PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 18 TAHUN 2005

TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan guna menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, di pandang perlu melakukan pengelolaan dampak lingkungan terhadap setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang potensial akan menumbuhkan dampak terhadap komponen lingkungan ; b. bahwa dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup di Daerah Kabupaten Parigi Moutong, perlu melakukan pengkajian, pengawasan dan pengendalian serta pemulihan terhadap komponen lingkungan yang rusak akibat pelaksanaan suatu usaha dan/atau kegiatan ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Mengingat

:

1. Undang-Undang

Nomor

11

Tahun

1974

tentang

Pengairan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

PERDA NOMOR 18 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1 G:\Perda211\Baru\Kab. Parigi Moutong\2005\Pengelolaan Lingkungan Hidup.doc

4. Undang-Undang

Nomor

9

Tahun

1990

tentang

Kepariwisataan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 7. Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

1997

tentang

Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 9. Undang-Undang

Nomor

41

Tahun

1999

tentang

Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

3840)

sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374]; 10. Undang-Undang

Nomor

10

Tahun

2002

tentang

Pembentukan

Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185); 11. Undang-Undang Peraturan

Nomor

10

Tahun

Perundang-Undangan

2004

tentang

(Lembaran

Pembentukan

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4493 );



Lembaran Negara

14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun

1999

Nomor

31,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 3815); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut (Lembaran

Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816) ; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan/Atau Pencemaran Lingkungan Hidup, Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan (Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076); 22. Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung; 24. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut; 25. Keputusan Menteri Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;



26. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 3);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG dan BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 6. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembagan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. 7. Pelestarian

fungsi

lingkungan

hidup

adalah

rangkaian

upaya

untuk

memelihara

kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 8. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup , zat energi dan/atau komponen lain kedalam lingkugan hidup, oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 9. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya.



10. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelangaraan usaha dan/ atau kegiatan. 11. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. 12. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan / atau kegiatan. 13. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 14. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah upaya penanganan dampak yang tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 15. Upaya pemantauan Lingkungan (UPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan yang tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang di timbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 16. Dokumen Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya dapat disingkat DKL adalah dokumen pengelolaan dampak lingkungan yang terjadi pada saat usaha dan/atau kegiatan sedang berlangsung. 17. Dokumen Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya dapat disingkat DPL adalah dokumen pemantauan dampak lingkungan yang terjadi pada saat usaha atau kegiatan sedang berlangsung. 18. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. 19. Instansi yang berwenang adalah Lembaga Teknis Daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dan berwenang menerbitkan izin usaha. 20. Instansi yang bertanggungjawab adalah Lembaga Teknis Daerah yang bertanggungjawab dalam pengendalian dampak lingkungan. 21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang malakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi peseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 22. Baku Mutu Lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi atau komponen yang ada atau yang harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkunagn hidup. 23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.



24. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

diselanggarakan

dengan

asas

tanggungjawab,

asas

berkelanjutan dan asas manfaat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 3 Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembagunan manusia Indonesia seutuhnya.

Pasal 4 Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah : a. tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia pemanfaat sumber daya alam dan lingkungan hidup; b. terjaminya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; c. terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; d. terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup; e. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; f.

terlindunginya wilayah Kabupaten Parigi Moutong terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan diluar Kabupaten Parigi Moutong yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5 (1) Setiap orang atau Badan mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (2) Setiap orang atau Badan mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. (3) Setiap Orang atau Badan mempunyai hak yang sama

untuk berperan dalam rangka

pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 (1) Setiap orang atau badan berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta mencegah dan menaggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.



(2) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegitan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. (3) Setiap orang atau badan yang menjalankan suatu bidang usaha, wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang. (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dicantumkan dalam setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang

Pasal 7 Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah wajib : a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup; b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; c.

mengembangkan dan menetapkan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

d. menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat; e.

memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;

f.

mewujudkan,

menumbuhkan,

mengembangkan

dan

meningkatkan

kemitraan

antara

masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian , daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; g.

menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dibidang lingkungan hidup;

h. mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif, represif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; i.

memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup.

Pasal 8 (1) Dalam rangka mempertahankan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang mengatur

pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup yang berada dalam daerah hukum Kabupaten Parigi Moutong. (2) Kewenangan

mengatur

pengelolaan

sumber

daya

alam

dan

lingkungan

hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan : a. Mengatur dan mengembangkan kebijakan Daerah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup ; b. mengatur perbuatan hukum terhadap sumber daya alam

dan sumber daya buatan

termasuk daya genetic ; c. mengembangkan pedoman bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup Daerah.

(3) Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh semua Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan masyarakat dengan tetap memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. (4) Guna menjamin terwujudnya keterpaduan perencanaan, dan pelaksanaan, pengawasan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraannya Bupati membentuk Perangkat Daerah yang berfungsi mengkoordinasikan semua kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.



BAB

IV

PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN Pasal 9 (1) Setiap rencana Usaha dan /atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). (2) Ketentuan

tentang rencana dan /atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan

penting terhadap lingkungan hidup , sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 10 Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup setiap usaha dan/atau kegiatan di larang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup Daerah Kabupaten Parigi Moutong .

BAB V PERSYARATAN ATAS PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP Bagian Pertama Penyusunan Dokumen AMDAL, UKL/UPL, DKL/DPL Pasal 11 (1) Setiap orang atau Badan yang mengadakan usaha dan / atau kegiatan terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib menyusun dokumen AMDAL sedangkan yang tidak menimbulkan dampak besar dan penting wajib menyusun Dokumen UKL dan UPL untuk memperoleh izin melakukan usaha dan / atau kegiatan. (2) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan persayaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya kelola lingkungan UKL dan UPL, sedangkan kegiatan wajib AMDAL Harus melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan atau RKL dan RPL. (3) Persayaratan kriteria penyusun AMDAL, UKL/UPL , DKL/DPL ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (4) Penyusun DKL/DPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

Bagian Kedua Perizinan Pasal 12 (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan Proposal usaha yang direncanakan. (2) Proposal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan : a. Rincian komponen kegiatan yang akan dilakukan dan biayanya ; b. Rencana biaya penyusunan dokumen AMDAL, UKL/UPL; atau c.

Rencana biaya lain-lain yang dipandang perlu.



Pasal 13 Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan / atau kegiatan wajib diperhatikan : a. rencana masyarakat; b. pendapat masyarakat; c.

pertimbangan dan rekomendasi pejabat

berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau

kegiatan tersebut; d. setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.

Pasal 14 (1) Dokumen AMDAL, UKL/UPL dan/atau DKL/DPL

setiap 3 (tiga) tahun harus ditinjau

kembali. (2) Dokumen AMDAL, UKL/UPL dan/atau DKL/DPL

yang telah 3 (tiga) tahun masa

berlakunya dapat diperpanjang apabila tidak terjadi perubahan komponen kegiatan dan dampak yang ditimbulkan masih dapat dikendalikan. (3) Perpanjangan dokumen AMDAL serta izin kelayakan lingkungan hanya dapat dilakukan apabila Komisi penilai AMDAL telah melakukan penilaian kembali. (4) Perpanjangan Dokumen UKL/UPL dan atau DKL/UPL hanya dapat dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Instansi Terkait

Bagian Ketiga Pengawasan Pasal 15 (1) Bupati

melakukan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau

kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup (2) Bupati menetapkan Dinas Pengelolan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Parigi Moutong untuk melakukan pengawasan. Pasal 16 (1) Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau kegiatan membuat catatan yang diperlukan memasuki tempat tertentu, mengambil contoh memeriksa perolehan, memeriksa instalasi dan/ atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan/atau kegiatan. (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diminta keterangan sebagaimana di maksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan petugas pengawas. (3) Setiap pengawas wajib memperlihatkan Surat Tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan.

Pasal 17 (1) Semua rencana usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin usaha dari instansi yang berwenang, wajib dilakukan pengawasan dan pengelolaan lingkungan terhadap penerapan RKL/RPL, UKL/UPL dan atau DKL/DPL yang telah disahkan.



(2) Pengawasan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sejak prakonstruksi, konstruksi, produksi dan pasca produksi.

Pasal 18 (1) Warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses pengawasan dan pengelolaan lingkungan. (2) Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk kelompok sadar lingkungan pada setiap Desa atau Kelurahan. (3) Untuk memperlancar arus informasi lingkungan masyarakat, Bupati dapat membentuk pos pelayanan pengaduan masyarakat yang dipusatkan di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 19 (1) Dalam rangka pengawasan dan pengelolaan lingkungan, pemrakarsa wajib menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan RKL/RPL, UKL/UPL kepada instansi yang berwenang dan instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup (2) Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak pengelolaan lingkungan wajib melakukan: a. pengevaluasian terhadap penerapan peraturan Perundang-undangan dibidang AMDAL, UKL/UPL dan; b. pengujian laporan yang disampaikan oleh pemrakarsa; c. penyampaian laporan hasil pengawasan dan pengevaluasian yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong dan instansi yang tergolong dalam Komisi Amdal paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 20 (1) Apabila ditemukan petunjuk dan/atau diduga adanya penyimpangan dan/ atau pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati berwenang memerintahkan pemrakarsa untuk melakukan audit lingkungan. (2) Jika

pemrakarsa

sebagaimana

tidak

dimaksud

melaksanakan pada

ayat

perintah

(1),

Bupati

untuk dapat

melakukan

audit

menugaskan

lingkungan

instansi

yang

bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup atau pihak ketiga untuk melaksanakan audit lingkungan atas beban biaya pemrakarsa yang bersangkutan. (3) Hasil audit lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan oleh Pemerintah Daerah melalui media massa. (4) Apabila hasil audit lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduga adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati dapat memberikan teguran tertulis paling banyak 3(tiga) kali berturut-turut. (5) Tenggang waktu setiap pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 ( Empat belas ) hari. (6) Apabila pemrakarsa setelah diberikan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tetap tidak melaksanakan audit lingkungan, Bupati dapat memberhentikan sementara usaha dan/atau kegiatan yang sedang dilaksanakan.



(7) Pemberhentian sementara usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menunda pelaksanaan audit lingkungan.

Bagian Keempat Sanksi Administrasi Pasal 21 (1) Bupati berwenang menjatuhkan Sanksi Administrasi terhadap setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha dan / atau kegaiatan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tidak sesuai ketetuan perundang-undangan yang berlaku (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan izin usaha.

BAB VI BIDANG DAN JENIS KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DOKUMEN AMDAL, UKL DAN UPL Bagian Pertama Bidang Kegiatan Pasal 22 Bidang kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Dokumen AMDAL, UKL / UPL dan /atau DKL/DPL Meliputi : a. bidang Pertanian dan Perternakan ; b. bidang Perikanan dan Kelautan ; c. bidang Kehutanan dan Perkebunan ; d. bidang Kesehatan ; e. bidang Perhubungan ; f.

bidang Perindustrian, Perdagagan, Penanaman Modal dan Koperasi ;

g. bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah ; h. bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ; i.

bidang Parawisata ;

j.

bidang Pendidikan dan Pengajaran ;

k. bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan l.

bidang Rekayasa Genetika.

Bagian Kedua Jenis-jenis Kegiatan Paragraf 1 Kegiatan di Bidang Pertanian Dan Peternakan Pasal 23 Jenis-jenis kegiatan dibidang Pertanian dan Peternakan yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL terdiri dari : a. budidaya

tanaman

pangan

dan

hortikultura

semusim

unitpengolahannya, dengan besaran luas lebih dari 2.000 ha;



dengan

atau

tanpa

b. budidaya

tanaman

pangan

dan

hortikultura

tahunan

dengan

atau

tanpa

unit

pengolahannya, dengan besaran luas lebih dari 5.000 ha; c. budidaya ternak unggas dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan skala lebih dari 10.000 ekor. d. budidaya ternak kecil berupa ternak kambing atau ternak domba dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan skala lebih dari 5.000 ekor, e. budidaya ternak babi dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan skala lebih dari 100 ekor; f.

budidaya

tanaman

perkebunan

semusim

dan

tahunan

dengan

atau

tanpa

unit

pengolahannya diluar kawasan budidaya kehutanan, dengan besaran luas lebih dari 3.000 ha; g. budidaya

tanaman

perkebunan

semusim

dan

tahunan

dengan

atau

tanpa

unit

pengolahannya di dalam kawasan budidaya kehutanan untuk semua besaran luas.

Pasal 24 Jenis-jenis Kegiatan dibidang pertanian dan peternakan yang wajib dilengkapi dokumen UKL/UPL dan/atau DKL/DPL, terdiri dari : a. budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan besaran luas 200 ha sampai dengan 2.000 ha, dan tanaman tahunan dengan besaran luas 500 ha sampai dengan 5.000 ha; b. usaha penangkaran dan/atau budidaya tanaman/hewan langka yang termasuk atau tidak termasuk tanaman/hewan yang dilindungi dengan skala lebih dari 100 ekor atau menggunakan lahan yang luasnya lebih dari 1 ha; c. budidaya ternak unggas skala 5.000 ekor sampai dengan 10.000 ekor, ternak kambing dan domba skala 1.000 ekor sampai dengan 5.000 ekor, ternak babi

skala 30 ekor sampai

dengan 100 ekor, ternak sapi, kerbau dan kuda dengan skala 200 ekor sampai dengan 3.000 ekor; d. budidaya tanaman

perkebunan

semusim

dan tahunan

diluar kawasan

budidaya

kehutanan, dengan besaran luas 100 ha sampai dengan 3.000 ha.

Paragraf 2 Kegiatan di Bidang Perikanan Pasal 25 Jenis-jenis Kegiatan dibidang perikanan yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL terdiri dari : a. budidaya tambak dan kolam dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan besaran luas lebih dari 50 ha; b. budidaya perikanan terapung yang berupa jaring apung dan pen system di air tawar dengan besaran

luas lebih dari 2,5 ha atau skala lebih dari 500 unit dan di air laut

dengan besaran luas lebih dari 5 ha atau skala lebih dari 1.000 unit; c. Usaha penangkapan ikan pada perairan teluk relatif terkonsentrasi dengan menggunakan alat bantu rumpon atau bagan tetap, dengan skala lebih dari 100 unit; d. Usaha penangkapan ikan hidup dengan cara menyelam yang dilengkapi alat bius dan sejenisnya dengan skala produksi lebih besar dari 300 kg/ hari;



e. pembangunan pelabuhan perikanan diluar lingkungan kerja pelabuhan umum dengan panjang dermaga lebih dari 300 m, memiliki kawasan industri lebih dari 10 ha dan kedalaman air disekitar dermaga lebih dari 4 m.

Pasal 26 Jenis-jenis kegiatan dibidang perikanan yang wajib dilengkapi dokumen UKL/UPL

dan/atau

DKL/DPL terdiri dari ; a. budidaya tambak dan kolam dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan besaran luas 24 ha

sampai dengan 50 ha;

b. budidaya perikanan terapung yang menggunakan jaring apung atau pen system di air tawar dengan besaran luas 1 ha sampai dengan 2,5 ha atau skala 100 unit sampai dengan 500 unit dan di air laut c.

dengan besar I ha sampai dengan 1.000 unit;

usaha penangkapan ikan yang terkonsentrasi dengan menggunakan alat bantu rumpon atau bagan tetap, dengan skala 30 unit sampai dengan 100 unit, bagan apung yang menggunakan lampu listrik dengan daya lebih dari 500 watt atau unit dengan skala lebih dari 15 unit;

d. Pembangunan pelabuhan perikanan dan/atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan/atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan fasilitas dermaga yang panjangnya 10 m sampai dengan 300 m, memiliki kawasan pengolahan ikan seluas 0,5 ha sampai dengan 10 ha, memiliki tampat pelelangan ikan yang luasnya lebih dari 50 m2 serta kedalaman air disekitar dermaga 2,5 m sampai dengan 4 m.

Paragraf 3 Kegiatan di Bidang Kehutanan Pasal 27 Jenis-jenis kegiatan dibidang kehutanan yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL, terdiri dari: a. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu untuk semua besaran luas; b. usaha hutan tanaman dengan besaran luas lebih dari 5.000 ha.

Pasal 28 Jenis – jenis kegiatan di bidang kehutanan yang wajib dilengkapi dokumen UKL/UPL dan/ atau DKL/DPL adalah usaha hutan tanaman dengan besaran luas 100 ha sampai dengan 5.000 ha.

Paragraf 4 Kegiatan di Bidang Kesehatan Pasal 29 Jenis kegiatan

dibidang kesehatan yang

wajib dilengkapi dokumen AMDAL, adalah

pembangunan rumah sakit tipe A dan tipe B atau yang setara dan berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup.

Pasal 30 Jenis Kegiatan dibidang kesehatan yang wajib dilengkapi dokumen UKL/UPL dan/atau DKL/DPL, adalah pembangunan rumah sakit tipe C atau tipe D atau yang setara, misalnya klinik bersalin dan laboratorium untuk semua besaran.



Paragraf 5 Kegiatan Dibidang Perhubungan Pasal 31 Jenis-jenis kegiatan dibidang perhubungan yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL, terdiri dari: a. pembangunan pelabuhan laut dengan salah satu fasilitasnya berupa dermaga konstruksi massif dengan panjang lebih dari 200 m2 atau seluas 6.000 m2, penahan gelombang dengan panjang lebih

dari 200 m serta fasilitas lainnya seperti terminal, gudang,

petikemas yang luasnya lebih dari 5 ha; b. Penggerukan pelabuhan dengan capital dredging volume lebih dari 250.000 m3 dan maintenance dredging volume lebih dari 500.000 m3. c. reklamasi pantai dengan besaran luas lebih dari 25 ha atau volume timbunan lebih dari 5.000.000 m3 ; d. penempatan hasil kerukan atau dumping di darat dengan skala volume lebih dari 250.000 m3 atau

menggunakan area lebih dari 5 ha dan/atau diletakkan di laut untuk semua

besaran.

Pasal 32 Jenis – jenis kegiatan dibidang perhubungan yang wajib dilengkapi dokumen UKL/UPL dan/ atau DKL/DPL terdiri dari: a. pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitasnya berupa dermaga konstruksi massif atau kayu dengan panjang 10 m sampai dengan 200 m atau seluas 500 m2 sampai dengan 6.000 m2, penahan gelombang dengan panjang sekitar 50 m sampai dengan 200 m serta fasilitas lainnya seperti terminal, gudang, petikemas yang luasnya 1 ha sampai dengan 5 ha; b. pengerukan pelabuhan dengan capital dredging volume sekitar 5.000 m2 sampai dengan 250.000 m3 dan maintenance dredging volume 10.000 m2 sampai dengan 500.000 m2. c. reklamasi pantai dengan besaran luas 1 ha sampai dengan 25 ha atau volume timbunan 500.000 m3 sampai dengan 5.000.000 m3. d. Penempatan hasil kerukan atau dumping di darat dengan skala volume 50.000 m3 sampai dengan 250.000 m3 atau menggunakan areal seluas 1 ha sampai dengan 5 ha; e. pembangunan terminal roda empat untuk semua besaran.

Paragraf 6 Kegiatan di Bidang Perindustrian Pasal 33 Jenis – jenis kegiatan dibidang perindustrian yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL adalah kawasan industri termasuk kawasan industri yang teritegrasi, untuk semua besaran. Pasal 34 Jenis – jenis kegiatan dibidang perindustrian yang wajib dilengkapi dokumen dan/atau DKL/DPL, terdiri dari : a. Industri pemotongan hewan sapi dan /atau kerbau, untuk semua besaran;



UKL/UPL

b. Industri pengolahan daging sapi dan/atau kerbau, dengan skala produksi lebih dari 50 Kg/hari c. Industri pengolahan ikan dan biota perairan lainnya, dengan skala produksi lebih dari 50 Kg/ Hari. d. Industri pengalengan buah-buahan dan sayuran, dengan skala produksi lebih dari 50 Kg / Hari; e. Industri minyak goreng dengan skala produksi 250 sampai dengan 1000 kg/hari; f.

Industri tepung terigu dan tapioka, dengan skala produksi 250 sampai dengan 1000 kg/hari;

g. Industri tahu, dengan skala produksi 100 sampai dengan 500 kg/hari; h. Industri penggergajian kayu dengan skala produksi lebih dari 50 m3/ hari; i.

Industri pengolahan atau pengawetan rotan dengan skala produksi lebih dari 50 kg/hari;

j.

Industri bahan kimia, untuk semua besaran;

k. Industri penggorengan dan/atau pencampuran aspal yang menggunakan areal lebih dari 1 ha; l.

Industri pengantongan semen untuk semua besaran;

m. Bengkel mobil dan/atau bengkel las yang potensial menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan; n. Home Industri/koperasi dengan skala produksi sampai dengan 1000 kg/hari tidak wajib dilengkapi dokumen UKL/UPL dan/atau DKL/DPL.

Paragraf 7 Kegiatan di Bidang Prasarana Wilayah Pasal 35 Jenis-jenis kegiatan dibidang Prasarana wilayah yang dilaksanakan oleh pribadi atau badan wajib dilengkapi dokumen AMDAL, terdiri dari: a. pembangunan irigasi baru untuk areal pengairan lebih dari 2.000 ha atau penambahan atau peningkatan areal pengairan lebih dari 1.000 ha dan/atau percetakan sawah seluas lebih dari 500 ha; b. reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi dengan besaran luas lebih dari 1.000 ha; c. pembangunan pengamanan pantai dan/atau perbaikan muara sungai dengan jarak lebih dari 500 m ; d. normalisasi sungai dan/atau pembuatan kanal banjir dengan panjang lebih dari 10 km atau volume penggerukan lebih dari 500.000 m3; e. pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran diluar daerah milik jalan atau bantaran jalan dalam ibukota Kabupaten Parigi Moutong, dengan skala panjang lebih dari 10 km atau luas lebih dari 30 ha; f.

pembangunan dan/atau peningkatan jalan di perdesaan dengan pelebaran di luar daerah milik jalan dengan panjang lebih dari 30 km atau luas lebih dari 30 ha;

g. pembuangan sampah dengan sistem control landfill/sanitary landfill di luar bahan beracun berbahaya dengan besaran luas lebih dari 5 ha atau kapasitas total lebih dari 5.000 ton.



h. pembangunan transfer station dengan kapasitas lebih dari 1.000 ton/hari dan/atau tempat penampung akhir atau TPA di daerah pasang surut dengan luas landfill lebih dari 5 ha atau kapasitas total lebih dari 5.000 ton atau TPA dengan sistem open dumping untuk semua besaran; i.

pembangunan permukimam dengan besaran luas lebih dari 10 ha;

j.

pembangunan saluran atau drainase di daerah permukiman dengan besaran panjang lebih dari 10 km;

k. pengambilan air dari danau, sungai, mata air atau sumber air permukaan lainnya dengan debit lebih dari 250 liter/detik; l.

pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olah raga, kesenian, tempat ibadah atau pusat perdagangan/ perbelanjaan relatif terkonsentrasi dengan besaran luas lahan lebih dari 5 ha atau bangunan seluas 10.000 m2;

m. pembangunan kawasan permukiman terpadu dan/atau transmigrasi dengan skala penduduk yang dimukimkan lebih dari 100 kepala keluarga atau besaran luas lahan lebih dari 100 ha; n. Pembangunan jembatan dalam ibukota Kabupaten Parigi Moutong dan di pedesaan dengan panjang lebih dari 50 m.

Pasal 36 Jenis – jenis kegiatan dibidang prasarana wilayah yang wajib dilengkapi dokumen UKL/UPL dan/atau DKL/DPL, terdiri dari : a. pembangunan irigasi baru untuk areal pengairan 100 ha sampai dengan 2.000 ha atau penambahan atau peningkatan areal pengairan seluas 100 ha sampai dengan 1.000 ha dan/ atau percetakan sawah seluas 100 ha sampai dengan 500 ha; b. reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi dengan besaran luas 100 ha sampai dengan 1.000 ha; c.

normalisasi sungai dan /atau pembuatan kanal banjir dengan panjang 1 km sampai dengan 10 km atau volume pengerukan 50.000 m3 sampai dengan 500.000 m3;

d. pembangunan dan/ atau peningkatan jalan dengan pelebaran di luar daerah milik jalan dalamibukota Kabupaten Parigi Moutong dengan panjang sekitar 1 km sampai dengan 10 km atau luas 1 ha sampai dengan 10 ha; e.

pembangunan dan/atau peningkatan jalan dipedesaan dengan pelebaran di luar daerah milik jalan dengan panjang 1 km sampai dengan 30 km atau luas 1 ha sampai dengan 30 ha;

f.

pembangunan jembatan dalam Ibukota Kabupaten dan di pedesaan dengan panjang 10 sampai dengan 50 m ;

g.

pembuangan sampah dengan sistem control landfill/sanitary landfill diluar bahan beracun berbahaya dengan besaran luas 1 ha sampai dengan 5 ha atau kapasitas total sebesar 500 ton sampai dengan 5.000 ton;

h. pembangunan transfer station dengan kapasitas 100 ton sampai dengan 1.000 ton / hari dan atau

TPA di daerah pasang surut dengan luas landfill 1 ha sampai dengan 5 ha atau

kapasitas 500 ton sampai dengan 5.000 ton ; i.

pembagunan permukiman dengan besaran luas 5 ha sampai dengan 10 ha dan/atau pembagunan saluran di daerah permukiman dengan besaran 1 km sampai dengan 10 km;



j.

pengambilan air dari danau, sungai, mata air atau sumber air dipermukaan tanah dengan debit 25 liter/detik sampai dengan 250 liter/detik;

k. pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olah raga, kesenian, tempat ibadah atau pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi dengan pusat perdagangan/ perbelanjaan relatif terkonsentrasi dengan besaran luas 1 ha sampai dengan 5 ha atau luas bangunan 1.000 m2 sampai dengan 10.000 m2; l.

pembangunan kawasan permukiman terpadu dan/atau resetlement dengan skala penduduk yang dimukimkan sekitar 50 kepala keluarga sampai dengan 100 kepala keluarga atau besaran luas lahan 50 ha sampai dengan 100 ha;

m. Pembangunan tempat pengabuan mayat dengan semua besaran; n. Pembangunan kawasan pekuburan umum dengan besaran luas lebih dari 300 m2; dan o.

Pembangunan pasar yang menggunakan luas lahan 1 ha sampai dengan 5 ha atau luas bangunan 1.000 m2 sampai dengan 10.000m2.

Paragraf 8 Kegiatan Dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 37 Jenis-jenis kegiatan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL, terdiri dari: a. pengelolaan pertambagan umum dengan luas perizinan atau Kuasa Pertambangan lebih dari 200 ha atau luas daerah terbuka untuk pertambangan lebih dari 50 ha; b. eksploitasi bahan galian golongan C dengan kapasitas produksi lebih dari 150.000 m3 pertahun; c. eksploitasi tambang yang dilakukan di laut untuk semua jenis dan semua besaran; d. pembangunan jaringan transmisi listrik dengan kapasitas daya lebih dari 150 KV dan/atau pembangunan PLTS/PLTU/PLTGU dengan kapasitas daya lebih dari 100 MW; e. pembangunan pusat listrik tenaga surya, angin, biomasa dan gambut dengan kapasitas daya lebih dari 10 MW; dan pengambilan air bawah tanah (sumur dangkal, sumur dalam dan mata air dengan kapasitas lebih dari 50 liter/detik (dari 1 sumur atau 5 sumur dalam areal kurang dari 10 ha).

Pasal 38 Jenis-jenis kegiatan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral

yang wajib dilengkapi

dokumen UKL/UPL dan atau DKL/DPL, terdiri dari : a. pengelolaan pertambangan umum dengan luas perizinan atau kuasa pertambangan 5 ha sampai dengan 50 ha atau luas daerah terbuka. b. ekploitasi bahan galian golongan C terkonsentrasi dengan kapasitas produksi sebesar 50.000 m3/tahun sampai dengan 50.000 m3/ tahun. b. pembangunan pompa bahan bakar minyak atau SPBU dan/atau tempat penyaluran atau penampungan bahan bakar minyak untuk semua besaran; c. pembangunan jaringan tranmisi listrik dengan kapasitas daya sebesar 50 KV sampai dengan 150 KV dan/atau pembangunanPLTD/PLTG/PLTU/PLTGU dengan kapasitas daya sebesar 10 MW sampai dengan 50 MW dan 100 MW;



d. pembangunan PLTA dengan tinggi bendungan 5 m sampai dengan 15 m, luas genangan sebesar 10 ha sampai dengan 200 ha atau aliran langsung dengan kapasitas daya sebesar 10 MV sampai dengan 50 MW; e. pengambilan air bawah tanah (sumur dangkal, sumur dalam dan mata air) dengan kapasitas 10 liter/detik sampai dengan 50 liter/detik (dari 1 sumur atau 5 sumur dalam areal kurang dari 1 ha).

Paragraf 9 Kegiatan Dibidang Pariwisata Pasal 39 Jenis-jenis kegiatan dibidang pariwisata yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL, terdiri dari: a. pembangunan taman rekreasi dengan besaran luas lebih dari 50 ha dan pembangunan kawasan

wisata untuk semua besaran;

b. pembangunan hotel dengan jumlah kamar lebih dari 100 unit atau luas bangunan lebih dari 5 ha; c. pembangunan lapangan golf tidak termasuk driving range untuk semua besaran.

Pasal 40 Jenis – jenis kegiatan dibidang pariwisata yang wajib dilengkapi dokumen UKL/UPL dan/atau DKL/DPL terdiri dari : a. pembangunan taman rekreasi dengan besaran luas 10 ha sampai dengan 50 ha; b. pembangunan penginapan, wisma dan/atau hotel dengan jumlah kamar 20 unit sampai dengan 100 unit; c. pembangunan warung atau café atau rumah makan dengan atau tidak dilengkapi hiburan, atau diskotik dengan luas bangunan lebih dari 500 m2.

Paragraf 10 Kegiatan di Bidang Rekayasa Genetika Pasal 41 (1) Jenis kegiatan di bidang rekayasa genetika yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL, adalah introduksi jenis-jenis hewan, tanaman dan jasad renik produk bioteknologi hasil rekayasa genetika untuk semua besaran dan budidaya produk bioteknologi hasil rekayasa genetika untuk semua besaran. (2) Dikecualikan dari wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis kegiatan dibidang rekayasa genetika untuk kepentingan atau keperluan kegiatan penelitian.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN Pasal 42 (1) Dinas

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

mengendalikan

dampak

lingkungan

hidup,

melakukan pembinaan teknis terhadap Komisi Penilai AMDAL Kabupaten, penyusun dokumen AMDAL, UKL/UPL, dan/atau DKL/DPL



(2) Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan melakukan pembinaan teknis atas pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari izin wajib dikoordinasikan dengan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 43 (1) Pendidikan

dan Pelatihan dibidang

AMDAL

dilakukan

melalui

kerjasama dengan

perguruan tinggi yang ditunjuk oleh pemerintah. (2) Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dan/atau

stakeholder

dibidang

lingkungan

hidup

dikoordinasikan

dengan

Dinas

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 44 (1) Dokumen AMDAL, UKL/UPL, DKL/DPL diteliti dan disahkan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai instansi yang bertanggungjawab. (2) Sebelum disahkan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai instansi yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokumen AMDAL, UKL/UPL dan/atau DKL/DPL terlebih dahulu wajib dipresentasikan dalam suatu Forum atau rapat terbatas. (3) Seluruh Pembiayaan dalam penyusunan dokumen AMDAL, dan dokumen UKL/UPL dan/ atau DKL/DPL dibebankan kepada pemrakarsa BAB VIII PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN Pasal 45 (1) Apabila terjadi kerusakan komponen lingkungan yang mengganggu kelestarian fungsi lingkungan, maka wajib dilakukan pemulihan kembali. (2) Kerusakan komponen lingkungan yang disebabkan oleh dampak dari suatu usaha dan/ atau kegiatan, pemulihannya wajib dilakukan oleh pemrakarsa atau pihak lain atas biaya Pemrakarsa. (3) Kerusakan komponen lingkungan sebagai akibat bencana alam, pemulihannya wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong. (4) Kerusakan

komponen

lingkungan

sebagai

akibat

dari

kegiatan

usaha

masyarakat,

pemulihannya wajib dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 46 (1) Pemulihan komponen lingkungan yang dilakukan oleh pemrakarsa, instansi yang berwenang dan/atau lembaga swadaya masyarakat atau kelompok masyarakat pemerhati lingkungan perlu dikoordinasikan dan/atau diawasi oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2) Pemulihan komponen lingkungan perlu dilakukan pada kesempatan

pertama setelah

terjadinya kerusakan.

Pasal 47 (1) Guna mempertahankan keragaman hayati spesies lokal (flora dan fauna), Pemerintah Daerah wajib melestarikan spesies endemik khas daerah.



(2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan instansi

yang

bertanggungjawab

untuk

berkoordinasi

dengan

Dinas

Pengelolaan

Lingkungan Hidup dalam membina dan mengembangkan budaya lokal yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup

BAB IX PENYIDIKAN Pasal 48 (1)

Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus

sebagai

Penyidik

untuk

melakukan

penyidikan

tindak

pidana

terhadap

pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini; d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut; e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini; f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d; g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini; h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; i. menghentikan penyidikan; j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran

Peraturan

Daerah

ini

menurut

hukum

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Hukum Acara Pidana yang berlaku.



BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 49 (1)

Setiap orang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

(2)

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup akan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 50 Hal-hal sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 51 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi Pada tanggal 25 Juli 2005

Diundangkan di Parigi Pada tanggal 25 Juli 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Drs. TASWIN BORMAN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 010 081 665

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 19 SERI E NOMOR 9



PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 18 TAHUN 2005

TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I.

UMUM

Kabupaten Parigi Moutong memiliki potensi Sumber Daya Alam yang cukup besar yang selama ini menjadi modal dasar pembangunan daerah. Pembangunan merupakan proses pengolahan

sumber

daya

alam

dan

pendayagunaan

sumber

daya

manusia

dengan

memanfaatkan teknologi. Proses pelaksanaan pembangunan disatu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertambahannya yang tinggi pula, sementara dilain pihak ketersediaan sumber daya alam bersifat terbatas. Semakin meningkat pula dampaknya terhadap lingkungan hidup. Kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan meningkatkan permintaan

atas sumberdaya alam, sehingga timbul tekanan terhadap sumber daya alam.

Pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan

dan

mutu

hidup

generasi masa kini dan generasi masa depan dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Salah satu upaya pencegahan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, WTO (World Trade Organization) menyepakati untuk mengintegrasikan faktor pelestarian lingkungan ke

dalam

proses perdagangan melalui penerapan standar mutu internasional yang dikenal dengan ISO 9000 (International Organization For Standardization). Berdasarkan kebijakan tersebut beberapa negara Uni Eropa telah mempersyaratkan pemasangan ekolabel pada produk-roduk yang dipasarkan

ke

dalam

maupun

keluar

negerinya.

Dengan

pemasangan

ekolabel

diharapkan agar produk tersebut aman dari segi lingkungan. Bagi

negara-negara

anggota

WTO

termasuk

Indonesia

pada

umumnya

yang

bermaksudakan memperdagangkan produknya dipasaran Internasional, tiada pilihan lain kecuali harus menyesuaikan kebijakan ekonomi, moneter dan fiskalnya dengan kebijakan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu dalam menghadapi tantangan masa depan perlu dilakukan tindakan-tindakan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi : a. Rencana pengelolaan sumber

daya alam harus disesuaikan dengan perencanaan tata

ruang wilayah (RT dan RW); b. Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL/UPL,DKL/DPL terhadap semua jenis rencana usaha dan/atau kegiatan ; c. Pencegahan pencemaran air, udara dan tanah melalui pengendalian limbah beracun; d. Pelestarian habitat flora dan fauna serta keanekaragaman hayati ;



e. Pengendalian terpadu kerusakan lingkungan pada daerah aliran sungai, bekas penambangan galian C serta wilayah pesisir dan lautan ; f.

Pengembangan kebijakan ekonomi, moneter, fiskal dan perdagangan yang memuat pertimbangan-pertimbangan lingkungan; misalnya manfaat dan biaya lingkungan diperhitungkan dalam analisis ekonomi.

g. Peningkatan

peran

serta

masyarakat,

kelembagaan

dan

ketenangan

dalam

pengendalian dampak lingkungan; h. Penegakan

supremasi

hukum

lingkungan

dalam

penyelesaian perselisihan atau

persengketaan di bidang lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup bercirikan lintas sektor sehingga perlu dilaksanakan secara terpadu. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan dan pemantapan lembaga teknis daerah yang berfungsi mengkoordinasikan semua tindakan dan langkah-langkah dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai lembaga pelaksana pengelolaan lingkungan hidup di daerah perlu didukung dengan aparat yang handal, sarana dan prasarana serta biaya operasional yang memadai. Terlestarinya fungsi lingkungan hidup yang merupakan tujuan dari pengelolaan lingkungan menjadi tumpuan terwujudnya pembagunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

yang

merupakan

kepentingan

masyarakat.

Oleh

karena

itu,

sejak

awal

perencanaan usaha dan atau kegiatan sudah harus diperkirakan perubahan rona lingkungan sebagai

akibat

dari

pembentukan

suatu

kondisi

lingkungan

yang

baru

baik

yang

menguntungkan maupun yang merugikan, yang timbul sebagai dampak diselenggarakannya usaha dan atau kegiatan. Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan UKL/UPL,DKL/DPL dilakukan sebagai bagian dari studi kelayakan dalam proses perencanaan proyek pembangunan. Untuk itu dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan UKL/UPL harus dijadikan instrumen pengambilan keputusan dalam menetapkan kelayakan suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Sebagai bagian dari studi kelayakan untuk melakukan suatu rencana usaha dan atau kegiatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas



Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Yang dapat menimbulkan dapak besar adalah : a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam; b. eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui; c. proses dan kegiatan secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup serta pemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan social dan budaya; e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan, konservasi sumberdaya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; f. introduksi jenis-jenis tumbuhan, jenis hewan, dan jasad remik; g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati; h. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup; i. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhgi pertahanan Negara. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Pada setiap Daerah umumnya banyak terdapat lembaga atau badan usaha yang dapat menyusun AMDAL dan/atau dokumen UKL/UPL dan/atau DKL/DPL guna menjamin kwalitas dokumen yang akan disusun maka perlu dilakukan kwalifikasi penyusun Amdal Daerah. Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 12 Ayat (1) Pentingnya proposal usaha dilakukan dimaksudkan untuk mengetahui secara detail komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat diperkirakan

dampak lingkungan yang

akan

timbul, selain itu dapat dipertimbangkan perbandingan antara biaya investasi yang

dikeluarkan oleh pemrakarsa dengan biaya penyusunan dokumen Amdal,



UKL/

UPL

dan/atau

DKL/DPL

yang

disiapkan

sehingga

tidak

terjadi

kecenderungan biaya ekonomi tinggi dari suatu usaha atau kegiatan Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Ayat (1) Peninjauan

kembali

setiap 3 (tiga ) tahun dilakukan dengan pertimbangan

bahwa pada umumnya sumber daya alam yang dikelola secara terus menerus selama kurang waktu 3 (tiga ) tahun akan menampakkan wujud yang sangat jauh dengan keadaan sebelum adanya kegiatan pengelolaan. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Ayat (1) Pelibatan

masyarakat

dalam

pengawasan

dimaksudkan

sebagai

upaya

pemberdayaan masyarakat guna menjamin efektifitas pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup Daerah. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas



Pasal 23 Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berupa erosi tanah, perubahan ketersediaan dan kualitas air, persebaran hama, penyakit dan gulma serta perubahan kesehatan tanah akibat penggunaan pestisida / herbisida. Dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya ternak berupa bau dan bising bagi usaha ternak intensif. Bagi usaha ternak yang

dilakukan tidak intensif (tanpa

kandang) akan mengganggu tanaman dan lalu lintas sehingga potensial menimbulkan konflik sosial. Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tambak dan kolam ikan, udang dan pembangunan pelabuhan perikanan adalah perubahan ekosistem perairan dan pantai, hidrologi dan bentang alam. Pasal 26 Operasionalisasi usaha budidaya kolam membutuhkan jumlah air yang banyak sehingga akan menimbulkan konflik kepentingan dengan persawahan. Pembukaan hutan mangrove akan berdampak terhadap habitat, jenis dan kelimpahan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang berada dikawasan tersebut. Usaha budidaya perikanan terapung dan pemasangan rumpon/bagang tetap akan mengganggu jalur pelayaran dan estetika perairan. Pasal 27 Dampak penting yang ditimbulkan oleh usaha kehutanan umumnya berupa gangguan terhadap ekosistem hutan, hidrologi, keanekaragaman hayati, hama penyakit, erosi, bentang alam dan potensi konflik sosial. Pasal 28 Cukup Jelas Pasal 29 Dampak penting yang akan ditimbulkan oleh rumah sakit adalah limbah B3/ Radioaktif dan potensi penularan penyakit. Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 31 Dampak penting yang ditimbulkan oleh jenis-jenis kegiatan di bidang perhubungan antara

lain

berupa

perubahan sistem hidrologi, ekositem, kebisingan, garis

pantai, emisi getaran, dampak sosial dan keamanan. Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Umumnya dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan industri berupa pencemaran air, udara, bising, bau, getaran, limbah padat serta gangguan lalu lintas.



Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Pengembangan irigasi dan normalisasi sungai umumnya menimbulkan dampak perubahan pola iklim dan ekosistem kawasan. Mobilisasi alat dan tenaga kerja berpotensi menimbulkan dampak kebisingan, debu dan dapat menimbulkan konflik sosial. Pembangunan pengaman pantai

dan atau perbaikan menara sungai selebar

diatas 500 m, berpotensi merubah ekologi kawasan pantai sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem pantai. Pembangunan

dan

pelebaran

jalan

akan

menimbulkan

bangkitan

lalu

lintas,

kebisingan, getaran, gangguan visual dan dampak sosial. Pembangunan tempat pembuangan dan atau tempat penampungan sampah, berpotensi menimbulkan dampak berupa pencemaran udara, bau, gas beracun, perubahan pola air dan gangguan kesehatan. Pembangunan kawasan

permukiman dan drainase

berpotensi menimbulkan dampak kebisingan pada saat mobilisasi material, limbah padat, limbah cair, tingkat kebutuhan air, getaran, perubahan tata air dan dampak sosial. Pengambilan air permukaan dengan debit diatas 250 liter/detik adalah setara dengan kebutuhan air bersih untuk 200.000 orang sehingga apabila tidak dikaji secara cermat akan menimbulkan dampak sosial bagi

kepentingan lain.

Pembangunan kawasan terkonsentrasi umumnya menimbulkan dampak terhadap daya dukung lahan, kebisingan, getaran, polusi udara serta pengurangan jumlah dan jenis biota darat yang ada disekitarnya. Selanjutnya untuk kawasan perbelanjaan berpotensi

menimbulkan dampak berupa limbah padat, bangkitan lalu lintas dan

tempat parkir.

Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Pengelolaan pertambangan umum berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan bentang

alam, ekologi, hidrologi, bising, debu, getaran

serta limbah

cair

yang

dihasilkan. Pembangunan pusat pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi umumnya menimbulkan dampak terhadap terhadap aspek fisik-kimia, biologi sosial

ekonomi,

budaya, dan kesehatan masyarakat. Pembangunan pompa bahan bakar atau tempat menyimpan bahan bakar berpotensi menimbulkan dampak berupa limbah cair dan bahaya

kebakaran

sehingga

akan

timbul

dampak

lanjutan

berupa

keresahan

masyarakat. Pengambilan air bawah tanah berpotensi menimbulkan dampak berupa gangguan sistem geohidrologi intrusi air laut.

Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Pembangunan obyek wisata dan sarana prasarana pendukungnya umumnya berpotensi menimbulkan dampak berupa pelebaran lahan, limbah padat dan

limbah cair,

ketersediaan air, gangguan lalu lintas, keamanan serta dampak sosial dan budaya.



Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Ayat (1) Usaha atau kegiatan-kegiatan yang menggunakan hasil rekayasa genetika berpotensi menimbulkan dampak berupa gangguan kesehatan dan keseimbangan ekologi.

Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Ayat (1) Di Daerah Sulawesi Tengah pada umumnya dan Kabupaten Parigi Moutong pada khususnya, banyak terdapat flora dan fauna endemik yang perlu dilestarikan seperti Anoa, Babi Rusa, Maleo, Nuri, Kelelawar, Pohon Ebony, Pohon Donggala, Pohon Balaroa, Pohon Mangrove dan sebagainnya. Disamping itu terdapat pula budaya lokal yang memiliki akses pada pelestarian lingkungan hidup seperti penerapan sanksi adat terhadap penebangan pohon di kawasan hutan lindung. Budaya seperti ini sudah mulai memudar sehingga perlu digali kembali dan kembangkan.

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 40



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Recommend Documents