NASKAH PUBLIKASI. Oleh: UTARI SUHARDANI NIM

KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) PASCA PENGALIHAN PAJAK PUSAT KE DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA TANJUNGPINANG

NASKAH PUBLIKASI

Oleh: UTARI SUHARDANI NIM.120563201011

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016

1


Utari Suhardani 120563201011

Abstrak Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan perkotaan (PBB P2) merupakan bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pembentukan berdasarkan UUD No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) merupakan pajak daerah. Pemerintah kota tanjungpinang sudah mengelola PBB P2 dan BPHTB pada tanggal 01 januari 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerimaan PBB P2 terhadap pajak daerah (sebelum dan sesudah PBB P2) untuk mengetahui kontribusi penerimaan PBB,untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan pemungutan PBB P2.Lokasi penelitian yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan penelitian ini adalah Teori Abdul Rahman administrasi Pajak dan Keuangan Daerah Abdul halim. Informan dalam penelitian ini adalah 7 informan dengan 3 sebagai kunci informasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih kurangnya SDM di DPPKAD kota Tanjungpinang dari tenaga IT, tenaga penilai. Kontribusi dari PBB terhadap PAD kecil, target dan realisasi dari 11 pajak daerah PBB termasuk 3 dari 11 jenis pajak yanglebih bagus. supaya dalam hal ini masyarakat kota Tanjungpinang semakin berperan aktif dalam membayar pajak daerah dan sumber pendapatan daerah semakin besar terhadap pembangunan daerah kota Tanjungpinang. Kata Kunci : Kontribusi,administrasi pajak

2


Utari Suhardani 120563201011

Abstract

This thesis entitled "Contribution land and building tax in village and city urban sector Post Redirect To The Center Of Tax Revenue (PAD) Tanjungpinang city". Land and Building is the earth and buildings owned, dominated and exploited the individual or entity, except for the area used for plantation, forestry and mining. stablishment of constitutional No. 28 of 2009 on local taxes and levies that tax on land and building is a local tax. Tanjungpinang city government has been managing the land building and body landright on 01 January, 2013. The tax administration in the narrow sense of administration and service are quite good at doing at DPPKAD tanjungpinang city. administration in the broad sense of planning, penggorganisasian, mobilization and supervision. organizing in human resources in DPPKAD at tanjungpinang city very less as required of assessors,IT and Operatorconsul. In the area of financial revenue of PBB P2 and the realization of the target already exceeded the target after the diversion in the year 2013-2015. Contributions This research was conducted in DPPKAD Tanjungpinang. The purpose of this study was to determine the acceptance of land and building before and after to determine the contribution of the land and building to know the constraints faced by the city of Tanjungpinang in the implementation of the land and building. The method used in this research is qualitative research that produced the data descriptive of the informant with purposive sampling technique through interviews and observations. Results of the study even if the target and contributed well but should human Resources. Keyword : contributed, and tax administration

3

SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIBING Yang bertandatangan dibawah ini adalah dosen pembimbing skripsi mahasiswa yang disebut dibawah ini : Nama

: Utari Suhardani

Nim

: 120563201011

Jurusan/Prodi

: Ilmu Administrasi Negara

Alamat

: Jalan Pramuka Pulau Raja 3 No 16 RT/RW : 001/006.

Nomor telepon

: 082284751380

Email

: [email protected]

Judul Naskah

: Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Pasca Pengalihan Pajak Pusat Ke Daerah Terhadap Pendapatan asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang

Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan Tanjungpinang, 16 Agustus 2016 Yang menyatakan,

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing II

H.Jamhur Poti, M.Si. NIDN.1010016404

Edison,MPA NIDN.1030128601

4

A. Latar Belakang Pajak sebagai salah satu penerimaan negara sangat penting artinya untuk peningkatan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Salah satu jalannya adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Menurut Soemitro pengertian pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dengan telah diundangkannya Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ( UU PDRD) pada tanggal 15 september 2009 yang mulai berlaku tanggal 1 januari 2010. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Salah satu jenis pajak baru yang dipungut oleh daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebelumnya merupakan pajak pusat, maka paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan, PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat. ada 11 jenis pajak daerah adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam

5

dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Tanjungpinang yang disebut DPPKAD merupakan salah satu unsur pelaksana teknis kewenangan otonomi dalam jajaran Pemerintah Kota Tanjungpinang. DPPKAD Kota Tanjungpinang adalah kantor instansi pelayanan yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan teknis dalam mengelola sumber pendapatan daerah dan memantau penerimaan pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi. Hasil pemungutan pendapatan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah kota Tanjungpinang dan dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).(e-journal sugiyanto,2010) Pada saat PBB P2 dikelola oleh pemerintah pusat, masuk dalam akun dana bagi hasil, setelah dialihkan menjadi pajak daerah PBB P2 masuk dalam akun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketika PBB dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten/Kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%. Setelah pengalihan ini semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah. Dalam pengalihan PBB P2 memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dalam mengelola hasil PBB P2. Pemerintah kota Tanjungpinang sudah melakukan PBB P2 sebagai pajak daerah pada tanggal 01 januari 2013 dan dikelola Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

6

Selama ini, PBB-P2 dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang.dilakukan guna menjalankan amanat Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan pembayaran PBB P2 melalui Bank BTN dan kantor pos. keterlambatan dalam melakukan pembayaran PBB setelah jatuh tempo dapat dikenakan sanksi berupa denda 2 persen perbulan. Pengelolaan tersebut dapat berupa penggunaan sistem pemungutan pajak yang tepat. Pemerintah kota Tanjungpinang bertanggungjawab menjalankan PBB P2 yang menjadi tugas pemerintah daerah dengan masih adanya tunggakan yang mempengaruhi terhadap penerimaan PBB P2. Dengan adanya kendala teknis dalam hal pengelolaan PBB tersebut, termasuk ditemukannya data yang tumpang tindih antara wajib pajak maupun objek. Persoalan banyaknya objek pajak yang belum terdata juga menjadi kendala di lapangan. Masih adanya keenganan masyarakat sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Sumber daya manusia (SDM) dalam tenaga-tenaga di DPPKAD kota Tanjungpinang yang sangat kurang dalam pemungutan PBB P2. Dalam hal ini menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelayanan dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dalam

system teknologi

informasi dengan sarana dan prasarana yang harus memadai. PBB P2 sangatlah berpengaruh terhadap penerimaan daerah. Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1angka 18 bahwa

7

“Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. kelompok Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu;Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pengelolaan yang tepat dapat mengoptimalkan pencapaian target penerimaan pajak. Dalam PBB P2 di kota Tanjungpinang ini dilihat pada tabel 1.1 target dan juga realisasi diketahui bahwa pada saat PBB P2 sebelum dikelola oleh daerah pada tahun 2010-2011 mengalami penurunan, pada tabel 1.2 pada tahun 2013-2015 sesudah pengalihan menjadi pajak daerah mengalami kenaikan di atas 100%. Tabel 1.1: Target dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Sebelum pengalihan Tahun

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

2010

10.586.939.335

5.512.777.934

2011

10.748.109.397

5.518.175.736

2012

11.109.171.118

5.306.628.084

Sumber : Dinas Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD)

8

Tabel 1.2 : Target dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Sesudah pengalihan Tahun

Target(Rp)

Realisasi (Rp)

2013

5.000.000.000,00 8.217.010.285,00

2014

7.250.000.000,00 8.682.050.624,00

2015

7.250.000.000,00 8.964.969.790,00

Sumber : Dinas Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Dengan meningkatnya realisasi penerimaan PBB P2 setelah dikelola oleh pemerintah daerah oleh DPPKAD maka berkaitan dengan kontribusi yang diberikan PBB P2 terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) kota Tanjungpinang. Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu contribute, contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI:592) kontribusi adalah sumbangan. Sehingga kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaaan (PBB-P2) terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Jurnal Ferdian Dana Pradita,dkk). Oleh karena itu berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK

BUMI

DAN

BANGUNAN

9

PERDESAAN

DAN

PERKOTAAN (PBB P2) PASCA PENGALIHAN PAJAK PUSAT KE DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA TANJUNGPINANG” B. Landasan Teori

1. Administrasi Pajak. Menurut Rahman (2010:183), bahwa Administrasi Pajak dalam arti sempit adalah: “Penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-Kewajiban dan hak hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak”. Yang termasuk dalam kegiatan penatausahaan (clerical works) adalah Pencatatan (recording), Pengelolaan (Classifying), Penyimpanan (filling) Menurut Rahman (2010:183), bahwa Administrasi Pajak dalam arti luas dapat dilihat sebagai berikut:

1. Fungsi Administrasi Pajak sebagai fungsi meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan. 2. Sistem Administrasi Pajak sebagai suatu sistem adalah seperangkat unsur yang paling berkaitan yang berfungsi bersama–sama untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu tugas tertentu. 3. Lembaga Administrasi Pajak dapat dilihat sebagai suatu lembaga yaitu sebagai salah satu Direktorat Jenderal Pajak pada Departemen Keuangan Republik Indonesia, yaitu terwujud pada adanya kantor - kantor mulai dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kantor – Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. 2. Keuangan daerah. Menurut Halim (2004:18), Keuangan daerah mengatakan bahwa :

10

“Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/ peraturan perundangundangan yang berlaku”. Dari definisi tersebut terdapat dua hal yang perlu dijelaskan, yaitu: a. yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan meningkatkan kekayaan daerah. b. yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah. C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Dengan pendapat Sugiyono (2012:11) menyebutkan “bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan variable lain”.

D. Hasil dan Pembahasan 1.

Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan merupakan bahwa Administrasi Pajak dalam arti sempit adalah “Penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban– Kewajiban dan hak hak Wajib Pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib

11

pajak”. Yang termasuk dalam kegiatan penatausahaan (clerical works) adalah Pencatatan (recording), Pengelolaan (Classifying), Penyimpanan (filling)”. Maka ditemukan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) sudah dialihkan ke pajak daerah pada tanggal 01 januari 2013. Semua dalam pemungutan PBB P2 dan BPHTB masuk ke kas daerah tidak ada lagi dana bagi hasil ke pajak pusat. Dalam hal ini proses pelayanan di dalam bidang PBB

dan

BPHTB

yaitu

proses

pembetulan,mutasi,data

baru,pemecahan,duplikat. Dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak sudah

berjalan

lancar

di

DPPKAD

Kota

Tanjungpinang.

Dalam

penatausahaan nya semua diproses di DPPKAD Kota Tanjungpinnag.Dalam hal ini masih terdapat wajib pajak yang tidak memiliki SPPT PBBnya hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari masyarakat wajib pajak untuk membayar pajaknya sebelum jatuh tempo. Dalam setiap pengurusan PBB P2 harus dilengkapi persyaratan yang dibuat dalam hal pengurusan data baru,pembetulan,mutasi, pemecahan dan duplikat. Administrasi Pajak dalam arti luas dapat dilihat sebagai berikut: A. Fungsi Administrasi Pajak sebagai fungsi meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan. 

Fungsi Perencanaan, yang sudah dilakukan sosialisasi pengalihan PBB di kantor camat dengan RT/RW dan petugas kelurahan dari DPPKAD Kota Tanjungpinang guna untuk memberikan ilmu kepada

12

pihak kelurahan dan RT/RW untuk masyarakat wajib pajak. DPPKAD kota Tanjungpinang selalu melakukan himbauan sebelum jatuh tempo dengan cara melaui radio,koran,dan televise. Himbauanhimbauan kepada masyarakat sudah di lakukan tetapi masih ada keterlambatan melakukan pembayaran PBB P2 karena hal itu bisa dikenakan denda 2% tiap bulannya. 

Fungsi Pengorganisasian, Fungsi Pengorganisasian menyangkut tentang organisasi yang dilakukan dibidang PBB dan BPHTB dalam hal sumber daya manusia (SDM) dengan pengurusan penerimaan PBB P2 . dalam Sumber daya Manusia (SDM) masih sangat dibutuhkan dan masih sangat kurang yaitu tenaga penilai, operatorconsul dan juga sangat dibutuhkan tenaga IT semua beroperasi melaui sistem karena dari DPPKAD sangat bergantungan dengan pihak ketiga dalam hal ini Ketika ada masalah dengan objek pajak yang dimiliki wajib pajak hanya dari perwakilan seksi di bidang PBB turun lapangan. Tidak sebanding dengan cetak masal SPPT berjumlah sekitar 83.000 dan petugas PBB di DPPKAD kota Tanjungpinang hanya 28 orang. dilihat dari SPPT yang membayar sekitar 60%.dalam partsipasi masyarakat meningkat dalam membayar PBB P2 setelah pengalihan kepajak daerah ini karena dalam hal itu Sumber daya manusia sangat la diperlukan dalam penerimaan PBB P2 agar lebih optimal dalam kuantitas dan kualitasnya.

13



Fungsi Pergerakan dan Pengawasan hal ini dengan penilaian objek pajak turun lapangan melakukan pergerakan dan pengawasan dalam pergerakan dan pengawasan ketika terjadi permasalahan dari objek pajak dilapangan sumber daya manusia (SDM) nya lagi yang dipersoalkan oleh karena itu sangat dibutuhkan tenaga penilai, tenga IT untuk menghendel sistem yang ada di DPPKAD kota Tanjungpinang.

B. Sistem Administrasi Pajak sebagai suatu sistem adalah seperangkat unsur yang paling berkaitan yang berfungsi bersama–sama untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu tugas tertentu. Sistem administrasi dalam penerimaan PBB dilakukan memudahkan masyarakat dengan pembayaran PBB secara online c. Lembaga Administrasi Pajak, dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) yang bertanggungjawab berdasarkan undangundang, menteri dan peraturan daerah (perda). 2.Keuangan daerah Tanjungpinang sebagai ibu kota mencari sumber pembiayaan daerah untuk daerahnya salah satu yang bisa diambil yaitu pajak daerah . dari penerimaan PBB realisasi menurun dilihat target sebelum pengalihan pada tahun 2010-2012 ke pajak daerah yang masih dikelola oleh pusat. sesudah pengalihan pada tahun 2013-2015 ke pajak daerah naik dengan dilihat pada sesudah pengalihan masuk ke pajak daerah. Jadi dalam penerimaan PBB P2 ke pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

14

(PAD) meningkat. kontribusi dari bagian PAD keseluruhan 11% PBB hanya sebagian kecil sekitar 1 atau 2% terhadap PAD karena PAD mempunyai komponen-komponen pendapatan : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lainlain PAD yang sah. Dilihat target dan realisasinya yang besar yaitu BPHTB dan pajak penerang jalan umum. Dengan dilakukan sendiri keuangan

daerah

berpengaruh

terhadap

pembangunan

kota

Tanjungpinang. Kalau sumber pendapatan kecil berpengaruh terhadap belanja daerah dengan kondisi sekarang yang defisit banyak kegiatan atau infrastruktur yang ditunda.

Kendala-kendala dalam pemungutan PBB P2 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden/informan peneliti

mendapatkan

informasi-informasi

tentang

kendala-kendala

dilapangan yaitu: 1. Lokasi dan pemilik objek pajak berbeda alamatnya. 2. Apabila objek pajak yang berupa tanah kosong yang lokasinya sulit didentifikasi karena belum tentu ada alamat yang jelas yang tertera pada history SPPT PBB. 3. Wajib pajak sulit ditemui dengan kesibukan mereka 4. Perubahan

kepemilikan

membuat

kepemilikannya.

15

sulit

dicari

keberadaan

5. Sebagian Nilai Objek Pajak (NOP) merupakan NOP induk, sedangkan objek pajaknya telah dipecahkan sertifikatnya.

E. Penutup Kesimpulan 1.

Administrasi perpajakan dalam arti sempit Pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) di DPPKAD kota Tanjungpinang sudah berjalan lancar dalam penatausahaan seperti pencatatan, pengelolaan dan penyimpanan. Administrasi pajak dalam arti luas Fungsi administrasi pajak perencanaan sudah dilakukan sosialisasi pengalihan PBB P2 bersama pihak kelurahan dan RT/RW dan terus dilakukan himbauan pembayaran sebelum jatuh tempo di media cetak dan elektronik. Kurangnya pengorganisasian dalam SDM. pergerakan dan pengawasan dilakukan oleh DPPKAD kota Tanjungpinang bekerja sama dengan kelurahan dalam turun lapangan. sistem administrasi pajak yang digunakan PBB online dalam membayar pajak

2.

Keuangan daerah dalam hak dan kewajiban dilakukan DPPKAD kota Tanjungpinang, Kontribusi PAD terhadap ABPD hanya 11%. PBB P2 Realisasi melebihi Target setelah pengalihan ke pajak daerah meningkat tetapi PBB hanya sebagian kecil sekitar 1 atau 2% terhadap PAD. dilihat target dan realisasinya yang besar pajak daerah yaitu BPHTB dan pajak penerang jalan umum. sangat berpengaruh terhadap pembangunan kota Tanjungpinang dengan sumber pendapatan kecil

16

maka berpengaruh terhadap belanja daerah dengan kondisi sekarang yang defisit banyak kegiatan atau infrastruktur yang ditunda.

Saran Dengan target tiap tahun tercapai dalam penerimaan PBB P2 dan kontribusinya, juga harus diperhatikan dalam sumber daya manusia (SDM). dilakukan rekrutmen penambahan tenaga penilai dengan menilai objek pajak dilapangan, operatorconsul, tenaga akuntansi untuk mengitung penerimaan khusunya penerimaan PBB P2 dan juga IT karena itu sangat dibutuhkan dan membantu dalam proses pelayanan dan pengelolaan pengurusan PBB P2 dengan cepat. Pelayanan di DPPKAD kota Tanjungpinang dalam pengurusannya yang sudah baik harus terus dipertahankan untuk wajib pajak di masyarakat Kota Tanjungpinang. Dari SPPT PBB masih sekitar 60% yang membayar harus terus meningkatkan himbauan kepada masyarakat agar bisa mencapai 100% ini diperlukan kerjasama penambahan SDM dengan pihak kelurahan harus sampai SPPT PBB kepada masyarakat. kegiatan gebyar PBB dalam rangka memberikan apresiasi masyarakat peduli terhadap PBB ( sudah memiliki SPT PBB) dilakukan setiap 2 tahun sekali dan dilakukan mobling (mobil keliling) seperti di kota-kota besar sebelum jatuh tempo pembayaran PBB. supaya dalam hal ini masyarakat kota Tanjungpinang semakin berperan aktif dalam membayar pajak daerah dan sumber pendapatan daerah semakin besar terhadap pembangunan daerah

17

kota Tanjungpinang dan dapat dirasakan pembangunan yang lebih baik lagi oleh hasil pajak yang mereka bayar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikunto,2013. Prosedur Suatu Pendekatan Proktik. Yogyakarta:Rineka Cipta. Djam’an, MA dan Aan Komariah. 2012. Metode Penelitian Kualitatif, Alpabeta: Bandung. Gunadi, Djoned (2005). Administrasi Perpajakan. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan

Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.

Mardiasmo. 2003. Perpajaka Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.

Munir, Dasril., Henry Arys Djuanda. 2004. Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta.YPAPI.

Rahman,Abdul2010.Panduan

Pelaksanaan

administrasi

Perpajakan

Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan. Bandung: Nuansa

18

untuk

Rapina, Jerry, dan Carolina (2011). “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying” Jurnal Riset Akuntansi Volume III Nomor 2 Oktober 2011.

Siti Kurnia Rahayu, 2010. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu. Sugiyono,2012.Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta

Sugiyono,2013.Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta

Sugiyono,2014.Metode

Penelitian

Kuantitatif

Kualitatif

dan

R&D.

Alfabeta.Bandung. Suyanto,Bagong&Sutinah ,2005.Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana pranada media group

Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah Undang –Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta. Waluyo, 2011.Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 2,Penerbit Salemba Empat. Jakarta Selatan

Skripsi,Jurnal,Dokumentasi

19

Mariana, Yuni. 2005. “Analisis Kontribusi Pajak Parkir Pada Dispenda Terhadap Pendapaan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung”. Skripsi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.

Rapina, Jerry, dan Carolina (2011). “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying” Jurnal Riset Akuntansi Volume III Nomor 2 Oktober 2011.

Rudi Saputro Dkk,Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (studi pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan kota Surabaya), Jurnal pada jurusan Administrasi bisnis,Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 2010

(Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang)Jurnal

Nariana

([email protected])Siti

Khairani

([email protected]), Ratna Juwita ([email protected]) Jurusan Akuntansi (S I) STIE MDP

20

NASKAH PUBLIKASI. Oleh: UTARI SUHARDANI NIM

Recommend Documents