STUDI KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2006
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG 1. Masyarakat memiliki harapan yang tinggi akan terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi 2. Pembiayaan pendidikan menjadi salah satu perhatian serius untuk segera ditangani oleh pemerintah pusat maupun daerah 3. Pengelolaan pendidikan yang profesional dan berkualitas dapat dicapai manakala didukung oleh kemampuan pendanaan baik dari pemerintah (pusat/daerah) dan masyarakat 4. Demokratisasi penyelenggaraan pendidikan harus mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Masyarakat dapat berperanan sebagai sumber pembiayaan pendidikan, pelaksana pendidikan, dan pengguna hasil pendidikan 5. Secara yuridis konstitusional, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab akan pendidikan masional, yang oleh karenanya berhak menentukan kebijakan yang menjadi prioritasnya
MASALAH PENELITIAN
Bagaimana proporsi APBN, APBD, PAD, DAU dan sumber-sumber lain dalam pembiayaan pendidikan pada jenjang pendidikan SD/MI dampai SMP/MTs baik negeri maupun swasta? Berapa besar biaya pendidikan per unit sekolah dalam satu tahun pada jenjang pendidikan SD/MI dampai SMP/MTs baik negeri maupun swasta? Berapa Besar Biaya Pendidikan per unit siswa dalam satu tahun pada jenjang pendidikan SD/MI dampai SMP/MTs baik negeri maupun swasta?
TUJUAN PENELITIAN
Mendiskripsikan proporsi APBN, APBD, PAD, DAU dan sumber-sumber lain dalam pembiayaan pendidikan pada jenjang pendidikan SD/MI dampai SMP/MTs baik negeri maupun swasta. Mendiskripsikan besaran biaya pendidikan per unit sekolah dalam satu tahun pada jenjang pendidikan SD/MI dampai SMP/MTs baik negeri maupun swasta. Menganalisis besaran dan komponen biaya pendidikan per unit siswa dalam satu tahun pada jenjang pendidikan SD/MI dampai SMP/MTs baik negeri maupun swasta. Untuk memperoleh rekomendasi kebijakan dalam pendanaan pendidikan dalam upaya meningkatkan kemampuan daerah dan masyarakat untuk pembiayaan pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan
HASIL YANG DIHARAPKAN
Tersedia dan teridentifikasi data melalui pemetaan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. teridentifikasi data besaran dan komponen biaya pendidikan per unit siswa dan sekolah dalam satu tahun pada pendidikan SD/MI dampai SMP/MTs baik negeri maupun swasta. Rekomendasi penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan pembiayaan pendidikan dasar dan menengah secara menyeluruh di Indonesia.
TINJAUAN TEORITIS
PENGEMBANGAN MANAJEMEN SEKOLAH
Penerapan school-based management (SBM) Penerapan prinsip community-based education (CBE). Hakekat penerapan prinsip SBM memberikan wewenang kepada sekolah untuk mengelola sekolah secara mandiri. Sedangkan CBE memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Keberhasilan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu banyak ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah dalam melakukan berbagai terobosan
HARAPAN PENERAPAN PRINSIP SBM DAN CBE
Di Tingkat Masyarakat, semua komponen masyarakat sebagai stakeholder diharapkan lebih berperan serta dan ikut bertanggungjawab terhadap pengelolaan pendidikan. Di Tingkat Sekolah, sistem mekanistis berubah menjadi organik. Sentralistik sudah berakhir. SBM mendukung optimalisasi sistem organik. Visi dan misi sekolah harus jelas. Di Tingkat Kelas, kelas bukan lagi berfungsi sebagai wahana mengajar (teaching), tetapi sebagai wahana belajar (learning). Adanya perubahan paradigma lama yang menganggap bahwa kualitas hasil pendidikan hanya dipengaruhi oleh input (masukan siswa), menjadi paradigma baru yang meyakini bahwa hasil pendidikan dipengaruhi oleh input, proses, dan output.
INDIKATOR PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Berkembangnya kultur sekolah yang demokratis dan dinamis. Keterbukaan manajemen penyelanggaraan pendidikan. Terjalinnya kerjasama di sekolah secara internal dan eksternal. Meningkatnya partisipasi semua pihak dalam mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah. Adanya pengendalian mutu melalui quality assurance dan akreditasi sekolah.
REFORMASI SEKOLAH
Pada Level Kelas (regulator) mencakup: Mewujudkan proses pembelajaran efektif. Menerapkan sistem evaluasi yang efektif dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Pada Level Mediator (Profesi) mencakup: Melakukan refleksi diri ke arah pembentukan karakter ke-pemimpinan sekolah yang kuat. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi. Pada Level Sekolah (Manajemen) mencakup: Menetapkan secara jelas dan mewujudkan visi dan misi sekolah (clarity of purpose). Menetapkan kerangka akuntabilitas yang kuat. Melaksanakan keterbukaan (transparansi) manajemen. Menumbuhkan komitmen untuk mandiri. Mengutamakan kepuasan pelanggan siswa dan orang tua (customer satisfaction). Menumbuhkan sikap responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan tertib (safe and orderly). Menumbuhkan budaya mutu di lingkungan sekolah. Menumbuhkan harapan prestasi yang tinggi. Menumbuhkan kemauan untuk berubah. Mengembangkan komunikasi yang baik. Mewujudkan tim kerja (teamwork) yang kompak, cerdas dan dinamis. Melaksanakan pengelolaan tenaga kependidikan secara efektif. Meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat.
PEMBERDAYAAN MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH (MKKS) Meningkatkan profesionalisme Kepala Sekolah Meningkatkan wawasan keilmuan Kepala Sekolah, agar mampu berkompetisi dalam menghadapi tantangan global dalam menjalankan tugasnya. Saling bertukar pemikiran dan pengalaman antar kepala sekolah, untuk membangun komunikasi dan sinergi yang efektif dalam upaya peningkatan mutu di sekolah masing-masing.
PERBERDAYAAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) Memotivasi guru untuk lebih meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya. Menyetarakan kemampuan akademis dan keterampilan guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di kelas. Saling bertukar pengalaman dan pemikiran yang berkaitan profesi guru, untuk membangun komunikasi dan sinergi dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pembelajaran di kelas.
PERBERDAYAAN DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH
Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi), pemerintah, dan DPRD. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan yang diajukan oleh masyarakat. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemda/ DPRD, yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan. Mendorong orangtua dan masyarakat untuk berpartisipasi dan mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan , dan keluaran pendidikan
STRATEGI KETERPADUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Need Oriented; artinya sasaran didik akan benar-benar sebagai subjek aktif bila didasari pada azas kebutuhan, baik berupa kebutuhan hidup manusia seperti yang dipilah-pilah Maslow (1970). Endogenous; artinya ada kesepakatan terhadap apa-apa yang ada di lingkungan atau masyarakat itu sendiri. Self-Reliant; artinya pendekatan yang menitikberatkan terciptanya rasa percaya diri dan sikap mandiri. Roger (1983) cenderung menekankan pada prinsip-prinsip penentuan arah sendiri. Ecological sound; yaitu pendekatan yang memperhatikan dan tidak meninggalkan aspek lingkungan. Based on structural transformation; yaitu pendekatan yang ber-orientasi pada perubahan struktur atau sistem yang terjadi di lingkungannya.
LANGKAH-LANGKAH PENDEKATAN PEMBERDAYAAN Community organization; yang dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok di masyarakat. Worker sef-management and collaboration; yang bertujuan untuk menyamaratakan atau membagi atau kewewenangan dalam gabungan kerja. Participatory approach; yang dimaksudkan agar bisa dan mampu mengendalikan sifat dan arah perubahan hidupnya. Education for justice; yang bertujuan membantu masyarakat untuk menjadi sadar akan ketidakadilan dan mampu menghadapi sesuatu ketidakadilan.
SUMBER DANA PENDIDIKAN Pemerintah Pusat; Pemerintah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan pemeliharaan serta dari daya dan jasa; yayasan pendidikan (swasta) yang digunakan untuk gaji pegawai, operasional, pemeliharaan, dan administrasi; lembaga swasta non pendidikan; orang tua siswa yang berupa uang pangkal, uang sekolah, BP3/POMG, uang Ebtanas/Tes lain dan ekstra kurikuler; unit produksi khusus untuk SMK; dan sumber dana lain (DBO)
KOMPOSISI SUMBER DANA BERDASARKAN STATUS DAN JENJANG PENDIDIKAN Sekolah Negeri SD dari pemerintah 96%, orang tua 3%, dan diterima dari sumber lain 1%. SLTP dari pemerintah 84%, orang tua siswa 12%, dan sumber lain 3% SMU dari pemerintah 82%, orang tua 17%, dan sumber lainnya 2% SMK dari pemerintah 82%, orang tua siswa 15% dan lainnya 2% Sekolah Swasta SD dari pemerintah 69%, orang tua/yayasan 30%, dan sumber lain 1%. SLTP dari pemerintah 21%, orang tua siswa/yayasan 65%, dan sumber lain 13% SMU dari pemerintah 23%, penerimaan dari orang tua siswa/yayasan 67%, dan dai lainnya 9% SMK dari pemerintah 4%, orang tua siswa 83%, dan lainnya 13%
STRATEGI PENGGALIAN DANA NON APBN/APBD dilakukan melalui dewan sekolah (school board), parent-teacher associations (PTA) dan atau parent and citizen associations (PCA) melalui pertunjukkan budaya, karnaval, festival musim panen, penjualan kupon undian, dan even olahraga kerjasama antara lembaga pendidikan dan dunia usaha, di mana lembaga pendidikan mendapatkan pemasukan dana dari dunia usaha
BIAYA SATUAN PENDIDIKAN biaya pendidikan sebagai seluruh pengeluaran yang berupa sumber daya (input) baik berupa barang (natura) atau berupa uang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar biaya pendidikan sebagai pengeluaran atau pemanfaatan uang untuk keperluan pendidikan pengeluaran dan pemanfaatan keuangan untuk penyelenggaraan pendidikan yang sumbernya berasal dari pemerintah, perorangan, dan masyarakat
KOMPONEN BIAYA PENDIDIKAN Peningkatan kegiatan proses belajar dan mengajar Pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana pendidikan Peningkatan pembinaan kegiatan siswa: latihan dan sarana Kesejahteraan Rumah tangga sekolah dan BP3/komite sekolah Biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pelaporan
METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA
PENDEKATAN PENELITIAN Pendekatan kuantitatif, dilakukan dengan mengumpulkan data untuk mendapatkan angka-angka yang tepat, mencari hubungan fungsional antara beberapa konsep guna menghasilkan kesimpulan yang valid Pendekatan kualitatif, digunakan untuk mengindentifikasi dan menggambarkan secara lebih konfrehensif mengenai sumber-sumber dana APBD/DUA/PAD serta sumber dana masyarakat yang berlokasi di perkotaan dan pedesaan.
STRATEGI DAN PELAKSANAAN SURVAI Lokakarya dengan para narasumber yang merupakan pakar dan pelaksana kebijakan pengalokasian dan penyaluran dana pendidikan, misalnya pejabat departemen Keuangan, Bappenas, Dikdasmen, dan sebagainya Studi lapangan (mapping). Pengumpulan data dan informasi melalui lokakarya dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan pendidikan baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat berdasarkan pengetahuan dari para pakar yang memahami mekanisme dan sumber-sumber dana pembiayaan pendidikan
PENETAPAN TARGET POPULASI
Wilayah 1; terdiri atas 9 provinsi yaitu; Nangroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung. Wilayah 2; meliputi 6 (enam) provinsi yaitu; Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Wilayah 3; Terdiri 4 (empat) provinsi yaitu; Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Wilayah 4; memiliki 6 (enam) provinsi; Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Wilayah 5; memiliki 3 (tiga) provinsi yakni; Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Wilayah 6; terdiri atas 4 (empat) provinsi; Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat dan Papua.
PEMILIHAN SAMPEL SEKOLAH SD/MI per Kab/Kota
SMP/MTs per Kab/kota
K
S
M
K
S
M
Jumlah Responden per Kabupaten/ Kota
Kepala Sekolah
5
5
5
5
5
5
30
32
960
Total Responden
5
5
5
5
5
5
30
32
960
Jenis Responden
Keterangan:
Jumlah Total Kab/Kota Responden
K: Kaya – S: Sedang – M: Miskin (Sekolah) T: Tinggi – R: Rendah (Kabupaten/Kota)
FOKUS PENELITIAN
Kemampuan Pemerintah Daerah, fokus pada kemampuan pemerintah kabupaten/kota dinilai melalui PAD, DAU, dan besaran alokasi APBD bidang pendidikan. Kemampuan Masyarakat, fokus penelitian kemampuan masyarakat adalah besaran sumbangan orang tua terhadap pembiayaan sekolah. Pembiayaan Pendidikan, fokus penelitian untuk pembiayaan pendidikan adalah pengeluaran biaya operasional sekolah (sesuai RAPBS) termasuk biayabiaya; 1) Tenaga pendidik dan administrasi, dan 2) proses pembelajaran.
ALAT & CARA PENGUMPULAN DATA ALAT 1) Kuesioner pemerintah daerah, 2) kuesioner kepala sekolah, 3) kuesioner guru dan tenaga administrasi sekolah, 4) kuesioner komite sekolah, 5) kuesioner Dinas Pendidikan/Kandepag kabupaten/kota, 6) kuesioner dewan pendidikan, dan 7) kuesioner orang tua. CARA 1) Dilakukan oleh tim studi dibantu oleh beberapa orang pengumpul data 2) Setiap pengumpul data bertanggungjawab untuk mengumpulkan data di satu kabupaten/kota atau satu provinsi
ANALISIS DATA Cluster Analysis yang berguna untuk melakukan pemetaan terhadap suatu daerah didasarkan pada masing-masing faktor penelitian. Analisis Deskriptif yang bertujuan untuk memberikan analisis penelitian melalui gambaran identifikasi dan penjelaskan hasil penelitian. Analisis Penentuan Biaya Pendidikan adalah bertujuan untuk menghitung jumlah biaya pendidikan per unit Siswa dan Sekolah dalam satu tahun.
HASIL PEMBAHASAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR No.
Pembiayaan Pendidikan (Milyar Rupiah)
Jumlah Kab/Kota
Prosentase (%)
1.
0,00 – 5,00
25
78,13
2.
5,00 – 10,00
4
12,50
3.
10,00 – 15,00
2
6,25
4.
≥ 15,00
1
3,12
Keterangan
Pembiayaan terendah Kota Ambon Rp.1.178.930.000,- dan tertinggi Kabupaten Lombok Barat Rp.16.386.020.000,-
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA No.
Pembiayaan Pendidikan (Milyar Rupiah)
Jumlah Kab/Kota
Prosentase (%)
Keterangan
1.
0,00 – 5,00
4
12,5
2.
5,00 – 10,00
4
12,5
3.
10,00 – 15,00
8
25,00
4.
≥ 15,00
16
50,00
Pembiayaan terendah Kab. Minahasa Sulawesi Utara Rp 2.319.050.000- dan tertinggi Kabupaten Bandung Jawa Barat Rp 35.605.080.000,-
Jumlah
32
100,00
PROPORSI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DENGAN APBN UNTUK SEKOLAH DASAR No.
Prosentase Pembiayaan (%)
Jumlah Kab/Kota
Prosentase (%)
1.
≤1
5
15,63
2.
1–2
13
40,62
3.
2–3
6
18,75
4.
3–4
4
12,50
5.
4–5
1
3,13
6.
≥5
3
9,37
32
100
Keterangan Rata-rata alokasi pembiayaan pendidikan dengan APBN 1,98%.
PROPORSI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DENGAN APBN UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
No.
Prosentase Pembiayaan (%)
Jumlah Kab/Kota
Prosentase (%)
1.
≤ 5,00
11
34,37
2.
5,00 – 10,00
13
40,62
3.
10,00 – 15,00
7
21,87
4.
15,00 – 20,00
1
3,13
Jumlah
32
100
Keterangan Rata-rata alokasi pembiayaan pendidikan dengan APBN 0,95%.
PROPORSI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DENGAN APBD UNTUK SEKOLAH DASAR
No.
Prosentase Pembiayaan (%)
Jumlah Kab/Kota
Prosentase (%)
1.
≤1
13
40,62
2.
1–2
13
40,62
3.
2–3
4
12,50
4.
3–4
1
3,13
5.
4–5
1
3,13
Jumlah
32
100
Keterangan Rata-rata alokasi pembiayaan pendidikan dengan APBD 0,95%.
PROPORSI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DENGAN APBD UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA No.
Prosentase Pembiayaan (%)
Jumlah Kab/Kota
Prosentase (%)
1.
≤1
2
6,25
2.
1–3
9
28,13
3.
3–5
11
34,37
4.
5–7
4
12,50
5.
≥7
6
18,75
Jumlah
32
100
Keterangan Rata-rata alokasi pembiayaan pendidikan dengan APBD 3,13%.
PROPORSI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DENGAN PAD UNTUK SEKOLAH DASAR No.
Prosentase Pembiayaan (%)
Jumlah Kab/Kota
Prosentase (%)
1.
0-10
11
34,37
2.
10 – 20
8
25,00
3.
20 – 30
7
21,88
4.
30 – 40
2
6,25
5.
≥40
4
12,50
Jumlah
32
100
Keterangan Rata-rata alokasi pembiayaan pendidikan dengan PAD 20,55%.
PROPORSI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DENGAN PAD UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA No.
Prosentase Pembiayaan (%)
Jumlah Kab/Kota
Prosentase (%)
1.
≤ 50%
20
62,50
2.
50-100
4
12,50
3.
100-150
6
18,75
4.
150-200
0
0
5.
≥ 200
2
6,25
32
100
Keterangan
Rata-rata pembiayaan pendidikan PAD 25,78%
alokasi dengan
PROPORSI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DENGAN DINAS PADA SEKOLAH DASAR
No.
Prosentase Pembiayaan (%)
Jumlah Kab/Kota
Prosentase (%)
1.
0-20
27
84,38
2.
20 – 40
3
9,37
5.
≥40
2
6,25
32
100
Keterangan Rata-rata alokasi pembiayaan pendidikan dengan Dinas 7,06%.
PROPORSI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DENGAN DINAS PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
No.
Prosentase Pembiayaan (%)
Jumlah Kab/Kota
Prosentase (%)
1.
≤ 10%
19
59,37
2.
10-20
4
12,50
3.
20-30
1
3,13
4.
30-40
2
6,25
5.
≥ 40
6
18,75
32
100
Keterangan Rata-rata alokasi pembiayaan pendidikan dengan Dinas 23,20%
PROPORSI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DENGAN SUMBER LAINNYA PADA SEKOLAH DASAR No.
Prosentase Pembiayaan (%)
Jumlah Kab/Kota
Prosentase (%)
Keterangan
1.
0-100
22
68,74
2.
100 – 200
2
6,25
3.
200 – 300
1
3,13
Rata-rata alokasi pembiayaan pendidikan dengan sumber lainnya 50,59%.
4.
300 – 400
-
0
5.
≥400
7
21,88
32
100
PROPORSI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DENGAN SUMBER LAINNYA PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA No.
Prosentase Pembiayaan (%)
Jumlah Kab/Kota
Prosentase (%)
1.
0-100
18
56,25
2.
100 – 200
1
3,13
3.
200 – 300
2
6,25
4.
300 – 400
3
9,37
5.
≥400
8
25,00
32
Keterangan
Rata-rata pembiayaan pendidikan sumber 215,980%.
alokasi dengan lainnya
PERSENTASE BIAYA PER UNIT SISWA YANG DITANGGUNG PEMERINTAH PUSAT UNTUK SEKOLAH DASAR No.
Persentase Pembiayaan (%)
Jumlah Kab/Kota
Persentase (%)
Keterangan
1.
< 10
12
37,50
2.
10 - 20
4
12,50
3.
20 - 30
-
-
4.
30 - 40
2
6,25
Yang terendah ada beberapa daerah yang 0% dan yang tertinggi kabupaten Pulau Buru 189,17%
5.
> 40
14
43,75
PENGGUNAN DANA PERUNIT SISWA YANG DITANGGUNG PEMERINTAH PUSAT No.
Per Unit Siswa
Jumlah Kab/Kota
Persentase (%)
Keterangan
1.
<100
13
40,62
2.
100 – 200
3
9,38
3.
200 – 300
-
-
4.
300 – 400
2
6,25
5.
>400
14
43,75
Jumlah
32
100
Penggunaan dana perunit siswa yang terendah, ada beberapa daerah yang tidak ada penggunaan dananya dan yang tertinggi di Kabupaten Bandung 2.987.366,-
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
KESIMPULAN
Total Pembiayaan pendidikan untuk sekolah dasar pada 16 provinsi (32 kabupaten/kota) sebesar Rp.132.400.331.147,- Pembiayaan pendidikan menurut kabupaten/kota berkisar antara Rp 1.178.929.201,sampai dengan Rp 15.473.744.383-, dengan rata-rata sebesar Rp 4.137.510.348Penggunaan dana per unit siswa dan total biaya pendidikan ditanggung orang tua pada sekolah dasar masing-masing Kabupaten/Kota, diperoleh sebanyak 26 kabupaten/kota (81,24%) dengan persentase ≤ 10%, tiga kabupaten/kota (9,38%) dengan persentase 10-20%, untuk persentase 20-30% dan 30-40% tidak ada dan selebihnya tiga kabupaten/kota dengan persentase >40%, sebanyak enam kabupaten/kota yang terdiri dari tiga kabupaten/kota dengan persentase 10-20%, tiga kabupaten/kota dengan persentase > 40%.
REKOMENDASI
Peningkatan porsi pembiayaan sudah seharusnya diperhatikan, setidaknya merealisasikan porsi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN Peningkatan anggaran/dana pendidikan yang dimaksud, seyogyanya dilakukan secara proporsional Peran pengelola pendidikan seyogyanya melakukan perbaikan manajemen seperti memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada guru untuk meningkatkan kualitasnya melalui program studi lanjut Diupayakan agar dapat mengurangi porsi biaya pendidikan yang ditanggung orangtua/siswa yang selama ini porsi tersebut lebih besar daripada porsi biaya yang ditanggung pemerintah Peningkatan pendanaan pendidikan diutamakan kepada sekolah/madrasah sehingga penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah menjadi lebih baik
TERIMA KASIH
