MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 152 1. NAMA JABATAN : Kepala Bagian Teknologi Informasi 2. IKHTISAR JABATAN : Menyusun rencana strategis dan kebijakan teknologi informasi, melaksanakan analisis, perancangan dan pengembangan serta implementasi sistem, dan melaksanakan operasional layanan teknologi informasi. 3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya tata kelola teknologi informasi yang baik melalui penyusunan konsep rencana strategis dan kebijakan teknologi informasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perancangan, pengembangan, dan implementasi sistem aplikasi demi terlaksananya operasional layanan TI di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang sesuai kesepakatan tingkat layanan. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Merumuskan dan mengevaluasi rencana strategis tata kelola teknologi informasi. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5.

Menerima dan mempelajari disposisi Sekretaris Direktorat Jenderal mengenai rencana strategis tata kelola TI pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Perancangan Sistem TI untuk mempelajari lebih lanjut dan mengevaluasi rencana strategis tata kelola TI tahun berjalan; Membahas bersama para Kepala Subbagian dan pihak terkait mengenai rencana strategis tata kelola TI; Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Perancangan Sistem TI untuk merumuskan rencana strategis tata kelola TI dan konsep nota dinas; Meneliti dan mengoreksi konsep rencana strategis tata kelola TI dan konsep nota dinas serta menyampaikannya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.2. Merumuskan dan mengevaluasi kebijakan dan standar tata kelola teknologi informasi. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3.

Menerima dan mempelajari disposisi Sekretaris Direktorat Jenderal mengenai kebijakan dan standar tata kelola TI pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Perancangan Sistem TI untuk mempelajari lebih lanjut dan mengevaluasi kebijakan dan standar tata kelola TI Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Membahas bersama para Kepala Subbagian dan pihak terkait mengenai kebijakan dan standar tata kelola TI;


- 153 4.2.4. 4.2.5.

Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Perancangan Sistem TI untuk merumuskan kebijakan dan standar tata kelola TI dan konsep nota dinas; Meneliti dan mengoreksi konsep rencana strategis tata kelola TI dan konsep nota dinas serta menyampaikannya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.3. Melakukan informasi. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.3.6. 4.3.7.

pengawasan

internal

pelaksanaan

tata

kelola

teknologi

Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Perancangan Sistem TI untuk menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengawasan internal tata kelola TI; Membahas bersama para kepala Subbagian di lingkungan Bagian Teknologi Informasi mengenai jenis dan langkah-langkah pengawasan yang akan dilakukan; Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Perancangan Sistem TI untuk menyusun langkah-langkah pengawasan tata kelola TI; Melakukan pengawasan internal pelaksanaan tata kelola TI; Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Perancangan Sistem TI untuk menyusun laporan hasil pengawasan tata kelola TI dan menyiapkan konsep nota dinas; Meneliti, mengoreksi, dan menendatangani laporan hasil pengawasan tata kelola TI dan nota dinas; Menyampaikan laporan hasil pengawasan tata kelola TI dan nota dinas kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.4. Merumuskan ICT Blue Print, ICT Plan,dan Disaster Recovery Plan DJPU. 4.4.1. 4.4.2.

4.4.3.

4.4.4. 4.4.5.

Menerima dan mempelajari disposisi Sekretaris Direktorat Jenderal terkait rencana penyusunan ICT Blue Print, ICT Plan, dan Disaster Recovery Plan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Perancangan Sistem TI untuk merumuskan bahan penyusunan konsep ICT Blue Print, ICT Plan, dan Disaster Recovery Plan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Membahas bersama para Kepala Subbagian dan pihak terkait mengenai materi dan langkah-langkah penyusunan konsep ICT Blue Print, ICT Plan, dan Disaster Recovery Plan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Perancangan Sistem TI untuk melakukan assessment terhadap kondisi TI saat ini dan membuat gap analysis; Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Perancangan Sistem TI untuk merumuskan konsep ICT Blue Print, ICT Plan, dan Disaster Recovery Plan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan konsep nota dinas;


- 154 4.4.6.

Meneliti dan mengoreksi konsep ICT Blue Print, ICT Plan, Disaster Recovery Plan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dan konsep nota dinas serta menyampaikannya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.5. Merumuskan Layanan TI sesuai proses bisnis di lingkungan DJPU. 4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4. 4.5.5.

Menerima dan mempelajari disposisi Sekretaris Direktorat Jenderal terkait rencana perumusan layanan TI; Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Perancangan Sistem TI untuk menyiapkan bahan perumusan layanan TI; Membahas bersama para Kepala Subbagian dan Pengguna mengenai jenis layanan TI yang dibutuhkan oleh Pengguna dan yang akan disediakan oleh Bagian Teknologi Informasi; Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Perancangan Sistem TI untuk merumusan layanan TI yang akan disediakan dan konsep nota dinas; Meneliti dan mengoreksi konsep layanan TI dan konsep nota dinas serta menyampaikannya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.6. Merumuskan layanan TI. 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. 4.6.4. 4.6.5. 4.6.6.

4.6.7.

infrastruktur

TI

yang

dibutuhkan

dalam

memberikan

Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Perancangan Sistem TI untuk menyiapkan bahan perancangan infrastruktur TI terkait dengan layanan TI yang akan disediakan; Mempelajari dan menganalisis rancangan, jenis, spesifikasi, dan kapasitas infrastruktur TI yang dibutuhkan; Membahas bersama para Kepala Subbagian dan pihak terkait mengenai rancangan, jenis, spesifikasi, dan kapasitas infrastruktur TI yang dibutuhkan; Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Perancangan Sistem TI untuk menyusun rancangan infrastruktur TI mengacu pada hasil pembahasan; Melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Umum dalam hal pengadaan infrastruktur TI; Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Perancangan Sistem TI untuk menyiapkan konsep nota dinas mengenai persetujuan rancangan infrastruktur TI dan permintaan pengadaan infrastruktur TI; Meneliti, mengoreksi, dan menandatangani nota dinas dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dilampiri konsep rancangan infrastruktur TI.

4.7. Merencanakan pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi. 4.7.1.

Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Perancangan Sistem TI untuk menyiapkan konsep nota dinas permintaan masukan pembangunan atau pengembangan sistem aplikasi kepada seluruh Pengguna;


- 155 4.7.2. 4.7.3. 4.7.4.

4.7.5.

Meneliti, mengoreksi, dan memaraf nota dinas dan menyampaikannya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal; Membahas bersama para Kepala Subbagian mengenai masukan pembangunan atau pengembangan sistem aplikasi dari seluruh Pengguna; Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Perancangan Sistem TI untuk membuat konsep perencanaan dan prioritas pembangunan serta pengembangan sistem aplikasi, serta konsep nota dinas; Meneliti, mengoreksi, dan menandatangani nota dinas dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dilampiri konsep perencanaan pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi.

4.8. Merumuskan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, perangkat keras dan atau jaringan komputer dalam rangka implementasi sistem aplikasi. 4.8.1. 4.8.2.

4.8.3. 4.8.4. 4.8.5. 4.8.6. 4.8.7.

Menerima dan mempelajari disposisi Sekretaris Direktorat Jenderal mengenai permohonan pengadaan atau pengembangan sistem aplikasi; Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Perancangan Sistem TI untuk mempelajari dan merumuskan Spesifikasi kebutuhan user (User Requirement) dan spesifikasi kebutuhan sistem (System Requirement Specification/SRS); Membahas bersama Kepala Subbagian dan pihak terkait mengenai rumusan User Requirement dan System Requirement Specification; Menandatangani User Requirement dan System Requirement Specification bersama pihak terkait; Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Perancangan Sistem TI untuk merumuskan rancangan sistem aplikasi dan rancangan database; Membahas bersama para Kepala Subbagian mengenai konsep rancangan sistem aplikasi dan rancangan database; Menyetujui rancangan sistem aplikasi dan rancangan database.

4.9. Merumuskan Konsep Kesepakatan Tingkat Layanan (Service Level Agreement/SLA), Operational Level Agreement /OLA) dan Underpinning Contract/UC). 4.9.1. 4.9.2. 4.9.3.

Mempelajari bahan-bahan terkait penyusunan SLA/OLA/UC; Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Operasional Layanan TI untuk menyusun konsep SLA/OLA/UC; Membahas bersama Kepala Subbagian dan pengguna mengenai konsep SLA, membahas bersama Kepala Subbagian mengenai konsep OLA, membahas bersama para Kepala Subbagian dan vendor mengenai konsep UC;


- 156 4.9.4. 4.9.5. 4.9.6.

Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Operasional Layanan TI untuk memperbaiki konsep SLA/OLA/UC sesuai hasil pembahasan dan menyiapkan nota dinas; Meneliti dan mengoreksi konsep nota dinas dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dilampiri dengan SLA/UC; Menandatangani OLA bersama masing-masing Kepala Subbagian di lingkungan Bagian TI.

4.10. Memantau Capaian SLA/OLA/UC. 4.10.1. Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Operasional Layanan TI untuk melakukan pemantauan pencapaian SLA/OLA/UC dan menyusun konsep hasil pemantauan; 4.10.2. Meneliti konsep hasil pemantauan pencapaian SLA/OLA/UC; 4.10.3. Membahas bersama para Kepala Subbagian dan Pelaksana mengenai hasil pemantauan capaian SLA, OLA, dan UC; 4.10.4. Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Operasional Layanan TI untuk menyusun konsep nota dinas mengenai laporan capaian SLA/OLA/UC; 4.10.5. Meneliti, mengoreksi, dan menandatangani konsep nota dinas dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dilampiri dengan laporan pemantauan capaian SLA/OLA/UC. 4.11. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi. 4.11.1. Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem I/II untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mempersiapkan sistem aplikasi sesuai User Requirement dan System Requirement Specification; 4.11.2. Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem I/II untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi sesuai dengan User Requirement dan System Requirement Specification yang telah ditetapkan sebelumnya; 4.11.3. Membahas bersama Kepala Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem I/II dan Pelaksana setiap terjadi permasalahan dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan; 4.11.4. Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem I/II untuk membuat dokumentasi teknis serta menyusun Buku Petunjuk Pengoperasian; 4.11.5. Memberikan persetujuan untuk dilakukan pengujian (User’s Acceptance Test) terhadap sistem aplikasi yang telah selesai dibangun/dikembangkan.


- 157 4.12. Melakukan pengujian sistem aplikasi. 4.12.1. Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem I/II untuk menginventarisir dan mengumpulkan dummy data sehingga diperoleh data contoh (sample) yang mampu mewakili pola data transaksi yang sebenarnya, menyusun Quality Assurance dan membuat User’s Acceptance Test; 4.12.2. Membahas langkah-langkah pengujian sistem aplikasi bersama para kepala subbagian dan pelaksana; 4.12.3. Melaksanakan pengujian sistem aplikasi dengan Pengguna pada development server dan memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem I/II untuk menginventarisir seluruh bug atau kesalahan-kesalahan yang terjadi selama pelaksanaan pengujian dan seluruh masukan yang dari Pengguna; 4.12.4. Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem I/II untuk melakukan perbaikan Sistem Aplikasi berdasarkan bug yang terjadi dan umpan balik dari Pengguna; 4.12.5. Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem I/II untuk menyiapkan konsep nota dinas mengenai laporan penyelesaian sistem aplikasi; 4.12.6. Memeriksa, mengoreksi, dan menandatangani nota dinas penyelesaian sistem aplikasi, kemudian menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.13. Melakukan implementasi sistem aplikasi. 4.13.1. Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem I/II untuk melakukan koordinasi dengan Pengguna dalam rangka implementasi sistem aplikasi; 4.13.2. Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem I/II untuk memberikan pelatihan pengoperasian sistem aplikasi; 4.13.3. Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem I/II untuk menginstall sistem aplikasi pada production server sesuai System Requirement Specification yang telah ditetapkan sebelumnya; 4.13.4. Melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada permasalahan saat sistem aplikasi dijalankan; 4.13.5. Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem I/II untuk menyiapkan konsep nota dinas, dan konsep surat edaran mengenai laporan implementasi sistem aplikasi; 4.13.6. Memeriksa, mengoreksi, dan menandatangani nota dinas, kemudian menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.


- 158 4.14. Mengelola dokumentasi sistem informasi. 4.14.1. Memberi disposisi kepada kepada para Kepala Subbagian untuk menyiapkan bahan pembuatan standar pengelolaan dokumentasi sistem informasi; 4.14.2. Mempelajari bahan pembuatan standar pengelolaan dokumentasi sistem informasi dan memberi pengarahan kepada para Kepala Subbagian; 4.14.3. Memberi disposisi kepada para Kepala Subbagian untuk membuat konsep standar pengelolaan dokumentasi sistem informasi meliputi versioning dokumen; 4.14.4. Meneliti dan mengoreksi konsep standar pengelolaan dokumentasi sistem informasi; 4.14.5. Membahas konsep standar pengelolaan dokumentasi sistem informasi bersama para kepala subbagian dan pelaksana; 4.14.6. Memberikan persetujuan terhadap standar pengelolaan dokumentasi sistem informasi; 4.14.7. Memberi disposisi kepada para Kepala Subbagian untuk mendokumentasikan seluruh sistem informasi sesuai standar yang telah ditetapkan. 4.15. Melaksanakan operasional layanan TI. 4.15.1. Menerima disposisi Sekretaris Direktorat Jenderal mengenai permintaan layanan teknologi informasi; 4.15.2. Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Operasional Layanan Teknologi Informasi untuk memberikan layanan TI yang diminta sesuai standar layanan; 4.15.3. Memberikan pengarahan kepada Kepala Subbagian Operasional Layanan Teknologi Informasi dalam menyelesaikan permintaan layanan TI; 4.15.4. Membahas bersama para kepala subbagian, Pengguna dan atau pihak lain bila terdapat permintaan layanan yang memerlukan koordinasi dengan pihak lain; 4.15.5. Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Operasional Layanan Teknologi Informasi untuk merumuskan konsep nota dinas mengenai laporan penyelesaian permintaan layanan TI; 4.15.6. Memeriksa, mengoreksi, dan menandatangani/memaraf nota dinas, kemudian menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.16. Menangani Gangguan Perangkat TI. 4.16.1. Menerima informasi dari Kepala Subbag dan atau dari Petugas Service Desk mengenai adanya gangguan layanan TI; 4.16.2. Memberi pengarahan kepada Kepala Subbag terkait mengenai langkah-langkah menangani gangguan;


- 159 4.16.3. Membahas bersama para kepala subbagian, Pengguna dan atau pihak lain bila terdapat gangguan layanan TI yang memerlukan koordinasi dengan pihak lain dalam rangka membuat impact analysis; 4.16.4. Melaporkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal, bila terjadi gangguan layanan TI yang berdampak luas pada kelangsungan operasi bisnis non kritis organisasi (kategori high) atau berdampak pada kelangsungan operasi bisnis kritis organisasi dan harus diambil tindakan resolusi segera sedini mungkin termasuk pengalokasian sumber daya (kategori Immediate); 4.16.5. Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian terkait yang menerima ekskalasi untuk menangani gangguan layanan TI; 4.16.6. Melaporkan penyelesaian penanganan gangguan layanan TI kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.17. Melakukan pengelolaan fasilitas Data Center. 4.17.1. Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Operasional Layanan Teknologi Informasi untuk menyiapkan bahan pengelolaan fasilitas data center; 4.17.2. Membahas bersama Kepala Subbagian dan pihak terkait untuk membahas standar pengelolaan fasilitas data center; 4.17.3. Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Operasional Layanan Teknologi Informasi untuk melaksanakan pengelolaan fasilitas data center sesuai standar yang telah ditetapkan; 4.17.4. Memberikan laporan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal mengenai pengelolaan fasilitas data center. 4.18. Melakukan penyimpanan data elektronik. 4.18.1. Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Operasional Layanan Teknologi Informasi untuk menyiapkan bahan dalam rangka penyimpanan data elektronik; 4.18.2. Membahas bersama para Kepala Subbagian dan pihak terkait standar dan prosedur penyimpanan data elektronik; 4.18.3. Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Operasional Layanan Teknologi Informasi untuk merumuskan konsep standar dan prosedur/perubahan standar dan prosedur penyimpanan data elektronik sesuai dengan hasil pembahasan; 4.18.4. Meneliti dan mengoreksi konsep standar dan prosedur/perubahan standar dan prosedur penyimpanan data elektronik; 4.18.5. Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Operasional Layanan Teknologi Informasi untuk merumuskan konsep nota dinas mengenai penetapan standar dan prosedur/perubahan standar dan prosedur penyimpanan data elektronik; 4.18.6. Meneliti, mengoreksi, dan menandatangani nota dinas dan menyampaikannya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal;


- 160 4.18.7. Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Operasional Layanan Teknologi Informasi untuk melakukan proses penyimpanan data elektronik secara berkala sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. 4.19. Memelihara layanan internet dan email di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 4.19.1. Mempelajari dan menganalisis kondisi layanan internet dan email di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 4.19.2. Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Operasional Layanan Teknologi Informasi untuk mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan pemeliharaan/perbaikan layanan internet dan email; 4.19.3. Membahas pelaksanaan pemeliharaan/ perbaikan kondisi layanan internet dan email; 4.19.4. Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Operasional Layanan Teknologi Informasi untuk melaksanakan pemeliharaan/ perbaikan layanan internet dan email; 4.19.5. Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Operasional Layanan Teknologi Informasi untuk merumuskan konsep laporan hasil pelaksanaan pemeliharaan/ perbaikan layanan internet dan email dan konsep nota dinas; 4.19.6. Memeriksa konsep laporan dan konsep nota dinas, menandatangani dan menyampaikannya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.20. Melaksanakan IT Project Management dalam kegiatan pembangunan pengembangan sistem aplikasi. 4.20.1. Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal untuk melakukan IT Project Management dalam kegiatan pembangunan/pengembangan sistem aplikasi; 4.20.2. Mengusulkan pembentukan tim/kelompok kerja dalam pelaksanaan IT Project Management (bila diperlukan) dan memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem I/II untuk melakukan koordinasi dengan pihak ketiga mengenai kegiatan pembangunan/pengembangan sistem aplikasi; 4.20.3. Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem I/II untuk melakukan segala persiapan penyelenggaraan rapat pembahasan langkah-langkah pembangunan/pengembangan sistem aplikasi; 4.20.4. Melakukan rapat pembahasan dengan pihak terkait dan memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem I/II untuk membantu merumuskan quality assurance dan user acceptance test; 4.20.5. Membahas bersama para kepala subbagian mengenai rumusan quality assurance dan user acceptance test;


- 161 4.20.6. Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem I/II untuk mengkoordinir persiapan pelaksanaan quality assurance dan user acceptance test dan menyiapkan konsep nota dinas; 4.20.7. Meneliti, mengoreksi, dan menandatangani nota dinas mengenai laporan pelaksanaan quality assurance dan user acceptance test; 4.20.8. Menyampaikan nota dinas dan laporan pelaksanaan quality assurance dan user acceptance test kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.21. Mengelola pertukaran data elektronik. 4.21.1. Melakukan koordinasi teknis internal Bagian TI mengenai pelaksanaan pertukaran data elektronik; 4.21.2. Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Operasional Layanan Teknologi Informasi untuk menjalankan sistem pertukaran data sesuai dengan desain teknis yang ada; 4.21.3. Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Operasional Layanan Teknologi Informasi untuk merumuskan konsep nota dinas dan konsep laporan pelaksanaan pertukaran data; 4.21.4. Memeriksa, mengoreksi, dan menandatangani nota dinas dan laporan pelaksanaan pertukaran data elektronik; 4.21.5. Menyampaikan nota dinas dan laporan pelaksanaan pertukaran data elektronik kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.22. Mengelola Keamanan Layanan TI. 4.22.1. Menerima dan meneliti bahan kajian kebijakan keamanan informasi layanan TI; 4.22.2. Mempelajari hasil kajian kebijakan keamanan informasi layanan TI; 4.22.3. Melakukan diskusi pemahaman kebijakan keamanan informasi dalam rangka melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan asset informasi yang dikelola, bersama para Kepala Subbagian; 4.22.4. Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Operasional Layanan Teknologi Informasi untuk melakukan pengamanan layanan TI; 4.22.5. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan pengamanan Layanan TI; 4.22.6. Melaporkan pelaksanaan pengamanan layanan TI kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.23. Merumuskan bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA-KL, Rencana Kerja Tahunan, Uraian Jabatan, Indikator Kinerja Utama, Analisis Beban Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian TI.


- 162 4.23.1. Menerima disposisi Sekretaris Direktorat Jenderal dan mempelajari Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA-KL, Rencana Kerja Tahunan, Uraian Jabatan, Indikator Kinerja Utama, Analisis Beban Kerja; 4.23.2. Memberi disposisi kepada para Kepala Subbagian untuk merumuskan bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA-KL, Rencana Kerja Tahunan, Uraian Jabatan, Indikator Kinaerja Utama, Analisis Beban Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4.23.3. Membahas bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA-KL, Rencana Kerja Tahunan, Uraian Jabatan, Indikator Kinerja Utama, Analisis Beban Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian TI bersama kepala Subbagian dan pelaksana; 4.23.4. Memberi disposisi kepada para Kepala Subbagian untuk merumuskan konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA-KL, Rencana Kerja Tahunan, Uraian Jabatan, Indikator Kinerja Utama, Analisis Beban Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian TI sesuai hasil pembahasan; 4.23.5. Meneliti dan mengoreksi konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA-KL, Rencana Kerja Tahunan, Uraian Jabatan, Indikator Kinerja Utama, Analisis Beban Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian TI serta menyampaikannya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.24. Merumuskan bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional. 4.24.1. Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal mengenai permintaan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional; 4.24.2. Memberi disposisi kepada para Kepala Subbagian untuk merumuskan bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional; 4.24.3. Membahas bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional bersama kepala Subbagian dan pelaksana; 4.24.4. Memberi disposisi kepada para Kepala Subbagian untuk merumuskan konsep tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan berdasarkan hasil pembahasan; 4.24.5. Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.25. Merumuskan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat.


- 163 4.25.1. Menerima tugas dari Sekretaris Direktorat Jenderal mengenai permintaan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; 4.25.2. Memberi disposisi kepada para Kepala Subbagian untuk merumuskan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; 4.25.3. Membahas bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat bersama kepala Subbag dan pelaksana; 4.25.4. Memberi disposisi kepada para Kepala Subbagian untuk menyiapkan konsep jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; 4.25.5. Meneliti dan mengoreksi konsep jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan menyampaikannya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.26. Membina para Pegawai Bagian Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Kerja. 4.26.1. Memberi nasehat, menegakkan dan meningkatkan disiplin bawahan; 4.26.2. Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan diri; 4.26.3. Mengusulkan mutasi dan promosi bawahan; 4.26.4. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan bawahan. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Penugasan/Disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal; 5.2. Permohonan/usulan pengadaan sistim aplikasi; 5.3. Permohonan/usulan pengembangan sistim aplikasi; 5.4. Permintaan layanan teknologi informasi; 5.5. Naskah perjanjian layanan TI (SLA, OLA, UC); 5.6. Formulir yang dihasilkan/digunakan dilingkungan DJPU; 5.7. Naskah kebijakan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; 5.8. Naskah standar di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; 5.9. Informasi gangguan layanan teknologi informasi; 5.10. Masukan dari konsultan dan nara sumber; 5.11. Surat-surat, nota dinas, dan e-mail; 5.12. Notulen rapat; 5.13. Data dan informasi dari pelaku pasar; 5.14. Hasil kajian; 5.15. Kesepakatan dan keputusan rapat teknis; 5.16. LHP dari instansi pemeriksa; 5.17. Pertanyaan DPR.


- 164 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan yang terkait dengan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi; 6.2. Peraturan yang berkaitan dengan Surat Berharga Negara, Pinjaman, dan Hibah; 6.3. Peraturan yang berkaitan dengan pasar keuangan; 6.4. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 6.5. ICT Blueprint dan Roadmap Kementerian Keuangan; 6.6. SOP Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 6.7. Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 6.8. Peraturan/Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; 6.9. Sistem komputer dan jaringan yang digunakan untuk mendukung layanan TI Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 7. HASIL KERJA : 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 7.10. 7.11. 7.12. 7.13. 7.14. 7.15. 7.16. 7.17. 7.18. 7.19. 7.20. 7.21. 7.22. 7.23. 7.24. 7.25. 7.26. 7.27.

Dokumen rencana strategis tata kelola teknologi informasi; Dokumen kebijakan dan standar tata kelola teknologi informasi; Laporan evaluasi, pemantauan kapasitas dan ketersediaan terhadap layanan TI; Dokumen Service Level Agreement (SLA); Dokumen Operational Level Agreement (OLA); Dokumen Underpinning Contract (UC); Laporan Capaian SLA; Laporan Capaian OLA; Laporan Capaian UC; Laporan hasil pengawasan Internal pelaksanaan tata kelola teknologi informasi; Dokumen ICT blueprint, ICT Plan dan DRP; Daftar layanan TI (service catalog); Daftar dan spesifikasi infrastruktur layanan TI; Rencana pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi; Source code sistem aplikasi dan basis data; Dokumen spesifikasi perangkat lunak, perangkat keras, dan atau jaringan komputer; Laporan hasil pengujian sistem aplikasi; Laporan implementasi sistem aplikasi; Standar Dokumentasi sistem aplikasi; Laporan pelaksanaan operasional layanan TI; Laporan Penanganan Gangguan Layanan TI; Ketersediaan layanan TI; Infrastruktur layanan TI yang stabil; Rancangan bangun sistem Aplikasi; Rancangan bangun basis data; Rancang bangun infrastruktur TI; Kontrak kerja dengan pihak pemelihara Infrastruktur TI;


- 165 7.28. Publikasi laporan utang dan informasi pengelolaan utang dalam bentuk website; 7.29. Bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA-KL, Rencana Kerja Tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 7.30. Bahan jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Subdirektorat; 7.31. Bahan tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan pada Bagian TI. 8. WEWENANG : 8.1.

Mengajukan usul, saran, pendapat, jawaban, dan rekomendasi kepada Sekretaris Direktorat Jenderal; 8.2. Menandatangani surat/nota dinas yang berhubungan dengan tugas pokok Bagian TI; 8.3. Mengusulkan konsep prosedur standar kegiatan analisis kebutuhan data dan elemen data serta pengaturan data; 8.4. Menolak atau menyetujui penyediaan perangkat keras, perangkat lunak (aplikasi/software); 8.5. Menolak atau menyetujui pengembangan sistem aplikasi; 8.6. Menetapkan kategori gangguan layanan TI untuk kategori low dan medium; 8.7. Mengusulkan kategori gangguan layanan TI untuk kategori high dan immediate; 8.8. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas; 8.9. Koordinasi dalam ketersediaan Data dan pemanfaatan informasi dengan unit sumber data dan pengguna informasi; 8.10. Mengusulkan pemilihan teknologi informasi dan komunikasi. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Kebenaran atas Usul, saran, pendapat, jawaban, dan rekomendasi kepada Sekretaris Direktorat Jenderal, serta pihak lain yang berkompeten; 9.2. Kebenaran surat yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Bagian TI; 9.3. Kebenaran usulan konsep prosedur standar kegiatan analisis kebutuhan data dan elemen data serta pengaturan data; 9.4. Kebenaran rencana kerja Bagian TI; 9.5. Penolakan atau persetujuan penyediaan perangkat keras, perangkat lunak (aplikasi/software); 9.6. Penolakan atau persetujuan pengembangan sistem aplikasi; 9.7. Tindak lanjut dan solusi layanan TI; 9.8. Terkoordinasinya unit-unit sumber data dan pengguna informasi dalam menyediakan data; 9.9. Ketepatan pemilihan perangkat TI yang digunakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.


- 166 10. DIMENSI JABATAN: 10.1. Dimensi Finansial : mengelola DIPA Bagian TI 10.2. Dimensi Non Finansial: 10.2.1. Jumlah jabatan yang dianalisis dan dievaluasi meliputi : 10.2.1.1. Eselon IV : 4 jabatan; 10.2.1.2. Pelaksana : 12 pelaksana. 10.2.2. Enam unit eselon-II sebagai Pelanggan layanan TI. 10.2.3. Layanan TI Bagian TI meliputi: 10.2.3.1. Web Hosting sebanyak 1 situs web; 10.2.3.2. Data Hosting sebanyak 25 basis data; 10.2.3.3. Akses internet kepada 334 pengguna; 10.2.3.4. Akses e-mail domain dmo.or.id kepada 334 pengguna. 10.2.4. Perangkat TI yang dikelola meliputi : 10.2.4.1. Datacenter 1 lokasi terdiri dari : 10.2.4.1.1. 30 unit perangkat komputasi server; 10.2.4.1.2. 6 unit perangkat jaringan utama; 10.2.4.1.3. 2 unit perangkat pencadangan; 10.2.4.1.4. 6 jenis sistem operasi komputer; 10.2.4.1.5. 1 forest domain name; 10.2.4.1.6. 3 jenis sistem manajemen basis data. 10.2.4.2. Local Area Network (LAN) DJPU meliputi : 10.2.4.2.1. Pada 2 gedung dengan total 400 titik; 10.2.4.2.2. 25 unit perangkat jaringan utama. 10.2.4.3. Wide Area Network (WAN) Departemen Keuangan meliputi : 10.2.4.3.1. DJPU dengan unit/instansi terkait sebanyak 2 saluran; 10.2.4.3.2. DJPU dengan internet sebanyak 6 saluran. 11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dalam hal menerima tugas dan penyampaian laporan penyelesaian tugas; 11.2. Pimpinan dan staf Unit eselon II di lingkungan DJPU sebagai Pengguna Layanan TI; 11.3. Para Kepala Bagian dan Kepala Sub Direktorat di lingkungan DJPU dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 11.4. Para Kepala Subbagian pada Bagian TI dalam hal memberi arahan pelaksanaan tugas; 11.5. Para Vendor penyedia aplikasi dan penyedia jasa pemeliharaannya; 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 12.1. Belum ada standar dan kebijakan tata kelola TI di lingkungan DJPU, sehingga sulit membuat kesepakatan tingkat layanan (SLA), akibatnya sulit mengukur kinerja Bagian TI;


- 167 12.2. Sulitnya menyusun perencanaan kerja dalam rangka memberi layanan TI di lingkup DJPU, disebabkan kebutuhan unit Pengguna baru muncul pada pertengahan anggaran, sehingga perlu dilakukan revisi anggaran pada tahun berjalan; 12.3. Kurang optimalnya pemanfaatan perangkat TI oleh unit Pengguna, sehingga kapasitas sumber daya perangkat TI yang tersedia baru sebagian termanfaatkan untuk mendukung proses kerja; 12.4. Perkembangan teknologi informasi di bidang pengelolaan utang yang sangat dinamis dan cepat sehingga diperlukan adaptasi secara terus menerus terhadap perkembangan tersebut; 12.5. Permintaan data yang sangat beragam, sehingga diperlukan manajemen pengaturan data yang handal agar data yang dimintakan dapat lebih dipenuhi; 12.6. Rentannya teknologi informasi atas berbagai ancaman, baik yang datang dari luar maupun dalam institusi sehingga diperlukan penerapan standar pengamanan sistem dan data yang handal secara terus menerus. 13. RISIKO JABATAN : Tidak ada. 14. SYARAT JABATAN : 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Pangkat/Golongan : Pembina / IV a Pendidikan formal : Strata 1/Strata 2 Diklat/Kursus : Diklatpim Tk.III, ITSM, ITPM, ISMS Syarat lainnya : 14.4.1. Pernah menduduki jabatan eselon IV; 14.4.2. Mampu berbahasa Inggris; 14.4.3. Memahami teknologi informasi; 14.4.4. Memahami bidang tugas pengelolaan utang; 14.4.5. Standar Kompetensi: 14.4.5.1. Visioning (2); 14.4.5.2. In-Debt Problem Solving & Analysis (3); 14.4.5.3. Planning & Organizing (3); 14.4.5.4. Quality Focus (3); 14.4.5.5. Continous Improvement (2); 14.4.5.6. Policies, Processes & Procedures (3); 14.4.5.7. Stakeholder Focus (2); 14.4.5.8. Integrity (3); 14.4.5.9. Continous Learning (3); 14.4.5.10. Managing Others (3); 14.4.5.11. Meeting Leadership (2).


- 168 15. KEDUDUKAN JABATAN :

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA BAGIAN KEUANGAN

KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

KEPALA BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI

KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM I

KEPALA BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL

KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM II

KEPALA BAGIAN UMUM

KEPALA SUBBAGIAN OPERASIONAL LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents