PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KABUPATEN PARIGI MOUTONG, Menimbang
:
a.
bahwa dengan diundangkannya Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan
efesiensi
dan
efektifitas
penyelenggaraan
Pemerintah Daerah dengan memberikan kewenangan yang seluas - luasnya kepada Daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban
menyelenggarakan
memperhatikan
prinsip
Otonomi
Demokrasi,
Daerah
dengan
pemerataan
keadilan
keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. b.
bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat islam yang merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
c.
bahwa pengelolaan zakat sangat perlu untuk ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan.
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat.
Mengingat
:
1.
Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 164, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor
3885); 2.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
1
3.
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
Tentang
Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4.
Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5.
Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 38 Tahun 1999 Pengelolaan Zakat.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG. dan BUPATI PARIGI MOUTONG
MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah Ini, Yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Parigi Moutong. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di sebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Dewan Pertimbangan BAZ adalah perangkat organisasi BAZ yang memberikan pertimbangan
kepada
Badan
pelaksana
baik
diminta
maupun
tidak
dalam
pelaksanaan tugas organisasi. 6. Komisi Pengawasan BAZ adalah perangkat organisasi BAZ yang melaksanakan pengawasan
terhadap
pelaksanaan
tugas
Tratip
dan
tehnis
pengumpulan,
pendistribusian, pendayagunaan serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
2
7. Badan Amil Zakat selanjutnya disebut (BAZ) adalah organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan syari’at Agama Islam. 8. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. 9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam, menurut ketentuan – ketentuan syari’at agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. 10. Muzzaki adalah orang atau Badan yang dimiliki oleh orang Islam yang berkewajiban mengeluarkan zakat. 11. Mustahaq adalah orang atau Badan yang berhak menerima zakat. 12. Agama adalah Agama Islam. 13. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat dan untuk melayani muzakki yang berada pada
Tingkat Desa / Kelurahan, instansi – Instansi pemerintah dan
Swasta di Daerah.
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK Bagian Pertama Pasal 2 1). Dengan nama pengelolaan zakat, diatur kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat; 2). Objek zakat adalah zakat yang dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini . 3). Subjek Zakat meliputi infaq, Shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kaffarat adalah orang Islam atau Badan usaha yang dimiliki oleh orang islam.
Pasal 3 1). Besarnya Zakat Fitrah, Mal (Harta) dan profesi sesuai dengan ketentuan syariat agama islam; 2). Besarnya Penetapan Nilai Zakat Fitrah bila dengan nilai uang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua Syarat – Syarat dari Harta Wajib Zakat Pasal 4 1). Syarat Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah milik penuh, produktif sampai nisab dan haul;
3
2). Harta / Kekayaan yang wajib dikeluarkan Zakatnya adalah : a. Hewan ternak seperti Sapi, Kerbau, Kambing atau Domba dan ternak lainnya sesuai ketentuan Agama islam. b. Hasil Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan seperti, Padi, Biji – Bijian (Jagung dan Kacang – kacangan), Tanaman hias, Buah – Buahan, Sayur – sayuran dan segala jenis hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan sesuai dengan ketentuan agama islam; c. Zakat Emas, Perak dan atau perhiasan lainnya; d. Uang (Uang tunai, Deposito, Saham, Oblogasi); e. Zakat Perdagangan dan jasa, perusahaan dan pendapatan usaha lainnya seperti Industri, Usaha Perhotelan, Restoran, Kontraktor, Perumahan, Percetakan, Jasa konsultasi, Notaris, Travel Biro, Salon, Alat Transportasi, Dokter, Perbengkelan, Pendapatan Gaji, Honorarium, Jasa Produksi, Lembur atau Jasa Profesi lainnya, Hibah, usaha eriklanan, Harta Galian dan Lain – Lain yang sah menurut Agama islam.
BAB III PEDOMAN DASAR BAZ Bagian Pertama Struktur Badan Amil Zakat ( BAZ ) Kabupaten Pasal 5 1). Badan Amil Zakat Daerah ( BAZDA ) Kabupaten dibentuk oleh Bupati atas usul Kepala Kantor Departemen Agama dan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten, terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. 2). Dewan Pertimbangan terdiri atas : a. Seorang Ketua. b. Seorang Wakil Ketua. c. Seorang Sekretaris. d. Seorang Wakil Sekretaris. e. Sebanyak – banyaknya 5 Orang Anggota. 3). Komisi Pengawas terdiri dari : a. Seorang Ketua. b. Seorang Wakil Ketua. c. Seorang Sekretaris. d. Seorang Wakil Sekretaris. e. Sebanyak – banyaknya 5 Orang Anggota. 4). Badan Pelaksana terdiri dari : a. Seorang Ketua; b. Beberapa Orang Wakil Ketua; c. Seorang Sekretaris; d. Beberapa Orang Wakil Sekretaris; e. Seorang Bendahara; f.
Seksi Pendataan;
4
g. Seksi Pengumpulan; h. Seksi Pendistribusian; i.
Seksi Pendayagunaan;
j.
Seksi Penelitian dan Pengembangan ( LITBANG ).
Bagian Kedua Struktur Badan Amil Zakat ( BAZ ) Kecamatan Pasal 6 1). Badan Amil Zakat Kecamatan dibentuk oleh Camat atas usul, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan, terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. 2). Susunan Komposisi Badan Amil Zakat ( BAZ ) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai komposisi yang sama dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten.
Pasal 7 1). Pejabat Urusan Agama Islam Departemen Agama di semua tingkatan karena jabatannya, adalah Sekretaris Badan Amil Zakat. 2). Calon pengurus Badan Amil Zakat harus memiliki sifat – sifat amanat, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, Profesional, dan berintegritas tinggi serta mempunyai program kerja. 3). Badan Pelaksana Amil Zakat ( BP BAZ ) bekerja sebagai organisasi pengelola serta profesional untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan Zakat serta memperoleh imbalan kerja sesuai dengan ketentuan Agama dari hasil pengumpulan dana Zakat,
dan dapat memperoleh bantuan dana operasional dari
APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.
BAB IV PENGUMPULAN ZAKAT Pasal 8 1). Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan Cara : a. Menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan Muzakki; b. BAZ dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan Zakat Harta Muzakki yang berada di Bank atas Permintaan Muzakki. 2. a. Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya untuk mengeluarkan kewajiban zakatnya berdasakan syariat agama isalam. b. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat untuk menghitung zakatnya. c. Zakat yang telah dibayarkan kepada Amil Zakat dikurangi dari Laba / Pendapatan sisa kena pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
5
3). Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dapat menerima harta selain Zakat, seperti infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiyat, Waris dan Kafarat.
BAB V ZAKAT PERDAGANGAN (AL TIJARAH) DAN PROFESI Pasal 9 1). Setiap Pemutaran uang atau modal dengan tujuan mencari keuntungan seperti mendirikan pabrik, usaha perdangangan dan lain-lain termasuk tijarah atau dagang apabila telah mencukupi Nizab dan haulnya wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2 ½ (dua perseratus) 2). Besaran Nizab untuk tijarah/perdahangan adalah senizab 85 gram emas dan tijarah harus sudah berjalan selama satu tahun, 3). Zakat Tijarah harus dilakukan setiap satu tahun sekali.
Pasal 10 1). Zakat Profesi dikenakan bagi Penguasa, Dokter, Notaris, Pengacara dan Pegawai Negeri yang mempunyai Penghasilan cukup dan teratur, bagi mereka juga diwajibkan mengeluarkan zakat/sadaqah sebesar 2 ½ (dua setengah Perseratus) dari hasil yang mereka peroleh. 2). Zakat Profesi dikenakan apabila Nozabnya telah mencapai atau 85 gram emas.
BAB VI PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH Pasal 11 1. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut : a. Hasil pendataan dan penelitian status mustahiq Delapan Asnaf yaitu : Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah dan ibnussabil; b. Mendahulukan Mustahiq dalam wilayahnya Masing – Masing. 2. Pendayagunaan
hasil
pengumpulan
zakat
untuk
usaha
produktif
dilakukan
berdasarkan persyaratan sebagai berikut : a. Apabila pendayagunaan Zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan; b. Terdapat usaha – usaha nyata yang berpeluang mengeuntungkan; c. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan. Badan Amil Zakat Kabupaten.
Pasal 12 Prosedur Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif, ditetapkan sebagai berikut : a. Melakukan studi kelayakan; b. Menetapkan jenis usaha produktif; c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan;
6
d. Melakukan pemantauan, Pengendalian, Pengawasan; e. Melakukan Evaluasi; f.
Membuat Laporan Triwulan dan Tahunan.
Pasal 13 Hasil penerimaan Infaq, Shadaqah, Wasiat, Waris dan kaffarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 2 Peraturan Daerah ini.
BAB VIII SANKSI Pasal 14 (1)
Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat tidak benar Infaq, Sedekah, Hibah, Wasiat dan Kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diancam dengan kurungan selama-lamanya 3 bulan dan / atau sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000.00,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Hal – Hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
Ditetapkan di Parigi Pada tanggal : BUPATI PARIGI MOUTONG
LONGKI DJANGGOLA
LEMBARAN DAERAH TAHUN 2008 NOMOR 14 SERI D NOMOR 42
7
