DASAR ILMU ADMINISTRASI
JAT JAT WIRIJADINATA
1
PENGERTIAN ILMU
ILMU MERUPAKAN AKUMULASI PENGETAHUAN YANG MENJELASKAN KAUSALITAS DARI SUATU OBYEK MENURUT METODE-METODE TERTENTU YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN SISTEMATIS
2
ADMINISTRATION (JOHN M.PFIFFNER, ROBERT V. PRESTHUS , 1960, 3 -5)
ADMINISTRATION IS AN ACTIVITY OR PROCESS MAINLY CONCERNED WITH THE MEANS FOR CARRYING OUT PRESCRIBED ENDS ADMINISTRATION IS CONCERNED WITH DECISION MAKING AND THE DIRECTION OF INDIVIDUAL TO ACHIEVE ENDS THAT HAVE BEEN DETERMINED BY POLITICAL LEADERS ADMINISTRATION MAY BE VIEWED AS THE ACTIVITY THAT GIVES THE DIRECTION TO THE ORGANIZATION
3
ILMU ADMINISTRASI
ADALAH SUATU STUDI ILMIAH YANG MENGKAJI TENTANG PROSES BAGAIMANA ORANG ATAU ORANGORANG MERUMUSKAN KEBIJAKAN DALAM MENENTUKAN SARANA PENCAPAIAN SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MENGARAHKAN ORANG ATAU UO ORANG-ORANG NG O NG ATAU U ANGGOTA NGGO ORGANISASI O G NS S DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN TERSEBUT GUNA MENCAPAI TUJUAN YANG TELAH DITETAPKAN PARA POLITISI TERSEBUT , SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP ADMINISTRASI YANG BERLAKU
PUBLIC ADMINISTRATION (DAVID H.ROSENBLOOM, 1986,6)
THE USE OF MANAGERIAL, POLITICAL, LEGAL THEORIES AND PROCESSES TO FULLFIL LEGISLATIVE, EXECUTIVE, YUDICIAL MANDATES FOR THE PROVISION OF REGULATORY, AND SERVICE FUNCTIONS FOR THE SOCIETY AS AWHOLE OR FOR SOME SEGMENTS OF IT.
5
UNSUR-UNSUR YANG BERBEDA DARI ADMINISTRASI PRIVAT
KONSTITUSI BERPENGARUH DAN MEMILIKI KEKUATAN BESAR PUBLIC INTERREST (EXTERNALITAS): BERBAGAI AGA AS ASPEK YANG A G BERKAITAN DG. PROSES PRODUKSI DAN PELAYANAN SUATU ORGANISASI YANG TIDAK TERMASUK KEPADA PERSETUJUAN ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI
6
TIDAK BERURUSAN DENGAN MARKET/MONOPOLISTIK PRODUK DAN JASA SULIT DIUKUR BERSIFAT PUBLIC TRUST/PUBLIC SOUVEREIGNITY, DARI RAKYAT MELALUI WAKILWAKILNYA WAKILNYA. BERSIFAT REPRESENTATIVE BUREAUCRACY
ATAS DASAR PERBEDAANNYA DENGAN ADM ADM. PRIVAT, MAKA DEFINISI ADMINISTRASI PUBLIK ADALAH:
PUBLIC ADMINISTRATION IS CONCERNED WITH ADMINISTRATION OF THE PUBLIC INTERREST , CONSTRAINED BY CONSTITUTIONS, AND RELATIVELY UNCONSTRAINED BY MARKET FORCES, AND IT IS CONSIDERED A PUBLIC TRUST EXCERCISED ON BEHALF OF SOUVEREIGNITY 7
KARAKTERISTIK ORGANISASI PELAYANAN PUBLIK (LAWTON & Rose, 1994)
BANYAK SASARANNYA, KOMPLEKS, BERLAWANAN , HARAPANNYA BERSIFAT ARTIFISIAL STAKEHOLDER BANYAK BANYAK, DAN BERKEKUASAAN BESAR. SANGAT DIPENGARUHI OLEH KEPENTINGAN BADAN PENYANDANG DANA. PARA PENGGUNA LAYANAN TIDAK SECARA LANGSUNG MENDAPATKAN DISTRIBUSINYA. ADANYA PERSYARATAN STATUTA PEMBATASAN ATAS PENINGKATAN REVENUE DAN PENGELUARANNYA PEKA TERHDP TEKANAN MASY.
8.
BERBAGAI SUMBER DITERIMA DARI PELBAGAI BADAN YANG BERBEDA. SEKTOR PUBLIK TIDAK TIDAK DIPERUNTUKKAN UNTUK DUNIA PERSAINGAN PASAR PENDANAAN DITERIMA SEBE-LUM PELAYANAN DIBERIKAN. MUDAH TERPENGARUH OLEH POLITISI, PENEKAN,PEMBAYAR PAJAK, PEMILIH ADANYA ARAHAN ORGANISASI PEMERINTAH /ORGANISASI REGIONAL LAINNYA. ADANYA BARANG KOLEKTIF YG HARUS DISEDIAKAN PEMERINTAH.
IF ORGANIZATION CAN BE REGARDED AS STRUCTURE, THAN ADMINISTRATION CAN BE REGARDED AS PROCESS
SOUVEREIGNITY BERSIFAT REGULASI DAN PELAYANAN SETIAP PELAYANAN PUBLIK MEMBUTUHKAN PENGATURAN PENGATURAN, SEDANGKAN PENGATURAN BERSIFAT PEMBATASAN YANG DITUANGKAN DALAM KEBIJAKAN ATAU POLICY POLICY. 9
POLICY/KEBIJAKAN (CHARLES O JONES)
POLICY IS DEFINED AS A STAND-ING DECISION CHARACTERIZED BY BEHAVIORAL CONSISTENCY AND REPETITIVENESS ON THE PART OF BOTH THOSE WHO MAKE IT AND THOSE WHO ABIDE BY IT.
A POLICY USUALLY INVOLVES A RULE RULE, OR SETTLED COURSE OF ACTION THAT IS FOLLOWED IN NUMEROUS CASES
( DUNCAAN MC. RAE).
10
PRINSIP-PRINSIP ADMINISTRASI
LEADERSHIP DECISION MAKING COMMUNICATION PLANNING RESEARCH 11
ORGANISASI (BROOKS ADAMS, 1913, 5)
ORGANIZATION IS THE STRUCTURING OF INDIVIDUALS AND FUNCTIONS INTO PRODUCTIVE RELATIONSHIPS 12
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN TEORITEORI ADMINISTRASI
KLASILKAL ( 1900) MODEREN(1950) SYMBOLIC INTERPRETIVE (1980 ) POST MODERN (1990) 13.
