PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 25 TAHUN 2005

TENTANG PENERTIBAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG, Menimbang

:

a.

bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Parigi Moutong yang bersih, hijau, indah dan tertib maka pelestarian lingkungan dan tanaman merupakan program Pemerintah dan upaya manusia untuk memulihkan dan menjaga keselarasan ekosistem yang sangat penting bagi mahluk hidup dan alam sekitarnya dimana pengelolaannya memerlukan dana yang sangat besar, sehingga perlu

diamankan

dari

gangguan/

pengerusakan

hewan

peliharaan;

b.

bahwa hewan ternak dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, keamanan, ketertiban, maupun keselamatan lalu lalu lintas jalan raya sehingga pemeliharaannya perlu ditertibkan;

c.

bahwa hewan peliharaan yang diklasifikasikan ternak besar dan ternak kecil yang apabila digembalakan atau dilepaskan dengan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha peternakan dan pemeliharaan ternak dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial baik Pemerintah maupun Masyarakat;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penertiban Ternak;

1 PERDA NOMOR TAHUN 2005 TENTANG PENERTIBAN TERNAK G:\Perda211\Baru\Kab. Parigi Moutong\2005\Penertiban Ternak.doc

Mengingat

:

1.

Undang-Undang

Nomor

6

Tahun

1967

tentang

Ketentuan-

ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

6.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);


8.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004

tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 7 Seri D Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004

tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 9 Seri D Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG dan BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN TERNAK


BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.

Pemerintah

Daerah

adalah

Bupati

dan

perangkat

daerah

sebagai

unsur

penyelenggara pemerintahan Daerah. 3.

Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

4.

Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.

5.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang selanjutnya disebut

DPRD

adalah

Lembaga

Perwakilan

Rakyat

Daerah

sebagai

unsur

Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang- undangan yang di bentuk oleh DPRD dengan Persetujuan bersama Bupati.

7.

Ternak

adalah hewan peliharaan yang perkembang biakannya serta manfaatnya

diatur dan diawasi serta dipelihara khusus sebagai penghasil barang dan jasa. 8.

Ternak Besar adalah Sapi, Kuda, Kerbau dan sejenisnya.

9.

Ternak Kecil adalah Kambing, Domba, Babi dan sejenisnya.

10. Pemilik ternak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki ternak dalam Wilayah Kabupaten Parigi Moutong. 11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan/atau bentuk

apapun

Firma,

Kongsi,

Koperasi

dan

dana

pensiun,

persekutuan,

perkumpulan,, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisai yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya. 12. Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan/mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah ini. 13. Pengawas adalah Camat yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini. 14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.


15. Penyidik Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK TERNAK Bagian Pertama Kewajiban Pasal 2 (1)

Setiap pemilik ternak wajib memiliki kartu regristasi ternak

(2)

Kartu registrasi ternak berisi sebagai berikut : a. Jenis ternak b. Nama pemilik c. Jenis kelamin ternak d. Warna bulu

(3)

Registrasi ternak dilakukan oleh petugas peternakan

(4)

Tata cara dan biaya registrasi ternak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 3 (1)

Pemilik ternak diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam

kandang

yang

memenuhi

syarat

atau

diikat

sehingga

tidak

dapat

lepas/berkeliaran. (2)

Penempatan kandang ternak yang dekat dengan permukiman wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui Kepala Desa

Pasal 4 (1)

Pemilik yang ternaknya ditangkap, setelah mendapat pemberitahuan resmi dari petugas wajib menyediakan makanan untuk ternaknya selama berada di kandang penampungan

(2)

Dalam hal pemilik ternak tidak menyediakan makanan ternak, maka kepadanya akan dikenai biaya pengganti sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) tiap hari/ekor


Bagian Kedua Larangan Pasal 5 Dalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong pemilik ternak dilarang ; (1)

Melepas/menggembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan

(2)

Melepas/menggembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olah raga dan tempat-tempat lain

yang dapat menimbulkan

kerusakan. (3)

Melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan dan / atau tempattempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan / kelancaran pemakai jalan.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS Bagian Pertama Kewajiban Pasal 6 Petugas dalam melakukan penertiban ternak wajib : a. Menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai ditebus/dilelang. b. Menjaga keamanan ternak yang ditangkap. c. Menyampaikan tindakan penangkapan kepada pemilik ternak paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam

Bagian Kedua Larangan Pasal 7 (1)

Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik ternak.

(2)

Petugas dilarang sebagai pembeli atas ternak yang dilelang.

BAB IV SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN Pasal 8 Petugas wajib melakukan penangkapan ternak dalam hal : a. Ternak yang dimaksud berada pada tempat-tempat tertentu yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. b. Menggangu keselamatan dan ketertiban umum didalam Kota atau Jalan Raya. c. Karena adanya pengaduan dari masyarakat.


BAB V BIAYA PENANGKAPAN, PEMELIHARAAN DAN UANG TEBUSAN Pasal 9 (1)

Ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar: a. Uang tebusan yang besarnya ditentukan menurut jenis ternak sebagai berikut : 1. Ternak besar

Rp. 20.000,-/ekor;

2. Ternak kecil

Rp. 10.000,-/ekor.

b. Biaya penangkapan : 1. Ternak besar

Rp. 50.000,-/ekor;

2. Ternak kecil

Rp. 25.000,-/ekor.

c. Biaya pemeliharaan : 1. Ternak besar

Rp. 7.500,-/ekor/hari;

2. Ternak kecil

Rp. 5.000,-/ekor/hari;

d. Biaya administrasi

(2)

Rp. 7.500,-/ekor/hari

Uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetor kepada bendaharawan penerima kecamatan untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

Pasal 10 (1)

Pendapatan dari biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) diberikan kepada : a. Uang tebusan : 1. Untuk Pemerintah Kecamatan 10% (sepuluh perseratus) 2. Untuk Pemerintah Daerah 90% (sembilan puluh perseratus) b. Biaya penangkapan : 1. Untuk Petugas 60% (enam puluh perseratus) 2. Untuk Kas Daerah/Desa 40% (empat puluh perseratus) c. Biaya pemeliharaan dan pengawasan : 1. Untuk Petugas 25% (dua puluh lima perseratus) 2. Untuk Kas Daerah/Desa 25% (dua puluh lima perseratus) 3. Biaya Operasional pemeliharaan dan pengawasan 50% lima puluh perseratus d. Biaya administrasi menjadi pendapatan Kelurahan/Desa

(2)

Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.


BAB VI PENJUALAN TERNAK TANGKAPAN Pasal 11 (1)

Ternak yang ditangkap harus ditebus pemiliknya paling lama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diberitahukan.

(2)

Setelah tengang waktu penebusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) jatuh tempo, petugas wajib memberitahukan kepada pemilik ternak tentang berakhirnya masa penebusan dimaksud.

(3)

Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik ternak belum menebus maka Pemerintah dapat menjualnya kepada umum melalui lelang.

(4)

Sebelum lelang dilaksanakan, petugas wajib menyampaikan kepada pemilik ternak bahwa ternak miliknya akan dijual melalui lelang.

Pasal 12 (1)

Hasil penjualan ternak melalui lelang wajib diketahui pemilik ternak.

(2)

Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada pemilik ternak setelah diperhitungkan semua kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditambah biaya administrasi pelaksana lelang.

(3)

Besarnya administrasi pelaksanaan lelang beserta perinciannya harus diberitahukan kepada pemilik ternak.

BAB VII KEBERATAN GANTI RUGI Bagian Pertama Keberatan Pasal 13 (1)

Pemilik ternak dapat mengajukan keberatan dalam hal penangkapan dilakukan oleh petugas karena melanggar ketentuan dalam pasal 6 dan pasal 7.

(2)

Keberatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah pemberitahuan adanya penangkapan.

(3)

Keputusan atas Keberatan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak keberatan itu diterima

(4)

Dalam hal keberatan diterima maka pemilik ternak dibebaskan dari biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a.


Bagian Kedua Ganti rugi Pasal 14 (1)

Pemilik ternak dapat menuntut ganti rugi kepada Pemerintah daerah dalam hal : a. Petugas karena dengan sengaja dan / atau lalai menyebabkan matinya ternak yang akan ditangkap atau yang ada di kandang penampungan; b. Petugas karena dengan sengaja dan / atau lalai menyebabkan hilangnya ternak yang ada di kandang penampungan; c. Petugas karena dengan sengaja dan / atau lalai menyebabkan ternak yang ditangkap dijual melalui lelang umum;

(2)

Pemilik ternak kehilangan haknya untuk menuntut ganti rugi apabila : a. Pemilik

ternak

karena

lalai

melaksanakan

kewajibannya

sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4; b. Ternak yang hilang tidak terdaftar dalam kartu registrasi ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ; c. Pemilik

ternak

karena

lalai

menebus

ternaknya

walaupun

ia

telah

diberitahukan secara resmi oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2); (3)

Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Negeri setempat;

(4)

Prosedur dan syarat-syarat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi tunduk pada hukum secara perdata.

BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 15 (1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;


c. Meminta keterangan dan bahan baku dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana; f.

Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud dalam huruf d;

g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; i.

Mengehentikan penyidikan;

j.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidik

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

memberitahukan

dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 16 (1)

Barang siapa yang melanggar Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah);

(2)

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Hal-hal sepanjang mengenai tekinis pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi Pada tanggal 25 Juli 2005 BUPATI PARIGI MOUTONG

LONGKI DJANGGOLA Diundangkan di Parigi Pada tanggal 25 Juli 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Drs. TASWIN BORMAN, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 010 081 665

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 30 SERI D NOMOR 13


PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2005

TENTANG PENERTIBAN TERNAK

I. UMUM Untuk mewujudkan Kabupaten Parigi Moutong yang bersih, indah dan tertib serta menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan, pemeliharaan dan penertiban pada semua aspek kehidupan masyarakat dengan melakukan penertiban ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam rangka pemulihan ekosistem alam yang sudah rusak melalui penghijauan, reboisasi, pengolahan pertanian dan perkebunan memerlukan dana yang sangat besar, maka perlu diamankan dari gangguan/pengrusakan ternak yang berkeliaran di mana-mana sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas yang dapat mencelakakan pemakai jalan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah saatnya untuk menertibkan ternak sehingga pemilik ternak tidak melepas dan menggembalakan hewan ternak yang bukan pada tempatnya yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial baik Pemerintah maupun Masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 setiap pembebanan kepada masyarakat harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah, yang merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas


Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 39



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Recommend Documents