PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PARIGI MOUTONG, Menimbang
: a.
bahwa sumber pendapatan dan kekayaan yang dikelola oleh desa merupakan hak
otonom
desa
.dalam
penggunaan
dan
pemanfaatannya
guna
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; b.
bahwa untuk kelancaran dalam kekayaan desa maka
pengelolaan sumber pendapatan dan
perlu ditetapkan peraturan mengenai sumber
pendapatan dan kekayaan desa; c.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Sumber
Pendapatan danKekayaan desa. Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ); 4.
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 6.
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang kewenangan Kabupaten Parigi Moutong Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 54).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG dan BUPATI PARIGI MOUTONG
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
: PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam peraturan Daerah ini , yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong. 2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong. 5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Parigi Moutong. 6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Parigi Moutong 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat tang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
10.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 11.Dusun adalah merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 12.Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa yang merupakan unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya. 13.Peraturan
Desa
adalah
Peraturan
Perundang-undangan
yang
dibuat
oleh
badan
permusyawaratan desa bersama dengan Kepala Desa. 14.Pendapatan Desa adalah semua hak desa yang diakui sebagai penambahan nilai bersih keuangan desa yang diperoleh dalam setiap tahun anggaran. 15.Kekayaan Desa adalah semua hak desa yang diakui sebagai salah satu sumber pendapatan Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. 16.Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang dikelola oleh pemerintah desa.
BAB II SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA Bagian Kesatu Sumber Pendapatan Desa Pasal 2 (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas : a. Pendapatan asli desa,terdiri dari hasil usaha desa,hasil kekayaan desa,hasil swadaya dan partisipasi,hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan yang sah; b. Bagi hasil pajak daerah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk desa dan dari retribusi sebagian diperuntukkan bagi desa; c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untu desa paling sedikit 10%(sepuluh perseratus),yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa; d. Bantuan keuangan dari pemerintah,pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; f.
Pinjaman desa.
(2) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa. (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa. (4) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan adanya pendapatan,belanja dan pengelolaan keuangan desa.
Pasal 3 Sumber pendapatan yang diakui dan telah dimiliki desa merupakan hak otonom desa untuk dikelola oleh pemerintah desa dan tidak dapat diambil alih pemerintah atau pemerintah daerah.
Pasal 4 Sumber pendapatan sebagaimana dimasud pada pasal 3 dapat dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten dengan ketentuan harus memiliki kesepakatan dan melalui musyawarah desa.
Pasal 5 Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 6 (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf e tidak menurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa. (2) Sumbangan yang berbentuk barang,baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan didalam APB Desa.
Bagian Kedua Kekayaan Desa Pasal 7 Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) terdiri atas : a. tanah kas desa; b. pasar desa; c. bangunan desa; d. obyek rekreasi yang diurus oleh desa; e. pemandian umum yang diurus desa; f.
perairan pantai dalam batas tertentu diurus desa;
g. tempat-tempat pemancingan di bendungan dan atau sungai; h. pelelangan ikan yang dikelola desa; i.
jalan desa;
j.
Pasar hewan;
k. lain-lain kekayaan milik desa.
BAB III PENGELOLAAN DAN PENGURUSAN SUMBER PENDAPATAN DESA Pasal 8 (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan potensi desa. (2) Pengelolaan potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, dengan pembiayaan yang bersumber dari keuangan desa dan/atau pinjaman serta kerja sama dengan pihak Permusyawaratan Desa dan disahkan oleh bupati.
ketiga atas
persetujuan Badan
Pasal 9 (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak dan retribusi yang sudah dipungut oleh kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan dari pemerintah desa (2) Sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil.
Pasal 10 Pengelolaan keuangan yang bersumber dari pendapatan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.
Pasal 11 Pedoman mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.
BAB IV PENGEMBANGAN,PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12 (1) Kepala desa dapat mengembangkan dan menggali potensi desa yang dijadikan sebagai sumber pendapatan desa. (2) Pengembangan sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan desa. Pasal 13 (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa dilakukan secara berjenjang dari pemerintah kecamatan , pemerintah kabupaten , pemerintah Provinsi dan pemerintah. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman, pelatihan, arahan dan supervisi, konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa serta lembaga kemasyarakatan. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14 (1) Tanah kas desa dan sumber kekayaan lain yang dimiliki dan dikelola desa tidak dapat dipinjamkan,digadaikan dan/atau dijual kepada pihak lain,kecuali mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang diatur dengan Peraturan Desa. (2) Pedoman pengalihan tanah kas desa dan sumber kekayaan lain akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 15 (1) Pinjaman desa dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan desa untuk kepentingan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa setempat. (2) Pendapatan desa bersumber dari pinjaman desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f, berasal dari : a. Bank pemerintah maupun swasta; b. Pihak ketiga.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanan peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
Ditetapkan di Parigi pada tanggal
BUPATI PARIGI MOUTONG,
LONGKI DJANGGOLA Diundangkan di Parigi pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG,
H. RUSTAM DG. RAHMATU, BE, SE, Msi Pembina Utama Muda NIP. 010 078 615
LEMBARAN DAERAH TAHUN 2007 NOMOR 39 SERI E NOMOR 13
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR TAHUN TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA I.
UMUM Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten,bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten,bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.Dimana Pendapatan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Untuk memperjelas sumber-sumber pendapatan desa maka Kabupaten Parigi Moutong Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) diberikan langsung kepada Desa. Dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Desa yang dialokasikan secara proporsional. Huruf c Yang dimaksud dengan “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai. Dana dari Kabupaten diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa,dengan ketentuan 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk biaya oprasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Huruf d Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.Bantuan dari Provinsi dan Kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa. Huruf e Yang dimaksud dengan “sumbangan dari pihak ketiga” dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan/atau lain – lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang. Yang dimaksud dengan “wakaf” dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteran umum menurut syariah.
Huruf f Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 91
