Pembuatan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tangerang

Kerangka Acuan Kerja ( K.A.K. ) Pembuatan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tangerang

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pembangunan Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia juga mempunyai fungsi yang strategis dalam peranan sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang serta merupakan pengejawantahan jati diri. Terwujudnya kesejahteraan rakyat ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Sehingga dengan demikian upaya menempatkan bidang perumahan dan permukiman sebagai salah satu sektor strategis dalam upaya pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya. Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, yang hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat. UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa pembangunan perumahan dan permukiman akan menjadi salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten. Di lain pihak, walaupun masalah perumahan dan permukiman menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, pemenuhan akan rumah layak dalam lingkungan sehat menjadi kewajiban masyarakat sendiri dan Pemerintah dalam hal ini mempunyai tugas untuk menciptakan iklim pembangunan yang kondusif. Seiring dengan perkembangan pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten Tangerang (pasca pemekaran) yang membawa dampak pada pola pergeseran dalam pemanfaatan ruang, hal ini disebabkan wilayah di Kabupaten Tangerang sudah menjadi

tujuan para pengguna

ruang dalam pemanfaatannya, maka untuk mengantisipasi tersebut diperlukan suatu penetapan dan arahan pemanfaatan ruangnya secara komperhesif agar lebih terkontrol dan terkendali. Secara kondisional Kabupaten Tangerang (pasca pemekaran) tinjauan kondisi sekarang dimana antara daya dukung ruang wilayah dengan kebutuhan ruang wilayah sudah mengalami pergeseran dari perdesaan ke perkotaan, berdampak pada tumbuhnya kawasan terbangun dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian. Hal ini terjadi paradigma dalam pemanfaatan ruang karena ruang merupakan nilai ekonomis dalam arahan pegembangan secara fungsi yang berdampak pula pada kewilayahannya. Sejalan dengan perkembangan wilayah Kabupaten Tangerang, maka pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman harus sejalan dengan pembangunan sektor lain, supaya terjadi

Halaman 1


sinkronisasi dan harmonisasi dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Pengembangan Kabupaten Tangerang. Salah satu peran strategis Pemerintah Pusat dalam upaya percepatan pembangunan perumahan adalah penyediaan berbagai kebijakan, norma, standar, panduan dan manual bagi daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, dimana urusan perumahan sudah merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Indonesia memasuki era baru yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satu substansi dari undang-undang ini adalah pemerintah dan/ atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpengahasilan Rendah (selanjutnya disebut MBR). Agar penyelenggaraan pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman berjalan optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik, maka diperlukan suatu pedoman umum yang mengakomodasi berbagai kepentingan dan dapat mengantisipasi persoalan-persoalan pokok yang saat ini berkembang di kawasan permukiman perkotaan, bahkan yang diprediksi bakal terjadi pada periode tertentu. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan Perumahandan Kawasan Pemukiman dan dalam upaya percepatan pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang berkelanjutan di Kabupaten Tangerang maka dibutuhkan suatu dokumen perencanaan pembangunan strategis terkait pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dokumen yang dimaksud adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tangerang. Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tangerang merupakan turunan dari RTRW yaitu suatu produk rekayasa yang dapat dijadikan acuan bagi kebijakan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman. Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan pemukiman harus dilakukan oleh pemerintah daerah secara akomodatif, aspiratif dan transparan. Konsepsi pembangunan dan pengembangan perumahan dan pemukiman suatu wilayah harus direncanakan secara matang untuk kurun waktu 5 (lima) tahunan sebagai acuan baku bagi semua stakeholder dan masyarakat pemanfaat. Dalam perkembangannya sebagian besar Pemerintah Kota/Kabupaten/Provinsi belum mempunyai dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Halaman 2


sebagai acuan dalam penyiapan program dan arahan dalam pembangunan perumahan dan permukiman di daerahnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saat ini diperlukan adanya suatu kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (P3KP) Kabupaten Tangerang.

1.2 Maksud Dan Tujuan Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (P3KP) Kabupaten Tangerang ini dimaksudkan untuk: 1. Mengidentifikasi permasalahan perumahan dan pemukiman, yang meliputi : a. Permasalahan yang penting dan genting (pemberian ijin lokasi, pemberian perijinan yang melebihi daya dukung lingkungan, pertumbuhan permukiman kumuh); b. Permasalahan yang perlu diantisipasi (review terhadap peruntukan kawasan, penetapan fungsi kawasan non perumahan yang berkembang menjadi kawasan perumahan atau sebaliknya, penetapan negative list terhadap kawasan terlarang, penetapan daya dukung lahan yang mengalami degradasi); c. Permasalahan lain (masalah sektoral, masalah lintas publik, dan masalah yang dipecahkan secara terkoordinasi melalui forum kota/local). 2. Tersedianya data dasar perumahan dan pemukiman yang diperhitungkan sehingga masih dapat digunakan (valid) dan mudah dikelola sampai 5 tahun mendatang. 3. Teridentifikasinya pokok-pokok permasalahan perumahan dan pemukiman (eksisting dan prediksi) 4. Terdefinisinya sasaran dan kebijakan daerah dalam pemenuhan kebutuhan sektor Perumahan dan Kawasan Pemukiman secara terintegrasi dan sistematis; 5. Terwujudnya pedoman dan arahan terkait Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman; dan 6. Tersinerginya pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukimanantar pihak-pihak yang membidangi perumahan dan pihak-pihak lain yang terkait Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Halaman 3


BAB II PELAKSANAAN

2.1 Landasan Hukum 1. Undang – undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Undang – undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 3. Undang – undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 4. Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang – undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 6. Undang – undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 7. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman 8. Keppres No. 63 Tahun 2003 tentang BKP4N. 9. Keppres No. 75 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Tata Ruang Nasional. 10. Keppres No.33 Tahun

1994 tentang Badan Kebijakan dan Pengendalian

Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional 11. Keppres No.22 Tahun 2006 tentang Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun. 12. Inpres No.5 Tahun 1990 tentang

Peremajaan Pemukiman yang Berada Diatas

Tanah Negara. 13. Peraturan Pemerintah No.80/96 tentang Kasiba/ Lisiba. 14. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang No.28 Tahun 2002. 15. Peraturan

Menteri

Negara

Perumahan

Rakyat

Republik

Indonesia

No.

31/Permen/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kasiba dan Lisiba yang Berdiri Sendiri. 16. Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman No. 09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman. 17. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah selaku Ketua BKP4N, No. 217/KPTS/M/2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP)

Halaman 4


2.2 Lingkup Pekerjaan, Lokasi Pekerjaan, Data Dan Fasilitas Penunjang Serta Alih Pengetahuan A. Lingkup Pekerjaan dan Lokasi Pekerjaan: 1. Menyusun Data dan Informasi tentang kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang diharapkan dapat diterima oleh berbagai elemen masyarakat dan pemerintah. 2. Mengidentifikasi permasalahan perumahan dan pemukiman, yang meliputi : a. Permasalahan yang penting dan genting (pemberian ijin lokasi, pemberian perijinan yang melebihi daya dukung lingkungan, pertumbuhan permukiman kumuh); b. Permasalahan yang perlu diantisipasi (review terhadap peruntukan kawasan, penetapan fungsi kawasan non perumahan yang berkembang menjadi kawasan perumahan atau sebaliknya, penetapan terhadap kawasan terlarang, penetapan daya dukung lahan yang mengalami degradasi); c. Permasalahan lain (masalah sektoral, masalah lintas publik, dan masalah yang dipecahkan secara terkoordinasi melalui fórum kota/lokal). 3. Tersedianya data dasar perumahan dan pemukiman yang diperhitungkan sehingga masih dapat digunakan (valid) dan mudah dikelola sampai 5 tahun mendatang. 4. Teridentifikasinya pokok-pokok permasalahan perumahan dan pemukiman (eksisting dan prediksi).

Metode penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (P3KP) Kabupaten Tangerang ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Tangerang. Rencana pembangunan dan pengembangan sekurang-kurangnya terdiri dari rencana sebagai berikut : a. Rumusan Visi dan Misi pembangunan dan pengembangan Perumahan dan pemukiman Kabupaten Tangerang b. Rencana Pengembangan Kawasan permukiman baru c. Rencana Peningkatan Kualitas kawasan pemukiman d. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus e. Rencana Pengembangan Kebutuhan Layanan Prasarana dan sarana Fasilitas Umum

Halaman 5


B. Lokasi Pekerjaan Lokasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tangerang adalah di Kabupaten Tangerang yang terdiri dari 29 Kecamatan, diantaranya ; 1. Balaraja 2. Cikupa 3. Solear 4. Cisoka 5. Curuh 6. Kosambi 7. Kresek 8. Kronjo 9. Kelapa Dua 10. Legok 11. Mauk 12. Pagedangan 13. Pakuhaji 14. Sindang Jaya 15. Panongan 16. Pasar Kemis 17. Sukamulya 18. Rajeg 19. Sepatan 20. Gunung Kaler 21. Jambe 22. Mekar Baru 23. Cisauk 24. Jayanti 25. Kemiri 26. Sukadiri 27. Teluknaga 28. Sepatan Timur 29. Tigaraksa

Halaman 6


C. Data dan Fasilitas Penunjang 1) Penyediaan oleh Pengguna Jasa Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa : a. Laporan dan Data Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu serta fotografi (bila ada) b. Ruangan kantor (bila ada) c. Staf pengawas dan pendamping, (pengguna jasa akan mengangkat petugas direksi pekerjaan atau wakilnya yang bertindak sebagai pengawas dan pendamping (counterpart), atau project officer (PO) dalam rangka pelaksanaan jasa konsultasi. d. Fasilitas lain yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan oleh penyedia jasa (bila ada).

2) Penyediaan oleh Penyedia Jasa Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

D. Alih Pengetahuan Apabila dipandang perlu oleh pengguna jasa, maka penyedia jasa harus mengadakan pelatihan, kursus singkat, diskusi dan seminar terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepada staf pengguna jasa.

2.3 Organisasi Pelaksana Kegiatan A. TENAGA AHLI (PROFESIONAL STAFF) 1. Ketua Tim/Ahli Perencanaan Wilayah Kota Adalah lulusan Sarjana S1 Teknik Planologi dari Perguruan Tinggi Negeri/swasta yang mempunyai pengalaman minimal 6 tahun dalam perencanaan wilayah di bidang Pembangunan Perumahan dan Pemukiman.

Halaman 7


2. Ahli Lingkungan Adalah lulusan Sarjana S1 Teknik Lingkungan Perguruan tinggi Negeri /swasta yang mempunyai pengalaman minimal 3 Tahun dibidang Pembangunan Perumahan dan Pemukiman 3. Ahli Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berpengalaman di bidangnya selama minimal 3 Tahun untuk Sarjana S1 Teknik Sipil dengan diutamakan yang berpengalaman di bidang Pembangunan Perumahan dan Pemukiman 4. Ahli Arsitektur Adalah lulusan Sarjana S1 Teknik Arsitek Perguruan tinggi Negeri /swasta yang mempunyai pengalaman minimal 3 Tahun dibidang Pembangunan Perumahan dan Pemukiman

B. TENAGA PENDUKUNG a. Surveyor/Juru Ukur Surveyor/Juru Ukur disyaratkan minimal memiliki pendidikan D3 mempunyai pengalaman minimal 3 (tiga) tahun serta memiliki kemampuan dan pengalaman sebagai Tenaga Surveyor/Juru Ukur, yang mempunyai tugas pokok : 

Membantu team khususnya pada tugas survey pemetaan dan pengukuran



Membantu team dalam menyusun laporan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemetaan dan pengukuran.

b. Staf Pendukung lainnya sesuai kebutuhan : Tenaga Lokal mempunyai tugas pokok : 

membantu Tim Surveyor dalam melaksanakan survey topografi dan pengukuran.

Sekretaris/Administrasi Kantor mempunyai tugas pokok : 

Membantu menyiapkan surat-menyurat mengenai pelaksanaan pekerjaan;



Membantu pembuatan laporan keuangan;



Mengarsipkan laporan-laporan dan dokumen penting lainnya.

Operator Komputer mempunyai tugas pokok : 

Membantu pembuatan surat-meyurat;



Membantu pembuatan laporan-laporan;

Pesuruh Kantor/Office Boy mempunyai tugas pokok : 

Menyiapkan logistik semua personil; Halaman 8




Membantu penggandaan laporan dan dokumen lainnya;



Menjaga kebersihan kantor.

2.4 Rencana Pelaksanaan Kegiatan Jangka

waktu

pelaksanaan

pekerjaan

Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Perumahan dan Kawasan Pemukiman (P3KP) Kabupaten Tangerang ini diperkirakan 90 (Sembilan puluh) hari kalender.

2.5 Hasil Yang Diharapkan Keluaran yang ingin dihasilkan dari kegiatan ini yaitu Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (P3KP) Kabupaten Tangerang yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

Halaman 9


BAB III PELAPORAN

3.1 Metode Evaluasi Pedoman kriteria dan standar yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan adalah pedoman, kriteria dan standar yang berlaku di Indonesia atau spesifik dilokasi pekerjaan pada saat ini. Dalam penerapannya harus dipertimbangkan untung-rugi, kemudian sistim operasi dan pemeliharaan sesuai dengan kondisi sosial budaya, aspirasi dan keinginan masyarakat setempat serta pemerintah daerah, tepat guna dan biaya konstruksi yang aman dan efisien. Konsultan harus bertanggung-jawab penuh atas hasil pekerjaan. Apabila dikemudian hari didapatkan ketidak mantapan mutu hasil desain ini, maka konsultan harus bersedia untuk memperbaikinya. 3.2 Sistem Pelaporan Hasil akhir kegiatan berupa analisa data dan desain Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tangerang yang telah dibahas melalui Rapat-rapat dengan instansi dan pihak-pihak terkait dan harus

dilaporkan selambat-

lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender atau setelah SPMK, laporan diserahkan sebanyak 3 (tiga) buku dilengkapi dengan foto dokumentasi dan seluruh laporan serta pendukung hasil kegiatan disalin kedalam softcopy dalam bentuk CD-R (Compact Disk) dan merupakan dokumen yang harus diserahkan kepada pengguna jasa. 3.3 Lain-Lain a. Sewaktu-waktu konsultan dapat dipanggil oleh pemberi tugas untuk mengadakan diskusi atau memberikan penjelasan tentang hasil kerja atau yang berkaitan dengan pekerjaan ini. b. Konsultan harus menunjuk seorang wakilnya sewaktu-waktu dapat dihubungi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tersebut dan mempungai kuasa penuh untuk bertindak dan mengambil keputusan atas nama konsultan.

Halaman 10


c. Konsultan diharuskan untuk mendiskusikan substansi pekerjaan ini dengan Direksi pekerjaan dan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tangerang. d. Semua peralatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini harus disediakan oleh konsultan. e. Hal-hal yang harus tercakup dalam Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan ini akan dijelaskan dalan acara penjelasan pekerjaan.

Kabupaten Tangerang,

Agustus 2012

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

………………. Pembina Tk. …. NIP. ……………………

Halaman 11

Pembuatan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Tangerang

Recommend Documents