Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
http://asat.staff.umy.ac.id
PEMANFAATAN SISTEM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PATEN DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN RAZILU DIREKTUR PATEN
Pelatihan Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kreativitas Mahasiswa yang Berpotensi Paten Jakarta, 18 – 21 Maret 2010
DP2M
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
TOPIK BAHASAN SATU
PENDAHULUAN DUA
IMPLIKASI SISTEM HKI GLOBAL & PEMBANGUNAN HKI DI INDONESIA TIGA
SISTEM PATEN DI INDONESIA EMPAT
POTENSI DAN TANTANGAN
SATU
PENDAHULUAN PERANAN HKI DALAM KEHIDUPAN DI ERA MODERN
PENGERTIAN HKI DAN REZIM HKI MODERN
SISTEM HKI GLOBAL
PERANAN HKI DALAM KEHIDUPAN DI ERA MODERN Karakteristik
Era Modern Kecepatan Ketepatan Kenyamanan
Apakah bisa menjalankan berbagai aktifitas di era Modern TANPA DUKUNGAN KI ?
MUTLAK DUKUNGAN Produk-produk teknologi yang merupakan hasil karya dan kreasi manusia
PENGERTIAN & REZIM HKI MODERN Hak Kekayaan Intelektual - HKI Intellectual Property Rights - IPR “Hak yang timbul dari hasil olah pikir, karsa, rasa manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk barang dan/atau jasa yang berguna bagi manusia itu sendiri” Sifat dan Karateristik: • • • •
Hak Eksklusif diberikan oleh Negara (Granted by the State) Hak Individu (Private Right) Teritoratif dan Batas waktu perlindungan
REZIM HKI MODERN
SENI
ILMU PENGETAHUAN PATEN
HAK CIPTA
MEREK
SASTRA
HKI HAK TERKAIT
HAK MILIK INDUSTRI
(Pelaku, Produser Rekaman Suara, Lembaga Penyiaran)
DESAIN INDUSTRI
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT)
RAHASIA DAGANG
Hak Cipta
Hak yang timbul dari EXPRESI sebuah dan/atau beberapa IDE, bukan idenya itu sendiri
Paten Invensi di bidang teknologi yang merupakan solusi suatu masalah 1. Baru 2. Langkah
inventif 3. Keterterapan dlm industri
Merek
Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsurunsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.
Merek Dagang, Merek Jasa dan Merek Kolektif
Desain Industri
Kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
Rahasia Dagang
Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
SISTEM HKI GLOBAL I.
WIPO: The Paris Convention for the Protection of Industrial Property; The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works; The Rome Convention concerning Protection of Neighboring Rights to Literary Works; Patent Cooperation Treaty (“PCT”); Trademark Law Treaty; WIPO Copyright Treaty; WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT); The Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms; The Madrid Agreement concerning the Protection of Indication of Source
…SISTEM HKI GLOBAL II. WTO: TRIPS Agreement
III. UPOV The International Union for the Protection of New Varieties of Plant
IV. UNESCO The Universal Copyright Convention
DUA
IMPLIKASI SISTEM HKI GLOBAL & PEMBANGUNAN HKI DI INDONESIA Treaty Internasional yang di Ratifikasi Indonesia Lembaga Pengelola HKI dan Undang-undang HKI Visi, Misi, Kebijakan Strategis, dan TIMNAS PPHKI
Treaty Internasional yang di Ratifikasi Indonesia 1. Agreement establishing the World Trade Organization (UU No. 7 / 1994)
2. Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (Keppres No. 15/1997 ttg Perubahan atas Keppres No. 24/1979);
3. Patent Cooperation Treaty (“PCT”) and Regulations under the PCT (Keppres No. 16/1997); 4. Trademark Law Treaty (Keppres No. 17/1997); 5. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Keppres No. 18/1997); 6. WIPO Copyright Treaty (Keppres No. 19/1997) 7. WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) (Keppress No. 74/2004)
Lembaga Pengelola HKI dan Undang-undang HKI 1. Kementerian Hukum dan HAM, DITJEN HKI •
UU Hak Cipta (UU No 19/2002)
•
UU Paten (UU No 14/2001)
•
UU Merek (UU No 15/2001)
•
UU Rahasia Dagang (UU No 30/2000)
•
UU Desain Industri (UU No 31/2000)
•
UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No 32/2000)
2. Kementerian Pertanian, Sekjen, Pusat PVT •
UU Perlindungan Varietas Tanaman (UU 29/2000)
Visi DJHKI
Terciptanya sistem HKI yang efektif dan efisien dalam menopang pembangunan nasional.
Misi DJHKI
1.
Memberikan perlindungan, penghargaan dan pengakuan atas kreatifitas;
2.
Mempromosikan teknologi, investasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan pertumbuhan ekonomi dan;
3.
Merangsang pertumbuhan karya dan budaya yang inovatif dan inventif.
Kebijakan Strategis 1.
Layanan prima berbasis teknologi informasi
2.
Administrasi dan Manajemen
3.
Kerjasama dan Sosialisasi
4.
Legislasi
5.
Penegakan Hukum
TIMNAS PENANGGULANGAN PELANGGARAN BIDANG HKI (KEPPRES 4/2006)
STRATEGI PRE-EMTIF
Budaya dan Pendidikan Hukum Sosialisasi
Pengembangan SDM dan Pembangunan Kapasitas Himbauan, Kampanye pada Masyarakat & Peliputan Media Sistem Informasi yang terpadu
STRATEGI PREVENTIF
STRATEGI REPRESSIF
Kepedulian Masyarakat dan Pelaku Usaha/Bisnis
Upaya peningkatan penindakan dan penyitaan
Administrasi kemitraan dan kerjasama dengan Industri
Undang-undang yang kuat dan komprehensif
Kerjsama dan Perjanjian Internasional, Regional, Bilateral dan Nasional
Peningkatan koordinasi dan kerjasama Penegakan dan penindakan yang kuat dan konsisten
Paten
•Kontribusi Masyarakat Dalam Pengajuan Permohonan HKI
Permohanan Domestik vs Asing
TIGA
HKI TERHADAP HASIL PENELITIAN & PENGEMBANGAN
KARAKTERISTIK HASIL PENELITIAN LITBANG PEMERINTAH
IDE ATAU KONSEP YANG KREATIF
1. • • • •
2.
SEBAGIAN HANYA ADA DATA UNGGULAN, BELUM CUKUP BUKTI BELUM MATANG BELUM MEMPERHITUNGKAN PRESISI ATAU EFISIENSI BIDANG PENERAPANNYA BELUM JELAS
BELUM DIPUBLIKASIKAN SECARA MUDAH DIMENGERTI
…KARAKTERISTIK HASIL PENELITIAN LITBANG PEMERINTAH AKIBATNYA RESIKO PENGEMBANGANNYA TINGGI SEHINGGA MITRA R & D TIDAK
MUNCUL MESKIPUN MENGHARAPKAN KESINAMBUNGAN PENELITIAN,TETAPI KURANG/TIDAK ADA DANA SEHINGGA
HASIL PENELITIAN DIBIARKAN BEGITU SAJA
…KARAKTERISTIK HASIL PENELITIAN LITBANG PEMERINTAH
HARUS ADA ALAT UNTUK MEMAJUKAN PENELITIAN DI UNIVERSITAS YG TIDAK BERGANTUNG PADA APBN
HKI
KENAPA HKI? 1. 2.
HKI DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI SUMBER PENGHASILAN MELALUI PEMBERIAN LISENSI LEMBAGA/BADAN LITBANG YANG MENJADI KAYA DGN PENDAPATAN/PENGHASILAN DARI PEMBERIAN LISENSI, PADA GILIRANNYA DAPAT MENDANAI KEGIATAN R & D LEBIH LANJUT.
SEHINGGA BADAN LITBANG ITU AKAN MENJADI PUSAT SEBUAH LINGKARAN/SIKLUS BAGI KEGIATAN INOVATIF YANG BERSIFAT DINAMIS
SIKLUS PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL Hasil Penelitian & Pengembangan •
Kepercayaan masy. akan kualitas produk/proses
•
Insentif
•
Investasi & alih teknologi;
•
Lapangan kerja;
Dimanfaatkan oleh Masyarakat
Kekayaan Intelektual Perlindungan Kekayaan Intelektual yang sesuai
PARADIGMA BARU DI DUNIA LITBANG
Konsep “from idea to invention” dan “from invention to innovation” perlu dilaksanakan secara utuh. Menghasilkan “pemecahan baru atas suatu masalah teknis” (new solution to a technical problem). Berorientasi komersial.
Mengikuti mekanisme standar dalam melaksanakan gagasan hingga masuk ke pasar.
EMPAT
KENAPA HARUS MENGAJUKAN PERMOHONAN HKI?
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8.
Memiliki hak eksklusif untuk melarang dan/atau memberi izin pihak lain untuk melakukan upaya-upaya komersial dari HKI yang dimilikinya; Aset bisnis intangible, keuntungan finansial Kemudahan dalam pengembangan pasar; Sarana iklan yang bersifat global; Peringatan bagi yang berniat melanggar; Bukti kepemilikan yang akan memudahkan dalam perjanjian lisensi; HKI dapat dialihkan; dan Aman dalam memanfaatkan
PENGHASIL KEKAYAAN INTELEKTUAL 1.
2. 3. 4. 5. 6.
DOSEN; PENELITI; PEREKAYASA PEMULIA TANAMAN MAHASISWA; atau MASYARAKAT UMUM
MANFAAT SISTEM PATEN BAGI BANGSA INDONESIA (1)
Sistem paten diperlukan untuk memberikan: - Perlindungan hukum dan - Mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan (Invensi) di: BIDANG TEKNOLOGI
TEKNOLOGI memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri, (Dalam Pertimbangan UU Paten 6/89)
MANFAAT SISTEM PATEN BAGI BANGSA INDONESIA (2)
Untuk mendorong kreativitas lebih lanjut dari para inventor nasional sehingga melahirkan/munculkan invensi di bidang teknologi yang lebih baru/canggih; Untuk memudahkan alih teknologi dan investasi asing; Sumber Pendapatan Negara (PNBP) Untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
APAKAH SISTEM PATEN DI INDONESIA TELAH BERJALAN ? (1)
Tiga parameter yang harus dinilai: 1. 2. 3.
Perangkat peraturan perundangundangan ? Permohonan paten yang diajukan ? Mekanisme peneggakkan hukum ?
JUMLAH PERMOHONAN PATEN
6000
2004
4000 2000
3877
4499
4880
5377
5382
2005 2006 2007
0 2004
2005
2006
2007
2008
2008
JUMLAH PERMOHONAN PATEN
BULAN
TAHUN
JUMLAH
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
2004
245
259
295
306
317
349
311
345
339
372
333
406
3877
2005
320
318
400
362
369
432
358
355
419
378
340
448
4499
2006
405
363
397
365
390
467
350
352
483
364
416
528
4880
2007
421
421
436
382
447
510
394
463
479
493
439
492
5377
2008
445
432
411
423
445
557
467
403
526
380
389
504
5382
10 BESAR NEGARA PEMOHONANPATEN DI INDONESIA
NEGARA
KODE
TAHUN
JUMLAH
1999-2006
2007
AMERIKA SERIKAT
US
15,647
1492
17,139
JEPANG
JP
10,115
713
10,828
JERMAN
DE
5,052
454
5,506
INDONESIA
ID
4,075
489
4,564
BELANDA
NL
3,027
347
3,374
INGGRIS
GB
2,478
187
2,665
SWISS
CH
2,390
329
2,719
PERANCIS
FR
2,019
166
2,185
KOREASELATAN
KR
1,571
163
1,734
TAIWAN
TW
1,229
66
1,295
PATEN ?
Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor, Invensi di bidang teknologi, Melaksanakan sendiri Invensinya, atau Memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya
HAK EKSKLUSIF
Adalah hak untuk: Melaksanakan sendiri secara komersial
Memberikan persetujuan kpd pihak lain Melarang pihak lain tanpa persetujuannya
Membuat; Menggunakan; Menjual; Menyewakan; Menyerahkan; Menyediakan untuk dijual atau disewakan Mengimpor Mengekspor atau Menggunakan proses produksi untuk membuat barang dan tindakan lainnya…
PATEN SEDERHANA ?
Invensi berupa produk atau alat
Baru Mempunyai nilai kegunaan praktis
Invensi yang bersifat aktifitas/proses tidak dapat dilindungi dalam bentuk Paten Sederhana.
Paten ﺐ ﺐ ﺐ
ﺐ ﺐ ﺐ ﺐ
Invensi berupa produk, alat atau proses/ metode Patentabilitas: baru, inventif, industrial applicable Publikasi setelah 18 bln sejak FD (filing date) Waktu publikasi 6 bl Biaya permohonan Rp 575.000 Biaya substantif Rp. 2.000.000 Waktu pengajuan substantif selambat-lambatnya 36 bl setelah FD
Paten Sederhana ﺐ ﺐ ﺐ ﺐ ﺐ ﺐ ﺐ
Invensi hanya produk atau alat Patentabilitas: baru, industrial applicable Publikasi setelah 3 bln sejak FD Waktu publikasi 3 bln Biaya permohonan Rp 125.000 Biaya substantif Rp. 350.000 Waktu pengajuan substantif selambat-lambatnya 6 bl setelah FD
INVENSI ?
Ide inventor Kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa
Produk atau proses Penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses
KIAT UNTUK MENGHASILKAN INVENSI Masalah Informasi Paten
> 1 juta/tahun Permohonan Paten baru 500 ribu Granted/tahun
Pemecahan Masalah
> 50 juta dok Paten Sbg sumber Ide-ide baru
Belajar dari Alam
Penelitian & Pengembangan
Hasil Penelitian Capung & Helikopter
- Produk - Proses INVENSI
Tidak Apakah suatu invensi termasuk dalam pengertian invensi menurut UUP ? Ya Apakah invensi termasuk yang tidak dapat dipatenkan ?
Ya
Tidak
Kiat memperoleh paten
Apakah invensi tersebut dapat diterapkan dalam industri ?
Tidak Lupakan Untuk memperoleh perlindungan paten
Ya Apakah invensi tersebut baru ?
Tidak
Apakah invensi tersebut mengandung langkah inventif ?
Tidak
Ya
Ya Apakah paten tersebut merupakan produk atau proses yang dapat dikomersialkan ? Ya Ajukan permohonan ke Ditjen HKI
Tidak
PRINSIP DASAR PERLINDUNGAN PATEN DI INDONESIA
First to file
Berdasarkan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia (deskripsi, klaim, abstrak dan gambar invensi)
Membayar biaya permohonan dan pemeriksaan substantif
Pengumuman
Pemeriksaan substantif
Perlindungan teritorial
INVENSI DI BIDANG PATEN (1)
Peneliti menemukan sifat baru suatu material yang tahan terhadap kejutan mekanis (mechanical shock), TIDAK TERMASUK INVENSI Tetapi Bantalan Rel Kereta Api yang Menggunakan Material tersebut, termasuk Invensi yang dapat dipatenkan
INVENSI DI BIDANG PATEN (2)
Invensi mengenai Roda Kendaraan yang Mempunyai Pola pada Permukaannya
Jika yang ingin dilindungi adalah efek estetis dari pola tersebut, BUKAN PATEN Tetapi, apabila yang ingin dilindungi adalah pola tersebut dapat menambah daya cengkeram roda pada permukaan tanah/jalan, PATEN
INVENSI yang dapat DIBERI PATEN
1.Baru Suatu invensi dianggap baru, jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.
...INVENSI yang dapat DIBERI PATEN
2.Memiliki Langkah Inventif Suatu invensi mengandung langkap inventif, jika invensi tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
...INVENSI yang dapat DIBERI PATEN
3. Dapat Diterapkan Dalam Industri Suatu invensi dapat diterapkan dalam industri, jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan.
INVENSI YG TIDAK DAPAT DIBERI PATEN
ﺐ
ﺐ
proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan; metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan kepada manusia dan/atau hewan;
... INVENSI YG TIDAK DAPAT DIBERI PATEN
teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;
proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.
... INVENSI YG TIDAK DAPAT DIBERI PATEN
ﺐ
Kreasi estetika;
ﺐ
Skema;
ﺐ
Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang : melibatkan mental, permainan, bisnis;
ﺐ
Aturan dan metode mengenai program komputer;
ﺐ
Presentasi mengenai suatu informasi.
Tata cara pengajuan permohonan (1) Paten diberikan atas dasar permohonan Diajukan secara tertulis dalam b. Indonesia kepada Ditjen. HKI Membayar biaya permohonan:
Paten : Rp 575.000 (PP No. 38/2009) Paten sederhana : Rp 125.000 (PP No.38/2009)
Tata cara pengajuan permohonan (2) Formulir permohonan paten dilengkapi: Surat kuasa khusus, (bila diajukan melalui kuasa) Pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten Klaim yang terkandung dalam invensi Deskripsi tentang invensi Gambar invensi (bila ada) Abstrak invensi
Tata cara pengajuan permohonan (3) Permohonan dapat diajukan oleh: Pemohon Datang langsung ke Ditjen. HKI, atau Melalui Kanwil Hukum dan HAM di seluruh Indonesia
Kuasa (Konsultan HKI)
Pemeriksaan Administratif (1)
Untuk memeriksa kebenaran, dan kelengkapan administratif dan fisik dari suatu permohonan paten Dilakukan oleh Pemeriksa Formalitas
Pengumuman permohonan paten (1) Pengumuman permohonan dilakukan: Dalam hal Paten, segera setelah 18 bulan sejak Tanggal Penerimaan Dalam hal Paten sederhana, segera setelah 3 bulan sejak Tanggal Penerimaan
Pengumuman dilakukan dengan: Menempatkan dalam BRP Menempatkan pada sarana khusus (CD-ROM, Internet)
Pemeriksaan Substantif (1) Diajukan secara tertulis kepada Ditjen. HKI
Paten, paling lama 36 bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Paten Sederhana, paling lama 6 bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan, atau bersamaan dengan pengajuan permohonan.
Pemeriksaan Substantif (3)
Pemeriksaan substantif pada intinya bertujuan untuk mencegah pemberian paten bila: 1.
2.
3.
Terdapat ketentuan khusus dalam perundangundangan yang mengecualikan invensi dari perlindungan paten; Invensi tidak baru, tidak mengandung langkah inventif dan/atau tidak dapat diterapkan dalam industri; dan/atau Invensi tdk diungkapkan dgn jelas.
Persetujuan Permohonan Paten
Suatu invensi hanya dapat disetujui untuk diberi paten bila hasil pemeriksaan substantif atas invensi itu adalah:
Baru; Mengandung langkah inventif; Dapat diterapkan dalam industri; Memenuhi ketentuan lain dalam UU Paten.
Terhadap invensi yang memenuhi syarat di atas, Ditjen. HKI memberikan Sertifikat Paten
Penolakan Permohonan Paten (1)
Invensi yang tidak memenuhi salah satu syarat berikut ini akan ditolak:
Baru; Mengandung langkah inventif; Dapat diterapkan dalam industri; dan/atau Ketentuan lain dalam UU Paten
TATA WAKTU PROSES PATEN 18 bln FD/TP
6 bln
PUBLIKASI Pub
= 24 Bulan Akhir Pub
PEMERIKSAAN SUBSTANTIF 3-6 Bln
Tahap I
3 Bln
Tanggapan Pemohon
3-6 Bln
Tahap II
3 Bln
Tanggapan Pemohon
Tahap Akhir (Beri / Tolak)
UPAYA HUKUM PENOLAKAN PERMOHONAN PATEN
Mengajukan banding kepada Komisi Banding Paten (paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan) Mengajukan gugatan atas putusan Komisi Banding ke Pengadilan Niaga (paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan penolakan) Mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Niaga
PATEN DALAM HUBUNGAN KERJA
Pemilik Paten adalah pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain Invensi yang dihasilkan oleh karyawan/pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian dalam pekerjaan tidak mengharuskan menghasilkan invensi, Pemilik Paten adalah pihak yang memberikan pekerjaan Inventor berhak mendapatkan imbalan yang layak
Potensi dan Tantangan Pengembangan Sistem Paten Di Indonesia
Potensi: Telah
tersedia sistem paten dgn landasan hukum yang
jelas Jumlah peneliti yang banyak Kaya dengan keanekaragaman hayati (GR) Anggota PCT Pangsa pasar yang besar Adanya insentif dari Pemerintah
…Potensi dan Tantangan Pengembangan Sistem Paten Di Indonesia
Tantangan: Masih
rendahnya pemahaman masyarakat Belum jadi prioritas Pemerintah Anggaran R & D yang masih relatif rendah Kualitas dan kuantitas Pemeriksa Paten? Infrastuktur belum memadai
Kunjungi website kami: http://www.dgip.go.id
