NERACA GAS BUMI INDONESIA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

REPUBLIK INDONESIA

NERACA GAS BUMI INDONESIA 2013-2028

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


DAFTAR ISI I.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL

II.

PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PENGELOLAAN MIGAS NASIONAL

III. CATUR DHARMA ENERGI IV. PENGATURAN SUBSIDI BBM

2


I

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL

3


PENDAHULUAN • Perekonomian Indonesia terus tumbuh secara signifikan • Indonesia telah memproduksikan minyak dan gas bumi lebih dari 100 tahun yang lalu, dimana saat

ini produksi minyak bumi telah memasuki masa declining. • Jumlah cadangan minyak bumi Indonesia yang terbukti hanya sebesar 4,2 milyar barrel atau hanya 0,3% cadangan minyak terbukti dunia dengan jumlah penduduk yang lebih dari 200 juta jiwa. • Indonesia telah menjadi net oil importir, sehingga tidak lagi dapat mengandalkan minyak bumi sebagai sumber pendapatan negara.

• Kebijakan harga energi yang kurang mendorong program diversifikasi dan konservasi energi • Besarnya impor BBM yang terus meningkat setiap tahunnya ikut berperan dalam memperburuk

neraca perdagangan Indonesia. • Besaran subsidi energi sudah membebani APBN


KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL TARGET 2025

KONDISI SAAT INI

Gas 30 %

Oil 20 %

Oil 49,7 %

Coal 33 %

Renewable 17%

Gas 20,1 % Coal 24,5 %

Renewable 5,7 %

 Government Regulation 5/2006

Oil 23,7 %

Gas 19,7 %

Coal 30,7 % Renewable 25,9%  Draft of

The New National Energy Policy


POTENSI SUMBER ENERGI INDONESIA

NO

ENERGI BARU TERBARUKAN

SUMBER DAYA (SD)

1

2

3

1

Hydro Hydro

75,000 MW

2

Panas Bumi Panas Bumi

28,617 MW

3

Biomass Biomass

32,654 MW

4

Tenaga TenagaSurya Surya

4,80 kWh/m2/day

5

Tenaga Angin Tenaga Angin

3 – 6 m/s

6

Samudera Samudera

49 GW **)

7

Uranium

3,000 MW *)

*) Hanya di Kalan – Kalimantan Barat **)Sumber Dewan Energi Nasional

NO

ENERGI TAK TERBARUKAN

SUMBER DAYA (SD)

CADANGAN TERBUKTI (CT)

1

2

3

4

7,408,24*

3,692,50

1

Minyak (milliar barel)

2

Gas (TSCF)

334

101,54

3

Batubara (miliar ton)

120.5

31.4

4

Gas Metana Batubara (TSCF)

453,3

-

5

Shale Gas (TSCF)

574

-

*) Cadangan potensial minyak bumi


II

PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PENGELOLAAN MIGAS NASIONAL

7


KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

Peningkatan Kegiatan ekonomi Ketahanan Nasional

DEMAND SIDE POLICY

MENUJU HARGA KEEKONOMIAN

HARGA ENERGI

SUBSIDI LANGSUNG

PENINGKATAN KESADARAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT

DIVERSIFIKASI

KONSERVASI (EFISIENSI)

KETAHANAN ENERGI

JAMINAN PASOKAN

KONSERVASI (OPTIMASI PRODUKSI)

SHIFTING PARADIGM

PERAN ENERGI

SUPPLY SIDE POLICY

EKSPLORASI PRODUKSI


DARI MIGAS UNTUK PENDAPATAN NEGARA MENJADI MIGAS UNTUK PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL PERANAN SUB SEKTOR MIGAS BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL INDUSTRI MIGAS

RESIKO TINGGI

BIAYA TINGGI

TEKNOLOGI TINGGI

SUMBER BAHAN BAKU INDUSTRI

MEMENUHI KEBUTUHAN BAHAN BAKAR DOMESTIK

SUMBER PENDAPATAN NEGARA

PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN

MENCIPTAKAN EFEK BERANTAI 9


PENGEMBANGAN KEGIATAN HULU MIGAS Investasi dan eksplorasi migas semakin bergerak ke timur dikarenakan banyak cekungan yang belum tereksplorasi, sebagian besar berada di laut dalam serta pengembangan SDA Migas Unconventional (CBM, Shale Gas) maupun mengembangkan kembali Synthetic Gas

Mostly Tertiery

Western part

Discoveries in Jurrasic Plays 1998-2008

Eastern part

Deep Water Area “Biaya produksi migas meningkat seiring dengan peningkatan produksi di deep water area” 10

KEMENTERIAN ESDM

III

CATUR DHARMA ENERGI (Kepmen ESDM No.4051 K/07/MEM/2013): A. PENINGKATAN PRODUKSI MIGAS B. PENGURANGAN IMPOR BBM C. PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN D. ENERGI EFISIENSI 11

KEMENTERIAN ESDM

III

A. USAHA PENINGKATAN PRODUKSI MIGAS

12


PROFIL PRODUKSI MIGAS INDONESIA

Perkembangan industri migas telah mengalami perubahan dari dominasi minyak bumi ke gas bumi

DOMINASI GAS

DOMINASI MINYAK 2000

PEAK 1995

PEAK 1977 Plateau stage

1683 1631 1624 15891587

16121624 1575 1574 1557 1539 1537 1535 1500 1491

1519

1506

1500

1445 1407 1373 1336 1305

1327 13021302 1264

1303

1288

1415

13971404

1387

1362 1338

1214

1586 1522 1501 14681462

1364 1316

1499

1408 1373

1366 1341

15001500 1460

14981496

1375

1267 1252 1229

1240

MBOEPD

1147 1082

1096 1062

1056

1006

1000

966 904

889 853 744

500

601

773

977

100010101010 949 945 902

900 861

847

742

569

954

830

797

Decline 3-5%

585 488

466

512

550 544

401

266 153 74 52 57 57 51 53 59

109 91 99

0 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

TAHUN *) Outlook per 29 Januari 2013

Minyak

13

KEMENTERIAN ESDM

NATURAL GAS RESERVE, CBM RESOURCES, AND SHALE GAS POTENTIAL ACEH (NAD)

6.93

NATUNA

NORTH SUMATRA

1.22

50.27 CENTRAL SUMATRA

8.06

14.63 PAPUA

EAST BORNEO SOUTH SUMATRA

2.58

18.30

23.90

CELEBES WEST JAVA

3.18 5.89

MOLUCCAS

15.21

EAST JAVA

(Advance Resources Interational, Inc., 2003 processed)

CBM RESOURCES = 453.30 TCF

GAS RESERVES PROVEN POTENTIAL TOTAL

= 101.54 TSCF = 48.85 TSCF = 150.39 TSCF

Total CBM Basin = 11

(Advance Resources International, Inc., 2003)

Contract Signed up to 2011 : 42CBM PSCs

SHALE GAS POTENTIAL Government is currently doing preliminary study and collecting data about Shale Gas potential in Indonesia

(As of January 1st 2013)

14

KEMENTERIAN ESDM

Conventional Oil & Gas Contract Signed (2008-2014) 35 30

Number of Contracts

PENANDANTANGAN WILAYAH KERJA KONVENSIONAL DAN NONKONVENSIONAL

25 20 15 10 5 -

Direct Proposal

2008 25

2009 15

2010 15

2011 20

2012 11

2013 13

2014 5

Regular Tender

9

6

6

7

2

0

1

Pemerintah Indonesia telah menerapkan prosedur khusus untuk penawaran wilayah kerja melalui joint study, dimana hal tersebut merupakan proses yang paling diminati, yang diindikasikan dari banyaknya penandatangan PSC (81,5%)

KEMENTERIAN ESDM

JUMLAH KKKS DI INDONESIA KKKS CBM

54

KKKS EKSPLORASI

184

KKKS PRODUKSI

79

KKKS NON KONVENSIONAL

1 Penandatanganan KKS Baru (2008 - 2014) 40 35 30 25 20

15 10 5 Exploration Block Production Block

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

34

20

21

26

13

13

7

1

1

16

KEMENTERIAN ESDM

III

B. PENGURANGAN IMPOR BBM

17

KEMENTERIAN ESDM

INFRASTRUKTUR GAS BUMI INDONESIA

18

KEMENTERIAN ESDM

SUPPLY – DEMAND BBM & RENCANA PEMBANGUNAN KILANG Kilang APBN (300 MBCD)

Tuban (300 MBCD) Balongan II (300 MBCD)

RFCC Cilacap (62 MBCD) dan TWU (10 MBCD)

1.600.000 1.200.000 800.000

CONSUMPTION

PRODUCTION

SUPPLY

Biofuel

CATATAN:  Pertumbuhan konsumsi 4 % per tahun  Konversi minyak mentah menjadi BBM untuk kilang yang akan dibangun diasumsikan 90%

Crude

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0

2006

400.000

2005

Volume (bbl/hari)

2.000.000

KEMENTERIAN ESDM

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KILANG MINYAK BUMI APBN Murni Kilang minyak fungsi strategis bagi ketahanan nasional. Anggaran yang cukup Keekonomian kilang minyak kurang menarik bagi investor

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) Anggaran terbatas. Keekonomian marjinal, namun masih ada bagian yang dapat menghasilkan pendapatan bagi pihak swasta. Perlu insentif investasi dan fiskal

Upgrading kilang minyak eksisting oleh Badan Usaha

Swasta murni Secara keekonomian kilang minyak layak untuk dibangun. Pemerintah dapat memberikan insentif investasi bagi pembangunan kilang minyak.

KEMENTERIAN ESDM

TERUS MENINGKATKAN PASOKAN GAS UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DOMESTIK

Peningkatan rata-rata 9% sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, dan sejak tahun 2013 volume gas untuk memenuhi kebutuhan domestik lebih besar dibandingkan ekspor 5,000 4,500

4,397

60,8%

4,416 4,202

4,336

4,008

4,000 3,500

BBTUD

3,000

4,078 3,820

Penghapusan subsidi BBM untuk industri

3,775

53,8% 52,6%

3,681

3,323

3,379

3,267

3,631

3,774

3,550

3,402

49.5%

3,981

3,416 2,836

2,913

2,500

2,341

2,000

4,403

2,527

1,500

1,480

1,466

1,513

1,000

Export

Domestic

500 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Catatan: *) Outlook berdasarkan data realisasi per 30 Mei 2014

21

KEMENTERIAN ESDM

III

C. PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN

22

KEMENTERIAN ESDM

KEBIJAKAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2007 tentang Energi

PERATURAN PRESIDEN NO. 5 TAHUN 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional

Pasal 20 dan 21 – Prioritas peningkatan penyediaan dan pemanfaatan EBT – Penyediaan dan pemanfaatan EBT dapat memperoleh insentif dari hingga tercapai nilai keekonomianya Target BBN pada tahun 2025 sebesar 5% dari Bauran Energi Nasional

PERATURAN PRESIDEN NO. 45 TAHUN 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

Pengaturan kebijakan pencampuran Bahan Bakar Nabati dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan pemberian subsidi untuk JBT (BBN sebagai JBT)

PERATURAN MENTERI ESDM NO. 32 TAHUN 2008 sebagaimana telah diubah kedua dengan PERATURAN MENTERI ESDM NO. 20 TAHUN 2014 tentang penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain

Mandatori pemanfaatan BBN pada sektor Transportasi, Industri, dan Pembangkitan Listrik. BBN telah dimanfaatkan sejak 2009.

KEPMEN ESDM NO.2185K/12/MEM/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Kepmen ESDM NO.0219K/12/MEM/2014

Harga Indeks Pasar (HIP) BBN untuk dicampurkan ke dalam jenis BBM tertentu/PSO/bersubsidi

KEMENTERIAN ESDM

PERAN STRATEGIS BBN SEBAGAI ENERGI BARU TERBARUKAN 1.

UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS TERPASANG PENYEDIAAN ENERGI.

Pertumbuhan energi berkisar 7% per tahun, perlu ada penambahan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan. 2. UNTUK MENSUBSTITUSI PENGGUNAAN BBM. Salah satunya dengan memanfaatkan BBN yaitu Biodiesel dan Bioetanol yang diproduksi di dalam negeri. Indonesia mengimpor sekitar 500 ribu barrel minyak (dalam bentuk minyak mentah dan BBM) setiap harinya. 3. UNTUK MEMPERCEPAT PENYEDIAAN AKSES ENERGI MODERN DI DAERAH PEDESAAN, TERPENCIL DAN PULAU KECIL. Energi terbarukan tersedia di seluruh wilayah tanah air, sebagai sumber energi untuk penyediaan listrik perdesaan. Program yang berjalan: Listrik/energi pedesaan dengan mikrohidro, surya, biomassa, biogas. 4. BERKONTRIBUSI DALAM PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA.

Energi terbarukan adalah energi ramah lingkungan, tidak mengeluarkan (sangat sedikit) emisi GRK.

KEMENTERIAN ESDM

BIODIESEL (Minimum) Sektor

Juli 2014

Januari 2015

Januari 2016

Januari 2020

Januari 2025

Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, dan Pelayanan Umum (PSO)

10%

10%

20%

30%

30%

Transportasi Non PSO

10%

10%

20%

30%

30%

Industri dan Komersial

10%

10%

20%

30%

30%

Pembangkit Listrik

20%

25%

30%

30%

30%

BIOETANOL (Minimum) Sektor

Juli 2014

Januari 2015

Januari 2016

Januari 2020

Januari 2025

0,5%

1%

2%

5%

20%

Transportasi Non PSO

1%

2%

5%

10%

20%

Industri dan Komersial

1%

2%

5%

10%

20%

-

-

-

-

-

Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, dan Pelayanan Umum (PSO)

Pembangkit Listrik

MINYAK NABATI MURNI (Minimum)

Sektor

Juli 2014

Januari 2015

Januari 2016

Januari 2020

Januari 2025

Industri

5%

10%

20%

20%

20%

Transportasi Laut

5%

10%

20%

20%

20%

Transportasi Udara

-

-

2%

3%

5%

Pembangkit Listrik

6%

15%

20%

20%

20%

Industri dan Transportasi (Low and Medium Speed Engine)

KEMENTERIAN ESDM

III

D. ENERGI EFISIENSI

26

KEMENTERIAN ESDM

LANDASAN HUKUM PENGHEMATAN ENERGI PP 70/2007 tentang Konservasi Energi

tentang Penghematan Pemakaian Listrik Permen ESDM No. 14/2012

...dalam rangka menjaga subsidi Energi agar sesuai:

APBN

Permen ESDM No 13/2012

tentang Manajemen Energi Inpres 13/2011 tentang Penghematan Energi dan Air PERPRES 15/2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Penggunan Jenis BBM Tertentu PERPRES 64/2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, & Penetapan Harga BBG untuk Transportasi Jalan

Permen ESDM No. 15/2012

tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah Permen ESDM No. 01/2013

tentang Pengendalian Penggunaan BBM

KEMENTERIAN ESDM

IV

PENGATURAN SUBSIDI BBM

28

KEMENTERIAN ESDM

KETERKAITAN DAN DAMPAK SUBSIDI BBM

Dampak negatif dari subsidi BBM

Upaya: • Penurunan volume BBM tertentu (bersubsidi) • Penurunan subsidi BBM • Pelaksanaan subsidi langsung dan bantuan sosial

Upaya yang dilakukan melalui pengembangan energi baru terbarukan secara masif

Menghambat program konservasi dan diversifikasi energi Subsidi harga BBM kurang tepat sasaran

Melemahnya kurs rupiah

Meningkatnya impor energi (migas)

Upaya Pengurangan Impor Energi (Migas): • Peningkatan produksi migas • Pembangunan kilang minyak • Pembangunan infrastruktur migas

Defisit neraca perdagangan 29

KEMENTERIAN ESDM

ALUR PIKIR PENGURANGAN SUBSIDI BBM UPAYA

KONDISI SAAT INI • Konsumsi BBM meningkat • Harga produk BBM meningkat • Penggunaan energi non-BBM masih kurang • Harga Jenis BBM Tertentu masih di bawah harga keekonomian • Subsidi Harga BBM tidak tepat sasaran • Keterbatasan Kapasitas Kilang BBM dalam Negeri • Keterbatasan cadangan minyak • Keterbatasan Infrastruktur Energi non-BBM • Keterbatasan Moda Transportasi Umum (Mass Transportation) yang memadai • Adanya disparitas harga

PENGURANGAN SUBSIDI BBM

• Penghematan Penggunaan Bahan Bakar Minyak • Penyediaan moda transportasi umum yang layak • Diversifikasi Energi • Peningkatan Infrastruktur Energi non-BBM • Pengalihan penggunaan BBM tertentu (bersubsidi) kepada non-subsidi • Penerapan Distribusi Tertutup untuk BBM Tertentu • Revitalisasi Program Pengamanan Sosial Masyarakat (Subsidi Langsung) • Rasionalisasi Harga BBM tertentu

KONDISI YANG DIHARAPKAN • Penurunan volume BBM tertentu (bersubsidi) • Penurunan Subsidi BBM • Pelaksanaan subsidi langsung dan bantuan sosial • Peningkatan Penggunaan Bahan Bakar non-BBM

KEMENTERIAN ESDM

TAHAPAN PENGURANGAN SUBSIDI BBM Tahap I < Okt'98

Tahap II Jan'99

Tahap III Mar'01

Tahap IV Jun'01 Jan'02

sep'05

RT Tdk Mampu/Terpencil RT Mampu/ Blm Konversi Daerah Terkonversi Daerah blm Konversi Terkonversi Seluruh Industri

S S S S S S

S S S S S S

S S S S S S

S S S S S S S S S S S/ H50%P S/ H75%P

S S S S S NS

Angkutan Umum Angk.Sungai, Antar Pulau Kecil Angkutan Barang Pribadi Internasional Nelayan Kecil Besar Umum Pertambangan

S S S S S S S S S

S S S S S S S S S

S S S S S S S S S

S/ H50%P S/ H50%P S/ H50%P S/ H50%P NS S/ H50%P S/ H50%P S/ H50%P NS


S S S S NS NS NS NS NS

Angkutan Umum Angk.Sungai, Antar Pulau Kecil Angkutan Barang Pribadi Internasinal Kecil Besar Umum Pertambangan

S S S S S S S S S

S S S S S S S S S

S S S S S S S S S




Seluruh Pengguna

S

S

NS

NS

NS

NS

Target Pengguna

Tahap V Okt'05

Apr'06

Tahap VI 2007 2008

Tahap VII 2009 2010

2011

Tahap VIII 2012 2013

Tahap IX 2014

*)

*)

Tahap Akhir *)

Minyak Tanah Rumah Tangga Usaha Kecil/Khusus Industri

S S S S S NS

S S S S S NS

S S NS S NS NS

S S NS S NS NS

S/Tutup1 S/Tutup1 NS NS S/Tutup1 NS NS NS NS

S S S S NS S NS NS NS



S/Tutup1 S/Tutup1 S/Tutup1 S/Tutup1 NS NS S/Tutup1 NS NS NS NS NS NS




S/Tutup1 S/Tutup1 S/Tutup1 S/Tutup1 NS NS S/Tutup1 NS NS NS NS NS NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS NS NS

S/Tutup2 S/Tutup2 NS NS S/Tutup2 NS NS NS NS

NS NS NS

S/Tutup3 S/Tutup3 S/Tutup3 S/Tutup3 NS NS NS NS NS S/Tutup3 S/Tutup3 NS NS NS NS NS NS NS

Bensin Premium Transportasi

Nelayan Industri


NS NS NS NS

S/Tutup2 S/Tutup2 S/Tutup2 S/Tutup1 *) NS NS S/Tutup2 NS NS NS NS NS NS

NS NS NS NS

S/Tutup3 S/Tutup3 S/Tutup3 NS NS S/Tutup3 NS NS NS


NS NS NS NS NS NS NS NS NS


NS NS NS NS NS NS NS NS NS

Minyak Solar Transportasi

Nelayan Industri


NS

NS NS NS

S/Tutup2 S/Tutup2 S/Tutup2 S/Tutup1 *) NS NS S/Tutup2 NS NS NS NS NS NS

NS NS NS


NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

Minyak Diesel Industri/Angkutan Laut

NS

Minyak Bakar Industri/Angkutan Laut

Seluruh Pengguna

S

S

NS

NS

NS

NS

NS

Avtur/Avgas Angkutan Udara

Seluruh Pengguna

S = Subsidi NS = Non Subsidi S/Tutup1 S/Tutup2 S/Tutup3

: : : : :

S

NS

NS

NS

NS

NS

NS

Masih disubsidi *) Ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan DPR Tidak disubsidi Uji coba penataan (2009-2010) Uji coba sistem distribusi tertutup secara bertahap (2011-2014) Masih disubsidi dengan sistem distribusi tertutup

KEMENTERIAN ESDM

www.esdm.go.id

32

NERACA GAS BUMI INDONESIA

Recommend Documents