FUNGSI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS (UPT) PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAMPAR DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEBAKARAN APRIZONALDI Dosen Pembimbing Dr. Tuti Khairani, S.Sos, M.Si
[email protected] Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam Pekanbaru.Telp (0761) 63277
Abstract Facing the demands of the public about the need for particular care about fire prevention is one of the real manifestations of government in providing services to the community in realizing the security and comfort of the community environment, in this case the Technical Implementation Unit (UPT) Fire Department through the Department of Social Welfare and Labor District Kampar, as executive operations remain prioritize and promote and provide public service to the community, especially in case of fire disaster. The purpose of this study is: To find out how to function Technical Implementation Unit (UPT) in Kampar District Fire Department fire prevention efforts and to determine the factors that influence the function of the Technical Implementation Unit (UPT) in Kampar District Fire Department fire prevention efforts . The theory used in this study is the theory of Functions Organization / Institution according to Etzioni is a guide for activities, sources of legitimacy, standards of performance, motivation and basic standards of rational organization. The method used descriptive qualitative analysis method that is based on trying to explain the phenomena that exist and explore all the facts relating to the subject matter covered by the research function of the Technical Implementation Unit (UPT) Kampar District Fire In Fire Fighting Efforts, based on interviews of key informants who know well about the UPT. Fire extinguisher. Based on the research and analysis that has been conducted on this study, it can be some conclusions about UPT. Pemmdam Fire In carrying out routine tasks UPT. Firefighters often have constraints on the operational funds and fund office. Funds that had been very limited. Conditions are expected UPT. Fire District. Kampar, the procurement Unit Pos. Fire in the District, it is in an effort to speed up the handling of the fire incident that occurred in the subdistrict and village at least 4 (four) postal district is divided by region in Kebupaten Kampar. There needs to be adequate Office Building, this is all in an effort to increase services to improve the readiness of firefighters in fire prevention in Kampar regency, and the addition of field officers should firefighters look at the vast area of Kampar district of the city is only taken when Bangkinang. Keywords: Function, UPT Fire Extinguisher, Fire Fighting
1
Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut : “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Melihat definisi Pemerintahan Daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusanurusan yang menjadi urusan daerah (provinsi atau kabupaten) oleh pemerintah daerah dan DPRD. Dengan demikian penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari pemerintahan daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola daerahnya sendiri dengan baik dengan penuh tanggung jawab dan jauh dari praktik-praktik korupsi. Untuk dapat melaksanakan otonomi secara utuh, Pemerintah Daerah beserta masyarakat dituntut lebih inovatif, proaktif, dan kreatif dalam membangun daerahnya sesuai dengan potensi dan kendala sumber daya yang dimiliknya melalui pelaksanaan program dengan baik, dalam rangka kemandirian daerah guna mewujudkan kesejahteran masyarakat. Elemen dasar dari Pemerintahan Daerah adalah urusan daerah yaitu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berdasarkan pengaturan Undang-undang nomor 32 tahun 2004. Dalam pasal 11 ayat 1 UU nomor 32 tahun 2004 ada tiga kriteria yang dipakai dalam membagi urusan pemerintahan yaitu : eksternalisasi, akuntabilitasi, dan efisiensi. Berdasarkan kriteria tersebut akan tersusun pembagian kewenangan yang jelas antara tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) dari setiap bidang atau sektor pemerintahan. Sebagai salah satu perangkat daerah, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar diberi wewenang, tugas dan tanggung jawab pada bidang pencegahan dan penaggulangan bahaya kebakaran. Dimana Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi teknis operasional yang masih dibawah naungan dinas sosial dan tenaga kerja kabupaten kampar sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar. Sejalan dengan penjelasan diatas, adapun salah satu fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar adalah penyelenggaraan penaggulangan bencana alam dan penyelenggaraan program bantuan penanggulangan kebakaran lingkungan, sebagaimana yang tertuang dalam PERDA nomor 6 Tahun 2008 tanggal 15 februari 2008. Untuk menghadapi tuntutan masyarakat tentang kebutuhan pelayanan khususnya tentang pencegahan bahaya kebakaran yang merupakan salah satu wujud nyata kepedulian Pemerintah dalam memberikan
2
pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dilingkungan masyarakat, dalam hal ini Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, sebagai pelaksana kegiatan operasional tetap memperioritaskan dan mengedepankan serta memberikan pelayanan umum kepada masyarakat khususnya apabila terjadi bencana kebakaran. Adapun tugas pokok dari Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar yang tercantum pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 08 Tahun 2009 Pasal 4 adalah sebagai berikut : 1) Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang pencegahan, penanggulangan dan pemadaman kebakaran. 2) Uraian Tugas Kantor Pemadam Kebarakan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati. Melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang tercantum pada pasal 4, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan pemadam kebakaran yang telah ditetapkan Kepala Daerah; 2) Pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan peragaan dibidang pencegahan, penaggulangan dan pemadaman kebakaran; 3) Melaksanakan peningkatan pengembangan dan pembinaan partisipasi lembaga swadaya masyarakat dan swasta dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta peningkatan sumber daya aparat pemadam kebakaran; 4) Melaksanakan pengawasan dan pemberian perizinan penjualan alat pemadam kebakaran serta pemeriksaan layak pakai alat pemadam kebakaran; 5) Melaksanakan petunjuk teknis pemasangan sarana dan prasarana pemadam kebakaran pada bangunan kantor bertingkat milik pemerintah dan swasta serta pertokoan; 6) Pemberian rekomendasi pengumpulan, penyimpanan, dan penjualan bahan-bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran; 7) Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, peralatan, dan perlengkapan. Berdasarkan uraian fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar diatas, terdapat beberapa kelemahan-kelemahan UPT. Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan fungsinya yaitu : Pertama, dalam hal pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan pemadaman kebakaran, masih belum dapat berjalan dengan baik, hal ini terlihat masih banyaknya terjadi kebakaran yang belum dapat dicegah dan diatasi dengan baik oleh UPT. Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar. Kedua, masih kurangnya pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan peragaan dibidang pencegahan, penanggulan dan pemadaman kebakaran serta tidak adanya evaluasi kembali terhadap kinerja tenaga operasional pemadam kebakaran. Dalam hal ini terlihat dari wawancara peneliti dengan salah satu anggota pemadam kebakaran yang mengatakan “ pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan peragaan dibidang pencegahan memang ada, tapi awal mulai kerja saja selebihnya gak ada” Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, hal ini diakibatkan kerena kurangnya pendekatan dan sosialisasi UPT. Pemadam Kebakaran kepada masyarakat dalam upaya menanggulangi kebarakan. Hal ini dapat dilihat pada data kejadian kebakaran 4 tahun terakhir di Kabupaten Kampar. Kejadian kebakaran pada tahun 2009 terjadi sebanyak 59 kejadian
3
kebakaran. Adapun jenis kebakarannya meliputi : 26 kejadian kebakaran lahan (123,5 ha lahan hutan), 19 rumah dan 14 ruko/toko. Pada tahun 2010 terjadi sebanyak 66 kejadian kebakaran. Jenis kebakarannya meliputi: 23 kejadian kebakaran lahan (425 ha lahan hutan), 23 rumah dan 20 ruko/toko, sedangkan tahun 2011 terjadi sebanyak 59 kejadian kebakaran. Jenis kebakarannya meliputi : 13 kejadian kebakaran lahan (150,75 ha lahan hutan), 28 rumah dan 18 ruko/toko dan pada tahun 2012 terjadi sebanyak 27 kejadian kebakaran. Jenis kebakarannya meliputi : 8 kejadian kebakaran lahan (23 ha lahan hutan), 10 rumah dan 9 ruko/toko. Dalam menanggulangi dan pencegahan bahaya kebakaran, masih terlihat kelemahan-kelemahan, salah satunya yaitu masih kurangnya sarana penanggulangan kebakaran yang mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja para anggota. Sarana dan pra sarana yang ada pada Kantor Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam kebakaran terdiri dari : 7 unit mobil pemadam kebakaran, 1 buah mesin pompa, 25 selang kebakaran, 5 buah baju anti panas, 2 buah tabung oxygen, 10 buah racun api kering, 20 buah helm personil, 2 buah kampak personil, 5 buah sarung tangan, 2 buah hydrant pillar, 30 unit hudran, dan tali luncur 2 roll. Perkembangan Kabupaten Kampar setiap tahunnya mengalami pertambahan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 30 % ( sumber : Unit Pelaksanaan Teknis Pemadam kebakaran Kabupaten Kampar 2012), dari seluruh penduduk di kabupaten kampar. Perkembangan dan pertumbuhan yang semakin pesat akan memicu salah satu kabupaten yang berkembang yang baru diwilayah Provinsi Riau. Potensi kabupaten kampar merupakan ancaman sangat tinggi kemungkinan akan timbulnya bahaya bencana alam khususnya kebakaran. Kehadiran kabupaten kampar sebagai kabupaten yang berskala besar dengan luas 27.908,32 km2 ( sumber : http//www.kamparkab.go.id/ ) hampir sama luasnya dengan kabupaten-kabupaten besar lainnya. Hal ini ditandai dengan timbul dan berkembangnya bangunan-bangunan besar dan bertingkat, baik itu perkantoran, rumah sakit, wisma-wisma, ruko, supermarket, toko serta pusat-pusat perbelanjaan lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya kawasan-kawasan perumahan dan pemukiman padat hunian. Namun suatu hal yang harus diperhatikan, pembangunan gedung yang besar bertingkat belum semuanya terstruktur dengan baik. Salah satu yang tertinggal atau kurang terfikirkan perkembangan sektor penanganan, pencegahan, dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran khusunya bagi pemilik, pengelolah, pemakai gedung besar dan bertingkat. Penanggulangan bahaya kebakaran pada hakekatnya merupakan kewajiban setiap warga masyarakat baik kepentingan individu maupun kepentingan umum serta pemerintah kabupaten kampar yang harus dilaksanakan secara prevansif dan refrensif.Berdasarkan kepmen PU No. 10 tahun 2000 tentang ketentuan teknis penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan, kepmen PU No. 11 tahun 2000 tentang manajemen penanggulangan bahan pemadam kebakaran. Selanjutnya berdasarkan Kepmen PU No. 441 tahun 1998 setiap bangunan harus memilik ialat proteksi yang handal . PERDA No. 20 Tahun 1998 Unit Pelaksanaan Teknis Pemadam Kebakaran diwajibkan memeriksa alat proteksi minimal 6 (enam) bulan sekali maksimal 1 (satu) tahun sekali. Hasil pengamatan bahwa gedung-gedung besar dan bertingkat sebelum semuanya
4
mempunyai alat proteksi yang handal dan layak dipakai dibidang penanggulangan bahaya kebakaran. Sebagian lagi ada yang menggunakan setengah handal dan yang lebih ironis ada gedung yang mempunyai racun api saja. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar merupakan instansi pemerintah yang khusus menangani penanggulangan dan pencegahan kebakaran. Jumlah Pegawai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam kebakaran sangat sedikit. Hal Ini tidak diimbangi dengan luasnya wilayah kerja bagi pegawai tersebut yaitu 21 Kecamatan dan 250 Desa/Kelurahan. sehingga misi dari Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran tidak dapat terealisasi dengan baik. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam menanggulangi bencana musibah kebakaran antara lain sosialisasi dengan masyarakat melalui media cetak dan media elektronik, namun langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran kabupaten Kampar dalam menanggulangi bahaya kebakaran belum mendapatkan hasil maksimal, karena pada kenyataannya masih ada kejadiankejadian musibah kebakaran yang belum dapat diselesaikan dengan baik oleh Unit Pelaksanaan teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar, sehingga kerugian materi dan non materi tidak dapat dihindari. Ditandai dengan fenomenafenomena yang didapat peneliti dalam melakukan survei yaitu : Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar yang saat ini masih dibawah naungan Dinas sosial dan Tenaga kerja masih kekurangan tenaga operasional, akibatnya mereka kelabakan melayani masyarakat. Saat ini mobil pemadam ada tujuh unit dengan 40 personil sedangkan UPT. Pemadam Kebakaran harus melayani sebanyak 250 desa dan 21 kecamatan, akibatnya pelayanan juga tidak maksimal. Tidak adanya pos UPT. Pemadam Kebakaran di setiap kecamatan, sehingga sering terjadinya keterlambatan yang dilakukan personil dalam menanggulangi dan mencegah kebakaran. Kurangnya pembinaan fisik dan mental personil pemadam kebakaran. Kurangnya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat tentang bahayanya kebakaran, sosialisasinya hanya disampaikan dimedia cetak dan dunia maya (internet). Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran masih kekurangan mobil pemadam kebakaran, dari tujuh unit mobil ada tiga yang rusak dan tidak dapat dioperasikan. Berdasarkan fenomena yang penulis uraikan pada uraian diatas, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul : “Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar Dalam Upaya Penanggulangan Kebakaran”. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka untuk mempermudah pembahasan penulis merumuskannya kedalam suatu perumusan masalah, yakni sebagai berikut : Bagaimanakah fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar dalam upaya penanggulangan kebakaran dan Faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Pada Kabupaten Kampar dalam upaya penanggulangan kebakaran ? Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui bagaimana Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar dalam upaya penanggulangan kebakaran. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Fungsi Unit Pelaksanaan
5
Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran penanggulangan kebakaran.
Kabupaten Kampar dalam upaya
Organisasi Manusia adalah makhluk multidimensional. Oleh karna itu banyak julukan yang diberikan kepadanya, misalnya manusia sebagai makhluk ekonomi, makhluk sosial, makhluk berfikir yang suka bersenang-senang, makhluk yang berilmu pengetahuan dan organisasional. Organisasi merupakan suatu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia, setiap manusia berhubungan dengan organisasinya. Organisasi merupakan penyusunan dari pengelompokan kegiatan dan orang-orang yang melaksanakan kegiatan tersebut dalam usaha mencapai tujan bersama. Menurut HM. Fahri Ali dalam (Martani, 2002:52) Organisasi adalah asosiasi dari sejumlah individu yang membuat suatu hubungan kerja dilihat dalam konteks sistem dalam arti bahwa didalam hubungan kerja itu terdapat sejumlah bagian, unsur atau komponen yang membentuk sistem kerja dimana satu dengan yang lain merupakan suatu keseluruhan. Akan tampak pada suatu organisasi kedalam empat nilai yang mendasar, yaitu : Nilai ilmu, yaitu ilmiah yang dikembangkan dalam rangka penegakan keteraturan dalam penataan kegiatan organisasi. Nilai inkremental, yaitu nilai keterbatasan yang dimiliki oleh manusia dalam rangka penciptaan keteraturan dalam organisasi. Nilai pluralis, yaitu nilai keseragaman sebagai fakta yang dihadapi dalam rangka pengembangan keteraturan organisasi. Nilai kritik, yaitu nilai-nilai skeptis yang dikembangkan dalam menata keteraturan dalam organisasi. Menurut Gibson dalam (Winardi, 2003:13) organisasi merupakan aktivitas-aktivitas yang memungkinkan masyarakat mencapai hasil-hasil tertentu, yang tidak mungkin dilaksanakan oleh individu-individu yang bertindak sendiri. Winardi (2003:13) berpendapat bahwa organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari aneka macam elemen atau subsistim, diantara sistem manusia mungkin merupakan subsistim terpenting, dan dimana terlihat bahwa masing-masing subsistim saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan-tujuan organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya S. P. Siagian (2003:27) berpendapat organisasi sebagai sekelompok yang terikat secara formal dalam hubungan atasan dan bawahan yang bekerja sama dalam untuk tujuan bersama pula. Sedarmayanti (2007:27) mengatakan organisasi adalah bentuk/ susunan orang-orang/ badanbadan dengan tugas pokok dan fungsi tertentu dan diatur prosedurnya, sehingga terdapat hubungan dan kerja sama beberapa orang guna mencapai suatu tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Paul Preston dan Thomas Zimmer dalam (Hayati, 2004:1) menyebutkan organisasi sebagai sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Prajudi Atmosudirjo dalam (Makmur, 2008:108) organisasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang sadar bekerja sama secara terpadu dalam suatu konteks tertentu, menurut batasan-batasan dan fungsi-fungsi tertentu guna mencapai satu tujuan bersama tertentu atau suatu perangkat tujuan-tujuan bersama. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui beberapa elemen dasar
6
yang menjadi ciri organisasi yaitu : Kumpulan orang, suatu wadah, terstruktur dan Tujuan bersama. Berdasarkan ciri tersebut dapat dirumuskan definisi organisasi yaitu suatu wadah yang terdiri dari kumpulan orang yang terikat dengan hubungan-hubungan formal dalam rangkaian terstruktur untuk mencapai tujuan bersama secara efektif kerja). Banyaknya bagian suatu organisasi tergantung dari kebutuhan perusahaan bersangkutan. Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu (Hasibuan, 2007:120). Selanjutnya menurut wibowo (2007:1) Organisasi dalah suatu wadah yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Organisasi merupakan suatu struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Menurut Pradjudi Armosudiro organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang / beberapa orang yang disebut atasan dan seorang / sekelompok orang yang disebut dengan bawahan (Armosudiro, 2006:12). Organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu organisasi di bentuk karena mempunyai dasar dan tujuan yang ingin dicapai, sebagaimana yang dikemukakan oleh James D Mooney : “Organisasi adalah bentuk perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama.akan tetapi perlu kita fahami bahwa yang menjadi dasar organisasi,bukan “siapa” akan tetapi “apanya” yang berarti bahwa yang dipentingkan bukan siapa orang yang akan memegang organisasi ,tetapi “apakah”tugas dari organisasi” (Money,1996:23). Selanjutnya menurut Oliver Sheldon dalam (sutarto, 2002:22) mendefenisikan “ organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas, sedemikian rupa, memberikan saluran terbaik, untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia”.Chester I. Bernard dalam (Sutarto, 2002:22) mendefenisikan organisasi adalah suatu sistem tentang aktivitas-aktivitas kerja sama dari dua orang atau lebih sesuatu yang tak berwujud dan tidak bersifat pribadi, sebagian besar mengenai hal hubungan-hubungan. Kemudian J. William schulze dalam (Sutarto, 2002:23) membuat pengertian tentang organisasi yaitu penggabungan dari orang-orang benda-benda, alat-alat perlengkapan, ruang kerja dan segala sesuatu yang bertalian dengannya, yang dihimpun dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dari beberapa unsur organisasi, jelaslah bahwa unsur organisasi sangat penting karena dalam organisasi itulah kegiatan administrasi dalam konteks kerja sama dilakukan. Yaitu seperti Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam
7
Kebakaran yang menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan urusan Wajib Yaitu Sosial khususnya dalam bidang penanggulangan kebakaran. Setiap instansi/ lembaga pada umumnya mempunyai struktur organisasi. Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan instansi dengan kata lain penyusunan struktur organisasi adalah langkah terencana dalam suatu perusahaan untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Pengertian yang jelas tentang struktur organisasi dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut : Menurut Robbins dan Coulter (2005:284). Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Struktur organisasi didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola (Handoko, 2010:169). Menurut Indra (2007:53) struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang. Untuk itu ada empat elemen yang dalam struktur organisasi harus ada yaitu : Adanya spesialisasi kegiatan kerja; Adanya standarlisasi kegiatan kerja; Adanya koordinasi kegiatan kerja; Besaran seluruh organisasi; Prinsip-prinsip organisasi banyak dikemukan oleh para ahli, salah satunya A.M. Williams (1965:8) yang mengemukakan pendapatnya cukup lengkap, bahwa prinsip-prinsip organisasi meliputi : 1) Organisasi Harus Mempunyai Tujuan yang Jelas : Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai, dengan demikian tidak mungkin suatu organisasi tanpa adanya tujuan. 2) Prinsip Skala Hirarkhi : Dalam suatu organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari pimpinan, pembantu pimpinan sampai pelaksana, sehingga dapat mempertegas dalam pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban, dan akan menunjang efektivitas jalannya organisasi secara keseluruhan. 3) Prinsip Kesatuan Perintah : Dalam hal ini, seseorang hanya menerima perintah atau bertanggung jawab kepada seorang atasan saja. 4) Prinsip Pendelegasian Wewenang : Seorang pemimpin mempunyai kemampuan terbatas dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada bawahannya. Pejabat yang diberi wewenang harus dapat menjamin tercapainya hasil yang diharapkan. Dalam pendelegasian, wewenang yang dilimpahkan meliputi kewenangan dalam pengambilan keputusan, melakukan hubungan dengan orang lain, dan mengadakan tindakan tanpa minta persetujuan lebih dahulu kepada atasannya lagi. 5) Prinsip Pertanggungjawaban : Dalam menjalankan tugasnya setiap pegawai harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan. 6) Prinsip Pembagian Pekerjaan : Suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya, melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan. Agar kegiatan tersebut dapat berjalan optimal maka dilakukan pembagian tugas/ pekerjaan yang didasarkan kepada kemampuan dan keahlian dari masing-masing pegawai. Adanya kejelasan dalam pembagian tugas, akan memperjelas dalam pendelegasian wewenang, pertanggungjawaban, serta
8
menunjang efektivitas jalannya organisasi. 7) Prinsip Rentang Pengendalian : Artinya bahwa jumlah bawahan atau staf yang harus dikendalikan oleh seorang atasan perlu dibatasi secara rasional. Rentang kendali ini sesuai dengan bentuk dan tipe organisasi, semakin besar suatu organisasi dengan jumlah pegawai yang cukup banyak, semakin kompleks rentang pengendaliannya. 8) Prinsip Fungsional : Bahwa seorang pegawai dalam suatu organisasi secara fungsional harus jelas tugas dan wewenangnya, kegiatannya, hubungan kerja, serta tanggung jawab dari pekerjaannya. 9) Prinsip Pemisahan : Bahwa beban tugas pekerjaan seseorang tidak dapat dibebankan tanggung jawabnya kepada orang lain. 10) Prinsip Keseimbangan : Keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dengan tujuan organisasi. Dalam hal ini, penyusunan struktur organisasi harus sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Tujuan organisasi tersebut akan diwujudkan melalui aktivitas/ kegiatan yang akan dilakukan. 11) Prinsip Fleksibilitas : Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi sendiri (internal factor) dan juga karena adanya pengaruh di luar organisasi (external factor), sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuannya. 12) Prinsip Kepemimpinan : Dalam organisasi apapun bentuknya diperlukan adanya kepemimpinan, atau dengan kata lain organisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena adanya proses kepemimpinan yang digerakan oleh pemimpin organisasi tersebut. Sebelum organisasi menentukan tujuannya, terlebih dahulu menetapkan misi atau maksud organisasi. Misi adalah suatu pertanyaan umum dan abadi tentang maksud organisasi. Sedangkan misi organisasi adalah maksud khas (unik) dan mendasar yang membedakan organisasi dari organisasi-organisasi lainnya dan mengidentifikasikan ruang lingkup operasi dalam hal produk dan pasar. Menurut Etzioni (1985:7) tujuan organisasi adalah sebagai berikut : 1) Suatu pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk merealisasikan. 2) Pernyataan tentang keadaan diwaktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya. Kemudian Etzioni (1985:7) juga mengatakan adapun fungsi organisasi adalah : 1) Pedoman bagi kegiatan, melalui penggambaran hasil-hasil diwaktu yang akan datang. Fungsi tujuan memberikan arah dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang harus dan tidak harus dilakukan. 2) Sumber Legitimasi, akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan disekitarnya. 3) Standar pelaksanaan, bila tujuan dilaksanakan secara jelas dan dipahami, akan memberikan stansar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan (prestasi) organisasi. 4) Standar motivasi, berfungsi sebagai motivasi dan identifikasi karyawan yang penting. Dalam kenyataannya, tujuan organisasi sering memberikan insentif bagi para anggota. 5) Dasar rasional pengorganisasian, tujuan organisasi merupakan suatu dasar perancangan organisasi. Selanjutnya dari fungsi tersebut diketahui tujuan organisasi dilihat dari sudut pandang orang yang berkepentingan sebagai berikut : 1) Tujuan Kemasyarakatan ( Societal Goals), berkenan dengan kelas-kelas organisasi luas yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. 2) Tujuan Keluaran (Output
9
Goals), berkenan dengan jenis-jenis keluaran tertentu dalam bentuk fungsi-fungsi konsumen. Contoh : barang-barang konsumen, jasa-jasa bisnis. 3) Tujuan sistem (System Goals), cara pelaksanaan fungsi organisasi tidak tergantung pada barang dan jasa yang diproduksi serta tujuan yang diambil. 4) Tujuan produk (Prduct Goals), atau tujuan karakteristik produk, berbagai karakteristik barang-barang dan jasa-jasa produksi. 5) Tujuan Turunan (Derived Goals), tujuan yang digunakan organisasi untuk meletakkan kekuasaannya dalam pencapaian tujuan lain. Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa organisasi itu ialah proses kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dan tujuan-tujuan tersebut sudah dirancang sebelumnya, semua pihak yang terlibat memaksimalkan diri untuk pencapaiannya dengan segala potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk mencapai efesiensi dan efektifitas organisasi diperlukan langkahlangkah kegiatan dengan perumusan secara jelas dan tegas. Dilihat dari langkahlangkah kegitan organisasi, maka yang dimaksud fungsi-fungsi organisasi mencakup sumber masukan (input), proses, dan keluaran (output) dengan melibatkan feedback sebagai kontrol. Sumber-sumber yang bernilai, kemampuan, atau kekhususan yang diberikan setiap orang terhadap organisasi menyuguhkan dimensi lain bagi analisis teori organisasi. Organisasi akan memperoleh keuntungan dari meningkatnya kesamaan pelaksaan kegiatan diantara anggota organisasi dan saling melengkapi berbagai perbedaan. Menurut Herawan (2007:20) Fungsi organisasi merupakan rangkaian kegiatan penyempurnaan yang dilakukan secara terus menerus agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efesien. Kemudian Herawan (2007:21) juga mendefenisikan Fungsi organisasi sebagai penunjang meliputi : 1) Memelihara struktur organisasi yang sehat dan efesien, yaitu masing-masing satuan organisasi yang ada dapat menjalankan peranannya dengan tertib; 2) Mengusahakan agar terlaksana dengan baik penerapan azas-azas organisasi; 3) Mengusahakan terpeliharanya pola-pola hubungan kerja yang sederhana, jelas dan rasional sesuai dengan kebutuhan oganisasi; 4) Mengusahakan agar pencapai tujuan organisasi dapat berlangsung secara efesien; 5) Mengusahakan terbinanya tata kerja, tata cara, tata tertib, dan tata laksana yang praktis dan tidak berbelitbelit; 6) Mengusahakan terlaksananya dengan baik penyusunan tata ruang, pemakaian benda, penggunaan waktu serta berbagai keperluan. Menurut pendapat Abdel Hamed, dkk, dalam (Herawan, 2007:21) menyatakan bahwa fungsi organisasi meliputi; (1) Analisa aktivitas kerja dan penyempurnaan tatakerja; (2) Proses pembuatan bagan; (3) Haluan tata kerja; (4) Brain storming (5) Efektifitas control akunting dan pemeriksaan; (6) Perbekalan dan perlengkapan; (7) Tata ruang kantor; (8) Perancangan formulir; (9) Pemakaian bagan-bagan, tata aliran pekerjaan warkat, usul-usul tentang rancangan; dan (10) Penyempurnaan tiap tahun, penyusunan meja ujian, pengukuran kerja, nilai pemindahan gadai, dan keterlambatan. Kemudian menurut Soedjadi dalam (Herawan, 2007:21) bahwa yang termasuk pada fungsi-fungsi organisasi antara lain; (1) Membantu pimpinan dalam merencanakan penyusunan dan penyempurnaan struktur dan pola pokok organisasi; (2) Menyesuaikan policy,
10
strategi dan taktik serta program-program operasional; (3) Melaksanakan proses penempatan orang-orang yang tepat pada jabatan dan kecapakannya dengan klasifikasi dan analisa jabatan yang tepat; (4) Menyusun dan menyempurnakan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja dengan mengadakan pembaganan rencana-rencana kerja dan arus kerja (work flow chart); (5) Menemukan pola-pola pokok dan system pengumpulan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan dan penetapan waktu pemusnahan dokumen-dokumen dan informasi; (6) Merencanakan pembuatan dan penyempurnaan serta pengiriman formulirformulir; (7) Pembuatan buku-buku pedoman kerja dan cara-cara membuat laporan kerja yang diperlukan bagi pembinaan kerjasama, komunikasi dan koordinasi; (8) Meringankan beban pimpinan dari kesibukan-kesibukan rutin, detail dan teknis; (9) Pelaksanaan penyederhanaan kerja yang setepat-tepatnya. Menurut Herawan (2007:21) fungsi organisasi meliputi : Analisa organisasi, tatakerja dan prosedur kerja, teknik pembangunan, klasifikasi jabatan, analisa pekerjaan, uraian pekerjaan, dan penilaian pekerjaan; standarisasi pekerjaan, otomatisasi prosedur, tata kearsipan, tata ruang, tata informasi dan tata materil. Dengan demikian Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar Dalam Upaya Penanggulangan Kebakaran adalah :
1. 2. 3. 4. 5.
Fungsi Organisasi/ Lembaga menurut Etzioni Pedoman bagi kegiatan Sumber legitimasi Standar pelaksanaan Standar motivasi Dasar rasional pengorganisasian
Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar
Faktor-faktor yang mempengaruhi Fungsi Unit Pelakanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kab. Kampar
Koordinasi
Sumber Daya manusia
Sarana
Sumber : Etzioni (1985:7)
11
Lingkungan
Metode Penelitian Metode penelitian adalah suatu totalitas cara yang dipakai untuk melakukan penelitian dalam rangka menentukan kebenaran ilmiah. Disebut totalitas cara karena didalamnya meliputi metode penelitian yang digunakan, tempat dan waktu penelitian, penentuan populasi, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, cara penyusunan dan pengujian instrument penelitian, serta cara yang akan digunakan untuk melakukan analisa terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian. Berkenan dengan tujuan penelitian kualitatif diatas, maka dalam prosedur sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci (key informan). Maka diputuskan jumlah informan dalam penelitian yaitu : Kepala Disnaker Kab. Kampar, kepala UPT. Pemadam kebakaran, pegawai UPT, dan masyarakat/ Korban. HASIL A. Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar Dalam Upaya Penanggulangan Kebakaran Berdasarkan penjelasan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja bahwa UPT Pemadam Kebakaran Kab. Kampar merupakan organisasi yang berada dalam naungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar yang melaksanakan fungsi organisasinya berdasarkan Rencana Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar per tahun anggaran. Sehingga dapat dikatakan petunjuk kerja UPT Kebakaran Kab. Kampar sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan salah satunya Meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan bencana. Karena sebagian besar wilayah Kab. Kampar terdiri dari lahan perkebunan dan pertanian yang luas dari pemukiman penduduk. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan dari indikator sumber legitimasi UPT. Pemadam Kebakaran Kab. Kampar, diterima masyarakat dengan sangat baik karena sebagai sarana yang sangat mendukung keamanan masyarakat terutama pada bencana kebakaran. Berdasarkan hasil wawancata dapat disimpulkan pada indikator standar pelaksanaan fungsi organisasi UPT. Pemadam Kebakaran dari wawancara, bahwa UPT. Pemadam Kebakaran Kab. Kampar telah melaksanakan fungsinya dengan sangat baik, tetapi karena keterbatasan anggaran banyak alat-alat pemadam kebakaran yang kurang layak terawat dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan pada indikator standar motivasi fungsi organisasi UPT. Pemadam Kebakaran Kab. Kampar telah berjalan dengan baik beradasarkan program kerja yang telah ditetapkan salah satunya UPT. Pemadam Kebakaran Kab. Kampar, selalu melalukan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal penanggulan bencana kebakaran. Berdasarkan uraian dan wawancara, maka dapat disimpulkan pada indikator dasar rasional pengorganisasian UPT. Pemadam Kebakaran Kab.
12
Kampar sudah sesuai dan tepat sebagai unit organisasi pelayanan public, namun dikarenakan dibawah naungan bukan berdiri-sendiri, maka segala keperluan UPT. Pemadam Kebakaran Kab. Kampar harus mendapat izin dari Pemerintah Kab. Kampar melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Kampar. B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar Berdasarkan uraian wawancara, maka dapat disimpulkan pada indikator koordinasi pada UPT. Pemadam Kebakaran Kab. Kampar, bahwa UPT. Pemadam Kebakaran Kab. Kampar harus membuat laporan kegiatan yang dilaksanakan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Kampar. Berdasarkan uraian wawancara, dapat disimpulkan keadaan sumber daya manusia di UPT. Pemadam Kebakaran Kab. Kampar tidak mencukupi untuk mengoperasikan mobil pemadam kebakaran yang tersedia. Petugas pemadam kebakaran yang ada saat ini berjumlah 33 orang belum mencukupi untuk mengoperasikan 7 unit mobil pemadam kebakaran, sedangkan untuk mengoperasikan 1 unit mobil pemadam kebakaran dibutuhkan sekurangkurangnya 5 orang personil/petugas belum termasuk untuk penjagaan Pos pemadam kebakaran bila terjadi kejadian kebakaran hal ini maka dibutuhkan petugas pemadam kebakaran sebanyak 126 orang di Kabupaten Kampar. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa yang telah dilakukan terhadap penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan tentang Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar Dalam Upaya Penanggulangan Kebakaran. Menghadapi tuntutan masyarakat tentang kebutuhan pelayanan khususnya tentang pencegahan bahaya kebakaran yang merupakan salah satu wujud nyata kepedulian Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dilingkungan masyarakat dalam hal ini UPT. Pemadam kebakaran melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, sebagai pelaksana kegiatan operasional tetap memperioritaskan dan mengedepankan serta memberikan pelayanan umum kepada masyarakat khususnya apabila terjadi bencana kebakaran. UPT. Pemadam kebakaran melaksanakan program penanggulangan bencana kebakaran, mengadakan koordinasi terpadu dengan semua unsur terkait dalam pelaksanaan penanggulangan dan mengarahkan/menggerakkan angota sesuai dengan tingkat kejadian. Membuat laporan bulanan, triwulan, tahunan sesuai dengan tingkatan kejadian kepada Bupati Kampar melalui kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar. Melaksanakan tugas rutin maupun tugas operasional dan menertipkan pembagian tugas yang berkaitan dalam penanggulangan bencana kebakaran. Dalam melaksanakan tugas rutin UPT. Pemadam Kebakaran sering mendapat kendala tentang dana operasional dan dana perkantoran. Dana yang selama ini sangat terbatas. Kondisi yang sangat diharapkan UPT. Pemadam Kebakaran Kab. Kampar, yaitu pengadaan Pos UPT.
13
Pemadam Kebakaran di Kecamatan, hal ini dalam upaya mempercepat penanganan musibah kebakaran yang terjadi di wilayah Kecamatan dan Desa minimal 4 (empat) pos Kecamatan dibagi per wilayah di Kebupaten Kampar. Perlu adanya Gedung Perkantoran yang memadai, ini semua dalam upaya peningkatan pelayanan dapat meningkatkan kesiapan petugas pemadam kebakaran dalam penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Kampar, dan Perlu penambahan petugas lapangan pemadam kebakaran melihat luasnya wilayah Kabupaten Kampar bila hanya ditempuh dari kota Bangkinang. DAFTAR PUSTAKA AM. Williams (1965), Organization of Canadian Government Administration, Ottawa. Armosudiro, Pradjudi.2006. Konsep Organisasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Etzioni, Amitai. 1985. Organisasi-organisasi Modern. – Cet. 2. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Handoko, T. H .2010. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Edisi ke dua. Jogyakarta: BPFE. Hasibuan, Malayu. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta. Hayati Djatmiko, Yayat. 2004. Perilaku Organisasi. Bandung : Pustaka Setia Bandung. Herawan, Endang. 2007. Hand Out Materi Program Perkuliahan : Teori Organisasi. Jakarta : Fakultas Ilmu Pendidikan (UPI). Indra Iman & Siswandi. 2007. Aplikasi Manajemen Perusahaan Analisis Kasus dan Pemecahannya. Jakarta : Mitra Wacana Media. Lubis, Huseini, Martani. 2002. Teori Organisasi. Pusat Antar Ilmu - Ilmu Sosial Universitas Indonesia Makmur, Syarif. 2008. Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Efektivitas Organisasi. Jakarta : Raja Grafindo. Mooney, D. James. 1996. Konsep Pengenbangan Organisasi Publik. Bandung : Sinar Baru Algesindo. Robbins, stephen. P. Coulter. 2005. Manajemen Edisi Ketujuh Jilid 2 Terjemahan Sarwiji dan Hermaya. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia. Sedarmayanti. 2007. Manajemen SDM cetakan 1. Bandung : PT. Refika Aditama. Siagian, Sondang. P. 2003. Teori Tentang Motivasi dan Aplikasinya. Cetakan Ketiga. Jakarta : Rineka Cipta. Sutarto. 2002. Dasar-dasar Organisasi. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja Edisi Kedua. Jakarta : PT. Raja Grafindo. Winardi. 2003. Teori Organisasi dan Pengorganisasian. Jakarta : PT. Raja Grasindo Persada. \Sumber lain : - Bagan struktur Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran berdasarkan Peraturan Bupati Kampar No. 08 tahun 2009.
14
-
-
Data kejadian kebakaran di Kabupaten Kampar dari tahun 2009 sampai tahun 2012 http//www.Kamparkab.go.id/ Kepmen PU No. 10 tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. kepmen PU No. 11 tahun 2000 tentang Manajemen Penanggulangan Bahan Pemadam Kebakaran. Kepmen PU No. 441 tahun 1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. Peraturan Bupati Kampar Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran. Peraturan Daerah No. 20 Tahun 1998 Peraturan Derah (perda) Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 15 februari 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Urusan Pemerintahan.
15
