PELAKSANAAN PERLINDUNGAN JAMINAN KESELAMATAN BAGI NELAYAN MELALUI BANTUAN PREMI ASURANSI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN JAMINAN KESELAMATAN BAGI NELAYAN MELALUI BANTUAN PREMI ASURANSI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM OLEH: MUHAMMAD FARIZ FADLILLAH NIM: 13340038 PEMBIMBING: FAISAL LUQMAN HAKIM, SH., M.Hum Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2017

ABSTRAK Pekerjaan sebagai seorang nelayan sudah selayaknya mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini berdasarkan pada konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang dicanangkan pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada warganya secara adil dan merata. Salah satu upaya pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan nelayan adalah dengan melaksanakan program Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan yang diperuntukkan bagi seluruh nelayan yang ada di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan program perlindungan jaminan keselamatan bagi nelayan yang berbentuk Bantuan Premi Asuransi di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016. Meskipun pada prakteknya pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan ini berjalan dengan lancar, namun masih terdapat kekurangan-kekurangan sehingga banyak nelayan di Kabupaten Gunungkidul belum mendapatkan bantuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di kantor DKP Kabupaten Gunungkidul dan Perusahaan Asuransi Jasa Indonesia cabang Yogyakarta. Pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu dititikberatkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan praktek yang terjadi di lapangan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Program Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan di Kabupaten Gunungkidul telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Tentang Kenelayanan, Undang-undang Tentang Perasuransian dan sesuai dengan Juknis pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Satker Direktorat Kenelayanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana yang tertuang pada Polis Induk PT Asuransi Jasa Indonesia No.110.793.110.16.90001/000/000. Sedangkan sebab utama masih banyak nelayan yang belum mendapatkan bantuan premi tersebut karena keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan DKP Kabupaten Gunungkidul dan perusahaan Asuransi Jasa Indonesia serta kesadaran nelayan untuk melaksanakan program tersebut masih sangat kurang. Kata Kunci: risiko, nelayan, bantuan premi asuransi, negara sejahtera

ii

MOTTO

”DISIPLINKU ADALAH WUJUD KEHORMATAN DAN KSATRIA” Seorang Ksatria Tidak Akan Menyerah Dan Pergi Karena Sebab Tekanan Bertubi-Tubi, Tapi Dia Akan Menyerah Dan Pergi Karena Satu Alasan, Penghianatan.. Bagi Seorang Ksatria Kesetiaan Adalah Kehormatan, Dan Bagi Seorang Ksatria Pula, Perjuangan Tidak Akan Pernah Usai Sampai Kita Mati..

“KSATRIA-PEMIMPIN-PEJUANG” --KOMANDO--

vii

HALAMAN PERSEMBAHAN Bismillaahirrahmaanirahiim, Atas rahmat, hidayah dan ridho dari Allah SWT., alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa syukur kepadaNya, skripsi ini penulis persembahkan untuk:  Kepada seluruh keluarga besar bapak H Subagio dan ibu Hj Rusmawati,

mbak-mbak

tercinta,

abang,

mas,

dan

seluruh

keponakan terkasih. Terimakasih karena telah banyak sekali memberikan dukungan tak terhingga kepada penulis baik dari segi moril maupun materil, do’a dan kasih sayangnya yang selama ini diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  Almamater penulis, SDN 138/VII Bangun Jayo, MTs N Tanjung Sarolangun, MAN Bangko, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Para guru, sahabat, teman dan semua pihak yang telah berjasa dalam seluruh sisi hidup penulis.  Resimen Mahasiswa Indonesia Satuan 03 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak memberikan banyak pelajaran hidup kepada penulis.  Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  Himpunan Mahasiswa Pelajar Merangin (HMPM) Yogyakarta.  Kampung Halaman Negeri Jambi yang sepenuh hidup selalu dicinta.

viii

KATA PENGANTAR ‫بسم اهلل الر حمه الر حيم‬ ‫ اشهد ان ال اله اال‬.‫الحمد هلل رب العا لميه وبه وستعيه علي امىر الدويا والديه‬ ‫ اللهم صل وسلم علي محمد وعلي اله و‬.‫اهلل و اشهد ان محمدا رسىل اهلل‬ .‫ اما بعد‬.‫صحبه اجمعيه‬ Alhamdulillahirabbil’alamin Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya kepada kita semua, shalawat beriringkan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita nikmatnya beragama Islam sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Atas

nikmat

itu

pula

akhirnya

penyusun

dapat

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Keselamatan Bagi Nelayan Melalui Bantuan Premi Asuransi Di Kabupaten Gunungkidul”ini dengan baik. Skripsi ini ditulis guna mencapai/ memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan penuh rasa syukur tak terhingga, seraya mengucapkan ribuan terimaksih kepada semua pihak yang telah banyak membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini, kepada: 1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

ix

2. Bapak Dr. H. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 4. Bapak Faisal Lukman Hakim, SH., M Hum, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dosen Penasehat Akademik, dan Dosen Pembimbing 1 skripsi yang selalu sabar dan cekatan memberikan saran dan masukan kepada penyusun dengan penuh keikhlasan. 5. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si, selaku Dosen Pembimbing 2 yang berkenan meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya sebagai Dekan Fakultas Sosial Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memberikan arahan dan dukungan dengan penuh keikhlasan. 6. Seluruh tenaga pengajar/Dosen yang sudah membekali dan membimbing penyusun dengan tulus untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan masa belajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 7. Kepala Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul beserta seluruh pegawai yang berdinas di dalamnya, terimakasih karena sudah mengizinkan penyusun dalam melakukan penelitian selama ini.

x

8. Kepala Cabang Perusahaan Asuransi Jasa Indonesia beserta jajarannya, terimaksih telah banyak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. 9. Kedua orang tua tercinta, ayahanda H Subagio dan ibunda Hj Rusmawati yang tidak pernah bosan dan jenuh mendoakan, mensupport serta memberikan dukungan moril maupun materiil kepada penulis. Mbak-mbak tersayang, Kholisnisfiana, Marfu’ah, Febtridianingsih, S.Pd.I. Bersama lelaki tangguh yang mendampinginya, Efendi, Eka Sriyono, Marwan, SH.I, serta keponakan-keponakan terkasih, Abdul Raffi Arrayan, Arif Maulana Asyraf, Ariq Noval Asqalani, Aulian Hafiz Ashiddiqy, Muhammad Izharul Nabil, Rihadatul Nabila, Keysa Ameli, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan. Terimakasih karena kalian telah menjadi penyemangat dan inspirasi bagi penulis. 10. Keluarga besar Resimen Mahasiswa Satuan 03 UIN Sunan Kalijaga. Seluruh senior lintas yudha, khususnya yang berinteraksi langsung dengan penulis. Yudha 33, 34, 35, 36, salam hormat dari yuniormu yang lemah ini. Keluarga sepercamenan Yudha 37, kebersamaan di setiap rangkaian Pendidikan semi militer yang pernah kita lalui bersama jangan pernah dilupa. Adik-adikku yudha 38, 39, dan 40. Terimakasih atas kebersamaan dan kerjasama selama ini, semoga korsa kita tidak pernah habis. Selalu tangguh dimanapun, serta menjadi panutan sebagai kader belanegara yang baik.

xi

11. Keluarga besar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Para senior angkatan Alfatannur, rekan-rekan seperjuangan Arruhul Jadid, Ashabunnajah, dan Harakatulfataa. Semoga ukhuwah dan dakwah kita tanpa ujung, mewujudkan cita-cita mulia Jayakan Indonesia 2045 –semoga diwaktu itu nanti masing-masing kita ada yang menjadi pemimpin bangsa ini-, bahagia dan sejahtera hidup di dunia sampai ke surga. 12. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Pelajar Merangin (HMPM) Yogyakarta. Kepengurusan 2015-2017 khususnya, serta semua pihak yang berkecimpung di organisasi rantau ”Tali Undang Tambang Teliti”. Kalian adalah keluarga dan sahabat selama di kota pelajar, semoga ketika kembali ke kampung halaman bisa bersama-sama memajukan Merangin khususnya dan Jambi secara keseluruhan. 13. Sahabat-sahabat terbaik KITA-KITA Family, para calon Sarjana Hukum unggulan, Khoirul Imam Elharbie –si calon pengusaha ternak sapi terbesar dan terkenal di Cirebon-, Abdullah Yahya –pendakwah dan pemikir (akademisi) handal masa depan-, Aulia Rahman Firdausy dan Ade Widiwan –si calon enterpreneur kawakan suatu saat nanti-, Rudy Fadillah dan Anwar Syarif Abdilah –para Lawyer kenamaan yang dimiliki Indonesia. Terimakasih atas semuanya selama ini. Semoga kita bisa bersahabat dan bersaudara sampai ke surgaNya. 14. Keluarga besar Takmir masjid Babussalam Polda DI.Yogyakarta, yang telah melahirkan banyak orang-orang sukses. Kepada Ust H Ali Munif,

xii

S.Ag dan Ust Syahrin, S.Sos.I, -Para Da’i kondang Yogyakarta-. Bapak Badruzzaman Alhamdani, S. Fil. I, bapak Asnawi, S.E.I, bapak Marjuki, bapak Susilo, -Para Polisi idaman (sengaja pangkat tidak dicantumkan), karena mereka adalah calon Petinggi POLRI masa datang-. M Harry Sadad, S. Hum, Yayan Asliyansyah, S.Pd, Alwi (TORRETO) Baihaqi Sadewo (C) SH., Ahmad Zarkasyi, S.Ag, M Fakhrurrazi, (C) S.Ag, saudara sekamar bahkan sealas tidur di kota pelajar-, semoga kita bisa bersaudara sampai maut menjemput. Terimakasih untuk semuanya selama ini, semoga Allah SWT membalas amal baik kalian. 15. Teman-teman Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga 2013, kalian semua luar biasa. Terimakasih atas persahabatan dan pertemanan selama menempuh study di almamater tercinta, semoga kita semua dapat menjadi Sarjana Hukum unggulan pengharum nama Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dimasa mendatang. 16. Kepada Ade Maryani, terimakasih karena tanpa lelah mensupport penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikanmu dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. 17. Seluruh elemen dari almamater penulis, SDN 138/VII Bangun Jayo, MTs N Tanjung Sarolangun, MAN Bangko. Para guru, sahabat, teman dan semua pihak yang telah berjasa didalam seluruh sisi hidup penulis. 18. Dan yang terakhir Kepada seluruh pihak yang telah berajasa dalam memberikan dukungan moril maupun materil kepada penyusun sehingga

xiii

penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan balasan pahala. Akhirnya, penyusun memohon do’a kepada Allah SWT agar hasil dari karya ilmiyah ini dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi kepenulisan dalam rangka mewujudkan generasi bangsa yang berkeadaban. Yogyakarta, 08 Mei 2017 Penyusun

Muhammad Fariz Fadlillah NIM : 13340038

xiv

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ......................................................................................

i

HALAMAN ABSTRAK ................................................................................ ii HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .................................................. iii HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... iv HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ vi HALAMAN MOTTO .................................................................................... vii HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................... viii KATA PENGANTAR .................................................................................... ix DAFTAR ISI ................................................................................................... xv DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xviii DAFTAR TABEL .......................................................................................... xix BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1 B. Rumusan Masalah ......................................................................... 6 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..................................................... 7 D. Telaah Pustaka............................................................................... 8 E. Kerangka Teoretik ......................................................................... 13 F. Metode Penelitian .......................................................................... 21 G. Sistematika Pembahasan .............................................................. 26 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN ASURANSI DI INDONESIA .................................................................................. 28 A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian ............................................. 28

xv

1. Pengertian Perjanjian ................................................................ 28 2. Syarat Sah Perjanjian ................................................................ 30 3. Asas Hukum Perjanjian ............................................................ 31 B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Asuransi .............................. 34 1.

Pengertian Asuransi dan Resiko ............................................ 34

2.

Sejarah Asuransi..................................................................... 38

3.

Jenis-jenis Asuransi................................................................ 39

4.

Manfaat Asuransi ................................................................... 39

5.

Perjanjian Asuransi ................................................................ 41

6.

Objek dan Tujuan Asuransi.................................................... 44

7.

Premi Asuransi ....................................................................... 46

8.

Polis Asuransi ........................................................................ 47

9.

Klaim Asuransi ...................................................................... 49

10. Gugur dan Berakhirnya Asuransi .......................................... 50 C. Tinjauan Umum Tentang Nelayan ................................................ 52 1.

Pengertian Nelayan ................................................................ 52

2.

Jenis-jenis Nelayan dalam Undang-undang ........................... 54

3.

Upaya Pemerintah dalam Mensejahterakan Nelayan ............. 55

BAB III GAMBARAN UMUM DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ASURANSI

GUNUNGKIDUL JASA

INDONESIA

DAN

PERUSAHAAN

(JASINDO)

BESERTA

KEWENANGANNYA .................................................................. 58 A. Gambaran Umum DKP Kabupaten Gunungkidul ......................... 58 1. Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul ............................. 58 2. Profil DKP Kabupaten Gunungkidul........................................ 62 3. Kewenangan ............................................................................. 64 4. Pelayanan .................................................................................. 69 5. Pemberian Jaminan Keselamatan Kepada Nelayan ................. 76

xvi

B. Gambaran Umum Perusahaan Asuransi Jasindo ........................... 77 1. Profil dan Sejarah Jasindo ......................................................... 77 2. Budaya Perusahaan ................................................................... 82 3. Penghargaan .............................................................................. 84 4. Produk

dan

Layanan

serta

Kewenangan

Jasindo

dalam

Mengasuransikan Nelayan........................................................ 85 BAB

IVANALISIS

YURIDIS

PELAKSANAAN

JAMINANKESELAMATAN BANTUAN

PREMI

BAGI

ASURANSI

PERLINDUNGAN

NELAYAN DI

MELALUI

KABUPATEN

GUNUNGKIDUL ........................................................................ 91 A. Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Keselamatan Bagi Nelayan Di Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Norma-norma Hukum yang Berlaku ...................................... 91 B. Kendala-kendala

dalam

Pelaksanaan

Perlindungan

Jaminan

Keselamatan Bagi Nelayan Melalui Bantuan Premi Asuransi ...... 103 BAB V PENUTUP .......................................................................................... 107 A. Kesimpulan.................................................................................... 107 B. Saran .............................................................................................. 109 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 111

xvii

DAFTAR GAMBAR Gambar 01 Logo Perusahaan Asuransi Jasindo ............................................. 81

xviii

DAFTAR TABEL Tabel 01 Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Gunungkidul ........................... 61 Tabel 02 Tabel Arah Kebijakan DKP Kabupaten Gunungkidul ...................... 63 Tabel 03 Tabel Struktur Organisasi DKP Kabupaten Gunungkidul ................ 65 Tabel 04 Tabel Profil Perusahaan Asuransi Jasindo ........................................ 77

xix

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Pada zaman orde lama, jumlah penduduk Indonesia mencapai 97,1 juta jiwa dan pada akhir tahun 2010 jumlahnya meningkat menjadi dua kali lipat. Sedangkan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa data Susenas tahun 2014 dan 2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 254,9 juta jiwa. Dari total tersebut, penduduk berjenis kelamin laki-laki mencapai 128,1 juta jiwa sementara penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 126,8 juta jiwa.1 Hal tersebut tentu menjadi keutungan bagi negara Indonesia, populasi yang banyak ditunjang dengan pemberdayaan sumber daya manusia yang baik dapat menjadikan bangsa ini semakin maju. Namun di sisi lain, banyaknya jumlah populasi ini menyebabkan persoalan-persoalanbaru seperti meningkatnya pengangguran dan meningginya angka kriminalitas, sehingga mengakibatkan adanya kerugian formil maupun materilbagi bangsa Ini di masa mendatang, terlebih bilamana dikaitkan dengan ketersediaan sumber daya alam yang ada di Indonesia saat ini. Dilain hal, Indonesia terkenal dengan sebutan negara maritim. Istilah yang menandakan bahwa Indonesia memiliki wilayah perairan laut cukup luas, ini

1

Hidayatullah.com,http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/11/20/83632/j umlahpendududari perempuan.html, diakses pada tanggal 9 Oktober 2016, pada pukul 15.42 wib.

2

terbukti dengan jumlah pulau yang ada di Indonesia, secara keseluruhanmencapai 17.502 pulau.Sebagai negara maritim dengan kawasan pesisir pantai yang cukup luas, menjadikan banyak penduduk Indonesia yang bermatapencaharian sebagai nelayan. Hampir di sudut-sudut pulau kawasan Indonesia didiami oleh sekelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Salah satu daerah yang termasuk dalam daftar provinsi pemilik kawasan pantai cukup luas adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut dengan DI. Yogyakarta). Hal ini ditandai dengan tiga kabupaten dari total lima kabupaten dan kota yang ada merupakan pemilik kawasan pesisir pantai, tiga kabupaten tersebut adalah Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Mengadu nasib menjadi seorang nelayan tentu merupakan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi, seperti bersentuhan langsung dengan gelombang air laut yang ganas, badai samudera yang begitu dahsyat, serta kejadian-kejadian yang dapat merugikan lainnya. Oleh karena itu, pekerjaan sebagai seorang nelayan sudah selayaknya mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk mendapatkan sebuah perlindungan. Hal ini tentu berdasarkan pada konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang dicanangkan pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait pentingnya perlindungan bagi pekerjaan nelayan, pemerintah telah membawa angin segar karena telah mengundangkan Undang-undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam. Undang-undang tersebut lantas menjadi sebuah regulasi yang secara jelas mengatur tentang perlindungan hukum bagi nelayan yang ada di

3

Indonesia agar terhindar dari kerugian yang bisa saja dialaminya akibat dari resiko pekerjaan yang beragam. Ketentuan ini sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 huruf (f) bahwa salah satu hak bagi seorang nelayan adalah terlindung dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran.2 Disamping itu, perlindungan dalam upaya mensejahterakan kaum nelayan merupakan salah satu Program Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 20163, sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam. Pada program kerja ini pula dicantumkan bahwa nelayan di Indonesia harus mendapatkan perlindungan asuransi yang ditargetkan pemerintah mencapai 1 juta asuransi bagi nelayan yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.4 Pada hakikatnya hukum perasuransian sudah sangat kental di telinga masyarakat Indonesia. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, sudah banyak perusahaan-perusahaan

dibidang

asuransi

yang

dikembangkan,

baik

itu

perusahaan asuransi dalam negeri maupun perusahaan asuransi dari luar negeri. Sehingga istilah perasuransian sudah menjelma menjadi bahasa keseharian masyarakat nusantara. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut denganKUHDagang) (wetboek van koophandel) Pasal 246, dijelaskan bahwa: 2

Undang-undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, pasal 3. 3

Diposkan.com, http://www.diposkan.com/291157/daftar-program-kerja-kementeriankelautan-dan-perikanan-2016/, diakses pada tanggal 9 Oktober 2016, pada pukul 10.25 wib. 4

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 8/ Permen-KP/ 2016 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016.

4

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.5 Sedangkan dilihat dari jenisnya, asuransi dibedakan menjadi 3. Hal ini berdasarkan pada Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian juncto Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yaitu: 1. Asuransi kerugian (non life insurance), yaitu perjanjian yang memberikan jasa dalam penanggalan resiko atau kerugian, kehilangan manfaat dan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. 2. Asuransi jiwa (life insurance), perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. 3. Reasuransi (reinsurance), yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atas perusahaan asuransi jiwa.6 Dari ketiga jenis asuransi tersebut, asuransi jiwa adalah salah satu asuransi yang penting bagi kehidupan keluarga dan masyarakat, yaitu salah satu asuransiyang bertujuan untuk menanggung orang terhadap kerugian finansial tidak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau terlalu lama.7 Untuk semua nelayan yang hendak diasuransikan, maka perlu adanya perusahaan asuransi yang dipercaya melaksanakan kegiatan asuransi tersebut.

5

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (wetboek van koophandel), pasal 256.

6

Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransianpasal 1 juncto Undangundang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. 7

Abbas Salim, Asuransi Dan Manajemen Resiko (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1993), hlm. 25.

5

Untuk wilayah Kabupaten Gunungkidul, pelaksanaan program perlindungan asuransi bagi nelayan ini diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Gunungkidul

(selanjutnya

disebut

dengan

DKP

Kabupaten

Gunungkidul) sebagai struktur pelaksana yang bekerjasama dengan perusahaan asuransi JasaIndonesia (selanjutnya disebutdengan Asuransi Jasindo) dalam hal perlindungan kecelakaan kerja.8 Kendati program satu juta asuransi bagi nelayan ini dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikan pusat, namun dari segi pendanaan, biaya operasionalnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul, sehingga nelayan yang diasuransikan tidak dikenakan biaya sekecil apapapun.9 Keseluruhan program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan upaya mensejahterakan nelayan yang sudah selayaknya diapresiasi dengan baik. Namun persoalan lain yang muncul, bahwa seluruh ekspektasi dari program kerja tersebut realitanya belum berjalan secara maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga masih banyak sebab yang mengakibatkan program kerja ini tidak berjalan dengan maksimal. Misalnya dari total keseluruhan nelayan yang ada di Gunungkidul pada akhir tahun 2015 yaitu 1.421 nelayan, menjadi 618 nelayan yang terdata ulang di tahun 2016. Kemudian 432 nelayan yang masuk verifikasi kategori layak diasuransikan oleh DKP Kabupaten Gunungkidul, hanya 319 nelayan yang pada akhirnya berhasil diasuransikan. Artinya belum mencapai 50% dari total 8

Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Ikhsan, selaku Staf Kenelayanan, Bidang Perikanan Tangkap Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 16 Maret 2017. 9

Ibid.,

6

keseluruhan nelayan yang harus diasuransikan.10 Hal inilah yang perlu menjadi perhatian serius bagi instansi-instansi terkait yaitu DKP Kabupaten Gunungkidul yang bekerjasama dengan perusahaan asuransi Jasindo. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penyusun tertarik untuk mengetahui dan mendalami lebih jauh tentang pelaksanaan perlindungan nelayan melalui jasa asuransi di Kabupaten Gunungkidul dengan membuat penulisan karya tulis hukum yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Keselamatan Bagi Nelayan Melalui Bantuan Premi Asuransi Di Kabupaten Gunungkidul”.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mencoba mengerucutkan pokok permasalahan yang kemudian menjadi fokus pembahasan dalam karya tulis ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 1. Apakah pelaksanaan perlindungan jaminan keselamatan bagi nelayan dalam bentuk Bantuan Premi Asuransi di Kabupaten Gunungkdul telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku? 2. Mengapa tidak semua nelayan di Kabupaten Gunungkidul mendapatkan Bantuan Premi Asuransi?

10

Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Ikhsan, selaku Staf Kenelayanan, Bidang Perikanan Tangkap Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 16 Maret 2017.

7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan pemahaman dan pengertian kepada penyusun khususnya, dan kepada para pembaca pada umumnya. 1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui secara yuridis formal pemberian perlindungan jaminan keselamatan bagi nelayan melalui bantuan premi asuransi dari pemerintah, khususnya di wilayah Kabupaten Gunungkidul. b. Untuk mengetahui proses perjanjian yang dibuat beserta kendalakendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan jaminan keselamatan bagi nelayan di wilayah Kabupaten Gunungkidul. 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dan bahan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta dapat memperbanyak referensi keilmuan dibidang hukum asuransi. b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama pihak-pihak yang berkecimpung langsung di dunia hukum perasuransian, dalam rangka upaya penegakan hukum di Indonesia dan mewujudkan negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state).

8

D. Telaah Pustaka Sebagai negara hukum yang menganut konsep negara kesejahteraan (welfare state), Indonesia jelas harus mengupayakan terciptanya negara yang sejahtera

dalam

segala

unsur

kehidupan

masyarakatnya.

Namun

pada

kenyataannya keinginan tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan, sehingga memunculkan keinginan beberapa elemen masyarakat untuk meneliti sebab musabab tujuan bernegara tersebut sulit untuk direalisasikan. Begitu pula penelitian yang mengangkat persoalan kesejahteraan pekerjaan nelayan, belum begitu banyak terjadi khususnya di wilayah DI. Yogyakarta. Namun demikian, penulis tetap berusaha mencari dan menelaah karya-karya tulis terkait agar tidak terjadi persamaan (plagiasi) dalam judul, isi, serta gagasan yang disampaikan. Adapun karya-karya tulis tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, Tesis yang ditulis oleh I Putu Yasa Adi yang berjudul “Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja/Buruh Outsourcing Di PT Telkom Bondowoso”. Tesis ini ditulis guna mengetahui bagaimana proses Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja/Buruh Outsourcing di PT Telkom Bondowoso tersebut. Mengingat bahwa keselamatan dan kesehatan pekerja merupakan tanggung jawab perusahaan yang harus menjadi perhatian bagi semua unsur perusahaan, sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Dalam karya tulis ini, penulis berusaha mengkaji perlindungan hukum yang diterapkan perusahaan termasuk mengkaji apakah kebijakan yang diterapkan oleh PT Telkom

9

Bondowoso tersebut sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.11 Kedua, skripsi yang ditulis oleh Wahyu Dwi Baskoro yang berjudul “Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Di PT. Classic Prima Carpets Industries Surabaya (Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja)”. Skripsi ini ditulis guna mengetahui proses perlindungan hukum keselamatan kerja menurut Undang-undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja di PT Classic Prima Carpets Industries Surabaya dan upaya hukum yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT tersebut. Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum sosiologis atau empiris dimana metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja disebabkan kurangnya konsentrasi

pekerja pada saat

melaksanakan pekerjaannya dan tidak memakai alat pelindung diri yang diberikan oleh perusahaan. Sistem managemen PT. tersebut menerapkan sistem managemen yang terbuka bagi seluruh pekerja, maka seluruh pekerja mempunyai kesempatan yang sama dalam bekerja, berprestasi dan berkarir tanpa membedakan suku, agama maupun kebangsaan. Tindakan pencegahan kecelakaan kerja yang dilakukan antara lain dengan mengadakan seleksi calon tenaga kerja baru,

11

I Putu Yasa Adi, “Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja/Buruh Outsourcing Di PT Telkom Bondowoso”. Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Jember Jember, 2006.

10

menerapkan disiplin kerja, pengadaan gambar/foto di daerah yang berbahaya dan instruksi kerja yang dilakukan oleh kepala bagian di unit masing-masing departemen.12 Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Tiyani Nabila Citra yang berjudul “Pelaksanaan Klaim Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Wisatawan Berdasarkan Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan”. Skripsi ini ditulis guna mengetahui pertanggungjawaban klaim asuransi dari pihak asuransi PT. Jasa Raharja Putera terhadap salah satu wisatawan sebagai korban di pantai sodong, Cilacap Jawa Tengah. Dimana Pihak korban selama ini menyayangkan perihal pencairan dana yang memakan tenggang waktu dan proses klaim asuransi yang cukup rumit. Disamping itu, Penelitian ini bertujuan mengetahui Bagaimana pelaksanaan klaim asuransi kecelakaan diri bagi wisatawan berdasarkan UndangUndang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 10Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, sekaligus mengetahui Apa akibat hukum bagi pengelola wisata apabila tidak memenuhi kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Sumber data penelitian berasal dari data primer (wawancara dan dokumentasi) dan data sekunder (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap

12

Wahyu Dwi Baskoro, “Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Di PT. Classic Prima Carpets Industries Surabaya (Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2013.

11

bulannya Dinas Pariwisata menyetorkan premi sesuai dengan jumlah penjualan tiket setiap bulannya. Mengenai prosedur klaim, tenggang waktu pencairan dana klaim asuransi kecelakaan diri PT. Jasa Raharja Putera membutuhkan waktu sekitar satu sampai dua bulan. Mengenai akibat hukum bagi pengelola pariwisata, dimana pihak Pantai Sodong tidak memiliki papan peringatan tanda bahaya di sepanjang pantai dan garis batas area aman bagi pengunjung yag berenang, dan ini membahayakan bagi wisatawan. Simpulan dari penelitian ini yaitu UndangUndang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 menjadi pedoman utama pelaksanaan asuransi kecelakaan diri khususnya dalam Pasal 31 ayat (3) dan (4), pengelola Pantai Sodong dapat dikenakan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP Tentang Menyebabkan Mati atau Luka Karena Kealpaan.13 Keempat, skripsi yang ditulis oleh Mochamad Imam Sofyan yang berjudul “Hukum Asuransi Jiwa Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, skripsi ini berisi tentang pengaturan asuransi jiwa menurut hukum Islam dan hukum positif. Skripsi ini dengan jelas menjelaskan bagaimana pelaksanaan asuransi jiwa tersebut menurut hukum Islam, dimana sebagian para ulama hukum Islam menyatakan bahwa hukum asuransi jiwa itu adalah haram, karena mengandung unsur ketidakjelasan, perjudian, dan riba. Disamping itu, sebagian ulama hukum Islam yang lain menyatakan bahwa pelaksanaan hukum asuransi jiwa itu diperbolehkan karena dapat membawa kemaslahatan bagi ummat. Sedangkan apabila ditinjau menurut hukum positif, maka pelaksanaan asuransi

13

Tiyani Nabila Citra yang berjudul “Pelaksanaan Klaim Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Wisatawan Berdasarkan Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 dan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015.

12

jiwa merupakan program pemerintah yang sangat penting, pun merupakan upaya dalam mensejahterakan bangsa.14 Kelima, skripsi yang ditulis oleh Maftukhatun Nikmah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Pada Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Di PT Asuransi AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Yogyakarta)”, skripsi ini mengkaji perlindungan hukum bagi tertanggung dilihat dari perspektif hukum Islam. Di dalam skripsi ini dijelaskan bahwa polis yang merupakan pengikat antara tertanggung dan penanggung merupakan keniscayaan dalam proses perjanjian. Menurut hukum Islam, semua perjanjian bisa dikatakan sah apabila berdasarkan akad15dan tidak bertentangan dengan nash.16 Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di dalam proses asuransi jiwa, hukum Islam telah membolehkan.17 Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan oleh penulis terhadap karyakarya tulis diatas, memang telah banyak literatur yang membahas tentang hukum perasuransian. Namun memiliki perbedaan yang cukup signifikan, yaitu terletak pada objek pembahasan dan penelitian. Adapun yang akan menjadi objek penelitian penulis dalam tulisan ini adalah pelaksanaan perlindungan jaminan

14

Mochamad Imam Sopyan, “Hukum Asuransi Jiwa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. 15

Janji, perjanjian, kontrak, lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, http://kbbi.web.id/nas, diakses pada tanggal 9 Oktober 2016, pada pukul 15.22 wib. 16

Perkataan atau kalimat dari Alquran atau hadis yang dipakai sebagai alasan atau dasar untuk memutuskan suatu masalah (sebagai pegangan dalam hukum syarak), lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, http://kbbi.web.id/nas, diakses pada tanggal 9 Oktober 2016, pada pukul 15.23 wib. 17

Maftukhatun Nikmah, “Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Pada Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Di PT Asuransi AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Yogyakarta)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

13

keselamatan bagi nelayan melalui jasa asuransi dilihat dari sudut pandang hukum perjanjian yang dikhususkan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

E. Kerangka Teoritik Perlindungan Hukum

1.

Perlindungan berasal dari kata lindung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI),

kata

lindung

berarti

mengayomi,

mencegah,

mempertahankan dan membentengi.18 Sedangkan hukum berarti segala aturanyang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar.19 Menurut Soetjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kuasa kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut.20 Pada dasarnya, setiap manusia yang lahir sebagai mahluk ciptaan tuhan yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak untuk hidup, hak untuk dilindungi dan hak lainnya. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara dan konsep negara hukum. Kedua sumber tersebut

18

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 363. 19

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 1. 20

hlm. 121.

Soetjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum Di Indonesia, (Bandung, Alumni, 1983),

14

mengutamakan Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.21 Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sebagai negara hukum, hal ini sesuai dengan amanah konstitusi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu, pengaturan tentang Hak Asasi Manusia juga secara tegas diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha kuasa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”22 Dengan demikian, setiap orang berhak atas jaminan penghidupan yang layak dimanapun mereka berada. Bila disimpulkan, maka konsep perlindungan hukum ini bermuara kepada kesejahteraan warga negara, maka sangat diperlukan pelaksanaan kesejahteraan tersebut. Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera, yang berarti aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Sedangkan kesejahteraan berarti hal atau keadaan sejahtera, meliputi keamanan, keselamatan, ketenteraman, dan keadaan masyarakat yang sejahtera.23 Konsep negara sejahtera (wallfare state) pertama kali lahir pada pertengahan abad ke XIX di Eropa Barat. Konsep ini lahir guna 21

http://fitrihidayat-ub.blogspot.co.id/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensialdalam.html, diakses pada tanggal 3 Oktober 2016, pukul 09.15 wib. 22

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 angka 1.

23

http://kbbi.web.id/sejahtera, diakses pada tanggal 4 Oktober 2016, pukul 11.11 wib.

15

menghentikan ketimpangan sosial dengan ekonomi liberal saat itu. Maka konsep Negara Hukum (legal state) yang lama diganti dengan konsep negara yang baru yang lebih dinamis. Di dalam negara modern, perwujudan wallfare state ini merupakan tugas pemerintah untuk terus aktif dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang tetap terjamin. Dengan demikian pemerintah harus memberikan perlindungan kepada warganya bukan hanya dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang sosial ekonomi sehinggga kesewenang-wenangan dari golongan borjuis harus dicegah pemerintah. 24 Oleh sebab itu, tugas pemerintah diperluas dengan maksud untuk menjamin kepentingan umum sehingga lapangan tugasnya mencakup berbagai aspek yang semula menjadi urusan masyarakat seperti masalah kesehatan rakyat, pendidikan, perumahan, distribusi tanah, dan sebagainya. Jadi di dalam wallfare state pemerintah diserahi besturzoog yaitu penyelenggara kesejahteraan umum.Apabila dikaitkan dengan pembahasan tulisan ini tentu sangatlah mendasar, yaitu nelayan yang diasuransikan hendaknya mendapat perhatian dan perlindungan penuh dari pemerintah sehingga mencapai kesejahteraan dan kondisi yang layak dalam menjalani hidup dan kehidupannya.25

24

SF Marbun dan Moh Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Liberty, 2011), hlm 45. 25 Ibid.,

16

2.

Teori Perjanjian Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata avereencomst, yang

berasal dari kata kerja overeenkomen yang berarti setuju atau sepakat.26 Sedangkan didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) pasal 1313 perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.27 Dari pengertian mengenai perjanjian di atas, maka dapat dirumuskan unsur-unsur perjanjian, yaitu: a. Adanya dua pihak atau lebih. b. Adanya kata sepakat diantara para pihak. c. Adanya akibat hukum yang ditimbulkan berupa hak dan kewajiban atau melakukan suatu perbuatan. Berdasarkan unsur-unsur perjanjian tersebut, Nindyo Pramono dalam bukunya Hukum Bisnis, mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan hak dan kewajiban.28 Dilain hal, ada beberapa asas yang harus diperhatikan ketika melakukan suatu perjanjian, yaitu:29 1. Asas Iktikad Baik Asas itikad baik berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yaitu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini

26

Nindyo Pramono, Hukum Bisnis, (Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka, 2012),

27

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1313.

28

Nindyo Pramono, Hukum Bisnis...., vol. 2.2.

29

Ibid., vol. 2.6 – 2.7.

vol. 2.1.

17

menghendaki bahwa apa yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut harus dilaksanakan dengan memenuhi tuntutan keadilan dan tidak melanggar kepatutan.Asas ini mengharuskan bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik ini terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik relatif dan itikad baik mutlak. Itikad baik relatif yaitu seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek, sedangkan itikad baik mutlak penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang obyektif.30 2. Asas Konsensualisme Asas ini berhubungan dengan saat lahirnya suatu perjanjian. Istilah konsensualisme berasal dari kata konsensus yang berarti kesepakatan atau persetujuan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara para pihak yang bersangkutan telah tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu dikehendaki pula oleh pihak yang lain. 3. Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak ini erat sekali kaitannya dengan isi, bentuk dan jenis dari perjanjian yang dibuat. Asas ini terdapat dalam 30

http://www.gresnews.com/berita/tips/60144-asas-itikad-baik-sebagai-landasanpembuatan-perjanjian/0/, diakses pada tanggal 7 Mei 2017, pukul 17.15 wib.

18

pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 4. Asas Pacta Sunt Servanda Pacta Sunt Servanda (aggrements must be kept) adalah asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa “every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith”, yaitu setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pacta sunt Servanda pertama kali diperkenalkan oleh Grotius yang kemudian mencari dasar pada sebuah hukum perikatan dengan mengambil prinsip-prinsip hukum alam, khususnya kodrat. Bahwa seseorang yang mengikatkan diri pada sebuah janji, mutlak untuk memenuhi janji tersebut (promissorum implendorum obligati).31 5. Asas Kepribadian Asas ini berkaitan dengan subyek yang terkait dengan suatu perjanjian. Salah satu asas dalam perjanjian yang berhubungan erat dengan asas pacta sunt servanda adalah asas kepribadian dalam perjanjian. Kedua asas ini dikatakan mempunyai hubungan erat karena 31

http://asashukum.blogspot.co.id/2012/03/pacta-sunt-servanda.html, tanggal 4 Oktober 2016, pukul 10.34 wib.

diakses

pada

19

dalam asas pacta sunt servanda menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat mereka seperti Undang-undang. Sedangkan pada asas perjanjian menyatakan bahwa yang terikat dalam perjanjian hanya para pihak yang membuat perjanjian saja, tidak termasuk pihak diluar perjanjian (pihak ketiga).32 3.

Teori Asuransi Asuransi atau pertanggungan muncul karena kebutuhan hidup manusia.

Hal ini disebabkan bahwa dalam menjalani kehidupannya manusia selalu dihadapkan

pada

situasi

yang

tidak

pasti,

yang

mungkin

menguntungkanmaupun merugikan. Mereka mengharapkan keamanan atas harta benda mereka. Mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tanpa kurang suatu apapun. Namun manusia hanya dapat berusaha, hanya Tuhanlah yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, setiap manusia di dunia ini tanpa terkecuali selalu menghadapi berbagai risiko yang merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaannya dibandingkan sang Maha Pencipta. Kemungkinan menderita kerugian yang dimaksud disebut dengan risiko.33 Timbulnya suatu risiko menjadi kenyataan merupakan sesuatu yang belum pasti, sementara kemungkinan bagi seseorang mengalami kerugian atau kehilangan yang dihadapi oleh setiap manusia merupakan hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kemungkinan timbulnya suatu risiko menjadi

32

Nindyo Pramono, Hukum Bisnis...., vol. 2.9.

33

Man S. Sastrawidjaja, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, (Bandung: Alumni, 1997), hlm 1-2

20

kenyataan adalah suatu hal yang diusahakan untuk tidak terjadi. Seseorang yang tidak menginginkan suatu risiko seharusnya mengupayakan supaya kehilangan atau kerugian itu tidak terjadi.34 Kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi bersumber dari keinginan untuk mengatasi ketidakpastian. Ketidakpastian mengandung risiko yang dapat menimbulkan ancaman bagi setiap pihak, baik sebagai pribadi maupun sebagai pelaku bisnis. Ketidakpastian tersebut melahirkan kebutuhan untuk mengatasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai konsekuensi dari ketidakpastian tersebut. Risiko yang timbul dapat bersumber dari bencana alam, kecelakaan, penyakit, kelalaian, ketidakmampuan, kesalahan, kegagalan, dan seterusnya. Masing-masing risiko mungkin memerlukan penanganan yang berbeda.35 Asuransi merupakan salah satu bentuk pengalihan risiko. Pertimbangan yang timbul dalam pengambilan suatu keputusan terhadap bentuk penanganan risiko didasarkan pada apakah risiko yang berhasil diidentifikasi karena ketidakpastian tersebut dapat dicegah, dihindari, ditanggung sendiri, atau harus dialihkan kepada pihak lain.36 Dalam perjanjian asuransi, dinyatakan bahwa setiap peserta asuransi wajib untuk membayar premi asuransi dengan tujuan sebagai perlindungan bagi orang yang bersangkutan atas keselamatan dan harta bendanya maka

34

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya, (Badan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980), hlm. 4-5. 35 36

A Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 2.

A Junaedy Ganie, Hukum Asuransi..., hlm. 2.

21

perusahaan asuransi akan membayar klaim asuransi yang sebenarnya berasal dari premi yang dibayarkan oleh anggota lainnya.37

F. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah menggunakan metode field research, yaitu metode penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari proses wawancara dan pengkajiandokumen pada instansi terkait yaitu DKP Kabupaten Gunungkiduldengan perusahaan asuransi Jasindo serta dipadukan dengan keterangan empiris dari nelayan yang termasuk target kebijakan. Dalam metode ini penelitian dilakukan dalam situasi alamiah, akan tetapi didahului oleh semacam intervensi dari peneliti yang dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak dan diamati, dengan demikian terjadi semacam kendali atau kontrol parsial terhadap situasi di lapangan.38 Data akan diolah dan dikomparasikan berdasarkan amanah Undang-undang, yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam. Disamping itu, juga akan dikomparasikan denganUndang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransianjuncto Undang-undang No. 40

37

Supramono dan Theresia Woro Damayanti, Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 2. 38

Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 21.

22

Tahun 2014 Tentang Perasuransian, program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 yang dasarnya ialah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam,sertadipadukan dengan teknis pelaksanaan kegiatan perlindungan asuransi jaminan keselamatan bagi nelayan di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan pada Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Kenelayanan direktorat jenderal perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2016 Nomor: 175/KPA.5/PI.530/VII/2016. 2. Sifat Penelitian Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan persoalan dengan fakta-fakta yang ada saat ini, kemudian di analisis agar menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Maksudnya adalah, penelitian ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan pengolahan data yang

diambil

dari

instansi

terkait

yaitu

DKP

Kabupaten

Gunungkidulmaupun perusahaan asuransi Jasindo saja, melainkan membahas mengenai analisis serta interpretasi dari proses perlindungan jaminan keselamatan bagi nelayan tersebut dilihat dari sudutpandang hukum perjanjian keperdataan. 3. Pendekatan Masalah Pendekatan masalah yang digunakan dalam karya tulis ini adalah menggunakan metode yuridis-empiris yaitu dengan menekankan pada

23

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma hukum yang mengatur. Kemudian untuk menjaga agar karya tulis ini bersifat empiris, didalam melakukan penelitian ini penulis juga akan mengangkat fenomena nyata serta realita sesungguhnya yang ada dalam keadaan sosial masyarakat lingkungan nelayan, yaitu dikhususkan pada nelayan yang berdomisili di wilayah Gunungkidul. 4. Sumber Data a. Sumber Data Primer Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari Kantor DKP Kabupaten Gunungkidulserta perusahaan asuransi Jasindo, dimana dalam hal ini yang menangani sekaligus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perlindungan jaminan keselamatan bagi nelayan melalui jasa asuransi di wilayah Kabupaten Gunungkidul. b. Sumber Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur hukum, berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data sekunder dimaksudkan untuk melengkapi data primer bilamana membutuhkan data-data atau literatur yang berasal dari bahan hukum yang berlaku, yaitu Undang-undang. Adapun bahan hukum tersebut terdiri dari: 1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu terdiri dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

24

Tahun 1945, Undang-undang No. 7 Tahun 2016 Tetang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam. Juga Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransianjuncto Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor

18/PERMEN-KP/2016

Tentang

Jaminan

Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. 2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, makalah, serta literatur ataupun hasil penelitian terdahulu yang membantu penulis dalam menganalisis karya tulis ini disamping bahan hukum primer. 5. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam karya tulis ini adalah: a. Observasi Observasi adalah proses pengambilan data yang dilaksanakan dengan cara pengamatan secara sistematik terhadap objek yang perlu diteliti, yaitu disengaja dan terencana bukan hanya kebetulan melihat secara sepintas.39Observasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap pelaksanaan perlindungan jaminan keselamatan bagi

39

132.

Winarno Surahmat, Pengantar Metodologi Ilmiah, (Bandung: CV. Tarsito, 1982), hlm

25

nelayan melalui jasa asuransi di Kantor DKP Kabupaten Gunungkiduldan perusahaan asuransi Jasindo. b. Wawancara Yang dimaksud dengan wawancara menurut Nazir (1988) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).40 Dalam hal ini wawancara dilakukan di lingkungan kantor DKP Kabupaten Gunungkiduldan perusahaan asuransi Jasindo beserta nelayan yang masuk kategori layak diasuransikan. c. Dokumentasi Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variebel yang berupa catatan buku, arsip-arsip atau dokumendokumen,41 yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan jaminan keselamatan bagi nelayan di kabupaten Gunungkidul yang berada

di

Kantor

DKP

Kabupaten

Gunungkidulbeserta

perusahaanasuransi Jasindo. 6. Analisis Data Analisis data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan hasil dari rumusan 40

http://merlitafutriana0.blogspot.co.id/p/wawancara.html, diakses pada tanggal 3 Oktober 2016, pukul 07.21 wib. 41

Masri Singaribuan dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Surve, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm 193.

26

masalah yang ada. Analisis data akan dilakukan dengan pengorganisasian data agar dapat dirumuskan dalam suatu deskripsi.

G. Sistematika Pembahasan Sistematika pembahasan untuk menguraikan rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian didalam karya tulis ini adalah sebagai berikut: Bab pertama dalam karya tulis ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat persoalan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berisikan pengerucutan masalah yang hendak diangkat menjadi pembahasan karya tulis ini, selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini diuraikan karena dijadikan sebagai pendahuluan untuk menjelaskan gambaran umum penelitian yang penulis teliti. Bab kedua merupakan teori yang menjelaskan tinjauan umum perjanjian asuransi di Indonesia dalam upaya perlindungan bagi nelayan. Bab ketiga menjelaskan mengenai gambaran umum dan profil Kantor DKP Kabupaten

Gunungkidul,

dan

gambaran

umum

perusahaan

asuransi

Jasindobeserta kebijakan yang dicetuskan dalam mewujudkan perlindungan jaminan keselamatan bagi nelayan. Bab keempat menjelasakan mengenai analisis data dan pembahasan.

27

Bab kelima berisikan penutup, termasuk diantaranya kesimpulan dan saran dari penilitian karya tulis ini sebagai masukan bagi semua pihak yang berkaitan dengan proses penelitian, disertai daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

107

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penyusunan dan analisa penulis pada bab-bab sebelumnya terhadap Analisis Yuridis Pelaksanaan Perlindungan JaminanKeselamatan Bagi Nelayan Melalui Bantuan Premi Asuransi Dari Pemerintah Di Kabupaten Gunungkidul, maka disimpulkan antara lain: 1. Secara yuridis perlindungan jaminan keselamatan melalui Program BPAN di Kabupaten Gunungkidul telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku serta mengacu pada polis asuransi No: 110.793.110.16.90001/000/000 sebagai dasar hukum perjanjian asuransi yang dilaksanakan. Perlindungan jaminan keselamatan dalam perjanjian asuransi bagi nelayan di wilayah Kabupaten Gunungkidul ini dapat disimpulkan ke dalam 3 (tiga) tahapan pelaksanaan, yaitu tahapan awal meliputi persiapan, kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu pelaksanaan pemberian perlindungan jaminan keselamatan melalui BPAN, serta tahapan ketiga yakni tahapan akhir meliputi tahapan pengawasan. Sedangkan bila dikaitkan dengan teori dan asas perjanjian, pelaksanaan perjanjian asuransi antara nelayan dan penanggung yaitu Perusahaan Asuransi Jasindo telah sesuai dengan asas i’tikad baik dan asas kebebasan berkontrak, karena pada prakteknya perjanjian tersebut dilaksanakan atas dasar kemauan sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan

108

dari pihak manapun serta nelayan maupun Perusahaan Asuransi Jasindo telah melakukan hak dan kewajibannya dengan baik dan profesional. Disamping

itu,

berdasarkan

polis

asuransi

No:110.793.110.16.90001/000/000 para pihak juga harus melakukan tindakan sesuai dengan kompetensinya, baik itu sebagai tertanggung maupun penanggung. Hal ini berdasarkan pada asas Pacta Sunt Servanda dimana setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang

melakukan

perjanjian.

Disamping

itu,

secara

keseluruhan

pelaksanaan program ini telah sesuai dengan cita-cita negara Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan (wallfare state). 2. Dalam pelaksanaannya, perlindungan jaminan keselamatan kepada nelayan melalui BPAN di Kabupaten Gunungkidul sudah berjalan dengan baik. Sedangkan sebab utama masih banyak nelayan yang belum mendapatkan bantuan premi asuransi tersebut adalah karena keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan DKP Kabupaten Gunungkidul dan perusahaan Asuransi Jasindo, sedangkan dilain hal kesadaran nelayan untuk melaksanakan program tersebut masih sangat kurang. Sehingga mengakibatkan pelaksanaan perlindungan jaminan keselamatan ini tidak berjalan dengan baik.

109

B. SARAN Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan oleh penulis dalam bentuk bab per bab, serta kesimpulan akhir dalam karya tulis ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 1.

DKP Kabupaten Gunungkidul. Sebagai

struktur

pelaksana

program

BPAN,

DKP

Kabupaten

Gunungkidul harus memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada target program, yaitu nelayan. Kendati program ini bersifat tahunan, DKP Kabupaten Gunungkidul harus melakukan pembenahan secara terus menerus dalam mempersiapkan dan menjalankan program-program yang menguntungkan rakyat, khususnya nelayan. Di dalam melakukan pendataan calon peserta target program BPAN, DKP Kabupaten Gunungkidul harus selektif dan maksimal, sehingga akan mendapatkan hasil yang baiktidak hanya bagi kaum nelayan saja, melainkan bagi kepentingan bangsa dan negara.Dalam hal memberikan pelayanan yang baik, maka DKP Kabupaten Gunungkidul akan mampu meningkatkan kredibilitas istitusi sehingga dalam menjalankan program-program selanjutnya dapat dipercaya kembali oleh masyarakat khususnya nelayan. 2.

Perusahaan Asuransi Jasindo Meskipun perusahaan asuransi Jasindo belum serta merta menjadi

partner kerja DKP Kabupaten Gunungkidul di tahun selanjutnya, setidaknya pada pelaksanaan di tahun 2016 asuransi Jasindo sudah menyuguhkan pelayanan yang terbaik. Besar harapan semoga kedepan asuransi jasindo

110

bisa melakukan kerjasama lagi dengan instansi pemerintahan, mengingat Perusahaan Asuransi Jasindo merupakan Badan Usaha Milik Negara. 3.

Nelayan Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program BPAN, nelayan secara

otomatis dapat dikerucutkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: a.

Nelayan Target Asuransi Sebagaimana penjelasan program kerja Kementerian Kelautan dan

Perikanan Pusat Tahun 2016, seluruh nelayan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan objek atau target pelaksanaan program BPAN, karena program tersebut diperuntukkan bagi seluruh nelayan tanpa terkecuali. Maka dari itu, nelayan harus bisa aktif dalam pelaksanaan program tersebut. Ketika nelayan sudah melakukan kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kegiatan ini, maka secara otomatis akan menerima hak yang seharusnya didapatkan. b.

Nelayan Penerima BPAN Nelayan penerima BPAN merupakan nelayan yang sudah melalui

dan menjalakan kewajibannya dalam proses pengasuransian nelayan. Berdasarkan proses yang panjang, mereka telah menjalani rangkaian program dengan baik. Oleh karena itu, ketika sudah berhasil di asuransikan, maka seharusnya nelayan tersebut dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

111

DAFTAR PUSTAKA Sumber Perundang-undangan: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (wetboek van straffrecht). Kitab Undang-undang Hukum Dagang (wetboek van koophandel). Undang-undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 8/ Permen-KP/ 2016 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Kenelayanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap No. 175/KPA.5/PI.530/VII/2016 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan.

Sumber Buku: Khairul Anam, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: Inti Media, 2011). Abbas Salim, Asuransi Dan Manajemen Resiko (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1993). Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010). SF Marbun dan Moh Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Liberty, 2011).

112

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya, (Badan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980). Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 2005). Man S. Sastrawidjaja, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, (Bandung: Alumni, 1997) Mashudi dan Moch Haidar Ali, Hukum Asuransi (Bandung: Mandar Maju, 1998). Masri Singaribuan dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Surve, (Jakarta: LP3ES, 1989). Munir Fuady, Konsep Hukum Perjanjian, (Jakarta: RajaGrafinfo Persada, 2014). Nindyo Pramono, Hukum Bisnis, (Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka, 2012). Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). Soetjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum Di Indonesia, (Bandung, Alumni, 1983). Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi (Jakarta: Sinar Grafika, 1997). Sumintarsih dkk, Kearifan Lokal Di Lingkungan Masyarakat Nelayan Madura, (Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 2005). Supramono dan Theresia Woro Damayanti, Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan (Jakarta: Gramedia, 2010). W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1985). Winarno Surahmat, Pengantar Metodologi Ilmiah, (Bandung: CV. Tarsito, 1982). Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul 2015, (Wonosari: DKP Gunungkidul, 2015).

113

Sumber lain: Company Profile PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero). I Putu Yasa Adi, “Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja/Buruh Outsourcing Di PT Telkom Bondowoso”. Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Jember Jember, 2006. Maftukhatun Nikmah, “Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Pada Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Di PT Asuransi AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Yogyakarta)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010 Mochamad Imam Sopyan, “Hukum Asuransi Jiwa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. Septin Nur Wulandari, “Pengaruh Besaran Premi, Risiko, Klaim dan Akad Pada Asuransi Terhadap Minat Calon Nasabah Asuransi Syariah”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013 Tiyani Nabila Citra yang berjudul “Pelaksanaan Klaim Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Wisatawan Berdasarkan Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015. Wahyu Dwi Baskoro, “Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Di PT. Classic Prima Carpets Industries Surabaya (Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2013. http://ananlisa.blogspot.co.id/2012/11/sejarah-asuransi-dunia-dan-sejarah.html. http://artikel-mak.blogspot.co.id/2009/06/berakhirnya-perjanjian-asuransi.html. http://artikel-mak.blogspot.co.id/2009/06/berakhirnya-perjanjian-asuransi.html. http://asashukum.blogspot.co.id/2012/03/pacta-sunt-servanda.html. http://asashukum.blogspot.co.id/2012/03/pacta-sunt-servanda.html.

114

http://asuransibinagriya.blogspot.co.id/2011/11/disamping-sebagai-bentukpengendalian. html. http://fitrihidayat-ub.blogspot.co.id/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensialdalam.html. http://iblam.ac.id/20-pengertian-perjanjian-berdasarkan-pasal-1313. http://ilmihandayanip.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-premi-asuransipolis.html. http://merlitafutriana0.blogspot.co.id/p/wawancara.html. http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2013/06/kegunaan-kartu-nelayan.html. http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/9451-subyek-dan-obyekasuransi.html. http://www.diposkan.com/291157/daftar-program-kerja-kementerian-kelautandan-perikanan-2016/. http://www.gresnews.com/berita/tips/60144-asas-itikad-baik-sebagai-landasan pembuatan-perjanjian/0/. http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/11/20/83632/jumlahpendu dudari perempuan.html. https://fitriahilda.wordpress.com/pengertian-asuransi/. https://jhohandewangga.wordpress.com/2012/02/27/makalah-tentang-asuransi/. https://sibunggun.wordpress.com/2016/02/23/hak-nelayan-dan-masyarakatpedesaa-pesisir/. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, http://kbbi.web.id/nas. PT Asuransi Jasindo, http://www.jasindo.co.id.

CURRUCULUM VITAE DATA DIRI Nama Lengkap

: Muhammad Fariz Fadlillah

Tempat, Tanggal Lahir

: Bangun Jayo, 08 Desember 1995

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Agama

: Islam

Kewarganegaraan

: Indonesia

Golongan Darah

: A

Status

: Belum Menikah

Alamat Asal

: Kabupaten Sarolangun, Jambi

Alamat Tempat Tinggal

: MAKO POLDA (Kepolisian Daerah) DI. Yogyakarta

Email

: [email protected]/

Moto hidup

: Disiplinku Adalah Wujud Kehormatan dan Kesatria “Knight, Leader and combatant”

RIWAYAT PENDIDIKAN SDN No 138/VII Bangun Jayo

(2001-2007)

MTs N Tanjung Sarolangun

(2007-2010)

MAN Bangko

(2010-2013)

PENGALAMAN ORGANISASI OSIS MTs N Tanjung Sarolangun

(2009-2010)

OSIS MAN Bangko

(2010-2012)

PMR MAN Bangko

(2010-2012)

PKS (Patroli Keamanan Sekolah) MAN Bangko

(2011-2012)

HMPM Jambi Yogyakarta

(2014-Sekarang)

KAMMI Komisariat UIN Sunan Kalijaga

(2014-Sekarang)

Resimen Mahasiswa (MENWA) UIN Sunan Kalijaga

(2014-Sekarang)