OLEH LYA LISTIANA B

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP BIAYA PEMELIHARAAN ANAK SETELAH PERCERAIAN ( Studi Putusan Nomor: 1529/Pdt.G/2011/PA.Mks)

OLEH LYA LISTIANA B 111 09 045

BAGIAN HUKUM ACARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN 2013

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP BIAYA PEMELIHARAAN ANAK SETELAH PERCERAIAN ( Studi Putusan Nomor: 1529/Pdt.G/2011/PA.Mks)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akkhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum

OLEH : LYA LISTIANA B111 09 045

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2013

i

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP BIAYA PEMELIHARAAN ANAK SETELAH PERCERAIAN ( Studi Putusan Nomor: 1529/Pdt.G/2011/PA.Mks)

Disusun dan diajukan oleh LYA LISTIANA B111 09 045

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi program sarjana Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Selasa 5 Maret 2013 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H. NIP. 19670205199403 1 001

Ratnawati, S.H., M.H. NIP. 19690404 199802 2 002

An. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. NIP. 19630419 198903 1 003

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa Nama

: LYA LISTIANA

No. Pokok

: B 111 09 045

Bagian

: HUKUM ACARA

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP BIAYA PEMELIHARAAN ANAK SETELAH PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor: 1529/Pdt.G/2011/PA.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, November 2012 Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H. NIP. 19670205199403 1 001

Ratnawati, S.H., M.H. NIP. 19690404 199802 2 002

iii

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa: Nama

: LYA LISTIANA

No. Pokok

: B 111 09 045

Bagian

: HUKUM ACARA

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP BIAYA PEMELIHARAAN ANAK SETELAH PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor: 1529/Pdt.G/2011/PA.Mks)

Memenuhi syarat dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2013 An. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof.Dr.Ir. Abrar Saleng, S.H.M.H. NIP. 19630419 198903 1 003

iv

ABSTRAK LYA LISTIANA, B111 09 045, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian, di bawah bimbingan M. Arfin Hamid selaku pembimbing I dan Ratnawati selaku pembimbing II. Penelitian mengenai tinjauan yuridis pelaksanaan putusan pengadilan agama mengenai tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak setelah perceraian, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab ayah setelah perceraian di Pengadilan Agama. Serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai gugatan nafkah anak. Dalam penelitian ini penulis memilih pengadilan agama Makassar sebagai lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Makassar merupakan instansi atau badan yang terkait dan berwenang untuk melayani serta menangani setiap permasalahan yang berhubungan dengan perceraian. Serta untuk memperoleh data maka penulis melakukan wawancara dengan hakim pengadilan agama Makassar. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan agama mengenai tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak setelah perceraian. Setelah melakukan penelitian maka diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak setelah perceraian sering kali diabaikan oleh ayah dan ada juga yang melaksanakan tetapi tidak sepenuhnya serta tidak mencukupi biaya kehidupan yang diperlukan oleh anak. Sedangkan di dalam Undangundang dan Al-Quran telah ditetapkan tentang hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz setelah terjadi perceraian. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan nafkah anak yaitu Majelis hakim mempertimbangkan kemaslahatan anak yang belum mumayyiz sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan dari perkara yang telah di teliti. Menurut ulama ketentuan yang ditetapkan hakim jumlahnya masih sedikit tetapi beliau mengatakan bahwa pasti hakim melakukan pertimbangan yang cukup baik sehingga dapat menjatuhkan putusan untuk perkara tersebut.

v

ABSTRACT

LYA LISTIANA, B11109045, Implementation of the Judicial Review Court Decisions Regarding Religious Responsibility Father Of Child Maintenance Costs After Divorce, under the guidance of M. Arfin Hamid and Ratnawati as the first and the second consultan. Research on the implementation of the judicial review court decisions concerning religious responsibility towards the cost of maintaining the child's father after the divorce, aims to understand how the implementation of the responsibilities of fathers after divorce in the Religious. And to investigate the judge's consideration in deciding the case on the lawsuit a living child. In this research, writer choose Makassar religion court as research field based on consideration that Makassar religion court institution or body related and has authority to solve every problem relating to divorce and to take data, the writer interviewed to Makassar religion court judge. Data taken from library research and interview will be analyzed qualitatively. Then, shown descriptively by explaining and describing about implementation of the father's responsibility for children maintenance costs after divorce. After doing research the obtained results that the implementation of the father's responsibility for children after divorce maintenance costs are often ignored by her father and some are implementing but not completely and not enough living expenses required by the child. While at the Law and the Quran set on hadhanah to children who have not mumayyiz after the divorce. The results also suggest that consideration of the judge in deciding the case claims that children living Judges consider the welfare of children who have not mumayyiz so that the judges in favor of the cases that have been in care. According to the conditions set ulama judge the numbers are still a little bit but he said that the judge certainly did well enough consideration to the decision to drop the case.

vi

KATA PENGANTAR

Assalamu‟alaikumWr. Wb. Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian” sebagai persyaratan

wajib

bagi

mahasiswa

Fakultas

Hukum

Universitas

Hasanuddin guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia. Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang disertai dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian, penulis pun menyadari keterbatasan dan kemampuan penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan vii

duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggitingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moriil maupun materiil demi terwujudnya skripsi ini, yakni kepada : 1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda H. Nasru Andi Talebbe dan Ibunda

Hj.

Andi

Maskanah

yang

senantiasa

memberikan

semangat, arahan, dan kasih sayang kepada penulis dalam suka dan duka. 2. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya. 3. Bapak Prof. Dr. Aswanto,S.H.,M.S.,DFM selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas

Hasanuddin

beserta

seluruh

staf

dan

jajarannya. 4. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 5. Bapak Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.selaku pembimbing I dan Ibu Ratnawati, S.H., M.H. selaku pembimbing II atas segala masukan, bantuan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini. 6. Bapak Achmad, S.H., M.H. selaku penguji I, Ibu Rastiawaty, S.H., M.H. selaku penguji II, dan Ibu Fauziah P Bakti S.H., M.H. selaku penguji III.

viii

7. Bapak Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik, terima kasih atas bimbingan yang diberikan pada penulis mulai dari awal hingga penulis menyelesaikan studi. 8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis. 9. Kepala Pengadilan Agama Makassar beserta staf dan jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian. 10. Saudariku Mariana, Indra Kesuma, Ervina Widyaningsih, Noviana Sari yang telah memberikan motivasi dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini. 11. Sahabat-sahabat tercinta Juni Ardillah, Andi Nurul Adhyaksa, Arniansi Utami Akbar, Ikha Yuli Bhayangkara Solong, Alif Arhanda Putra, Stefanie Gabriella AP, Yuni Zulfiani R, Wiwiek Marlina, dan Adnin

Aderizka

yang

tiada

henti-hentinya

menemani

dan

memberikan semangat serta motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. 12. Sahabat kecilku Resy Purnama Lestari, Monica June, Nirmala Dewi, Nurul Kamisari, Citra Dewi Khaerani, A. Sri Wulandari, Kurnia Sari, Citra Dewi Pratiwi, Yulia Rekha, dan semua yang tidak bisa penulis

sebutkan

satu

persatu,

terima

kasih

atas

segala

dukungannya selama 13 (tiga belas) tahun ini.

ix

13. Teman-teman Doktrin 2009 khususnya Dewi Chaeraty Jaya dan A. Afrianti serta rekan-rekan lain yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 14. Teman-teman KKN Reguler Gel. 82 Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. 15. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat disebutkan satu demi satu atas komentar dan masukannya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktifitas kita semua. Amin.

Makassar, 2 Maret 2013 Penulis,

Lya Listiana

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................

i

HALAMAN PENGESAHAN ...............................................................

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................

iii

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ................................

iv

ABSTRAK .........................................................................................

v

ABSTRACT .......................................................................................

vi

UCAPAN TERIMA KASIH ..................................................................

vii

DAFTAR ISI ......................................................................................

xi

BAB I PENDAHULUAN .....................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah ........................................................

1

B. Rumusan Masalah .................................................................

8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..........................................

8

D. Manfaat Penelitian ................................................................

9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................

10

A. Hukum Islam di Indonesia .......................................................

10

1. Hukum Islam ......................................................................

10

2. Tujuan Hukum Islam ..........................................................

11

3. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Muamalah Islam ...

16

4. Hukum Muamalah Islam dan Kekuatan Hukumnya di Indonesia ...........................................................................

17

B. Tanggung Jawab Terhadap Anak Bila Terjadi Perceraian ....... 22 1. Pengertian Hadhanah ........................................................

22

2. Hukum dan Dasar Hukumnya ............................................

25

C. Perceraian ............................................................................. 26 1. Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam ....................

26

2. Akibat Perceraian .............................................................

30

D. Putusan Peradilan .................................................................. 34 1. PengertianPutusan .......................................................... 34

xi

2. Susunan dan Isi Putusan ................................................. 35 3. Bentuk Putusan Peradilan Agama .................................. 37 BAB III METODE PENELITIAN ......................................................... 54 A. Lokasi Penelitian .................................................................... 54 B. Jenis dan Sumber Data .......................................................... 54 C. Teknik Pengempulan Data .................................................... 55 D. Analisis Data ......................................................................... 55 BAB IV PEMBAHASAN .................................................................... A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian ..................................

56

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Nafkah Anak ...........................................................................

58

BAB V PENUTUP .............................................................................

65

A. Kesimpulan .............................................................................

65

B. Saran ......................................................................................

65

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... 67 LAMPIRAN

xii

BAB 1 PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Islam adalah sebuah agama yang berbentuk sebuah peraturan hidup yang menjadi sumber rahmat dan kebahagiaan bagi seluruh kaum muslim. Manusia diturunkan bersama dengan peraturan hidupnya agar tidak terjadi benturan dan ketidakseimbangan. Benturan

dan

ketidakseimbangan

ada

ketika

manusia

mencampakkan islam sebagai peraturan dalam hidupnya.

mulai

1

Islam memiliki pengaturan yang menyeluruh tentang kehidupan dan mengatur seluruh aspek kehidupan. Tidak terkecuali masalah pernikahan, islam mengaturnya dalam sistem pergaulan. Pernikahan merupakan menggabungkan akad antara laki-laki dan perempuan yang karenanya hubungan mereka menjadi halal. Wajib menikah jika seseorang takut terjerumus dalam pelanggaran dan menjaga kesuciannya. Sunnah menikah jika seseorang memiliki kesempatan dan ingin menyelamatkan dirinya dari berbuat maksiyat kepada Allah SWT. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

1

Rahma, http://dreamlandaulah.wordpress.com/2010/01/24/perceraian-dalam-pandanganislam/. Dikutip 22 Nov 2012.

1

Ketuhanan Yang Maha Esa.2Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsqan ghalidan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. 3 Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.4 Keluarga harus terbentuk dari pondasi yang kokoh. Pondasi tersebut adalah akidah islam, ikatan atas dasar keutamaan agama (dien). Dengan niat, cara, proses pernikahan yang sesuai dengan syariat islam, maka restu akan menjadi doa dari semua yang menyaksikan ikatan tersebut. Maka sakinah, mawaddah, dan warohmah mudah dicapai. Keluarga adalah sebuah institusi terkecil dari pelaksana syariat islam. Dari keluargalah akan lahir generasi yang kuat akidah dan 2

Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 3 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 7. 4 Ibid

2

akhlaknya untuk mewujudkan kembali islam sebagai sebuah negara. Maka, di saat negara islam belum terwujud, maka menjadi kewajiban setiap pasangan untuk menjaga kekokohan keluarga tersebut. Agar islam dalam institusi terkecil tersebut tidak mampu dihancurkan kaum kafir yang tidak pernah ridho dengan kekuatan islam sampai islam tegak kembali menjadi negara. Untuk itu, menjadi kewajiban untuk melanggengkan sebuah ikatan pernikahan dan kehidupan keluarga yang selalu terikat dengan hukum Allah SWT.5 Kebahagiaan

dalam

pernikahan

merupakan

hal

yang

didambakan oleh setiap pasangan. Kebahagiaan tersebut berasal dari niat dan usaha dari masing-masing pasangan untuk mewujudkan sebuah kebahagiaan. Sebelum menikah, saat sudah sama-sama cocok dan melanjutkan ta‟aruf, menuju jenjang pernikahan untuk menyatukan komitmen suci mencapai kebahagiaan hakiki, pasangan akan berusaha mempertahankan kebahagiaan tersebut sampai akhir hayat. Cobaan yang datang setelah pernikahan merupakan ujian yang harus dihadapi dengan kematangan sikap dan kematangan berpikir. Idealnya harus dihadapi dengan hati dan pikiran yang terbuka, selalu berprasangka positif, serta dengan adanya komunikasi yang baik. Semuanya menjadi kunci utama dalam sebuah kebahagiaan, yang akan membebaskan pasangan dari rasa curiga, pikiran negatif, dan 5

Rahma, , http://dreamlandaulah.wordpress.com/2010/01/24/perceraian-dalam-pandanganislam/. Loc cit

3

kecemasan lainnya. Komunikasi merupakan jembatan pembentuk kepercayaan. Dengan komunikasi pasangan lebih bisa menentukan langkah ke depan menuju kebahagiaan yang diinginkan. Tentunya, ketika islam yang menyatukan, maka islam pula yang memisahkan ketika jalan perpisahan menjadi jalan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pernikahan. Perceraian ada karena perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Karena itu perkawinan awal hidup bersama sebagai suami istri dan perceraian akhir hidup bersama suami istri. Perceraian adalah sesuatu yang dibolehkan dalam ajaran Islam apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian,

dan

kebahagiaan,

namun

harapan

dalam

tujuan

perkawinantidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (selanjutnya disebut UUPA) dan Pasal 115 KHI. Secara singkat ,syekh Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa " Tidak semua perceraian di bolehkan dalam islam. Jika pun di perbolehkan,hal itu di ibaratkan seperti orang yang sedang mengalami operasi yang sangat menyakitkan rasanya dan itupun sangat di rasakan oleh pelakunya. Bahkan terkadang harus rela kehilangan salah satu anggota tubuhnya, demi menjaga tubuh lainnya.

Inilah

ibarat cerai dalam islam di bolehkan. Artinya ini adalah solusi pahit

4

yang boleh di lakukan dari pada harus merasakan seperti terpenjara seumur hidup,jika masih tetap di teruskan.6 Cerai dalam islam hanya boleh untuk menjaga kemaslakhatan, bukan untuk main-main. Cerai dalam islam juga tidak melanggar hak asasi manusia karena ;" Cerai yang di bolehkan adalah yang harus sesuai dengan akal ,hikmah dan kemaslakhatan." Untuk melakukan perceraian salah satu dari pihak suami atau isteri mengajukan permohonan atau gugatan cerai ke Pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan yang dituju adalah Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama selain Islam. Jika setelah diperiksa ternyata ada alasan yang cukup untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim

akan

mengabulkan

permohonan

atau

gugatan

cerai

tersebut.Dengan telah bercerainya pasangan suami istri, maka berakibat terhadap tiga hal, pertama putusnya ikatan suami istri, kedua harus dibaginya harta perkawinan yang termasuk harta bersama, dan ketiga pemeliharaan anak harus diserahkan kepada salah seorang dari ayah atau ibu. Dalam kaitannya dengan ketiga akibat perceraian ini, maka ketika mengajukan permohonan perceraian, para pihak dapat mengajukan permohonan putusan pembagian harta dan pemeliharaan

6

http://ukhtysiti.blogspot.com/2011/03/hukum-cerai-dalam-islam.html. Dikutip 22 Nov 2012.

5

anak

bersama

dengan

permohonan

cerai,

atau

dapat

pula

mengajukan permohonan sendiri-sendiri secara terpisah (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Terhadap permohonan

ini Majelis Hakim akan membuka sidang untuk

memeriksa apakah permohonan tersebut layak dikabulkan atau tidak. Untuk permohonan yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak

yang

dibebankan

kepada

ayah,

Majelis

Hakim

akan

mengabulkan permohonan tersebut baik sebagian atau seluruhnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai keadilan yang berkembang di dalam masyarakat. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 walaupun orang tua sudah bercerai, mereka masih terikat pada kewajiban untuk memelihara anak-anak yang telah lahir dari perkawinan mereka. Juga dapat diketahui bahwa baik ibu ataupun bapak mempunyai hak yang sama terhadap pemeliharaan anak. Dalam hal ini dengan siapapun anak ikut, ayah sebagai mantan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak untuk biaya hidup dan pendidikannya sampai anak menjadi dewasa atau anak tersebut telah kawin. Namun demikian ibu juga dapat ditetapkan untuk ikut memikul beban biaya pemeliharaan anak tersebut. Dalam prakteknya kadang terjadi bahwa terhadap putusan penetapan biaya pemeliharaan anak yang dibebankan kepada ayah ternyata tidak dipatuhi mantan suami, sehingga ibu yang memelihara

6

anak menjadi kesulitan dalam menghidupi dan memelihara anaknya. Dalam keadaan demikian ibu dapat mengajukan gugatan pemenuhan kewajiban

pemberian

biaya

pemeliharaan

anak

tersebut

ke

Pengadilan, dan selanjutnya menunggu keputusan Hakim terhadap permohonan tersebut. Tuntutan

nafkah

anak

disertakan

dalam

gugatan

dan

penggugat harus dapat membuktikan bahwa tuntutan nafkah yang diajukan sesuai dengan kemampuan suami. Pembuktian tersebut mutlak diajukan dipersidangan. Pengadilan akan menetapkan jumlah biaya anak setiap bulan sampai anak dewasa. Bilamana putusan pengadilan tersebut tidak dijalankan oleh pihak ayah maka sang ibu dapat meminta pelaksanaan tuntutan biaya nafkah terhadap ayahnya melalui pengadilan. Justru sita akan memanggil sang ayah untuk datang memenuhi isi putusan. Setiap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang dinyatakan secara tegas dalam amar putusan. Jika mantan suami tidak melaksanakan amar putusan tentang pemberian nafkah kepada anak maka mantan istri bisa minta kepada Pengadilan untuk memanggil suami untuk melaksanakan isi putusan (aanmaning). Untuk eksekusi putusan tentang kewajiban nafkah seorang ayah kepada anak umumnya hakim akan mempertimbangkan faktor ekonomi. Dalam hal terbukti mantan suami dalam keadaan ekonomi

7

yang tidak memungkin dia memberikan nafkah dalam jumlah sebagai mana disebutkan dalam amar Putusan. Hal ini menarik minat penulis untuk mengetahui lebih jauh mengenai perkara-perkara gugatan biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Makassar. Dalam hal ini studi kasus putusan Nomor : 1529/Pdt.G/2011/PA.Mks tentang gugatan nafkah anak. Kasus ini merupakan kasus dimana seorang wanita menggugat mantan suaminya untuk memberikan nafkah kepada anaknya karena setelah bercerai mantan suaminya tidak memberikan nafkah kepada anaknya yang belum mumayyiz. Dalam perkara ini, tergugat tidak hadir sehingga dijatuhi putusan verstek. Menurut saksi, tergugat biasa mengirimkan uang kepada anaknya sebesar Rp 300.000,-

perbulan

tetapi

Majelis

Hakim

mempertimbangkan

kemaslahatan anak sehingga Hakim mengabulkan gugatan ini dan menghukum tergugat untuk membiayai anaknya sebesar minimal Rp 400.000,- perbulan. Dari beberapa uraian tersebut, maka dianggap perlu untuk melakukan

penelitian

“Tinjauan

Yuridis

Pelaksanaan

Putusan

Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian”.

8

B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab ayah setelah perceraian di Pengadilan Agama? 2. Bagaimana

pertimbangan

hakim

dalam

memutus

perkara

mengenai gugatan nafkah anak?

C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab ayah setelah perceraian di Pengadilan Agama. 2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai gugatan nafkah anak.

D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Praktis Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberi gambaran pada masyarakat mengenai pelaksanaan tanggung jawab ayah setelah perceraian di Pengadilan Agama. 2. Manfaat Teoritis Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan tambahan ilmu tentang tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak setelah perceraian.

9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Hukum Islam di Indonesia 1. Hukum Islam Hukum Syar‟i, dalam banyak istilah disebut hukum syara‟ atau hukum syari‟at atau hukum syari‟ah, dan oleh dalam masyarakat Indonesia lebih dikenal sebagai Hukum Islam adalah salah satu sub sistem hukum yang berlaku di negara Indonesia dan menjadi unsur yang membentuk (sumber bahan hukum) sistem hukum nasional Indonesia. Disamping itu ada dua sub sistem hukum lagi sebagai sumber bahan hukum yaitu hukum barat dan hukum adat. Secara etimologis syari‟at berarti jalan ke tempat pengairan atau jalan yang sesungguhnya harus dituruti. Syari‟at juga berarti tempat yang akan dilalui untuk mengambil air di sungai. Maka dapat ditegaskan di sini syari‟at adalah segala aturan Allah yang berkaitan dengan amalan manusia yang harus dipatuhi oleh manusia itu sendiri. Sedangkan segala hukum atau aturan-aturan yang berasal atau dibangsakan kepada syari‟at tersebut disebut hukum

syar‟i.Sedangkan

syari‟at/syari‟ah

dalam

pengertian

terminologis adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur

10

hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya.7

2. Tujuan Hukum Islam Kalau kita pelajari dengan saksama ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-quran dan kitabkitab hadis yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam.Secara umum sering di rumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan

hidup

manusia,

baik

rohani

maupun

jasmani,individual dan sosial.Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.Abu Ishaq al Shatibi (m.d. 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum islam, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta, yang (kemudian) disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya.Kelima tujuan hukum Islam itu dalam kepustakaan disebut al-maqasid al-khamsah atau al-maqasid al-

7

http://riau.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=12097, dikutip 19 Februari 2013

11

shari’ah (baca:al-maqasidis syari’ah kadang-kadang disebut almaqasidis syar’iyah) (tujuan-tujuan hukum Islam). 8 Tujuan hukum Islam tersebut di atas dapat dilihat dari dua segi yakni (1) segi „Pembuat Hukum Islam‟ yaitu Allah Rasul-Nya dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu.Kalau dilihat dari (1) Pembuat Hukum Islam,tujuan hukum Islam itu adalah: Pertama, untuk memenuhi keperluan manusia yang bersifat primer,sekunder dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah daruriyyat, hajjiyat dan tahsiniyyat. Kebutuhan primer (daruriyyat) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaikbaiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (hajjiyat) adalah kebutuhan

yang

primer,seperti sebagainya,yang

dibutuhkan misalnya bersifat

untuk

mencapai

kehidupan

kemerdekaan,persamaan, menunjang

eksistensi

dan

kebutuhan

primer.Kebutuhan tersier (tahsiniyyat) adalah kebutuhan manusia selain dari sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat mislanya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain.Kedua, tujuan hukum Islam adalah untuk ditataati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, supaya dapat ditaati dan

8

Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm. 61

12

dapat

dilaksanakan

dengan

baik

dan benar,manusia

wajib

meningkatkan kemampuan untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari pembentukan

usul dan

al

fiqh

(baca;usulul

pemahaman

fiqih)

hukum

yakni

Islam

dasar sebagai

metodologinya.Di samping itu, dari segi (2) pelaku hukum islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera.Caranya adalah, seperti telah disinggung di muka, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan.Dengan kata lain,tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak. Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer yang disebut dengan istilah daruriyyat tersebut di atas merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum Islam.Kepentingankepentingan yang harus di pelihara itu,yang juga telah disinggung di atas, adalah lima, yaitu pemeliharaan (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta. 9 Pemeliharaan (1) agama merupakan tujuan utama hukum Islam.Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup tiap Muslim serta akhlak

9

Ibid hlm 62

13

yang merupakan sikap hidup setiap Muslim, terdapat juga syariah (t) yang merupakan jalan hidup seorang Muslim baik dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.Ketiga komponen itu,dalam agama Islam,berjalin berkelindan.Karena itulah maka hukum islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan (agama)-Nya. Pemeliharaan (2) jiwa mertupakan tujuan kedua hukum islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.Untuk itu hukum Islam

melarang

pembunuhan

(Q.S

17:33)

sebagai

upaya

menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan

oleh

manusia

untuk

dan

mempertahankan

kemaslahatan hidupnya. Pemeliharaan (3) akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam,karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri.Dengan mempergunakan akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.Tanpa akal,manusia tidak mungkin pula menjadi

pelaku

itu,pemeliharaan

dan akal

pelaksana

hukum

Islam.Oleh

karena

menjadi

salah

satutujuan

hukum

Islam.Penggunaan akal itu harus diarahkan pada hal-hal atau

14

sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia,tidak untuk hal-hal yang merugikan kehidupan.Dan untuk memelihara akal itulah maka hukum Islam melarang orang meminum setiap minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah khamar dalam Alquran (5:90) dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia. Pemeliharaan (4) keturunan, agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan,merupakan tujuan keempat hukum Islam.Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk saling mewarisi (QS 4:11), larangan-larangan perkawinan yang disebut secara rinci dalam Alquran (4:23), dan larangan berzina (QS 17:32). Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan.Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa dalam Alquran, ayat-ayat hukum mengenai kedua bagian hukum Islam ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya.Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan keturunan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan (5) harta adalah tujuan kelima hukum islam,harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan hidupnya.Oleh karena itu,hukum Islam melindungi hak manusia

15

untuk memperoleh harta dengfan cara yang halal dan sah serta melindungi

kepentingan

negara,misalnya

penipuan

harta

seseorang,masyarakat

(QS:4:29),

penggelapan

dan (QS

4:58),perampasan (QS 5:38), dan kejahatan lain terhadap harta orang lain.Peralihan harta seseorang setelah dia meninggal dunia pun diatur secara rinci diatur oleh hukum Islam agar peralihan itu dapat berlangsung dengan baik berdasarkan fungsi dan tanggung jawab

seseorang

dalam

kehidupan

berumah

tangga

dan

masyarakat(QS 4:7,11,12,176 dan lain-lain).10

3. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Muamalah Islam Hukum Muamalah Islam atau yang biasa disebut fiqh mu’amalah dalam pengertian umum adalah norma hukum yang memuat: (1) munakahat (hukum perkawinan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibat hukumnya); (2) wirasah atau faraid (hukum kewarisan mengatur masalah persoalan yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta warisan, serta pembagian harta warisan). Selain pengertian umum dimaksud, juga fiqh mu’amalah dalam pengertian khusus, mengatur masalah kebendaan dan hakhak atas benda, aturan mengenai jual beli, sewa-menyewa, pinjam-

10

Ibid hlm 65.

16

meminjam, persyarikatan (kerja sama bagi hasil), pengalihan hak, dan segala yang berkaitan dengan transaksi. Selain pengertian dan ruang lingkup hukum muamalah Islam, perlu juga diungkapkan bahwa hukum Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Aturan yang mengatur antara seorang manusia dengan Tuhannya disebut kaidah ibadah, aturan yang mengatur antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya, satu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya disebut kaidah muamalah, dan aturan yang mengatur antara manusia dengan lingkungan hidupnya disebut kaidah hukum alam atau kaidah sunatullah.

4. Hukum Muamalah Islam dan Kekuatan Hukumnya di Indonesia Apabila hukum Muamalah Islam dan kekuatan hukumnya dianalisis secara ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia, dapat dikatakan bahwa asasnya adalah Pancasila dan UUD 1945. Kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang

Peradilan

Agama

dan

beberapa

instruksi

Pemerintah.Demikian juga munculnya Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman bagi para hakim di peradilan khusus (Peradilan Agama)

di

Inndonesia.

Hal

ini

merupakan

pancaran

17

darinormahukum yang tertuang dalam pasal 29 UUD 1945.Oleh karena itu,pemberlakuan dan kekuatan hukum Islam secara ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945. Apabila kekuatan Hukum Muamalah Islam di Indonesia dianalisis, Perlu diungkapkan produk pemikiran hukum Islam dalam sejarah perilaku umat Islam dalam melaksanakan hukum Islam di Indonesia, seiring pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu (1) syariah, (2) fiqh, (3) fatwa ulama/hakim, (4) keputusan pengadilan, dan (5) perundang-undangan. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut. a. Syariah Hukum Islam dalam pengertian syariah atau biasa disebut Islamic law dalam bahasa inggris adalah hukum Islam yang tidak mengalami perubahan sepanjang zaman dan mengikat pada setiap umat Islam.Namun, ikatan dimaksud didasari oleh akidah dan akhlak Islam. Syariah adalah jalan hidup yang wajib ditempuh oleh setiap muslim. Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan. Ia meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, maupun

manusia dengan lingkungan kehidupannya. Hukum

18

Islam dalam pengertian ini seperti yang telah diuraikan bahwa ada yang dapat dilaksanakan secara perorangan, perkelompok, dan nada yang memerlukan bantuan alat Negara dalam penerapannya. b. Fiqh Hukum

Islam

indonesianya

disebut

dalam fikih)

pengertian adalah

hukum

fiqh

(bahasa

Islam

yang

berdasarkan pemehaman yang diperoleh seseorang dari suatu dalil, ayat, nash Alquran dan/atau hadis Nabi Muhammad. Hukum Islam sudah diamalkan oleh umat Islam Indonesia sejak orang Indonesia memeluk agama Islam. Namun, tingkat pengamalan hukum Islam didasari oleh keimanan setiap orang Islam sehingga ditemukan pengalaman hukum itu bervariasi pada setiap suku dan tempat Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah puncak pemikiran fikih di Indonesia.Hal ini didasari oleh keterlibatan para ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat (tokoh agama dan tokoh adat) dalam menentukan hukum Islam dalam hal perkawinan, warisan, wasiat, hibah, dan wakaf.KHI secara formal disahkan oleh Presiden tanggal 10 Juni 1991 melalui instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991.Instruksi dimaksud ditindaklanjuti tanggal 22 Juli 1991 oleh Menteri Agama RI melalui Keputusan Nomor 154 Tahun 1991, kemudian

disebarluaskan melalui Surat

19

Edaran Direktorat Pembinaan badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991. Oleh karena itu, patut dianggap sebagai ijma ulama/ijtihad kolektif masyarakat Indonesia atau fikih ala Indonesia (istilah Hazairin). KHI sebagai ijma’ ulama Indonesia diakui keberadaannya dan diharapkan dijadikan pedoman hukum oleh umat islam Indonesia dalam menjawab setiap persoalan hukum yang muncul,

baik

penyelesaian

kasus

sengketa

melalui

musyawarah di dalam masyarakat maupun melalui lembaga di Peradilan Agama. c. Fatwa Hukum Islam yang berbentuk fatwa adalah hukum Islam yang dijadikan jawaban oleh seseorang dan/atau lembaga atas adanya pertanyaan yang diajukan kepadanya. Sebagai contoh: Fatwa majelis Ulama Indonesia mengenai larangan natal Bersama anatara orang Kristen dengan orang Islam. Fatwa dimaksud, bersifat kasuistik dan tidak mempunyai daya ikat secara yuridis formal terhadap peminta fatwa.Namun, fatwa mengenai larangan Natal bersama secara yuridis empiris pada umumnya dipatuhi oleh umat Islam di Indonesia.Karena fatwa pada

umumnyacenderung

bersifat

dinamis

terhadap

perkembangan baru yang dihadapi oleh umat Islam.

20

Dalam konteks sosial saat ini, walaupun sudah ada Kompilasi Hukum Islam, tidak tertutup kemungkinan lembaga fatwa tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai contoh Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara implisit membuka peluang kepada hakim untuk

memberi fatwa. Yang menyatakan bahwa

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. d. Keputusan Pengadilan Agama Hukum Islam yang berbentuk keputusan Pengadilan Agama adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas adanya permohonan penetapan atau gugatan yang diajukan oleh seseorang atau lebih dan/atau lembaga kepadanya.Keputusan dimaksud, bersifat mengikat pihak-pihak yang berperkara.Selain itu, keputusan pengadilan agama dapat bernilai sebagai yurisprudensi (jurisprudence), yang dalam kasus-kasus tertentu dapat dijadikan oleh hakim sebagai referensi hukum. e. Perundang-Undangan Indonesia Hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan di Indonesia adalah hukum Islam yang bersifat mengikat secara hukum

ketatanegaraan,

bahkan

daya

ikatnya

lebih

21

luas.Sebagai

peraturan

organik,

terkadang

tidak

elastis

mengantisipasi tuntutan zaman dan perubahan. Sebagai contoh

Undang-Undang

Nomor

1 Tahun

1974

tentang

Perkawinan yang memuat hukum Islam dan mengikat kepada setiap warga Negara Republik Indonesia.

B. Tanggung Jawab terhadap Anak Bila Terjadi Perceraian 1. Pengertian Hadhanah Kalau perceraian suami istri telah memasuki tingkat yang tidak mungkin dicabut kembali, maka yang menjadi persoalan adalah anak-anak dibawah umur, yakni anak yang belum berakal. Pemeliharaan anak biasa disebut hadanah dalam kajian fikih. Hadanah adalah memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun

dalam

bentuk

menghindari

sesuatu

yang

dapat

merusaknya.11 Hal ini dirumuskan garis hukumnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut. Pasal 41 UUP Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

11

Ibid hlm. 67.

22

a. baik ibu dan ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik

anak-anaknya,

semata-mata

berdasarkan

kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya; b. bapak

yang

bertanggung

jawab

atas

semua

biaya

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c. pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan

biaya

penghidupan

dan/atau

menentukan

sesuatu kewajiban bagi bekas istri.12 Sedangkan

Pasal

105

Kompilasi

Hukum

Islam

juga

menjelaskan tentang hadhanah yaitu sebagai berikut.. Pasal 105 KHI Dalam hal terjadi perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; 12

Ibid.

23

c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 13

Dalam pasal 156 (d) juga disebutkan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah ...... semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun. 14 Ketentuan KHI tersebut, tampak bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya atau ia sudah kawin lagi. Dapat juga dipahami bahwa ketika anak itu masih kecil (belum baligh) maka pemeliharaannya merupakan hak ibu, namun biaya ditanggung oleh ayahnya. Selain itu, anaknya yang belum mumayyiz maka ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anaknya. Apabila anak sudah mumayyiz maka sang anak berhak memilih di antara ayah atau ibunya yang ia ikuti. Tergantung dari anak dalam menentukan pilihannya. Lain halnya bila orang tua lalai dalam melaksanakan tanggung jawab, baik dalam merawat dan mengembangkan harta anaknya. Orang tua yang demikian dapat dicabut atau dialihkan kekuasaannya bila ada alasan-alasan yang menuntut pengalihan tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut. 13

Ibid. Abdul Manan, Muhammad fauzan, Pokok-pokok Hukum Perdata (Wewenang Peradilan Agama), Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm. 78 14

24

1) Salah

seorang

atau

kedua

orang

tua

dapat

dicabut

kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah

dewasa

atau

pejabat

yang

berwenang,

dengan

keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali. 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

2. Hukum dan Dasar Hukumnya Para Ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama

berada

dalam

ikatan

perkawinan.

Adapun

dasar

hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah (2) ayat 233; Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya. 15

15

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 328.

25

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.

C. Perceraian 1. Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Perceraian dalam istilah fiqih disebut talaq atau furqah. Talak berarti pembuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Furqah berarti bercerai lawan dari berkumpul kemudian perkataan ini di jadikan istilah oleh hali fiqih yang berarti perceraian antara suami istri.16 Sedangkan

menurut

syara‟ ialah

melepaskan ikatan

perkawinan dengan mengucapkan lafadz talaq atau yang semakna dengannya. 17 Diantara para ulama‟ ada yang memberi pengertian talaq ialah melepaskan ikatan nikah pada waktu sekarang dan yang akan datang dengan lafadz talaq atau denan lafadz yang semakna dengan itu. Dalam istilah fiqih, perkataan talaq mempunyai dua arti yaitu arti yang sudah umum dan arti yang khusus. Talaq menurut arti yang umum ialah segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkanoleh hakim maupun 16

Ani Novia, http://wwwaninovianablogspotcom.blogspot.com/2010/12/perceraian-menuruthukum-islam.html, dikutip tanggal 19 Februari 2013. 17 Ibid

26

perceraian yang jatuh dengan sendirinyaatau perceraian karena meninggalkan salah satupihak. Talaq dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami.18 Sebagaimana tersebut diatas talak mempunyai arti umum dan khusus, dan arti uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa yang

dimaksud

mentalak

atau

menceraikan

istri

adalah

melepaskan istri dari ikatan perkawinan yang mempunyai masa tunggu tertentu apabila dalam masa tunggu itu si suami tidak merujuknya sehingga habis masa iddahnya maka tidak halal lagi hubungan suami istri kecuali dengan akad nikah baru. Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut: “Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak! Perceraian. (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan AlHakim).19 Berdasarkan hadis tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak, baik melalui 18 19

Ibid Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 73

27

hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkahlangkah dan teknik yang diajarkan oleh Alquran dan Alhadis. Walaupun

maksud

kebahagiaan

dan

dari

perkawinan

kerukunan

hati

itu

untuk

masing-masing,

mencapai tentulah

kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat

disesuaikan ,

karena kebahagiaan itu tidak

dapat

dipaksakan. Memaksa kebahagiaan bukanlah kebahagiaan tetapi penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan tapi tidak pula mempermudah perceraian. Kalau persoalan putusnya perkawinan atau perceraian serta akibat-akibatnya diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975. 20 Pasal 38 UU Perkawinan Perkawinan dapat diputus karena: a. kematian b. perceraian, dan c. atas keputusan pengadilan. 21 Pasal 39 UU Perkawinan

20 21

Ibid. Ibid.

28

(1)

Perceraian

hanya

dapat

dilakukan

di

depan

sidang

Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2)

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,

bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. (3)

Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur

dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.22 Pasal 40 UU Perkawinan (1)

Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

(2)

Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal

ini diatur dalam peraturan perundangan sendiri.23 Ini berarti UUP menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Prinsip yang demikian ini sejalan dengan tujuan perkawinanuntuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut , Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 KHI merumuskan garis hukum yang lebih rinci mengenai sebab-sebab terjadinya

22 23

Ibid. Ibid.

29

perceraian, tata cara, dan akibat hukumnya. Sebagai contoh Pasal 113 KHI sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 114 mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 KHI mempertegas bunyi pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dengan konsern KHI, yaitu untuk orang Islam: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setekah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.24

2. Akibat Perceraian Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seseorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam UndangUndang Perkawinan maupun yang tertulis dalam KHI. a. Akibat talak Ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak istrinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan Pasal 149 KHI, yakni sebagai berikut. Pasal 149 KHI

24

Ibid hlm. 74

30

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut‟ah (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul; b. memberi nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba‟in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al-dukhul; d. memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun. 25 Ketentuan Pasal 149 KHI tersebut bersumber dari Surah Al-Baqarah (2) ayat 235 dan 236. b. Akibat Perceraian (Cerai Gugat) Cerai gugat, yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan

penggugat

(istri)

dengan

tergugat

(suami)

perkawinan. Cerai gugat didasarkan hadis Nabi Muhammad SAW: 25

Zainuddin Ali, loc cit hal. 77

31

Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah saw.: “Wahai Rasulullah saw. Saya yang mengandung anak ini, air susuku yang

diminumnya,

dan

di

balikku

tempat

kumpulnya

(bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ia ingin memisahkannya dariku”, maka Rasulullah saw. Bersabda: “Kamu lebih berhak (memeliharanya) selama kamu tidak menikah”.

(Riwayat

Ahmad,

Abu

Dawud,

dan

Hakim

mensahikannya)26 Pasal 156 KHI mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal itu diungkapkan sebagai berikut. 1) Anak

yang

belum

mumayyiz

berhak

mendapatkan

hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh: a) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; b) ayah c) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; d) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; e) wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; f) wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

26

Ibid hlm. 78

32

2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya. 3) Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat

yang

bersangkutan

pengadilan

dapat

memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula. 4) Semua

biaya

hadanah

dan

nafkah

anak

menjadi

tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurangkurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (c). 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. 27

27

Ibid.

33

D. Putusan Peradilan 1. Arti Putusan Pengadilan Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.28 Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri,

diambilnya suatu putusan

oleh

hakim

yang

berisi

penyelesaian perkara yang disengketakan.29 Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. 28 29

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 797. Ibid

34

2. Susunan dan Isi Putusan Dalam wujud atau bentuknya suatu putusan hakim terdiri “kepala” (judul), pertimbangan-pertimbangan dan “amar” atau “diktum‟.30 Suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian yaitu: 1) kepala putusan; 2) identitas para pihak; 3) pertimbangan dan 4) amar. 31 (a) Kepala Putusan Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 4 (1) UU No. 14/1970). Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut. Di lingkungan peradilan agama: Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Pasal 57 (2) UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama). (b) Identitas Pihak-Pihak yang Berperkara Sebagaimana biasanya bahwa dalam suatu perkara atau gugatan itu mempunyai sekurang-kurangnya dua pihak yang 30

Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 126. 31 Ibid

35

saling berhadapan yaitu penggugat dan tergugat , maka di dalam putusan harus dimuat identitas para pihak: nama, alamat, pekerjaan, dan nama dari pengacaranya kalau para pihak menguasakan kepada orang lain. (c) Pertimbangan atau Alasan-Alasan Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan hakim terdiri atas dua bagian yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Pasal 184 HIR/195 RBG/23 UU No. 14/1970 menentukan, bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara pada waktu putusan pengadilan diucapkan. Meskipun pasal tersebut sudah menentukan bahwa gugatan dan jawaban dalam putusan dimuat secara ringkas saja, namun dalam praktek dapat terjadi seluruh gugatan dan jawaban dimuat dalam putusan. Adanya alasan sebagai dasar putusan menyebabkan putusan mempunyai nilai obyektif, selain itu juga mempunyai wibawa. Putusan

pengadilan

yang

kurang

cukup

pertimbangannya merupakan alasan untuk kasasi dan putusan

36

tersebut

harus

dibatalkan,

(MA.tgl.

22-7-1970

No.

638

K/Sip/1969; MA.tgl. 16-12-1970 No. 492/ K/Sip/1970). Namun tidak menyebutkan dengan tegas peraturan hukum mana yang menjadi dasar putusan tidak mengakibatkan putusan tersebut batal. (MA, tanggal 27-7-1970 No. 80 K/Sip?1969). Selain itu, putusan pengadilan yang didasarkan atau pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan harus dibatalkan. (MA, tanggal 1-9-1971 No. 372 K/Sip/1970). (d) Amar atau Diktum Putusan Sebagaimana telah dikemukakan dalam membicarakan isi gugatan salah satu isinya adalah petitum yaitu apa yang diminta atau dituntut supaya bisa diputuskan oleh hakim. Putusan hakim adalah menjawab permintaan atau tuntutan ini, apakah mengabulkan atau menolak gugatan tersebut. Dalam amar ini dimuat suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak, lenyap atau timbulnya keadaan hukum dan isi putusan yang disebut hukuman yang berupa pembebanan suatu prestasi tertentu. Yang paling penting dalam amar atau diktum itu ditetapkan siapa yang berhak atau siapa yang benar atas pokok perselisihan itu. 3. Bentuk Putusan Peradilan Untuk mengetahui bentuk putusan Peradilan Agama dapat merujuk kepada ketentuan Pasal 57 ayat (2), Pasal 59 ayat (2),

37

Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 UU No. 7 Tahun 1989. Kemudian selain daripada pasal-pasal yang disebut di atas, masalah bentuk putusan Peradilan Agama ditegaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 60. Dari ketentuan-ketentuan inilah dapat diketahui bentuk produk keputusan yang dapat dijatuhkan Peradilan Agama, yang terdiri dari “penetapan” dan “putusan”. 32 a) Bentuk “Penetapan” Kapan

suatu

putusan

Pengadilan

Agama

disebut

berbentuk penetapan ditegaskan dalam penjelasan Pasal 60. Menurut penjelasan ini yang disebut dengan penetapan adalah putusan pengadilan atas perkara “permohonan”. 33 Jadi, bentuk putusan penetapan berkaitan erat dengan sifat atau corak gugat. Putusan penetapan menyesuaikan diri dengan sifat gugat

permohonan.

Gugat

permohonan

disederajatkan

ekuivalensinya dengan penetapan. Dengan kata lain, undangundang

menilai

putusan

yang

sesuai

dengan

gugat

permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut beschikking dalam arti luas. Tentang apa dan bagaimana membicarakan yang dimaksud dengan gugat yang bersifat permohonan, sudah dibahas waktu membicarakan masalah gugatan. Di situ sudah dijelaskan, gugat permohonan adalah gugat yang bersifat 32

Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 305. 33 Ibid.

38

volunteer dengan ciri dan berbagai asas yang melekat pada dirinya. Untuk sekedar mengulang kembali ciri dan asas yang melekat pada gugat volunteer yang tiada lain daripada gugat permohonan yang dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 1989, dapat diringkas sebagai berikut. Cirinya merupakan gugat secara “sepihak”. Pihaknya hanya terdiri dari pemohon. Tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Sekalipun terkadang dalam permohonan ada dibawa-bawa nama orang lain, tapi orang lain itu bukan berkedudukan sebagai pihak dan subjek. Kedudukan pihak lain dalam gugat yang bersifat volunteer hanya sebagai objek. Ciri yang lain, tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Misalnya permohonan penetapan ahli waris, tidak bermaksud menyelesaikan persengketaan keahliwarisan dan pembagian harta warisan dengan pihak ahli waris yang lain, Cuma sekadar menetapkan status pemohon sebagai ahli waris dari seorang pewaris tertentu. Ciri selanjutnya, petitum dan amar gugat permohonan bersifat declaratoir. Petitum yang dipebolehkan dalam gugat dan bersifat permohonan hanya bersifat declaratoir. Oleh karena itu amar yang dijatuhkan pun harus bersifat declaratoir.34

34

Ibid hlm. 306

39

Mengenai asas yang melekat pada putusan penetapan, pertama asas kebenaran yang melekat pada putusan hanya “kebenaran sepihak”. Kebenaran yang terkandung di dalam penetapan hanya kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon. Kebenarannya tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini lahirlah asas berikutnya, yakni kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon. Sama sekali “tidak mengikat siapa pun” kecuali hanya mengikat kepada diri pemohon saja. Dari kedua asas ini, lahirlah asas ketiga, yang menegaskan putusan

penetapan

“tidak

mempunyai

nilai

kekuatan

pembuktian” kepada pihak mana pun. Asas selanjutnya, putusan penetapan “tidak mempunyai kekuatan eksekutorial”. Amarnya saja hanya bersifat declaratoir, mana mungkin mempunyai nilai kekuatan eksekusi! Jadi di samping putusan penetapan hanya merupakan “kebenaran sepihak”, tidak mengikat kepada pihak lain”, “tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian”, juga “tidak mempunyai kekuatan eksekutorial”. Putusan penetapan dapat diminta eksekusi kepada pengadilan. b) Bentuk “Putusan” Bentuk keputusan Peradilan Agama yang lain ialah “putusan”. Yang dimaksud dengan keputusan yang berbentuk putusan menurut penjelasan Pasal 60 adalah : “keputusan pengadilan

atas

perkara

gugatanberdasarkan

adanya

40

sengketa”. Lazimnya gugat yang bersifat sengketa atau yang mengandung sengketa disebut gugat contentiosa. Dari gugat contentiosa

menurut

penjelasan

Pasal

60,

diproduksi

penyelesaian atau settlement yang berbentuk ”putusan”. 35 Tentang

permasalahan

gugat

contentiosa

sudah

dibicarakan secara ringkas pada waktu menguraikan hal-hal yanh berkenaan dengan gugatan. Oleh karena itu, uraian mengenai keputusan

yang

berbentuk

putusan sekaligus

meliputi apa yang telah diterangkan pada bagian tersebut. Seperti yang telah diuraikan pada bagian dimaksud, setiap gugat

yang

bersifat

contentiosa

pada

prinsipnya

akan

mewujudkan putusan pengadilan yang bersifat condemnatoir dan berkekuatan “eksekutorial”. a. Bersifat Partai Untuk lebih jelas memahami keputusan pengadilan yang berbentuk “putusan” yang bersifat condemnatoir dan “eksekutorial”, mari kita tinjau dengan singkat ciri dan asas yang melekat pada gugat contentiosa. Ciri utamanya, apa yang diperkarakan ,mengandung “sengketa” antara dua atau beberapa orang anggota masyarakat terjadi hubungan hukum timbal balik. Dari hubungan hukum yang timbal balik tersebut terjadi perselisihan oleh karena salah satu pihak

35

Ibid hlm. 307

41

tidak melaksanakan persetujuan atau melakukan perbuatan wanprestasi. Misalnya dalam hubungan hukum jual beli, pembeli ingkar melaksanakan pembayaran harga barang yang dibeli. Hubungan hukum suami istri dalam bentuk perkawinan, suami melanggar hak dan kewajiban, sehingga menimbulkan

perselisihan

dan

pertengkaran.

Dalam

hubungan hukum warisan, salah seorang ahli waris tidak memberi bagian ahli waris yang lain. Atau bisa juga karena tindakan perbuatan melawan hukum, suami menganiaya istri,seorang ahli waris merampas bagian ahli waris yang lain, dan sebagainya. Oleh karena gugat yang contentiosa mengandung sengketa, sudah barang tentu persengketaan tidak mungkin diselesaikan secara sepihak. Penyelesaian setiap sengketa mesti melibatkan dua atau beberapa pihak, yakni pihak-pihak yang bersengketa. Dari sinilah lahir asas yang menentukan setiap gugat yang bersifat gugatan contentiosa mesti “bersifat partai”. Ada pihak penggugat dan ada pula pihak tergugat. Setiap perkara yang mengandung sengketa tidak bisa diselesaikan melalui gugat “volunteer” atau permohonan. Ambil contoh sengketa perceraian, tidak bisa diselesaikan dengan “volunteer”. Begitu pula sengketa pembagian harta warisan, tidak bisa “volunteer”. Salah satu

42

yang merasa dirugikan haknya, harus menarik pihak lain sebagai tergugat. b. Bersifat Contradictoir Asas lain yang melekat pada perkara contentiosa, proses pemeriksaan mesti bersifat contradictoir. Maksudnya, tata cara pemeriksaan perkara dilakukan jawab-menjawab secara “timbal balik”. Tergugat mesti dipanggil menghadiri pemeriksaan sidang pengadilan. Dalam sidang pemeriksaan, kepada pihak tergugat diberi hak bebas dan leluasa untuk membela hak dan kepentingannya atas gugatan penggugat. Kepada penggugat diberi pula hak untuk menanggapi pembelaan tergugat. Maka terjadilah dalam pemeriksaan persidangan suatu dialog langsung dalam bentuk “replik” dan “duplik”. Di samping replik dan duplik, kepada penggugat dibebani

kewajiban

untuk

membuktikan

dalil

gugat.

Sebaliknya kepada pihak tergugat diberi pula hak untuk mengajukan

“bukti

lawan”

atau

tegen

bewijs

untuk

melumpuhkan pembuktian penggugat. Kemudian kepada para pihak diberi hak untuk mengajukan “konklusi” atau “kesimpulan”. Begitulah asas contradictoir yang melekat pada gugat contentiosa. Asas ini tudak boleh dilanggar sepanjang para pihak

dengan

patuh

menaati

panggilan

menghadiri

43

pemeriksaan sidang pengadilan. Lain halnya kalau pihak tergugat

tidak

mau

menghadiri

sidang

pemeriksaan

sekalipun sudah dipanggil secara patut dan resmi. Dalam hal yang seperti itu, undang-undang memberi pengecualian. Hakim dapat menyelesaikan perkara melalui proses versterk sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR atau Pasal 149 RBG. Pemeriksaan dan putusan dapat dilakukan hakim tanpa hadirnya tergugat. Atau jika salah satu pihak tidak mau hadir mengikuti pemeriksaan selanjutnya sekalipun sudah resmi diberitahu tanggal pemunduran sidang yang akan datang, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, pemeriksaan yang seperti itu tetap dianggap bersifat contradictoir tanpa jawaban atau bantahan dari pihak yang tidak hadir. Hal itu tersirat dalam ketentuan Pasal 127 HIR atau Pasal 151 RBG. Dalam kasus yang seperti itu pemeriksaan perkara tidak dapat perlu diundur. Dapat tetap dilanjutkan walaupun pihak lawan tidak hadir. Karena dalam hal yang seperti itu, pihak yang tidak hadir dianggap tidak sungguh-sungguh lagi membela kepentingannya dalam perkara yang bersangkutan. Dia dianggap sudah rela menerima apa saja yang dikemukakan pihak lawan. c. Bersifat Condemnatoir

44

Oleh karena dalam perkara yang didasarkan pada gugatcontentiosa

bertujuan

untuk

menyelesaikan

persengketaan, pihak penggugat dapat menuntut agar hakim “menghukum” pihak tergugat. Pihak penggugat

dapat

menuntut putusan condemnatoir dalam petitumgugat, yakni meminta

hakim

kepada

menyerahkan,

membongkar,

agar

tergugat

mengosongkan,

“dihukum” membagi,

melakukan, atau tidak melakukan sesuatu atau untuk membayar sejumlah uang. Condemnatoir yang dijatuhkan, sesuai dengan apa yang diminta penggugat dalam petitum. Demikian

prinsip

yang

terkandung

dalam

gugat

contentiosa dapat diminta dan dijatuhkan putusan yang bersifat condemnatoir dalam salah satu amar putusan. Itu sebabnya

dalam

putusan

sekaligus

digabung

amar

perkara yang

contentiosa deklarator

dapat dengan

condemnatoir. Sedang dalam gugat volunteer di samping tidak boleh mengajukan tuntutan atau petitum gugat yang condemnatoir, tidak mungkin sekaligus memuat amar yang declaratoir dan condemnatoir. Yang boleh hanya declaratoir saja. Lain halnya dalam perkara contentiosa, amar declarator bisa langsung dibarengi condemnatoir. Misalnya dalam sengketa pembagian harta warisan. Penggugat dapat menuntut agar dijatuhkan putusan yang bersifat declarator

45

yang langsung dibarengi condemnatoir. Penggugat dapat menuntut agar dia dan para tergugat dinyatakan sebagai ahli waris. Tuntutan ini jelas bersifat declarator, lantas tuntutan tersebut dibarengi dengan petitum untuk menghukum para tergugat menyerahkan dan mengosongkan serta membagi harta terperkara di antara penggugat dan para tergugat. Tuntutan ini jelas bersifat condemnatoir. Maka berdasar petitum tuntutan

tersebut

hakim

declaratoir.

bisa

Tetapi

mengabulkan dapat

pula

sepanjang langsung

mengabulkan keduanya. Sehingga antara amar declaratoir berbareng bergabung dengan amar condemnatoir. Memang secara formal setiap amar condemnatoir harus didahului amar declaratoir. Secara formal amar condemnatoir tidak dapat berdiri sendiri. Dia baru dapat dijatuhkan jika didahului dengan amar declaratoir. Rasionya begini, tidak mungkin menyatakan seseorang berhak atas harta warisan sebelum orang yang bersangkutan dan harta terperkara dinyatakan sebagai ahli waris dan harta warisan dari orang tuanya. Tidak mungkin menghukum orang lain untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada orang tadi sebelum dia dinyatakan sebagai orang yang berhak atasnya. Tidak otomatis setiap perkara contentiosa bersifat condemnatoir. Ini perlu diingat. Juga tidak selamanya hakim

46

mesti menjatuhkan amar condemnatoir pada setiap gugat contentiosa. Pada prinsipnya, amar condemnatoir baru dapat dijatuhkan hakim apabila hal itu diminta penggugat dalam petitum gugat. Kalau penggugat sendiri tidak menuntut putusan yang mengandung amar condemnatoir, bagaimana mungkin hakim mengabulkannya. Jika penggugat tidak mengajukan petitum gugat yang condemnatoir, lantas hakim dalam putusannya mencantumkan amar condemnatoir, berarti hakim telah “mengabulkan yang melebihi” dari yang digugat. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas ultra petitum partium. Dan hal itu dilarang oleh Pasal 178 ayat (3) HIR atau Pasal 189 ayat (3) RBG. Kalau begitu, putusan

yang

timbul

dari

gugat

contentiosa

ada

kemungkinan hanya bersifat declaratoir, tak ubahnya seperti putusan dalam gugat volunteer? Bisa saja, kemungkinan pertama oleh karena penggugat sendiri tidak meminta. Petitum gugat sama sekali tidak ada menuntut amar condemnatoir.

Kemungkinan

kedua,

apabila

hakim

mempertimbangkan tidak tepat menjatuhkan amar yang seperti itu. d. Mengikat Kepada Para Pihak Keputusan

pengadilan

yang

berbentuk

putusan,

mengandung kebenaran hukum bagi para pihak yang

47

berperkara. Apabila dari gugatan yang bersifat contentiosa telah dijatuhkan putusan oleh pengadilan, kemudian putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan tersebut menjadi kebenaran hukum bagi pihak yang berperkara. Berbarengan dengan itu, putusan mengikat: -

Terhadap para pihak yang berperkara,

-

Terhadap orang yang mendapat hak dari mereka, dan

-

Terhadap ahli waris mereka, Demikian jangkauan kekuatan mengikat putusan. Tidak

menjadi soal apakah putusan tersebut bersifat declaratoir atau condemnatoir, dengan sendirinya menurut hukum putusan mempunyai daya kekuatan mengikat. Berbeda dengan putusan declaratoir yang lahir dari gugat volunteer. Daya kekuatan mengikatnya tidak ada, kecuali dalam penetapan cerai talak. Dalam penetapan cerai talak oleh karena

pada

contentiosa

hakikatnya yang

tiada

bersifat

lain

semu,

daripada

gugat

undang-undang

melengketkan sifat kekuatan mengikat kepada suami istri. Namun secara umum, penetapan yang lahir dari gugat volunteer hanya mempunyai kekuatan kepada diri pemohon sendiri. Oleh karena keputusan yang berbentuk putusan mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak, kepada

48

orang yang mendapat hak dari mereka, para pihak mesti tunduk menaati putusan. Pihak yang satu dapat menuntut pemenuhan putusan kepada pihak yang lain. Keingkaran untuk memenuhi dan menaati, bisa menimbulkan akibat hukum. e. Putusan Mempunyai Nilai Kekuatan Pembuktian Hal lain yang tidak kurang pentingnya, ialah asas nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada putusan. Sejalan dengan sifat kekuatan mengikat yang melekat pada setiap putusan pengadilan, dengan sendirinya menurut hukum, melekat pula nilai kekuatan pembuktian yang menjangkau: -

Para pihak yang berperkara,

-

Orang yang mendapat hak dari mereka, dan

-

Ahli waris mereka. Maksudnya, kapan saja timbul sengketa di kemudian

hari, dan sengketa perkaranya berkaitan langsung dengan apa yang telah tercantum dalam putusan, putusan tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti unutk melumpuhkan gugatan pihak lawan. Nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat “sempurna” (volledig), “mengikat” (bifdende), dan “memaksa” (dwingend). Bahkan dalam putusan tersebut melekat unsur ne bis in idem sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUH

49

Perdata. Jadi, apabila kelak pihak lawan mengajukan gugatan mengenai pihak-pihak yang sama, objeknya sama serta dalil gugatnya sama dengan apa yang tercantum dalam putusan,

di

samping

putusan

mempunyai

kekuatan

pembuktian yang sempurna, mengikat, dan memaksa (volledig, bifdende en dwingend bewijskracht), di dalam putusan juga telah terkandung unsur nebis in idem, yang mengakibatkan gugat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal yang seperti itu antara lain dapat dilihat dalam putusan MA tanggal 3-10-1973,

No.

588 K/Sip/1973.

Putusan

ini

menyatakan kira-kira begini, karena perkara yang digugat sama dengan perkara yang terdahulu baik mengenai dalil gugatan maupun objek dan subjek perkara, sedang putusan yang terdahulu tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, di dalamnya sudah terkandung unsur nebis in idem, dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Lain halnya dengan penetapan yang lahir dari gugatan permohonan

atau

volunteer.

Dalam

keputusan

yang

berbentuk penetapan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian terhadap siapa pun. Juga, dalam penetapan tidak akan pernah terkandung asas nebis in idem. Sebagai salah satu contoh dapat dikemukakan putusan MA tanggal 27-6-1973, No. 144 K/Sip/1973. Pertimbangannya berbunyi:

50

“Penetapan mengenai ahli waris dan warisan dalam penetapan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 14 April 1956 No. 43/1955/Pdt dan dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 23 November 1965 No. 66/1962/Pdt, tidak merupakan nebis in idem, oleh karena penetapan No. 43/1955/Pdt tersebut hanya bersifat declaratoir sedang dalam perkaraNo. 66/1962/Pdt tersebut ada sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan”. Dalam putusan tersebut terdapat penegasan, putusan yang bersifat declaratoiryang terwujud dari gugat volunteer, tidak mengandung nebis in idem.36 f. Putusan Mempunyai Kekuatan Eksekutorial Sifat atau asas lain yang terkandung dalam keputusan Pengadilan yang berbentuk putusan adalah kekuatan eksekutorial. Apabila dalam putusan tercantum amar yang bersifat condemnatoir, maka dalam putusan tersebut melekat kekuatan eksekutorial. Jika pihak yang kalah tidak mau menaati putusan secara sukarela, putusan dapat dijalankan dengan paksa berdasar ketentuan Pasal 195 HIR atau Pasal 206 RBG.37 Hal ini sesuai dengan asas yang telah dibicarakan bahwa keputusan pengadilan yang berbentuk putusan 36 37

mengikat

kepada

para

pihak.

Di

samping

Ibid hlm. 311. Ibid.

51

berkekuatan

mengikat

juga

menuntut

penaatan

dan

pemenuhan. Pihak yang dijatuhi hukuman mesti taat dan memenuhi bunyi putusan. Penaatan dan pemenuhan dapat dilakukan pihak yang dihukum dengan sukarela. Tetapi kalau dia tidak mau menaati dan memenuhi secara sukarela, pihak yang menang dapat menuntut pemenuhan secara paksa melalui Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan pihak yang kalah sudah di aanmaning atau diperingati dalam tempo paling lama delapan hari, tidak juga memenuhi bunyi putusan, terwujudlah dalam putusan kekuatan eksekutorial (excecutorial kracht). Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan. Dalam hal ini Ketua Pengadilan berwenang memerintahkan dan memimpin pelaksanaan putusan. Untuk itu dia mengeluarkan penetapan perintah eksekusi kepada juru sita, agar juru sita melakukan eksekusi sesuai dengan bunyi putusan. Akan tetapi jika putusan tidak mengandung amar yang bersifat condemnatoir, dan amarnya bersifat “deklaratif”, dalam putusan tidak melekat kekuatan “eksekutorial”. Misalnya, terjadi sengketa antara suami-istri mengenai harta bersama. Ternyata putusan pengadilan hanya menyatakan

52

harta terperkara adalah harta bersama antara suami dan istri.

Tidak

ada

amar

lain

yang

menghukum

atau

memerintahkan pembagian. Walaupun putusan tersebut lahir dari gugat contentiosa, tidak dapat dieksekusi. Amar putusan hanya bersifat deklaratif, dan amar deklaratif tadi, tidak dibarengi dengan amar condemnatoir, sehingga putusan tidak memiliki kekuatan “eksekutorial”. Untuk melengketkan daya kekuatan eksekutorial dalam kasus dimaksud, harus lagi diajukan gugat baru berupa permintaan pembagian. Jika tidak diajukan gugat baru, selamanya putusan tidak dapat dijalankan melalui eksekusi. Kecuali pihak yang kalah mau melaksanakan dengan sukarela,lain soalnya. Tetapi menurut pengalaman,

maka ada pihak yang berperkara mau

melaksanakan

putusan

dengan

putusan

bersifat

condemnatoir,

yang

sukarela.

Sedangkan

jarang

bersedia

melaksanakan secara sukarela, begitu pula kalau putusan bersifat declaratoir.

53

BAB III METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan ini, maka dilakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Makassar pada Pengadilan Agama Kelas 1 Makassar. Dipilihnya lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan, bahwa pada lokasi penelitian tersebut cukup tersedia data yang relevan dengan substansi permasalahan yang hendak diteliti di dalam penulisan ini.

B. Jenis Dan Sumber Data Adapun jenis dan data dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut: 1. Data Primer : Data primer adalah data yang diperoleh dari dokumen atau putusan hakim dan hasil wawancara dengan pihak yang berperkara dalam hal ini hakim yang memutus perkara tersebut 2. Data Sekunder : Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelaan literaturliteratur, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas.

54

C. Teknik Pengumpulan Data Dalam mengumpulkan data serta bahan-bahan yang ada relevansinya dengan pembahasan ini ditempuh dengancara sebagai berikut: 1. Interview (wawancara) Yaitu suatu metode pengumpulan data melalui tanya jawab atau suatu wawancara langsung dengan majelis hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi objek penelitian penulis. 2. Studi dokumen (berkas) Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menelaah dan mengkaji dokumen dari instansi terkait mengenai gugatan nafkah anak yang menjadi objek kajian dalam penulisan ini

D. Analisis Data Data yang diperoleh disusun dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah guna menjawab permasalahan yang diteliti.

55

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan

Tanggung

Jawab

Ayah

Terhadap

Biaya

Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian Setelah perceraian ada beberapa kewajiban suami yaitu memberi mut‟ah (pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi) , melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau nafaqah, berlaku atas istri yang dicerai ketentuan iddah, serta pemeliharaan terhadap anak atau hadhanah. Pada

pembahasan

berikut

ini,

akan

dibahas

mengenai

pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak setelah

perceraian

di

Pengadilan

Agama

Makassar.

Biaya

pemeliharaan anak termasuk dalam lingkup hadhanah. Dalam Hukum Islam, hadhanah diartikan sebagai pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang biaya pemeliharaan anak terhadap anak yang belum mumayyiz, tetapi dalam kenyataannya sering kali diabaikan dan tidak dilaksanakan oleh para orang tua khususnya ayah. Ada pula yang melaksanakan tetapi

38

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, loc cit hlm 327

56

tidak sesuai ketentuan dan tidak mencukupi kebutuhan anak. Sehingga

mantan

istri

mengajukan

gugatan

nafkah

anak

di

Pengadilan karena anak-anak tetap memerlukan bantuan nafkah dari orang tua mereka. Peneliti melakukan wawancara dengan seorang ustadz yang bernama Ust. K.M. A. Muhammad Akmal S.Ag., M.Hi. untuk mengetahui pandangan Islam tentang orang tua yang tidak menafkahi anaknya. Menurut beliau memberikan nafkah kepada anak adalah wajib sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun, setelah berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun itu hanya merupakan sunnah lagi bukan kewajiban. Di dalam Al-Quran juga terdapat ketentuan untuk menafkahi anak dan istri. Serta ketentuan ini

terdapat pula di

Kompilasi Hukum Islam dimana KHI ini merupakan kumpulan pendapat dari para Ulama. Perkara yang diteliti adalah perkara tentang seorang wanita yang menggugat mantan suaminya agar menafkahi kedua anaknya yang belum mumayyiz yaitu berumur 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) tahun, di mana yang dimaksud mumayyiz itu apabila anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Menurut 2 (dua) orang saksi yang diajukan di

Pengadilan

ternyata

mantan

suami

tersebut

setiap

bulan

mengirimkan nafkah kepada anaknya tetapi nafkah tersebut tidak mencukupi biaya kehidupan kedua anaknya, sedangkan penggugat sendiri belum menikah lagi dan tidak mempunyai pekerjaan.

57

Menurut Drs. H. Lahiya, S. H., M. H. Ketua Majelis yang memutus perkara ini, biasanya ayah tidak memberikan hadhanah kepada anaknya dengan alasan bahwa ayah sudah memberikan sumber kehidupan seperti ruko atau rumah kepada anaknya. Sedangkan menurut Drs. Mahmuddin, S. H., M. H. salah seorang hakim di Pengadilan Agama Makassar mengatakan bahwa biasanya alasan ayah tidak memberikan nafkah adalah karena penghasilan yang tidak cukup, sudah kawin lagi, dan ada juga yang memberi alasan bahwa sang ayah tidak diberi kebebasan untuk bertemu anaknya.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Nafkah Anak. Dalam perkara gugatan nafkah anak, hakim memberikan pertimbangan sesuai dengan gugatan dan bukti surat serta bukti saksi yang diajukan. Adapun bukti surat yang diajukan adalah fotokopi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 404/Pdt.G/2011/PA. Mks, tanggal 20 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 1 Desember 2011, telah diperiksa oleh ketua majelis, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, serta fotokopi Akta Cerai Nomor 1119/AC/2011/PA Mks. yang diterbitkan oleh kantor Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 17 Oktober 2011, telah diperiksa oleh ketua majelis, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup.

58

Adapun bukti saksi yang diajukan yaitu kakak ipar penggugat dan tetangga penggugat. Hakim juga telah menasehati penggugat agar dapat menemui langsung tergugat untuk menyelesaikan permasalahannya secara damai tapi tidak berhasil. Tergugat/wakil atau kuasanya juga tidak pernah hadir tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek). Berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh penggugat sendiri bahwa tergugat selalu mengirimkan nafkah kepada kedua anaknya, dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut tidak dibantah oleh penggugat.Bahwa alasan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat sebagai anggota Polri, dengan interval waktu kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, sudah pasti telah mendapat kenaikan gaji, ternyata alasan tersebut tidak didukung oleh alat bukti baik berupa bukti surat seperti daftar rincian gaji tergugat atau surat-surat lain yang senada, maupun dari bukti keterangan saksi yang menjelaskan secara terperinci mengenai gaji / penghasilan tergugat, meskipun saksi pertama menyebutkan gaji tergugat, namun hal tersebut berdasar informasi dari penggugta juga, yang berarti bahwa sebenarnya saksi pertama penggugat tersebut, tidak mengetahui secara pasti berapa gaji tergugat.

59

Oleh karena gugatan penggugat dalam nafkah anak ini ternyata tidak dapat dibuktikan oleh penggugat, bahkan secara jelas kedua saksi penggugat menyatakan bahwa setiao bulan tergugat selalu mengirimkan nafkah untuk kedua anaknya yang dibenarkan oleh penggugat, maka hakim mempertimbangkan untuk mengesampingkan gugatan ini, tetapi karena nafkah yang tergugat kirimkan sangat sedikit sedangkan tergugat adalah bapak kandung dari kedua anak tersebut mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap kedua

orang

anaknya

sehingga

hakim

mempertimbangkan

kemaslahatan hidup kedua orang anak tersebut dengan menjatuhkan putusan dan menetapkan jumlah minimal yang harus diberikan tergugat untuk kedua orang anaknya. Menurut Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan ini, ditetapkan jumlah minimal karena mempertimbangkan umur anak yang masih kecil. Meskipun jumlah minimal ini bisa berubah sesuai dengan perkembangan anak yang tentunya semakin besar anak pasti akan membutuhkan biaya yang semakin banyak. Sering kali juga ibu tetap bisa meminta biaya pendidikan dan kesehatan anak diluar dari nilai yang sudah ditentukan. Sedangkan menurut ustadz, jumlah minimal itu masih sedikit untuk kedua orang anak karena ustadz tersebut pernah mendapat kasus seperti itu dan sepengetahuan beliau tergugat dijatuhi hukuman dengan jumlah yang lebih banyak dari perkara yang diteliti ini, tetapi 60

kata beliau hakim pasti telah mempertimbangkan dengan baik untuk menetapkan putusan dari perkara tersebut. Kalau perceraian dilakukan oleh pegawai negeri, orang tua terikat dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap anaknya. Hal ini diatur

oleh

pemerintah

melalui

surat

Edaran

Kepala

Badan

Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 08/SE/1983 pada poin 19 yang menyatakan: Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Apabila anak mengikuti bekas istri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut: (1) sepertiga gaji untuk pegawai negeri sipil pria

yang

bersangkutan; (2) sepertiga gaji untuk bekas istrinya; (3) sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas istrinya. b. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gaji dibagi dua, yaitu setengah untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan dan setengah untuk bekas istrinya.

61

c. Apabila anak mengikuti pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut: (1) sepertiga gaji untuk pegawai negeri sipil pria

yang

bersangkutan; (2) sepertiga gaji untuk bekas istrinya; (3) sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan. d. Apabila sebagian anak mengikuti pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan sebagian lagi mengikuti bekas istri, maka 1/3 (sepertiga) gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak. Umpamanya seorang pegawai negeri sipil bercerai dengan

istrinya,

pada

waktu

perceraian

terjadi

mereka

mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang 2 (dua) orang mengikuti bekas istri. Dalam hal demikian, maka bagian gaji yang menjadi hak anak itu dibagi sebagai berikut: (1) 1/3 (sepertiga) dari 1/3 (sepertiga) gaji = 1/9 (sepersembilan) gaji

diterimakan

kepada

pegawai

negeri

sipil

yang

bersangkutan; (2) 2/3 (dua pertiga) dari 1/3 (sepertiga) gaji = 2/9 (dua persembilan) gaji diterimakan kepada bekas istrinya.39 Ketentuan di atas tidak berlaku apabila perceraian terjadi atas kehendak

istri yang bersangkutan,

kecuali istri

yang

39

Abdul Manan, Muhammad Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Wewenang Peradilan Agama) op cit hlm. 68-69.

62

bersangkutan meminta cerai karena dimadu maka sesudah perceraian terjadi bekas istri tersebut berhak atas bagian gaji tersebut. Selain itu, apabila bekas istri yang bersangkutan kawin lagi, pembayaran bagian gaji dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya bekas istri yang dimaksud kawin lagi. Demikian juga bekas istri yang bersangkutan kawin lagi, sedangkan semua anak ikut kepada bekas istri tersebut, maka 1/3 (sepertiga) gaji tetap menjadi hak anak yang diterimakan kepada bekas istri yang bersangkutan. Lain halnya, pada waktu perceraian sebagian anak mengikuti pegawai negeri sipil dan sebagian lagi mengikuti bekas istri dan bekas istri kawin lagi dan anak tetap mengikutinya, maka bagian gaji yang menjadi hak anak itu tetap diterimakan kepada bekas istri dimaksud. Aturan di atas diberlakukan kepada pegawai negeri sipil, muatan ketentuannya dapat juga diberlakukan kepada suami istri yang bercerai bila mereka mempunyai anak. Karena masa depan anak adalah tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Menurut

majelis

hakim

ketentuan

itu

sangat

sulit

dilaksanakan pada saat sekarang ini. Menimbang bahwa mungkin saja si ayah ingin menikah lagi sehingga ayah juga membutuhkan biaya hidup yang cukup banyak. Perkara gugatan nafkah anak mempunyai nilai kekuatan eksekutorial. Jadi apabila tergugat tidak melaksanakan putusan 63

tersebut maka dapat dilaksanakan eksekusi, yaitu juru sita langsung ke rumah tergugat untuk mengeksekusi barang yang senilai apabila tergugat tidak bisa menyerahkan hartanya dalam bentuk

uang.

Akan

tetapi

biasanya

diselesaikan

secara

kekeluargaan. Apabila tergugat tetap tidak mau memberikan nafkah, maka putusan tersebut dapat diperlihatkan kepada bendahara tempat tergugat bekerja.

64

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Kompilasi Hukum Islam menyatakan setelah perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Akan tetapi sering kali ayah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi anaknya sehingga

sang

ibu

mengajukan

gugatan

nafkah

anak

di

Pengadilan. Dalam perkara ini, ayah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya, akan tetapi menurut hakim jumlah itu sangat sedikit untuk kedua orang anaknya. 2. Hakim

mempertimbangkan

kemaslahatan

anak

sehingga

diputuskan jumlah minimal untuk menafkahi kedua orang anaknya yang masih berumur 2 (dua) tahun dan 6 (enam) tahun.

B. Saran Sebaiknya seorang ayah tetap melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya karena anak yang belum mumayyiz membutuhkan bantuan dari orang tua.

65

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, Muhammad Fauzan. 2000. Pokok-Pokok Hukum Perdata (Wewenang Peradilan Agama). Rajawali Pers: Jakarta. Amir Syarifuddin. 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Kencana: Jakarta. Djamil Latif. 1981. Aneka Hukum Perceraian di Indonesia. Ghalia Indonesia: Jakarta. H. Mohammad Daud Ali. 1991. Hukum Islam. Rajawali Pers: Jakarta. H. Zainuddin Ali. 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta. Mohammad Taufik Makarao. 2009. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Rineka Cipta: Jakarta. Ny. Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata. 2009. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Mandar Maju: Bandung. Rachmadi Usman. 2006. Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga. Sinar Grafika: Jakarta. R. Soeroso. 2011. Tata Cara dan Proses Persidangan. Sinar Grafika: Jakarta. R. Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan. 2008. Hukum Orang dan Keluarga. Airlangga University Press: Surabaya. Yahya Harahap. 2005. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Sinar Grafika: Jakarta. Yahya Harahap. 2011. Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika: Jakarta. Peraturan Perundang- Undangan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama

66

Internet http://www.skripsi-tesis.com/07/04/tinjauan-yuridis-tentang-gugatan-biayapemeliharaan-anak-setelah-perceraian-di-pengadilan-agamasleman-menurut-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-pdf-doc.htm http://dreamlandaulah.wordpress.com/2010/01/24/perceraian-dalampandangan-islam/ http://ukhtysiti.blogspot.com/2011/03/hukum-cerai-dalam-islam.html http://faqco.blogspot.com/ http://wwwaninovianablogspotcom.blogspot.com/2010/12/perceraianmenurut-hukum-islam.html http://riau.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=12097

67

YAMINA JAYA Photocopy & Printing

KANTIN RAMSIS UNHAS Phone: 081342933050

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79