PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SANGGAU. oleh : Fahrudin

PublikA : Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr

PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SANGGAU oleh : Fahrudin Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

[email protected]

Abstrak Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Penempatan PNS dalam jabatan masih belum didasarkan pada kompetensi, dan 2) Sistem kepegawaian belum berorientasi pada Merit System.Hasil penelitian menunjukan 1) Proses mutasi yang dilakukan di BLHKPK Kabupaten Sanggau sudah memperhatikan aturan-aturan yang berlaku.Seorang Pegawai Negeri Sipil di mutasi bila sudah memenuhi syarat-syarat yang di atur dalam undang-undang kepegawaian.Seorang Pegawai yang dimutasi dinilai dari kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat seorang PNS.Mutasi dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Dan 2) Prinsip Dasar mutasi Pegawai Negeri Sipil disasarkan pada profesionalisme, kompetensi, prestasi kerja dan jenjang kepangkatan hal ini dimaksudkan agar pencapaian kinerja organisasi BLHKPK Kabupaten Sanggau menjadi lebih baik. Menyikapi fenomena yang ada sebaiknya komunikasi yang intens perlu dilakukan oleh tim Baperjakat dengan Bupati Sanggau. Agar dapat mempertemukan waktu hingga sidang Baperjakat bisa berjalan lancar. Disamping itu komunikasi yang baik juga perlu di bangun antara Bupati dan Wakil Bupati karena mutasi seorang PNS juga perlu memperhatikan saran dan usul dari Wakil Bupati. Dan saran terkahir Tim Baperjakat harus betul-betul memperhatikan latar belakang pegawai negeri sipil (PNS) ketika ingin menempatkan seorang PNS di sebuah kantor. Kata kunci :Mutasi, Pegawai Negeri Sipil Abstract he problem in this study were 1) Placement in positions of civil servants still based on competence, and 2) has not been oriented personnel system Merit System. The results showed that 1) The process of mutation is performed in the District BLHKPK've noticed the rules that apply. A civil servant in the mutation when it meets the requirements set in legislation staffing. An employee who transferred assessed competence, work performance, and the level of the rank of a civil servant. Mutation is done at least 2 times a year. And 2) Basic Principles of Civil mutations targeting the professionalism, competence, performance and ranks it is intended that the achievement of the organization's performance BLHKPK the District for the better. Addressing the phenomenon that there is intense communication should be done by a team with Regent Sanggau Baperjakat. To be able to bring up Baperjakat trial could run smoothly. Besides good communication also needs to be built between the Regent and Vice Regent due to mutation of a civil servant also need to consider the suggestions and proposals of Vice Regent. And the last suggestion Baperjakat team should really pay attention to the background of civil servants (PNS) when you want to put a civil servant in an office. Keywords: Movements, Civil Servants

Fahrudin Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungura

1


pemberhentian, dan kenaikan pangkat seakan-

PENDAHULUAN. Tugas

Pemerintah

Daerah

(Pemda)

akan harus didasarkan pada keinginan dan

semakin berat dengan diterapkannya Undang-

pesanan

Bupati.Tim

BAPERJAKAT

Undang No. 32 Tahun 2004, mengingat

kehilangan

tanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah

berhadapan dengan kemauan Bupati sebagai

pusat sangat besar. Pada akhirnya Pemda harus

pemimpin

memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan

BAPERJAKAT mengalami dilematis karena

tugas pemerintahan umum dan pembangunan

mereka

ke arah yang lebih baik. Untuk mewujudkan

negatif ketika keinginan Bupati tidak dipenuhi.

kekuatannya

tertinggi

sendiri akan

ketika

di

telah sudah

daerah.

Tim

mengalami dampak

hal tersebut, dibutuhkan kinerja para aparatur

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi

pemerintah yang memiliki dedikasi, loyalitas

oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan

serta profesionalisme yang tinggi dan tentunya

sumber daya aparatur antara lain: pertama,

mampu menjadi pelindung masyarakat.

pemda kekurangan pegawai yang berkwalitas

Untuk mendapatkan aparat yang memiliki

yang mampu bekerja secara efektif. Kedua,

dedikasi dan hasil kerja yang optimal, maka

setiap perekrutan dan penempatan PNS selalu

harus dilakukan pertimbangan dan seleksi yang

berujung pada pertimbangan politik

ketat bagi para calon pegawai negeri sipil,

terdapat

apalagi yang ingin menduduki suatu jabatan

yang didasarkan atas hubungan kekeluargaan.

strategis.Agar aparat dapat lebih menghayati

Ketiga, tidak adanya standar kerja yang jelas

bidang tugasnya maka seyogianya pelaksanaan

untuk suatu jabatan sehingga merancukan

rekruitmen dan penempatan pegawai harus

pengertian profesionalisme.Untuk mengatasi

berpedoman pada analisis jabatan, dimana

permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan

outputnya berisi uraian jabatan, spesifikasi

sumber daya manusia yang berkualitas yang

jabatan, dan standar kinerja.

mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut

artinya

beberapa kepentingan politik atau

terhadap masyarakat.

diatas, maka diperlukan sumber daya manusia

Berdasarkan informasi yang diperoleh di

yang berkualitas yang mampu meningkatkan

Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan

kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.

Pemadam Kebakaran (BLHKPK) Kabupaten

Hal ini dapat tercapai dengan melaksanakan

Sanggau, menunjukkan bahwa pelaksanaan

secara bertanggung jawab Peraturan Bupati

mutasi

Sanggau Nomor 16 Tahun 2011 tentang

masalah, antara lain rendahnya semangat kerja

BAPERJAKAT. Badan ini yang memiliki

pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya,

wewenang penuh untuk mewujudkan teori

sehingga

“The Right Man on The Right Place”.

menjadi kurang produktif dalam melaksanakan

Akan tetapi dalam era otonomi saat ini, Bupati sebagai pemimpin tertinggi di daerah

pegawai

menimbulkan

menyebabkan

beberapa

beberapa

pegawai

tugas dan tanggung jawabnya. Aparat

Pemerintah

adalah

perangkat

memiliki wewenang dan pengaruh yang sangat

pelaksana tugas-tugas pemerintah dari tingkat

kuat.Semua

paling

masalah

tentang

mutasi,


rendah

sampai

paling

tinggi. 2


Sedangkang aparat adalah sebutan orang secara individu. Bisanya dalam pemerintahan mereka

Adapun

pegawai

negeri

itu

sendiri,

disebut dengan pegawai. Menurut Widjaya

menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 43

(1995 : 13) memberikan definisi dari pegawai

Tahun 1999 terdiri dari : 1.

adalah orang-orang yang dipekerjakan pada

Pegawai negeri terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil. b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil Pusat. b. Pegawai Negeri Sipil Daerah. Disampaikan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.

suatu badan tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintahan maupun dalam badan-badan usaha. Selain itu Widjaya (1995 : 150) 2.

menambahkan istilah pegawai mengandung pengertian sebagai berikut : a. Menjadi anggota suatu usaha kerja sama (organisasi) dengan maksud memperoleh belas jasa atau imbalan kompensasi atas jada yang telah diberikan. b. Berdasarkan dalam sistem kerja yang sifatknya lugas dan pamrih. c. Berkedudukan sebagai penerima kerja dan berhadapan dengan pihak pemberi kerja. d. Kedudukan sebagai penerima kerja diterima setelah melalui proses penerimaan.

3.

Sebagai seorang pegawai negeri sipil, maka sudah selayaknya dalam melaksanakan tugas

negara

terpeliharanya

harus tata

tertib

dapat

menjamin

dan

kelancaran

pelaksanaan tugas-tugas kantor. Selain itu Dari pendapat tersebut menyimpulkan

diperlukan pula usaha untuk memperluas

bahwa aparat pemerintah adalah semua/seluruh

pengalaman dan usaha dalam pengembangkan

pegawai negeri yang bekerja pada instansi

karir. Disini diperlukan proses mutasi bagi

pemerintah diangkat dan diserahi tugas negara

seorang pegawai negeri sipil, khususnya dalam

dan digaji dengan uang negara.

suatu

Berkenaan degnan pegawai sebagai unsur utama dalam suatu instansi pemerintah, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan

instansi

pemerintah,

dalam

pengembangan sumber daya manusia yang profesional. Mutasi atau pemindahan oleh sebagian

pegawai negeri lebih khusus dapat dilihat

masyarakat

sudah

dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

lingkungan

maupun

tentang

Undang-Undang

perusahaan (pemerintahan). Mutasi adalah

mengenai “Pokok-

kegiatan memindahkan tenaga kerja dari suatu

Pokok Kepegawaian” pada pasal 1 ayat 1 yang

tempat tenaga kerja ke tempat kerja lain. Akan

berbunyi :

tetapi mutasi tidak selamanya sama dengan

“Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Rapublik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturna dan perundang-undangan yang berlaku.” Fahrudin Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungura

pemindahan.

Mutasi

memindahkan

tenaga

perubahan

atas

Nomor 8 Tahun 1974

tanggung

jawab,

ketenagakerjaan

dan

dikenal, di

baik

luar

lingkungan

meliputi kerja,

dalam

kegiatan pengoperan

pemindahan

status

sejenisnya.

Adapun 3


pemindahan hanya terbatas pada mengalihkan

hal itu menjadi suatu rangkaian yang berkaitan

tenaga kerja dari satu tempat ke tempat lain.

dengan

Mutasi menurut UU No. 32 Tahun 2004

usaha-usaha

kepegawaian

yang

dilakukan sebelumnya.

yaitu pemindahan pegawai negeri sipil antara

Salah satu tujuan pelaksanaan mutasi kerja

Kabupaten/Kota, dan antar provinsi ditetapkan

adalah untuk mengusahakan orang yang tepat

oleh menteri dalam negeri setelah memperoleh

pada tempat yang tepat “the right man on the

pertimbangan

right place.” Denan demikian akan dapat

kepala

Badan

Kepegawaian

Negara, demikian pula untuk perpindahan

meningkatkan

Pegawai Negeri Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota

Meskipun kita sudah mengusahakan agar

ke departemen/lembaga/

pemerintahan non

tujuan untuk menempatkan orant tepat pada

departemen atau sebaliknya menurut Thoha,

tempat yang tepat, tetapi tidaklah berarti

(2005 : 82-83) tujuan pelaksanaan mutasi atau

persoalannya telah selesai. Suatu pekerjaan

pemindahan adalah :

yang

a. b. c. d. e.

Menempatkan pegawai pada tempatnya. Meningkatkan semangat/gairah kerja. Perolehan keterampilan baru. Menciptakan persaingan sehat. Memenuhi peraturan dan kebijakan yang ditetapkan (Nitisemito, 1996 : 118).

semangat

bersifat

rutin

kerja

pegawai.

mungkin

dapat

menimbulkan rasa bosan, sehingga dalam keadaan terserbut kemungkinan semangat dan kegairahan kerjanya turun. Hal ini dapat tejadi meskipun

sebetulnya

penempatan

orang

tersebut pada tempat orang yang tepat telah Selanjutnya secara lebih terperinci pada Undang-Undang

Nomor

Tahun

dilaksanakan.

1999

Pembatasan masalah diperlukan supaya

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengenai

peneliti dapat terarah dan tidak menyimpang

perpindahan

dari

Pegawai

43

Negeri

Sipil,

prosedur

penelitian,

baik

dalam

diamanahkan “Untuk kepentingan pelaksanaan

pengumpulan data maupun menganalis data.

tugas kedinasan dalam rangka pembinaan

Untuk memenuhi tuntutan prosedur penelitian

pegawai

diadakan

di atas, maka pokok permasalahan dalam

perpindahan jabatan dan atau perpindahan

penelitian ini dibatasi pada : Pelaksanaan

wilayah kerja.” Amanah tersebut semakin

Mutasi pegawai di Badan Lingkungan Hidup,

penting maknanya karena perpindahan jabatan

Kebersihan

atau perpindahan wilayah kerja seperti yang

Kabupaten Sanggau.

negeri

sipil

dapat

Dan

Pemadam

Kebakaran

dimaksud di atas merupakan suatu hal yang penting dan sangat berguna dalam memperluas pengalaman dan pengembangan bakat.

dalam

Mutasi merupakan salah satu langkah organisasi

guna

meningkatkan

METODE Adapun jenis penelitian yang digunakan

dan

menumbuhkan semangat kerja bagi pegawai dalam suatu organisasi. Mengenai hal tersebut di atas, jelas bahwa faktor mutasi pegawai tidak bisa dikesampingkan begitu saja, karena Fahrudin Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungura

penelitian

deskriptif.

Penelitian

menggambarkan terjadi

di

ini

adalah

penelitian

deskriptif

fenomena-fenomena

lapangan

Selanjuttnya

ditarik

mendapatkan

suatu

secara

apa

adalah yang adanya.

kesimpulan,

guna

teori

lebih

dan

mementingkan proses dari hasil, hal ini berarti 4


bahwa penelitian yang hanya menggambarkan

untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan

atau mendeskripsikan suatu fenomena yang

penelitian.

berkenaan dengan masalah yang diteliti yaiu menggambarkan

mutasi

pegawai

pada

BLHKPK Kabupaten Sanggau . Adapun informan yang dijadikan sebagai

belum dimutasikan selama bekerja di BLHKPK

PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SANGGAU. 1. Pelaksanaan Mutasi Pegawai di Badan

yang ditentukan secara acsidental. Sementara

Lingkungan Hidup, Kebersihan dan

informan yang menjadi subjek dalam penelitian

Pemadam

ini ditentukan secara purposive, untuk itu

Sanggau

informan dalam penelitian ini adalah adalah :

Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan

objek dalam penelitian ini adalah pegawai yang sudah pernah mengalami mutasi dan yang

Kebakaran

Kabupaten

a. Kepala BLHKPK Kabupaten Sanggau.

Pemadam

b. Kepala

sudah dibentuk sejak tahun 2007. Dalam proses

Sub

Bagian

Tata

Usaha

BLHKPK Kabupaten Sanggau. c. Kepala

Sub

Bagian

Kebakaran

Kabupaten

Sanggau

pelaksanaan administratifnya sudah beberapa

Kepegawaian

BLHKPK Kabupaten Sanggau.

kali melakukan mutasi pegawai. Mutasi yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup,

d. Kepala Badan Pertimbangan Jabatan

Kebersihan

dan

Pemadam

Kebakaran

dan Kepangkatan (BAPERJAKAT)

Kabupaten Sanggau minimal 2 kali setahun.

Metode pengolahan data yang penulis

Informasi ini peneliti dapatkan dari Kasubag

gunakan teknik analisa data secara kualitatif,

Kepegawaian BLHKPK Kabupaten Sanggau,

artinya

Jamian, mengatakan bahwa :

data

yang

telah

dikumpulkan

dilapangan, diolah dan disusun berdasarkan

“ Paling sedikit dalam setahun 2 kali kami

kategori-kategori sesuai dengan sifat dan

melakukan

jenisnya. Teknik analisa data yang digunakan

(Wawancara, 27 Februari 2013).

dalam penelitian ini adalah

sidang dan

mutasi

pegawai”.

mengunakan

Pegawai yang peneliti wawancarai ada yang

analisa model interaktif yaitu melalui 3 (tiga)

mengatakan bahwa mereka sudah puas dengan

komponen diantaranya :Reduksi data yaitu

posisi

membuat catatan penting atau rangkuman inti

sekarang.Namun

dari data yang diperoleh melalui wawancara

mengatakan bahwa

dan telaah kepustakaan, Penyajian data yaitu

dengan posisinya saat ini. Hal ini bergantung

menyajikan semua data dan informasi yang

apakah pegawai tersebut di naikkan jabatannya

telah disusun dan diklasifikasikan dalam

(promosi) atau justru di turunkan jabatannya

bentuk

Dan

(demosi).

Verifikasi/Kesimpulan data yaitu membuat

Salah

catatan

dan

tulisan.

kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan Fahrudin Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungura

dan

tempat ada

seorang

mereka juga

mereka

pegawai

bekerja

pegawai

yang

tidak senang

di

BLHKPK

mengatakan bahwa : 5


“ Baru-baru ini saya di mutasi alasannya

Pegawai

Negeri

Sipil

memang

akan

dengan

baik

karena suami dan istri tidak boleh dalam satu

melaksanakan

kantor”. (Wawancara, 28 Februari 2013).

apabila dia merasa nyaman dengan pekerjaan

Hal yang sama juga dilontarkan oleh Kepala

pekerjaannya

yang digelutinya. Pegawai juga akan bekerja

Bidang Pemulihan Lingkungan Hidup Nazmi

dengan

baik

apabila

dia

betul-betul

Yahya mengatakan bahwa :

berkompeten dipekerjaan itu. Olehnya itu

“ saya sudah senang dengan posisi saya

memang sudah sepantasnya apabila pegawai

sekarang karena saya ditempatkan telah sesuai

yang ingin dimutasi dinilai berdasarkan latar

dengan

saya,

belakang pendidikan dan keahliannya.Dan

28

untuk meningkatkan gairah kerja Pegawai

teknologi

latar

belakang

lingkungan”.

pendidikan (Wawancara

Februari 2013).

Negeri Sipil salah satu caranya adalah dengan

Berbeda dengan Halomoan Sinaga, yang

memberikan penghargaan kepada Pegawai

merasa tidak senang dengan posisinya saat ini,

yang berprestasi atau menunjukkan hasil kerja

mengatakan bahwa :

yang baik. Pegawai yang berprestasi bisa

“ Saya merasa tidak senang dengan posisi saya saat ini karena saya sudah bekerja secara

diberikan penghargaan dengan cara menaikkan pangkatnya.

profesional, jujur, disiplin, dan berkompeten.

Dalam pergaulan sehari-hari kita sering

Masalah pilkada kan wajar ketika orang

mendengar bahwa orang yang dinaikkan

berbeda pilihan karena setiap warga negara

jabatannya karena pegawai itu dekat dengan

punya hak yang sama dalam menentukan

pimpinannya atau karena unsur politik. Tapi

pilihan dan tidak berhak diintervensi oleh

asumsi ini di bantah oleh Kasubag Kepegawaia

orang lain”. (Wawancara 28 Februari 2013)

Jamian, mengatakan bahwa:

Sesuai dengan hasil pengamatan peneliti di lapangan bahwa rata-rata pegawai sudah bekerja

sesuai

dengan

latar

belakang

pendidikannya masing-masing.Kalaupun ada

“ PNS itu dilarang berpolitik karena ada aturannya, kalaupun ada PNS yang berpolitik itu adalah pelanggaran dan harus diproses. Tapi yang susah adalah barang bukti bahwa PNS itu betul-betul ikut dalam politik”.(Wawancara 27 Februari 2013).

yang ditempatkan tidak sesuai dengan latar belakang

pendidikannya

itu

sangat

kecil

jumlahnya.Pegawai yang di mutasi selalu dinilai secara objektif. Hal ini dikatakan oleh Kasubag Kepegawaian Jamian, mengatakan

Didalam Peraturan

aturan Pemerintah

kepegawaian Republik

yaitu

Indonesia

Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik tepatnya Pasal 2 yang berbunyi sebagai

bahwa “

orang-orang

yang

dimutasi

dan

dinaikkan jabatannya itu dinilai dari masa kerja, kompetensi, prestasi dan pangkatnya, itu yang utama “. (Wawancara 27 Februari 2013).


berikut : 1. Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik 2. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

6


Dalam teori memang sudah dijelaskan

Kabupaten

Sanggau.Dan

keputusan

akhir

bahwa untuk mendapatkan hasil kerja yang

tentang mutasi seorang Pegawai Negeri Sipil

maksimal maka pegawai harus ditempatkan

berada di tangan Bupati.

sesuai dengan latar belakang pendidikannya, “The Right Man In The Right Place”. Di BLHKPK Kabupaten Sanggau hal ini sudah di upayakan oleh pemerintah bahkan sekretaris Baperjakat Kabupaten Sanggau, mengatakan bahwa :

menganggap

itu sudah sesuai dengan

bidang ilmunya masing-masing, kalaupun ada yang tidak sesuai dengan bidang ilmunya tapi kami menilai dari pengalaman kerjanya”. (Wawancara 28 Februari 2013). Bila pegawai ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensinya maka akan timbul gairah kerja pada pegawai tersebut. Semua pekerjaan yang dibebankan padanya dapat diselesaikan dengan baik karena punya pengalaman sehingga semuanya

terasa

ringan.

Sebaliknya

jika

seorang pegawai ditempatkan pada posisi dan kerja

yang

tidak

sesuai

dengan

keahliannya maka pegawai tersebut akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas

yang

dibebankan

kepadanya.

Pegawai tersebut dapat merusak citra atau nama baik instansi dimana dia bekerja. Makanya dalam proses pelaksanaan mutasi harus

Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Kebakaran

Pemadam

“ Kalau penempatan pegawai, saya

bidang

2. Prinsip Dasar Mutasi Pegawai di Badan

betul-betul

dinilai

secara

objektif

sehingga pegawai yang dimutasi betul-betul pantas untuk di mutasi. Mutasi yang terjadi di BLHKPK Kabupaten Sanggau harus melalui pertimbangan dari Tim Baperjakat yang diberikan kuasa penuh untuk memberikan penilaian kepada Pegawai Negeri Sipil.Tim Ini di ketuai langsung oleh Sekda Fahrudin Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungura

Kabupaten

Sanggau Berdasarkan dengan

hasil

Kasubag

wawancara Kepegawaia

penulis Jamian,

mengatakan bahwa : “ orang-orang yang dimutasi dan dinaikkan jabatannya

itu

dinilai

dari

masa

kerja,

kompetensi, prestasi dan pangkatnya, itu yang utama “. (Wawancara 27 Februari 2012) Kompetensi dapat dibagi atas dua kategori yaitu

“Threshold”

menurut

kriteria

memprediksi

dan yang

kinerja

“Differentiating“, digunakan suatu

untuk

pekerjaan.

“Threshold competencies adalah karakteristik utama, yang biasanya berupa pengetahuan atau keahlian dasar seperti kemampuan untuk membaca yang harus dimiliki seseorang agar dapat

melaksanakan

pekerjaannya.Tetapi

kategori yang ini tidak untuk menentukan apakah seseorang tersebut berkinerja tinggi atau tidak. Kategori ini jika untuk menilai karyawan hanyalah

untuk

mengetahui

mengetahui

tugas-tugasnya,

apakah bisa

ia

mengisi

formulir dan lain sebagainya. Sedangkan “Differentiating competencies” adalah faktor– faktor

yang

membedakan

individu

yang

berkinerja tinggi dan rendah. Karena seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi maka ia akan mampu menetapkan target atau tujuan 7


yang jauh lebih ketimbang kinerjanya pada tingkat rata-rata.

di

era

reformasi,

terjadi

politisisasi PNS.PNS yang seharusnya netral

Dari hasil bacaan penulis dikatakan bahwa rendahnya

Keempat,

kompetensi

PNS

setidaknya

dan

mengedepankan

pengabdiannya

pada

masyarakat malah cenderung terlibat dalam

bersumber pada beberapa persoalan mendasar.

aksi

dukung-mendukung

terhadap

Pertama, dari sisi input penerimaan PNS yang

atasannya.Konsekuensinya,

sarat dengan suap, kolusi, dan nepotisme,

mudah bisa dimutasi atasannya karena masalah

sehingga yang terseleksi menjadi PNS bukan

loyalitas, bukan karena persoalan kompetensi.

PNS

dengan

pilihan yang terbaik dan berkualitas, melainkan

Jadi, banyak hal yang menjadi persoalan

calon-calon PNS yang bisa menyuap, memiliki

penyebab rendahnya kompetensi PNS. Intinya

kedekatan

bukan hanya karena masalah katerbatasan skill

hubungan

keluarga

dan

akses

dengan para pejabat.

atau kualifikasi pendidikan PNS yang tidak

Kedua, sistem penjenjangan karier pegawai

mendukung, melainkan oleh faktor lingkungan

yang tidak berbasis pada kompetensi, tetapi

dan sistem karier PNS banyak dipengaruhi

pada struktur kepangkatan formal.Jabatan-

unsur subjektivitas baik yang bersifat politik,

jabatan

birokrasi

kedekatan keluarga, disorientasi PNS yang

pemerintah yang seharusnya diisi oleh pegawai

mengarah pada persoalan-persoalan pragmatis,

yang memiliki kompetensi di bidangnya, tetapi

duplikasi pekerjaan, dan pekerjaan yang belum

dalam kenyataannya bisa diisi pegawai dengan

berbasis fungsi kerja.

latar

teknis

di

belakang

lingkungan

umum,

sepanjang

kepangkatannya memenuhi syarat. Ketiga,

orientasi

PNS

bukan

Tuntutan PNS agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar sistem prestasi

lagi

kerja adalah agenda yang mendesak dan sangat

mengedepankan persoalan kompetensi, tetapi

dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas,

lebih cenderung mencari pekerjaan yang bisa

profesionalitas pegawai, serta membangun citra

menghasilkan uang sebanyak mungkin (jabatan

PNS yang positif dalam melayani masyarakat.

basah).Tidak peduli apakah dia memiliki kecakapan bekerja atau tidak. Orientasi

keinginan

menjadi

Jalan ke luar untuk membangun kompetensi PNS bukan dilakukan secara partsial, tetapi

pejabat

harus dilakukan reformasi secara menyeluruh

harus

terhadap akar persoalan yang menyebabkan

mengabdikan dirinya sebagai PNS biasa,

rendahnya kompetensi PNS.Salah satu pilihan

sehingga jenjang karier PNS identik dengan

reformasi untuk meningkatkan kompetensi

menduduki

struktural.Sementara

PNS yaitu mengubah lingkungan budaya kerja

persaingan untuk menduduki jabatan ini juga

PNS yang tidak produktif dan bekerja secara

tidak dilakukan secara objektif dan berdasarkan

rutinitas tanpa ada greget untuk berprestasi

kompetensi, karena jabatan sekarang bisa

menuju budaya kerja yang kompetitif dan

diperjualbelikan. Jabatan menjadi lahan bagi

produktif.

struktural lebih kuat dibandingkan

jabatan

pejabat untuk merauk keuntungan ekonomis dengan cara memperjualkan jabatan. Fahrudin Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungura

Oleh

karena

itu,

dibutuhkan

PNS

profesional yang memiliki kompetensi dalam 8


bekerja, melayani masyarakat dengan baik,

baik. Dengan adanya penghargaan seperti itu,

ramah dan memuaskan, serta bekerja dengan

juga

target kinerja yang jelas dan terukur.

pegawai. Namun yang harus diperhatikan

Perubahan

kultur

PNS

tersebut

harus

akan

adalah

meningkatkan

indikator-indikator

motivasi

penilaian

kerja

bagi

menjadi agenda utama pemerintah, bukan

pegawai yang dianggap berprestasi.Semua itu

dengan hanya memberikan pendidikan dan

harus jelas dan disosialisasikan kepada para

pelatihan (Diklat). Tanpa ada perubahan kultur

pegawai.

di lingkungan birokrasi pemerintahan, hampir

Pemerintah

harus

memperhatikan

dapat dipastikan PNS akan masuk tradisi

kesejahteraan para Pegawai Negeri Sipil. Jika

bekerja apa adanya.

kesejahteraan

pegawai

diperhatikan

ada

Mereka akan bekerja tanpa motivasi untuk

kemungkinan pegawai akan bekerja lebih baik

berprestasi, sarat dengan kepentingan pejabat,

lagi dan budaya korupsi yang sering disiarkan

merasa nyaman walaupun tidak memiliki

di televisi sudah dapat di hindari.

prestasi, tidak produktif, dan melanggengkan kebiasaan korupsi yang sudah membudaya.

Berdasarkan hasil observasi penulis dapat dikatakan bahwa mutasi yang telah di lakukan

Hal-hal demikian yang menjadi perusak

BLHKPK Kabupaten Sanggau memang sudah

dalam struktur organisasi pemerintahan tidak

bisa dikatakan berdasarkan prestasi kerja

terkecuali di Sanggau.Tapi kalaupun itu terjadi

PNS.Kalaupun ada mutasi yang dilakukan

kemungkinannya

dan

dengan tidak memperhatikan prestasi kerja

persentasenya tidak terlalu tinggi. Hal ini di

pegawai.Hal itu bisa saja terjadi karena

dukung

Kasubag

memang pada dasarnya manusia tidak luput

Kepegawaia Jamian, yang mengatakan bahwa:

dari kesalahan.Akan tetapi kwalitas PNS yang

“ PNS itu dilarang berpolitik, dia harus bersikap netral, kalaupun memang terbukti bahwa PNS itu terlibat dalam politik maka kami akan memprosesnya sesuai aturan yang berlaku”. (Wawancara 27 Februari 2012)” Pegawai Negeri Sipil merupakan orang

ada di Sanggau sudah cukup baik. Senada

oleh

terdepan

sangat

ungkapan

dalam

masyarakat.Mereka

kecil

dari

pelayanan harus

kepada betul-betul

diperhatikan, salah satu bentuk perhatian pemerintah bisa dilakukan dengan memberikan nilai tambah kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan

tugasnya

dengan

baik

dan

pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang tinggi. Sebagai rekomendasi, mungkin pemerintah dapat memberikan posisi yang tinggi bagi pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang Fahrudin Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungura

dengan yang diungkapkan oleh Kasubag Kepegawaia Jamian, mengatakan bahwa : “Sumber Daya yang ada di BLHKPK Kabupaten Sanggau itu sudah cukup baik, tapi perlu ada peningkatan mutu, dalam rangka mendapatkan hasil kerja yang lebih baik” (Wawancara 27 Februari 2013)”. Penilaian kerja pegawai selama ini sudah dilaksanakan di

lingkungan PNS dikenal

dengan DP-3 yang diatur pada PP 10 Tahun 1979. Kenyataan empirik menunjukkan proses penilaian DP-3 tersebut terjebak ke dalam proses formalitas. DP-3 PNS kehilangan arti dan makna substantif, tidak efektif dan tidak optimal memberikan daya dukung pada tujuan pengembangan dan pemanfaatan potensi PNS yang

berorientasi

pada

peningkatan 9


produktivitas kerja.DP-3 juga secara substantif tidak dapat digunakan sebagai penilaian dan pengukuran seberapa besar produktivitas dan konstribusi PNS terhadap organisasi. Berdasarkan

hasil

informasi

dapat

golongan saya 4A.Jadi sangat tidak masuk akal bahwa pangkat bawahan lebih tinggi daripada pimpinannya.Ibarat saya jendral dan pimpinan kopral”.( Wawancara 28 Februari 2013). Mutasi seorang PNS merupakan bentuk

disimpulkan bahwa mutasi yang dilakukan oleh

penghargaan

Pemerintah

sudah

mengurangi rasa bosan PNS dengan rutinitas

memperhatikan jenjang pangkat seorang PNS.

yang sama. Diharapkan dengan adanya mutasi

Bagi PNS yang memiliki pangkat yang tinggi

maka kinerja PNS semakin meningkat.

Kabupaten

Sanggau

pimpinan

dan

sekaligus

dan sudah mengabdi cukup lama maka akan di

Mutasi merupakan hal yang sudah pasti

tempatkan pada jabatan yang lebih tinggi pula.

dilakukan oleh organisasi pemerintahan setiap

Ini merupakan penghargaan dan apresiasi

tahunnya.Bagi Pegawai Negeri Sipil mutasi

pemerintah

yang

bisa menjadi hal yang menyenangkan dan bisa

diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja

juga menjadi hal yang menyakitkan.Mutasi

PNS

Sebagai

menjadi menyenangkan bila Pegawai Negeri

pendukung peneliti tuliskan hasil wawancara

Sipil di promosikan untuk menduduki jabatan

dengan

yang

Sanggau

serta

kepada

kesejahteraan

Kasubag

mengatakan

PNS

PNS.

Kepegawaia

bahwa:

“Orang-orang

Jamian, yang

lebih

menyakitkan

tinggi. bila

Mutasi bisa Pegawai

menjadi

Negeri

Sipil

dimutasi atau dinaikkan jabatannya itu dinilai

mendapat hukuman sehingga ia diturunkan

dari masa kerja, kompetensi, prestasi dan

kejabatan yang lebih rendah. Tapi sebagai

pangkatnya, itu yang utama”. (Wawancara 27

insan akademik yang baik, kita harus menilai

Februari 2013)

mutasi sebagai proses penyegaran struktur

Penempatan seorang Pegawai Negeri Sipil

organisasi

pemerintahan

dalam

rangka

memang harus memperhatikan jenjang pangkat

meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan

dari PNS itu sendiri.Jabatan-jabatan yang ada

juga melepaskan rasa bosan PNS .

dalam organisasi pemerintahan mempunyai batas minimal pangkat yang harus dimiliki seorang PNS. Ini merupakan tugas dari pimpinan

untuk

memperhatikan

jenjang

pangkat seorang PNS jika melakukan mutasi . Akan tetapi dalam beberapa kasus pernah

Selaras dengan yang dikatakan oleh Tim Baperjakat, mengatakan bahwa: “Orang yang dimutasi itu biasa karena promosi, penyegaran atau hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)”. (wawancara 28 Februari 2012).

terjadi pimpinan lebih rendah pangkatnya di

Dalam melakukan proses mutasi pasti ada

bandingkan dengan stafnya. Hal ini sesuai

hal yang mempengaruhi seorang pimpinan

dengan yang di ungkapkan oleh Halomoan

dalam pengambilan keputusannya. Faktor-

Sinaga, mengatakan bahwa :

faktor yang berpengaruh itu bisa saja berasal

“Mutasi tidak sesuai dengan jenjang pangkat karena pernah terjadi DP3 saya itu ditandatangani oleh pimpinan yang golongannya 3B sedangkan pada saat itu Fahrudin Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungura

dari lingkungan organisasi pemerintahan atau juga dari dalam diri pimpinan itu sendiri (Faktor Internal).Tidak menutup kemungkinan 10


bahwa faktor yang berpengaruh itu juga berasal dari luar lingkungan pemerintahan (Faktor Eksternal). Dari

hasil

wawancara

dengan

Bapak

Halomoan Sinaga, mengatakan bahwa : “Mutasi saat ini itu penuh dengan kepentingan.Siapa yang dekat dengan Bupati maka pasti dia akan mendapatkan jabatan dan posisi yang baik”.( Wawancara 28 Februari 2012). Aturan tentang pelaksanaan mutasi di BLHKPK Kabupaten Sanggau mengacu pada Undang-Undang yang berlaku secara nasional. Dalam rangka mengeksekusi proses mutasi maka

pemerintah

Kabupaten

Sanggau

mengeluarkan kebijakan tentang mutasi yaitu Peraturan Bupati Sanggau Nomor 16 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

(BAPERJAKAT).

Baperjakat

merupakan sebuah tim yang memberikan rekomendasi kepada Bupati mengenai siapasiapa saja yang layak dan pantas untuk di mutasi. Tim Baperjakat di ketuai oleh Sekda Sanggau. Begitu pentingnya peran dari tim Baperjakat, maka mutasi banyak di tentukan oleh tim Baperjakat yang keputusan akhirnya ditentukan oleh Bupati sebagai pucuk pimpinan di wilayah Kabupaten. Mutasi di Sanggau sangat ditentukan oleh Sumber Daya dari Tim Baperjakat. Ketika Sumber Daya dari tim baperjakat tidak bekerja secara profesional maka ada kemungkinan rekomendasi yang diberikan kepada Bupati tidak adil dan penilaiannya secara subjektif. Akan tetapi dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwa Tim Baperjakat adalah orangorang yang profesional dan ahli di bidangnya masing-masing. Tim Baperjakat, mengatakan bahwa : Fahrudin Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungura

“Sumber Daya yang ada dalam tim Baperjakat sudah cukup profesional. Misalnya Inspektorat, dalam hal pengawasan pegawai, apakah pegawai itu punya masalah atau tidak. Kalau orang dari bagian Mutasi dalam hal kelengkapan berkas dan kriteria pegawai, misalnya pangkatnya sudah memenuhi atau belum”.(Wawancara 28 Februari 2012). Selain

tim

Baperjakat,

masing-masing

pimpinan di sebuah badan atau dinas dapat memberikan penilaian kepada bawahannya sehingga ada kemungkinan bahwa seorang Pegawai itu di mutasi karena ada permintaan dari pimpinannya. Dengan demikian bahwa struktur birokrasi cukup berpengaruh dalam hal mutasi seorang PNS. Berbeda dengan yang di ungkapkan oleh Sekretaris Baperjakat Kabupaten Sanggau, mengatakan bahwa : Baperjakat itu sudah bekerja secara profesional karena mereka itu ditentukan oleh Bupati.Rekomendasi yang mereka tentukan itu bisa saja di tolak dan diganti oleh Bupati.Bahkan yang paling parah karena faktor keluarga cukup berpengaruh terhadap mutasi saat ini. (Wawancara 28 Februari 2012 ). Begitupun dengan tim Baperjakat, mereka hanya memberikan rekomendasi kepada Bupati tapi keputusan akhir dari rekomendasi itu ada di tangan Bupati. Olehnya itu struktur birokrasi pemerintahan cukup mempengaruhi mutasi seorang PNS. Untuk mendukung pernyataan peneliti

maka

Sekretaris

Baperjakat,

mengatakan bahwa “ Struktur birokrasi jelas sangat berpengaruh, Bupati sebagai pimpinan tertinggi punya kewenangan penuh. Kami tim Baperjakat hanya sekedar memberikan pertimbangan kepada Bupati. Jadi keputusan akhir berada di tangan Bupati.Kalau Bupati tidak setuju, pasti rekomendasi kami ditolak, tapi dengan 11


alasan-alasan tertentu”.(Wawancara Februari 2012).

28

Mutasi seorang Pegawai Negeri Sipil, tidak mutlak ditentukan oleh Tim Baperjakat, tetapi juga ditentukan oleh pimpinan dari masingmasing kantor atau dinas. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh kepala bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Halomoan Sinaga, mengatakan bahwa

kepada Bupati mengenai pegawai yang di setelah

Kita harus tetap memberikan apresiasi penuh kepada tim Baperjakat atas tugas yang dilaksanakannya.

Mereka

kewenangan

memberikan

untuk

mempunyai penilaian

kepada Pegawai dalam hal layak tidaknya seorang pegawai untuk di mutasi. Tapi sekali

“saya di mutasi hanya menerima surat pelantikan, tidak ada pemberitahuan sebelumnya, ditempatkan dimana dan di kantor apa, tergantung pimpinan”. (Wawancara 28 Februari 2012). Tim Baperjakat memberikan rekomendasi

mutasi

tugasnya di luar daerah. Jadi itu yang biasa memperlambat sidang Baperjakat”.(Wawancara 28 Februari 2012).

terjadi dilapangan, itu semata-mata karena manusia ada makhluk yang pelupa dan tidak sempurna yang penuh dengan ke khilafan. Proses mutasi seorang Pegawai Negeri Sipil

internal. Dalam sidang itu tim Baperjakat

adalah proses yang dinamis. Banyak hal-hal

saling beradu argument tentang kelayakan

yang

seorang PNS di mutasi atau tidak tapi sesuai

memutuskan untuk memutasi pegawainya.

dengan aturan yang berlaku. Melihat kondisi

Proses mutasi bisa saja menjadi politis ketika

diatas

pengaruh

dapat

sidang

ada hal-hal yang tidak sejalan dengan apa yang

secara

maka

melakukan

lagi yang harus kita pahami bahwa kalaupun

dipastikan

bahwa

komunikasi antara tim Baperjakat cukup mempengaruhi keputusan seorang PNS di

mempengaruhi

itu

datang

seorang

dari

Bupati

partai

politik

pendukung Bupati. Tim

Baperjakat

sebagai

tim

yang

mutasi atau tidak. Dari hasil wawancara,

berwenang menilai kelayakan mutasi seorang

peneliti mendapatkan bahwa komunikasi antar

PNS

Bupati dan tim Baperjakat mempengaruhi hasil

rekomendasi kepada Bupati. Keputusan akhir

sidang yang dilakukan oleh tim Baperjakat.

seorang PNS di mutasi atau tidak berada di

Tim Baperjakat terkadang menunda sidangnya

tangan Bupati.

tapi

hanya

sebatas

memberikan

karena ketidakhadiran Bupati dalam sidang.

Rekomendasi yang diajukan oleh tim

Jadi, tim Baperjakat mengalami kesulitan

Baperjakat pernah ditolak oleh Bupati. Hal ini

dalam mengkomunikasikan waktu yang tepat

sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan

untuk melakukan sidang bersama Bupati

Sekretaris Baperjakat, selaku Tim Baperjakat

dengan alasan bahwa Bupati sering keluar

mengatakan bahwa

daerah. Hal ini senada dengan yang di ungkapkan oleh Sekretaris Baperjakat, Tim Baperjakat mengatakan bahwa

“Memang ada penolakan dari Bupati tapi ditolak bukan untuk dibatalkan hanya penggeseran posisi”.(Wawancara 28 Februari 2012).

“Kendala yang dialami tim Baperjakat Penjelasan dari hanya dalam hal mempertemukan waktu antara tim Baperjakat dengan Bupati mengatakan bahwa Sanggau karena biasanya Bupati itu banyak Fahrudin Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungura

Sekretaris

Baperjakat

penolakan

itu

tidak 12


mengandung unsur politik. Bupati menolak

dilakukan oleh tim Baperjakat dengan Bupati

karena katanya Pegawai yang dimaksud belum

Sanggau. Agar dapat mempertemukan waktu

layak untuk menduduki posisi yang diajukan

hingga sidang Baperjakat bisa berjalan lancar.

oleh

hanya

Disamping itu komunikasi yang baik juga perlu

menginginkan agar ada kaderisasi dalam

di bangun antara Bupati dan Wakil Bupati

sebuah badan atau dinas. Terlepas dari itu

karena

semua kita harus tetap berprasangka positif

memperhatikan saran dan usul dari Wakil

bahwa mengenai mutasi PNS itu adalah hak

Bupati.

tim

Baperjakat.

Bupati

mutasi

seorang

PNS

juga

perlu

prerogatif dari Bupati sebagai pimpinan di

Selanjutnya prinsip dasar mutasi Pegawai

wilayah Kabupaten.Bupati adalah orang yang

Negeri Sipil disasarkan pada profesionalisme,

menggunakan jasa dari pegawai dalam hal

kompetensi,

prestasi

menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan.Jadi

kepangkatan

hal

sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah

pencapaian

kinerja

pusat maka hak Bupati untuk menempatkan

Kabupaten

Sanggau

seorang pegawai sesuai kebutuhan Bupati.

Unutuk itu Tim Baperjakat harus betul-betul

kerja

ini

dan

jenjang

dimaksudkan organisasi menjadi

agar

BLHKPK lebih

baik.

Salah satu juga yang mempengaruhi Bupati

memperhatikan latar belakang pegawai negeri

memutuskan seorang PNS di mutasi atau tidak

sipil (PNS) ketika ingin menempatkan seorang

adalah karena lingkungan pergaulan Bupati

PNS di sebuah kantor. Selain itu sebaiknya

yang selalu bersentuhan dengan orang-orang

pembinaan

yang memiliki status dan starata sosial yang

sepenuhnya

tinggi.Tapi yang pasti bahwa mutasi adalah hak

jabatan politis. Bila pembinaan pegawai (

prerogatif dari Bupati.

mutasi) berakhir pada keputusan Bupati jelas

kepegawaian kepada

Sekda

diserahkan karena

bukan

ada unsur politiknya karena Bupati dan Wakil PENUTUP Beranjak dari hasil penelitian yang telah

Bupati adalah jabatan politis. Dan bagi semua pegawai negeri sipil (PNS) harus bekerja

dikemukakan dan diuraikan dalam bab-bab

secara maksimal agar memperoleh jabatan

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan

yang lebih baik sekaligus masyarakat merasa

sebagai berikut proses mutasi yang dilakukan

puas dengan pelayanan yang diberikan.

di

BLHKPK

Kabupaten

Sanggau

sudah

memperhatikan aturan-aturan yang berlaku.

REFERENSI

sudah memenuhi syarat-syarat yang di atur

Hasibuan, Malayu. S.P, 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta Bumi Aksara.

dalam undang-undang kepegawaian.Seorang

Moekijat,

Seorang Pegawai Negeri Sipil di mutasi bila

Pegawai yang dimutasi dinilai dari kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat seorang PNS.Mutasi dilakukan sekurang-kurangnya 2

2000, Dasar-Dasar Motivasi, Bandung, Pionir Jaya. Nasution, Mulia, 2000. Manajemen Personalia : Aplikasi Dalam Perusahaan, Jakarta : Djambatan.

kali setahun.Menyikapi fenomena yang ada sebaiknya

komunikasi

yang

intens

perlu


13


Nitisemito, Alex S, 1996. Manajemen Personalia, Jakarta : Ghalia Indonesia. Siagian S. P, 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Bumi Aksara. Peraturan Daerah No 20 Tahun 2008 Tentang Baperjakat Kabupaten Sanggau Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Jakarta.


14

PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SANGGAU. oleh : Fahrudin

Recommend Documents