PEDOMAN TATA KELOLA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) BPJS KETENAGAKERJAAN Tahun 2015
DEFINISI TATA KELOLA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) BPJS KETENAGAKERJAAN
Sistem
Proses
Struktur
Mewujudkan NILAI TAMBAH bagi Stakeholder
Peraturan Perundangundangan
Kode Etik
ORGAN BPJS Ketenagakerjaan
Meningkatkan: 1. Keberhasilan Usaha 2. Akuntabilitas
Kenapa Diperlukan Good Governance? No
Keterangan
Penjelasan Agency Theory Asimetri Informasi
1
Perkembangan Korporasi
2
Perkembangan Lingkungan Lingkungan dan landscape ekonomi Bisnis yang berbeda
3
Perkembangan Pasar Modal
4
Krisis Ekonomi Tahun 1997 - Depresiasi nilai rupiah, neraca 1998 pembayaran negatif, inflasi tinggi, PHK.
5
Sustainability
Keamanan dana dan return
Keberlangsungan usaha
Perbedaan PT. Jamsostek (Persero) dengan BPJS Ketenagakerjaan No
PT. JAMSOSTEK (Persero)
BPJS KETENAGAKERJAAN
1
PT yang dibentuk berdasarkan Akte Notaris
Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan UU
2
Bertanggungjawab ke Pemegang Saham (Menteri Negara BUMN)
Bertanggungjawab kepada Presiden
3
Mencari Laba
Nirlaba
4
RUPS
-
5
Dewan Komisaris
Dewan Pengawas (melaksanakan tugas Dewan Komisaris serta sebagian fungsi RUPS yaitu menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan)
6
Iuran : Peserta dan Pemberi Kerja
Iuran : Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah.
7
Pemeriksa: KAP BPK
-
Laporan ke Presiden tembusan DJSN Pemeriksa/Pengawas : Sesuai UU BPJS, pemeriksaan oleh KAP Sebagai lembaga negara, pemeriksaan oleh BPK Atas produk Keuangan Non Perbankan, pengawasan dilakukan oleh OJK
GOVERNANCE PRINCIPLES TRANSPARENCY DYNAMISM
ACCOUNTABILITY
PARTICIPATION
RESPONSIBILITY
PREDICTABILITY
INDEPENDENCY FAIRNESS
Prinsip-Prinsip Good Governance
T
Transparency
Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan informasi yang material dan relevan.
A
Accountability Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari
R
Responsibility
Kesesuaian pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
I
Independency
Pengelolaan yang profesional yang bebas dari benturan kepentingan atau tekanan dan pengaruh pihak lain.
F
Fairness
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan
P
Predictability
Penerapan hukum, kebijakan dan peraturan secara konsisten
P
Participation
Memberikan edukasi secara aktif dan kesempatan keterlibatan pemangku kepentingan secara efektif
D
Dynamism
Inovasi dalam tata kelola atau perubahan yang positif, efeknya adalah untuk menciptakan efisiensi dan meningkatkan performance lembaga
Organ BPJS Ketenagakerjaan. terhadap
Tujuan Penerapan Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan
Tujuan Penerapan GG
Meningkatkan kinerja dan nilai BPJS Ketenagakerjaan
Prinsip GG: TARIFPPD
Keputusan dan tindakan
Nilai Moral dan Etika
Kepatuhan
Peraturan Perundang-undangan
Tanggung Jawab
Pemangku Kepentingan
Kontribusi BPJS Ketenagakerjaan
Perekonomian Nasional
Apa sajakah yang harus Good Governance?
PERENCANAAN
PELAKSANAAN
PERTANGGUNGJAWABAN (PELAPORAN)
PENGAWASAN
Pelaksanaan Prinsip Good Governance BPJS Ketenagakerjaan Peraturan Dewan Pengawas dan Peraturan Direksi
Pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik paling kurang diwujudkan dalam: a.
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Pengawas;
b.
Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan Divisi yang menjalankan fungsi pengendalian;
c.
Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
d.
Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
e.
Pengadaan barang dan jasa;
f.
Rencana jangka panjang dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
g.
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan; dan
h.
Penerapan pengelolaan dana secara hati-hati.
Struktur Good Corporate Governance PT. Jamsostek (Persero) tahun 2013
RUPS Dewan Komisaris
Sekretaris Dewan Komisaris Komite Audit
Direksi
Biro Sekretariat Perusahaan Biro Pengawasan Intern Komite Investasi dan Mgt Risiko Komite Integritas dan Antisuap
Sistem Manajemen Risiko SistemTeknologi Informasi Sistem Pengendalian Intern
Struktur Good Governance BPJS Ketenagakerjaan PRESIDEN Otoritas Jasa Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Akuntan Publik
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
Organ BPJS Ketenagakerjaan Dewan Pengawas
Sekretaris Dewas Komite Audit dan Aktuaria Komite Pemantau Manajemen Risiko Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja
Direksi
Divisi Sekretaris Badan Satuan Pengawas Internal Divisi Manajemen Risiko Divisi Kepatuhan dan Hukum Komite Manajemen Risiko Komite Investasi
Sistem Manajemen Risiko Sistem Teknologi Informasi Sistem Pengendalian Intern Pengawasan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja
Hubungan Organ BPJS Ketenagakerjaan PRESIDEN Fungsi Pengawasan
DEWAN PENGAWAS
Fungsi Pengurusan
Formal Kelembagaan
DIREKSI
Dewan Pengawas menghormati tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam mengelola BPJS Ketenagakerjaan. Direksi menghormati tanggung jawab dan wewenang Dewan Pengawas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan. Dewan Pengawas berhak memperoleh data dan informasi tentang pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan secara akurat, lengkap dan tepat waktu untuk ditelaah. Direksi bertanggungjawab atas akurasi, kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian data dan informasi BPJS Ketenagakerjaan kepada Dewan Pengawas
Good Governance
Pola Hub Harmonis: Dewas, Direksi dan Pemangku Kepentingan
Good Governance
Profit (Value) People Planet (CSR) Happy Stakeholders
Proses Transparan: Tujuan, Pencapaian dan Kinerja
Infrastruktur Good Governance BPJS Ketenagakerjaan NO
INFRASTRUKTUR
PERATURAN/KEPUTUSAN
1
Peraturan Direksi
PERDIR/01/042014
2
Peraturan Dewan Pengawas
3
Standar Waktu Tingkat Kesegeraan Pengambilan Keputusan Rapat Direksi
PERDIR/37/092015
4
Pedoman Tata Kelola Yang Baik
PERDIR/18/092015
5
Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan
PERDIR/103/092015
6
Pedoman Kepatuhan LHKPN
7
Pedoman Pengendalian Gratifikasi
8
Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran
9
Pedoman Benturan Kepentingan
10
Pedoman Pengendalian Informasi
11
Pedoman Sistem Pengendalian Intern
12
Piagam Satuan Pengawas Internal
PER/01/DEWAS/052014
PERDIR/38/092015
Infrastruktur Good Governance BPJS Ketenagakerjaan NO
INFRASTRUKTUR
PERATURAN/KEPUTUSAN
13
Penunjukan Direktur Umum dan SDM Sebagai Penanggung Jawab Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) di BPJS Ketenagakerjaan
14
Pedoman Pengendalian Kecurangan (Fraud Control System)
15
Program Orientasi Bagi Direksi
PERDIR/35/092015
16
Indikator/Parameter Penilaian (Assessment) dan Pengukuran Atas Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance)
PERDIR/39/092015
17
Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
PERDIR/50/092015
KEP/04/012015
Tagline Good Governance Sebagai bagian dari kampanye atas penerapan GG dan untuk meningkatkan kesadaran akan penerapan GG maka digunakan tagline:
RUMAH GOVERNANCE DAN
GOOD GOVERNANCE MATURITY LEVEL
Model Penerapan Good Governance
Governance Outcome
Governance Structure
RUMAH GOVERNANCE GOVERNANCE PRINCIPLES
GOVERNANCE PRINCIPLES GOVERNANCE STRUCTURE
GOVERNANCE PROCESS GOVERNANCE OUTCOME
Merupakan salah satu fondasi bagi terbentuknya Good Governance secara terencana, sistemik, dan berkelanjutan Governance Structure menggambarkan struktur yang membangun infrastruktur tata kelola sebuah lembaga. Rumah yang kokoh disamping memiliki fondasi yang kuat namun juga ditopang oleh tiang-tiang yang kuat. Governance Process memegang peran penting agar penerapan GG berjalan sesuai harapan dan sesuai Best Practices Governance Outcome merupakan manifestasi atas implementasi Good Governance secara terencana, sistemik, dan berkelanjutan.
GG MATURITY LEVEL 10 ASPEK PENGUKURAN
LEVEL 1 Ad Hoc
Komitmen
Struktur
Infrastruktur
Internal Control & MR
Assessment
Disclosure
Stakeholder Engagement
Governance Outcome
CSR & Sustainability
Governance Culture
LEVEL 2 Initial
LEVEL 3 Managed
LEVEL 4 Governed
LEVEL 5 Citizenship
BPJS telah dikelola dengan komitmen dan spirit Tata Kelola Yang Baik dan secara internal insan lembaga telah memahami pentingnya penerapan tata kelola dan mulai tumbuh berbagai inisitif dalam pembentukan budaya organisasi berbasis governance dan business ethic
GG MATURITY LEVEL
10 Aspek Pengujian GG Maturity Level (1)
Aspek
Komitmen Struktur Penanggung Jawab
Infrastruktur GG
Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko
Level 1: Adhoc
Level 2: Initial
Level 3: Managed
Level 4: Governed
Level 5: Citizenship
Tidak Ada
Mulai Ada
Komitmen Kuat
Komitmen Kuat dan berkesinambungan
Komitmen Kuat dan Berkesinambungan
Tidak Ada atau bersifat Adhoc
Terdapat penanggung jawab secara jelas
Terdapat unit khusus penanggung jawab
• Unit Khusus • Salah satu anggota Direksi
• Unit Khusus • Salah satu anggota Direksi
• Code of GG • Code of Conduct • Charter Internal Audit
• • • •
Code of GG Code of Conduct Board Manual Charter Internal Audit • Charter Komite
• Code dan Pedoman Lengkap • Best Practices • Beyond Compliance
• Code dan Pedoman Lengkap • Best Practices • Beyond Compliance
• Terdapat sistem pengendalian internal formal • Penerapan manajemen risiko masih terbatas pada area tertentu
• Pengendalian internal berjalan baik • Perusahaan mulai menerapkan Enterprise Risk Management
• Pengendalian internal berbasis COSO • Penerapan ERM dan ISO 31000 atau COSO • Mengukur tingkat kematangan risiko
• Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko telah tumbuh menjadi budaya • Benchmark penerapan
Belum ada
Terbatas
GG MATURITY LEVEL
10 Aspek Pengujian CG Maturity Level (2)
Aspek
Pengukuran GG
Disclosure & Transparency
Stakeholder Engagement
Level 1: Adhoc
Level 2: Initial
Level 3: Managed
Level 4: Governed
Level 5: Citizenship
• Melakukan Independent Assessment • Masuk kategori “Cukup Baik”
• Teratur melakukan pengukuran GG • Masuk kategori “Baik” • Hasil pengukuran diungkapkan dalam AR
• Teratur melakukan pengukuran GG • Masuk kategori “Sangat Baik” • Hasil pengukuran diungkapkan dalam AR
Belum dilakukan
Mulai melakukan (self assessment)
• Adhoc • Website perusahaan masih sederhana • Tidak terdapat informasi GG
• Bagian proses bisnis • Website perusahaan mulai sesuai best practices • informasi GG di website terbatas
• Profesional & Comply • Website perusahaan mulai sesuai best practices • informasi GG di website terbatas
• Beyond Compliance • Menu khusus GG di website • Menu khusus TJSL • Annual Report sesuai best practices
• Beyond Compliance • Menu khusus GG di website dan lengkap • Menu khusus TJSL & Sustainability • AR benchmark
Belum mengenal
Terbatas
Internal & Eksternal
Sesuai Best Practices
Advanced
GG MATURITY LEVEL
10 Aspek Pengujian GG Maturity Level (3)
Aspek
Outcome
TJSL dan Sustainability
Budaya GG
Level 1: Adhoc Perusahaan belum menyadari manfaat penerapan GG
Belum dikenal
Belum terbentuk
Level 2: Initial Perusahaan menyadari manfaat GG bagi citra dan kepatuhan
Level 3: Managed
Level 4: Governed
• Meningkatkan kepatuhan dan eksposur lembaga • Tumbuh citra positif • Mulai dikenal lembaga ber GG
• Tumbuh citra positif • Kinerja Operasional & Keuangan • Kinerja Saham • Market Confidence
• Kinerja Operasional & Keuangan • Kinerja Saham • Citra dan Reputasi • Budaya Perusahaan • Market Confidence
• Blue Print TJSL • Road Map TJSL & Sustainability • Sustainability Reporting
• Blue Print TJSL • Road Map TJSL & Sustainability • SR Reporting • Komunikasi GG
• Menjadi budaya namun masih terbatas • Memiliki inisiatif internalisasi
• Menjadi budaya dan inklusif • Inisitaif internalisasi menjadi benchmark
Mulai dikenal terbatas
Dikenal dan diterapkan terbatas
Belum terbentuk
Mulai Terbentuk namun bersifat Eksklusif
Level 5: Citizenship
