organisme pengganggu

News Written by webadmin Tuesday, 02 June 2009 09:40 - Last Updated Monday, 21 June 2010 03:03

FUMIGASI YANG BERKUALITAS SERTA DUKUNGANNYA TERHADAP AKSELERASI EKSPOR INDONESIA Globalisasi perdagangan telah digulirkan, bahkan beberapa negara telah secara konsisten meng-implementasikan kesepakatan perdagangan bebas ini. Lantas bagaimana nasib produk ekspor Indonesia ? Proteksi perdagangan yang sebelum ini berlaku berupa pembatasan impor (quota), penerapan tarif bea masuk yang tinggi, pelarangan masuk terhadap produk tertentu, dll, sudah mulai dihilangkan, walaupun ada beberapa negara yang masih berasa keberatan dengan sistem perdagangan bebas ini. Namun sudah dapat dipastikan bahwa sistem perdagangan bebas ini mau tidak mau wajib diterapkan di seluruh negara. Untuk itu, beberapa alasan untuk dapat membatasi masuknya produk tertentu ke suatu negara, nampaknya telah memperoleh jawaban yakni dengan berlindung dibalik alasan teknis. Salah satunya adalah dengan mewajibkan setiap produk yang masuk ke suatu negara, dipersyaratkan untuk diberi perlakuan anti hama / penyakit / organisme pengganggu terlebih dahulu. Indonesia yang berpenduduk ratusan juta orang dengan produk-produk ekspornya sebagai penyumbang terbesar devisa negara, tentunya wajib berhati-hati dalam mengikuti perkembangan perdagangan masa kini. Hal ini mengingat meningkatkan persaingan produk ekspor dari negara lain. Langkah-langkah antisipasi terhadap setiap permasalahan yang terjadi dalam dunia perdagangan bebas, tentunya wajib dilakukan serta diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh setiap pelaku perdagangan, khususnya eksportir. Apalagi dengan mengingat bahwa Indonesia sebagai negara yang sedang mulai meningkat perkembangan perdagangannya, dianggap sebagai pesaing utama produk-produk tertentu masuk ke suatu negara.

Fumigasi sebagai sarana perlakuan anti hama / organisme pengganggu Fumigasi yang secara umum diartikan sebagai salah satu tindakan perlakuan anti hama terhadap suatu produk tertentu, adalah suatu tindakan atau kegiatan treatment (pengobatan) dengan menggunakan fumigant di dalam ruang kedap udara, pada suhu, serta tekanan tertentu. Bahan pestisida yang digunakan adalah bahan fumigant yaitu berupa bahan kimia yang pada temperatur dan tekanan tertentu dapat berubah menjadi gas, yang dalam konsentrasi serta waktu tertentu dapat membunuh hama / organisme pengganggu. Jenis fumigant ada beberapa jenis diantaranya adalah : Ethylene Oxide (ETO), Phosphine

1/7


(PH3), Sulphuryl Fluoride (SO2F2), dan Methyl Bromide (CH3BR). Sampai saat ini, jenis Methyl Bromide merupakan jenis fumigant yang paling efektif, efisien, dan masih banyak dipergunakan diberbagai negara di dunia. Hal ini disebabkan jenis fumigant ini mempunyai banyak keunggulan diantaranya waktu pelaksanaan lebih singkat, daya penetrasi yang tinggi, tidak menimbulkan residu serta tidak berdampak apapun terhadap komoditi yang di fumigasi, dll. Namun demikian jenis fumigant ini memang salah satu jenis bahan kimia yang dilaporkan dapat merusak lapisan ozon (ozone depleting zones). Untuk itu, melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/12/2007 tgl. 28 Desember 2007, penggunaan Methyl Bromide hanya dapat dipergunakan untuk keperluan karantina dan pra pengapalan (ekspor), serta hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan fumigasi yang telah mendapat registrasi resmi pemerintah (Badan Karantina Pertanian Kem. Pertanian).

PT. Jessindotama Lintas Bahari Mengutamakan Kualitas Hasil dan Pelayanan Sebagai salah satu perusahaan fumigasi yang mempunyai registrasi Pemerintah dengan Nomor AFASID 0088, PT. Jessindotama Lintas Bahari sejak Februari 2008 juga telah mendapatkan Sertifikat ISO 9001-2000 yang selanjutnya di upgrade ke ISO 9001-2008, denga tujuan utama untuk lebih meningkatkan pelayanan serta mencapai hasil yang berkualitas sehingga dapat memuaskan semua pihak, baik pelanggan maupun negara tujuan. Bahwa dengan penerapan sistem jaminan mutu dalam pelaksanaan fumigasi yang mengacu pada ISO 9001-2008 serta sesuai dengan standar pemerintah yang dalam hal ini Standar Badan Karantina Pertanian (BARANTAN), beberapa dampak positif yang akan dicapai adalah :

1. Menghindarkan biaya tambahan untuk produk ekspor Indonesia sebagai akibat dikenakannya penahanan (holding older), refumigasi/re-treatment, serta penolakan dari negara tujuan. 2. Mempercepat pelayanan di negara tujuan, sebagai dampak telah dipenuhinya semua persyaratan teknis yang berlaku secara internasional. 3. Menghindarkan remisi harga atas produk ekspor Indonesia. 4. Menciptakan persaingan yang sehat diantara semua perusahaan fumigasi yang ada di Indonesia. 5. Menjamin kelancaran dan kelangsungan ekspor.

Bahwa dengan rendahnya mutu pelayanan dan rendahnya kualitas hasil pelaksanaan fumigasi oleh perusahaan fumigasi sebagai akibat tidak diterapkannya sistem jaminan mutu yang benar, akan berakibat rendahnya mutu sanitasi dan kesehatan produk ekspor, serta resiko yang tinggi terkontaminasinya produk ekspor oleh Quarantine Pests (hama/organisme pengganggu

2/7


berbahaya). Akibat lebih jauh, maka negara-negara mitra dagang Indonesia akan mengalihkan pemenuhan kebutuhan produk impornya ke negara lain.

Semoga, dengan menyadari semua permasalahan yang sudah terurai diatas, akan menggugah semua pihak terutama semua pelaku perdagangan khususnya eksportir, perusahaan transportasi laut maupun udara, jasa kepabeanan, freight forwarding, dll, agar dapat memanfaatkan berbagai momentum yang ada di dunia perdagangan global sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari.

Jakarta , Mei 2010

Fumigation Division

PT. Jessindotama Lintas Bahari MULAI TGL. 01 SEPTEMBER 2009, SEMUA PRODUK KEMASAN KAYU WAJIB MEMENUHI PERSYARATAN ISPM # 15 Berdasarkan Surat keputusan menteri Pertanian No.12/Permentan/OT.140/2/2009 tgl. 9 Februari 2009 tentang Persyaratan dan Tatacara tindakan Karantina Tumbuhan terhadap pemasukan kemasan kayu ke dalam Wilayah Republik Indonesia, maka semua produk kemasan kayu ( seperti palet, box, pengganjal, dsb.) yang digunakan untuk pendukung komoditi impor dari negara lain, wajib memenuhi aturan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam SK. Mentan tersebut. Beberapa ketentuan serta aturan yang dapat diinformasikan disini adalah : 1. Semua produk kemasan kayu wajib memenuhi ketentuan ISPM #15, a.l. bebas dari kulit kayu, dimarking / stempel, telah diberi perlakuan / treatment dinegara asal ( fumigasi atau heat treatment ), tidak ditemukan jamur atau hama . Untuk hal ini, pihak Shipper dinegara asal wajib mengirimkan Packing Declaration ( contoh terlampir ) yang disampaikan kepada pihak Bea Cukai dan Karantina Tumbuhan setempat ;

3/7


2. Pada saat masuk ke Indonesia, pihak importir di Indonesia wajib melaporkan tentang adanya pemasukan kemasan kayu kepada petugas Karantina Tumbuhan setempat dengan mengisi surat permohonan serta melampirkan dokumen yang dipersyaratkan seperti Packing Declaration dan Sertifikat Treatment ; 3. Yang perlu diingatkan disini adalah : bahwa tatacara dan prosedur kepabeanan khususnya di pelabuhan Tg. Priok sudah menggunakan on-line system, sehingga apabila persyaratan diatas tidak dipenuhi, diperkirakan akan menimbulkan masalah. Hal ini mengingat sangsi yang akan dikenakan dapat berupa penolakan, otomatis treatment, atau bahkan pemusnahan ; Yang juga perlu diketahui adalah : 1. Marking MB ( Methyl Bromide ) : menyatakan bahwa kemasan kayu tersebut sudah dilakukan treatment dengan cara fumigasi yaitu suatu tindakan perlakuan / treatment dengan menggunakan fumigant di dalam ruang yang kedap udara, pada konsentrasi, waktu, dan suhu tertentu; 2. Marking HT ( Heat Treatment ) atau pemanasan adalah tindakan perlakuan / treatment dengan menggunakan udara panas dan waktu tertentu. == jlb == BEBERAPA HAL YANG PERLU DIKETAHUI YANG TERKAIT DENGAN KE GIATAN FUMIGASI

Oleh: WINDI HARTONO Manager Fumigasi Fumigasi Methyl Bromide Hanya Dipergunakan Untuk Fumigasi Karantina Dan Pra-Pengapalan Methyl Bromide (MB) sebagai salah satu fumigant yang selama ini dipergunakan oleh 4/7


seluruh perusahaan fumigasi Indonesia, secara bertahap akan dibatasi atau bahkan dihapuskan penggunaannya. Seperti diketahui, ion bromide merupakan salah satu zat kimia yang dapat menimbulkan kerusakan pada lapisan ozon. Bahkan dalam pertemuan Protokol Montreal beberapa waktu lalu hal ini telah dibahas. Mengingat efektifitas serta tingkat keberhasilan fumigasi dengan MB ini cukup tinggi, maka sampai dengan direkomedasikannya fumigant pengganti MB ini, hampir semua negara di dunia masih mempersyaratkan fumigasi dengan MB, khususnya dalam rangka tindakan perlakuan karantina dan pra-pengapalan. Di Indonesia sendiri, pembatasan penggunaan MB ini sudah mulai diatur oleh beberapa instansi terkait. Di antaranya oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup serta Departemen Perdagangan yang mengatur tentang penentuan kuota impor MB. Bahkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M-DAG/PER/12/2007 tgl. 28-12-2009, secara tegas ditetapkan bahwa setiap kegiatan fumigasi diluar keperluan tindakan karantina dan pra-pengapalan (Pre-Shipment) dilarang menggunakan MB. Dalam kaitan dengan fumigasi untuk keperluan karantina dan pra-pengapalan, maka sesuai Undang-undang No. 16 Tahun 1992, bahwa tindakan perlakuan termasuk fumigasi MB merupakan kewenangan (kompetensi) petugas karantina tumbuhan. Namun demikian, sesuai Psl. 72 PP No. 14 Th. 2002, dinyatakan bahwa dalam hal-hal tertentu, kewenangan tersebut didelegasikan / dilimpahkan kepada pihak ketiga (swasta). Dan melalui program Skim Audit Badan Karantina Pertanian Dep. Pertanian (Barantan), telah banyak perusahaan fumigasi di Indonesia yang telah diregistrasi untuk dapat melakukan fumigasi standar Barantan atau dapat melakukan tindakan perlakuan karantina dan pra-pengapalan. Dengan program Skim Audit Barantan ini juga diharapkan bahwa tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai akibat penggunaan MB dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Hal ini berarti praktik-praktik pelaksanaan fumigasi MB wajib dilaksanakan secara baik serta sesuai standar yang telah ditetapkan untuk mengurangi tingkat emisi yang berlebihan dari fumigant tersebut ke udara terbuka. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa praktik-praktik fumigasi yang tidak menggunakan standar Barantan tentunya tidak diperkenankan lagi untuk menggunakan MB fumigant dalam pelaksanaannya. Bahwa fumigant pengganti sampai saat ini belum direkomendasikan baik tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu kepada pengguna jasa fumigasi agar selalu menggunakan perusahaan fumigasi yang sudah teregistrasi Barantan (Afasid), karena dapat dipastikan mereka akan selalu melaksanakan fumigasi MB dengan benar, baik, dan sesuai standar pemerintah dan standar internasional yang berlaku. REGULASI TINDAKAN PERLAKUAN UNTUK PRODUK EKSPOR Seperti diketahui, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi dapat dipastikan sistem perdagangan bebas akan segera diberlakukan di berbagai negara. Walaupun perjanjian setingkat AFTA, NAFTA,ACFTA yang telah digulirkan dalam beberapa kali perundingan, ternyata belum sepenuhnya dapat diberlakukan. Namun dalam kenyataannya, sudah ada beberapa negara yang telah mulai menerapkan ketentuan yang telah disepekati walaupun pelaksanaannya bertahap. Beberapa tahun lalu, kita semua mengetahui bahwa sistem kuota, sistem penerapan tarif bea masuk yang tinggi, sistem pelarangan impor produk tertentu, maupun sistem dumping merupakan cara-cara perdagangan yang diterapkan untuk membatasi atau melarang produk tertentu masuk ke suatu negara, tampaknya saat ini sudah tidak popular lagi.

5/7


Badan dunia setingkat WTO (World Trade Organization), FAO, dan IPPC (International Plant Protection Convention), dalam beberapa kali pertemuannya telah membahas tentang kemungkinan alternatif pelarangan dan pembatasan produk tertentu masuk ke suatu negara. Salah satu alternative yang sangat dapat diterima adalah setiap pelarangan atau pembatasan produk tertentu masuk ke suatu negara yang harus berdasarkan alasan teknis ilmiah yang dapat diterima serta dapat diuji kebenarannya. Salah satu alasan teknis ilmiah yang sekarang sedang gencar dilaksanakan berbagai negara adalah setiap produk yang akan masuk ke negara lain wajib memenuhi syarat bebas dari hama atau/penyakit atau organisme pengganggu tumbuhan tertentu (opt) yang mungkin terbawa atau terkontaminasi dalam produk tersebut. Bagaimana dan kapan setiap produk ekspor Indonesia dapat dinyatakan bebas dari organisme dimaksud? Dengan dilakukannya tindakan pengobatan terlebih dulu sebelum produk tersebut diangkut ke negara lain. Tindakan perlakuan, artinya suatu tindakan dalam upaya pembebasan suatu produk dari organisme pengganggu tumbuhan, pada dasarnya merupakan tindakan yang hanya mutlak dapat dilaksanakan oleh pemerintah (cq. Badan Karantina Pertanian Departemen Pertanian). Hal ini sesuai dengan UU No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Dan PP No. 14 tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan. Namun, dalam beberapa ketentuan atau peraturan yang berlaku seperti halnya dalam pasal 72 PP 14/2002 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 38/Kpts/HK.310/1/90, tindakan perlakuan dapat juga dilaksanakan oleh pihak ketiga (swasta). Ketentuan-ketentuan inilah ditambah dengan ketentuan internasional lainnya yang disepakati, sebagai salah satu titik tolak atau embrio berdirinya perusahaan fumigasi (fumigator) dan perusahaan sertifikat kemasan kayu yang teregistrasi pemerintah (ISPM#15). Fumigasi, artinya suatu tindakan perlakuan yang dilakukan terhadap produk tertentu dengan menggunakan bahan fumigant di dalam ruang yang kedap udara pada suhu dan tekanan tertentu, dapat dilakukan baik terhadap produk ekspor, impor maupun produk domestik/stok barang. Tindakan fumigasi yang ditujukan dalam pelayanan kegiatan ekspor, pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan fumigasi yang telah sesuai SKIM AUDIT Badan Karantina Pertanian Dapartemen Pertanian. Artinya, perusahaan fumigasi dimaksud telah memperoleh registrasi resmi pemerintah. Perlakuan dengan fumigasi ini merupakan bentuk tindakan perlakuan secara kimiawi yang sasarannya adalah jenis organisme pengganggu seperti hama, serangga, tungau, menatode, molusca, dan secara khusus untuk membasmi beberapa jenis cendawan atau jamur. Perusahaan Sertifikasi Kemasan Kayu (ISPM#15), adalah perusahaan yang telah sesuai SKIM AUDIT Badan Karantina Pertanian Departemen Pertanian untuk dapat melaksanakan perlakuan dan sertifikasi terhadap kemasan kayu yang akan dipergunakan sebagai kemasan untuk produk ekspor. Tindakan perlakuan tersebut dapat dilakukan dengan cara fumigasi atau heat treatment (tindakan perlakuan terhadap kemasan kayu dengan pemanasan dalam suhu dan waktu tertentu). Dasar hukum pelaksanaannya tertuang dalam beberapa ketentuan antara lain, UU No. 16 Th. 1992, UU NO. 7 Th. 1994, PP No. 14 Th. 2002, pasal IV ayat 1 (a) IPPC, ISPM #15 (Internasional standard for phytosanitary measures) Guidelines for Rugulating Wood Packaging material in In ternational Trade), dan terakhir dalam Bag. 2 butir 2.1.4 Pedoman Registrasi Perusahaan Kemasan Kayu Th. 2005.

6/7


{iframe width="600"height="759"}http://fumigasi.com/pdf/newsletter-april09.pdf{/iframe}

7/7

organisme pengganggu

Recommend Documents