan kualifikasi badan usaha (SITU, SIUP, TDP, NPWP, SIUJK, Pajak bulan Januari, Februari dan Maret 2012) 2.Tetap dan cukup jelas

3. Memiliki tenaga ahli dengan kualifiksi SLTA sederajat 4. Tenaga teknis dengan SLTA sederajat 5. Dukungan bank paling kurang 10% dari total nilai Paket Pekerjaan (Nilai HPS) 6. Tidak di persyaratkan BAB. VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN. Penjelasan : Bentuk Dokumen Penawaran harus digunakan oleh Peserta Pengadaan beserta Lampiran-lampiran untuk mengajukan Penawarannya.

A. BENTUK SURAT PENAWARAN, Tetap dan cukup jelas ; Penjelasan : Peserta Pengadaan berkewajiban untuk melengkapi dan menyertakan Surat Penawaran ini beserta lampiran dalam Dokumen Penawarannya. Nomor pengumuman disesuaikan dengan pengumuman di website (www.lpse.sarolangunkab.go.id) B. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN UNTUK KERJSAMA OPERASI (KSO), Tetap dan cukup jelas ; C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS, Tetap dan cukup jelas ; Penjelasan : 1.

Metoda pelaksanaan pekerjaan (tetap dan cukup jelas)

2.

Jadwal Waktu Pelaksanaan (tetap dan cukup jelas)

3.

Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal (tetap dan cukup jelas)

4.

Spesifikasi teknis (tetap dan cukup jelas)

5.

Personil inti (tetap dan cukup jelas)

6.

Tidak ada bagian pekerjaan yang di subkontrak

D. BENTUK FORMULIR RAKAPITULASI PERHITUNGAN TKDN, Tetap dan cukup jelas ; Penjelasan : Contoh Bentuk Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terlampir didasarkan kepada ketentuan yang berlaku. Peserta Pengadaan berkewajiban untuk melengkapi dan menyertakan Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN ini dalam Dokumen Penawarannya. E. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK, Tetap dan cukup jelas ; Penjelasan : Bentuk Jaminan Penawaran untuk masing-masing pelelangan yang akan digunakan oleh Bank Umum (kecuali Bank Perkreditan Rakyat/BPR, pengecualian apabila digunakan bentuk lain (sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank yang bersangkutan) yang dapat diterima oleh Pembeli. F. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN, Tetap dan cukup jelas ; Penjelasan : Bentuk Jaminan Penawaran untuk masing-masing pelelangan yang akan digunakan oleh Perusahaan Asuransi Kerugian yang mempunyai Program Surety Bond, yang mengeluarkan Jaminan Penawaran ; pengecualian apabila digunakan bentuk lain (sesuai ketentuan yang berlaku pada Asuransi yang bersangkutan) yang dapat diterima oleh Pembeli. BAB VII PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI. PETUNJUK PENGISIAN ISIAN FORMULIR KUALIFIKASI BADAN USAHA, Tetap dan cukup jelas ; A. Data Administrasi, Tetap dan cukup jelas ; B. Izin Usaha, Tetap dan cukup jelas ;

C. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan], Tetap dan cukup jelas ; D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha, Tetap dan cukup jelas ; E. Pengurus, Tetap dan cukup jelas ; F. Data Keuangan, Tetap dan cukup jelas ; G. Data Pengalaman Perusahaan, Tetap dan cukup jelas ; BAB. VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI. A. Tetap dan cukup jelas ; B. Tetap dan cukup jelas ; C. Tetap dan cukup jelas ; D. Tetap dan cukup jelas ;

BAB. IX. BENTUK KONTRAK. A. BENTUK SURAT PERJANJIAN, Tetap dan cukup jelas ; B. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK), Tetap dan cukup jelas ; STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Tetap dan cukup jelas ; BAB. X. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK). Penjelasan : 1.

Hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan kontrak oleh Penyedia Jasa, termasuk hak, kewajiban, dan risiko dimuat dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK). Apabila terjadi perbedaan penafsiran/pengaturan pada Dokumen Pengadaan, Penyedia Jasa harus mempelajari dengan saksama untuk menghindari pertentangan pengertian.

2.

Kontrak ini disusun untuk Pengadaan Barang berdasarkan Sistem Harga Satuan .

3.

Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) merupakan Syarat Baku yang berlaku bagi semua Pangadaan Barang di lingkungan Institusi Pemerintah, dan merupakan Dasar Kontrak. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) ini akan menjadi bagian dari Dokumen Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa. A. KETENTUAN UMUM. 1. Definisi, Tetap dan cukup jelas ; 2. Penerapan, Tetap dan cukup jelas ; 3. Bahasa dan Hukum, Tetap dan cukup jelas ; 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Serta Penipuan, Tetap dan cukup jelas ; 5. Asal Barang, Tetap dan cukup jelas ; 6. Korespondensi, Tetap dan cukup jelas ; 7. Wakil Sah Para Pihak, Tetap dan cukup jelas ; 8. Pembukuan, Tetap dan cukup jelas ; 9. Perpajakan, Tetap dan cukup jelas ; 10. Pengalihan dan/atau Subkontrak, Tetap dan cukup jelas ; 11. Pengabaian, Tetap dan cukup jelas ; 12. Penyedia Mandiri, Tetap dan cukup jelas ; 13. Kemitraan, Tetap dan cukup jelas ; 14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan, Tetap dan cukup jelas ;

B. PELAKSANAAN PENGADAAN, SERAH TERIMA, AMANDEMEN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK. 15. Persetujuan pengawas pekerjaan, Tetap dan cukup jelas ; 16. Perintah , Tetap dan cukup jelas ; 17. Penemuan-Penemuan, Tetap dan cukup jelas ; 18. Akses ke Lokasi kerja Kontrak, Tetap dan cukup jelas ; B.1. PELAKSANAAN PENGADAAN. 19. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan , Tetap dan cukup jelas ; 20. Penyerahan Lokasi , Tetap dan cukup jelas ; 21. SPMK, Tetap dan cukup jelas ;; 22. Program Mutu, Tetap dan cukup jelas ; 23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, Tetap dan cukup jelas ; 24. Mobilisasi Tetap dan cukup jelas ; 25. Pemeriksaan Bersama Tetap dan cukup jelas ;

26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan , Tetap dan cukup jelas ; 27. Perpanjangan , Tetap dan cukup jelas ; 28. Penundan oleh pengawas pekerjaan , Tetap dan cukup jelas ; 29. Rapat Pemantauan, Tetap dan cukup jelas ; 30. Peringatan Dini, Tetap dan cukup jelas ; 31. Pengambil Alihan, Tetap dan cukup jelas ; 32. Pengambil Alihan, Tetap dan cukup jelas ; 33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan, ` 34. Perubahan kontrak , Tetap dan cukup jelas 35. Perubahan Lingkup Pekerjaan, Tetap dan cukup jelas ; 36. Perbuahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, Tetap dan cukup jelas; 37. Keadaan Kahar, Tetap dan Cukuk Jelas; 38. Penghentian dan Pemutusan kontrak , Tetap dan Cukup Jelas 39. Peninggalan

C. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 40. Hak dan kewajiban para pihak , Tetap dan cukup jelas ; 41. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi, Tetap dan cukup jelas 42 Hak dan Kekayaaan Intelektual, Tetap dan cukup jelas ; 43. Penanggunan dan Resio, Tetap dan cukup jelas; 44. Perlindungan Tenaga Kerja, Tetap dan Cukup Jelas 45. Pemeliharaan Lingkungan 46. Asuransi 47. Tindakan Penyedia Yang Mensyaratkan Persetujuan PPK, Tetap dan cukup jelas ; 48. Laporan Hasil Pekerjaan , Tetap dan Cukup Jelas 49. Kepemilikan Dokumen Tetap dan Cukup Jelas 50. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia, Tetap dan cukup jelas; 51. Usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil, Tetap dan Cukup Jelas 52. Penyedia lain, Tetap dan Cukup Jelas 53. Keselamatan, Tetap dan Cukup Jelas 54. Pembayaran Denda, Tetap dan Cukup Jelas 55. Jaminan, Tetap dan Cukup Jelas D. PERSONIL DAN ATAU PERLATAN PENYEDIA 56. Fasilitas, Tetap dan cukup jelas ; E. KEWAJIBAN PPK 57. Jaminan, Tetap dan cukup jelas ; 58. Peristiwa Kompensasi, Tetap dan cukup jelas ; F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA 59. Harga Kontrak, Tetap dan cukup jelas ; 60. Pembayaran , Tetap dan Cukup Jelas; 61. Hari Kerja, Tetap dan Cukup Jelas; 62. Peritungan Akhir, Tetap dan Cukup Jelas; 63. Penangguhan,, Tetap dan Cukup Jelas; 64. Penyesuaian Harga, Tetap dan Cukup Jelas; G. PENGAWASAN MUTU 65. Pengawasan dan Pemeriksaan, Tetap dan Cukup Jelas; 66. Penilaian Sementara oleh PPK, Tetap dan Cukup Jelas; 67. Cacat Mutu, Tetap dan Cukup Jelas; 68. Pengujian, Tetap dan Cukup Jelas; 69. Perbaikan Cacat Mutu, Tetap dan Cukup Jelas; 70. Kegagalan Bangunan, Tetap dan Cukup Jelas; H. PENYELELSAIAN PERSELISIHAN 71. Penyelesaian Perselisihan, Tetap dan Cukup Jel 72. Itikad Baik, Tetap dan Cukup Jelas;. BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) Penjelasan :

1. 2.

Jika bentuk tertulis perikatan hukum yang dipilih untuk pengadaan barang ini adalah Surat Perintah Kerja (SPK) maka Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) tidak berlaku dan bukan bagian dari Dokumen Pemilihan Untuk setiap pelelangan, Syarat-syarat Khusus Konrak (SSKK) harus disusun oleh Panitia Pengadaan sesuai dengan keperluan dan dikeluarkan dalam bentuk berkas tersendiri dan merupakan bagian dari Dokumen Pemilihan. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) bersama dengan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) merupakan Syarat Kontrak yang akan menjadi Bagian dari Dokumen Kontrak. A. Korespondensi, Tetap dan cukup jelas ; Penjelasan : Alamat Para Pihak akan dituangkan dalam Dokumen Kontrak Setelah ada Pemenang Pelelangan yang ditetapkan sebagai pemenang. B. Wakil Sah Para Pihak, Tetap dan cukup jelas ; Penjelasan : Wakil Sah Para Pihak akan dituangkan dalam Dokumen Kontrak Setelah ada Pemenang Pelelangan yang ditetapkan sebagai pemenang. C. Tanggal Berlaku Kontrak, Tetap dan cukup jelas ; Penjelasan : Tanggal Berlaku Kontrak yang tertuang dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) Huruf D adalah Perkiraan Sementara jika tidak terjadi Sanggahan Banding yang mengakibatkan proses pelaksanaan pelelangan tidak bisa dilanjutkan sampai ada keputusan dari APIP. Jika tidak terjadi Sanggahan Banding maka Tanggal Berlaku Kontrak adalah tanggal yang tertuang dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) Huruf D. D. Masa Pemeliharaan, Tetap dan Cukup Jelas. E. Umur Konstruksi, Tetap dan Cukup Jelas F. Pedoman Pengoperasioan dan Perawatan, Tetap dan Cukup Jelas; G. Pembayaran Tagihan, Tetap dan Cukup Jelas; H. Pencairan Jaminan, Tetap dan Cukup Jelas; I. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan, Tetap dan Cukup Jelas; J. Kepemilikan Dokumen, Tetap dan Cukup Jelas; K. Fasilitas, Tetap dan Cukup Jelas; L. Sumber Pembiayaan, Tetap dan Cukup Jelas; M. Pembayaran Uang Muka, Tetap dan Cukup Jelas; N. Pembayaran Prestasi Pekerjaan, Tetap dan Cukup Jelas; O. Penyesuaian Harga, Tetap dan Cukup Jelas; P. Denda, Tetap dan Cukup Jelas; Q. Penyelesaian Perselisihan, Tetap dan Cukup Jelas;

Lampiran A – Syarat-syarat Khusus Kontrak, Tetap dan cukup jelas ; BAB. XII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR Penjelasan : 1. Uraian dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar akan disediakan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan. 2. Spesifikasi Teknis dikeluarkan oleh Panitia sesuai dengan keperluan. Spesifikasi dan Gambar Teknis yang ditawarkan Pemasok dan diterima oleh Pembeli akan menjadi bagian Dokumen Kontrak. BAB I Persyaratan Umum Pelaksanaan , Tetap dan Cukup Jelas; Pasal 1. Ketentuan Umum, Tetap dan Cukup Jelas; Pasal 2. Ukuran dan Satuan , Tetap dan Cukup Jelas; Pasal 3. Perbedaan Dalam Dokumen Lampiran Kontrak, Tetap dan Cukup Jelas;

Pasal 4. Pekerjaan Persiapan, Tetap dan Cukup Jelas; Pasal 5. Lingkup Pekerjaan, Tetap dan Cukup Jelas; Pasal 6. Pekerjaan Pendahuluan, Tetap dan Cukup Jelas; Pasal 7. Pekerjaan Tanah dan Urugan, Tetap dan Cukup Jelas; Pasal 8. Pekerjaan Pondasi, Tetap dan Cukup Jelas; Pasal 9. Pekerjaan Beton Bertulang, Tetap dan Cukup Jelas; Pasal 10. Pekerjaan Pasangan dan Dinding, Tetap dan Cukup Jelas; Pasal 11. Pekerjaan Plesteran, Tetap dan Cukup Jelas; Pasal 12. Pekerjaan Lantai, Lantai Kerja / Rabat Beton, Tetap dan Cukup Jelas;

Pasal 13. Pekerjaan Kunsen dan Daun Pintu/Jendela : Kunsen Pintu, Jendela dan Bouvenlight menggunakan kayu serta tidak cacat dan sesuai dengan ukuran dan bentuk pada gambar kerja. Pasal 14. Pekerjaan Kaca, Tetap dan Cukup Jelas; Pasal 15. Pekerjaan Kap dan atap, Tetap dan Cukup Jelas; Pasal 16. Pekerjaan Talang, Tetap dan Cukup Jelas; Pasal 17. Pekerjaan Lantai, Tetap dan Cukup Jelas; Pasal 18. Pekerjaan Langit-Langit Plafond, Tetap dan Cukup Jelas; Pasal 19. Pekerjaan Plumbing, Tetap dan Cukup Jelas; Pasal 20. Pekerjaan Sanitasi dan Saluran Pembuangan, Tetap dan Cukup Jelas; Pasal 21. Pekerjaan Instalasi Listrik, Tetap dan Cukup Jelas;

BAB. XIII. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA. Penjelasan : Dalam Hal Pembangunan Poskesdes Desa Lubuk Sayak Daftar Kuantitas dan Harga menjadi Syarat untuk dilampirkan dalam Dokumen Penawaran. Keterangan Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum, , Tetap dan cukup jelas ; Keterangan (Untuk Kontrak Lump Sum) , Tetap dan cukup jelas ; Daftar 1 : Mata Pembayaran Umum1, Tetap dan cukup jelas ; Daftar 2 : Mata Pembayaran Pekerjaan Utama1, Tetap dan cukup jelas ; Daftar Rekapitulasi, Tetap dan cukup jelas ; BAB. XIV. BENTUK DOKUMEN LAIN. A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ). Penjelasan : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini dikeluarkan oleh Pengguna Jasa sebelum akhir masa berlakunya penawaran serta bila tidak ada sanggahan sampai batas waktu sanggah 5 (lima) hari kerja sejak diumumkannya Pemenang Lelang. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) merupakan bagian dari Dokumen Kontrak. B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Penjelasan : Tidak menggunakan SP C. BENTUK SURAT – SURAT JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK, Tetap dan cukup jelas ; BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK. Penjelasan : Bentuk Surat Jaminan Pelaksanaan tidak perlu dilengkapi oleh para peserta pengadaan pada saat penyiapan penawaran. Hanya Pemenang Pengadaan yang disyaratkan untuk menyediakan Surat Jaminan Pelaksanaan. Jaminan Pelaksanaan harus sudah diterima Oleh PA/KPA/PPK paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN, Tetap dan cukup jelas ; BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI BANK, Tetap dan cukup jelas ;

BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN, Tetap dan cukup jelas ; BENTUK JAMINAN PEMELIHARAAN DARI BANK, Tetap dan Cukup Jelas; BENTUK JAMINAN PEMELIHARAAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMIN, Tetap dan Cukup Jelas; Lampiran : Gambar-Gambar , BQ Tetap dan cukup jelas