AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK
Jabbra, Dwivedi (Ed.) ( )
JAT JAT WIRIJADINATA
PERSPEKTIF DAN DEFINISI AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK
DARI PERSPEKTIF PUBLIK, AKUNTABILITAS SELAIN MENCAKUP ASPEK LEGAL DALAM TINDAKAN-TNDAKAN LEGAL, TINDAKAN TNDAKAN ADMINISTRATIF, ADMINISTRATIF JUGA MENCAKUP ASPEK LAINNYA YAITU: PERILAKU ORGANISASIONAL DAN PROFESIONAL, ELEMEN POLITIK DAN MORAL, DENGAN DEMIKIAN MAKA, DEFINISINYA DAPAT DIRUMUSKAN SBB.:
PUBLIC SERVICE ACCOUNTABILITY INVOLVES THE METHODS O S BY WHICH C PUBLIC U C AGENCY G C O OR A PUBLIC U C OFFICIALS FULLFILLS ITS DUTIES AND OBLIGATIONS , AND THE PROCESS BY WHICH THAT AGENCY OR THE PUBLIC OFFICIAL IS REQUIRED TO ACCOUNT FOR SUCH ACTIONS
JAT JAT WIRIJADINATA
RINCIAN PERSPEKTIF AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK ADA 5 ADMINISTRATIVE OR ORGANIZATIONAL ACCOUNTABILITY
POLITICAL ACCOUNTABILITY
MORAL ACCOUNTABILITY LEGAL ACCOUNTABILITY
JAT JAT WIRIJADINATA
PROFESSIONAL ACCOUNTABILITY
ADMINISTRATIVE OR ORGANIZATIONAL ACCOUNTABILITY
HUBUNGAN HIERARKHIS YANG TEGAS ANTARA
PUSAT TANGGUNGJAWAB DENGAN UNIT PELAKSANA PERINTAH BAIK DALAM HUBUNGAN FORMAL MAUPUN INFORMAL DALAM KEADAAN TERTENTU BAWAHAN DAPAT MENGHINDAR DARI KEKAKUAN APABILA ADA PERINTAH YANG TIDAK RASIONAL, ATAU PERINTAH TIDAK JELAS
JAT JAT WIRIJADINATA
LEGAL ACCOUNTABILITY
LEGAL ACCOUNTABILITY
RELATES ACTION IN THE PUBLIC DOMAIN TO THE ESTABLISHED LEGISLATIVE AND JUDICIAL PROCESS. (BY COURT ACTION OR YUDICIAL REVIEW AF AN ADMINISTRATIVE ACTION ) JAT JAT WIRIJADINATA
POLITICAL ACCOUNTABILITY THE POWER OF POLITICAL AUTHORITY
TO REGULATE, SET PRIORITIES, REDISTRIBUTE RESOURCES, AND TO ENSURE COMPLIENCE WITH ORDERS THE LEGITIMACY OF PUBLIC PROGRAM, AND EVENTUALLY THE SURVIVAL OF THE ORGANIZATION RESPONSIBLE FOR IT ARE MATTERS OF POLITICAL IT, ACCOUNTABILITY. JAT JAT WIRIJADINATA
PROFESSIONAL ACCOUNTABILITY PROFESIONAL ACCOUNTABILITY DEMANDS
THAT PROFESSIONALS IN THE PUBLIC SERVICE SHOULD BALANCE THE CODE OF THEIR PROFESSIONS WITH THE LARGER CONTEXT OF PROTECTING THE PUBLIC INTEREST (CONTOH DI ONTARIO CANADA 1986, PARA DOKTER MOGOK OGO MELAWAN PEMERINTAH KARENA TELAH MENGATUR SKALA HONORARIUM PRAKTEK MEREKA , IMI BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM-TIDAK AKUNTABEL). JAT JAT WIRIJADINATA
MORAL ACCOUNTABILITY HEGEL MENYATAKAN BAHWA : THE STATE IS A MORAL
ORGANISM. ONLY BY DEMONSTRATING THE HIGHEST STANDARDS OF PERSONAL INTEGRITY , HONESTY, FAIRNESS, JUSTICE AND BY CONSIDERING THEIR WORK AS VOCATION, CAN PUBLIC OFFICIALS INSPIRE PUBLIC CONFIDENCE AND TRUST, THE TRUE HALLMARKS OF A MORAL GOVERNMENT. GOVERNMENT MORAL ACCOUNTABILITY, WICH SUBSUMES ADMINISTRATIVE, LEGAL,POLITICAL, AND PROFESSIONAL DIMENSIONS DIMENSIONS, WILL THEN POSSIBLE. POSSIBLE AND ONLY THEN CAN ONEHOPE TO SECURE MORAL GOVERNMENT JAT JAT WIRIJADINATA
MEMPERTAHANKAN AKUNTABILITAS APARATUR
AKUNTABLITAS MERUPAKAN LANDASAN DARI SETIAP PROSES PEMERINTAHAN, EFEKTIVITAS PROSES SANGAT BERGANTUNG KEPADA BAGAIMANA KEWENANGAN MAMPU MEWUJUDKAN TANGGUNGJAWABNYA BAIK SECARA KONSTITUSIONAL MAUPUN SECARA LEGAL AKUNTABILITAS MERUPAKAN SUATU HAL YANG MUTLAK PERLU ADA UNTUK MENCEGAH PENGGUNAAN BERLEBIHAN ATAS KEKUASAN YANG DIDELEGASIKAN DAN UNTUK MENJAMIN AGAR KEKUASAAN DIGUNAKAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN YANG SECARA LUAS DISETUJUI OLEH SASARAN NASIONAL YANG KEMUNGKINAN BESAR AKAN MENGHASILKAN TINGKAT EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KEJUJURAN, KEHATI-HATIAN. AKAR DEMOKRASI MENGHENDAKI ADANYA TANGGUNGJAWAB MASYARAKAT, AKUNTABILITAS PARA MENTERI DAN PEGAWAI NEGERI DAAM AKUNTABILITAS MENTERI DAN PNS. TERDAPAT PEMBAGIAN BAHWA PARA MENTERI BERTANGGUNGJAWAB SEDANGKAN PNS HARUS AKUNTABEL, TAPI TAKMUNGKIN PARA MENTERI BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA KARENA TUGAS SUATU KEMENTRIAN SEDEMIKIAN KOMPLEKS, PEGAWAI JUGA SEDEMIKIAN BANYAK, DITAMBAH DENGAN SIFAT PNS YANG BERSIFAT ANONIM SERTA NETRAL DARI POLITIK ( CIVIL SEVICE ANONIMITY DAN POLITICAL NEUTRALITY)
JAT JAT WIRIJADINATA
LANJUTAN
DI INGGERIS KOMITE FULTON (1964-66) , UNTUK EFISIENSI MENYARANKAN AGAR LEBIH DITEKANKAN KEPADA AKUNTABILITAS MANAJEMEN AKUNTABILITAS MANAJEMEN ADALAH MEMPERTAHANKAN PARA INDIVDU DAN UNIT KERJA BERTANGGUNGJAWAB ATAS PENGUKURAN KINERJA SEOBYEKTIF MUNGKIN PENCAPAIAN KINERJA BERGANTUNG KEPADA IDENTIFIKASI ATAU PENETAPAN AKUNTABILITAS UNIT KERJA DIDALAM DEPARTEMEN PEMERINTAH-YANG MERUPAKAN UNIT DIMANA OUTPUT DAPAT DIUKUR BERDASARKAN BIAYA DAN KRITERIA, DAN DIMANA INDIVDU DAPAT MEMPERTANGGUNGJAWABKAN KINERJA YANG MENJADI TANGGUNGJAWABNYA. KOMITE MENEKANKAN BAHWA AKUNTABILITAS MANAJEMEN MENSYARATKAN ADANYA PENGELOMPOKAN YANG SESUAI DIDALAM SETIAP ORGANISASI SEHINGGA BIAYA DAPAT DIALOKASIKAN DENGAN TEPAT, DAN MERUPAKAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI YANG DIBERI TANGGUNGJAWAB ATASNYA. AKUNTABILITAS TIDAK MUNGKIN TERCAPAI BILA TIDAK ADA KEJELASAN TANGGUNGJAWAB.
JAT JAT WIRIJADINATA
DEFINISI akuntabilitas pelayanan publik Di Jepang ada 3 periode PERSPEKTIF ERA FEODAL: AKUNTABILITAS BERARTI “MOSTLY MATTER OF OFFICIALS REPORTING TO THEIR LORDS ON THEIR PERFORMANCE OF EXECUTIVE ORDERS”
PRE WORLD-WAR ii INTERPRETATION: LOYALTY TO THE EMPEROR
JAT JAT WIRIJADINATA
POST WORLD-WAR WORLD WAR ii INTERPRETATION: ACCOUNTABILITY IN PUBLIC SERVICE MAY BE DEFINED AS THE DEGREE OF CLARIFICATION OFADMINISTRATIVE CONDUCT AND SUBSEQUENT ACHIEVEMENT THAT IS CONVINCING TO THOSE CONCERNED. INCREASING EXPENDITURE AND EXPANDING ADMINISTRATIVE ORGANIZATION CALL MORE COMMUNICATION WITH THE PUBLIC. ( Every administration, therefore has had to maintain a reform attitude In order to keep government small and efficient.Public efficient Public administration Public administration, has continually been the subjectof scrutiny, either directly through the public eye, or indirectly through the view of Ellected representatives or mass media.)
MEKANISME KONTROL AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK
BAHWA AKUNTABILITAS TERGANTUNG KEPADA KOMUNIKASI DAN KONFIDENSI ANTARA PELAYANAN PUBLIK DAN WARGANEGARA/CITIZENS. WARGANEGARA/CITIZENS KONTROL TERSEBUT MELIPUTI KONTROL INTERNAL DAN EKSTERNAL
INTERNAL CONTROL A. BERLANDASKAN KEPADA : 1. KEDAULATAN ADA PADA RAKYAT 2. MEMILIKI HAK YANG BERSIFAT ALIENABLE/istimewa DALAMMEMILIH DAN MEMECAT PEGAWAI NEGERI NEGERI. 3. SEMUA PEGAWAI NEGERI ADALAH PELAYAN MASYARAKAT DAN BUKAN UNTUK HANYA KELOMPOK TERTENTU B. ALAT KONTROLINTERNAL
1. ETHICAL CONDUCT 1 2. THE MANAGEMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION 3. THE ROLE OF ADMINISTRATOR JAT JAT WIRIJADINATA
EKSTERNAL CONTROL A. BERLANDASKAN KEPADA: ADMINISTRATUIVE MACHINARY OPPORTUNITIES FOR THE PEOPLE WISHES TO BE HEARED AND ADMINISTRATIVE DECISIONS. B. ALAT KONTROL EKSTERNAL
1. OPINION SURVEYS 2 THE MASS MEDIA 2. 3. INTEREST GROUPS
ETHICAL CONDUCT STANDARD OF ETHICAL CONDUCT: SERVICE TO THE PEOPLE OATH OF SERVICE OBEYING LAWS PROHIBITION OF CONDUCT CAUSING DISCREDIT PRESERVING SECRECY RESTRICTION OF POLITICAL ACTIVITY AND EXCLUSION
FROM PRIVATE ENTERPRISES
CATTAAN: DILAKUKAN TRAINING BAIK DIKELAS MAUPUN DILAPANGAN DENGAN MENITIK BERATKAN KEPADA PERANAN SENIOR EKSEKUTIFDALAM MEMPROMOSIKAN STANDARD ORGAINASI MENGENAI PERILAKU YANG ETIS.
JAT JAT WIRIJADINATA
THE MANAGEMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION
DI JEPANG PUBLIC ADMINISTRATION MERUPAKAN TANGGUNGJAWAB BAIK CABINET MAUPUN ORDINARY COURTS ADMINISTRATIVE STRUCTURENYA ADALAH SBB.:
LEADERSHIP STRUCTURE PRIME MINISTER IS THE CHIEF OF EXECUTIVE EXECUTIVE, INDIVIDUAL MINISTERS ARE RESPONSIBLE FOR THE MANAGEMENT OF THEIR RESPECTIVE MINISTRIES
JAT JAT WIRIJADINATA
FUNCTIONAL COORDINATION KEMENTRIAN DAN BADAN PEMERINTAH BERTANGGUNG JAWAB DALAM KEGIATAN GUNG-JAWAB ADMINISTRATIF SESUAI DENGAN PENUGASAN. SEMENTARA PERUBAHAN EKONOMI DAN SOSIALBERLANGSUNG DENGAN CEPAT KONDISI INI AKAN MENDORONG CEPAT. KEARAH OVERLAP FUNGSI DAN APPARENT LACK OF ACCOUNTABILITIES IN ORGANIZATIONAL, BUDGETARY AND PERSONAL CONTROL OLEH KARENA ITU PERLU KOORDINASI
THE ROLE OF ADMINISTRATORS PADA PELBAGAI TINGKATAN MANAGEMEN MEREKA BERTUGAS UNTUK MEMELIHARA DAN MEMPERBAIKI AKUNTABILITAS ORGANISASI YANG ADA DIBAWAH SUPERVISINYA DAN YANG TERPENTING ADALAH KETE KETELADANANNYA Bagi pimpinan Yang berada pada Masalah kebijakan Maka ia Harus profesional
EXTERNAL CONTROLL DISATU SISI MESIN ADMINISTRASI MENAWARKAN BEGITU
BANYAK KESEMPATAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK MENGAJUKAN KEINGINANNYA, DISISI LAIN KEPUTUSAN ADMINISTRASI DAN PELAKSANAANNYA TIDAK SELALU MAMPU MELAYANINYA ATAU MEMAHAMINYA , OLEH KARENA ITU PERLU KOMBINASI BERBAGAI INSTRUMEN. :
OPINION SURVEY DILAKUKAN BAIK OLEH PEMERINTAH MAUPUN OLEH SWASTA (TELAH MENYEBABKAN TURUNNYA POPULARITAS SEORANG KANDIDAT PEMILU: PM. ZENKO SUZUKI
JAT JAT WIRIJADINATA
THE MASS MEDIA SANGAT BESAR PENGARUHNYA TERHADAP RAKYAT JEPANG, BERHASIL MEMBONGKAR SKANDAL PERUSAHAAN PENERBANGAN
INTEREST GROUPS 1. SINGLE – INTEREST AND SPECIFIC AGENCY CLIENTELLE GROUPS 2 ECONOMIC & BUSINESS 2. CIRCLE 3. LABOR UNIONS
SINGLE INTEREST GROUPS ISSUES AS ENVIRONMENT
PRESERVATION EQUAL Q OPPORTUNITIES FOR WOMEN CONSUMER PROTECTION, ETC. DILAKUKAN KOMBINASI ANTARA PUBLIC APPEAL DENGAN PARTISIPASI DIANTARA COMITEDIKALANGAN PEMERINTAH.
JAT JAT WIRIJADINATA
COLLECTIVE ACTIVITIES OF ECONOMIC AND BUSINESS CIRCLES DISEBUT JUGA THE VOICE OF ZAIKAI (MAJOR (
ECONOMIC AND BUSINESS ORGANIZATIONS) MEREKA BERKOLABORASI DENGAN PEMERINTAH. OLEH PENGAMAT ASING MEREKA DISEBUT “ JAPAN INC.” JAPANESE LABOR MANAGEMENT BERADA PADA KAPAL YANG SAMA WALAUPUN DALAM PELAYANAN PUBLIK, SERIKAT SEKERJA INI TELAH MENGALAMI PENURUNAN DARI 34 4 % PADA 1975 MENJADI 28,9% 34,4 28 9% PADA TAHUN 1985
JAT JAT WIRIJADINATA
HAMBATAN PENCAPAIAN AKUNTABILITAS ADA 3 HAMBATAN PERCEPTION GAP BETWEEN POPULAR WILL AND ADMINISTRATION Walaupun keinginanmasyarakatdapat tersalur melalui Berbagai media,kadang-kadang sasarannya tidak Teridentifikasi karena gangguan komunikasi, atau karena Perilaku kritis yang tradisional mass media kepada birokrat INTERPRETATION GAP AMONG ADMINISTRATION , konservativisme baik dikalangan pegawai maupun masyarakat, ditambah lagi dengan Perkembangan teknologi yang belum terimbangi, Menyebabkan Adanya perbedaan interpretasi
JAT JAT WIRIJADINATA
ACCES GAP TO ADMINISTRATIVE INFORMATION p pemberian kebebasan akses Informasi menyebabkan masalah proteksi Masalah pribadi
CARA DAN SARANA MEMPERKUAT AKUNTABILITAS
AGENCY MANAGEMENT: MASALAH MEMPERTAHANKAN KOORDINASI
BUDGET CONTROL: MASALAH KONTROL BUDGET YANG KETAT
PERSONNEL MANAGEMENT 1. PUBLIC ETHICS 2. THE BEHAVIOR OF SENIOR ADMINISTRATION
JAT JAT WIRIJADINATA
CARA MEMPERTINGGI PUBLIC SERVICE ETHICS ADA 3 SYARAT;; 1.KEEPING STRICT PUBLIC VIGILANCE/menjaga
siang malam OVER ADMINISTRATIVE ETHICS 2. CONDUCTING PUBLIC SERVICE ETHICS TRAINING COVERING BOTH PREVENTIVE AND PRODUCTIVE APPROACHES 3. RAISING THE MORAL OF PUBLIC SERVANTS BY FOSTERING COOPERATIVE WORK RELATIONS AMONG AGENCIES
JAT JAT WIRIJADINATA
THE BEHAVIOR OF SENIOR ADMINISTRATION Adanya y corps p of career executives Adanya yunior corps members who will take over
the senior positions in the future The corps occupies most of key positions of the national government and major regional or perfectural offices where national policies are formulated The corps is also a major contributor to policy development although the national diet is responsible ibl for f final fi l decisions. d i i The succes of the corps at home and y makes it a g good example p of internationally accountable leadership for a civil service JAT JAT WIRIJADINATA
TEKNIK PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PARA CORPS
1. OPEN COMPETITIVE EXAMINATION, SECARA NASIONAL PADA LEVEL UNIVERSITAS 2. TRAINING AND DEVELOPMENT BAGI CORPS: DILAKSANAKAN DENGAN PENEKANAN KEPADA PROGRAM KARIR PARA CORPS 3. TIAP KEMENTRIAN MENYEDIAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KARIR CORPS DALAM JANGKA WAKTU PANJANG SECARA INDEPENDEN. 4. PROGRAM DIKEMBANGKAN DENGAN KOMBINASI ANTARA OFF-DAN –ON- THE JOB TRAINING 5. PROGRAM UNTUK CORPS DISIAPKAN BEIK BERUPA JON ROTATION, DAN TRANSFER ANTAR LEMBAGA, STUDI KE LUAR NEGERI, 6. KORPS YUNIOR DILATIH OLEH SENIORNYA DAN MEMBANGUN PERILAKU AKUNTABEL BAGI YUNIORNYA. 7. POLA PROMOSI BAGI KORPS: DIBERLAKUKAN BERDASARKAN SISTEM MERIT BERDASARKAN KINERJA YBS., PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN PEKERJAAN, KEPEMIMPINAN DAN KEPRIBADIAN, WAKTU PENGABDIAN, USIA, PENGALAMAN YANG RELEVAN, KEMAMPUAN UNTUK DITRANSFER DAN KESEHATAN. KECEPATAN PROMOSI : LEBIH CEPAT DARI GRUP LAINNYA. LAINNYA : INITIAL TO APPOINTMENT TO JUNIOR CORPS : UMUR 22 TAHUN; PROMOTION TO BRANCH CHIEF LEVEL;26 TH;ADMINISTRATIVE VICEF MINISTER ( KARIR PUNCAK EKSEKUTIF CORPS): 58 TAHUN SETIAP CORPS MEMILIKI TIKET UNTUK PROMOSI.
JAT JAT WIRIJADINATA
NUMBER OF PUBLIC SERVANTS PER 1,000 POPULATION (MOST DATA AS OF 1984) COUNTRY
ORDINARY SERVICES
DEFENSE PERSONNEL
JAPAN
41
3
TO TAL 44
UK
88
9
97
FRANCE
114
8
122
USA
64
14
78
W.GERMANY
67
10
77
JAT JAT WIRIJADINATA
