Oleh Drs. Setyanta Nugraha, MM
Disampaikan dalam rangka Kunjungan Ilmiah Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara FISIP Universitas Jayabaya Jakarta 28 Oktober 2013
11/26/2013
Biro Analisa APBN
1
KONSTITUSI UUD 1945 Pasal 20: • Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan DPR • Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan DPR, maka rancangan undang-undang tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu Perubahan Pertama UUD 1945 Pasal 20 : DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang UUD 1945 Pasal 23: • Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undangundang. Apablia DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu
11/26/2013
Perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23: • Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. • Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. • Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. Biro Analisa APBN
2
11/26/2013
Biro Analisa APBN
3
REFORMASI KEUANGAN NEGARA Sejalan dengan amanat reformasi, Reformasi di bidang keuangan Negara ditandai dengan lahirnya 3 (tiga) paket Undang-Undang (UU), untuk menggantikan ICW perundangan peninggalan pemerintah Hindia Belanda, yaitu: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan 3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Paket UU ini mengubah paradigma pengelolaan keuangan Negara baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Paradigma baru pengelolaan keuangan Negara dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas menuju tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN 11/26/2013
Biro Analisa APBN
4
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2003 ayat (1) menyatakan “Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan”,
1. 2. 3.
11/26/2013
dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiscal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan; dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna barang kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya; diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; Biro Analisa APBN
5
KEUANGAN NEGARA Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN 11/26/2013
Biro Analisa APBN
6
ANGGARAN Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
Dalam upaya meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran telah dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran dalam UU 17/2003 sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Belanja negara/daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Setiap pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja harus mendapatkan persetujuan DPR/DPRD 11/26/2013
Biro Analisa APBN
7
KELEMBAGAAN DAN UNSUR PENDUKUNG FUNGSI
HA SIL
SEKRETARIAT JENDERAL TENAGA AHLI & ASISTEN ANGGOTA 11/26/2013
Biro Analisa APBN
8
KELEMBAGAAN DPR PIMPINAN DPR
BADAN MUSYAWARAH
PANITIA KHUSUS
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
BADAN KEHORMATAN
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
BADAN LEGISLASI
BADAN ANGGARAN
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA 11/26/2013
KOMISI I - XI
Biro Analisa APBN
9
JUMLAH DAN KOMPOSISI FRAKSI KEANGGOTAAN DPR PERIODE 2009-2014
148
11/26/2013
106
94
57
46
Biro Analisa APBN
38
28
26
17
10
TUGAS KOMISI DALAM FUNGSI ANGGARAN 1. Mengadakan pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah 2. Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan RAPBN yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama dengan Pemerintah 3. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi; 4. Mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya 5. Menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan pada poin 1 sampai 4 kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi; 6. Menyempurnakan hasil sinkronisasi Badan Anggaran berdasarkan penyampaian usul komisi di Komisinya; dan 7. Menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi untuk bahan akhir penetapan APBN.
11/26/2013
Biro Analisa APBN
11
TUGAS BADAN ANGGARAN 1. Membahas bersama Pemerintah untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap K/L dalam menyusun usulan anggaran 2. Menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait 3. Membahas RAPBN bersama Pemerintah (Menkeu,Men PPN/Bapenas, Gub BI) dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan K/L 4. Melakukan sinkronisasi hasil pembahasan di komisi mengenai RKAKL 5. Membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan 6. Membahas RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN. 11/26/2013
Biro Analisa APBN
12
TUGAS BAKN
1. Melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR 2. Menyampaikan hasil penelaahan poin 1 kepada Komisi 3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan Komisi 4. Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan
11/26/2013
Biro Analisa APBN
13
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN NASIONAL Januari - April
Mei - Agustus (10)
Pembahasan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal & RKP
DPR (9)
Kabinet/ Presiden
RPJM Nas
Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran
Kebijakan Pemerintah
(1)
(7) Rancangan Akhir RKP
Penyusunan Rancangan Awal RKP
Kement.PPN/ BAPPENAS
September - Desember
(14)
Keppres tentang RKP
(17) Pembahasan RKA-KL
Pembahasan RAPBN
APBN
(20)
Nota Keuangan RAPBN dan (16) Lampiran
Keppres tentang Rincian APBN
(11)
Penelaahan Konsistensi dengan RKP
(3) SEB Prioritas Program dan Indikasi Pagu (12) SE Pagu Sementara
Kement.erian KEUANGAN
(18)
UU
Lampiran RAPBN (15) (Himpunan RKAKL)
Rancangan Keppres ttg Rincian APBN
(19) Penelaahan Konsistensi dengan Prioritas Anggaran
(6)
(2) RENSTRA KL
Kementerian/ Lembaga
(13)
Rancangan Renja KL
RKA-KL
(22) Pengesahan
(21) Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(23)
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(1a)
11/26/2013
Daerah
A
(5a)
Biro Analisa APBN B
C
(6a)
D
(12a)
14 (18a)
E
JADUAL PEMBAHASAN RAPBN NO.
KEGIATAN
J A N
1
Pembahasan RKP dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN
2
Pembahasan Laboran SM I & Prognosis SM II Pelaksanaan APBN
3
RUU tentang Perubahan APBN (pembahasan selama 1 bulan sejak RUU tersebut diajukan oleh Pemerintah)
4
RUU tentang APBN
5
RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN
*
Berlakunya UU APBN
11/26/2013
F E B
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
A G T
S E P
O K T
N O P
D E S
1 JANUARI Biro Analisa APBN
15
SIKLUS PEMBAHASAN RAPBN RKP DAN PEMBICARAAN PENDAHULUAN 20 Mei –pertengahan Juli
RUU PERTANGGUNGJA WABAN PELAKSANAAN APBN
Disampaikan setelah 6 bulan Pelaksanaan APBN berakhir dan dibahas paling lama 3 bulan sejak disampaikan 11/26/2013
RUU APBN Agustus – akhir Oktober
RUU PERUBAHAN APBN Pembahasan paling lama 1 bulan dalam masa sidang setelah Rancangan RUU Perubahan APBN disampaikan oleh Pemerintah Biro Analisa APBN
PELAKSANAAN APBN 1 JANUARI-31 DESEMBER
LAPORAN REALISASI SM I DAN PROGNOSIS SM II
Juli - Agustus
16
ALUR PEMBICARAAN PENDAHULUAN RAPAT PARIPURNA 20 MEI Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal
Rapat Paripurna Fraksi menyampaikan Pandangannya atas Materi KEM & PPKF
Rapat Paripurna Pemerintah Menyempaikan Tanggapan
11/26/2013
Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah penyelesaian Akhir PP berdasarkan Hasil pembahasan Komisi
Hasil pembahasan RKAKL Komisi disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran
Rapat Kerja Komisi I-XI membahas RKAKL Dengan pasangan kerjanya
Rapat Kerja Badan Anggaran dg Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gub. Bank Indonesia Penyampaian RKP & Kerangka Ekonomi Makro & Pokok-pokok Kebijakan Fiskla dalam RAPBN Rapat Panja: Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Panja RKP dan Prioritas Anggaran Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Panja Kebijakan Transfer ke Daerah
Biro Analisa APBN
Rapat Paripurna Badan Anggaran Menyampaikam hasil Rapat Banggar dalam Rapat Paripurna
17
ALUR PEMBAHASAN RAPBN Pengajuan RUU APBN oleh Pemerintah Kepada DPR
Rapat Paripurna: Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Atas RUU APBN
Rapat Paripurna: Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Atas RUU APBN
11/26/2013
• Rapat Kerja Komisi I s.d. XI dgn Mitra Kerjanya membahas alokasi anggaran untuk program, Proyek dan Kegiatan Kementerian Negara/ Lembaga dan menyampaikan ke Badan Anggaran scr tertulis. • Menyempurnakan hasil sikronisasi dari Badan Anggaran secara tertulis •Menyampaikan hasil penyempurnaan sinkronisasi ke Badan Anggaran utk bahan akhir penetapan APBN
Rapat Internal Panitia Anggaran untuk Membahas Hasil pebahasan rapat kerja Komisi I s.d. XI dengan Mitra Kerjanya dalam rangka Pembahasan RKA K/L
Rapat Kerja Badan Anggaran dg Menteri Keuangan Meneg. PPN/ Kep. Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia 1. Pengantar Ketua Badan Anggaran 2. Laporan panitia kerja Rapat Kerja 3. Pembacaan naskah Badan Anggaran RUU APBN 4. Pendapat mini dg Menteri Keuangan sbg sikap akhir fraksi Meneg. PPN/ 5. Pendapat Pemerintah Kep. Bappenas dan 6. Penandatanganan naskah Gubernur Bank Indonesia RUU APBN 7. Pengambilan keputusan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II Biro Analisa APBN
Rapat Paripurna 1. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi, dan hasil Pembicaraan Tingkat I. 2. Pernyataan persetujuan /atau penolakan dari tiap-tiap fraksi & anggota secara lisan yg diminta oleh pimpinan rapat paripurna;, 3. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya. 18
ALUR PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBN Rapat Paripurna BPK menyampaikan laporan keuangan Pemerintah Pusat
RAPAT PARIPURNA Pemerintah menyampaikan pokok-pokok RUU Pertanggung Jawaban berupa Laporan keuangan Yang telah diperiksa BPK
Rapat Paripurna: Pemandangan Umum Fraksi-fraksi 11/26/2013
Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan membahas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dengan Mempertimbangkan PU Fraksi, Tanggapan Pemerintah, saran dan Pendapat Bamus, keputusan Raker Komisi, dan laporan keuangan Pemerintah Pusat
Rapat Paripurna: Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi
Sebelum penetapan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN, BAKN Dapat menyampaikan Telaahannya terhadap LKPP Yang telah diaudit oleh BPK
Rapat Kerja Badan Anggaran dg Menteri Keuangan 1. Pengantar Ketua Badan Anggaran 2. Laporan panitia kerja 3. Pembacaan naskah RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 4. Pendapat mini sbg sikap akhir fraksi 5. Pendapat Pemerintah 6. Penandatanganan naskah RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 7. Pengambilan keputusan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II
Biro Analisa APBN
Rapat Paripurna 1. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi, dan hasil Pembicaraan Tingkat I. 2. Pernyataan persetujuan /atau penolakan dari tiap-tiap fraksi & anggota secara lisan yg diminta oleh pimpinan rapat paripurna;, 3. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya. 19
STRUKTUR DAN FORMAT APBN Sejak APBN tahun 2000, APBN menggunakan format I-account untuk menggantikan format sebelumnya, yaitu T-account. Pada format T-account, pencantuman untuk penerimaan berada di sebelah kiri dan belanja di sebelah kanan serta menggunakan prinsip berimbang dan dinamis. Sedangkan pada format I-account, pencantuman pendapatan dan belanja berada pada satu kolom, sehingga dapat terlihat besaran surplus/ defisit yang didapat dari besaran pendapatan negara dikurangi besaran belanja negara.
Lebih jauh lagi, jika terdapat defisit maka besaran pembiayaan untuk menutupinya pun dapat dilihat dalam format I-account. 11/26/2013
Biro Analisa APBN
20
STRUKTUR APBN
11/26/2013
Biro Analisa APBN
21
TEMA RKP 2014
11/26/2013
Biro Analisa APBN
22
PRIORITAS RKP 2014
11/26/2013
Biro Analisa APBN
23
ASUMSI MAKRO
11/26/2013
Biro Analisa APBN
24
APBN dan usulan APBN 2014
11/26/2013
Biro Analisa APBN
25
11/26/2013
Biro Analisa APBN
26
