KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NOMOR : H-01. PR.07.06 TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PERMOHONAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Menimbang
:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.11.PR.07.06 Tahun 2003 Tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Untuk Menerima Permohonan Hak Atas Kekayaan Intelektual, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kanto r Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Nomor 242 Tahun 2000); 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Lembaran Negara Nornor 243 Tahun 2000); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2000); 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2001); 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Nomor 110 Tahun 2001); 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Nomor 85 Tahun 2002); 7. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman; 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 197/M Tahun 2002 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual; 9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman; 10. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan HAM RI; 1 1 .Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.11.PR.07.06 Tahun 2003 Tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Repub lik Indonesia Untuk Menerima Permohonan Hak Atas Kekayaan Intelektual;
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PERMOHONAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Pasal I
Permohonan Hak Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana terlampir pada keputusan ini. Pasal 2 Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai pedoman untuk memudahkan pelaksanaan penerimaan permohonan hak kekayaan intelektual pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pasal 3 Dalam hal terdapat ketidakjelasan dan atau perbedaan pengertian antara lampiran keputusan ini dengan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual, yang dipergunakan adalah naskah dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pasal 5 Permohonan Paten dengan sistem Patent Cooperation Treaty hanya dapat dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pasal 6 Permohonan Paten dan Merek dengan hak prioritas dapat dilakukan melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pasal 7 Permohonan hak kekayaan intelektual dikenakan biaya sesuai tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pasal 8 Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor HB.PR.07.10 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan lntelektual melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta lampirannya dinyatakan tidak berlaku.
2
Pasal 9 Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Inte lektual ini mulai berlaku sejak tanggal Ditetapkan di Tangerang pada tanggal : 23 April 2004 DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN NTELEKTUAL
Prof. ABDUL BARI AZED, SH, MH NIP 1306109869
3
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NOMOR : H-01.PR.07.06 TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PERMOHONAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA BABI UMUM 1 . Permohonan untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HKI) dan pemohonan Iainnya di bidang HKI diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) melalui loket penerimaan di setiap Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Man usia Republik Indonesia (Kanwil Depkeh dan HAM RI) . 2. Biaya permohonan HKI adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pe merintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman. 3. Pembayaran biaya permohonan disetorkan pada rekening nomor 081-009634474001 Bank Negara Indonesia (BNI ) Cabang Tangerang atas nama Ditjen HKI Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. 4. Petugas loket menerima permohonan yang telah memenuhi persyaratan dengan mencantumkan: a. Tanggal, bulan, tahun serta waktu penerimaan (jam dan menit); b. Nomor agenda meliputi kode wilayah, jenis HKI, tahun dan nomor urut penerimaan; 5. Kode wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam butir 4 huruf b adalah kode wilayah seperti yang ditentukan dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor A-UM.02.01-24 tanggal 27 Maret 1995. 6. Kepala Kanwil Depkeh dan HAM RI atau pejabat yang ditunjuk olehnya membubuhkan tanda tangan dan stempel pada permohonan yang telah diterima. 7. Pada ha ri yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan secara Iengkap sebagaimana dimaksud dalam butir 4, Kanwil Depkeh dan HAM RI menyampaikan kepada Ditjen HKl : a. Lembar pertama permohonan dan bukti pembayaran yang telah diterima sesuai ketentuan butir 4 dengan menggunakan facsimile atau fasilitas elektronik lainnya; dan b. Berkas permohonan lengkap melalui Pos Tercatat atau fasilitas pengiriman sejenis 8. Surat menyurat yang berkaitan dengan permohonan HKI disampaikan oleh Ditjen HKl kepada Kanwil Depkeh dan HAM RI yang menerima permohonan tersebut dengan tembusan kepada pemohon atau kuasanya. 9. Dalam hal surat pemberitahuan penolakan permohonan HKI disampaikan oleh Ditjen HKI kepada pemohon atau kuasanya dengan tembusan kepada Kanwil Depkeh dan HAM yang menerima permohonan tersebut.
4
BAB II HAK CIPTA Bagian Pertama Permohonan Pendaftaran Ciptaan 1. Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 2 (dua). 2. Pemohon wajib melampirkan : a. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa; b. contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut : - buku dan karya tulis lainnya : 2 (dua) buah yang telah dijilid dengan edisi terbaik. Apabila suatu buku berisi foto seseorang harus dilampirkan surat tidak keberatan dari orang yang difoto atau ahli warisnya. - program komputer : 2 (dua) buah disket disertai buku petunjuk pengoperasian dari program komputer tersebut. - CD/VCD/DVD : 2 (dua) buah disertai dengan uraian ciptaannya; - alat peraga : 1 (satu) buah disertai dengan buku petunjuk; - drama : 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya; - tari (koreografi) : 10 (sepuluh) buah gambar atau 2 (dua) buah rekamannya; - pewayangan : 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya; pantomin : 10 (sepuluh) buah gambar atau 2 (dua) rekamannya; - karya pertunjukan : 2 (dua) buah rekamannya; - karya siaran : 2 (dua) buah rekamannya; - seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo dan gambar : masingmasing 10 (sepuluh) lembar berupa foto; - seni ukir, seni pahat, seni patung, seni kerajinan tangan dan kolase : masing-masing 10 (sepuluh) lembar berupa foto; - arsiitektur : 1 (satu) buah gambar arsitektur; - peta : 1 (satu) buah; - fotografi : 10 (sepuluh) lembar; sinematografi 2 (dua) buah rekamannya; - terjemahan : 2 (dua) buah naskah yang disertai izin dan pemegang hakcipta; - tafsir, saduran dan bunga rampai : 2 (dua) buah naskah; c. salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisasi notaris, apabila pemohon badan hukum; d. fotokopi kartu tanda penduduk; dan e. bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kecuali untuk permohonan program komputer sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah). 3. Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan yang pemegang hak ciptaannya bukan si pencipta sendiri, pemohon wajib melampirkan bukti pengalihan hak cipta tersebut. Bagian Kedua Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak Ciptaan Terdaftar 1. Permohonan pencatatan pengalihan hak atas ciptaan terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon diketik rangkap 2 (dua) dengan mencantumkan judul dan nomor pendaftaran ciptaan yang dialihkan haknya. 2. Pemohon wajib melampirkan : a. bukti pengalihan ha k yang dapat berupa : - fatwa waris / keterangan waris; - akta hibah;
5
b. c. d. e. f.
- surat wasiat; atau - akta perjanjian dokumen-dokumen lain yang dibenarkan oleh undang-undang; fotokopi surat pendaftaran ciptaan; fotokopi kartu tanda penduduk pencipta atau pemegang hak cipta; salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisir nota ris; apabila pemohon badan hukum; surat kuasa khusus, apabila pemohon diajukan melalui kuasa dan bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Bagian Ke tiga Permohonan Pencatatan Perubahan Nama atau Alamat
1. Permohonan pencatatan perubahan nama, alamat pencipta atau pemegang hak cipta terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon diketik rangkap 2 (dua) dengan mencantumkan : a. judul ciptaan; b. nomor pendaftaran ciptaan; c. nama kewarganegaraan, dan alamat pencipta atau pemegang hak cipta yang lama dan baru; dan d. nama kewarganegaraan, dan alamat kuasa yang dipilih di Indonesia, apabila pencipta atau pemegang hak cipta tersebut bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia. 2. Pemohon wajib melampirkan : a. fotokopi surat pendaftaran ciptaan; b. fotokopi kartu tanda penduduk pencipta atau pemegang hak cipta; c. bukti adanya perubahan nama dan alamat; d. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan e. bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), f. salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisasi notaris, apabila pemohon badan hukum Bagian Keempat Permohoan Petikan Resmi Ciptaan Terdaftar 1. Permohonan petikan resmi ciptaan terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon diketik rangkap 2 (dua) dengan mencantumkan nomor pendaftaran ciptaan. 2. Pemohon wajib melampirkan : a. Surat kuasa khusus, apabila permohonan dilakukan melalui kuasa; dan b. Bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
Bagian Kelima Permohonan Penghapusan Ciptaan Terdaftar
1. Permo honan penghapusan ciptaan terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon diketik rangkap 2 (dua) dengan mencantumkan nomor pendaftaran ciptaan serta alasan permohonan penghapusan. 2. Pemohon wajib melampirkan : a. Fotokopi surat pendaftaran ciptaan ; b. Fotokopi kartu tanda penduduk pencipta atau pemegang hak cipta; dan c. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
6
BAB III DESAIN INDUSTRI Bagian Pertama Permohonan Pendaftaran Desain lndustri 1. Permohonan Desain Industri diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat): 2. Pemohon wajib melampirkan: a. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa; b. surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan pendesain; c. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau pendesain; d. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian da ri Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya rangkap 3 (tiga); e. bukti pembayaran biaya permohonan Desain lndustri sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk non usaha kecil atau Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk usaha kecil dengan melampirkan Surat Keterangan Dinas Perindustrian tempat pemohon berdomisili yang menyatakan pemohon adalah pelaku Usaha Kecil; f. foto copy kartu penduduk pendesain atau pemohon desain. 3. Lampiran gambar atau foto dan uraian Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf d ditentukan sebagai berikut : a. setiap lemb ar kertas hanya salah satu mukanya saja yang boleh untuk mencantumkan gambar atau fotoscan dan keterangan gambar serta uraiannya dibuat pada halaman tarpisah; b. ga mbar dapat menggunakan tinta warna atau hitam putih untuk yang tidak menginginkan komposisi warna dalam permohonan Desain Industri yang diajukan; c. kertas untuk gambar (gambar-gambar) dan keterangan gambar adalah kertas HVS atau yang sejenisnya dengan ukuran A-4 (29,7 X 21 cm) dengan berat minimum 100 gsm dengan batas sebagai berikut: (1) dari pinggir atas = 2,5 cm (2) daripinggir bawah = 1 cm (3) dari pinggir kiri = 2,5 cm (4) dari pinggir kanan = 1 cm d. kertas A-4 tersebut harus berwarna putih dan rata tidak mengkilat; e. gambar atau fotoscan tidak boleh ditempelkan dan harus dalam keadaan utuh, tidak terlipat, rusak atau sobek; f, bagi permohonan Desain lndustri yang ingin memintakan perlindungan untuk sebagian dari tampilan produk yang dimohonkan, maka bagian yang dimintakan perlindungan dapat dibuat dengan gambar garis utuh dan ya ng tidak dimintakan perlindungan dibuat dengan garis putusputus; g. untuk tujuan pengumuman permohonan Desain Industri, bagi yang melampirkan contoh fisik haru s memberikan gambar atau fotoscan sesuai dengan fisik yang diajukan.
Bagian Kedua Waktu Penerima an Permohonan 1. Tanggal penerimaan adalah tanggal diterimanya permohonan dengan syarat pemohon telah: a. mengisi formulir permohonan; b. melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya; dan
7
c. membayar biaya permohonan. 2. Apabila ternyata terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan permohonan, Direktorat Jenderal memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut. 3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 Bagian Kedua dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan atas permintaan Pemohon. 4. Apabila kekurangan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tidak dipenuhi, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemoh on atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali. 5. Dalam hal permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam butir 4, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali. Bagian Ketiga Permohonan Dengan Hak Prioritas 1. Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. 2. Permohonan dengan hak prioritas sebagaimana dimaksud dalam butir 1 wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan hak prioritas. 3. Apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 tidak dipenuhi, permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan hak prioritas. 4. Selain salinan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 2, Direktorat Jenderal dapat meminta agar permohonan dengan hak prioritas dilengkapi pula dengan: a. salinan lengkap Hak Desain lndustri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain; dan b. salinan sah dokumen lain yang dipe rlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Desain lndustri tersebut adalah baru.
Bagian Keempat Pengajuan Keberatan Permohonan Pengajuan keberatan permohonan Desain Industri yang sedang diumumkan permohonannya dapat diajukan oleh pihak lain dengan cara mengajukan keberatan tertulis dengan cara diketikrangkap 5 (lima) dan disertai alasan yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif ke Direktorat Jenderal serta membayar biaya permohonan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
8
Bagian Kelima Permohonan Salinan Sertifikat Desain Industri Permohonan salinan sertifikat Desain Industri dapat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pihak yang memerlukan kepada Direktorat Jenderal dengan cara diketik rangkap 2 (dua) dan membayar biaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bagian Keenam Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri 1. Permohonan pencatatan pengalihan hak Desain Industri secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua). 2. Permohonan memuat tentang: - Judul dan nomor Desain Industri terdaftar; - Nama dan alamat pemilik lama; dan - Nama dan alamat pemilik baru. 3. Pemohon wajib melampirkan: a. bukti pengalihan hak berupa: - surat perjanjian tertulis; - surat wasiat; - surat hibah yang dibuat di depan notaris; - surat penetapan waris oleh pengadilan; b. surat kuasa khusus, apabila dimohonkan melalui kuasa; c. bukti pembayaran biaya permohonan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk non usaha kecil-menengah atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk usaha kecilmenengah. d. fotocopy salinan - sertifikat Desain lndustri terdaftar. Bagian Ketujuh Penarikan Kembali Permohonan Permintaan penarikan kembali permohonan dapat diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal oleh pemohon atau kuasanya selama permohonan tersebut belum mendapat keputusan. BAB IV DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU Bagian Pertama Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 1. Permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diajukan dengan cara mengisi forrnulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat). 2. Pemohon wajib melampirkan: a. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa; b. surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan pendesain; c. surat pern yataan bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pernohon atau pendesain; d. gambar atau foto dan uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya rangkap 3 (tiga);
9
e. bukti pembayaran biaya permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebesar Rp. 700.000,(tujuh ratus ribu rupiah) untuk non usaha kecil atau Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk usaha kecil dengan melampirkan Surat Keterangan Dinas Perindustrian tempat pemohon berdomisili yang menyatakan pemohon adalah pelaku usaha Kecil; 3. Lampiran gambar atau foto dan uraian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf d ditentukan sebagai berikut: a. setiap lembar kertas untuk gambar atau foto dan uraian hanya salah satu muka saja; b. gambar menggunakan tinta hitam; c. kertas untuk gambar atau foto dan uraian memakai kertas HVS putih ukuran A-4 (29,7 X 21 cm) dengan be rat 80 gsm untuk uraian dan 100 gsm untuk gambar atau foto dengan batas sebagai berikut: (1) dari pinggir atas = 2,5 cm (2) dari pinggir bawah = 1 cm (3) dari pinggir kiri = 2,5 cm (4) dari pinggir kanan = 1 cm d. kertas A-4 tersebut harus berwama putih dan rata tidak mengkilat; e. gambar atau foto tidak boleh ditempelkan dan harus dalam keadaan utuh, tidak terlipat, rusak atau sobek. Bagian Kedua Waktu Penerimaan Permohonan 1. Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan, dengan syarat Pemohon telah: a. mengisi formulir Permohonan; b. melampirkan salinan gambar atau foto dan uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan; dan c. membayar biaya biaya Permohonan sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 butir e Bagian Pertama. 2. Apabila ternyata terdapat kekurangan pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada Bagian Pertama, Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan pemenuhan kekurangan tersebut. 3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan atas permintaan Pemohon.
Bagian Ketiga Permohonan Salinan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Permohonan salinan sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pihak yang memerlukan kepada Direktorat Jenderal dengan cara diketik rangkap 2 (dua) dan membayar biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk non usaha kecil atau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk usaha kecil dengan melampirkan Surat Keterangan Dinas Perindustrian tempat pemohon berdomisili yang menyatakan pemohon adalah pelaku Usaha Kecil. Bagian Keempat Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 1. Permohonan pencatatan pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua).
10
2. Permohonan memuat tentang: - Judul dan nomor Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdaftar; - Nama dan alamat pemilik lama; dan - Nama dan alamat pemilik baru. 3. Pemohon wajib melampirkan: a. bukti pengalihan hak berupa: - surat perjanjian tertulis; - surat wasiat; - surat hibah yang dibuat di depan notaris; - surat penetapan waris oleh pengadilan; b. surat kuasa khusus, apabila dimohonkan melalui kuasa; c. bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk non usaha kecil atau Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk usaha kecil dengan melampirkan Surat Keterangan Dinas Perindustrian tempat pemohon berdomisili yang menyatakan pemohon adalah pelaku Usaha Kecil; d. fotocopy salinan sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdaftar. Bagian Kelima Penarikan Kembali Permohonan 1. Permintaan penarikan kembali Permohonan dapat diajukan secara tertulis kepada oleh Pemohon atau Kuasanya selama Permohonan tersebut belum mendapat keputusan. BAB V RAHASIA DAGANG Bagian Pertama Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak Rahasia Dagang 1. Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak Rahasia Dagang diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat). 2. Pemohon wajib melampirkan: a. surat pengalihan khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa; b. surat pengalihan hak dari pemegang Hak Rahasia Dagang kepada yang berhak menerimanya; c. bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan hak sebesar Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah) untuk non usaha kecil dan Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah) untuk usaha kecil dengan me lampirkan Surat Keterangan Dinas Perindustrian tempat pemohon berdomisili yang menyatakan pemohon adalah pelaku Usaha Kecil. Bagian Kedua Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang 1. Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat). 2. Pemohon wajib melampirkan: a. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa; b . surat perjanjian lisensi Rahasia Dagang; c. bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan perjanjian lisensi Rahasia Dagang
11
sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk non usaha kecil dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk usaha kecil dengan melampirkan Surat Keterangan Dinas Perindustrian tempat pemohon berdomisili yang menyatakan pemohon adalah pelaku Usaha Kecil.
BAB Vl PATEN Bagian Pertama Permohonan Paten 1. Permohonan Paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat). 2. Pemohon wajib melampirkan: a. surat kuasa khusus, apabila permohona n diajukan melalui Konsultan Paten terdaftar selaku kuasa; b. surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu; c. deskripsi, klaim, abstrak : masing-masing rangkap 3 (tiga); d. gambar, apabila ada : rangkap 3 (tiga); e. bukti prioritas asli serta terjemahan halaman depannya dalam bahasa Indonesia rangkap 4 (empat), apabila diajukan dengan hak prioritas; f. terjemahan uraian penemuan dalam bahasa Inggris, apabila penemuan tersebut aslinya dalam bahasa asing selain bahasa Inggris rangkap 2 (dua); g. bukti pembayaran biaya permohonan Paten sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan h. bukti pembayaran biaya permohonan Paten Sederhana sebesar Rp. 125.000, (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk pemeriksaan substantif Paten Sederhana sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). 3. Penulisan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf c dan huruf d ditentukan sebagai berikut: a. setiap lemb ar kertas hanya salah satu mukanya saja yang boleh dipergunakan untuk penulisan dan gambar; b. deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam kertas HVS atau sejenis yang dibuat terpisah berukuran A-4 (29,7 x 21 cm) dengan berat minimum 80 GSM dengan batas se bagai berikut : 1) dari pinggir atas = 2 cm 2) dari pinggir bawah = 2 cm 3) dari pinggir kiri = 2.5 cm 4) dari pinggir kanan = 2 cm c. kertas A-4 tersebut harus berwarna putih, rata tidak mengkilat dan pemakaiannya dilakukan dengan menempatkan sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali dipergunakan untuk gambar); d. setiap lembar deskripsi, klaim dan gambar diberi nomor urut angka Arab pada bagian tengah atas dan tidak pada Batas sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 huruf b (1); e. pada setiap lima baris pengetikan baris uraian dan klaim, harus diberi nomor baris dan setiap halaman baru merupakan permulaan (awal) nomor dan ditempatkan di sebelah kiri uraian atau klaim serta tidak pada batas sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 huruf b (3); f.
pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta (toner) warna hitam, dengan ukuran antar baris 1,5 spasi, dengan huruf tegak berukuran tinggi huruf minimum 0,21 cm;
12
g. tanda tanda dengan garis, rumus kimia, dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis; h. gambar harus menggunakan tinta Cina hitam pada kertas gambar putih ukuran A-4 dengan berat minimum 100 GSM yang tidak mengkilap dengan batas sebagai berikut : - dari pinggir atas = 2,5 cm - dari pinggir bawah = 1 cm - dari pinggir kid = 2,5 cm - dari pinggir kanan = 1 cm i.
seluruh dokumen paten yang diajukan harus dalam lembar-lembar kertas utuh, tidak boleh dalam keadaan robek, terlipat, rusak atau gambar yang diternpelkan;
j.
setiap isi yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak dan gambar harus konsisten satu sama lain. Bagian Kedua Permohonan Pemeriksaan Substantif
Permohonan pemeriksaan substantif diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bagian Ketiga Permohonan Perubahan Nama Atau Alamat Pemohon Paten 1. Permohonan pencatatan perubahan nama dan atau alamat untuk permohonan paten yang masih dalam pemeriksaan substantif diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua) dan melampirkan: a. salinan dokumen yang membuktikan adanya perubahan nama dan atau alamat; b. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan c. bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah). 2. Permohonan pencatatan perubahan nama dan atau alamat untuk paten yang sudah diberikan diajukan seca ra tertulis dalam bahasa Indonesia diketik rangkap 2 (dua) dan melampirkan: a. salinan dokumen yan g membuktikan adanya perubahan nama dan atau alamat; b. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan c. bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah). Bagian Keempat Permohonan Untuk Memperoleh Petikan Daftar Umum Paten 1. Permohonan untuk memperoleh petikan Daftar Umum Paten diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua) dengan mencantumkan judul penemuan dan nomor paten (ID). 2. Pemohon wajib melampirkan: a. surat kuasa khusus apabila permohonan melalui kuasa; dan b. bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) BAB VII MEREK Bagian Pertama Permohonan Pendaftaran Merek
13
1. Permohonan pendaftaran merek diajukan dengan cara mengisi formufir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat). 2. Pemohon wajib melampirkan: a. surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang dit anda tangani oleh pemohon (bukan kuasanya), yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya; b. surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa; c. salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisir oleh notaris, apabila pemohon badan hukum; d. 24 (dua puluh empat) lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak di atas kertas; e. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon; f. bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, apabila permohonan dilakukan dengan hak prioritas; dan g. bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bagian Kedua Permohonan Perpanjangan Merek Terdaftar 1. Permohonan perpanjangan pendaftaran merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang khusus disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat). 2. Pemohon wajib melampirkan : a. b. c. d. e. f.
surat pernyataan dari pemohon atau instansi terkait yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan perpanjangannya masih tetap digunakan; surat kuasa khusus, apabila permohonan perpanjangan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa; salinan resmi Akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisir oleh notaris, apabila pemohon badan hukum; 24 (dua puluh empat) lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak di atas kertas; fotokopi kartu tanda penduduk pemohon; dan bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bagian Ketiga Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak Merek Terdaftar
1. Permohonan pencatatan pengalihan hak atau merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua). 2. Permohonan memuat dengan jelas tentang : - nama merek dan nomor pendaftaran merek yang dimohonkan pencatatan pengalihan hak; - nama dan alamat pemilik lama; dan - nama dan alamat pemilik baru. 3. Pemohon wajib melampirkan : a. bukti adanya pengalihan hak, dapat berupa : - surat perjanjian jual beli; - surat wasiat; - surat hibah yang dibuat di depan notaris; - surat penetapan waris oleh pengadilan. b. surat kuasa khusus, apabila permohonan pencatatan pengalihan hak diajukan melalui kuasa: c. salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh notaris, apabila pemohon badan hukum;
14
d. fotokopi bukti kepemilikan merek yang dialihkan, dapat berupa sertifikat, petikan resmi merek atau fotokopi merek dalam Berita Resmi Merek seri B; e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi atau penerima hak; f. surat pernyataan dari penerima hak yang bermaterai cukup dengan menyatakan bahwa penerima hak masih akan tetap menggunakan merek tersebut; dan g. bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 375.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)-, Bagian Keempat Permohonan Pencatatan Perubahan Nama atau Alamat 1. Permohonan pencatatan perubahan nama atau alamat pemilik merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua). 2. Permohonan memuat dengan jelas tentang : - nama merek dan nomor pendaftaran merek yang dimohonkan pencatatan perubahan nama atau alamat; - nama atau alamat pemilik lama; dan - nama atau alamat pemilik baru. 3. Pemohon wajib melampirkan: a. bukti adanya perubahan nama dan atau alamat; b. surat kuasa khusus, apabila permohonan pencatatan perubahan nama atau alamat diajukan melalui kuasa ; c. salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fokopinya yang telah dilegalisir oleh notaris, apabila pemohon badan hukum; d. fotokopi sertifikat merek yang dimohonkan pencatatan perubahan nama atau alamat ; e. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon; dan f. bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bagian Kelima Permohonan Penghapusan Merek Terdaftar 1. Permohonan penghapusan merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua). 2. Permohonan wajib melampirkan : a. bukti indentitas pemilik merek terdaftar ; b. surat kuasa khusus, apabila permohonannya diajukan melalui kuasa: c. surat persetujuan tertulis dari penerima lisensi, apabila merek yang dimintakan penghapusannya masih terikat perjanjian lisensi; d. fotokopi sertifikat merek yang dimohonkan penghapusan; dan e. bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bagian Keenam Permohonan Pencatatan Pembatalan Merek Terdaftar 1. Permohonan pencatatan pembatalan merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua); 2. Pemohon wajib melampirkan: a. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau fotokopi putusan tersebut yang dilegalisir oleh pengadilan; dan b. surat kuasa khusus, apabila permohonan dilakukan melalui kuasa.
15
Bagian Ketujuh Permohonan Petikan Merek Terdaftar 1. Permohonan petikan merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua) dengan menyebutkan nama dan nomor pendaftaran merek yang dimohonkan petikannya. 2. Pemohon wajib melampirkan: - surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan - bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Bagian Kedelapan Keberatan atas Permohonan Pendaftaran Merek 1. Permohonan keberatan atas permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 3 (tiga) dengan menyebutkan nama merek, tanggal dan nomor agenda permohonan pendaftaran merek, nomor dan tanggal pengumuman Berita Resmi Merek seri A yang memuat pengumuman permohonan pendaftaran merek yang dimohonkan keberatannya. 2. Pemohon wajib melampirkan: a. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan b. bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu - rupiah). Bagian Kesembilan Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Daftar Umum Merek 1. Permohonan untuk mendapatkan keterangan tertulis mengenai Daftar Umum Merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dan diketik rangkap 2 (dua); 2. Pemohon wajib melampirkan : a. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan b. bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
Bagian Kesepuluh Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terdaftar 1. Permohonan untuk mendapatkan keterangan tertulis mengenai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar diajukan secara tertu lis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua) dengan menyebutkan merek dan nomor pendaftaran; 2. Pemohon wajib melampirkan: a. 5 (lima) lembar contoh etiket merek yang dimohonkan keterangan tertu lis; b. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan c. bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
16
Sistem penomoran pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual harus dilakukan dalam 12 dig it dengan contoh dan penjelasan cara penulisan sebagai berikut: Contoh
d
C
2 5
2
0
0
1
0
0 0 0 1
Keterangan : a. Digit yang digunakan untuk menunjukkan jenis permohonan Hak Kekayaan Intelektual (1 digit) yang dapat berupa: C = Permohonan Hak Cipta A = Permohonan Desain Industri T = Permohonan Tata Le tak Sirkuit Terpadu P = Permohonan Paten S = Permohonan Paten Sederhana W = Permohonan Paten melalui rute Patent Cooperation Treaty (tahap nasional) D = Permohonan Merek Dagang J = Permohonan Mere k Jasa R = Permohonan Perpanjangan Merek Dagang V = Permohonan Perpanjangan Merek Jasa b. 2 (dua) digit yang digunakan untuk menunjukkan Kode Ditjen HaKI atau Kantor Wilayah, tempat diajukannya permohonan Hak Kekayaan Intelektual tertentu, Kode tersebut dapat dirinci sebagai berikut: Kantor Pusat (Ditjen HaKI)
00
Kantor Wilayah Nusa T. T.
17
Kantor Wilayah DI Aceh Kantor Wilayah Sumatera Utara Kantor Wilayah Sumatera Barat Kantor Wilayah Riau Kantor Wilayah Sumatera Selatan Kantor Wilayah Lampung Kantor Wilayah DKI Jakarta Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Wilayah Jawa Timur Kantor Wilayah Kalimantan Barat Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Kantor Wilayah Kalimantan Timur Kantor Wilayah Sulawesi Utara
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 12 13 14
Kantor Wilayah Maluku Kantor Wilayah Irian Java Kantor Wilayah Jambi Kantor Wilayah Bengkulu Kantor Wilayah DI Yogyakarta Kantor Wilayah Kal. Tengah Kantor Wilayah Nusa T. B Kantor Wilayah Sul Tenggara Kantor Wilayah Su l Tengah Kantor Wilayah Banten Kantor Wilayah Gorontalo Kantor Wilayah Maluku Utara Kantor Wilayah Bangka Belitung Kantor Wilayah
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Kantor Wilayah Sulawesi Selatan
15
Kantor Wilayah
32
Kantor Wilayah Bali
16
c. 4 (empat) digit digunakan untuk menunjukkan Tahun diajukannya permohonan d. 5 (lima) digit digunakan untuk menunjukkan Nomor urut penerimaan pendaftaran yang memenuhi persyaratan administrative, dimulai dari 00001, 00002, dst.
