MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 344 1. NAMA JABATAN

:

2. IKHTISAR JABATAN

Kepala Subbagian Gaji :

Melakukan urusan kesejahteraan pegawai, mengajukan permintaan pembayaran, pembuatan daftar gaji dan tunjangan, pembayaran gaji dan tunjangan, serta pertanggungjawabannya. 3. TUJUAN JABATAN : Terlaksananya pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai, permintaan pembayaran, pembuatan daftar gaji dan tunjangan, pembayaran gaji dan tunjangan di lingkungan Direktorat Jenderal secara optimal dan tepat waktu. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Merumuskan bahan masukan terkait dokumen perencanaan. 4.1.1 Menerima disposisi dari Kepala Bagian Umum dan mempelajari materi yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan masukan terkait dokumen perencanaan yang meliputi antara lain Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Anggaran, Uraian Jabatan; 4.1.2 Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Anggaran, Uraian Jabatan; 4.1.3 Mempelajari, menelaah dan meneliti bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Anggaran, Uraian Jabatan; 4.1.4 Membahas dengan Kepala Bagian Umum bahan masukan terkait Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Anggaran, Uraian Jabatan; 4.1.5 Menyampaikan bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Anggaran, Uraian Jabatan kepada Kepala Bagian Umum. 4.2. Melaksanakan urusan kesejahteraan pegawai Direktorat Jenderal. 4.2.1 Menerima disposisi Kepala Bagian Umum untuk melaksanakan pengurusan kesejahteraan pegawai Direktorat Jenderal, meliputi honor, vakasi, lembur, uang makan dan kesejahteraan pegawai lainnya; 4.2.2 Menugaskan Pelaksana untuk melakukan pengurusan kesejahteraan pegawai Direktorat Jenderal, meliputi honor, vakasi, lembur, uang makan dan kesejahteraan pegawai lainnya; 4.2.3 Memantau pelaksanaan penyiapan kelengkapan dokumen untuk pengajuan permintaan pembayaran.


- 345 4.3. Melakukan pembuatan dan pengajuan surat permintaan pembayaran. 4.3.1 Meneliti dan memeriksa SPTB dan kelengkapan serta kebenaran atas usulan dokumen permintaan pembayaran; 4.3.2 Menugaskan pelaksana untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran; 4.3.3 Meneruskan konsep/net Surat Permintaan Pembayaran beserta dokumen kelengkapannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen; 4.3.4 Menugaskan pelaksana untuk menatausahakan Surat Permintaan Pembayaran dan salinan dokumen kelengkapan pembayaran. 4.4. Melakukan urusan pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai Direktorat Jenderal berikut pertanggungjawabannya. 4.4.1 Meneliti surat-surat keputusan kepegawaian dan semua dokumen pendukung untuk keperluan perhitungan gaji dan belanja pegawai lainnya; 4.4.2 Menugaskan pelaksana untuk melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur dan berkesinambungan; 4.4.3 Menugaskan pelaksana untuk melakukan penatausahaan semua tembusan surat-surat keputusan kepegawaian dan semua dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai secara tertib dan teratur; 4.4.4 Menugaskan pelaksana untuk memproses pembuatan Daftar Gaji, Uang Duka Wafat/Tewas, Terusan Penghasilan Gaji, Uang Muka Gaji, dan Belanja Pegawai lainnya serta membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Gaji; 4.4.5 Meneliti dan memaraf Daftar Gaji, Uang Duka Wafat/Tewas, Terusan Penghasilan Gaji, Uang Muka Gaji, dan Belanja Pegawai lainnya dan Surat Permintaan Pembayaran Gaji beserta Arsip Data Komputer (ADK) Belanja Pegawai dan dokumen pendukung kemudian menyampaikannya kepada Kepala Bagian Pejabat Pembuat Komitmen; 4.4.6 Menugaskan pelaksana untuk menyampaikan Daftar Gaji, Uang Duka Wafat/Tewas, Terusan Penghasilan Gaji, Uang Muka Gaji, dan Belanja Pegawai lainnya dan Surat Permintaan Pembayaran Gaji yang telah ditandatangani beserta ADK Belanja Pegawai dan dokumen pendukung kepada Bagian Keuangan; 4.4.7 Menugaskan pelaksana untuk melakukan pembayaran Gaji dan penerimaan pegawai lainnya, menyusun pertanggungjawaban pembayaran Gaji dan penerimaan pegawai lainnya, dan menatausahakan dokumen pembayaran Gaji dan penerimaan pegawai lainnya;


- 346 4.4.8 Menugaskan pelaksana untuk mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan melalui Aplikasi GPP Satker setiap awal tahun dan/atau apabila diperlukan untuk disatukan dengan Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan yang diterima dari KPPN. 4.5. Melaksanakan urusan pembuatan daftar Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN). 4.5.1 Meneliti surat-surat keputusan kepegawaian dan semua dokumen pendukung untuk keperluan perhitungan TKPKN; 4.5.2 Menugaskan pelaksana untuk melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau manual yang berhubungan dengan pembayaran TKPKN secara tertib, teratur dan berkesinambungan; 4.5.3 Menugaskan pelaksana untuk memproses pembuatan Daftar TKPKN beserta Arsip Data Komputer (ADK) dan dokumen pendukung; 4.5.4 Meneliti dan memaraf Daftar TKPKN kemudian menyampaikannya kepada Kepala Bagian Keuangan; 4.5.5 Menugaskan pelaksana untuk menyampaikan Daftar TKPKN yang telah ditandatangani beserta ADK Belanja dan dokumen pendukung kepada Bagian Keuangan untuk diteruskan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan; 4.5.6 Menugaskan pelaksana untuk melakukan pembayaran TKPKN menyusun pertanggungjawaban pembayaran TKPKN, dan menatausahakan dokumen pembayaran TKPKN. 4.6. Menyiapkan konsep bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional. 4.6.1 Mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional atas TGR; 4.6.2 Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional atas TGR; 4.6.3 Meneliti, mengoreksi hasil penyusunan konsep bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional atas TGR dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian; 4.6.4 Mengikuti pembahasan bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional bersama Kepala Bagian. 4.7. Melaksanakan tindak lanjut Tuntutan Ganti Rugi (TGR). 4.7.1 Menerima disposisi dari Kepala Bagian Umum atas tindak lanjut TGR;


- 347 4.7.2 Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut TGR dan membuat konsep laporan perkembangan TGR; 4.7.3 Meneliti dan mengoreksi konsep laporan perkembangan TGR; 4.7.4 Menyampaikan konsep laporan perkembangan TGR kepada Kepala Bagian. 4.8. Melakukan penatausahaan Tunjangan Keluarga (KP4).

Surat

Keterangan

Untuk

Mendapatkan

4.8.1 Menugaskan pelaksana untuk meneliti jumlah pegawai direktorat jenderal dan membuat konsep nota dinas permintaan pengisian blanko/formulir Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga (KP4) kepada seluruh pegawai direktorat jenderal; 4.8.2 Mengoreksi, memaraf, dan menyampaikan kepada Kepala Bagian, konsep nota dinas permintaan pengisian blanko/formulir Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga (KP4) kepada seluruh pegawai direktorat jenderal, untuk kemudian diteruskan dan ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal; 4.8.3 Menugaskan pelaksana untuk meneruskan nota dinas permintaan pengisian blanko/formulir Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga (KP4) kepada seluruh direktorat melalui Subbagian Tata Usaha masing-masing; 4.8.4 Menugaskan pelaksana untuk mengkompilasi, menggandakan, dan menatausahakan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga (KP4) yang telah diisi, melakukan updating data kepegawaian, dan meneruskan asli KP4 kepada KPPN. 4.9. Melakukan penelitian rekapitulasi daftar kehadiran pegawai Direktorat Jenderal. 4.9.1 Meneliti dan memeriksa daftar rekapitulasi kehadiran pegawai yang diterima dari Subbagian Tata Usaha; 4.9.2 Menugaskan pelaksana untuk membuat daftar perhitungan pemotongan TKPKN atau uang makan; 4.9.3 Memperhitungkan pembayaran TKPKN atau uang makan dengan menggunakan daftar rekapitulasi kehadiran pegawai Direktorat Jenderal sebagai dasar pemotongan TKPKN dan permintaan uang makan pegawai. 4.10. Melakukan pembayaran uang makan pegawai. 4.10.1 Menugaskan Pelaksana untuk mencetak daftar perhitungan pembayaran uang makan berdasarkan rekapitulasi daftar hadir pegawai direktorat jenderal beserta SPP uang makan; 4.10.2 Meneliti, mengoreksi, dan memaraf daftar perhitungan pembayaran uang makan beserta SPP uang makan kemudian menyampaikannya kepada Kepala Bagian;


- 348 4.10.3 Menugaskan Pelaksana untuk menyampaikan daftar perhitungan pembayaran uang makan beserta SPP uang makan yang telah ditandatangani kepada Bagian Keuangan; 4.10.4 Menugaskan Pelaksana untuk melaksanakan pembayaran uang makan kepada pegawai dan menyusun pertanggungjawabannya. 4.11. Melakukan pembayaran uang lembur pegawai. 4.11.1 Menugaskan Pelaksana untuk mencetak daftar perhitungan pembayaran uang lembur berdasarkan rekapitulasi daftar hadir lembur pegawai direktorat jenderal beserta SPP uang lembur; 4.11.2 Meneliti, mengoreksi, dan memaraf daftar perhitungan pembayaran uang lembur beserta SPP uang lembur kemudian menyampaikannya kepada Kepala Bagian; 4.11.3 Menugaskan Pelaksana untuk menyampaikan daftar perhitungan pembayaran uang lembur beserta SPP uang lembur yang telah ditandatangani kepada Bagian Keuangan; 4.11.4 Menugaskan Pelaksana untuk melaksanakan pembayaran uang lembur kepada pegawai dan menyusun pertanggungjawabannya. 4.12. Melakukan pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) pegawai. 4.12.1 Meneliti dan memeriksa SK mutasi/pensiun dan mengagendakan dalam buku pengawasan SKPP; 4.12.2 Menugaskan Pelaksana untuk mencocokkan kebenaran data pegawai; 4.12.3 Menugaskan pelaksana untuk membuat SKPP pegawai yang dimutasikan atau pensiun; 4.12.4 Meneliti, mengoreksi dan memaraf SKPP serta menyampaikan kepada Kepala Bagian; 4.12.5 Menugaskan Pelaksana untuk meneruskan SKPP yang sudah ditandatangani kemudian meneruskan ke KPPN untuk disahkan; 4.12.6 Memantau pengesahan SKPP pegawai. 4.13. Melakukan pembuatan Keterangan Penghasilan Pegawai. 4.13.1 Menerima dan meneliti permintaan keterangan penghasilan pegawai untuk keperluan pengajuan kredit atau lainnya; 4.13.2 Menugaskan Pelaksana untuk mencocokkan data pegawai yang bersangkutan; 4.13.3 Menugaskan Pelaksana untuk mencetak keterangan penghasilan pegawai dengan mencantumkan catatan keperluannya; 4.13.4 Meneliti, mengoreksi dan memberikan tanda tangan pada keterangan penghasilan pegawai; 4.13.5 Menugaskan Pelaksana untuk menyerahkan kepada pegawai yang bersangkutan.


- 349 4.14. Melakukan penyusunan Laporan Berkala Subbagian Gaji sebagai bahan penyusunan laporan berkala Bagian Umum. 4.14.1 Menugaskan pelaksana untuk menghimpun laporan kegiatan pelaksanaan tugas Subbagian Gaji; 4.14.2 Menugaskan pelaksana untuk mengkompilasi laporan dari Subbagian Rumah Tangga dan Subbagian Perlengkapan sebagai bahan penyusunan laporan berkala Bagian Umum; 4.14.3 Membahas bahan-bahan tersebut bersama pelaksana; 4.14.4 Menghimpun hasil pelaksanaan tugas; 4.14.5 Menyusun laporan berkala; 4.14.6 Meneliti laporan yang telah dibuat dan konsep nota dinas pengantar untuk ditetapkan oleh Kepala Bagian Umum; 4.14.7 Menandatangani surat pengantar laporan berkala yang ditujukan kepada Kepala Bagian Umum. 4.15. Merumuskan konsep Standard Operating Procedures (SOP). 4.15.1 Menerima disposisi dari Kepala Bagian Umum untuk menyusun konsep SOP Subbagian Gaji; 4.15.2 Menugaskan pelaksana pada Subbagian Gaji untuk mengumpulkan bahan untuk menyusun konsep SOP; 4.15.3 Meneliti dan menelaah bahan untuk menyusun konsep SOP subbagian Gaji; 4.15.4 Membahas dan menyusun konsep SOP Subbagian Gaji dengan pelaksana; 4.15.5 Menyampaikan hasil konsep SOP Subbagian Gaji kepada Kepala Bagian Umum. 4.16. Merumuskan bahan masukan terkait dokumen laporan. 4.16.1 Menerima disposisi dari Kepala Bagian Umum dan mempelajari materi yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan masukan terkait dokumen laporan yang meliputi antara lain Analisis Beban Kerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan penyusunan bahan masukan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian IKU; 4.16.2 Menugaskan kepada para Pelaksana untuk menyusun bahan masukan terkait dokumen laporan meliputi antara lain Analisis Beban Kerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan penyusunan bahan masukan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian IKU; 4.16.3 Membahas dengan Kepala Bagian Umum penyusunan bahan masukan terkait dokumen laporan meliputi antara lain Analisis Beban Kerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan penyusunan bahan masukan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian IKU;


- 350 4.16.4 Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Umum bahan masukan terkait dokumen laporan meliputi antara lain Analisis Beban Kerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan penyusunan bahan masukan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian IKU. 4.17. Menghimpun dan menyiapkan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat. 4.17.1 Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; 4.17.2 Meneliti, mengoreksi dan menyiapkan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; 4.17.3 Menyampaikam bahan masukan kepada Kepala Bagian Umum. 4.18. Melakukan Pembinaan Pegawai pada Subbagian Gaji untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. 4.18.1 Memberikan nasehat, menegakan dan meningkatkan disiplin bawahan; 4.18.2 Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan diri; 4.18.3 Mengusulkan mutasi dan promosi bawahan; 4.18.4 Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan bawahan. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MEYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11.

Disposisi dari Kepala Bagian Umum; DIPA tahun berjalan dan POK; Daftar Gaji/TKPKN; Daftar hadir/absensi bulanan; Surat/Nota kepegawaian; SPTB/SPP/SPM/SP2D; Surat keputusan mutasi kepegawaian; Konsep surat/nota dinas; SKPP; Surat keputusan pensiun; Laporan pelaksanaan tugas Subbagian Gaji.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 6.2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6.3. Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 6.4. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum dan Khusus;


- 351 6.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil; 6.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.1/2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Keuangan; 6.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.5/2007 tentang Pemberian Uang Makan Bagi PNS; 6.8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2009 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang; 6.9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 12/PB/2007 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Makan Bagi PNS; 6.10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2009 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Lembur Bagi PNS; 6.11. DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal; 6.12. Rencana Kerja Anggaran Kementerikan Lembaga (RKAKL) Direktorat Jenderal; 6.13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN; 6.14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat Kepada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga; 6.15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2009 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil; 6.16. Surat Keputusan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang; 6.17. Surat Keputusan penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran (KPA/PPK/Penguji SPM/Panitia Penerima Barang). 7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep dan bahan masukan terkait dokumen perencanaan yang meliputi antara lain Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Anggaran, Uraian Jabatan; 7.2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 7.3. Daftar Gaji (Gaji, Uang Duka Wafat/Tewas, Terusan Penghasilan Gaji, Uang Muka Gaji, dan Belanja Pegawai lainnya); 7.4. Daftar TKPKN (susulan/kekurangan); 7.5. Daftar Rencana Penggunaan Dana TKPKN; 7.6. Terlaksananya permintaan pembayaran atas pengeluaran anggaran; 7.7. Terlaksananya pembayaran gaji pegawai; 7.8. Terlaksananya pembayaran TKPKN pegawai; 7.9. SPJ Gaji/TKPKN; 7.10. SKPP Gaji/TKPKN; 7.11. Keterangan penghasilan pegawai; 7.12. Keterangan penghasilan setahun dan form 1721A;


- 352 7.13. Laporan berkala Subbagian Gaji; 7.14. Konsep dan bahan masukan terkait dokumen laporan meliputi antara lain Analisis Beban Kerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan penyusunan bahan masukan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian IKU; 7.15. Konsep tanggapan Pertanyaan DPR; 7.16. Terselenggaranya pembinaan pegawai pada Subbagian Gaji. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Bagian Umum; 8.2. Mengoreksi, memaraf, dan menandatangani konsep nota dinas, Laporan, dan berkas-berkas permintaan pembayaran; 8.3. Mengoreksi dan memaraf konsep surat; 8.4. Memotong gaji dan TKPKN pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan membayarkannya sesuai peruntukannya. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6.

Usul, saran dan pendapat yang diajukan; Kebenaran konsep surat; Pengajuan permintaan pembayaran; Pengajuan droping TKPKN; Penguangan droping TKPKN ke bank mitra pembayar; Pemotongan gaji dan TKPKN pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan membayarkannya sesuai dengan peruntukannya.

10.DIMENSI JABATAN : 10.1. Dimensi Non Finansial : 10.1.1 Jumlah dan jenis bukti-bukti pengeluaran yang telah ditandatangani dalam rangka permintaan Surat Permintaan Pembayaran; 10.1.2 Pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pada 6 unit organisasi eselon II; 10.1.3 Seluruh pegawai Direktorat Jenderal yang dilayani. 11.HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Bagian Umum dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas Subbagian Gaji; 11.2. Para Kepala Subbagian lain di Bagian Umum dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 11.3. Para pelaksana dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 11.4. Pejabat/Pegawai Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal dalam hal pembayaran/tagihan dan permintaan pembayaran;


- 353 11.5. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal dalam hal pembayaran gaji/TKPKN; 11.6. Pejabat pada bank mitra kerja dalam hal pencairan gaji dan droping dana TKPKN; 11.7. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas. 12.MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 12.1. Sangat diperlukan ketelitian yang tinggi dalam melakukan pemotongan daftar TKPKN dan uang makan atas dasar daftar kehadiran pegawai sehingga perlu meningkatkan ketelitian dalam melakukan perhitungan pembayaran TKPKN dan uang makan pegawai; 12.2. Peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan tugas pelayanan pembayaran gaji dan TKPKN serta kesejahteraan lainnya kepada para pegawai Direktorat Jenderal secara efektif dan efisien yaitu tepat dalam jumlah maupun waktunya. Untuk itu diperlukan dukungan sistem, peralatan serta SDM yang handal dan memadai. 13. RISIKO JABATAN: 13.1. 13.2.

Risiko Finansial Tuntutan Ganti Rugi akibat kekeliruan/kelalaian/penyimpangan dalam proses pembayaran. Risiko Operasional Pengoperasian aplikasi gaji dan TKPKN yang tidak didukung dengan keahlian dan data pegawai yang valid akan mengakibatkan kesalahan pembayaran hak pegawai.

14. SYARAT JABATAN : 14.1 Pangkat/ golongan : Penata (III/c) 14.2 Pendidikan formal : Diploma IV / Strata 1 14.3 Diklat/Kursus : 14.3.1. Diklatpim Tk.IV; 14.3.2. Diklat Belanja Pegawai 14.4 Syarat lainnya : 14.4.1. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang : 14.4.1.1. keuangan negara; 14.4.1.2. perbendaharaan negara; 14.4.1.3. kepegawaian; 14.4.1.4. penggajian dan tunjangan; 14.4.1.5. TKPKN. 14.4.2. Memahami SOP; 14.4.3. Memahami peraturan mengenai penyelesaian TGR; 14.4.4. Memiliki kemampuan manajerial; 14.4.5. Mampu mengoperasikan komputer; 14.4.6. Memiliki komitmen penuh terhadap pekerjaan; 14.4.7. Menguasai teknik pelayanan kepada pimpinan;


- 354 14.4.8. Standar Kompetensi: 14.4.8.1. In-Depth Problem Solving & Analysis (1); 14.4.8.2. Planning and Organizing (2); 14.4.8.3. Continuous Improvement (2); 14.4.8.4. Policies, Processes & Procedures (2); 14.4.8.5. Stakeholder Service (3); 14.4.8.6. Integrity (3); 14.4.8.7. Team Leadership (2); 14.4.8.8. Relationship Management (2); 14.4.8.9. Interpersonal Communication (2). 15. KEDUDUKAN JABATAN :

KEPALA BAGIAN UMUM

KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA

KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA

KEPALA SUBBAGIAN GAJI

KEPALA SUBBAGIAN PERLENGKAPAN

Administrator Gaji Pengelola Keuangan Senior Pengelola Keuangan Junior Pembuat Daftar Gaji Senior Pembuat Daftar gaji Junior Penata Usaha Senior Penata Usaha Junior Penata Usaha Pemula

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents