PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI KOTA BANDAR LAMPUNG JURNAL SKRIPSI. Oleh : Dwi PurnamaWati

Dwi purnama sari Universitas Lampung

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI KOTA BANDAR LAMPUNG

JURNAL SKRIPSI

Oleh : Dwi PurnamaWati 1012011162

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2013

1


PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI KOTA BANDAR LAMPUNG

OLEH : DWI PURNAMA WATI Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung 35154 No. HP : 089631304919 Email : [email protected]

ABSTRAK Guru agama adalah orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap pembentukan pribadi anak yang sesuai dengan ajaran Islam Dalam rangka pengawasan atas guru agama oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam, maka dibentuklah Kelompok Kerja Pengawas (POKJAWAS) yang merupakan wadah kegiatan pembinaan profesi untuk meningkatkan hubungan kerjasama secara koordinatif dan fungsional antar Pengawas Pendidikan Agama Islam yang bertugas di sekolah pada lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi pengawas pendidikan agama Islam terhadap guru pendidikan agama Islam dan apa saja faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawas pendidikan agama Islam terhadap guru pendidikan agama Islam di kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan fungsi pengawas pendidikan agama Islam terhadap guru pendidikan agama Islam adalah hanya terkait dengan pengawasan akademik dan administrasi perangkat pmbelajaran. Kepengawasan akademik tersebut mencakup dalam kegiatan; (1) menyusun program pengawasan; (2) melaksanakan program pengawasan; (3) evaluasi dan tindak lanjut hasil pelaksanaan program pengawasan; (4) membimbing dan melatih profesional guru Pendidikan Agama Islam.Faktor penghambat Pengawas Pendidikan Agama Islam yang dihadapi adalah faktor dana, faktor obyek pembinaan, faktor jumlah pengawas, dan faktor sarana dan prasarana. Saran yang dapat diberikan sebaiknya Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dapat menambah jumlah pengawas yang disesuaikan dengan jumlah sekolah dan guru agama yang ada di Kota Bandar Lampung sehingga pengawasan lebih maksimal. Kata Kunci : Pengawasan, Pengawas Pendidikan Agama Islam, Guru Pendidikan Agama Islam

2


THE IMPLEMENTATION OF SUPERVISORY FUNCTION OF TEACHER OF ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION TO ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG BY : DWI PURNAMA WATI ABSTRACT Religious teacher is the one who has responsibility for the formation of children's personalities in accordance with the teaching of Islami. In order to supervise the teaches of religion by islamic religious development activities to imrove relations in coordination and functional cooperation between supervisor in charge of Islamic religious education in the school districtinan office environmnt ministries/city. The problems in this research is how the implementation of the supervisory function of the teacher of Islamic religious education Islamic religious education and what are the factors inhibiting the implementation of the supervisory function of the teacher of Islamic religious education Islamic religious education in the city of Bandar Lampung. The methods used in this study are normative approach and empirical approach. Based on the survey result revealed that the supervisory function of the teacher of Islamic religious education Islamic religious education is only related to academic and administrative superision of the learning device. The academic supervisory activities include : (1) develop monitoring programs; (2) implement surveillance programs; (3) evaluation and follow-up result of the implementation of the monitoring programs; (4) guide and train professional teacher of Islamic religious education. The inhibiting factors facing Islamic religious education are a factor fund, factor objects coaching, factor number of supervisors, and infrastructure factors. The advice that can be given by Religious Ministry of Bandar Lampung city is increasing the number of inspectors is adjusted by the number of school and teacher of religion in the city of Bandar Lampung making maximum supervision. Keyword : Monitoring, Islamic Religious Education of Supervisory, Religious Teacher

I. PENDAHULUAN Pendidikan Nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dn menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Demi mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan relevansi pendidikan, dan peningkatan

3


efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar 12 tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga agar memiliki daya saing dalam menghadai tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya manusia Indonesia. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasonal dijabarkan dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, yaitu : standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Ketika situasi sekolah harus menerapkan keseriusan dalam melaksanakan 8 standar nasional pendidikan tersebut dan membutuhkn para pengelola untuk mengemban tugas-tugas edukatifnya , maka peranan pengawas turut menentukan baik untuk peningkatkan kompetensi para pengelola maupun terhadap pengembangan program-program kependidikan tersebut. Pendidikan Agama Islam (PAI) dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berahklak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Peningkatan potensi spiritual mencakup pengalaman, pemahaman, dan penanaman

nilai-nilai keagamaan serta pengalaman nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif masyarakat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global. Pendidik diharapkan mampu mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Peran semua unsur; sekolah dan guru PAI, Pengawas PAI, orang tua, dan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan agama Islam dalam semua tingkatan baik pada satuan pendidikan SD, SMP, SMA, SMK maupun madrasah. Menurut Undang-undang RI No.14 Tahun 2005 Pasal 1 angka 1 ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan guru adalah “Pendidik professional yang mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.1 Dalam meningkatkan profesionalisme, guru dapat dibimbing oleh supervisor yang dalam istilah pendidikan disebut Pengawas. Pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat, serta mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah, keberadaannya sangat diharapkan oleh guru dalam rangka membantu dan membimbing guru ke arah tercapainya peningkatan kualitas pembelajaran guru mata pelajaran, khususnya mata pelajaran agama Islam di lingkungan sekolah serta memperbaiki kelemahan yang selama ini dilakukan, menuju pencapaian tujuan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan.

1

Zainal Aqib,2009, Menjadi Guru Profesional Berstandar Nasional/YRA.Hlm.23

4


Di seluruh Indonesia khususnya di Kota Bandar Lampung masih ditemukan RPP para guru yang tidak sesuai dengan standar kompeten dan kurikulum yang berlaku. Jika RPP yang dibuat seorang guru sesuai dengan standar kompeten dan kurikulum yang berlaku maka dalam proses pembelajaran dapat tercapainya Standar Kompetensi Lulusan (SKL), karena RPP merupakan suatu rancangan proses pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas. Untuk mewujudkan Guru Pendidikan Agama Islam yang kompeten dalam mengajar, memiliki komitmen, mengembangkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran serta kegiatan di luar kelas diperlukan terlaksananya pengawasan Pendidikan Agama Islam yang efektif dan efisien. Hal ini dipertegas dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama, yang mempunyai tujuan menyelenggarakan pendidikan agama di sekolah dengan mengintegrasikan aspek pengetahuan, pemahaman, pengamalan, serta dengan pembiasaan membaca Al Qur'an. Dalam rangka peningkatan SK Menpan No.118 tahun 1986 tentang Jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan Angka kreditnya, KMA No.381 Tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam dan Angka kreditnya, UndangUndang No.20 tahun 2003 Bab XIX Pasal 66 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah atau Madrasah dan Peraturan Menteri Agama RI No. 16 tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam yang diperbaharui oleh Peraturan Menteri Agama No.2 tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pendidikan Agama Islam di

sekolah merupakan salah satu landasan konstitusional bagi pengembangan Pengawas Pendidikan Agama Islam. Berdasarkan ketentuan sebagimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 2012, Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah mampunyai fungsi melakukan : Penyusunan Program Pengawasan PAI; pembinaan, pembimbingan, dan Pengembangan Profesi Guru PAI; pemantauan penerapan Standar Nasional PAI; penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan dan Pelaporan serta tindak lanjut pelaksanaan tugas kepengawasan. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yaitu: 1) Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam di Kota Bandar Lampung? 2) Apakah faktor penghambat dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam di Kota Bandar Lampung? II. PEMBAHASAN A.

PELAKSAAN FUNGSI PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI KOTA BANDAR LAMPUNG

A.1 Penyusunan Program Pengawasan Pendidikan Agama Islam Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Sartio, selaku Pengawas Pendidikan

5


Agama Islam pada Guru PAI di SMA Negri 8 Bandar Lampung yang berlangsung pada tanggal 28 September 2013, 1 Oktober 2013 dan 4 Oktober 2013 yang langsung diwawancarai di Kantor Kemenag Kota Bandar Lampung, pengawas PAI yang dilakukan adalah pengawasan akademik yaitu pengawasan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam. Waktu Pengawasan yang dilakukan tergantung pada program karena ada program tahunan dan program semester. Peraturan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, penyusunan program pengawasan difokuskan pada peningkatan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam (SN-PAI) sedangkan dalam pelaksanaan program pengawasan meliputi : (1) melaksanakan pembinaan guru PAI; (2) memantau Standar Nasional Pendidikan, a) Standar Isi, b) Standar Proses, c) Standar Penilaian, dan d) Standar Kompetensi Lulusan; dan (3) melaksanakan penilaian kinerja guru PAI. Hal ini juga berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah, Kurikulum Pendidikan Agama adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan agama yang mengacu pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Kelompok Mata Pelajaran Agama dan Akhlak Mulia. Setiap pengawas Pendidikan Agama Islam baik secara kelompok maupun perorangan wajib menyusun rencana program pengawasan. Program pengawasan terdiri atas : 1) Program Pengawasan Tahunan, 2) Program Pengawasan Semester, dan

3) Rencana (RKA).

Kepengawasan

Akademik

Program Pengawasan Tahunan Pengawas Pendidikan Agama Islam disusun oleh setiap pengawas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten/Kota melalui diskusi terprogram. Penyusunan program pengawas tahunan ini dilaksanakan setiap awal tahun pelajaran, yaitu pada bulan Juni. Dalam perencanaan program tahunan ini secara eksplisit menunjukan tanggal dan hari kunjungan ke setiap sekolah dan harus terdapat uraian tentang bagaimana penyesuaian jadwal kunjungan akan dilakukan jika terdapat halangan. Kegiatan penyusunan program tahunan ini diperkirakan berlangsung selama 2 (dua) minggu. Program tahunan ini dikirimkan salinannya kepada Kepala Kemenag dan Kanwil Kemenag Sq, Bidang Pendidikan Agama dan Kepengawasan. Setelah setiap pengawas menyusun program tahunan kemudian menyusun program pengawasan semester. Program pengawasan semester adalah perencanaan teknis operasional kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam jangka 1 (satu) semester pada setiap sekolah dimana guru binaannya berada. Program tersebut disusun sebagai penjabaran atas Program Pengawasan Tahunan di tingkat Kabupaten/Kota. Kegiatan penyusunan program semester oleh setiap pengawas Pendidikan Agama Islam ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu. Program kegiatan semester ini terbagi menjadi dua yaitu kegiatan semester genap dan kegiatan semester ganjil Waktu pelaksanaannya pada semester ganjil yaitu pada bulan Juli, September dan Desember, sedangkan pada semester genap yaitu pada bulan Januari, Maret dan Juni. Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek/masalah prioritas yang

6


harus segera dilakukan, setelah kegiatan supervise. Penyusunan RKA ini diperkirakan berlangsung 1 (satu) minggu.

tutor atau moderatornya.serta kunjungan kepada guru PAI melalui supervise akademik.

Program Tahunan, Program Semester, dan Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) sekurang-kurangnya memuat aspek/masalah, tujuan, indicator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervisi), scenario kegiatan, sumber daya yang diperlukan, penilaian dan instrument kepengawasan.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah, Guru Pendidikan Agama harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan kepemimpinan, tujuan dari kegiatan ini salah satunya adalah meningkatkan pemahaman kompetensi guru PAI, terutama kompetensi pedagogik dan kompetensi profesionalisme2.

A.2.

Pelaksanaan Pembimbingan dan Pelatihan Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam

Pelaksanaan kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan. Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru PAI dilaksanakan secara berkelompok di MGMP/KKG paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester atau disesuaikan dengan kondisi daerah. Kegiatan ini dilaksanakan berjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis ketrampilan dan kompetensi yang akan ditingkatkan. Dalam pelatihan ini diperkenalkan kepada guru Pendidikan Agama Islam cara-cara baru yang lebih sesuai dalam melaksanakan proses pembelajaran/pembimbingan. Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru PAI ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, observasi, individual, KKG/MGMP dan group conference, yang diadakan oleh satuan kerja dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, pengawas hanya sebagai

A.3.

Pemantauan Penerapan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam

Berdasarkan hasil wawancara kepada Dra. Hj. Farida Hanum, M.Ag selaku pengawas pada Guru PAI Madrasah Aliyah Negri 1 Bandar Lampung, wawancara ini berlangsung pada tanggal 28 September 2013 dan 1 Oktober 2013. Beliau mengatakan bahwa pengawas PAI pada sekolah umum dan madrasah terdapat sedikit perbedaan, hanya saja pada madrasah pengawas PAI memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memantau Kepala Madrasah yang bersifat manajerial, secara administratif pada seluruh guru yang ada di madrasah dan secara konten terhadap guru agama yang ada di madrasah. Guru agama yang terdapat di madrasah terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu : 1) Guru Agama Al Qur'an dan Hadist; 2) Guru agama Fiqih; 3) Guru Agama Aqidah dan akhlak; 4) Guru Agama mengenai Sejarah Kebudayaan Islam (SKI); dan 5) Guru Bahasa Arab. Walaupun terdapat sedikit perbedaan antara pengawasan di sekolah umum dan di madrasah, namun pengawasan yang 2

Haedari Amin, 2012. Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah.Jakarta : Kementerian Agama RI.

7


dilakukan salah satunya yaitu sama-sama mengenai dalam pemantauan penerapan standar nasional pendidikan agama islam.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dinyatakan bahwa pengelolaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berada pada Kementerian Agama RI. Sebagai pengelola pendidikan agama, Kementerian Agama berkewajiban menjamin mutu Pendidikan Agama di sekolah. Dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka Kementerian Agama perlu membuat pengembangan terhadap delapan SNP yang telah ditetapkan oleh BSNP. Delapan standar sebagaimana disebut di atas di antaranya adalah Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Standar Isi adalah mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kompetensi ini merupakan standar minimal yang harus dikuasai peserta didik melalui proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: 1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, 2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, 3)

kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, 4) kelompok mata pelajaran estetika, dan 5) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan. Setiap mata pelajaran tersebut dilaksanakan secara holistik, sehingga pembelajaran masingmasing kelompok mempengaruhi pemahaman dan penghayatan peserta didik, dan semua mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia tersebut dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama itu sendiri. Pendidikan Agama Islam sebagai pendidikan moral bertujuan untuk mewujudkan karakter peserta didik yang memahami, meyakini, dan menghayati nilainilai Islam, serta memiliki komitmen untuk bersikap dan bertindak konsisten dengan nilai-nilai tersebut, dalam kehidupan sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan warga dunia. Dalam meningkatkan dan menghayati nilainilai Islam tersebut dapat diwujudkan dalam kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat keagamaan. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Drs. H. Syarifuddin, yang langsung diwawancarai di madrasah pada tanggal 6 Oktober, 10 Oktober dan 2 November 2013, beliau adalah salah satu guru agama dari MAN 1 Bandar Lampung yang berada pada bidang aqidah dan akhlak, beliau mengakui bahwa dirinya telah diperiksa oleh pengawas pada semester ini. Pemeriksaan yang dilakukan terkait administrasi pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Beliau mengakui bahwa perangkat pembelajaran masih sangat kurang dan kurangnya minat peserta didik dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler keislaman. Peserta didik jaman sekarang lebih menyukai ekskul

8


dance atau menyanyi dikarenakan maraknya kesempatan menjadi artis dalam dunia intertainer, sehingga dalam hal ini kami dituntut untuk dapat membuat suatu program atau kegiatan yang dapat menarik peserta didik untuk berminat dalam kegiatan keislaman dalam peningkatan spritual keagamaan peserta didik, hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Agama nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah. A.4.

Pelaksanakan Pembinaan, Pemantauan dan Penilaian

Dari hasil wawancara kepada Bapak Drs. H. Maftuhin selaku salah satu Guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negri 8 Bandar Lampung berlangsung pada tanggal 2 Oktober dan 5 Oktober 2013 beliau mengatakan pada semester ini dirinya telah melakukan wawancara dan telah diperiksa oleh salah satu tim pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) yaitu Drs. H.Sartio, M.M. Pengawasan kegiatan semester ganjil ini yaitu pada Bulan Juli, September yang akan dilanjutkan pada bulan Desember yang jadual kegiatannya meliputi pembinaan, pemantauan, dan penilaian. Kegiatan supervisi akademik meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas Pendidikan Agama Islam dengan guru Pendidikan Agama Islam binaannya. Melaksanakan Pembinaan adalah rangkaian upaya pengendalian profesional terhadap semua unsur organisasi agar berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara efektif.

A.5 Penyusunan Laporan Serta Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Kepengawasan Berdasarkan Pasal 23 Peratutan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan bulanan, laporan semester dan laporan tahunan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada setiap guru Pendidikan Agama Islam binaan. Penyusunan laporan oleh pengawas merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah direncanakan. Menyusun laporan pelaksanaan program kepengawasan dilakukan oleh setiap pengawas pendidikan agama Islam dengan setelah melaksanakan pembinaan atau kunjungan, pemantauan atau penilaian. Waktu pembuatannya yaitu sama seperti menyusun program tahunan, yaitu pada setiap awal tahun pelajaran. Paling lambat 1 (satu) minggu bulan berikutnya. B. Faktor Penghambat Pengawas Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam Dari penelitian yang dilakukan di Kementerian Agama, SMA N 8 Bandar Lampung dan Madrasah Aliyah Negri 1 Bandar Lampung berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing Pengawas PAI dan Guru PAI maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penghambat Pelaksanaan fungsi pengawas PAI terhadap guru PAI adalah sebagai berikut : 1.

Dana Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Sartio, MM beliau

9


mengatakan bahwa terbatasnya dana anggaran yang dicantumkan dalam DIPA yaitu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulannya. Hal ini tidak sebanding dengan banyaknya sekolah atau guru yang di bina oleh setiap pengawas. 2.

3.

3.

Obyek Pembinaan Masih kurangnya kesadaran obyek pembinaan dalam pengelolaan administrasi dan kinerja yang baik dan sesuai dengan peraturan perundangundangan serta belum seluruhnya obyek pembinaan menyadari tujuan pembinaan, padahal pembinaan adalah sebagai upaya membantu pencapaian target fungsional dan kriteria yang telah ditetapkan. Akibatnya di lapangan masih ditemukan siswa yang tidak lancar dalam membaca Al Qur'an dan rendahnya minat pelaksanaan atau praktek keagamaan di sekolah. Jumlah Pengawas PAI Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Islam yang ada belum mencukupi, seharusnya 1 (satu) pengawas memeriksa 20 (dua puluh) guru maksimalnya, tetapi hal ini justru melebihi jumlah guru dan sekolah yang akan dibina dan diawasi, misalnya saja Bapak Drs.Sartio sendiri, dimana Beliau mengawasi 20 sekolah yang terbagi menjadi 27 guru PAI pada sekolah umum dan 147 Guru PAI pada madrasah dan Bapak Drs. H. Syarifuddin mengawasi 17 sekolah yang terbagi dalam 22 guru PAI pada sekolah umum dan 135 guru PAI pada madrasah. Waktu Pemeriksaan Dikarenakan minimnya jumlah pengawas saat ini hanya 26 orang pengawas, sehingga waktu pemeriksaan

menjadi tidak maksimal dan tidak sebulan sekali yaitu hanya berjangka tiga bulan sekali. 4.

Sarana dan Prasarana Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada pada Kementerian Agama yang mengakibatkan pemeriksaan dan pengawasan belum seoptimal yang diharapkan.

III. PENUTUP Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam dapat disimpulkan bahwa : 1) Pengawas Pendidikan Agama Islam yang berjumlah 26 orang menurut hasil penelitian belum dapat melaksanakan fungsi secara optimal karena kurangnya jumlah pengawas yang ada. Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas PAI terhadap Guru PAI yaitu pengawasan akademik dan administrasi perangkat pembelajaran. 2) Faktor penghambat yang dihadapi oleh Pengawas PAI adalah masih kurangnya kesadaran obyek pembinaan dalam melaksanakan program dan kinerja yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta belum seluruhnya obyek pembinaan menyadari tujuan pemeriksaan adalah sebagai upaya membantu pencapaian target fungsional dan kriteria yang telah ditetapkan, minimnya jumlah anggota pengawas yang hanya 26 orang pengawas, seharusnya 1 (satu) pengawas memeriksa 20 (dua puluh) guru tetapi hal ini justru lebih, sehingga waktu pemeriksaan menjadi tidak maksimal dan tidak sebulan sekali

10


hanya berjangka tiga bulan sekali, dan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada pada Kementerian Agama yang mengakibatkan pemeriksaan belum optimal, seperti kendaraan roda empat dan roda dua yang dapat digunakan untuk sekolah - sekolah yang jauh. Saran : 1. Sebaiknya Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dapat merekrut pegawai untuk menambah jumlah pengawas yang telah ada sehingga pengawasan yang dilakukan dapat lebih maksimal. 2. Sebaiknya diadakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan tenaga pendidikan dalam pengelolaan administrasi kepada para guru Pendidikan Agama Islam. Agar profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat tercapai dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, maka Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung harus menyediakan anggaran untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (pengawas madrasah, pengawas PAI, kepala madrasah, tata usaha, pustakawan, laboraturium) sehingga Kompetensi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki sekarang ini dapat merata ke semua Madrasah Negri maupun swasta.

DAFTAR PUSTAKA LITERATUR : Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum Dan PenelitianHukum. Bandung: PT. Citra AdityaBakti. Abdullah,Syukur. 1987, Permasalahan Pelaksanaan. Jakarta.

Arifin,H.M. 1996. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta : Bumi Aksara. Bintoro, 1991, Mekanisasi Pelaksanaan Era Baru. Jakarta : Balai Pustaka. Djihad, Hisyam dan Suyanto , 2000, Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III : Yogyakarta, Adi Cita. Gie, The Liang. 1977, Pokok-Pokok Implementasi (telah diterjemahkan).Jakarta. H.

Bohari, S.H., 1992, Keuangan Negara, Rajawali Pers.

Pengawasan Jakarta :

Jamaluddin,Noor. 1978, Pengertian guru. Jakarta. Santoso Sastropoetro, 1982, Pengertian Pelaksanaan. Jakarta :UI Press. Sartio,2013. Program Kerja Tahunan Pengawas PAI TP 2013/2014.Bandar Lampung : Kantor Kemenag Kota Bandar Lampung Siagian, SP. 1984, Metode-Metode Perencanaan. Bandung. Thaib dan Subagio, 2005. Kepengawasan Pendidikan. Jakarta : Departemen Agama RI, W.J.S Purwa darmito. 1986.Kamus Umum Bahasa Indonesia, Nalai Pustaka, Jakarta. Zainal,

Aqib,2009, Menjadi Guru Profesional Berstandar Nasional/YRA. Jakarta.

11


Zuhairini DKK.2004, Metode Khusus Pendidikan Agama Islam, Usaham Nasional, Jakarta. A. PeraturanPerundang-undangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidkan Nasional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan PemerintahNomor 16 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional PNS. Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 2003 tentang WewenangPemerintah Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2006. Peraturan PemerintahNomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan PemerintahNomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Peraturan PemerintahNomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomr 48) Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasidan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara RI tahun 2010 Nomor 562) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama PadaSekolah. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah. Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 01/III/PB/2011 dan

12


Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah danPengawas PAI padaSekolah.

13

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI KOTA BANDAR LAMPUNG JURNAL SKRIPSI. Oleh : Dwi PurnamaWati

Recommend Documents