PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PARIGI MOUTONG,
Menimbang
:
a. bahwa
dalam
rangka
pemerataan
dan
peningkatan
pembangunan desa menuju kemandirian Desa, dibutuhkan peran aktif pemerintah desa dan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah maka perlu dialokasikan dana bantuan kepada Desa untuk mendukung pelaksanaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa. Mengingat
:
1. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
1
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6.
Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang– Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi
Undang–Undang
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang kewenangan Kabupaten Parigi Moutong Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 3).
2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG dan BUPATI PARIGI MOUTONG MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong. 2. Pemerintah
Daerah
adalah
Bupati
dan
perangkat
daerah
sebagai
unsur
penyelenggra Pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 7. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 8. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang terima oleh Kabupaten.
3
9. Alokasi dana minimal adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap Desa. 10. Alokasi dana proporsional adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot desa dengan total alokasi dana desa yang tersedia dari persentase. 11. Pembangunan skala desa adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat. 12. Warga adalah orang perorangan, kelompok masyarakat yang bersifat sosiologis, profesional, fungsional serta badan hukum yang ada di daerah.
BAB II TUJUAN, SUMBER DAN PROPORSI ALOKASI DANA DESA Pasal 2 Alokasi Dana Desa Bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan partisipasi, kesejahteraan aparat dan penanggulangan kemiskinan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan skala Desa.
Pasal 3 (1) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bersumber dari bagi hasil pajak daerah dan bagian perimbangan keuangan pusat dan daerah. (2) Besar Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Minimal 10 % (sepuluh perseratus) dari bagi hasil pajak daerah; dan b. Minimal 10 % (sepuluh perseratus) dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah kabupaten. (3) Besar Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan setelah dikurangi belanja pegawai.
Pasal 4 (1) Besar Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dibagi atas : a. 60 % (enam puluh perseratus) untuk Alokasi Dana Desa minimal; b. 40 % (empat puluh perseratus) untuk Alokasi Dana Desa proporsional; (2) Alokasi Dana Desa minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap Desa.
4
(3) Alokasi Dana Desa proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan prioritas pembangunan dengan menggunakan prinsip adil.
BAB III VARIABEL,ANGKA BOBOT,INDIKATOR DAN BOBOT DESA Pasal 5 (1) Prioritas pembangunan berdasarkan prinsip adil sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2), ditetapkan berdasarkan variabel sebagai berikut : a. Kemiskinan; b. Pendidikan; c. Kesehatan; d. Keterjangkauan Desa; e. Jumlah Aparat Desa (Kepala Desa bersama Perangkat Desa); f. Luas Wilayah.
(2) Pemberian Bobot pada variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV PRINSIP – PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA Pasal 6 (1) Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa. (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa. (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. (4) Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
5
BAB V PENGGUNAAN, PENYALURAN DANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 7 (1) Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa diperuntukan bagi: a. Belanja Aparatur dan Operasional; b. Belanja Pemberdayaan Publik. (2) Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas: a.
Belanja Aparatur / Operasional 30% (tiga puluh perseratus) dari Alokasi Dana Desa;
b.
Belanja Pemberdayaan Publik 70% (tujuh puluh perseratus) dari Alokasi Dana Desa dan serendah-rendahnya 60% (enam puluh perseratus).
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pada skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan Desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya sebagai dana stimulan. (4) Belanja tidak langsung sebagaimana pada ayat (2) huruf b digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD. (5) Pembangunan skala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara swakelola
oleh
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa
yang
dilaksanakan
secara
partisipatif, transparan dan akuntabel.
Pasal 8 (1) Penyediaan dana untuk Alokasi Dana Desa beserta untuk pengelolaannya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. (2) Pengajuan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila sudah ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. (3) Mekanisme penyaluran secara teknis menyangkut penyimpanan, nomor rekening, transfer, surat permintaan pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain – lain diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 9 (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati.
6
(2) Kepala Desa melaporkan penggunaan dana Alokasi Dana Desa kepada Bupati paling lama akhir tahun anggaran. (3) Kepala Desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD.
BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 10 (1)
Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan bagi Desa yang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan.
(2)
Pemerintah Kabupaten memberikan sanksi bagi Desa yang kurang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan atau sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 11 Segala bentuk tindak pidana yang terkait dengan dengan pengelolaan keuangan desa mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12 Peraturan Desa yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa wajib sudah siap sebelum Alokasi Dana Desa dilaksanakan.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
7
Pasal 14 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong. Ditetapkan di Parigi pada tanggal
BUPATI PARIGI MOUTONG,
LONGKI DJANGGOLA Diundangkan di Parigi pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG,
H. RUSTAM DG. RAHMATU, BE, SE, Msi Pembina Utama Muda NIP. 010 078 615
LEMBARAN DAERAH TAHUN 2007 NOMOR 37 SERI E NOMOR 11
8
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR
TAHUN
TENTANG ALOKASI DANA DESA
I. UMUM Bahwa dalam rangka mendanai penyelenggaraan Pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka sesuai amanat Undang – undang nomor 34 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memberikan Alokasi Dana Desa kepada seluruh desa di Kabupaten Parigi Moutong Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan desa dan pembinaan masyarakat, maka desa selain memiliki sumber pendapan asli juga berhak atas bagian dari dana perimbangan pusat/daerah yang diterima kabupaten. Bahwa selama ini pelaksanaan pembangunan dinilai belum optimal sesuai harapan pemerintah dan masyarakat, untuk itu perlu dibuat dasar hukum yang lebih kuat tentang pemberian bantuan alokasi dana kepada desa-desa secara proporsional sesuai potensi, kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga diharapkan dengan adanya Alokasi Dana Desa ini dapat menumbuhkan partisipasi dan lebih memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan Desa yang mandiri dan berkeadilan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut maka Pemerintah Kabupater Parigi Moutong perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa .
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas
9
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yand dimaksud dengan prinsip adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Penentuan bobot berdasarkan kesepakatan daerah Ayat (3) Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Dana Stimulan adalah dana yang diberikan kepada masyarakat sebagai dana rangsangan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat seluas – luasnya Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Yang dimaksud swakelola adalah dana yang dikelola sendiri secara mandiri tanpa ada campur tangan pihak ke tiga Yang dimaksud dengan Partisipatif adalah dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dari dana ADD, melibatkan seluruh komponen masyarakat Yang dimaksud dengan Transparan adalah keterbukaan atas semua informasi terkait pelaksanaan pembangunan dengan dana dari ADD
10
Yang dimaksud dengan Akuntabel adalah penggunaa dana ADD harus dapat dipertanggung jawabkan dan ditanggung gugat oleh masyarakat Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pertimbangan Desa yang dinilai kurang berhasil berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD yang informasinya didapatkan secara obyektif dan berimbang serta transparan. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 89
11
