PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PARIGI MOUTONG, Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka diperlukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan
yang
berdaya
guna
dan
berhasil
guna
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b.
bahwa
salah
satu
lembaga
perangkat
daerah
yang
melaksanakan tugas dan memiiliki beban kerja yang dinilai cukup berat adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal karena melingkupi empat bidang tugas sekaligus; c.
bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten yang dianggap perlu untuk ditingkatkan adalah bidang Industri dan Perdagangan sehingga dipandang perlu untuk membentuk kelembagaan perangkat daerah baru yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan melalui Peraturan Daerah;
d.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas
Perindustrian
Dan
Perdagangan
Kabupaten
Parigi
Moutong;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan
1
Kabupaten Parigi Moutong Di Propinsi Sulawesi Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185 );
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor
108,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4548);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG dan BUPATI PARIGI MOUTONG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TATA
KERJA
TENTANG
DINAS
SUSUNAN ORGANISASI DAN
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN PARIGI MOUTONG.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
2
pemerintahan
dan
kepentingan
masyarakat
setempat
menurut
prakarsa
sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Inodonesia. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong. 4. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong. 7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Moutong. 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Moutong. 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Moutong yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Moutong.
BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3 (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan. (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 4 Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
mempunyai
Tugas
melaksanakan
sebagian
kewenangan Otonomi Daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan.
Pasal 5 Untuk
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud
Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :
3
dalam
Pasal
4,
maka
Dinas
a. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan dan keuangan; b. penyusunan program pengembangan industri dan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijakan pemerintah daerah dan pusat; c. pelaksanaan pengelolaan data
dan informasi dan penyusunan perumusan dan
penjabaran kebijakan teknik dibidang Perindustrian dan Perdagangan; d. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Perindustrian dan Perdagangan; e. Pelaksanaan
bimbingan
dan
pendampingan
teknis
dibidang
Perindustrian
dan
Perdagangan; f.
Penyusunan
rencana
skala
prioritas
dan
strategi
pengembangan
industri
dan
perdagangan di daerah; g. Pemberian perizinan SIUP, TDP dan TDI bagi kalangan pengusaha didaerah; h. Pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dibidang industri dan perdagangan; i.
Penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha Perindustrian dan Perdagangan di daerah.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris membawahi : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagiaan Program. c. Bidang Penataan dan Pengembangan Industri membawahi : 1. Seksi Pengembangan Industri Kecil dan Rumah Tangga; 2. Seksi Pengembangan Industri Menengah dan Besar. d. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri membawahi : 1. Seksi Peningkatan Sarana dan Produksi Industri; 2. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri. e. Bidang Perdagangan Luar Negeri membawahi : 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Komoditi Eksport; 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Komiditi Import. f. Bidang Perdagangan Dalam Negeri membawahi : 1. Seksi Distribusi, Evaluasi dan Potensi Pasar; 2. Seksi Sarana Perdagangan dan Perlindungan Konsumen. h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan
Struktur
Organisasi
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4
BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 7 Kelompok
Jabatan
mempunyai
tugas
Fungsional
dilingkungan
melaksanakan
sebagian
Dinas tugas
Perindustrian
kedinasan
dan
sesuai
Perdagangan
dengan bidang
keahliannya masing-masing.
Pasal 8 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
terdiri dari
Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Jumlah
Jabatan
fungsional
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
ditentukan
berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan daerah. (4) Jenis dan jenjang serta pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V TATA KERJA Pasal 9 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Singkroniasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
Pasal 10 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggungjawab dan memimpin dan mengkoordinasiikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta bahan pemberi petunjuk teknis kepada bawahan. (5) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan menyampaikan tembusannya kepada satuan organisasi yang mempunyai hubungan kerja secara fungsional.
5
(6) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.
BAB VI TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 11 (1) Ketentuan mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati. (2) Kepala Dinas diangkat oleh Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur Sulawesi Tengah.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Parigi Moutong tetap berlaku, kecuali Pasal 2 ayat (2) huruf g tentang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal dinyatakan dihapus.
Pasal 13 Ketentuan Mengenai Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
Ditetapkan di Parigi pada tanggal BUPATI PARIGI MOUTONG,
Diundangkan di Parigi
LONGKI DJANGGOLA
pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG,
H. RUSTAM DG. RAHMATU, BE, SE, Msi Pembina Utama Muda NIP. 010 078 615
LEMBARAN DAERAH TAHUN 2007 NOMOR 20 SERI D NOMOR 27
6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
I. UMUM Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dan penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong telah dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Parigi Moutong sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Akan tetapi sejalan dengan berjalannya waktu, selanjutnya semakin dirasakan bahwa kinerja beberapa Dinas yang dibentuk sesuai yang ada pada Perda tersebut menunjukkan performa yang kurang maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain keterbatasan personil, keterbatasan sarana dan prasarana, beratnya beban tugas dan lain-lain. Salah satu Dinas yang dirasakan memiliki prestasi yang perlu dimaksimalkan adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, dan setelah diteliti lebih jauh ternyata belum maksimalnya prestasi kerja diakibatkan karena adanya beban kerja yang cukup berat karena melingkupi 4 (empat) bidang tugas yang saling berbeda binaannya yaitu perindustrian, perdagangan, koperasi dan ukm serta penanaman modal. Dalam rangka revitalisasi dan reorganisasi kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Parigi Moutong serta dalam upaya untuk lebih mengefektifkan penyelengggaran tugas pemerintahan
dan
pembangunan,
sebagaimana
yang
diisyaratkan
oleh
Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang sangat perlu untuk membagi beban tugas Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal ini menjadi 2 lembaga teknis perangkat daerah yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penyelenggaraan urusan pengelolaan Perindustrian dan Perdagangan perlu dibentuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas.
7
Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 77
8
RAPERDA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG M E I 2007
9
