PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PARIGI MOUTONG, Menimbang : a. bahwa pelabuhan merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan Angkutan Laut yang memiliki peranan penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya

dikuasai

oleh

Negara

dan

pembinaannya

dilaksanakan oleh Pemerintah; b. bahwa penyelenggaraan Jasa Kepelabuhanan merupakan salah satu kewenangan Kabupaten sehingga perlu penyediaan Jasa kepelabuhanan yang digunakan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh para pengguna Jasa Kepelabuhanan; c. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 981 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2000

Nomor

246,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1999

Nomor

165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang

Nomor

10

Tahun

2002

Tentang

Pembentukan

Kabupaten Parigi Moutong Di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185 ) ;

1 PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara

Republik

Tambahan

Lembaran

Indonesia

Negara

Tahun

Republik

2004

Indonesia

Nomor Nomor

125, 4437)

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 1999 tentang

Angkutan Di

Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3940 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2000

Nomor

160,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2001

Nomor

119,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2001

Nomor

127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2002

Nomor

95,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227); 12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 56 Tahun 2002 tentang Pelimpahan/Penyerahan

Penyelenggaraan

Pelabuhan

Laut

(Unit

Pelaksana Teknis/Satuan Kerja) Kepada Pemerintah Propinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 14. Peraturan

Daerah

Nomor

1

Tahun

2004

Tentang

Kewenangan

Kabupaten Parigi Moutong Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 3 );


Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG dan BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong. 2. Pemerintah

Daerah

adalah

Bupati

beserta

perangkat

daerah

sebagai

unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati. 6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Parigi Moutong. 7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi fasilitas keselamatan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. 9. Pelabuhan Umum adalah Pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum. 10. Pelabuhan Khusus adalah Pelabuhan yang dikelolah untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. 11. Pelabuhan Daratan adalah suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum. 12. Pelabuhan Laut adalah Pelabuhan umum yang melayani kegiatan angkutan laut. 13. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan adalah Wilayah Perairan dan Daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan.


14. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan adalah Wilayah Perairan disekeliling Daerah lingkungan kerja Perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. 15. Dermaga untuk kepentingan sendiri, yang selanjutnya dapat disingkat DUKS, adalah Dermaga dan Fasilitas pendukungnya berada dalam DLKR/DLKP yang dibangun, dioperasikan dan dipergunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. 16. Gross Tonage, yang selanjutnya dapat disingkat GT, adalah isi kotor dalam satuan meter kubik yang dimulai setara dengan tonage. 17. Etmal adalah waktu atau lama kapal sandar di dermaga. 18. Jasa Labuh adalah pelayanan yang diberikan bagi kepentingan kapal yang berlabuh baik di kolam pelabuhan maupun di tempat lain. 19. Jasa Tambat adalah pelayanan yang diberikan bagi kegiatan kapal yang bertambat di dermaga tau pun di tambat lain. 20. Jasa Dermaga adalah pelayanan yang di sediakan untuk kegiatan bongkar maupun muat atau naik turun penumpang melalui dermaga. 21. Jasa Penumpukkan adalah pelayanan yang diberikan untuk kegiatan penumpukkan barang. 22. Jasa Kenavigasian adalah pelayanan yang diberikan / disediakan yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrooceanografi, alur dan perlintasan, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage dan pekerjaan bawah air, untuk kepentingan keselamatan pelayaran. 23. Jasa Pelayanan Perkapalan adalah pelayanan yang diberikan / disediakan yang berkaitan dengan kegiatan bidang perkapalan dan kepelautan serta pengawasannya untuk menentukan kelaiklautan kapal. 24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 25. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 26. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndangUndangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pungutan atau pemotong Retribusi tertentu.


28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa kepelabuhanan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati. 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang. 31. Surat Pendaftaran Dan Pendataan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah. 32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran retribusi, besarnya sanksi adminitrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat

disingkat

SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. 34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda. 36. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, menngumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undangan Retribusi Daerah. 38. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.


BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Jasa Kepelabuhanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian dan/atau penyediaan jasa kepelabuhanan.

Pasal 3 (1) Objek

Retribusi

Kepelabuhanan

adalah

pemberian

dan/atau

Penyediaan

Jasa

Kepelabuhanan atas orang pribadi atau badan. (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a.

Jasa pelayanan kapal yang meliputi

b.

jasa pelayanan barang yang meliputi ;

c.

jasa pelayanan alat yang meliputi ;

d.

pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya yang meliputi;

e.

jasa kenavigasian;

f.

jasa pelayanan perkapalan.

Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Jasa kepelabuhanan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Jasa kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAAN JASA Pasal 6 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis, volume dan/atau lamanya pelayanan jasa kepelabuhanan

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 7 (1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi jasa umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta memperhatikan faktor kemampuan pengguna Jasa.

(2)

Biaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat meliputi biaya Administrasi, pelayanan, Pembinaan, pengawasan, pemeliharaan, perawatan dan kebersihan pelabuhan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.


BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 (1)

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Struktur Retribusi

Satuan

Besarnya Tarif Retribusi

A. JASA KEPELABUHANAN 1. Jasa Pelayanan Kapal a. Jasa Labuh : 1) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum : a)

kapal yang melaksanakan kegiatan niaga : 1) kapal angkutan laut luar negeri

Per GT per kunjungan

US$ 0.035

2) kapal angkutan laut dalam negeri


Rp. 40


Rp. 40

3) kapal pelayaran rakyat / kapal perintis 4) kapal melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan : (a) kapal angkutan laut dalam negeri (b) kapal

pelayaran

rakyat

yang

tidak

Rp. 400

Per GT per bulan

Rp. 200

/

kapal perintis b) kapal

Per GT per bulan

melaksanakan

kegiatan niaga : 1) kapal angkutan laut luar negeri


US$ 0.018

2) kapal angkutan laut dalam negeri


Rp. 40


Rp. 20


US$ 0.035


Rp. 40

3) kapal pelayaran rakyat / kapal perintis 2) kapal yang melakukan kegiatan di Dermaga

Untuk

Kepentingan

Sendiri dan di pelabuhan khusus : a)

Kapal angkutan laut luar negeri

b) Kapal angkutan laut dalam negeri

b. Jasa

pemanduan

Umum,

di

Kepentingan

di

pelabuhan

Dermaga Sendiri

Untuk dan

di

Pelabuhan Khusus (PELSUS) : 1) Kelompok I Pemanduan

dengan

jarak

0

s/d

10 mil :


a)

Kapal angkutan laut luar negeri : 1) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT

Per kapal per gerakan

2) Ukuran diatas 1000

Per GT kelebihan per

GT, tiap

US $ 27

gerakan

US $ 0.012

1) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT


Rp. 33.000

2) Ukuran diatas 1000


kelebihan GT ditambah b) Kapal angkutan laut dalam negeri :

GT, tiap

gerakan

kelebihan ditambah

Rp. 21

2) Kelompok II Pemanduan dengan jarak 10 s/d 20 mil : kapal angkutan laut luar negeri

a)

1) Ukuran


500 GT s/d 1000 GT

2) Ukuran diatas 1000 GT, tiap

US $ 30

Per GT kelebihan per gerakan

US $ 0.012

1) sampai dengan 1000 GT


Rp. 36.000

2) Ukuran diatas 1000 GT, tiap


kelebihan Gt ditambah b) kapal angkutan laut dalam negeri

gerakan

kelebihan GT ditambah

Rp. 21

3) Kelompok III Pemanduan dengan jarak diatas 20 mil a)

kapal angkutan laut luar negeri 1) ukuran 500 GT s/d 1000 GT


2) Diatas Gt, tiap kelebihan GT


US $ 33

gerakan

US $ 0.012

1) sampai dengan 1000 GT


Rp. 41.000

2) Diatas 1000 GT, tiap kelebihan


ditambah b) kapal angkutan laut dalam negeri

gerakan

GT ditambah

Rp. 21

c. Jasa penundaan di Pelabuhan Umum, di

Dermaga

Sendiri dan di

untuk

Kepentingan

Pelabuhan Khusus

(PELSUS) : 1) Apabila

menggunakan

kapal

tunda

dimiliki pelabuhan : a)

Kapal angkutan laut luar negeri 1) kapal sd. 1.500 GT

Per kapal per jam

US $ 80

2) kapal 1.501 sd. 8.000 GT

Per kapal per jam

US $ 200

3) kapal 8.001 sd 18.000 GT

Per kapal per jam

US $ 400

4) kapal 18.001 sd. 75.000 GT

Per kapal per jam

US $ 700

5) kapal diatas 75.000 GT

Per kapal per jam

US $ 1.050

1) kapal sd. 1.500 GT

Per kapal per jam

Rp. 100.000

2) kapal 1.501 sd. 8.000 GT

Per kapal per jam

Rp. 250.000

b) Kapal angkutan laut dalam negeri :


2)

3) kapal 8.001 sd. 18.000 GT

Per kapal per jam

Rp. 500.000

4) kapal 18.001 sd. 75.000 GT

Per kapal per jam

Rp. 900.000

5) kapal diatas 75.000 GT

Per kapal per jam

Rp.1.300.000

Per kapal per jam

20 % dari

Apabila menggunakan kapal tunda yang bukan dimiliki pelabuhan

pendapatan jasa penundaan

d. Jasa Tambat 1) Kapal

yang

melakukan

kegiatan

dipelabuhan umum : a)

Tambatan dermaga (besi, beton dan kayu). 1) Kapal angkutan laut luar negeri 2) kapal

angkutan

laut

pelayaran

Per GT per Etmal

Rp. 30

Per GT per Etmal

Rp. 15

Per GT per Etmal

US$0.020

Per GT per Etmal

Rp. 20

Per GT per Etmal

Rp. 10

rakyat/kapal

Perintis b) Tambatan

US $ 0.035

dalam

negeri 3) kapal

Per GT per Etmal

Breasthing,

Dolphin

Pelampung 1) Kapal angkutan laut luar negeri 2) Kapal

angkutan

laut

dalam

negeri 3) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis c)

Tambatan pinggiran / Talud 1)

kapal angkutan laut luar negeri

Per GT per Etmal

US$ 0.005

2)

Kapal angkutan laut dalam negeri

Per GT per Etmal

Rp. 10

3)

Kapal pelayaran rakyat / kapal Per GT per Etmal

Rp. 10

Per GT per Etmal

Rp. 10

Per GT per Etmal

50 % dari

perintis 2)

Kapal yang melaksanakan kegiatan di Dermaga

untuk

kepentingan

sendiri

(DUKS) dan di Pelabuhan Khusus a)

kapal yang mengangkut bahan baku, hasil

produksi

penunjang

dan

peralatan

produksi

untuk

kepentingan sendiri b)

Kapal yang mengangkut kepentingan umum

pendapatan 2. Jasa Pelayanan Barang a.

jasa tambat

Jasa Dermaga 1)

Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum a)

Barang ekspor dan impor

b)

Barang antar pulau : 1)

Per ton Per m3

Garam, pupuk dan barang bulog


Rp. 550

2) c)

2)

(beras dan gula)

Per ton Per m3

Rp. 175

Barang lainnya

Per ton Per m3

Rp. 350

Hewan : 1)

kerbau, sapi, kuda dan jenisnya

Per ekor

Rp. 350

2)

Kambing, babi dan sejenisnya

Per ekor

Rp. 200

Barang yang dibongkar / dimuat melalui Dermaga

untuk

kepentingan

Sendiri

(DUKS) dan di pelabuhan khusus a)

Bahan yang merupakan bahan baku hasil

produksi

penunjang

dan

peralatan

produksi

untuk Per ton Per m3

kepentingan sendiri b) 3)

Barang kepentingan umum Ternak

yang

Per ton Per

dibongkar/dimuat

m3

di

Jasa Dermaga

Kerbau dan sejenisnya

b. Kambing dan sejenisnya

b.

50 Persen dari pendapatan

Outport : a.

Rp. 300

Per ekor

Rp. 5000

Per ekor

Rp. 2500

Jasa Penumpukan 1)

Gudang tertutup

Per ton Per m3 Per hari

Rp. 150

2)

Lapangan

Per ton Per m3 Per hari

Rp. 100

3)

Penyimpanan hewan

Per ekor per hari

Rp. 200

Per ekor per hari

Rp. 125

1) Kosong

Per unit per hari

Rp. 1.500

2) Isi

Per unit per hari

Rp. 3.000

1) Kosong

Per unit per hari

Rp. 3.000

2) Isi

Per unit per hari

Rp. 6.000

1) Kosong

Per unit per hari

Rp. 6.000

2) Isi

Per unit per hari

Rp.12.000

Ukuran 20’

Per unit per hari

Rp.

b) Ukuran 40’

Per unit per hari

Rp. 1.500

c)

Per unit per hari

Rp. 3.000

Per unit per jam

Rp. 5.000

a)

kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya

b) Kambing, babi dan sejenisnya 4) Peti kemas (Container) a)

Ukuran 20’

b) Ukuran 40’

c)

Ukuran diatas 40’

5) Chasis a)

Ukuran diatas 40’

750

3. Jasa Pelayanan Alat a. Apabila

menggunakan

alat

yang

dimiliki pelabuhan 1) Alat mekanik a)

Sewa forklift 1. sampai dengan 2 ton


2. lebih dari 2 ton s/d 3 ton

Per unit per jam

Rp. 6.500


Per unit per jam

Rp. 7.500


Per unit per jam

Rp. 13.000


Per unit per jam

Rp. 22.000

6. 10 ton keatas

Per unit per jam

Rp. 23.000

1) sampai dengan 3 ton

Per unit per jam

Rp. 5.000

2) lebih dari 3 ton s/d 7 ton

Per unit per jam

Rp. 12.000


Per unit per jam

Rp. 35.000


Per unit per jam

Rp. 45.000

5) 25 ton keatas

Per unit per jam

Rp. 65.000

1) sampai dengan 60 PK

Per unit per jam

Rp. 22.000

2) lebih dari 61 PK

Per unit per jam

Rp. 32.000

Per unit per jam

Rp.

Per unit per jam

20 % dari

b) Sewa Kren Derek (Mobil Crane)

c)

Motor Boat

2) Alat non mekanik Gerobak dorong

500

b. Apabila menggunakan alat yang bukan dimiliki pelabuhan

pendapatan jasa pelayanan alat 4. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan lainnya a. Sewa tanah dan penggunaan perairan 1) Untuk bangunan-bangunan Industri galangan dan Dock Kapal a)

Persewaan tanah pelabuhan

b) Penggunaan bangunan

perairan dan

kegiatan

Per M2 per bulan

Rp. 1.000

Per M2 per bulan

Rp.

Per M2 per bulan

Rp. 1.500

Per M2 per bulan

Rp. 500

Per M2 per bulan

Rp. 5.000

Per M2 per bulan

Rp.

Per orang

Rp. 1.500

Per orang per sekali masuk

Rp. 1.000

untuk lainnya

diatas air

500

2) Untuk bangunan-bangunan industri perusahaan-perusahaan a)

Persewaan tanah pelabuhan

b) Penggunaan bangunan

perairan dan

kegiatan

untuk lainnya

diatas air 3) Untuk kepentingan lainnya a)

Persewaan bangunan kantor

b) Toko, Warung dan sejenisnya

500

b. Pelayanan terminal penumpang kapal laut 1) Terminal penumpang kelas A. a)

Penumpang yang berangkat

b) Pengantar/penjemput


2) Terminal penumpang kelas B. a)


b) Pengantar/penjemput

Per orang

Rp. 1.000


Rp.

500

Per orang

Rp.

500


Rp.

250

200

3) Terminal penumpang kelas C. a)


b) Pengantar/penjemput c. Tanda Masuk Orang dan Tanda Masuk Kendaraan 1) tanda masuk harian halaman


2) tanda masuk tetap

Per orang per bulan

Rp.

Per orang per tahun

Rp. 4.000 Rp. 40.000

d. Tanda Masuk Kendaraan (termasuk uang parkir) 1) Tanda Masuk Harian a)

Per kendaraan dan

Trailler, Truk gandengan

pengemudi + kenek per sekali masuk

Rp.

600

Rp.

500

Rp.

400

Rp.

200

masuk

Rp.

100

Per kendaraan perbulan

Rp. 12.000

Per kendaraan pertahun

Rp.120.000


Rp. 10.000


Rp.100.000


Rp.


Rp. 80.000

Per kendaraan dan

b) Truk, Bus besar

pengemudi + kenek per sekali masuk c)

Pick-Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep

Per kendaraan dan pengemudi persekali masuk

d) Sepeda Motor

Per kendaraan dan pengemudi persekali masuk

e)

Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda

Per kendaraan per sekali

2) Tanda Masuk Tetap a)

Trailler, Truk gandengan

b) Truk Bus Besar c)

Pick-Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep

d) Sepeda Motor

Per kendaraan perbulan Per kendaraan pertahun

e)

Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda

Per kendaraan perbulan Per kendaraan pertahun

Rp.

8.000

4.000

Rp. 40.000 Rp.

2.000

Rp. 20.000

B. JASA KENAVIGASIAN 1. Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayanan (SBNP)/Uang Rambu a)

kapal angkutan laut luar negeri;

Per GT

b) kapal angkutan laut dala negeri

Per GT

c)

Per GT

kapal pelayanan rakyat/kapal perintis

2. Sewa Fasilitas galangan a. Kapal barang dan penumpang


US $ 0.027 Rp. 200 Rp. 100

- sampai dengan 50 GT

Per GT

Rp. 45.000

- lebih dari 50 s/d 100 GT

Per GT

Rp. 60.000


Per GT

Rp. 75.000


Per GT

Rp. 90.000


Per GT Rp. 105.000

b. Kapal Tunda

c)

- 0 s/d 200 Hp

Per Hp

- Lebih dari 200 Hp keatas

Per Hp

Rp. 60.000 Rp. 75.000

Kapal Kayu - sampai dengan 50 GT

Per GT

Rp. 30.000

- lebih dari 50 GT s/d 100 GT

Per Gt

Rp. 37.000


Per GT

Rp. 45.000


Per GT

Rp. 52.000

- lebih dari 200 Gt s/d 250 GT

Per GT

Rp. 60.000

Per kapal per hari

Rp. 30.000

a. sertifikat kesempurnaan

Per GT

Rp. 8.000

b. pas kecil

Per GT

Rp. 8.000

Per Buku

Rp. 8.000

Per Bulan Per GT

Rp. 8.000

Per Kapal

Rp. 10.000

Per Kapal

Rp. 25.000

Per Kapal

Rp. 50.000

baru/perombakan

Per Kapal

Rp. 100.000

5. Pengesahan gambar kapal

Per Kapal

Rp. 100.000

Per Penerbitan

Rp. 10.000

Per Gt

Rp. 1.000

d) Sewa tempat tambat C. JASA PELAYANAN PERKAPALAN 1. Pelayanan

penerbitan

kesempurnaan

dan

sertifikat

kebangsaan

kapal

ukuran GT 7 (GT< 7) meliputi :

c.

pas harian kapal

d. pas alat angkut/apung di perairan 2. Pemerikasaan dan sertifikasi berkaitan dengan keselamatan kapal 3. Pelaksanaan Pengukuran dan Surat Ukur 4. Pengujian dan sertifikasi perlengkapan kapal, keselamatan kapal : a. pengujian

alat

penolong

dan

alat

pencegahan pencemaran b.uji

stabilitas

6. Penelitian

kapal

Dokumen

bangunan

Kepelautan

dan

Dokumen kapal selain sertifikat : a. dokumen kepelautan b.akte pendaftaran kapal 7. Pengawasan

bongkar/muat

barang

berbahaya a.kurang dari 6 jam

Per GT

Rp.

100

b.lebih dari 6 jam s/d 12 jam

Per GT

Rp.

150

c. lebih dari 12 jam

Per GT

Rp.

160

8. Pengawasan kapal asing

Per Kapal

Us $ 250

9. Pengawasan Kapal Nasional

Per Kapal

Rp. 150.000


(2)

Dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan

lain diluar yang telah

ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10 Masa Retribusi adalah frekwensi atau jangka waktu pelayanan

Pasal 11 Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 12 (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD. (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,

benar dan

lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya. (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13 (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKB dan SKRDKBT. (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKRDKB dan SDRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 14 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi

dipungut

dengan

menggunakan

SKRD

atau

dokumen

dipersamakan.


lain

yang

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 15 (1) Pembayarn Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 17 (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang. (3) Surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV KEBERATAN Pasal 18 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT, dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas. (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut. (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak Wajib Retribusi menerima

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB,

SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 15 PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

(5) Keberatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang berutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 20 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi. (7) Ketentuan

mengenai

tata

cara

pengembalian

kelebihan

pembayaran

Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 21 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. nama dan alamat Wajib Retribusi; b. masa Retribusi; c. besarnya kelebihan pembayaran; d. alasan yang singkat dan jelas. 16 PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22 (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan Retribusi. (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan buktipemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 23 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. (2) Pemberian

pengurangan,

keringanan

dan

pembebasan

Retribusi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuam Wajib Retribusi. (3) Pembebasan Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 24 (1) Hak untuk melakukan penagihan

Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka

waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX PENYIDIKAN Pasal 25 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana. 17 PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima , mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah

agar keterangan atau

laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangnan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; d. melakukan

penggeledahan

untuk

mendapatkan

bahan

bukti

pembukuan,

pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; f.

menyuruh berhenti, dan/atau

melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan identitas sedang berlangsung dan memeriksa orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d; g. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi daerah; h. memanggil orang untuk didengar keterangannya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi; i.

menghentikan penyidikan;

j.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Rertibusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA Pasal 26 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dengan Peraturan Bupati.


diatur lebih lanjut

Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi pada tanggal 22 Maret 2007 BUPATI PARIGI MOUTONG,

Diundangkan di Parigi Pada tanggal 23 Maret 2007

LONGKI DJANGGOLA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

H. RUSTAM DG. RAHMATU, BE, SE, Msi Pembina Utama Muda NIP. 010 078 615

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2007 NOMOR 12 SERI C NOMOR 20


PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

I.

UMUM Untuk penyelenggaraan otonomi Daerah di perlukan kewenangan yang luas, nyata

dan bertanggung jawab di Daerah secara proposional yang di wujdkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi salah satunya terdiri dari pendapatan Asli Daerah, pendapatan asli Daerah merupakan sumber keuangan Daerah yang digali dari dalam wilayah Daerah yang bersangkutan yang salah satunya adalah Retribusi Daerah. Pelabuhan merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayanan yang memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya di kuasai oleh Negara dan pembinaannya di lakukan oleh pemerintah. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah dengan memperhatikan potensi yang dimiliki, maka salah satu sumber Retribusi yang diharapkan adalah penyediaan jasa kepelabuhanan yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas


Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Yang dimaksud dengan dokumen yang dipersamakan adalah

surat yang

dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong atau yang ditunjuk sesuai Peraturan PerUndang-Undangan. Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Ayat 1 Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi. Ayat 2 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas


Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 72



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Recommend Documents