PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) OLEH DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI KELURAHAN SEI ENAM KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015
NASKAH PUBLIKASI
Oleh: ODE ROSNENI NIM. 110565201138
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016
1
ABSTRAK
Kemiskinan merupakan kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui berbagai program daerah yang salah satunya adalah bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada keluarga miskin. Kelurahan Sei Enam ekonomi produktif oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau di Kelurahan Sei Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan tahun 2015. Metode yang Kabupaten Bintan adalah termasuk Kelurahan yang berhasil menurut Dinas Sosial dalam menjalankan program ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan usaha digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui bantuan usaha ekonomi produktif oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau di Kelurahan Sei Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan tahun 2015, pelaksanaan sudah berjalan cukup optimal. Namun, masih ada yang harus disempurnakan untuk kedepannya seperti belum selektif dalam memilih sasaran penerima bantuan modal usaha yang masuk dalam kategori miskin, pendampingan sosial yang belum berjalan optimal sesuai fungsinya, serta kurangnya kerjasama antar instansi termasuk instansi setempat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, baik dalam proses rekrutmen, pemasaran, serta pengawasan. Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, UEP
2
ABSTRACT
Poverty is a social and economic condition of a person or group of people who unmet basic rights to maintain and develop a dignified life. Poverty alleviation through various program areas, one of which is social assistance Productive Economic Business to poor families. Kelurahan Sei Enam Bintan regency is included Kelurahan that managed by the Social Service in carrying out this program. The purpose of this study is to investigate the implementation of community empowerment through productive economic business by the Social Service Provinsi Kepulauan Riau in the Kelurahan Sei Enam Subdistrict East Bintan, Bintan regency in 2015. The method used in this research is qualitative descriptive. The results of this study show that community empowerment through productive economic business by the Social Service of Provinsi Kepulauan Riau in the Kelurahan Sei Enam Subdistrict East Bintan, Bintan regency in 2015, implementation has been optimally. However, still to be perfected for the future, as yet selective in choosing the intended beneficiaries of venture capital into the category of poor, social assistance who have not optimally according to its function, as well as the lack of cooperation between government in the implementation of community empowerment, both in the recruitment process, marketing, as well as supervision. Keywords : Community Empowerment , UEP
3
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) OLEH DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI KELURAHAN SEI ENAM KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015 A. Latar Belakang
Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang masih harus dihadapi oleh setiap orang yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan zaman yang mengarah kepada perkembangan roda perekonomian yang harusnya telah mengalami peningkatan, masih terdapat permasalahan sosial yang begitu pesat di negeri ini menjadikan Indonesia sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Kesenjangan sosial, rendahnya pendidikan, daya kreatifitas yang sangat rendah, kurangnya keinginan untuk memperbaiki diri, dan lain sebagainya merupakan cerminan bahwa kemiskinan masih harus dihadapi bangsa ini. Terdapat empat strategi yang dapat dilakukan untuk membebaskan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan ialah perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas dan perlindungan sosial. Pemberdayaan
masyarakat
merupakan
langkah
yang
dapat
menjadikan
masyarakat lebih berdayaguna dan berhasilguna. Pemberdayaan masyarakat adalah proses dimana masyarakat melakukan kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi hidupnya dan selain dari pada itu, pemberdayaan masyarakat juga merupakan cara untuk melakukan pembangunan sosial. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan untuk meningkatkan
4
kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pemerintah sebagai lembaga yang mempunyai tanggungjawab untuk mensejahterakan rakyat dan meningkatkan kualitas hidup rakyat serta pemerintah mempunyai andil penting untuk menanggulangi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat yaitu salah satunya ialah pengentasan kemiskinan. Menurut Josef Riwu Kaho (2005:89) “kemampuan aparatur Pemerintah Daerah merupakan satu faktor yang menentukan apakah suatu Daerah dapat/mampu menyelenggerakan urusan rumah tangganya dengan baik ataukah tidak”. Para tokoh pendiri negara telah menetapkan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai tujuan negara Republik Indonesia. Dengan adanya semangat otonomi daerah, pemerintah daerah adalah lembaga yang paling mengerti kondisi masyarakatnya. Seiring dengan kebutuhan pembangunan daerah yang makin meningkat disertai kapasitas yang kebutuhannya makin besar, penguatan partisipasi masyarakat daerah justru semakin menjadi kebutuhan tak terhindarkan. Menurut
Defny
Holidin
(2012:8),
desentralisasi
dalam
bentuk
penyerahan dan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjanjikan kinerja pemerintah daerah yang lebih efektif dan efesien sehingga lebih memungkinkan kebutuhan masyarakat terpenuhi meskipun baru pada taraf pokoknya yang sederhana. Dalam Hari Sabarno (2007:41), secara umum ada tiga tujuan yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menciptakan pemberdayaan daerah dan masyarakatnya. Pertama, menciptakan kondisi yang mendorong dan mendukung usaha rakyat untuk
5
memenuhi kebutuhan masyarakat dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Kedua, mengembangkan perangkat pemerintahan yang menunjang tingkat partisipasi masyarakat hingga unit pelayanan terkecil. Dan ketiga, mengembangkan sistem produksi untuk memenuhi tingkat swasembada ditingkat lokal. Pemerintah daerah dapat melakukan program-program sebagai bentuk dari upaya untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam membangun perekonomian di daerah. Salah satunya dengan mengadakan program pemberian bantuan stimulan atau modal guna perkuatan struktur keuangan yang dapat mewujudkan cita-cita untuk mengentaskan permasalahan sosial yaitu kemiskinan. Pemberian stimulan yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti modal yang dapat digunakan untuk menunjang usaha yang ada dimasyarakat dan tentunya dapat membuahkan hasil yang lebih baik. Pengentasan kemiskinan yang dilakukan pada masyarakat ada yang dilakukan melalui program seperti bantuan kredit Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM) dari swasta, ada bantuan langsung tunai guna pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yaitu BLT, program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), Kartu Bintan Sejahtera (KBS) khusus pada masyarakat Kabupaten Bintan untuk dapat digunakan sebagaimana diperlukan untuk masyarakat miskin. Akan tetapi, tawaran UMKM itu sulit diakses oleh masyarakat miskin, dan program lainnya hanya membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan
6
hidup sehari-hari, akan tetapi keberlangsungan kesejahteraan sosial masayarakat miskin tidak menjadi jaminan kedepannya. Selain itu, pada program pemberdayaan dalam upaya pengentasan kemiskinan, juga terdapat program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). KUBE bergerak dalam membentuk masyarakat miskin untuk menjalankan usaha secara bersama-sama, dikelola bersama, dan yang terpenting adalah yang memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama. UEP adalah bentuk bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan KUBE, kelompok yang dibentuk oleh masyarakat untuk menjalankan usaha secara bersama. Dalam hal ini, KUBE juga dapat menjadi penerima atau sasaran dari program kegiatan UEP. Yang mana diberikannya bantuan permodalan kepada kelompok dalam mengembangkan usaha. Kemajuan suatu daerah tidak lepas dari peran pemerintah dan masyarakat sekitar yang membangun wilayahnya dengan baik. Keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan untuk kemajuan suatu wilayah. Menurut Nurcholis Madjid (2004:130) “kita harus mengembangkan aktifitas ekonomi dengan tekanan pada usaha mendorong tumbuhnya
inisiatif
produktif
dari
bawah”.
Dalam
rangka
percepatan
pembangunan daerah, pembangunan sektor usaha yang berorientasi pada seberapa besar hasil yang didapatkan juga diharapkan dapat menjadi penggerak utama ekonomi yang efesien, berdaya saing tinggi, mempunyai struktur yang kukuh serta dapat memproduksi barang-barang bermutu, bernilai tambah tinggi dan padat karya yang membutuhkan keterampilan. Salah satunya ialah pelaksanaan
7
pemberian dana bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang disalurkan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivias kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan, yang mana kegiatan ini sudah semestinya menjadi salah satu kegiatan yang dapat membantu perekonomian masyarakat. Seperti halnya di Provinsi Kepulauan Riau, pengentasan kemiskinan juga merupakan
salah
satu
tema
utama
pembangunan
daerah.
Dalam
perkembangannya, kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami siklus naik turun. Pada tahun 2008 kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau ± 18,51%, kemudian turun menjadi 12,99% pada tahun 2011. Dengan demikian ada penurunan angka kemiskinan sekitar ± 5,52%. Akan tetapi pada tahun 2012 kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau kembali meningkat sekitar ± 4,05% yaitu menjadi ± 17,04%. Berikut data kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012: Tabel I.1 : Jumlah Individu Miskin, Menurut Kabupaten Dan Status Kesejahteraan Tahun 2012 Nama Jumlah Kab/Kota individu Sangat miskin Hampir total miskin miskin Karimun 8.533 16.666 15.240 40.439 Bintan 6.515 10.945 9.064 26.524 Natuna 2.055 2.760 2.437 7.252 Lingga 7.235 8.316 6.638 22.189 Kep. Anambas 1.132 1.933 1.683 4.748
8
Batam 39.539 Tanjungpinang 13.754 Total 78.763 Sumber: TNP2K Prov. Kepri
68.384 12.390 121.394
61.617 10.839 107.518
169.540 36.983 307.675
Keterangan : Sangat Miskin : Tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per bulan atau kondisi kesejahteraan 10% terendah di Indonesia Miskin : Pengeluaran per orang per bulan 233.740-kebawah atau kondisi kesejahteraan 11% s.d 20% terendah di Indonesia Hampir Miskin : Pengeluaran per orang per bulan antara 233.740-280.488 atau kondisi kesejahteraan 21% s.d 30% terendah di Indonesia Kabupaten Bintan adalah daerah otonom yang dimekarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2006 tentang perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Luas Kabupaten Bintan 87.717,84 km² yang terdiri dari daratan 1.319,51 km² (1,49 %) dan lautan seluas 86.398,33 km² (98,51 %). Jumlah pulau sebanyak 240 buah dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 tercatat 151.510 jiwa dengan kepadatan 78 jiwa per km2. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bintan pada tahun 2011 di Kabupaten Bintan yaitu 5.731 RTM (berdasarkan verifikasi dan validasi data program perlindungan sosial) dan menurut badan pusat statistik mencatat akhir tahun 2013 angka kemiskinan di Bintan 6,01%. Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak dan masih banyak juga terdapat masyarakat miskin, sehingga pemerintah memerlukan kegiatan yang lebih guna menekankan akan kemiskinan dari tahun ke tahun.
9
Masyarakat Kelurahan Sei Enam merupakan salah satu warga yang mendapat bantuan dari pemerintah yaitu Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Menurut hasil penelitian penulis, diketahui bahwa jumlah masyarakat Kelurahan Sei Enam yang menjadi penerima dana bantuan sosial UEP tahun anggaran APBD 2014 yaitu 35 orang dengan jumlah dana bantuan yang diterima senilai Rp. 2,000,000/orang. Penumbuhkembangan
usaha
ekonomi
produktif
yaitu
bantuan
permodalan usaha dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya manusia (SDM), meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, dan meningkatkan penghasilan, serta menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Dengan perizinan usaha masing-masing individu, masyarakat Kelurahan Sei Enam mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan usahanya dengan bantuan dana dari program pelaksanaan bantuan sosial usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Seiring dengan adanya bantuan ini dalam pemberdayaan masyarakat, pelaksanaannya menjadi perhatian. Diidentifikasi masalah yaitu terjadi dilapangan dana bantuan yang diberikan untuk permodalan usaha ini masih belum tepat sasaran yaitu modal untuk masyarakat yang mempunyai usaha sebagai penunjang produktivitas masyarakat dan masuk dalam kategori keluarga miskin, dan pada akhirnya mekanisme untuk memilih penerima bantuan inipun menjadi hal yang harus diketahui dengan jelas agar sasaran penerima dana bantuan ini tepat pada masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan modal usaha. Program bantuan
10
sosial UEP yang diberikan kepada keluarga miskin sebagian besar tidak berdasarkan data yang masuk pada program kemiskinan, akan tetapi banyak bantuan diberikan kepada keluarga miskin hanya berdasarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan setempat dan perekrutan yang dilakukan sendiri oleh pendamping atau pengurus. Kurangnya pengawasan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau sebagai penanggungjawab, kurangnya kerjasama antar instansi pemerintah atau organisasi setempat dalam mendukung usaha masyarakat, serta kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengelola usahanya. Sehingga pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini belum optimal. Seharusnya ada pemilihan calon penerima bantuan dengan benar dan transparan dan adanya kerjasama yang baik dalam
pengupayaan
pemberdayaan
masyarakat
miskin
antar
organisasi
Pemerintah, serta pemberian dukungan potensi masyarakat yang lebih optimal.
B. Kerangka Berpikir 1.
Pemberdayaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 8
tentang kader pemberdayaan masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini bermakna bahwa, dalam memampukan masyarakat dan memandirikan masyarakat upaya melakukan
11
pemberdayaan adalah solusi yang dapat dilakukan agar pembangunan pada masyarakat dapat berkembang. Selanjutnya
menurut
Kartasasmita
(2000:50-52),
pemberdayaan
masyarakat harus dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: a.
Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling)
b.
Penguatan potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering)
c.
Pemberdayaan yang juga berarti melindungi Selanjutnya
Sedarmayanti
(2004:117-118)
menyatakan
bahwa
pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu: 1) Kecenderungan primer yaitu proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna untuk mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi. 2) Kecenderungan sekunder yang menekankan pada proses memberikan atau menstimulus, mendorong atau memotivasi agar individu-individu tersebut mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam penelitian ini, maka indikator yang akan dibahas berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Program pemberdayaan masyarakat usaha ekonomi produktif oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulaua Riau Pada Masyarakat Kelurahan Sei Enam.
12
Adapun dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat ini ialah pelaksanaan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan untuk pembangunan sosial agar berjalan dengan semestinya dan apakah telah sesuai dengan aturan yang ada. Gambar: I.2 Dapat digambarkan kerangka berpikir penelitian, sebagai berikut :
Memiliki usaha yang sulit dikembangkan
Kemiskinan masyarakat
Terbatasnya modal usaha yang dimiliki
Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Pemberdayaan masyarakat melalui bantuan sosial usaha ekonomi produktif
Sasaran:
Tujuan:
Melalui:
Masyarakat miskin
Peningkatan kesejahteraan sosial, pemberian motivasi
Bantuan modal, sosialisasi, pendampin gan sosial
Peningkatan kesejahteraan sosial
13
C. 1.
Metode Penelitian Jenis Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan membuat
gambaran dan lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat serta hubungan antara fenomena objek yang diselidiki. Seperti yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor (1975) dalam moleong (2006:13), “metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.
2.
Lokasi Penelitian Adapun lokasi yang ditetapkan untuk penelitian ini adalah Kelurahan Sei
Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. Alasan memilih di Kelurahan ini ialah: a. Karena Kelurahan Sei Enam adalah Kelurahan di Kabupaten Bintan yang termasuk berhasil dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pemberian modal usaha ekonomi produktif. b. Karena terdapat berbagai jenis usaha yang digeluti masyarakat, seperti usaha kelontong, usaha otak-otak, aneka kue, peternakan, dan usaha lainnya. Hal ini menjadi menarik karena setiap tantang dan hambatan yang ada akan berbedabeda.
3.
Informan Menurut moleong (2006:06) penelitian kualitatif adalah penelitian yang
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek
14
penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode penelitian. Informen dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang pendamping penerima bantuan UEP, 1 orang Lurah Sei Enam, 1 orang Kasi Pemb. Keluarga Miskin Dinsos Kabupaten Bintan, dan 10 orang penerima dana bantuan sosial UEP. Selanjutnya dalam tahap ini terdapat key informen (informen kunci) yaitu Pelaksana atau Kasi TKSM Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Jadi jumlah informen dalam penelitian ini adalah 14 orang.
4.
Jenis Dan Sumber Data Data yang akan diolah dan diinformasikan yang dibutuhkan peneliti
untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti, maka digunakan dua cara yaitu: a.
Data Primer Data primer menurut Rusady Ruslan (2006:29) adalah data yang
diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Data primer dalam penelitian ini, diperoleh langsung dari sumber yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial usaha ekonomi produktif melalui wawancara yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. b.
Data Sekunder Data yang diperoleh dari bahan bacaan dari buku-buku ataupun
dokumen-dokumen yang ada dengan relevan yang berkaitan dengan permasalahan
15
yang diteliti, yaitu yang diperoleh dari Kelurahan dan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Data yang diperoleh berupa tabel penerima bantuan uep, jumlah masyarakat miskin, data monografi Kelurahan Sei Enam, Visi dan Misi serta susunan organisasi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, dan lain sebagainya.
5.
Teknik Dan Alat Pengumpulan Data Untuk memperoleh data dalam penelitian ini diperlukan teknik sebagai
berikut: a.
Teknik Observasi Observasi merupakan suatu teknik penelitian secara sistematis untuk
melakukan pengamatan dilapangan yang menjadi lokasi penelitian berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat melalui usaha ekonomi produktif oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau di Kelurahan Sei Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. Pada dasarnya observasi menggunakan format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkahlaku yang digambarkan. Observasi yang digunakan yaitu observasi terstruktur yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan dimana tempatnya, dengan alat pengumpul data yaitu check list. b.
Teknik Wawancara Pada teknik penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara guna
memperoleh data yang benar dan relevan menyangkut masalah yang diajukan dalam suatu penelitian. Dalam Sugiyono (2012:137), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila
16
peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dilakukan pada responden yang menguasai masalah tersebut. Alat yang digunakan dalam penelitian ini ialah pedoman wawancara. Pedoman wawancara yaitu pertanyaan yang disusun secara sistematis yang berguna untuk memberikan arah/pedoman untuk melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden. c.
Teknik Dokumentasi Menurut Hadi Sabari Yunus (2010:382) yaitu teknik dengan cara
menggunakan pedoman yang memerlukan alat-alat tertentu yaitu buku harian, buku catatan, dan alat pemotret. Foto-foto yang berkaitan dengan penelitian serta aktifitas-aktifitas dilokasi penelitian yang diperoleh dari hasil temuan data dilapangan. Alat yang digunakan adalah buku untuk mencatat hasil wawancara dan buku harian yang berisi daftar pertanyaan. 6.
Teknik Analisa Data Dalam menganalisa data pada penelitian ini menggunakan penelitian
kualitatif. Yang mana penelitian ini bersifat naturalistic yang dikumpulkan dari empiris, kemudian dari data tersebut ditentukan pola atau tema (adanya penemuan atau discovery) dan dikembangkan menjadi suatu teori. Pada analisis data ini yang digunakan adalah data yang didapat dari hasil observasi dan dari wawancara yang dilakukan kepada responden.
17
D. Hasil Penelitian Dari hasil wawancara yang dilakukan, adanya bantuan sosial usaha ekonomi produktif yang diadakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau ini ialah dapat dilihat dari tahap-tahap proses pemberian bantuan. 1. Proses Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Ekonomi Produktif Oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau di Kelurahan Sei Enam
Untuk menelaah atau mengkaji Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau di Kelurahan Sei Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Tahun 2015, dapat dilihat dari tahap-tahap proses pelaksanaan pemberdayaan tersebut dilakukan, yaitu: a) Pendataan Pelaksana dari kegiatan program pemberdayaan masyarakat dalam program kegiatan ini merupakan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya untuk mendapatkan orang-orang yang layak untuk diberdayakan dan tepatnya sasaran penerima bantuan permodalan usaha ekonomi produktif dengan melakukan pendataan dengan baik, sistematis dan dilihat secara langsung apakah sesuai dengan data yang diterima. Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan kegiatan program pemberdayaan masyarakat melalui bantuan usaha ekonomi produktif, melakukan koordinasi atau kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Bintan dalam hal pendataan masyarakat bahwa bantuan UEP untuk masyarakat miskin
18
yang mempunyai embrio usaha dan perlu dibantu dalam hal permodalan untuk di data dan diseleksi kelayakannya untuk menerima bantuan.
b) Peninjauan Pada tahap ini, Peninjauan dilakukan guna menyesuaikan data yang diterima dengan kenyataan yang ada dilapangan. Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau meminta Dinas Sosial Kabupaten untuk mendampingi turun ke wilayah dimana para penerima bantuan berada.
c) Sosialisasi Sosialisasi merupakan cara yang dilakukan pada setiap kegiatan yang diadakan dan tujuannya untuk menjelaskan maksud dari kegiatan tersebut, dan biasanya dilakukan berupa pendidikan pengetahuan dan bimtek dari kegiatan tersebut. Begitu juga halnya mengenai program kegiatan UEP ini, Pada tahap ini masyarakat penerima bantuan UEP diharuskan untuk mengikuti sosialisasi atau Bimtek terlebih dahulu sebelum dana bantuan dicairkan. Tujuan diadakannya sosialisasi ini yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa bantuan UEP ini diperuntukkan untuk modal usaha dan diberikannya pengetahuan kepada masyarakat bagaimana mengelola usaha dengan baik dan masyarakat menjadi semakin mandiri. Upaya yang dilakukan oleh pihak pelaksana yaitu Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dalam pemberdayaan masyarakat melalui usaha ekonomi produktif di Kelurahan Sei Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, seperti diadakan bimtek dan sosialisasi bagaimana mengelola usaha dan
19
dana bantuan permodalan yang diterima. Penyadaran akan adanya potensi-potensi yang dimiliki pada setiap orang guna meningkatkan dan mengembangkan keterampilan yang ada dan pemanfaatan sumber daya yang ada disekitar masyarakat itu sendiri, seperti memanfaatkan pengepul ikan untuk sebagai wadah menjual hasil ikan tangkapan, memanfaatkan masyarakat lainnya sebagai tenaga kerja pada usaha yang dijalankan dan memanfaatkan lokasi sebagai wilayah yang strategis untuk dikunjungi orang dari luar wilayah.
d) Pendampingan Sosial pada tahap ini, setelah dana bantuan diterima oleh pelaku usaha, maka adanya pedampingan yang dilakukan oleh Pendamping sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Sosial selaku pelaksana kegiatan. Tujuan dari adanya pendampingan sosial ini yaitu guna meningkatkan motivasi, kemampuan, dan peran masyarakat yang diberdayakan guna mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Menurut data dari Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (2012:11-15), Fungsi dari pendamping sosial dapat dilihat dari: a. Fungsi administratif yaitu pendampingan sosial melakukan pekerjaan yang terkait dengan pengelolaan administrasi kegiatan selama proses pendampingan b. Fungsi Operasional yaitu pendamping melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok pendampingan baik dalam bentuk dukunggan, konsultasi, saran, atau fasilitasi c. Fungsi Koordinasi dan Kerjasama yaitu pendamping melakukan berbagai upaya untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka
20
pemanfaatan dan pendayagunaan sistem sumber kelembagaan yang berada diluar lingkungan masyarakat. Dalam proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan sosial usaha ekonomi produktif di Kelurahan Sei Enam Tahun 2015, menurut I Nyoman Sumaryadi (2005) dalam Iskandar (2014:14) mengenai unsur pokok dalam upaya pemberdayaan, yaitu: a. Aksesbilitas informasi, Kemampuan akses yang diterima oleh masyarakat Dimana dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan sosial usaha ekonomi produktif oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau di Kelurahan Sei Enam dalam kemampuan untuk mendapatkan akses guna jalannya pemberdayaan ini dengan baik. Mulai dari proses mendapatkan bantuan hingga pada pemberdayaan itu berjalan. Berjalannya suatu kegiatan dalam meningkatkan upaya dalam kesejahteraan pada masyarakat perlu adanya aksesbilitas informasi yang baik. Dalam hal ini bisa dilihat pada komunikasi yang berjalan antar pemerintah dan masyarakat sebagai sasaran dari kegiatan pemberdayaan yang diadakan. b. Partisipasi atau Keterlibatan, menyangkut siapa yang dilibatkan dan bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan proses pemanfaatan bantuan modal ini dengan baik. Partisipasi atau keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan yaitu terlibatnya semua pihak yang berkaitan pada proses pelaksanaan pemberdayaan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pada memanfaatkan hasil pemberdayaan itu sendiri. Dalam hal ini, perencanaan program, pelaksanaan hingga pada pemanfaatan yang dapat dilihat bahwa siapa dan bagaimana
21
keterlibatan pihak-pihak terkait dalam melakukan program bantuan sosial usaha ekonomi produktif. Selanjutnya pada proses pelaksanaan pemberdayaan ini, Dinas Sosial Provinsi memerlukan keterlibatan pihak-pihak yang wilayahnya menjadi sasaran proses pemberdayaan masyarakat. Seperti Dinas Sosial Kabupaten, pendamping, hingga pada Pemerintahan unit terkecil pada masyarakat yaitu Kelurahan serta keterlibatan pada
masyarakat
yang menjadi
sasaran program
kegiatan
pemberdayaan yang paling utama. c. Akuntabilitas Pertanggungjawaban dalam proses kegiatan program pemberdayaan masyarakat melalui bantuan sosial usaha ekonomi produktif dalam memanfaatkan bantuan yang diterima yaitu dengan menjalankan usahanya guna melihat dan mengawasi agar pemberdayaan yang dijalankan berjalan dengan baik untuk mencapai kesejahteraan sosial yang diharapkan bersama. Penggunaan bantuan sosial yang diberikan dalam program kegiatan usaha ekonomi produktif, menjadi alat untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang diharapkan dan dapat menjadi ukuran dari berhasilnya tujuan kegiatan yang dijalankan. Disamping itu, masyarakat harus memiliki tanggungjawab atas dirinya sendiri untuk benar-benar mengelola bantuan yang telah diberikan guna meningkatkan kemandirian dalam diri dan menghilangkan rasa ketergantungan dengan orang lain termasuk pemerintah.
22
d. Kemampuan organisasi Lokal Maksudnya disini adalah kemampuan bekerjasama, mengorganisir warga masyarakat, serta memobilisasi sumberdaya pada masyarakat yang diberdayakan dalam mengembangkan usaha yang dijalankan. Dalam hal ini dapat dilihat banyaknya jenis dari usaha yang dijalankan oleh masyarakat yang diberdayakan melalui bantuan usaha ekonomi produktif, sehingga pola pengembangan yang dilakukanpun harus dilakukan secara terarah. Mulai dari mengenali jenis usaha yang dijalankan, upaya mendapatkan bantuan, hingga pemanfaatan bantuan yang didapatkan. Pelaksana dari kegiatan pemberdayaan ini, membantu masyarakat dengan cara memberikan bantuan hanya secara umum yaitu semua pelaku usaha mendapatkan modal usaha Rp.2juta untuk setiap individu (pelaku usaha), namun pada tahap sosialisasi telah di arahkan agar bantuan yang telah diberikan diperuntukkan untuk membeli bahan-bahan dalam menjalankan usaha. Karena dengan bantuan modal Rp.2juta dirasa cukup untuk membelanjakan keperluan usaha. Pemanfaatan bantuan diharapkan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Dengan telah dilakukan pembimbingan melalui sosialisasi diharapkan masyarakat dapat menggunakan bantuannya dan dapat melakukan pengembangan dalam usaha yang dijalankan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dilapangan, masih ada masyarakat yang setelah diberikannya bantuan tidak menjalankan usaha dengan baik. Bahkan ada 9 usaha yang menutup usahanya karena tidak mampu mengembangkan usaha yang dijalani lagi. Usaha-usaha yang masih bertahan
23
dalam pemberdayaan ini adalah usaha-usaha yang memang sudah dijalankan sejak lama dan pasarnya juga telah luas dan dalam hal pemenuhan modal juga telah mampu secara mandiri. Tidak jelasnya jenis usaha yang menjadi sasaran pemberdayaan dan waktu berdirinya usaha dapat menjadi salah satu faktor sulitnya masyarakat untuk mengembangkan usaha yang dijalani. Serta kurangnya upaya pengembangan yang dilakukan pelaksana kegiatan dan pendamping turut menjadi faktor permasalahan tersebut. Dari hasil yang dilihat dari unsur pokok upaya pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh I Nyoman Sumaryadi tersebut masih tidak optimalnya pemberdayaan yang dilaksanakan. Mulai dari aksesbilitas informasi yang mana tidak berjalannya komunikasi antar pemerintah, akuntabilitas yang tidak berjalan dengan relevan, hingga pengkapasitasan organisasi lokal yang mana kurangnya kemampuan masyarakat dan pihak terkait dalam mengembangkan usahanya setelah diberikannya bantuan. Selanjutnya, menurut Kartsasmita (2000:50-52), tentang upaya dalam pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat melalui: 1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang Hal ini dapat dikatakan sebagai upaya untuk membangun dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat Kelurahan Sei Enam yang mempunyai usaha dan itu merupakan mata pencaharian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (awareness) masyarakat terhadap potensi-potensi yang dimiliki.
24
2) Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat upaya memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat, dalam hal meningkatkan potensi dan daya pada masyarakat penerima bantuan permodalan usaha ekonomi produktif di Kelurahan Sei Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan penyediaan berbagai akses pada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat memiliki dukungan untuk menjadikan masyarakat semakin maju dan berdaya. Dukungan yang diberikan pula dalam memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat yaitu dapat dilihat dari penyediaan sarana dan prasarana kegiatan dalam menjalankan usaha masyarakat Kelurahan Sei Enam Kabupaten Bintan yang dapat dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau sebagai pelaksana dari kegiatan program ini serta bantuan pemasaran terhadap hasil usaha dari masyarakat. misalnya penyediaan barang-barang pendukung untuk berjualan sesuai dengan usaha yang dijalankan oleh masyarakat. 3) Melindungi masyarakat Dalam pemberdayaan ini juga dibutuhkan upaya lain seperti melindungi masyarakat. Hal ini merupakan upaya pemberian perlindungan dan terlihatnya keberpihakan pelaksana kepada masyarakat ekonomi produktif, agar potensi dan kemampuan masyarakat terus dapat diberdayakan dan dikembangkan. Dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat melalui usaha ekonomi produktif, melindungi masyarakat bermakna bahwa, masyarakat miskin yang diberdayakan dapat terpenuhi kebutuhannya dan dapat lepas dari masalah kesejahteraan sosial
25
serta usaha yang dijalankan dapat berjalan lancar. Hal ini juga dilakukan agar mencegah terjadinya eksploitasi yang kuat atas yang lemah.
e) Keadaan Masyarakat Kelurahan Sei Enam Setelah Adanya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Dalam pemberdayaan masyarakat melalui bantuan sosial usaha ekonomi produktif, memberikan kontribusi dan alternatif bagi pelaku usaha yang tidak mampu dalam pemenuhan modal usaha yang dijalankan agar menjadi harapan bahwa meningkatnya kesejahteraan pada masyarakat itu sendiri. Bantuan yang diberikan menjadi harapan bahwa jalannya usaha pada masyarakat dapat menjadi peluang untuk masyarakat menjalankan dan mengembangkan usahanya. Berjalannya kegiatan pemberdayaan yaitu selama 6 bulan dan 2 kali pelaporan yang disampaikan oleh pendamping kepada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau selaku pelaksana kegiatan. Berhasil atau tidaknya suatu pemberdayaan dapat dilihat dari hasil kegiatan pemberdayaan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat saat sebelum adanya program pemberdayaan tersebut dan saat setelah adanya program pemberdayaan ini. Harapan dari masyarakat yaitu pada umumnya, untuk selalu diperhatikan terutama pada masyarakat kecil. Bantuan yang diberikan tidak hanya sampai pada saat kegiatan program pemberdayaan itu berjalan dan tidak hanya fungsi pengawasan saja yang dijalani, tetapi motivasi yang diberikan harus lebih optimal lagi agar dapat tercapainya tujuan kesejahteraan pada masyarakat.
26
2. Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Ekonomi Produktif Oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau di Kelurahan Sei Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Tahun 2015 pembangunan
yang
berpusat
pada
manusia
(people
centered)
menekankan bahwa pembangunan bukan sekedar meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional (GNP) serta terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, tetapi yang lebih penting lagi adalah pada upaya meningkatkan kualitas manusia agar dapat meningkatkan partisipasi secara nyata dalam berbagai aktifitas kehidupan untuk mendorong terciptanya kegiatan produktif yang bernilai tinggi. Pemberdayaan masyarakat adalah merupakan cara yang dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang mampu untuk mandiri dalam mewujudkan potensi yang ada didalam dirinya (pengetahuan dan daya kreativitas) agar dapat memperbaiki kehidupannya kedepan. Hal yang terpenting dari adanya pemberdayaan masyarakat ialah mencoba mengembangkan rasa keefektifan politis yang akan mengubah penerima pasif dan reaktif menjadi peserta aktif yang memberikan kontribusinya dalam proses pembangunan, masyarakat yang aktif dan berkembang yang dapat turut serta dalam memilih isu kemasyarakatan. Pada setiap proses pelaksanaan dari pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam berjalannya program ini, antara lain: Kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengelola usahanya, lemahnya pendamping dalam menjalankan fungsinya termasuk mengawasi dan memantau usaha pada masyarakat UEP, belum selektif dalam memilih sasaran penerima bantuan modal usaha yang masuk dalam kategori miskin, kecilnya sarana pemasaran dalam memasarkan hasil usaha, kurangnya kerjasama antar instansi
27
termasuk instansi setempat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, baik dalam proses rekrutmen, pemasaran, serta pengawasan.
E. PENUTUP 1.
Kesimpulan Dari hasil penelitian mengenai Pemberdayaan masyarakat melalui
bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) oleh Dinas Sosial di Kelurahan Sei Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Tahun 2015, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: a. Pemberdayaan masyarakat melalui bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) oleh Dinas Sosial di Kelurahan Sei Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan sudah cukup optimal. Namun, masih perlu adanya penyempurnaanpenyempurnaan pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat usaha ekonomi produktif ini. Terutama pada perekrutan calon penerima bantuan sebagai sasaran pada pemberdayaan masyarakat ini, peran pendamping dalam penyampaian laporan, pengawasan, dan motivasi dalam pengembangan usaha masyarakat serta jalinan kerjasama antar instansi pemerintah sebagai pelindung masyarakat
untuk
bersama-bersama
memantau
perkembangan
usaha
masyarakat yang diberdayakan. b. faktor yang menjadi penghambat dalam berjalannya program pemberdayaan masyarakat melalui bantuan usaha ekonomi produktif di Kelurahan Sei Enam Kabupaten Bintan, antara lain: Kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengelola usahanya, lemahnya pendamping dalam menjalankan fungsinya termasuk mengawasi dan memantau pelaku usaha UEP serta pemberian 28
motivasi dilapangan, belum selektif dalam memilih sasaran penerima bantuan modal usaha yang masuk dalam kategori miskin, kecilnya sarana pemasaran dalam memasarkan hasil usaha, kurangnya kerjasama antar instansi termasuk instansi setempat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, baik dalam proses rekrutmen, pemasaran, serta pengawasan.
2.
Saran Dalam upaya memberikan perbaikan dan meningkatkan kualitas
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat usaha ekonomi produktif, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut: a. Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, diharapkan: 1) Perlu melibatkan seluruh pihak-pihak yang terkait dalam pemberdayaan ini untuk dimanfaatkan agar pelaksanaan dapat berjalan maksimal sesuai target kinerja yang direncanakan. Karena dalam pelaksanaannya, Komunikasi dan Koordinasi pelaksanaan program pada tingkat Kelurahan sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat tidak ada. Maka perlu untuk diinformasikan melalui surat resmi agar mengetahui adanya pelaksanaan program bantuan sosial UEP keluarga miskin, sehingga pelaksanaan program berjalan konsisten dan seragam. 2) Diharapkan kedepannya sebagai pelaksana program untuk meningkatkan kemampuan tenaga pendamping dalam mendampingi masyarakat. Jadi tidak hanya mampu secara administratif tetapi mampu juga dalam melakukan motivasi kepada masyarakat agar dapat meningkatkan usahanya.
29
3) Perlu adanya perhatian yang berkelanjutan bagi masyarakat yang rentan terkena resiko sosial agar program pemberdayaan yang dilaksanakan tidak hanya berjalan pada saat program itu berlangsung dan hanya sampai pada batas waktu yang ditentukan yaitu hanya selama enam bulan. b. Dinas Sosial Kabupaten Bintan, diharapkan lebih aktif dalam menanggapi program kegiatan pemberdayaan untuk kedepannya. Agar tujuan yang diharapkan dalam pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial dapat terlaksana dengan baik. c. Kelurahan Sei Enam, diharapkan lebih aktif dalam menjalankan tugas pada kesejahteraan sosial masyarakat termasuk lebih mengetahui dengan pasti sasaran penerima bantuan sosial yang berasal dari Dinas Sosial. Agar lebih efektif dalam melindungi masyarakatnya melalui pengawasan penggunaan atau pemanfaatan
bantuan
sosial
serta
pemantauan
perkembangan
usaha
masyarakat. d. Pendamping, diharapkan lebih aktif turun untuk meninjau masyarakat yang didampingi dan lebih merata pada semua pelaku UEP yang didampingi. Jadi tidak hanya aktif diawal pada saat pengumpulan kwitansi belanja masyarakat dan pada pelaku UEP tertentu saja, serta aktif untuk berkoordinasi dengan pihak Kelurahan setempat dan kreatif dalam membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha. e. Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif, diharapkan lebih mampu mengelola usaha dengan baik dan mempunyai daya saing yang tinggi untuk meningkatkan
30
hasil serta mampu untuk mandiri, dan mampu untuk menjalin dan menciptakan kemitraan yang baik dan saling menguntungkan dengan pelaku usaha lainnya.
DAFTAR PUSTAKA Buku: Gunawan, Jamil. 2005. Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia Hikmat, Harry. 2010. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Pres. Cetakan ke 5 Holidin, defny. 2012. Dilema Partisipasi Lokal Dalam Pembangunan Daerah Hasil Pemekaran. Jakarta: Universitas Indonesia Kartasasmita, Ginandjar. 2000. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo Kaho, Josef Riwu. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan Otonomi daerah). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Madjid, Nurcholis. 2004. Indonesia Kita. jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru 1. Jakarta: PT.Asdi Mahasatya Ruslan, Rosady. 2006. Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Sabarno, Hari. 2007. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta: Sinar Grafika Sedarmayanti. 2004. Good Government (Kepemerintahan yang baik)Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju (Kepemerintahan Yang Baik) Good Governance. Bandung : CV.Mandar Sondakh, Lucky W. 2003. Globalisasi & Desentralisasi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI
31
Subandi. 2012. Ekonomi Pemabangunan. Bandung: Alfabeta Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Administrasi , Bandung: Alfabeta Suherman, Eman. 2012. Kiat Sukses Membangun SDM Indonesia. Bandung: Alfabeta Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Citra Utama Wrihatnolo, R. Randi dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat.Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Yunus, Hadi Sabari. 2010. Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Dokumen: Ayu Purnami Wulandari, 2014, Skripsi: Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah Di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, FIP UNY Cholisin, 2011, jurnal: Pemberdayaan Mayarakat, Fis Uny Iskandar, 2014, Skripsi: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota Tahun 2011-2012, Fisip Umrah Kesi Widjajanti, 2011, Jurnal: Model Pemberdayaan Masyarakat, Fekon Universitas Semarang Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Provinsi Kepulauan Riau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 8 tentang kader pemberdayaan masyarakat Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2006 tentang perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
32
Permensos RI No.8 Tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial Putra Satria, 2014, Skiripsi: Pemberdayaan Masyarakat Oleh Dinas Koperasi, Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bintan Di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan, Fisip Umrah Ria Suri Anggun, 2014, Skripsi: Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Kota Tanjungpinang (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan Melayu Kkota Piring), Fisip Umrah Siti Internawati, 2013, Jurnal: Studi Pelaksanaan Pendataan Keluarga Miskin Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan, Fisip Univ. Mulawarman Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial
Internet: http://bintankab.bps.go.id/index.php/publikasi/index?Publikasi_page=2 ,diaksespada tanggal 11 juni 2015 jam 14:22 http://bpmpt.jabarprov.go.id/assets/data/arsip/permendagri_nomor_57_hn_2007. df, diakses pada tanggal 15 juni 2015 jam 14:40 http://id.wikipedia.org/wiki/Pemberdayaan_masyarakat, diakses pada tanggal 17april 2015 jam 14:43 http://ppid.bintankab.go.id/download/Profil%20Dinas%20Sosial%20%20u%20p d.pdf , diakses pada tanggal 17 april 2015 jam 14:56 http://tanjungpinang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/09/perda-no-7-th-2008 ttg-sot-dinas-_-ok_.pdf, diakses pada tanggal 15 juni 2015 jam 14:35 http://www.tanjungpinangpos.co.id/2013/68288/bintan-utamakan-uep-bagi-5-731 rtm/, diakses pada tanggal 15 juni 2015 jam 15:05
33
