SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PANDUAN TEKNIS
MONITORING SEKOLAH OLEH PEMERINTAH DAERAH (MSPD)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL KEMENTERIAN AGAMA 2010
MUTU ADALAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA (QUALITY IS EVERYBODY’S BUSINESS)
KATA PENGANTAR
Panduan Teknis Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD) disusun untuk mempermudah pengertian dan pelaksanaan MSPD dalam mendukung terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009. Untuk menunjang keberhasilan SPMP di tingkat kabupaten/kota, kantor Dinas Pendidikan / Kantor Kemenag sudah mempunyai jalur untuk memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan pendidikan di daerahnya. Namun ada dua kegiatan baru yang akan membantu mereka memperoleh data dan informasi pelaksanaan pendidikan dilihat dari Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SNP). Kegiatan pertama adalah dilaksanakan
(SPM) dan
Standar Nasional
Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang
di, oleh, dan untuk sekolah dalam mengevaluasi kinerjanya guna
memperoleh dasar untuk menyusun Rencana Pengembangan Sekolah/ Rencana Kerja Sekolah (RPS/RKS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/ Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS). Kegiatan kedua adalah MSPD yang dilakukan oleh Pengawas dalam mengumpulkan dan menganalisis laporan EDS untuk dijadikan dasar laporan MSPD kepada Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag tingkat kabupaten/kota. Dengan adanya laporan MSPD, jajaran di tingkat kabupaten/kota akan memperoleh masukan untuk dasar perencanaan dan bantuan kepada sekolah-sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di daerahnya. Oleh karena itu maka mutu data laporan EDS akan menentukan mutu dan kegunaan laporan MSPD itu sendiri. MSPD juga akan dijadikan masukan untuk melakukan Evaluasi Diri Kabupaten (EDK) bagi Dinas Pendidikan / Kantor Kemenag tingkat kabupaten/kota untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya. Panduan Teknis MSPD ini memberikan informasi tentang
penerapan setiap
tahapan dalam siklus Pelaksanaan MSPD. Panduan ini akan sangat berguna bagi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Balai Diklat Keagamaan (BDK), Dinas Pendidikan/Kantor
Kementerian
Agama,
merencanakan dan melaksanakan MSPD.
dan
Pengawas
Sekolah
dalam
MSPD merupakan kegiatan lanjutan EDS sebab MSPD akan memakai hasil EDS dalam laporannya ke tingkat kabupaten/kota. Data dan informasi yang dikumpulkan melalui format MSPD sangat ditentukan oleh mutu data laporan EDS. Oleh karena itu, para Pengawas berkepentingan untuk melakukan bimbingan teknis dalam pelaksanaan EDS, agar dia juga dapat melakukan verifikasi data saat dia terlibat dalam proses EDS untuk memperoleh data dan informasi yang handal.
Jakarta, November 2010 Dirjen PMPTK Kemendiknas,
Prof. Dr. Baedhowi NIP.19490828197903100
Daftar Isi Halaman
Kata Pengantar ……………………………………………………………………..…
i
Daftar Isi …………………………………………………………………………………
1
Daftar Singkatan ………………………………………………………………………
3
Daftar Istilah ………………………………………………………………………..……
7
BAB I Pendahuluan ……………………………………………………………………
8
A. Latar Belakang ……………………………………………………………
8
B. Dasar Hukum ………………………………………………………………
9
C. Tujuan ……………………………………………………………………….
10
D. Manfaat ……………………………………………………………………
10
BAB II MSPD dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan ……………… A. Keterkaitan MSPD dengan SPMP …………………………………
12
B. Keterkaitan MSPD dengan EDS …………………………………
14
C. Strategi Implementasi Program …………………………………
15
BAB III Siklus Pelaksanaan MSPD ………………
1
12
20
A. Pengumpulan Hasil EDS …………………………………
21
B. Pengkajian Hasil Laporan EDS dan Catatan Monitoring ……
21
C. Pengisian Format MSPD per-sekolah ……………………………
21
D. Agregasi MSPD dari Sekolah Binaan ………………………………
21
E. Agregasi Hasil Laporan MSPD …………………………………
22
F. Identifikasi Prioritas …………………………………
24
Panduan MSPD 2011
G. Penyusunan Rencana Program Peningkatan Mutu
Pendidikan Tingkat Kabupaten …………………………………….
2
24
H. Implementasi Program Peningkatan Mutu Pendidikan …….
25
BAB III Penutup ……………………………………………………………………….
26
Panduan MSPD 2011
Daftar Singkatan
BAN S/M
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
BAP
Badan Akreditasi Provinsi
BDK
Badan Diklat Keagamaan ( Kementerian Agama)
EDK
Evaluasi Diri Kabupaten/Kota
EDS
Evaluasi Diri Sekolah
EMIS
Education Management Information System (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan - SIMPendik)
Kemenag
Kementerian Agama
Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri
Kemendiknas Kementerian Pendidikan Nasional KKS
Kajian Kinerja Sekolah
LPMP
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
LPPKS
Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
MPMP
Model Penjaminan Mutu Pendidikan
MSPD
Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah
Padati
Pusat Data dan Informasi (Kemendiknas)
PKB/CPD
Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan /Continuous Professional Development
P4TK
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
RENSTRA
3
Rencana Strategis
Panduan MSPD 2011
RKT
Rencana KerjaTahunan
RKJM
Rencana Kegiatan Jangka Menengah
RPS/RKS
Rencana Pengembangan Sekolah/Rencana Kegiatan Sekolah
RAPBS/RKAS Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah SMDP
Sistem Manajemen Data Pendidikan
SNP
Standar Nasional Pendidikan
SPM
Standar Pelayanan Minimal
SPMP
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
TPS
Tim Pengembang Sekolah
TPK
Tim Pengembang Kabupaten
4
Panduan MSPD 2011
Daftar Istilah Data Kualitatif
Data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna
Data Kuantitatif
Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka
Indikator
Jabaran pokok-pokok penting dari suatu komponen atau bukti yang harus ditunjukkan untuk membuktikan bahwa komponen tersebut tercapai atau tidak.
Analisis Data
Suatu proses
untuk membandingkan atau mempertanyakan
data kuantitatif dan kualitatif terhadap standar dan indikator yang disepakati untuk melihat apa yang dimaksud oleh data tersebut dan mengapa hal itu terjadi. Triangulasi
Proses pengumpulan data tentang indikator yang sama dari dua sumber
atau lebih
atau dari sumber yang sama dengan
memakai dua strategi atau lebih. Jika hasil kedua proses ini sama, maka data atau bukti itu dapat dianggap sebagai valid dan akurat. Agregasi
Penggabungan,
pengumpulan,
dan
ringkasan
data
yang
terkumpul menjadi kelompok yang berarti untuk membantu kita mengidentifikasi kecenderungan dan isu-isu yang terjadi pada sekelompok responden. Dampak
Implikasi
dari
suatu
kegiatan
pengukuran
dalam
bidang
pendidikan berdasarkan hasil dan manfaat untuk keberlanjutan program. Tingkat ketercapaian program dibandingkan dengan sumberdaya
Efisiensi
yang digunakan.
5
Panduan MSPD 2011
Evaluasi
Proses pengukuran akan efektifitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan
Kehandalan
Kehandalan atau reliability – data yang sama akan diperoleh tiap kali
instrument dipakai pada kelompok atau responden yang
sama atau berbeda - Konsistensi data – kegiatan yang dilakukan berulang-ulang, dapat mengeluarkan hasil data yang sama atau konsisten. Komponen
Jabaran pokok-pokok penting dari suatu standard atau bukti yang harus ditunjukkan untuk membuktikan bahwa standard tersebut tercapai atau tidak. Standar terdiri dari sejumlah komponen dan setiap komponen terdiri dari sejumlah indicator.
Monitoring
Memantau memastikan
jejak
proyek,
bahwa:
program
input
atau
diberikan
kegiatan sesuai
guna dengan
perencanaan – tepat waktu, dengan kuantitas yang memadai, dalam plafon anggaran, proses dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan output yang dicapai sesuai dengan apa yang diajukan. MSPD
Serangkaian
strategi
yang
dilaksanakan
oleh
Dinas
Pendidikan/Kantor Kemenag dan pengawas sekolah tingkat Pemerintah Daerah untuk memonitor dan mengevaluasi mutu dan keefektifan sekolah berdasarkan SPM dan SNP. Data MSPD didasarkan atas hasil EDS, sebagai masukan untuk bahan rekomendasi peningkatan mutu pendidikan tingkat kab/kota. Mutu
Kualitas yang diukur berdasarkan relevansi, efisiensi, keefektifan dan dampak dari program, proses atau tindakan. Mutu mengukur sampai dimana unit atau sistem telah mencapai SPM dan SNP. 6
Panduan MSPD 2011
Output
Keluaran dalam bentuk kegiatan, produk atau jasa yang
Pendidikan
dihasilkan dari pemrosesan masukan. Keluaran biasanya lebih bersifat hasil yang nyata.
Peningkatan
Proses yang berkelanjutan dalam membuat semua kegiatan
Mutu
lebih
baik
berdasarkan
siklus
berkelanjutan dan perencanaan
penjaminan
mutu
yang
peningkatan mutu di semua
unit pada semua tingkatan dalam sistem. Penjaminan Mutu
Serangkaian proses dan sistem yang saling terkait untuk mengumpulkan, menganalisa, dan melaporkan data mengenai kinerja dan mutu dari tenaga kependidikan, program dan lembaga.
Proses
Proses adalah tindakan yang dilakukan atau prosedur yang
Pendidikan
dilaksanakan, misalnya, mengajar, menilai, sistem pengelolaan – untuk
menggunakan
dan
mengelola
input
agar
dapat
menghasilkan output atau hasil.
CATATAN KHUSUS DALAM DOKUMEN INI Penggunaan istilah sekolah mencakup madrasah
7
Panduan MSPD 2011
BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa Pemerintah Daerah, baik Kabupaten maupun Kota, memiliki peran utama dalam hal menyediakan pelayanan pendidikan, memonitor mutu pendidikan dan pelayanan pendukung pendidikan, membuat laporan mengenai mutu dan kinerja sekolah, dan meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan program penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan bekerja sama dengan LPMP di daerah masing-masing. Dalam peraturan ini dipaparkan secara rinci tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memonitor dan meningkatkan mutu sekolah. Pelaksanaan monitoring juga dilakukan oleh pengawas sekolah. Dalam banyak kasus masih banyak dijumpai praktek monitoring pendidikan yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota belum efektif dalam hal pengumpulan data yang relevan dan sahih; analisis data yang dikumpulkan; pemanfaatan data yang ada untuk meningkatkan mutu sekolah; dan pelaporan tingkat pencapaian SPM dan SNP Kementerian
Pendidikan
Nasional
dan
Kementerian
Agama
telah
mengembangkan strategi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan nasional di Indonesia yang dinamakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Dalam SPMP ini, setiap komponen bertanggung jawab untuk terlibat di dalamnya, namun demikian komponen yang paling dekat dengan satuan pendidikan di daerah adalah dinas pendidikan dan kantor kementerian agama (kantor kemenag) di tingkat kabupaten/ kota.
8
Panduan MSPD 2011
Secara
umum,
untuk
menunjang
keberhasilan
SPMP
di
tingkat
kabupaten/kota, kantor Dinas Pendidikan maupun Kantor Kemenag sudah mempunyai
jalur
perolehan
data
dan
informasi
tentang
pelaksanaan
pendidikan di daerahnya. Namun jalur yang sudah ada tersebut dirasakan belum optimal dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah masingmasing. Untuk mengoptimalkan upaya tersebut, saat ini sedang dikembangkan dua kegiatan baru yang akan membantu kantor dinas pendidikan maupun kantor
kemenag
pendidikan
untuk
di daerah
Pelayanan Minimal
memperoleh
data
dan
masing-masing dengan
informasi mengacu
pelaksanaan
pada Standar
(SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kedua
kegiatan tersebut yakni Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD). MSPD adalah serangkaian strategi yang dilaksanakan oleh staf Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag dan pengawas sekolah tingkat Pemerintah Daerah untuk memonitor dan mengevaluasi mutu dan keefektifan sekolah dan tenaga kependidikan berdasarkan SPM dan SNP. MSPD merupakan bagian penting dalam pelaksanaan SPMP dengan maksud untuk meningkatkan peran pemerintah daerah (melalui Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama) dalam meningkatkan kinerja sekolah untuk mencapai SPM dan SNP. Panduan MSPD ini diharapkan dapat mengarahkan dan menuntun prosedur dan cara Pemerintahan Kab/Kota memonitor kinerja sekolah-sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah di daerah masing-masing.
B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 9
Panduan MSPD 2011
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 6. Peraturan lain yang relevan dengan implementasi delapan standar nasional pendidikan C. Tujuan MSPD Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah antara lain bertujuan untuk: 1. Mengumpulkan (menghimpun) data yang sahih dan handal mengenai mutu
dan
kinerja
sekolah
berdasarkan
hasil
EDS
dan
rencana
pengembangan sekolah (RPS/RKS). 2. Menganalisa data yang terkumpul. 3. Menggunakan hasil analisis untuk: a. membuat perencanaan, menentukan kebijakan, mengalokasikan sumber daya Kabupaten/Kota, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang terkumpul. b. mengembangkan dan melaksanakan program dan strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. c. mengidentifikasi sekolah-sekolah yang perlu mendapat perhatian khusus dalam peningkatan kinerjanya. d. membuat pemetaan mutu sekolah. D. Manfaat MSPD Hasil MSPD dimanfaatkan sebagai dasar untuk : 1. Membuat perencanaan peningkatan mutu pendidikan. 10
Panduan MSPD 2011
2. Menentukan
kebijakan
pemerintahan
kabupaten/kota
dalam
bidang
pendidikan. 3. Mengalokasikan sumber daya di kabupaten/kota. 4. Mengambil keputusan yang terkait dengan pendidikan berdasarkan data yang terkumpul. 5. Mengembangkan
dan
menjalankan
program
dan
strategi
untuk
meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah. 6. Mengidentifikasi sekolah-sekolah yang perlu mendapat perhatian khusus dalam peningkatan kinerjanya. 7. Membuat peta mutu sekolah.
11
Panduan MSPD 2011
BAB II MSPD DALAM KERANGKA PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU A. Keterkaitan MSPD dengan SPMP Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah di Indonesia melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) sesuai dengan Permendiknas No. 63 tahun 2009. SPMP mendefinisikan penjaminan mutu sebagai kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan/program pendidikan, penyelenggara satuan/program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Pada
tataran
operasional,
penjaminan
mutu
dilakukan
melalui
serangkaian proses dan sistem yang saling terkait untuk mengumpulkan, menganalisa, dan melaporkan data mengenai kinerja dan mutu dari tenaga kependidikan,
program
dan
lembaga.
Proses
penjaminan
mutu
mengindentifikasi bidang-bidang pencapaian dan prioritas untuk perbaikan, menyediakan data untuk pembuatan keputusan berbasis bukti dan membantu membangun
budaya
perbaikan
yang
berkelanjutan.
Pencapaian
mutu
pendidikan dikaji berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Model di bawah ini mengetengahkan sumber data sistem penjaminan mutu pendidikan :
12
Panduan MSPD 2011
SERTIFIKASI GURU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PROFESIONAL (Tahunan) Berjalan)
EVALUASI DIRI SEKOLAH
MONITORING SEKOLAH OLEH PEMERINTAH DAERAH (MSPD)
(EDS)
(Sesuai kebutuhan)
(Tahunan)
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
EVALUASI DIRI KABUPATEN (EDK)
MEMENUHI SNP DAN SPM
AKREDITASI SEKOLAH (Lima tahun)
UJIAN NASIONAL (Tahunan)
(Tahunan)
PENGUMPULAN DATA PADATI (Tahunan)
Sistem penjaminan mutu pendidikan dimulai dengan membangun data mutu pendidikan Monitoring Satuan/Program Pendidikan oleh Pemerintah Daerah (MSPD) merupakan pengukuran kinerja kabupaten/kota dalam pencapaian standar acuan mutu pendidikan. Alat yang digunakan untuk pengukuran audit kinerja pada tingkat kabupaten/kota adalah laporan MSPD. Data yang dijaring melalui laporan tersebut berasal dari Evaluasi Diri Satuan/Program Pendidikan. Penjaringan data kabupaten/kota dilakukan oleh para pengawas satuan/program pendidikan sesuai dengan satuan/program pendidikan yang termasuk binaannya. Analisis hasil pengukuran menghasilkan pencapaian standar acuan mutu pendidikan pada tingkat kabupaten/kota dan
13
Panduan MSPD 2011
menjadi dasar dalam penyusunan rencana program peningkatan mutu pendidikan di tingkat Kabupaten/kota. B. Keterkaitan MSPD dengan EDS EDS
adalah
proses
yang
mengikutsertakan
semua
pemangku
kepentingan untuk membantu sekolah dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan indikator-indikator kunci yang mengacu pada SPM dan SNP. EDS dilaksanakan oleh setiap sekolah sebagai satu kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan mutu sekolah secara berkelanjutan. EDS merupakan mekanisme evaluasi internal yang dilakukan oleh kepala sekolah bersama guru, komite sekolah, orangtua, dengan bantuan pengawas. Hasil EDS dimanfaatkan sebagai bahan untuk menyusun program pengembangan sekolah dan laporan kepada dinas pendidikan tentang pencapaian sekolah untuk pengembangan lebih lanjut. Sedangkan MSPD adalah serangkaian strategi yang dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan/Kantor
Kemenag
dan
pengawas
sekolah
tingkat
kabupaten/kota untuk memonitor dan mengevaluasi mutu dan keefektifan sekolah dan tenaga kependidikan berdasarkan SPM dan SNP, sehingga kekuatan dan kemajuan yang dicapai dapat diketahui dan aspek-aspek yang memerlukan peningkatan dapat diidentifikasi. MSPD dilakukan oleh Pengawas dalam
mengumpulkan
dan
menganalisis
hasil
EDS
dan
Rencana
Pengembangan Sekolah (RPS) untuk dijadikan dasar laporan MSPD kepada Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag tingkat kabupaten/kota. Dengan adanya laporan MSPD, jajaran di tingkat kabupaten/kota akan memperoleh masukan untuk dasar perencanaan dan
bantuan kepada sekolah dalam rangka
peningkatan mutu pendidikan di daerahnya. Oleh karena itu mutu hasil EDS dan RPS akan menentukan mutu dan kegunaan laporan MSPD itu sendiri.
14
Panduan MSPD 2011
C. STRATEGI IMPLEMENTASI PROGRAM MSPD
menjadi
tanggung
jawab
Pemerintah
Kab/Kota
yang
pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengukur kinerja sekolah dalam memenuhi SPM dan SNP. Strategi utama yang digunakan adalah mengumpulkan data tentang mutu dan efektivitas sekolah dengan menggunakan hasil EDS dan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). MSPD menyediakan informasi tentang data kualitatif dan kuantitatif yang rinci berkaitan dengan pencapaian SPM dan SNP. Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag menugaskan Pengawas sebagai pelaksana MSPD yang melekat pada tugas pokok dan fungsinya pada jabatan fungsionalnya. Pengawas juga melaksanakan tugas pembimbingan pada saat sekolah merencanakan, melaksanakan, dan mengolah data hasil EDS, serta menyusun RPS yang akan menjadi dasar pelaporan MSPD. Fokus utama MSPD adalah pengawasan akademik dan manajerial sekolah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pengawas sekolah. Demikian pula, EDS salah satunya dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi pengawasan akademik dan manajerial. Oleh karena itu, keikutsertaan pengawas dalam pelaksanaan EDS merupakan hal yang sangat penting. Pelaksanaan MSPD perlu dilakukan dan didukung oleh pengawas dan tenaga kependidikan lainnya yang profesional dan mempunyai kemampuan dalam menggunakan Instrumen MSPD. Pekerjaan ini menjadi lebih efisien dan efektif apabila didukung oleh penggunaan komputer/IT. Agar kegiatan MSPD terlaksana dengan baik dan hasilnya benar-benar dapat menjamin mutu pendidikan di daerah, perlu direncanakan secara sistematis. Ruang lingkup perencanaan MSPD sekurang-kurangnya meliputi kegiatan-kegiatan berikut: 15
Panduan MSPD 2011
1. Pembentukan Tim Pengembang Kabupaten (TPK) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membentuk Tim MSPD yang akan melaksanakan tugas mulai dari perencanaan kegiatan sampai dengan pelaporan. TPK terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, Kemenag, Pengawas, Pendidik, tenaga pendidik profesional di bawah koordinasi pejabat Dinas Pendidikan. 2. Penetapan TPK melalui SK Bupati/Walikota TPK sebaiknya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota sebagai dasar pelaksanaan kewenangan tim serta penetapan anggaran pelaksanaan kegiatan. 3. Penyiapan perangkat MSPD Agar pelaksanaan MSPD dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Panduan Operasional MSPD yang telah ditetapkan, perlu disiapkan perangkat penunjang yang diperlukan. Perangkat tersebut antara lain format laporan MSPD sesuai kebutuhan. Sarana pendukung lainnya yang perlu disiapkan antara lain tersedianya ruang kerja di Kantor Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag, Ruang kerja pengawas, Ruang kerja TPK, Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang mendukung, serta jaringan/networking antar lembaga. 4. Pelaksanaan workshop MSPD bagi pengawas Workshop
dan
Bimtek
ini
dilaksanakan
sehubungan
dengan
pengkajian hasil EDS, penjelasan kembali tentang panduan pengisian instrumen MSPD, serta pembagian tugas Pengawas. Workshop ini harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Pelaksanaan workshop menggunakan strategi In Service Learning – On The Job Learning – In The Service Learning yang dapat mengakomodir antara teori dan praktek. 16
Panduan MSPD 2011
5. Pelaksanaan Bimtek MSPD
bagi pengawas dalam rangka
mengkaji hasil EDS Pengawas yang telah mengikuti pelatihan masih terus memerlukan bimbingan teknis terkait dengan pelaksanaan MSPD terutama dalam pengkajian hasil laporan EDS baik untuk setiap individual sekolah maupun ketika melakukan agregasi. Pendampingan kepada pengawas ini harus dipastikan mengarah pada internalisasi budaya mutu terhadap proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. 6. Penetapan jadwal pelaksanaan MSPD Kegiatan MSPD merupakan siklus tahunan dalam kegiatan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan dalam rangka menumbuhkan budaya mutu. Sementara itu dukungan pengawas terhadap pelaksanaan EDS harus dilihat sebagai bagian integral tugas pengawas dalam membina sekolah.
Hasil MSPD ini menjadi
masukan penting untuk menyusun rencana pembangunan pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, pembahasan hasil MSPD dilakukan dalam forum Lokakarya MSPD yang diselenggarakan sebelum penyusunan rencana
dan
anggaran
pembangunan
pendidikan
daerah.
Jadwal
pelaksanaan MSPD disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Dibawah
ini
contoh
jadwal
pelaksanaan
MSPD
yang
dapat
dikembangkan di setiap Kabupaten/Kota. Penetapan jadwal dilakukan bersama-sama dan disosialisasikan sehingga setiap unsur yang terlibat termasuk sekolah dapat menyesuaikan dengan jadwal masing-masing. Jadwal ini berisi antara lain: urutan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh tim mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan, menetapkan siapa pelaksana serta waktu pelaksanaan setiap kegiatan. Berikut disajikan contoh Jadwal Kegiatan MSPD. 17
Panduan MSPD 2011
No 1 2 3 4 5 6 7 8
9
10 11 12 13
Kegiatan Penetapan tim kerja Mengkaji hasil EDS per-sekolah Mengisi Format MSPD per-sekolah Agregasi MSPD Sekolah Binaan Agregasi hasil MSPD menurut jenjang dan jenis lokakarya hasil pelaksanaan MSPD Rekomendasi Hasil Agregasi dan Usulan Kegiatan Identifikasi prioritas kebutuhan pengembangan sekolah (kab/kota) serta mempertimbangkan sumber daya Menyusun Rencana Kebijakan Pengembangan Sekolah di tingkat kab/kota Mengusulkan program kegiatan ke Pemkab/Pemkot Implementasi program peningkatan mutu sekolah Merancang evaluasi kegiatan Tindak lanjut kegiatan
18
1
2
Jadwal Pelaksanaan bulan ke 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
Pelaksana Pemda Pengawas Pengawas Pengawas TPK TPK TPK Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Sekolah TPK TPK
Panduan MSPD 2011
7. Pendanaan Perencanaan
pembiayaan
dilakukan
oleh
Tim
Pengembang
Kabupaten untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan. Tim menyampaikan draf/buram perencanaan anggaran kepada Dinas Pendidikan untuk diusulkan ke Pemkab/Pemkot. Model anggaran mencakup beberapa bagian atau tahapan yang perlu dirinci lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas anggaran Pemda masing-masing sebagai berikut : a. Persiapan atau perencanaan (Pra-Implementasi MSPD) b. Rapat Koordinasi c. Sosialisasi d. Implementasi MSPD e. Pengumpulan data EDS f. Rapat pembahasan Hasil EDS (Agregasi MSPD) g. Menyusun Pelaporan (Rekomendasi) Hasil MSPD h. Lokakarya/ Workshop Hasil MSPD
19
Panduan MSPD 2011
BAB III SIKLUS PELAKSANAAN MSPD Pelaksanaan MSPD pada prinsipnya merupakan bagian dari siklus kegiatan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan nasional yang menempatkan pemerintah kab/kota berperan aktif memfasilitasi sekolah untuk meningkatkan kinerjanya dalam penerapan SPM dan SNP. Pelaksanaan
MSPD merupakan
kegiatan satu tahunan secara berkelanjutan sehingga dapat terbentuk budaya mutu pendidikan. Siklus kegiatan tergambar pada model di bawah ini. Tahap 1 Mengumpulkan Hasil Laporan Evaluasi Diri Sekolah
Mengkaji Hasil EDS dan catatan monitoring per-sekolah
Tahap 8 Implementasi Program peningkatan mutu pendidikan
Tahap 3 Mengisi Format MSPD persekolah
Tahap 7 Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah di Kabupaten/Kota
Tahap 4 Melakukan Agregasi MSPD di sejumlah sekolah binaan Pengawas
Tahap 6 Identifikasi prioritas kebutuhan pengembangan sekolah (kabupaten/kota) serta mempertimbangkan informasi lainnya
Tahap 5
20
Tahap 2
Agregasi Hasil Laporan MSPD menurut jenjang dan jenis sekolah
Panduan MSPD 2011
A. Pengumpulan Hasil EDS Pengawas mengumpulkan data hasil EDS yang berkaitan dengan mutu pendidikan di sekolah-sekolah (khususnya sekolah-sekolah yang menjadi binaannya). Pengumpulan hasil EDS ini lebih ditekankan untuk melihat relevansi atau keterkaitan dengan rencana pengembangan sekolah (RPS). Semua informasi penting yang strategis ini dikumpulkan pengawas untuk dikaji dan sebagai dasar penyusunan laporan MSPD.
B. Pengkajian Hasil EDS dan Catatan Monitoring Hasil pengumpulan data EDS dan catatan hasil monitoring lainnya dikaji oleh pengawas
sebagai
dasar
untuk
membuat
laporan
MSPD
Kabupaten/Kota. Pengkajian difokuskan pada pencapaian rekomendasi
sekolah
berdasarkan
hasil
evaluasi
ke
tingkat
SPM dan SNP,
diri
dan
rencana
pengembangan sekolah.
C. Pengisian Format MSPD per-sekolah Pengawas menganalisa hasil EDS dan RPS untuk bahan penyusunan laporan MSPD
dari
sekolah-sekolah
binaannya.
Pengawas
memilah-milah
usulan/rekomendasi yang dapat dilakukan oleh sekolah dan yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag. Laporan MSPD dibuat dengan mengacu pada hasil EDS dan RPS sekolah.
D. Agregasi MSPD dari Sekolah Binaan Setelah
membuat
laporan
MSPD
tiap
sekolah,
selanjutnya
pengawas
melakukan Agregasi/Penggabungan dari Laporan MSPD per sekolah. Hasil agregasi/penggabungan tersebut dipilah berdasarkan kelompok permasalahan yang ada dari masing-masing sekolah. 21
Panduan MSPD 2011
Agregasi yang dilakukan oleh pengawas terhadap sekolah binaannya bertujuan memperoleh informasi tentang kekuatan, kelemahan, dan rekomendasi dari sejumlah sekolah binaannya untuk dilaporkan ke Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag. Laporan agregasi pengawas digunakan sebagai bahan masukan agregasi tingkat kab/kota. Pelaksanaan agregasi meliputi tahap-tahap berikut: 1. Menghimpun data untuk membuat laporan MSPD berdasarkan hasil laporan EDS 2. Menganalisis data MSPD untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan 3. Membuat kesimpulan dari kekuatan dan kelemahan setiap sekolah 4. Berdasarkan sebagai
laporan agregasi di atas dibuat rangkuman untuk diajukan
rekomendasi
ke
Dinas
Pendidikan/Kemenag
tingkat
kabupaten/kota. 5. Isi
rangkuman
mencakup
rekomendasi/perbaikan
dan
usulan-usulan
kegiatan.
E. Agregasi Hasil Laporan MSPD Tahap
selanjutnya
adalah
menyusun
laporan
untuk
Dinas
Pendidikan/Kantor Kemenag tingkat Kabupaten/Kota. Pengawas melakukan Agregasi/penggabungan/rangkuman dari hasil Laporan MSPD menurut jenjang dan
jenis
sekolah
yakni
SD/MI/SDLB,
SMP/MTs/SMPLB,
dan
SMA/MA/SMK/SMALB/ SMKLB. Agregasi Hasil Laporan MSPD yang berisi data kualitatif dan kuantitatif menjadi
dasar
yang
solid
bagi
Dinas
Pendidikan/Kantor
Kemenag
Kabupaten/Kota dalam membuat perencanaan peningkatan mutu pendidikan di kabupaten/kota.
22
Dinas
Pendidikan/Kantor
Kemenag
Kabupaten/Kota
Panduan MSPD 2011
menggunakan laporan MSPD sebagai salah satu sumber informasi mengenai dampak dan efektivitas inisiatif program pendidikan di daerahnya. Tim Pengembang Kabupaten mengagregasi laporan agregasi pengawas. Hasil
agregasi
TPK
digunakan
sebagai
dasar
penyusunan
program
perbaikan/peningkatan mutu pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota. Adapun kegiatan agregasi yang dilaksanakan oleh TPK, antara lain: 1. Rekapitulasi kelemahan-kelemahan pelaksanaan SPM dan SNP seluruh sekolah 2. Rekapitulasi rekomendasi usulan
kegiatan untuk Dinas Pendidikan
/Kemenag dan seluruh sekolah 3. Memetakan pencapaian mutu sekolah berdasarkan SPM dan SNP Sesuai dengan perihal tersebut di atas sebagai gambaran tahapan kegiatan Agregasi laporan MSPD dapat dilakukan dengan urutan berikut :
No 1
2
3
Kegiatan
Pelaksana
Hasil
Mengumpulkan dan
Pengawas
Pencapaian SPM dan
mengkaji hasil laporan
(Perorangan)
SNP
EDS dan catatan hasil
Rekomendasi oleh
Monitoring per sekolah
pengawas
Mengisi Format Laporan Pengawas
Laporan MSPD per
MSPD
(Perorangan)
sekolah per pengawas
Agregasi dan analisis
Pengawas
Laporan Agregasi
oleh pengawas atas
(Perorangan)
sejumlah sekolah
sejumlah sekolah
binaan pengawas
binaannya
23
Panduan MSPD 2011
No 4
5
Kegiatan
Pelaksana
Agregasi dan analisis
Hasil
Tim MSPD TPK
Laporan Agregasi Tim
oleh Dinas Pendidikan/
MSPD Kab/Kota
Kantor kemenag
menurut jenjang dan
(Korwas)
jenis sekolah
Lokakarya untuk
Tim MSPD TPK
Daftar isu strategis dan
mengidentifikasi isu-isu
skala prioritas
strategis dan menetapkan skala prioritas 6
Lokakarya Penyusunan
Tim MSPD TPK
Bahan usulan kegiatan
program pembangunan
perbaikan mutu
pendidikan di kab/ kota
pendidikan
F. Identifikasi Prioritas Berdasarkan agregasi hasil laporan MSPD dan informasi dari sumber lain yang relevan,
Dinas
mengidentifikasi
Pendidikan/Kantor hal-hal
yang
Kemenag
menjadi
Kab/Kota
prioritas
kemudian
kebutuhan
untuk
pengembangan sekolah dan peningkatan mutu pendidikan. Dengan
demikian,
Dinas
Pendidikan/Kantor
Kemenag
memiliki
bahan
rancangan program yang lebih terarah dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sekolah. G. Penyusunan Rencana Program Peningkatan Mutu Pendidikan Tingkat Kabupaten Berdasarkan hasil identifikasi prioritas kebutuhan pengembangan sekolah dan bahan rancangan program, Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag Kab/Kota 24
Panduan MSPD 2011
menyusun Rencana Program Pengembangan sekolah dan Peningkatan Mutu Pendidikan di tingkat Kab/Kota H. Implementasi Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag Kab/Kota melaksanakan Rencana Program Pengembangan Sekolah dan Peningkatan Mutu Pendidikan berdasarkan hasil identifikasi prioritas kebutuhan Pengembangan Sekolah. Pelaksanaan MSPD dipantau Tim dari Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag Tingkat Kab/Kota
yang
hasilnya
digunakan
untuk
perbaikan
pelaksanaan
MSPD
selanjutnya.
25
Panduan MSPD 2011
BAB III PENUTUP Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama
mempunyai
komitmen yang tinggi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga masa depan negara akan lebih cerah dan terjamin. Berdasarkan pengalaman beberapa dekade terakhir, negara tidak boleh hanya bertumpu pada ketersediaan sumber daya alam (SDA) untuk mewujudkan kesejahteraan bangsanya. Melalui SDM yang bermutu dan mempunyai daya saing tinggi akan dapat menyelamatkan masa depan bangsa. Pemerintah selalu berusaha melaksanakan cita-cita UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui serangkaian program peningkatan mutu pendidikan. Salah satu upaya pemerintah adalah
mengalokasikan pendanaan
pendidikan sebesar 20% dari APBN. Permendiknas nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) merupakan bukti komitmen pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan dengan membangun sistem penjaminan mutu pendidikan. MSPD sebagai salah satu komponen penting dalam SPMP merupakan upaya nyata menuju terciptanya sistem penjaminan mutu pendidikan yang handal. Diawali dengan pelaksanaan EDS ditingkat sekolah yang laporannya akan dijadikan dasar penyusunan RPS/RKS dan RAPBS/RAKS sesuai dengan kebutuhan nyata sekolah, MSPD akan mengangkat hasil EDS ke tingkat kabupaten/kota sebagai dasar perencanaan dan pemberian bantuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Laporan MSPD juga akan menjadi masukan bagi upaya jajaran tingkat kabupaten/kota untuk menentukan rencana pengembangan program penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Manfaat dan kegunaan MSPD sungguh amat besar. Pada tingkat sekolah, kebutuhan nyata sekolah yang diketahui melalui EDS dapat diteruskan ke tingkat 26
Panduan MSPD 2011
kabupaten/kota untuk ditindak lanjuti. Disamping itu, para pengawas akan mempunyai satu alat untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan SPM dan SNP. MSPD juga menjadi salah satu alat handal bagi pengawas dalam melaksanakan tupoksinya. Dengan MSPD Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan banyak manfaat: (1) Masukan yang amat berharga dalam melaksanakan tugasnya dan dalam
merencanakan
kegiatan
peningkatan
pendidikan
di
daerah;
(2)
Memperoleh dasar untuk memberikan bantuan yang benar-benar diperlukan sekolah; dan (3) Masukan penting dalam mengevaluasi kinerjanya. Panduan Teknis MSPD ini diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan bidang pendidikan di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan MSPD. Sesuai dengan namanya, panduan teknis ini hanya bersifat sebagai panduan bagi para professional di daerah, khususnya Pengawas. Yang lebih penting
lagi
adalah
adanya
komitmen
dan
professional judgment para
pemakainya. Panduan ini jauh dari sempurna dan masih bisa disempurnakan lagi agar dapat lebih membantu para praktisi pendidikan di daerah. Pepatah orang bijak mengatakan bahwa even the best can be made better (bahkan yang terbaikpun masih bisa diperbaiki), sehingga saran dan masukan para praktisi sangat diharapkan untuk penyempurnaan panduan teknis ini.
27
Panduan MSPD 2011
