Memperkuat Kemampuan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias dan Pengembangan RS Gunung Sitoli. Laporan Kegiatan tahun 2007 UGM

Memperkuat Kemampuan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias dan Pengembangan RS Gunung Sitoli

Laporan p Kegiatan g tahun 2007 Oleh Fakultas Kedokteran UGM 1

2

Isi Pemaparan Kegiatan Pengantar: Laksono Trisnantoro † Pengembangan Kemampuan Rumahsakit (Pagi) † Pengantar: Pendekatan Sistem Kesehatan Daerah dan Pengembangan Sistem Kesehatan Kab Nias (Siang dan Sore) † Pengembangan Kemampuan Dinas Kesehatan 3

Pengantar †P Pendekatan d k t sistem i t kesehatan k h t dalam d l peningkatan kapasitas Dinas Kesehatan Puskesmas dan RSD Kesehatan-Puskesmas

4

Sektor Kesehatan 1.Pemerintah 2.Masyarakat, 3.Lembaga Swasta

5

Penguatan DInas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten Managem. Manageerial Funcction Supportting System

Planning

Implementation

:

Monitoring and Evaluation

Misi yang dipunyai Dinas Kesehatan Human Resources Manageme nt

Financial Logistics, Management Surveillance System

Health Information System

Law and Regulation, etc

Terlaksana nya misi dan tercapainya p y Visi DinKes

Budaya Kerja, Struktur Organisasi, Soft Skills, dll 6

Penguatan RS Aktiffitas Pelayyanan

Pra Pelayanan:

Proses Pelayanan: Proses Pelayanan Klinik

Pasca Pelayanan: Follow-up

Aktifitaas Penduukung

Budaya Organisasi Asumsi Bersama, Nilai-nilai bersama Struktur Organisasi

Nilai yang didapat p

Fungsi, Divisi, Matriks Sumber Daya Strategis Keuangan, SDM, Informasi, Teknologi 7

Tujuan kegiatan Capacity Building † Penguatan Kemampuan manajerial b i Dinas bagi Di K Kesehatan h t d dalam l hal: h l „ Kompetensi staf Dinas Kesehatan dalam manajemen. j „ Penguatan Sistem pendukung Manajemen (Managerial Supporting System), dan „ Perbaikan Kondisi Kerja.

8

†P Penguatan t dilakukan dil k k secara multilti years yang meliputi berbagai hal seperti disajikan pada kerangka kerja di bawah ini.

9

Rancangan Pengembangan Sebelum dan sesudah tanpa kontrol. Intervensi dilakukan dengan cara mengacu ke standar sistem yang ada.

Intervensi

Data sebelum intervensi

2007

2008

2009

Data sesudah intervensi

Data:

-Data situasi sebelum intervensi: data epidemiologi, faktor risiko, pembiayaan kesehatan dan hubungan g lintas sektoral. -Jumlah Staf -Kemampuan Perorangan untuk melakukan fungsi manajemen -Keadaan Sistem Pendukung Manajemen: : sistem manajemen SDM, sistem keuangan dan pembiayaan; sistem logistik (termasuk obat); sistem informatika dan surveillance yang baik, kemampuan menyusun aturan hukum dan regulasi, regulasi -Keadaan Kondisi Bekerja -

10

Intervensi yang dilakukan † Peningkatan kapasitas perorangan p g † Peningkatan kapasitas kelembagaan

† Dilakukan untuk Dinas Kesehatan dan Rumahsakit

11

E.1. Peningkatan Kompetensi Manajerial bagi Staf Dinas Kesehatan

Sasaran K S Kegiatan: i t † Pimpinan dan Staf Dinas Kesehatan † Pimpinan dan Staf Puskesmas

12

E.1.1. Kompeten dalam Menyusun Sistem S s e Kesehatan ese a a dan da Kemampuan e a pua Analisis Situasi.

†P Penyusunan Sistem Si t Kesehatan K h t yang mencakup berbagai komponen dalam sektor kesehatan: pemerintah (Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan Dinas lain yang terkait, Kesehatan, terkait BRR, WHO), masyarakat, dan kelompok swasta. † Analisis Situasi Sektor Kesehatan. 13

E.1.2. Kompeten dalam Proses Manajemen: E.1.2.1. E 1 2 1 Kompeten K t dalam d l Perencanaan: † Penyusunan P RPJM RPJM, M Master t Plan Pl Sektor S kt kesehatan, dan Rencana Stratejik SKPD Program-program Program program Prioritas † Perencanaan Struktur † Penyusunan Rencana Program dan Anggaran berdasarkan KepMendagri 14

E.1.2.2. Kompeten dalam Pelaksanaan: Kompetensi yang diharapkan dalam pelaksanaannya adalah aspek Soft Skills staf mencakup: † Leadership, Leadership † Time management, † Advokasi,, † decision making, † communication, † resources management, management † delegation and management change, † Penyusunan y Peraturan Daerah 15

E.1.2.3. Kompeten p dalam melakukan monitoring dan evaluasi Jenis kegiatan meliputi : † Evaluasi Sistem Surveillance di Kepulauan Nias † Evaluasi Sistem Informasi Kesehatan † Evaluasi Sistem Pelatihan SDM † Evaluasi Keadaan Bekerja dan Kepuasan p kerja j karyawan. y 16

E.2. Penguatan Sistem Pendukung Manajemen Sasaran Kegiatan: Kelengkapan Lembaga: † Software: Soft e Kebijakan, Kebij k n aturan, t n software oft e komputer, komp te dll † Hardware: Peralatan kantor, komputer, gedung, dll. Jenis Managerial Supporting System yang akan dik dikembangkan: b k † Sistem Pembiayaan dan Sistem Manajemen Keuangan: † Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (Staff M Management): t) † Sistem Manajemen Obat † Surveillance dan Sistem Informasi Kesehatan 17

E.3. Perbaikan Kondisi Kerja Sasaran K S Kegiatan: i t P Perorangan dan d Kelengkapan Lembaga † Mencakup: M k † Sistem insentif yang baik † Melakukan perubahan-perubahan untuk meningkatkan kinerja. † Penataan Organisasi 18

Waktu Penyelenggaraan †P Penguatan t ini i i dil dilakukan k k secara multilti years (3 tahun, 2007 - 2009) dengan pembagian tahap sebagai berikut:

19

Tahun 1 (2007) Analisis Situasi : † Analisis Situasi Kesehatan † Berbagai evaluasi terhadap system yang ada saat ini. † Analisis An li i Pembi Pembiayaan n Ke Kesehatan eh t n (Health (He lth Account). A o nt) Mobilisasi untuk perubahan: † Peningkatan Komitmen † Penyusunan Rencana Induk Kesehatan † Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Nias † Peningkatan kerjasama lintas sector

20

Tindakan di tahun 2007: Pelatihan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan staf dalam manajemen. † Pembangunan dan pelatihan untuk berbagai Sistem: „ Surveillance dan Informatika Kesehatan; „ Sistem SDM; „ Sistem Manajemen Keuangan dan Pembiayaan. † Advokasi-advokasi: Pemerintah Daerah, DInas yang lain LSM lain, LSM, dan Mas Masyarakat. a akat † Kegiatan awal dalam penanggulangan penyakit prioritas. † Di Puskesmas dilakukan perbaikan sistem diagnosis dan kondisi kerja (PHP2).

21

Tahun 2 (2008) Pelaksanaan Penguatan Sistem. Sistem Prioritas adalah: † SIstem surveillance dan informatika kesehatan; † SIstem Sumber Daya Manusia; † Sistem Manajemen j Obat;; dan † Sistem Pembiayaan dan Sistem Keuangan. † Soft SKills † Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Penyakit Prioritas: Malaria, TB, Kecelakaan Lalulintas.dll (tergantung pilihan). 22

Tahun-3 (2009) † Evaluasi E l iP Proyek k

23

Kegiatan hari ini akan diikuti dengan: † Pemahaman lebih lanjut dalam bentuk diskusi mendalam antara konsultan dengan mitra it di K Kabupaten b t Nias (yang akan dikembangkan)

† Dilanjutkan dengan teknik komunikasi untuk mengembangkan kegiatan. 24

Kegiatan Pelatihan †M Menggunakan k teknologi t k l i jarak-jauh j k j h † Langsung melakukan kegiatan, misalnya i l advokasi, d k i menyusun proposal, sampai ke meningkatkan ketrampilan pribadi dalam komunikasi. † Mengacu pada kerangka manajemen

25

Siapa mitra-mitra di Sektor Kesehatan 1.Pemerintah 2.Masyarakat, 3.Lembaga Swasta

26

Siapa mitra-mitra di DInas Kesehatan? Managem. Manageerial Funcction Supportting System

Planning

Implementation

:

Monitoring and Evaluation

Misi yang dipunyai Dinas Kesehatan Human Resources Manageme nt

Financial Logistics, Management Surveillance System

Health Information System

Law and Regulation, etc

Terlaksana nya misi dan tercapainya p y Visi DinKes

Budaya Kerja, Struktur Organisasi, Soft Skills, dll 27

Siapa mitra-mitra di RS? Aktiffitas Pelayyanan

Pra Pelayanan:

Proses Pelayanan: Proses Pelayanan Klinik

Pasca Pelayanan: Follow-up

Aktifitaas Penduukung

Budaya Organisasi Asumsi Bersama, Nilai-nilai bersama Struktur Organisasi

Nilai yang didapat p

Fungsi, Divisi, Matriks Sumber Daya Strategis Keuangan, SDM, Informasi, Teknologi 28

Harapan: †S Semoga dapat d t dilaksanakan dil k k dengan d semangat

29

Rincian Kegiatan A P A. Penguatan t R Rumahsakit h kit sebagai b i Lembaga yang lebih bersifat pelayanan l B. Pengembangan Sistem Kesehatan C. Penguatan Dinas Kesehatan sebagai Lembaga pemimpin sektor kesehatan 30

Kegiatan Pengembangan Ke depan

31

A.

Pengembangan b Sistem Kesehatan Kabupaten Nias

32

Kajian Hasil Kegiatan Penyusunan Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Nias

Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (PMPK) FK - UGM

33

O t t Kegiatan: Output K i t † R Rumusan Si Sistem t Kesehatan K h t Kabupaten Nias yang terdokumentasikan dalam dokumen Sistem Kesehatan Daerah. † Rancangan Draft Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Nias. Nias

34

Kebijakan j Desentralisasi Dalam bentuk berbagai peraturan hukum

Input

Alur Berfikir Bagaimana dampaknya

Lembaga Pemerintah

Status Kesehatan Masyarakat

Masyarakat dan Swasta Faktor-faktor lain 35

Sistem Kesehatan Daerah Kab. Nias

Implementasi PP N No. 38/2007

Desain Sistem Kesehatan (Sesuai karakteristik daerah)

Komponen p Pelaku dalam SKD Kab. Nias (Pemerintah, Swasta, Masy)

Komitmen K it Dinkes Di k dalam d l Penerapan Controling Pelaksanaan SKD Bersama Pemerintah Kab Kab. Nias

Dokumen SKD

Aplikasi kedalam bentuk PERDA

PENGAWASAN 36

Sistem Kesehatan Daerah Kab. Nias † Ad Adalah l h semua kkegiatan i t yang b berkaitan k it dengan kesehatan yang secara bersamasama diarahkan untuk mencapai tujuan utama berupa peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Nias. † SKD Kab. Kab Nias menjadi pedoman upaya kesehatan bagi setiap masyarakat di wilayah Kabupaten Nias 37

II. Proses Penyusunan y Sistem Kesehatan Daerah Kab. Nias Tahap 1 : Memahami Konsep-konsep Konsep konsep Penting dalam Penyusunan SKD Kab. Nias Tahap 2 : Memahami Pentingnya Penyusunan SKD S Kab. Nias Tahap 3 : Identifikasi hubungan antara Dinas Kesehatan dan pihakpihak lain dalam SKD Kab. Nias (antar elemen) Tahap 4 : Identifikasi pembagian peran antar level (Pusat, Propinsi dan kabupaten/kota) berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 Tahap p 5 : Penyusunan y Draft Dokumen SKD Kab. Nias 38

P d k t Pendekatan Sistemik Si t ik Dilakukan Dil k k ddengan 2 cara: (1) identifikasi komponen pembentuk sistem; dan (2) menganalisis interconnection, saling keterkaitan antar komponen dalam pola tertentu. 39

III. Situasi Kab. Nias Saat ini †Kondisi †K di i G Geografis fi †Kondisi Sektor Kesehatan

40

Tujuan Analisa Data Pendukung Sektor Kesehatan : †Sebagai dasar analisa situasi sektor kesehatan †Sebagai dasar penyusunan dokumen SKD Kab. Nias, Masterplan Kesehatan Kab. Nias dan Review Renstra Dinkes Kab. Nias †Sebagai dasar untuk menentukan derajat kesehatan Masyarakat di Kab. Nias 41

Pola berfikir: Penentu Status Kesehatan Masyarakat

Status Kesehatan Masyarakat

Faktor Struktural

Faktor Sosial

Faktor Individual

42

Hasil Analisis Data Pendukung (Survey Pendahuluan)

43

I. Analisis Status K Kesehatan h †A Angka k Kematian K ti Bayi B i (AKB) † Angka Kematian Balita (AKABA) † Angka Kematian Ibu (AKI)

44

Angka Kematian Bayi (AKB) †Data †D t dari d i Profil P fil Kesehatan K h t K Kab b Nias Ni 2005Æcenderung menurun 59,6 per 1000 kelahiran hidup tahun 2002 menjadi 51,4 per 1000 kelahiran hidup tahun 2005

45

Angka Kematian Balita (AKABA) †Tahun †T h 2002-2006 2002 2006 juga j mengalami l i penurunan dari 72 per 1000 kelahiran hidup menjadi 65 65,8 8 per 1000 kelahiran hidup.

46

Angka Kematian Ibu (AKI) †Angka †A k Kematian K ti Ibu Ib (AKI) tahun t h 2003-2005 sangat fluktuatif tetapi masih cenderung tinggi dengan 330,20 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2005. 2005

47

II. Hasil Analisis Faktor Determinan 1. F 1 Faktor kt D Determinan t i Perorangan P 2. Faktor Determinan Sosial 3. Faktor Determinan Struktural

48

1. Faktor Determinan Perorangan Perilaku P il k masyarakat k t kabupaten k b t nias i : † Menjunjung tinggi adat istiadat daerah † “tuak medan”/”tuak suling” g ppenyakit y ggangguan gg hati, kecelakaan lalulintas † Tinggal berkelompok † Mengandalkan hasil bumi = bercocok tanam, pedagang, dan nelayan. † Angka kemiskinan yang tinggi † Kebiasaan merokok † Kebiasaan untuk enggan berobat ke Puskesmas † Masih Banyak yang percaya dengan pengobatan secara mistik

49

Angka Kecelakaan †Angka †A k kecelakaan k l k di K Kab b Nias Ni masih ih tinggi Æ Data Subdin P2 Dinas Kesehatan Kab Nias tahun 2004 sebesar 1.780 kasus atau sekitar 1,06 persen Data tahun 2006 sampai persen. dengan Bulan Desember 2006 sebesar 1.623 kasus.

50

Kedudukan Ekonomi Sosial: † Hasil Suseda tahun 2005 diperoleh persentase penduduk perempuan yang buta huruf sebesar 12,55 %, sementara penduduk laki-laki 5,95% dari total penduduk berumur 10 t h kkeatas. tahun t † Data BPS Kabupaten Nias Tahun 2005, tingkat pendidikan di Kabupaten Nias masih sangat rendah persentase terbesar 46,07% yaitu tingkat pendidikan tamat SD dan 27,61% tidak/belum tamat SD. † Mata M t pencaharian h i masyarakat k t Kab. K b Ni Nias mayoritas it 87% adalah berkebun, 5% berdagang, dan sisanya adalah pegawai, nelayan, dll 51

2. Faktor Determinan Sosial † Data Subdin KKIA DinKes Kabupaten Nias tahun 2005 status gizi buruk balita 8,04%, gizi kurang 23,12 %, gizi baik 66,44%, dan gizi i i lebih l bih sebesar b 1 1,42 42 %. % Persentase P t b lit balita dengan gizi buruk yang dirawat pada tahun 2005 =1,31 , %. † Status gizi balita tahun 2003-2005 sangat fluktuatif akibat terjadinya gempa dan tsunami di Kabupaten Nias secara keseluruhan gambaran status gizi balita masih memerlukan perbaikan lagi. 52

Lingkungan Hidup: † Faktor Lingkungan Hidup di wilayah kabupaten Nias belum dapat digolongkan sebagai g lingkungan g g y yang g memiliki status kesehatan baik. Hal ini disebabkan karen

masih banyak RT yang tidak memenuhi persyaratan rumah sehat seperti MCK MCK, ventilasi, ventilasi sumur dll.

† Sumber air bersih terbanyak y dari sumur atau pompa air dengan kualitas yang buruk.

53

3. Faktor Determinan Struktural † Perubahan Regulasi : Adanya PP terbaru di sektor kesehatan seperti PP No 38 dan 41 tahun 2007. Hal ini menyebabkan implikasi yang sangat signifikan terhadap fungsi dinkes dan struktur organisasi perangkat Dinas kesehatan. kesehatan † Belum terlihat adanya sistem informasi yang interconnected dengan sistem surveilans di dinas kesehatan maupun di puskesmas. Jejaringnnya belum terbentuk. b k † Peran serta Lintas sektor masih sangat minim sekali yang terkait dalam sektor kesehatan, dan kepentingan politik sering menjadikan kendala di lapangan. lapangan

54

†Umur Harapan †U H Hidup Hid (UHH) untuk t k tahun 2005 sebesar 67,19 angka tersebut sudah sesuai dengan target Indonesia Sehat 2010 yaitu 67,90 dan lebih baik dibandingkan Angka Harapan Hidup nasional sebesar 68,23.

55

†Jumlah penduduk tahun 2005 adalah 446 446.608 608 jiwa jiwa, 104.594 KK. Rata-rata pertumbuhan penduduk tahun 2001 – 2003 1,4% †Distribusi kelompok umur didominasi kelompok umur 0 – 14 tahun dan kelompok umur diatas 60 tahun sebanyak 186.651 186 651 jiwa atau sekitar 41,8 41 8 persen yang merupakan kelompok umur tidak produktif, sedangkan kelompok umur produktif hanya 259.957 ji a ata jiwa atau sebesar 58,2%. 58 2%

56

†Kepadatan penduduk Kabupaten Nias menurut data dari BPS Kabupaten Nias Tahun 2004 2004-2005 2005 sebesar 124 jiwa per km2 dan meningkat menjadi 126 jiwa per km2. †Kepadatan penduduk tinggi dan tidak merata paling banyak di Kecamatan Gunung Sitoli yaitu sebesar 466,65 466 65 jiwa per km2. 57

†Sumber †S b pendanaan d kesehatan k h t Kab. K b Nias (2005-2006), terdiri dari : „ Pemerintah Peme intah Kabupaten Kab paten (PAD, (PAD DAU) „ Pemerintah Pusat (DAK, Tuban) „ Dana Rekonstruksi „ NGO Asing dan LSM

58

Komponen p Sub Sistem SKD Kab. Nias 1. 1 2. 3. 4.

Upaya Kesehatan U K h t Pembiayaan Kesehatan SDM Kesehatan Logistik Obat Medik, Makanan, dan Minuman 5. Pemberdayaan y Masyarakat y 6. Manajemen kesehatan (?) 7. Regulasi Kesehatan 59

IV. Konsep p dan Landasan Hukum Penyusunan SKD Kab. Nias †Konsep „ Desentralisasi Kesehatan „ Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan „ Good Governance „ Perubahan Posisi dan Fungsi Dinas Kesehatan

† Landasan L d H Hukum k „ Undang-undang Dasar 1945 : Pasal 34 (3) „ Tap MPR „ Peraturan Perundangundangan „ Peraturan Pemerintah „ Keputusan Menteri Kesehatan „ Peraturan Daerah Kab. Nias „ Peraturan Bupati 60

Landasan Hukum H k m o o o o o o

o o o

UU Kesehatan UU Praktik Kedokteran UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN UU No. 10 Tahun 2004 tentang UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) PP No. 38 Tahun 2007 (Pengganti PP No. 25/2000 tentang Pembagian urusan sektor kesehatan antara pemerintah pusatpropinsi dan Kab/kota) PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Pengganti PP No. 8 Tahun 2000) KepMenKes p terkait Peraturan Daerah Kab. Nias (NA) 61

V. Komponen p Pelaku dalam SKD Kab. Nias † Pemerintah „ Pusat „ Provinsi „ Kabupaten/Kota „ Lintas SKPD terkait (Pemangku Kepentingan, b d berdasarkan k PP N No. 41/2007)

† Swasta „ Sarana Pelayanan Kesehatan swasta dan praktek perorangan; „ Dunia Usaha; „ Donor Agency

† Masyarakat dan Organisasi Profesi

62

• Pemerintah Sebagai S b i regulator, l t pemberi dana dan pelaksana

• Masyarakat Sebagai pemberi dana d pelaksana. dan l k

• Usaha Profit dan Non-profit Milik Pemerintah-Swasta Sebagai pelaksana 63

64

Hambatan dalam Pengembangan g g SKD Kabupaten Nias † Internal

„ Terbatasnya SDM, Anggaran kesehatan serta sarana pendukung lainnya „ Perilaku P il k masyarakat k t yang masih susah untuk menerima perubahan y tingkat g „ Rendahnya pemahaman akan arti desentralisasi sektor kesehatan „ Masih kurangnya kebijakan terkait sektor kesehatan „ Belum terpaparnya fungsi/peran utama Dinas kesehatan

† Eksternal

„ Kurangnya peranan pelaku di dalam Sektor kesehatan;; „ Kurangnya kesadaran untuk pengembangan sektor kesehatan secara bersamasama; „ Nuansa Politik yang masih mendominasi situasi sektor kesehatan 65

Rekomendasi 1 Pengembangan SKD Kab. 1. Kab Nias dilakukan secara bertahap dan komprehensif; 2. Perlu adanya komitmen bersama dari setiap komponen pembentuk sistem untuk memahami fungsi dan peranannya masing masing-masing masing 3. Adanya pemahaman dari setiap pelaku di dalam SKD Kab. Nias siapa yang menjadi operator d regulator dan l t

4 SKD Kab. 4. Kab Nias merupakan dasar atau pedoman dalam penyusunan masterplan Kesehatan Kabupaten dan diterjemahkan dalam bentuk perencanaan strategis Dinas Kesehatan. 5 Perlu adanya Pemahaman akan 5. kedudukan PP 38/2007 dan PP 41/2007 sebagai dasar dalam penetapan fungsi yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan kab. kab Nias sehingga sistem dapat berjalan dengan baik. 66

Alur Pembiayaan y Kesehatan Sebagai Dasar Sub-Sistem y Kesehatan Daerah Pembiayaan Deni Harbianto Telp 0274-549425

67

PENGEMBANGAN District Health Account Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara

Studi Alur Pembiayaan Kesehatan Sebagai Bagian Sub-Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Nias

68

Latar Belakang †Suatu sistem kesehatan yang baik adalah sistem yang dapat men”delivered” produknya berupa pelayanan kesehatan yang merata dan adil bagi setiap individu masyarakat. (konsep health equity) †Sistem pembiayaan kesehatan juga harus mampu men”delivered” dana tepat Æ Pentingnya evaluasi dan monitoring pembiayaan Æ Mendukung Sistem y Kesehatan Daerah yang y g Pembiayaan terintegrasi antara Pemerintah, Masyarakat, 69 dan Swasta.

Tujuan Kegiatan †Menggambarkan gg sistem Alur Pembiayaan di Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara untuk keperluan dasar data sub-sistem pembiayaan yang merupakan bagian dari Sistem Kesehatan Daerah. †Mendorong pemanfaatan data berbasis District Health Account untuk keperluan mapping sistem pembiayaan bi k kesehatan h t di K Kabupaten b t Nias, Propinsi Sumatera Utara. 70

Hasil Yang Diharapkan †Tersedianya data-set Alur Pembiayaan di Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara, sebagai salah l h satu alat l untuk k perencanaan kesehatan sampai dengan evaluasi sumber-sumber b b pembiayaan bi yang ada dan alternatif sumber pembiayaan lainnya, lainnya sesuai dengan kondisi ekonomi kab. Nias. (Dokumen) 71

Aliran Dana Pembiayaan Kesehatan dalam Sistem Health Account Sumber Dana Pemerintah

Agen Pemerintah

Sumber Dana Swasta

Agen Swasta d dan Pih k III Pihak

Sumber Dana Lain

Pembiayaan Rumah Tangga

Provider Kesehatan

Fungsi u gs Kesehatan

72

Kebijakan Pembiayaan Kesehatan Berbasis Konsep DHA

Sumber Dana (dari mana)

Agen Pembiayaan (di (diserahkan hk melalui siapa)

Provider (di un k n (digunakan oleh siapa)

Fungsi (digunakan Untuk apa)

Peta Aliran Dana Pembiayaan Kesehatan

Output:

Kebijakan j

Pembiayaan Kesehatan

End Uses

73

LANGKAH ANALISIS ALUR PEMBIAYAAN †Identifikasi †Id tifik i Kondisi K di i kekuatan k k t ekonomi k i masyarakat dan kekuatan ekonomi pemerintah †Identifikasi Sumber Pembiayaan Kesehatan dari Pemerintah, Pemerintah Masyarakat dan Swasta di Kabupaten Nias sebagai bagian dari review Nias, Dokumen DHA Nias. 74

Analisis Situasi Kekuatan Ekonomi Province

District

Fiscal Capacity (Index)

FisCap Category

GDRP/capita (Rp)

GDRP Category

Provinsi Sumatra Utara

Kab. Nias

0.1461

rendah

4,286,182.51

Rendah

Provinsi Sumatra Utara

Kab. Langkat

0.2163

rendah

4,631,417.79

Rendah

Provinsi Sumatra Utara

Kab. Simalungun

0.2555

rendah

3,323,637.01

Rendah

Provinsi Sumatra Utara

Kab. Tapanuli Selatan

0.2671

rendah

3,633,121.38

Rendah

Provinsi Sumatra Utara

Kab. Tapanuli Tengah

0.2718

rendah

3,245,351.15

Rendah

Provinsi Sumatra Utara

Kab. Asahan

0.2933

rendah

4,335,749.62

Rendah

Provinsi Sumatra Utara

Kab. Labuhan Batu

0.2956

rendah

4,715,633.37

Rendah

Provinsi Sumatra Utara

Kab. Mandailing Natal

0.3192

rendah

4,088,837.68

Rendah

Provinsi Sumatra Utara

Kab. Tapanuli Utara

0.3483

rendah

3,851,758.23

Rendah

Provinsi Sumatra Utara

Kab. Dairi

0.3510

rendah

, , 4,018,074.39

Rendah

Provinsi Sumatra Utara

Kab. Tanah Karo

0.3962

rendah

3,762,107.10

Rendah

Provinsi Sumatra Utara

Kab. Deli Serdang

0.4144

rendah

4,825,612.80

Rendah

Provinsi Sumatra Utara

Kab. Toba Samosir

0.4277

rendah

4,680,162.91

Rendah

Provinsi Sumatra Utara

0 7174 0.7174

rendah

5 510 310 47 5,510,310.47

Tinggi

Provinsi Sumatra Utara

Kota Pematang Siantar Kota Padang Sidempuan

0.7221

rendah

4,703,782.97

Rendah

Provinsi Sumatra Utara

Kota Medan

1.1479

tinggi

6,454,347.45

Tinggi

Provinsi Sumatra Utara

Kota Tanjung Balai

1.2113

tinggi

5,200,491.36

Tinggi

Provinsi Sumatra Utara

Kota Binjai

1.3622

tinggi

5,559,522.35

Tinggi

Provinsi Sumatra Utara

Kota Tebing Tinggi

1.4540

tinggi

5,257,140.20

Tinggi

Provinsi Sumatra Utara

Kota Sibolga

2.3749

tinggi

4,798,994.98

Rendah

75

Kondisi Saat Ini †Sudah tersedia data/dokumen DHA Kab paten Nias, Kabupaten Nias dengan standar standa yang ang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan c.q c q Biro Keuangan. Keuangan †Arahnya sudah ke Identifikasi Sumber, Agen Provider dan Fungsi Kesehatan Agen, Kesehatan. †Digunakan sebagai basis penghitungan KW SPM. SPM †Masih menggunakan data pemerintah (di k d (dinkes dan non-dinkes) di k ) 76

Output Dari Kegiatan Saat Ini † Identifikasi Sumber dan Agen Pembiayaan melalui standar District Health Accout dan International Classification of Health Account. Hasilnya berupa matriks. † Arahnya dokumentasi situasi pembiayaan kesehatan sebagai sub komponen dalam pengembangan sistem kesehatan daerah (peran masing-masing stakeholder, pusat, propinsi, d dan k b kabupaten t k t kota, serta t masyarakat k t dan d swasta). 77

Gambaran Umum Alur Pembiayaan Saat Ini TOTAL

AGEN PE EMBIAYAAN

SUMBER PEMBIAYAAN PEMERINTAH

SWASTA

MASYARAKAT

DONOR

Departamen Kesehatan/Pusat

18.39%

0.00%

0.00%

0.00%

18.39%

Dinas Kesehatan Propinsi

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Dinas Kesehatan Kabupaten

30 96% 30.96%

0 00% 0.00%

0 00% 0.00%

6 30% 6.30%

37 26% 37.26%

Non-Dinas Kesehatan

2.43%

0.00%

0.00%

0.00%

2.43%

ASKES

6.97%

0.00%

0.00%

0.00%

6.97%

JAMSOSTEK

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

JAMKESDA

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Rumah Tangga

0 00% 0.00%

0 00% 0.00%

34 95% 34.95%

0 00% 0.00%

34 95% 34.95%

Perusahaan Swasta

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

BUMN

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

LSM/NGO

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

6.30%

78 100.00%

TOTAL

58.74%

0.00%

34.95%

Sumber Pembiayaan (2006) Source of Finance EXTERNAL 6%

Financing Agents

GOVERNM ENT 59%

Ministry of Health 18%

Provincial Health Office 0%

Household 35%

HOUSEHO LD 35% Social Health Insurane Other 7% Gov’t office 3%

District Health Office 37%

79

Provider Kesehatan (20012006) 100% 90% 80% 70%

Gov't Health Care Unit (Hospital)

60%

Gov't Office Provide Health Services

50% 40%

Other intitustions Provide health Services

30% 20% 10% 0% 2001

2002

2003

2004

2005

2006

80

Fungsi Kesehatan (2001 (2001-2006) 2006) 100% 90% 80% 70%

Research+Development Health Training+Educ

60%

Management+Adm

50%

Drugs+Medical Equipment Infrastructure+Investment

40%

Promotive Care

30%

Prevention Programe Curative Care

20% 10% 0% 2001

2002

2003

2004

2005

2006

81

Line Items (% and juta Rp) 100%

70,000 ,

90%

60,000

80% 50,000

70% 60% 50% 40% 30%

Operational in Health Care/Services Infrastruktur+Inv estment

40,000

30 000 30,000

Operational in Health Care/Services Infrastruktur+Inv estment

20,000

20% 10% 0%

10 000 10,000

-

82

KESIMPULAN † Komposisi bantuan untuk pemerintah Nias melalui BRR disalurkan melalui mekanisme keuangan APBN atau dianggap dana pusat. pusat Dana ini relative sangat besar sehingga pembiayaan kesehatan pemerintah terlihat relative besar (Pasca Bencana). Bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan dana masyarakat (60%:40%) † Komposisi p ppembiayaan y tersebut menyebabkan y system y ppembiayaan y yyangg ada di Nias terlihat dominan di pemerintah pasca bencana. Pembiayaan kesehatan cenderung rendah, mengingat sebagian besar masyarakat mempunyai mata pencaharian, berkebun, nelayan, dan berdagang dalam skala kecil. † Dari sisi provider kesehatan, pembiayaan kesehatan banyak yang disalurkan melalui unit pelayanan kesehatan pemerintah (data swasta masih belum valid), seperti puskesmas, pustu, dsb. Hal ini mengingat geografi pulau Nias, yang sebelum bencana tidak mudah bagi penduduk untuk mencapai RS (terdekat)di kota. bencana, kota

83

KESIMPULAN (Lanjutan) † Dari sisi fungsi kesehatan, kesehatan fungsi kuratif masih memiliki proporsi yang besar (rata (ratarata 60%), kemudian diikuti oleh investasi infrastruktur (l.k 20%). Walaupun pasca bencana terjadi kenaikan untuk pembangunan infrastruktur sampai dengan lebih dari 30% dari total ppembiayaan y kesehatan ((tahun 2006-2007)) † Dari sisi Line Items, operasional untuk kesehatan masih memiliki proporsi lebih besar (70%) dibandingkan dengan investasi dan infrastruktur (30%). Operasional terbesar, masih digunakan untuk keperluan operasional (reccurent) dari kegiatan/program pelayanan kesehatan (30%-40%) kemudian untuk keperluan pembayaran gaji/honor/jasa medis (20%-30%), kecuali untuk tahun 2005, ketika terjadi bencana, proprosi operasional agak menurun drastis, akibat banyaknya tempat pelayanan kesehatan yang rusak, rusak sehingga operasional untuk kegiatan pelayanan kesehatan menurun relatif drastis.

84

Health Care Line-Items (% and Juta Rp) 100% 90%

60,000 ,

Office Equipment

80% 70%

Others

50,000

40,000

Office Equipment

Others

60% 50% 40%

Travelling/Transp ort Cost Drugs+Medical Equipment

30% 20% 10% 0%

Salary/Medical fee Reccurent in Health Care/Services

30,000

20,000

10,000

-

Travelling/Transp ort Cost Drugs+Medical Equipment Salary/Medical fee Reccurent in Health Care/Services

85

Saran dan Rekomendasi † Gambaran Alur Pembiayaan Kesehatan yang ada, ada diharapkan bisa sebagai sub komponen dasar pemikiran kebijakan untuk menentukan bentuk sistem pembiayaan kesehatan di Kabupaten Nias, yang tertuang dalam Masterplan Kesehatan dan Sistem Kesehatan Daerah. Daerah Selain itu juga gambaran ini juga harus lebih dipertajam dengan data yang lebih valid † Perlu adanya draft rekomendasi pemantapan peran Pemerintah ((Pusat, Propinsi, p dan Kab/Kota Æ sesuai dengan g PP38 tahun)) 2007, serta peran masyarakat dan swasta (konsep governance) dalam pembiayaan kesehatan, diharapkan mampu untuk menjadi dasar kebijakan pembiayaan kesehatan kabupaten dan sebagai bahan advokasi ke pemerintah daerah, dan lembaga kepemerintahan yang lebih tinggi † Perlu adanya pengembangan institusi data manajemen pembiayaan di Kabupaten Nias (Institusionalisasi Data Pembiayaan Kesehatan). 86

Rencana Pengembangan Sistem Informasi K Kesehatan h t D Daerah h di Kabupaten p Nias

87

PENYUSUNAN RENCANA INDUK SDM KESEHATAN WILAYAH

dr. Dwi Handono Sulistyo, MKes

88

TUJUAN & HASIL YANG DIHARAPKAN Sistem Kesehatan Daerah RPJM Daerah MASTER PLAN Kesehatan

Renstra SKPD (Dinkes) Rencana Fungsi Manajemen SDM SKPD (Dinkes)

Rencana Induk SDM Kesehatan Wilayah

89

KERANGKA ANALISIS SITUASI SDM KESEHATAN DAERAH

Disain Sistem Keseh. Kebutuhan Kesehatan Populasi

Master Plan Keseh.

Hasil Kesehatan

Supply

Perencanaan & Estimasi SDM

Sumber2 Keuangan

Adapted from: ACHDHR, 2005

Produksi

Manajemen, Manajemen Organisatisi, & Penyediaan Yan-Kes

Penyebaran & Pemanfaatan Sumber daya

Hasil Penyedia Layanan

Kombinasi Sumber daya y Yg efisien (SDM & Non-SDM)

Hasil Sistem

90

SITUASI 2006: RATIO JENIS TENAGA/100.000 JENIS TENAGA

DOKTER DOKTER SPESIALIS DOKTER KELUARGA DOKTER GIGI APOTEKER BIDAN PERAWAT AHLI GIZI AHLI SANITASI AHLI KES-MAS

RATIO/100.000 INDONESIA SEHAT 2010

NIAS 2006

40 6 2 11 10 100 117.5 22 40 40

14 1 0 3 3 30 86 4 3 4 91

KARAKTERISTIK SDM †Jumlah: †J l h 610 orang (Data (D t 2006) †58,85% bertugas di P k Puskesmas/Pustu/Desa; /P t /D 30 30,49% 49% di RS †60,77% perempuan †67,95% umur <40th

92

MASALAH SDM † CENDERUNG BERTUGAS DI ATAU SEKITAR GUNUNG SITOLI † BANYAK DESA TIDAK MEMILIKI BIDAN ATAU TENAGA KESEHATAN LAINNYA † TERBATASNYA KESEMPATAN MENGIKUTI PENDIDIKAN & PELATIHAN † KESEJAHTERAAN BELUM MEMADAI † KENDALA MOTIVASI & PRODUKTIVITAS † PERILAKU: MEROKOK, MINUM (?) 93

KAPASITAS MANAJEMEN SDM †PENGEMBANGAN SDM †PERENCANAAN †DATA †KEBIJAKAN & PENERAPANNYA †MANAJEMEN KINERJA †PELATIHAN MASIH BELUM SESUAI 94

VISI SDM

SDM Kesehatan K h t yang mampu memberikan Pelayanan y kesehatan berkualitas

95

SASARAN PEMBANGUNAN SDM † Meningkatnya g y jumlah j dan jjenis SDM Kesehatan yang bermutu. † Meningkatnya retensi SDM Kesehatan. † Meningkatnya M i k t motivasi ti i dan d produktivitas d kti it SDM Kesehatan. † Meningkatnya mutu manajemen SDM Kesehatan. † Meningkatnya fungsi pendukung SDM K Kesehatan. h t † Meningkatnya kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan SDM Kesehatan 96

PROGRAM (1) † Peningkatan g mutu,, jenis, j , dan jumlah j SDM kesehatan † Peningkatan Administrasi SDM Kesehatan (Kerja Sama Lintas Sektor) † Pengembangan Kebijakan SDM Kesehatan † Peningkatan mutu Perencanaan SDM Kesehatan † Peningkatan Produksi SDM Kesehatan † Pengembangan Kapasitas Manajemen dan Kepemimpinan SDM Kesehatan † Pengembangan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja 97

PROGRAM (2) † Pengembangan g g Sistem Karier SDM Kesehatan † Peningkatan Kesejahteraan SDM Kesehatan † Peningkatan P i k t S Sarana-Prasarana P K Kerja j SDM Kesehatan † Pengembangan Sistem Informasi SDM Kesehatan † Pengembangan Riset SDM Kesehatan † Peningkatan Supervisi dan Monitoring SDM Kesehatan. † Pengembangan Evaluasi Penerapan dan Dampak Kebijakan SDM Kesehatan. 98

B. Penguatan Dinas Kesehatan h sebagai b iL Lembaga b 99

Konsep yang dipergunakan Managem. Manageerial Funcction Supportting System

Planning

Implementation

:

Monitoring and Evaluation

Misi yang dipunyai Dinas Kesehatan Human Resources Manageme nt

Financial Logistics, Management Surveillance System

Health Information System

Law and Regulation, etc

Terlaksana nya misi dan tercapainya p y Visi DinKes

Budaya Kerja, Struktur Organisasi, Soft Skills, dll 100

KEGIATAN Penyusunan Rencana Strategik Dinas Kesehatan Kab. Nias

101

Hasil Kegiatan : Master Plan Kesehatan ( e ca a Pembangunan (Rencana e a gu a Jangka a g a Menengah dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang sektor kesehatan)

102

OUTPUT: †D Dokumen k Master M t Plan Pl Kesehatan K h t dapat berfungsi sebagai pedoman sektor kesehatan dan dapat dipergunakan oleh berbagai lembaga pemerintah dan swasta di sektor kesehatan.

103

DASAR HUKUM : † Dasar Hukum yang dipergunakan adalah UU No. 25 Tahun 2004,, RPJP Daerah dan RPJM Daerah. † Pada Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah y yang g mengacu g pada p RPJP Nasional.

104

UU 25/2004 Ayat (2) menyebutkan: † RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan p RPJM Nasional † RPJM memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan j umum, dan p program g Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

105

PLATFORM Bupati

5 T

RPJM Daerah

Renstra SKPD

1 T

RKPD

Renja-SKPD

1 T

APBD

Perincian Anggaran gg

PAGU INDIKATIF

RKA-SKPD

PAGU SEMENTARA

DOK. PELAKSANAAN ANGGARAN 106

Konsep Dasar: † Pendekatan Model SosioSosio epidemiologi; † Teori Blumm mengenai penentu status kesehatan; † Analisis Faktor Determinan; † Sistem Kesehatan Kabupaten Nias; † Tata pamong (Good (Good-governance) governance).

107

Pokok-pokok Isi Masterplan mencakup: Visi Misi Pembangunan Kesehatan Prioritas Pembangunan Kesehatan Daerah Program DinKes, lintas Pemangku Kepentingan † Kewilayahan (Masyarakat dan Swasta), dan † Kerangka Regulasi dan Anggaran. † † † †

„ Jangkauan waktu 5 – 20 tahun. tahun

108

Rencana Pembangunan Kesehatan † Scenario A „ SKD berjalan baik dan dalam situasi kecenderungan positif

† Scenario B „ …

† Scenario C „ SKD tidak berjalan dan dalam situasi kecenderungan negatif

† Scenario D „ …… 109

Rekomendasi † Perencanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten p Nias dipengaruhi oleh

† SKD Kab Kab. Nias † Perencanaan Pembangunan Daerah † Perencanaan SKPD † Program Prioritas Pembangunan d daerah h

110

Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Nias

111

Output Kegiatan :

†Dokumen †D k Review R i Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias

112

Langkah-langkah g g Menyusun y Rencana Strategis: † Merumuskan visi dan misi dinas kesehatan kabupaten=membatasi? † Konsekuensi kewenangan g dan p peran baru dinas kesehatan kabupaten terhadap rumusan visi dan misi yang diembannya † Sebagaimana baik rumusan visi dinas kesehatan dinilai? † Sebagaimana baik rumusan misi dinas kesehatan dinilai? † Merumuskan tujuan j dan sasaran y yang g dapat p diukur.

113

Implementasi Pasca PP 38/2007 dan PP 41/2007: †R Review i D Dokumen k Renstra R t Dinkes Di k (Visi, Misi, Tujuan dan Strategi) † Review R i St Struktur kt Organisasi O i i Kelembagaan Dinkes Æ Struktur mengikuti Fungsi

114

PP 38 and 41/07

Pengaruh terhadap Program Capacity Building, antara lain: Mempengaruhi Misi (Tupoksi) Dinas Kesehatan dan DepKes

SKD

Strategi Baru untuk Pengembangan Feed Back

R Renstra t Rancangan dan Struktur Organisasi yang baru

SKPD Managerial Supporting System

Sistem Penghasilan Sistem Evaluasi Kinerja

115

Rekomendasi †P Penyusunan R Review i R Renstra t iinii akan k menghasilkan suatu Usulan atau Rekomendasi terhadap Struktur Dinkes dan terkait juga dengan kondisi ketenagaan yang ada di lembaga ini

116

RENCANA FUNGSI SDM DINAS KESEHATAN KABUPATEN NIAS

dr. Dwi Handono Sulistyo, MKes

117

RENCANA FUNGSI MANAJEMEN SDM VISI: VISI

†Sistem Manajemen SDM yang memungkinkan pegawai Dinas Kesehatan produktip dan berkontribusi optimal j visi organisasi g mewujudkan

118

STRATEGI † Memposisikan fungsi SDM sebagai partner strategis dalam mencapai visi † Meningkatkan kapasitas pelaksana fungsi SDM † Mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen SDM mutakhir

119

SASARAN † Meningkatnya kapasitas pengembangan SDM † Meningkatnya g y mutu perencanaan p pengembangan SDM † Meningkatnya mutu pengelolaan data † Meningkatnya kapasitas pengembangan kebijakan dan penerapannya † Meningkatnya manajemen kinerja † Meningkatnya M i k t k kapasitas it pengelolaan l l pelatihan

120

ANTISIPASI PP 38 & 41/2007 †PERAN, FUNGSI †PERAN FUNGSI, & STRUKTUR ORGANISASI BARU: KESIAPAN SDM? †FUNGSI SDM SATU PINTU †PERUBAHAN PERAN, FUNGSI & KOMPETENSI SUB BAG KEPEGAWAIAN †KEBUTUHAN SDM

121

ANALISIS KEBUTUHAN SDM †RASIO ESELON IV : STAF (PROP. (PROP DIY) =1:7 †NIAS? RASIO = 1 1: 5 5-7 7 †JUMLAH ESELON IV “BARU” = 15 †JUMLAH KEBUTUHAN STAF= 75 – 105 †SECARA KUANTITATIF CUKUP †SECARA KUALITATIF? 122

SEKSI BARU YANG PERLU DIPERSIAPKAN KHUSUS †SEKSI REGULASI †SEKSI PEMBINAAN RUMAH SAKIT & PUSKESMAS †SUB BAG KEPEGAWAIAN ((“SATU SATU PINTU”)

123

PERUBAHAN MEKANISME KEPEGAWAIAN †Penempatan pegawai ke dalam setiap seksi dan unit kerja †Ijin cuti untuk eselon III dan IV, serta staf. staf †Kenaikan gaji berkala (KGB) †Koordinasi mutasi pegawai

124

Laporan Akhir Kegiatan Capacity B ildi Building Kabupaten K b t Ni Nias Sub Program Sistem Surveilans

125

Pendahuluan † Adanya perbedaan data penyakit yang terjadi pada masing-masing program kesehatan dapat disebabkan karena tidak ada integrasi antar program di dinas kesehatan baik kesehatan Provinsi maupun p Kabupaten. † Beberapa hal yang berkaitan dengan ketidak berhasilan suatu program pemberantasan penyakit d dapat di disebabkan b bk oleh l hk kurangnya k koordinasi di i antar program. † Untuk mengetahui sistem surveilans yang telah berjalan selama ini maka perlu dilakukan kajian situasi awal untuk mendapatkan gambaran sistem surveilans dalam pengumpulan data, analisis dan interprestasi data serta feed back dan diseminasi. 126

Tujuan † † † † † † †

Mengetahui situasi awal sistem surveilans di dinas kesehatan kabupaten nias Mengetahui sistem pelaporan, dan kegiatan pelacakan kasus di dinas kesehatan kabupaten nias Mengetahui sarana dan prasarana sistem surveilans di dinas kesehatan kabupaten nias Mengetahui sumber daya manusia yang mendukung sistem surveilans di dinas kesehatan kabupaten nias. M Mengusulkan lk rencana rancangan sistem i t surveilans il di dinas di kesehatan kabupaten nias. Menyusun peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan surveilans di dinas kesehatan kabupaten nias. Menyusun rencana anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan surveilans di dinas kesehatan kabupaten nias

127

Out put † Terbentuknya Jejaring sistem surveilans di level dinas kesehatan Kabupaten † Adanya komitmen dari dinas kesehatan dan pemerintah daerah dalam penyelengaraan sistem surveilans kesehatan dalam bentuk pernyataan. † Adanya peningkatan kemampuan dan pengetahuan petugas surveilans dalam melakukan analisis data 128

Kerangka Kerja † Fase I; Kajian situasi awal sistem surveilans (alur pelaporan data, sumber daya y manusia,, sarana sistem surveilans)) † Fase II; Pengalangan Komitmen (dukungan dari pemerintah daerah dan lintas sektor terkait pelaksanaan sistem surveilans) † Fase III; Penyusunan rancangan sistem surveilans rancangan anggaran, surveilans, anggaran dan rancangan peraturan terkait sistem surveilans 129

Implementasi surveilans † Al Alur pelaporan, l d dan jejaring j j i surveilas il † Sistem (pengumpulan data, analisis d t feedback data, f db k dan d diseminasi) di i i) † Aspek pendukung sistem surveilans ( (aspek k sumber b daya d manusia, i aspek k teknologi informasi, aspek anggaran aspek peraturan) anggaran,

130

Kegiatan surveilans † Pengumpulan data: pengumpulan data untuk penyakit potensial KLB belum dilaksanakan. † Analisis data; analisis data untuk penyakit potensial KLB belum berjalan baik di puskesmas maupun di dinas kesehatan analisis didasarkan pada kesehatan, kepentingan saja. † Interpretasi; tidak dilaksanakan kegiatan interpretasi data. data † Feedback; tidak dilaksanakan feedback † Diseminasi;; p penyebaran y informasi melalui bulletin epidemiologi belum berjalan. 131

Alur pelaporan data dinkes Kepala dinas

Bagian Tata Usaha

Subdin Program

Subdin Penyehatan Lingkungan dan Pelayanan kesehatan

Subdin Pencegahan dan pemberantasan penyakit

Kesehatan Keluarga Ibu dan Anak

Subdin Penyuluhan dan Pelayanan Medik

Subdin Sarana dan Prasarana kesehatan

Kepala Puskesmas Bagian tata usaha Laboratorium Puskesmas

P2P

Klinik Puskesmas (BP, KIA, KB, PKG)

M Masyarakat k

KIA

Posyandu

132

Keadaan dan Standart sistem surveilans Indikator Input Sumber daya manusia

Proses Kelengkapan laporan Ketepatan laporan Bulletin epidemiologi Output Profil dinas kesehatan

Unit surveilans Dinkes Nias

Unit surveilans Standart depkes

ƒ Tenaga epidemiologi ahli (S2): 0 ƒ Tenaga epidemiologi ahli (S1): 1 orang ƒ Asisten epidemiologi : 0 orang ƒ Belum mendapat pelatihan FEILD

ƒ Tenaga Epidemiologis ahli (S2) : 1 orang ƒ Tenaga epidemiologis ahli (S1) atau asisten epidemiologis : 2 orang • Dokter umum : 1 orangg

40% 20% Belum ada

80% atau lebih 80% atau lebih 4 kali setiap tahun

1 kali setiap tahun

1 kali setiap tahun

133

Aspek pendukung surveilans † Sistem informasi ; pengumpulan data selama ini dengan manual. † Sumber daya Manusia: tenaga epidemiologi S1 = 1 orang † Anggaran; gg ; di tahun 2007 belum tersedia anggaran untuk pelaksanaan program surveilans † Peraturan; Belum l ada d peraturan yang mengikat penyelengaraan sistem surveilans 134

Hasil Kegiatan: Alur Pelaporan surveilans RS Pemerintah,

A li i Analisis Proporsi, insidensi, Graph,bivariat

Swasta

Unit Surveilans Kabupaten

Dinkes Kabupaten Analisis Proporsi, insidensi, Graph

Unit Surveilans Puskesmas

UPK Pemerintah/Swa sta

Pemegang kebijakan

kabupaten

Puskesmas

Bidan

Dokter P kt k Praktek

Masyarakat

Penderita AFP, gizi buruk, PD3I, penyakit menular, penyakit tidak menular, KIA.

135

Jejaring surveilans dan sumber daya manusia Kepala dinas

Unit surveilans 1. Peringatan Harefa. 2. Idaman Laowo 3. Eferoni Mendrofa 4. Ivonne Wa’u

Subdin Program Yulius Telaumban ua

Subdin Penyehatan Lingkungan dan Pelayanan kesehatan M tili Martiline L Lase

Bagian Tata Usaha

Subdin Pencegahan dan pemberantasan penyakit Delimayani Zega

Kesehatan Keluarga Ibu dan Anak Miniwati Zalukhu

Subdin Penyuluhan dan Pelayanan Medik Sonnya E Sikumbang

Subdin Sarana dan Prasarana kesehatan

136

Penyusunan anggaran †R Rencana anggaran untuk t k kegiatan k i t surveilans sebesar 387,084,200 † Alokasi Al k i anggaran untuk t k honor h pegawai, belanja barang dan jasa belanja jasa perawatan jasa, alat, makan minum perjalanan, minum, perjalanan belanja modal. modal † Sumber dana kegiatan rencana berasal dari anggaran APBD 137

Penyusunan peraturan † Peraturan mengenai pengumpulan data † Peraturan mengenai analisis data † Peraturan mengenai jenis penyakit yang dilaporkan † Peraturan mengenai ketepatan dan kelengkapan waktu pelaporan. † Peraturan mengenai instansi-instansi yang terkait pelaksanaan kegiatan surveilan

138

Rekomendasi † Masih kurangnya pengetahuan petugas surveilans dalam analisis data sehingga diperlukan pelatihan yang lebih mendalam. † Perlu Peningkatan kemampuan petugas dalam aplikasi pengunaan software untuk analisis (epi info) † Diperlukan tunjangan fungsional epidemiologi bagi pelaksana kegiatan p g surveilans. † Diperlukan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang epidemiologi. † Perlu p peningkatan g kemampuan p p petugas g dalam menyusun anggaran berbasis kinerja † Perlu peningkatan kemampuan petugas dalam penyusunan legal drafting peraturan 139

LAPORAN AKHIR

CAPACITY BUILDING DINAS KESEHATAN & PUSKESMAS KABUPATEN NIAS SUBPROGRAM :

PERENCANAAN PENGELOLAAN OBAT & L LOGISTIK K MEDIK MED K (OLM) ( LM)

140

INTRODUKSI -Kabupaten Nias, yang belum lama ini tertimpa bencana alam -Kerusakan infrastruktur dan sistem kesehatan Kabupaten Nias -Dalam situasi sedang hangatnya masalah desentralisasi dengan terbitnya dan diberlakukannya PP tentang organisasi, tugas dan wewenang daerah yang mendukung desentarlisasi -Penguatan P t kemampuan k ((C (Capacity C Capacity it B Building Building) ildi ) Di Dinas K Kesehatan h t d dan P PusKesMas K M sangat diperlukan untuk menghadapi hal tersebut diatas Program g Capacity p y Building g Dians Kesehatan Kabupaten p Nias dan PusKesMas merupakan kegiatan yang meliputi : - Master Plan dan Sistem Kesehatan Kabupaten Nias - Penyusunan Ren Strategis Dinas Kesehatan Nias dengan pendukungnya : Æ Renstar Induk SDM Æ Perencanaan Sistem Informasi Kesehtan Æ Perencanaan surveilance Æ Perencanaan dan analisis Sumber pembiayaan Æ Perencanaan Sistem Pengelolaan dan Pelayanan Obat dan Logistik Medik Æ Peningkatan kemampuan menyusun Perundangan dan Regulasi Kesehatan 141

SUBPROGRAM : PERENCANAAN SISTEM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN OBAT dan LOGISTIK – MEDIK (OLM) Æ MERUPAKAN KEGIATAN PENDUKUNG UTAMA PADA SISTEM KESEHATAN

OBAT dan LOGISTIK-MEDIK: Æ KETERSEDIAAN ITEM dengan JUMLAH YANG MENCUKUPI Æ OBAT & LOGISTIK MEDIK EFEKTIF, BERMANFAAT, AMAN ÆTERJANGKAU dan MERATA (SKN; KONAS) 142

PELAYANAN OBAT--LOGMED/ OBAT MAK--MIN dll MAK

DINAS KESEHATAN KABUPATEN NIAS

SUBDINAS/ BAGIAN/ SEKSI GFK

RUMAHSAKIT

PUSKESMAS

ƒ OBAT ƒ LOGISTIK MEDIK ƒ KOSMETIK ƒ OBAT TRADISIONAL ƒ NARKOTIK ƒ MAKANAN MAKANAN--MINUMAN

APOTIK

TOKO OBAT

TOKO / WARUNG

MASYARAKAT KABUPATEN NIAS 143

DINAS KESEHATAN KABUPATEN NIAS

ÆORGANISASI & TATA KERJA ÆSDM ÆSIMKES ÆPEMBIAYAAN

RUMAHSAKIT

PUSKESMAS

SUBDINAS/ BAGIAN/ SEKSI GFK

APOTIK

ƒ OBAT ƒ LOGISTIK MEDIK ƒ KOSMETIK ƒ OBAT TRADISIONAL ƒ NARKOTIK ƒ MAKANAN-MINUMAN

TOKO OBAT

TOKO / WARUNG

MASYARAKAT KABUPATEN NIAS 144

DINAS KESEHATAN KABUPATEN NIAS

LOCAL POLICY / KEBIJAKAN DAERAH

SISTEM KESEHATAN DAERAH & MASTER PLAN

ÆORGANISASI & TATA KERJA ÆSDM ÆSIMKES ÆPEMBIAYAAN

TUGAS – FUNGSI – WEWENANG – IMPLM PROGRAM – IMPLM. MONITORING – EVALUASI

RENCANA STRATEGIS DINKES KAB.NIAS

Æ SUMBERDAYA MANUSIA Æ PEMBIAYAAN Æ KEBIJAKAN & REGULASI Æ OBAT & LOGISTIK

? ?

KESEHATAN

Æ SIMKES Æ SURVEILANS

145

METODE DAN BAHAN: Æ METODE : SURVEI DAN OBSERVASI WAWANCARA ÆALAT : KUESIONER PANDUAN OBSERVASI ÆSURVEYOR : 1 (satu ) orang S2 MKOMKO-UGM (koordinator lapangan) 2 (dua) SKM dari Univesitas Sumatera Utara ÆSASARAN/SAMPEL : PUSKESMAS di Kabupaten Nias Æ 12 PUSKESMAS Æ Gudang Farmasi Kabupaten Æ Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Æ Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara 146

HASIL (sementara) SURVEI--OBSERVASISURVEI OBSERVASI-WAWANCARA -PUSKESMAS : 1. TUHEMBERUA 2. HILLIWETOHILLIWETO-GIDO 3 GUNUNG SITOLI 3. 4. OLORA 5. AWAI 6. IDANOGAWO 7. BAWOLATO 8. TETEHOSI TETEHOSI--FOA 9. BOTOMBAWO 10. 10 MOI 11. HILIDUHO 12. MANDREHE -GUDANG FARMASI KABUPATEN -DINAS KESEHATAN KABUPATEN YANFARMAKMIN -DINAS PROPINSI SUMATERA UTARA 147

HASIL SURVEY (SEMENTARA) PELAKSANAAN

: Tanggal 25 – Juli 2007 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2007 Gunung Sitoli dan tanggal 10 – 16 Agustus 2007, Medan. DAERAH CAKUPAN : Æ 12 PUSKEMAS di KABUPATEN NIAS; Æ GUDANG FARMASI KABUPATEN; Æ DINAS KESEHATAN KABUPATEN NIAS; Æ DINAS KESEHATAN PROPINSI SUMATERA-UTARA; SURVEYOR

: Æ STAF DINAS KESEHATAN PROPINSI SUMATERA – UTARA. Æ STAF FKM – UNIV.SUMATERA UTARA

148

Penyimpanan Obat di Puskesmas Æ Tempat penyimpanan obat dan logistik medis (100%); luas : 2-4 m2 Æ Kelengkapan fisik gudang Puskesmas: 80% terpenuhi Æ Keamanan gudang (kebakaran dll) : tidak ada (0%) Æ Seluruh Puskesmas : memiliki rak/almari penyimpanan obat ( 100%) Æ Sumberdaya Listrik : 3 (25%) tidak memiliki; generator (0%) Æ Sistem FIFO ( 90%) dan FEFO (60%) telah diterapkan, cara penyimpanan obat belum memenuhi prinsip penyimpanan obat: abjad (20%); farmakologik (0%); bentuk sediaan (30%); kartu stok (75%); buku register (60%); keluar-masuk barang (75%). Æ SDM pengelola Obat dan logistik medis : ada pengelola (62,5%); j l h tenaga : 1 orang (100%); jumlah (100%) pendidikan didik kefarmasian k f i (0%); (0%) pelatihan pengelolaan OLM (50%); merangkap jabatan (62,5%)

149

Pelayanan OLM di Puskesmas Æ Pelayanan OLM : tempat tersendiri (100%) Æ Permintaan OLM dilayani oleh tenaga khusus (100%); pengelola obat TIDAK berpendidikan kefarmasian (100%) Æ Pelayanan Obat berdasarkan: resep (62,5%); kartu obat (75%); lisan (25%). Æ Packing / Kemasan : kantong plastik (100%); kertas bekas (25%); pot/botol (50%) Æ Labeling Obat: 8,3%: lengkap;100% : hanya aturan pakai; Æ Lama dispensing kurang dari 3 menit (75%); >3 menit (25%) Æ Laporan L harian h i : dibuat dib t (60%); (60%) Æ Informasi kepasien : 100% diberikan Æ SDM dispensing : 1 orang (75%); ≥2 orang (25%) Æ Ditarik pembayaran obat : non JPKM :100% gratis; umum : 50% ditarik pembayaran 150

HASIL SEMENTARA PUSKESMAS 1 Lokasi dan Tempat penyimpanan OLM : 1. Semua PUSKESMAS mempunyai tempat penyimpanan obat Luas ruangan rata-rata : 2 sampai 4 m2. Fasilitas ruang : tidak lengkap (Ventilasi, pendingin ruangan, exhaust fan, almari es / kulkas, pengukur suhu dan kelembaban ruang, timbangan obat, tempat penghancur obat (mortir), alat pemadam kebakaran, dll. 2 Pengelolaan OLM : tidak menganut sistem manajemen obat yang baku 2. 3. SDM yang tersedia : tidak memadai, dirangkap dan bukan farmasist atau asisten farmasist (AA). 4. Oragnisasi dan Mekanisme kerja : Organisasi secara struktur ada, mekanisme k i kerja k j tidak id k jelas j l 5. Sistem Informasi OLM : pencatatan dan laporan tidak atas dasar bukti, tidak memanfaatkan TI. Laporan dengan LPLPO. 6. Pendanaan : dari APBD, AsKes/Askeskin. 151

Pelayanan Æ Prescriber: dokter (100%); perawat/paramedik (50%) Æ Prescriber pemeriksaan fisik diagnostik : dokter 100%; paramedik 50% Æ Prescriber memberikan informasi: 100% Æ Informasi y yang g diberikan : tentang penyakit : 66,6% tentang obat : 25% aturan pakai obat : 100% bahaya/ESO b h /ESO :42,5% 42 5% Æ Menurut prescriber: Pemakaian antibiotika dan injeksi tidak perlu dibatasi Monitoring efek samping obat :100% dilaksanakan tetapi TIDAK dilaporkan

152

PASIEN ÆMendapat informasi dari prescriber : 100% ÆPuas dengan pelayanan obat : 8 8,4% 4% ÆCukup dengan pelayanan obat : 16,7% ÆBiasa : 8,4% ÆTidak puas : 25,0% ÆAbstain : 41,5%

153

GUDANG FARMASI KABUPATEN 1. TEMPAT dan LOKASI Jarak dari pusat kota Gunung Sitoli : 6.3 km Luas bangunan g > 6 m2,, Dinding g tembok,, lantai plester, p , ventilasi cukup, p, kipas angin, suhu sekitar 27 – 30 derajat C, rak obat cukup, alat pemadam kebakaran ada. 2. Sistem penyimpanan. Tidak sistematik, sistematik tidak ada dasar cara penempatan Tiap item barang menggunakan kartu stock dan buku register Barang keluar dengan mengacu FIFO, FEFO dan tercatat dibuku register 3. SDM. Jumlah tenaga Apoteker (1), AA (1), lainnya >5 orang. 4. Organisasi dan mekanisme kerja diatur dengan SK Bupati (060/1257/K/2002, tanggal 30 Agustus 2002 tentang : Susunan organisasi dan tata kerja UPTD GF Dinas Kesehatan Nias) 5 Sistem Informasi Manajemen OLM belum menggunakan TI, 5. TI berdasarakan LPLPO yang masuk. 6. Pendanaan : APBD, Program, ASKES/ASKESKIN.

154

DINKES KAB.NIAS

PUSKESMAS

FARMASI & OLM MAKANAN MINUMAN MAKANAN-MINUMAN KOSMETIK OBAT TRADISIONAL NARKOTIK

RUMAH SAKIT

PP 38 & 41/2007

APOTIK

TOKO OBAT

MASYARAKAT: PERIJINAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN PENGAMANAN PENINDAKAN

PBF / PRODUSEN FARMAK MIN

-KETERSEDIAAN KETERSEDIAAN -EFEKTIFITAS -KEAMANAN -KETERJANGKAUAN -PEMERATAAN PEMERATAAN

WARUNG

LAIN - LAIN 155

DINAS KESEHATAN KABUPATEN NIAS

ÆORGANISASI & TATA KERJA ÆSDM ÆSIMKES ÆPEMBIAYAAN

TUGAS – FUNGSI – WEWENANG – IMPLM. PROGRAM – MONITORING – EVALUASI

TEMUANTEMUAN -TEMUAN: LOCAL POLICY / KEBIJAKAN DAERAH

KEBIJAKAN TTG OLM PENINGKATAN YANYAN-FAR

SISTEM KESEHATAN DAERAH & MASTER PLAN

BELUM TERTUANG DALAM SIKDA

RENCANA STRATEGIS DINKES KAB.NIAS

BELUM TERTUANG DLM RENSTRA-DA

Æ SUMBERDAYA MANUSIA Æ PEMBIAYAAN Æ KEBIJAKAN & REGULASI Æ OBAT & LOGISTIK

KESEHATAN

Æ SIMKES Æ SURVEILANS

PROGRAM /SKPD: -PROG. PROG. YAN KIA -PROG.GIZI MASY -PROG. P2P -PROG.PROMKES -PROG.KES-LING -PROG.DISASTER PROG DISASTER -PROG. DIK-LAT SDM

-PROG.OLM ((--)

156

Aspek organisasi dalam pengembangan SIK

157

Keterkaitan antara SIK dengan visi misi dan strategi Dinas visi,misi Kesehatan

†SIK merupakan salah satu strategi Dinas Kesehatan untuk mencapai visi dan misinya †SIK harus memiliki strategi yang sejalan j dengan g strategi g Dinas Kesehatan †Strategi SIK meliputi: „ Strategi Sistem Informasi „ Strategi Teknologi Informasi 158

KEGIATAN Penyusunan Perundangan/Regulasi Bidang Kesehatan (Legal Drafting) Kab. Nias 159

C. Penguatan Rumahsakit h ki sebagai b i L Lembaga b 160

PERENCANAAN STRATEGIS DENGAN PENDEKATAN PROGRAM KLINIK DI RSD GUNUNG SITOLI, SITOLI KAB KAB. NIAS 161