Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa KHOTAMI

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284 Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Salah satu bentuk wujud kerjasama atau koordinasi antara Pemerintah Desa dengan BPD yakni dalam hal menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama, menerima dan melaksanakan pembangunan desa yang berasal dari aspirasi dan keinginan masyarakat desa. Adapun arti penting perlunya koordinasi antara BPD dengan Pemerintah desa yakni untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat, yang berkaitan dengan pembinaan kehidupan masyarakat desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan desa. Adapun masalah pokok dalam penelitian ini yakni bagaimana pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Sungai Apit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik analisa distribusi normal. Sedangkan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah aparat Pemerintah Desa dan Ketua BPD beserta anggota, dengan teknik sensus dalam penarikan sampel. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak berada pada kriteria penilaian “cukup baik”. Kata kunci: koordinasi, perencanaan pembangunan, pemerintah desa.

PENDAHULUAN Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik yang menjunjung tinggi hukum atau rechstaat, tidak saja mengutamakan kesejahtraan rakyat sebagai mana dimaksudkan dalam welfare state. Akan tetapi lebih dari itu yakni membentuk manusia Indonesia seutuhnya

berdasarkan pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Negara Indonesia menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, pasal 18 UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa 189

Jurnal Keilmuan Keislaman Al-Hikmah

pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang (UUD 1945). Sedangkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara republik Indonesia. Selanjutnya dalam pasal 200 ayat 1, 2 dan 3 undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten/ kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan desa dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat. Lalu, desa dikabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan perda (UU No 32 Tahun 2004). Dalam pasal 200 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 190

Volume 10, Nomor 2, Oktober, Tahun 2013

Pemerintahan Daerah, bahwa bentuk pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa (sekretaris desa dan perangkat desa lainnya), sedangkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai pasal 209 adalah wakil penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Untuk itu BPD dan kepala desa menetapkan peraturan desa (perdes). Secara yuridis dan peraturan perundangundangan terutama undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan daerah yakni Undang-undang Nomor 32 yakni pemerintah desa (kepala desa dan perangkatnya) dan badan permusyawaratan desa. Dalam hal ini, dapat dilihat tugas dari kepala desa yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan. Adapun guna melaksanakan tugas yang telah tersebut di atas, kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut; Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa; Mengajukan rancangan peraturan desa; Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; Membina kehidupan masyarakat desa; Membina perekonomian desa; Mengkoordinasikan pembangunan desa (memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di desa);



Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakiliya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Sumantri, 2011: 7). Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa di jelaskan Bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan kerterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyarawah dan mufakat. Pada Pasal 35 peraturan tersebut menjelaskan BPD mempunyai wewenang; (1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; (2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; (3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa: (4) Membentuk panitia pemilihan kepala desa; (5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan (6) Menyusun tata tertib BPD. Kecamatan Sungai Apit merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Di mana Kecamatan Sungai Apit termasuk kecamatan yang terbilang tua setelah Kecamatan Siak dalam tatanan pemerintahan dibandingkan dengan Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Siak. Pemerintahan Kecamatan Sungai Apit terbentuk sekitar tahun 1985 saat masih di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis

hingga sekarang terbentuknya pemerintah Kabupaten Siak tahun 1999, Kecamatan Sungai Apit memiliki 13 Desa dan 1 Kelurahan. Sementara luas wilayah Kecamatan Sungai Apit yakni ± 1.346,32 km². Penduduk Kecamatan Sungai Apit terdiri dari kaum mayoritas yang memeluk agama islam dengan berbagai ragam suku dan bahasa yang terdiri dari bahasa melayu sebagai bahasa dominan penduduk lokal, Cina, Bangkinang, Minang dan Jawa yang mendiami berbagai wilayah dalam kawasan kecamatan Sungai Apit. Sebagai batasan masalah dan untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis mengambil tiga desa sebagai sampel penelitian yakni desa Teluk Batil, Mengkapan dan Parit I/II. Desa Mengkapan merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk yang beragam dan terdiri dari penduduk mayoritas melayu dan sebagian dari penduduk terdiri dari suku Jawa dan Minang yang memiliki jumlah penduduk ± 2330 jiwa dengan 496 kepala keluarga. Penduduk desa Mengkapan sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani karet dan sawit dan sebagian berprofesi sebagai nelayan. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa Mengkapan menjalankan aktifitas sebagai petani dan nelayan walaupun ada sebagian dari masyarakatnya yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil dan guru di Sekolah Dasar (SD) maupun di SMP. Masyarakat desa Mengkapan mayoritas memeluk agama islam yang hal ini merupakan ajaran yang telah dianut dan diamalkan oleh penduduk secara turun temurun oleh masyarakat bersangkutan. Berdasarkan judul penelitian yang berkaitan dengan perencanaan pem191


bangunan, berikut ini merupakan tabel tentang kegiatan perencanaan

Tabel 1:

No. 1.


pembangunan di desa Kecamatan Sungai Apit

Kegiatan Pembangunan di Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit

Mengkapan

Tahun 2009

Uraian Jumlah Dana 1. Semenisasi jalan pelajar Rp 500.000.000 2. Pembuatan jembatan sei. Mengkapan besar Rp 300.000.000 2. 2010 1. Pembangunan pagar mesjid muhajirin Rp 70.00.000 2. Pembangunan pagar kantor desa Rp 20.664.854 3. 2011 1. Pembangunan atap mesjid Rp 55.000.000 2. Pembangunan posyandu 2 unit Rp 50.700.000 3. Pembangunan pagar kantor desa Rp 42.843.998 4. Pembangunan parkir kantor desa Rp 19.300.000 4. 2012 1. Rencana pembangunan paving blok kantor Rp 84.480.000 desa 2. Rencana rehab rabat kantor desa Rp 29.722.000 3. Rencanapembangunan drainase Rp 29.667.680 orang, sedangkan penduduk Perempuan Sumber: Kantor Desa Mengkapan, 2012

berjumlah 746 orang. Pada dasarnya desa Selanjutnya desa yang dijadikan sampel Teluk Batil merupakan desa pemekaran dalam penelitian ini yakni desa Teluk Batil. dari desa Tanjung Kuras yakni desa Desa Teluk Batil memiliki luas wilayah tetangga yang berbatasan dengan sebelah 900 Ha, dengan jumlah penduduk utara desa Teluk Batil. Penduduk yang sebanyak 1529 jiwa atau sebanyak 366 mayoritas memeluk agama islam ini, kepala keluarga dengan jumlah penduduk terdiri dari suku asli melayu yang laki-laki lebih banyak dari jumlah mendominasi dari sekian jumlah penduduk perempuan. Dimana jumlah penduduk yang ada. Adapun untuk penduduk Laki-laki yakni sebanyak 783 kegiatan pembangunan di desa Teluk Batil, orang, sedangkan penduduk Perempuan dapat dilihat pada data yang terdapat pada berjumlah 746 orang. Pada dasarnya desa tabel di bawah ini. . Tabel 2: Kegiatan Pembangunan di Desa Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit No. 1.

Tahun 2009

3.

2011

2.

4.

2010

2012

1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2.

Uraian Pembangunan gorong-gorong jembatan Semenisasi gang saudara Pembangunan MDA sebanyak 2 Lokal Pembangunan pagar mesjid Syuhada’ Pembangunan Semenisasi halaman mesjid Syuhada’ 4.Pembangunan poskesdes desa Semenisasi gang Pusara Pembangunan parkir kantor desa Pembangunan semenisasi halaman kantor desa Pembangunan Gedung Pertemuan desa

Sumber : Kantor Desa Teluk Batil, 2012

192

Rp Rp Rp Rp Rp

Jumlah Dana 35.000.000 50.000.000 56.312.000 69.553.000 53.705.000

Rp

78.342.000

Rp Rp Rp Rp

55.560.000 75.000.000 17.340.000 36.560.000



Sedangkan desa Parit I/II memiliki luas wilayah yakni 15.500 Km² dengan jumlah penduduk yakni 1.488 jiwa. Desa Parit I/II adalah desa yang memiliki jarak ± 6 Km dari ibukota Kecamatan. Berbeda dengan dua desa sebelumnya yang telah dijelaskan di atas, bahwasanya penduduk desa Parit I/II mayoritas terdiri dari suku

jawa dengan dominasi penduduk yang menganut agama islam hampir 98%. Sementara itu, untuk mendukung penelitian ini, maka berikut merupakan data tentang kegiatan pembangunan di desa Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3: Kegiatan Pembangunan di Desa Parit I/II Kecamatan Sungai Apit No. 1.

Tahun 2010

Uraian 1. Pembangunan gedung BUMdes 2. Pembangunan pagar kantor desa 3. Rehab ruangan kantor desa 4. Pembangunan gedung posyandu 2. 2011 1. Pembangunan jalan menuju mesjid 2. Semenisasi jalan desa 3. Pembangunan paving blok kantor desa 3. 2012 1. Pembangunan gorong-gorong jembatan desa Parit I/II. 2. Pembangunan drainase Sumber: Kantor Desa Parit I/II, 2012

Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan Kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan APBDes. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. Mengingat bahwa BPD dan Kepala Desa itu kedudukannya setara, maka antara BPD dan Kepala Desa tidak boleh saling menjatuhkan tetapi harus dapat meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang mantap dalam proses pelaksanaan pembangunan yang merupakan perwujudan dari peraturan desa. Namun fenomena yang terlihat dari ketiga desa di Kecamatan Sungai Apit bahwa masalah kebijakan dan pelak-

Jumlah Dana Rp 99.000.000 Rp 19.000.000 Rp 15.000.000 Rp 66.000.000 Rp 40.000.000 Rp 85.700.000 Rp 53.000.000 Rp 38.000.000 Rp

23.075.000

sanaan pembangunan dari data yang peneliti lampirkan di atas, didominasi oleh pemerintah desa, tanpa ada koordinasi dengan BPD, sementara dalam menetapkan perdes harus mendapat persetujuan dari BPD. Pembangunan yang dimaksudkan disini yakni pembangunan yang bersifat fisik. Adapun yang dimaksud dengan pembangunan fisik meliputi sarana dan prasarana pemerintahan, jalan, jembatan, pasar dan irigasi. berdasarkan hasil prasurvey peneliti dilapangan terhadap tiga desa yakni desa Mengkapan, Teluk Batil dan Parit I/II, hal tersebut tidaklah sesuai dengan seharusnya. Di samping itu, terindikasi adanya perbedaan pandangan antara BPD dengan Pemerintah Desa terhadap tujuan tertentu. Dimana aspirasi yang berasal dari masyarakat yang disampaikan melalui BPD tidak diakomodir dan diterima dengan baik oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa mengembangkan pan193


dangan mereka sendiri terhadap suatu masalah, baik itu berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang ada tidak berkembang dan terkelola dengan baik. Ketergantungan pada pemerintah desa atas setiap kebijakan, yang mana kondisi demikian menimbulkan ketidaksinkronan antara keinginan masyarakat dengan kebijakan pemerintah desa sehingga kebutuhan masyarakat akan pembangunan belum dapat terakomodir dengan baik. Lemahnya komunikasi antara Pemerintah Desa dengan BPD menyebabkan pola hubungan kerjasama antara keduanya terdapat adanya perbedaan pandangan terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui BPD dengan kebijakan yang berasal dari Pemerintah Desa. Secara konseptual, koordinasi perlu dilaksanakan mulai dari proses perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan dan pengendaliannya. Dengan kata lain, dalam melakukan koordinasi diperlukan adanya perencanaan yang jelas, pelaksanaan, pengawasan bahkan sampai kepada pengendalian yang memang perlu diperhatikan dan dilaksanakan. Berdasakan hal tersebut dapat dikemukan persoalan yaitu bagaimana pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Sungai Apit? KONSEP TEORI Menurut Taliziduhu Ndahara (2003: 7), ilmu pemerintahan dapat didefenisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan 194


pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya. dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya. Menurut Siaqian, dalam Bratakusumah (2005: 4) mengatakan bahwa pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa dan kerjasama antar desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. Guna melaksanakan tugas yang telah tersebut di atas, kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut; (1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa; (2) Mengajukan rancangan peraturan desa; (3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; (4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; (5) Membina kehidupan masyarakat desa; (6) Membina perekonomian desa; (7) Mengkoordinasikan pembangunan desa (memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaanm pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di



desa); (8) Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakiliya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan (Sumantri, 2011: 7). Adapun fungsi dari BPD yakni menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan disamping itu BPD mempunyyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, BPD mempunyai wewenang, yakni; (1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; (2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; (3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; (4) Membentuk panitia pemilihan kepala desa; (5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan (6) Menyusun tata tertib BPD (Sumantri, 2011: 7). Menurut Suharto (2008: 82) bahwa kebijakan sosial adalah seperangkat tindakan, kerangka kerja, petunjuk, rencana, peta atau strategi yang dirancang untuk menterjemahkan visi politis pemerintah atau lembaga pemerintah kedalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang kesejahtraan sosial. Selanjutnya, menurut Indriyo Gitosudarmo dan Agus Mulyono (2001: 145) bahwa koordinasi adalah usaha untuk mengharmoniskan atau menserasikan seluruh kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Sebenarnya dalam koordinasi, diperlukan adanya komunikasi antara satu pihak

pihak yang lain dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syafie (2007: 4) bahwa komunikasi adalah antara orang yang memberikan informasi dengan orang yang menerima sama persepsinya atau pandangan yang berkenaan dengan informasi. Koordinasi dan komunikasi adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Koordinasi adalah hasil akhir dari pada komunikasi. METODE Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan dan mendapatkan data serta informasi yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan metode penilitian deskriptif kuatitatif yakni memaparkan hasil pengamatan dilapangan apa adanya, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh bagaimana pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa khususnya dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Sungai Apit. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Dengan pertimbangan tertentu yang penulis lakukan, sehingga dari 13 desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Sungai Apit, penulis mengambil sampel 3 desa yakni Desa Mengkapan, Teluk Batil, dan Desa Parit I/II. Adapun pertimbangan penulis tertarik mengambil ketiga Desa tersebut di Kecamatan Sungai Apit sebagai lokasi penelitian, karena adanya pertimbangan tertentu (Teknik Purposive Sampling) yakni sebagai berikut; (1) Kecamatan Sungai Apit termasuk Kecamatan induk dalam pemekaran Kabupaten Siak dan memiliki desa terisolir; (2) Dari tingkat/jumlah desa, Kecamatan Sungai Apit memiliki Desa yang cukup banyak; 195


(3) Jika dibandingkan dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Sungai Apit, ketiga desa tersebut ditemukan adanya masalah yang berkaitan dengan penelitian, lebih terisolir, dan tingkat pembangunannya relatif rendah dan kurangnya pemerataan pembangunan. Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan di atas, bahwa penulis menetapkan tiga Desa di Kecamatan Sungai Apit yakni Desa Mengkapan, Teluk Batil dan Parit I/II sebagai sampel. Sementara itu yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua BPD dan anggota, serta Perangkat Desa dari ketiga desa tersebut sebagai penilai dan sumber informasi terkait dengan penelitian. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini yakni berjumlah 50 orang responden yang terdiri dari 15 orang dari desa Teluk Batil, 19 orang dari desa Mengkapan dan 16 orang dari desa Parit I/II. HASIL Pemerintahan Kecamatan Sungai Apit terbentuk sekitar tahun 1985 saat masih di bawah pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis hingga sekarang terbentuknya pemerintah Kabupaten Siak tahun 1999, Kecamatan Sungai Apit memiliki 13 Desa dan 1 Kelurahan. Sementara luas wilayah Kecamatan Sungai Apit yakni ± 1.346,32 km. Kecamatan Sungai Apit terletak 43 km dari Siak Sri Indrapura yang merupakan ibu kota Kabupaten Siak dengan waktu tempuh untuk perjalanan darat yakni ± 1,5 jam. Adapun batas-batas Kecamatan Sungai Apit ini digambarkan sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Panjang. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dayun dan Kabupaten Kampar. Sebelah Barat berbatasan dengan 196


Kecamatan Pusako dan Kecamatan Bunga Raya. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tebing Tinggi. Sementara itu, untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, dari 14 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Sungai Apit, maka penulis mengambil sampel 3 buah desa yakni Desa Mengkapan, Teluk Batil dan Desa Parit I/II, Dengan gambaran yakni: Desa Mengkapan memiliki luas wilayah 11.327 Ha, dengan jumlah penduduk 2330 jiwa atau sebanyak 496 KK. Adapun batasbatas wilayahnya secara admininstrasi yakni sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Selat Lalang; Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dosan/Pusako; Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bungsur; Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Rawa. Selanjutnya untuk Desa Teluk Batil memiliki luas wilayah 900 Ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 1529 jiwa atau sebanyak 366 KK. Adapun batasbatas wilayahnya yakni sebagai berikut; Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Kuras; Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Apit; Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Siak; dan Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kayu Ara Permai. Sedangkan untuk Desa Parit I/II memiliki luas wilayah yakni kurang lebih 15.500 km², dengan jumlah penduduk yakni sebanyak 1.488 jiwa atau 205 Kepala Keluarga (KK). Selanjutnya untuk melihat gambaran tentang batas-batas wilayah secara administrasi Desa Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yakni sebagai berikut; Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Apit; Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Harapan; Sebelah barat berbatasan dengan sungai Siak; dan Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Kayu Ara.



Perencanaan Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap indikator perencanaan, yang berkaitan dengan penelitian

tentang pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam perencanaan pembangunanan, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4: No. 1. 2.

3. 4. 5. 6.

7.

Tanggapan Responden Terhadap Indikator Perencanaan

Pedoman yang Dinilai

Pemerintah Desa dan BPD menetapkan tujuan yang ingin dicapai sebagai wujud koordinasi terkait perencanaan pembangunan desa Pemerintah Desa dan BPD melakukan penjelasan dan perincian kegiatan dan sumber daya apa yang harus diperlukan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa Merumuskan tujuan yang jelas agar pembangunan desa berjalan dengan baik oleh Pemerintah Desa dan BPD Menganalisa rencana kegiatan pembangunan dengan adanya kejelasan arah sebagai kerangka pencapaian tujuan oleh Pemerintah Desa dan BPD Pemerintah Desa dan BPD melakukan identifikasi tentang hambatan dan kemudahan dalam pencapaian tujuan pembangunan desa Melihat faktor-faktor lingkungan ekstern dan intern (luar dan dalam) seperti kemampuan aparat penyelenggara pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pembangunan desa oleh Pemerintah Desa dan BPD Mengembangkan rencana alternatif kegiatan oleh Pemerintah Desa dan BPD agar pembangunan dapat berjalan

Tanggapan Responden Kurang Tidak Setuju Setuju Setuju

Jumlah

40

6

4

50

28

14

8

50

27

21

2

50

19

25

6

50

40

10

-

50

15

25

10

50

37

13

-

50

197


8.


dengan baik. Pemerintah Desa dan BPD membuat penilaian dan pemilihan alternatif-alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang menyangkut masalah kegiatan pembangunan

13

Dari penghitungan menggunakan statistik berdasarkan jawaban responden penelitian terhadap indikator

22

15

50

perencanaan, diperoleh hasil yakni seperti terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5: Rekapitulasi Penilaian Responden Terhadap Indikator Perencanaan Kategori Penilaian

Baik Cukup Baik Tidak Baik Total

Responden 7 35 8

50

Berdasarkan di atas, dapat dilihat bahwa sebanyak 7 orang responden atau dengan persentase 14% yang penilaian mereka terkategori baik. Sementara itu, dari 50 responden, ada sebanyak 35 orang responden atau 70 % dari indikator perencanaan yang penilaian mereka berada pada kategori cukup baik. Sedangkan 8 orang sponden redengan persentase 16 % penilaian mereka berada pada kategori tidak baik terhadap indikator perencanaan. Dari keseluruhan tanggapan respoden terhadap indikator perencanaan di atas, dapat dikatakan bahwa sebagian responden atau sebanyak 35 orang dari 50 orang responden menyatakan bahwa kegiatan perencanaan dalam mewujudkan koordinasi berada pada ukuran cukup baik dengan persentase 70 %. Hal di atas menunjukkan bahwa perencanaan itu belum sepenuhnya dilak198

Persen 14.0 70.0 16.0 100

Valid Persen 14.0 70.0 16.0 100

sanakan dengan baik oleh Pemerintahan Desa di Kecamatan Sungai Apit dalam berbagai proses pelaksanaan kegiatan pembangunan, dimana dalam kegiatan perencanaan tersebut seharusnya diperlukan penetapan tujuan yang ingin dicapai dengan jelas, rumusan tujuan yang jelas, maupun melakukan identifikasi terhadap hambatan dan kemudahan serta pemilihan alternatif yang terbaik dalam mencapai pem-bangunan. Pembagian Tugas Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap indikator pembagian tugas, yang berkaitan dengan penelitian tentang pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam perencanaan pembangunanan, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 6: Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pembagian Tugas No. 1. 2.

3.

4.


Adanya keterbukaan dalam pembagian tugas antara pemerintah desa dan BPD sebagai bentuk hubungan koordinasi Pemerintah Desa dan BPD mengutamakan kepentingan umum dan kesamaan persepsi dalam bekerja, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan desa Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, pemerintah desa dan BPD senantiasa melakukan penataan hubungan kerja dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa Membina dan meningkatkan hubungan kemanusiaan dengan memberikan perha-tian dalam hubungan kerja antar sesama unsur penye-lenggara pemerintahan desa dalam hal ini yakni antara Pemerintah Desa dan BPD


Jumlah

29

17

4

50

16

27

7

50

24

18

8

50

12

21

17

50

Dari hasil penghitungan menggunakan statistik berdasarkan jawaban responden penelitian terhadap

indikator Pembagian Tugas, diperoleh hasil yakni seperti terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 7: Rekapitulasi Penilaian Responden Terhadap Indikator Pembagian Tugas Kategori Penilaian

Baik Cukup Baik Tidak Baik Total

Responden 12 29 9 50

Tabel tentang penilaian terhadap indikator pembagian tugas di atas terlihat bahwa sebanyak 12 orang responden yang

Persen 24.0 58.0 18.0 100

Valid Persen 24.0 58.0 18.0 100

tanggapan mereka menyatakan baik persentase 24 %. Selanjutnya 29 orang responden dengan persentase 58 % 199


menyatakan cukup baik terhadap indikator pembagian tugas. Sementara itu, sebanyak 9 orang responden atau 18 % yang tangapan mereka tidak baik. Berdasarkan kriteria penilaian responden terhadap indikator pembagian tugas di atas, dapat dikatakan bahwa jawaban responden tersebut yang mendominasi adalah berada pada kategori cukup baik yakni dengan persentase 58%. Dimana 29 orang responden tersebut menyatakan kurang setuju, baik mengenai sikap keterbukaan dalam pembagian tugas, maupun dalam


penyamaan persepsi dan pandangan dalam bekerja sebagai wujud koordinasi dalam kegiatan pembangunan desa. Komunikasi Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap indikator komunikasi, yang berkaitan dengan penelitian tentang pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam perencanaan pembangunanan, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8: Tanggapan Responden Terhadap Indikator Komunikasi No. 1.

2.

3. 4.

5.

200


Menyampaikan pesan terkait dengan kegiatan pembangunan desa, oleh Pemerintah Desa dan BPD selaku unsur penyelenggara pemerintahan desa Penyampaian pesan secara rinci dan jelas perihal pembangunan desa tentang bagaimana mengerjakan tindakan yang telah ditetapkan bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD Pemerintah Desa dan BPD Membuat rumusan ide/konsep yang akan disampaikan berkaitan dengan pembangunan desa. Mempersiapkan dan menyampaikan langkah strategis tentang kegiatan pembangunan desa secara sistematis sesuai kebutuhan oleh Pemerintah Desa dan BPD. Menggunakan perantara lisan sebagai media komunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti yang dilakukan oleh


Jumlah

30

15

5

50

20

23

7

50

21

23

6

50

33

17

-

50

31

16

3

50


6.

Pemerintah Desa dan BPD

Pemerintah Desa dan BPD menggunakan alat bantu/media tertulis untuk menyampaikan pesan terkait perihal pembangunan desa, agar mudah diterima oleh komunikan(penerima pesan) terhadap maksud yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil penghitungan menggunakan statistik berdasarkan jawaban responden penelitian terhadap


7

26

17

50

indikator Komunikasi, diperoleh hasil yakni seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 9: Rekapitulasi Penilaian Responden Terhadap Indikator Komunikasi Kategori Penilaian Baik Cukup Baik Tidak Baik Total

Responden 9 32 9 50

Dari tabel di atas, terlihat bahwa 18 % atau 9 orang responden menyatakan baik terhadap indikator komunikasi. Sementara itu, jawaban responden dengan kategori cukup baik dengan persentase 64 % atau berjumlah sebanyak 32 orang. Sedangkan responden menyatakan tidak baik yakni berjumlah 9 orang atau dengan persentase 18 %. Berdasarkan ketiga ukuran penilaian tentang indikator komunikasi di atas, terlihat bahwa nilai yang paling dominan dari ketiga ukuran tersebut adalah berada pada kategori cukup baik atau pada kriteria jawaban kurang setuju terhadap ketiga sub indikator yakni pesan yang disampaikan, perumusan ide/konsep maupun media/perantara yang digunakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan mereka yang menyatakan kurang setuju terhadap penggunaan

Persen 18.0 64.0 18.0 100

Valid Persen 18.0 64.0 18.0 100

bahasa dan penyampaian pesan secara rinci dan jelas terkait perihal kegiatan pembangunan desa yang mana seharusnya untuk mencapai komunikasi yang baik dan efektif diperlukan kejelasan dalam penyampaian pesan, bahasa yang mudah dipahami dan diterima oleh si penerima pesan terkait persoalan yang akan disampaikan oleh si pemberi pesan yang bersangkutan. Pembuatan Kebijakan Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap indikator pembuatan kebijakan, yang berkaitan dengan penelitian tentang pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam perencanaan pembangunanan, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 201



Tabel 10: Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pembuatan Kebijakan No. 1. 2.

3.

4.


Pemerintah Desa dan BPD membuat acuan rancangan kebijakan pemerintahan dalam rangka untuk mewujudkan kesejahtraan masyarakat desa Merumuskan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa yang berasal dari aspirasi dan keinginan masyarakat desa oleh Pemerintah Desa dan BPD. Mengambil keputusan terhadap kebijakan yang dibuat bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD untuk mewujudkan keinginan dan aspirasi dari masyarakat desa Menetapkan cara pelaksanaan kebijakan mengenai perihal pembangunan desa sebagai bentuk koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD


Dari penghitungan menggunakan statistik berdasarkan jawaban responden penelitian terhadap indikator Pembuatan

Jumlah

19

20

11

50

7

29

14

50

12

21

17

50

2

25

23

50

Kebijakan, maka diperoleh hasil pengukuran seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 11: Rekapitulasi Penilaian Responden Terhadap Indikator Pembuatan Kebijakan Kategori Penilaian Baik Cukup Baik Tidak Baik Total

Responden 8 31 11 50

Dari tabel di atas, terlihat sebanyak 8 orang responden yang penilaian mereka berada pada kategori baik dengan persentase 16 %. Selanjutnya penilaian cukup baik dengan jumlah 31 orang dengan persentase 62 %. Sementara itu, responden dengan persentase 22 % atau 202

Persen 16.0 62.0 22.0 100

Valid Persen 16.0 62.0 22.0 100

11 orang yang penilaian mereka tergolong tidak baik. Dari ketiga penilaian terhadap indikator pembuatan kebijakan di atas, diperoleh angka yang paling dominan yakni 31 orang responden dengan persentase 62 % atau kategori penilaian mereka tergolong cukup baik. dari jumlah



ini menunjukkan bahwa dalam membuat acuan dan rumusan rancangan kebijakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa belum sepenuhnya memperhatikan apirasi dan keinginan masyarakat desa terkait perihal kegiatan pembangunan desa. Walaupun demikian, sebagian responden ada yang menjawab setuju dengan pernyataan adanya pembuatan acuan dan rumusan rancangan kebijakan yang berasal dari aspirasi dan keinginan masyarakat terkait perihal pembangunan desa. Ini berarti bahwa acuan rancangan kebijakan tersebut memang dilakukan oleh sebagian penyelenggara pemerintahan desa terlepas dari memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang berasal dari masyarakat desa tersebut

persentase 14% yang penilaian mereka terkategori baik. Sementara itu, dari 50 responden, ada sebanyak 35 orang responden atau 70 % dari indikator perencanaan yang penilaian mereka berada pada kategori cukup baik. Sedangkan 8 orang sponden redengan persentase 16 % penilaian mereka berada pada kategori tidak baik terhadap indikator perencanaan. Dari keseluruhan tanggapan respoden terhadap indikator perencanaan di atas, dapat dikatakan bahwa sebagian responden atau sebanyak 35 orang dari 50 orang responden menyatakan bahwa kegiatan perencanaan dalam mewujudkan koordinasi berada pada ukuran cukup baik dengan persentase 70 %. Kedua, aspek pembagian tugas. Berdasarkan kriteria penilaian responden terhadap indikator pembagian tugas di atas, dapat dikatakan bahwa jawaban responden tersebut yang mendominasi adalah berada pada kategori cukup baik yakni dengan persentase 58%. Dimana 29 orang responden tersebut menyatakan kurang setuju, baik mengenai sikap keterbukaan dalam pembagian tugas, maupun dalam penyamaan persepsi dan pandangan dalam bekerja sebagai wujud koordinasi dalam kegiatan pembangunan desa. Hal itu terlihat bahwa sebanyak 12 orang responden yang tanggapan mereka menyatakan baik persentase 24 %. Selanjutnya 29 orang responden dengan persentase 58 % menyatakan cukup baik terhadap indikator pembagian tugas. Sementara itu, sebanyak 9 orang responden atau 18 % yang tangapan mereka tidak baik. Ketiga, aspek komunikasi. Berdasarkan ketiga ukuran penilaian tentang indikator komunikasi di atas, terlihat bahwa nilai yang paling dominan dari ketiga ukuran tersebut adalah berada

PEMBAHASAN Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dikemukakan secara signifikan bahwa pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Sungai Apit dilihat dari aspek berikut, yaitu; Pertama, aspek perencaan. Perencanaan itu belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintahan Desa di Kecamatan Sungai Apit dalam berbagai proses pelaksanaan kegiatan pembangunan, dimana dalam kegiatan perencanaan tersebut seharusnya diperlukan penetapan tujuan yang ingin dicapai dengan jelas, rumusan tujuan yang jelas, maupun melakukan identifikasi terhadap hambatan dan kemudahan serta pemilihan alternatif yang terbaik dalam mencapai pembangunan. Hal itu terlihat bahwa sebanyak 7 orang responden atau dengan

203


pada kategori cukup baik atau pada kriteria jawaban kurang setuju terhadap ketiga sub indikator yakni pesan yang disampaikan, perumusan ide/konsep maupun media/perantara yang digunakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan mereka yang menyatakan kurang setuju terhadap penggunaan bahasa dan penyampaian pesan secara rinci dan jelas terkait perihal kegiatan pembangunan desa yang mana seharusnya untuk mencapai komunikasi yang baik dan efektif diperlukan kejelasan dalam penyampaian pesan, bahasa yang mudah dipahami dan diterima oleh si penerima pesan terkait persoalan yang akan disampaikan oleh si pemberi pesan yang bersangkutan. Hal ini terbukti dengan 18 % atau 9 orang responden menyatakan baik terhadap indikator komunikasi. Sementara itu, jawaban responden dengan kategori cukup baik dengan persentase 64 % atau berjumlah sebanyak 32 orang. Sedangkan responden menyatakan tidak baik yakni berjumlah 9 orang atau dengan persentase 18 %. Keempat, aspek pembuatan kebijakan. Dari ketiga penilaian terhadap indikator pembuatan kebijakan di atas, diperoleh angka yang paling dominan yakni 31 orang responden dengan persentase 62 % atau kategori penilaian mereka tergolong cukup baik. dari jumlah ini menunjukkan bahwa dalam membuat acuan dan rumusan rancangan kebijakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa belum sepenuhnya memperhatikan apirasi dan keinginan masyarakat desa terkait perihal kegiatan pembangunan desa. Walaupun demikian, sebagian responden ada yang menjawab setuju dengan pernyataan adanya pembuatan acuan dan rumusan rancangan kebijakan yang berasal dari 204


aspirasi dan keinginan masyarakat terkait perihal pembangunan desa. Ini berarti bahwa acuan rancangan kebijakan tersebut memang dilakukan oleh sebagian penyelenggara pemerintahan desa terlepas dari memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang berasal dari masyarakat desa tersebut. SIMPULAN Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan di atas yang berkaitan dengan penelitian bahwa dalam pelaksanaan koordinasi antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak secara keseluruhan “cukup baik” dengan persentase 68 % atau 34 orang dari 50 responden. Lemahnya komunikasi antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Mengkapan, Teluk Batil dan Parit I/II menyebabkan pembangunan yang ada tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan pandangan antara Pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa terhadap tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa. Dalam menjalin hubungan koordi-nasi antara Pemerintah Desa dengan BPD di desa Mengkapan, Teluk Batil dan desa Parit I/II, hendaknya lebih meningkatkan komunikasi, karena pada dasarnya komunikasi merupakan hal yang penting dalam kegiatan koordinasi agar keinginan dan aspirasi masyarakat dapat diterima dan diakomodir dengan baik. Diharapkan untuk di masa yang akan datang, Pemerintahan Daerah setempat dapat memberikan pelatihan dan pembinaan



kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang fungsi dan kedudukan Pemerintah Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Suharto, Edi. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Sumantri, Bambang Trisantono. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung: Fokus Media Syafie. Inu Kencana. 2007. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: Perca. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

DAFTAR RUJUKAN

Bratakusumah, Dedy Supriady dan Riyadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Gitosudarmo, Indriyo dan Agus Mulyono. 2001. Prinsip Dasar Manajemen. Yogyakarta: BPFE. Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta.

205

Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Recommend Documents