MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 355 1. NAMA JABATAN

:

2. IKHTISAR JABATAN

:

Kepala Subbagian Perlengkapan

Melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan urusan pengadaan barang/jasa, urusan penerimaan, penyimpanan, dan distribusi barang perlengkapan, pemeliharaan barang perlengkapan yang belum didistribusikan, serta inventarisasi dan penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal. 3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan barang perlengkapan yang belum didistribusikan dan penghapusan perlengkapan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Merumuskan bahan masukan terkait dokumen perencanaan. 4.1.1 Menerima disposisi dari Kepala Bagian Umum dan mempelajari materi yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan masukan terkait dokumen perencanaan yang meliputi antara lain Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Anggaran, Uraian Jabatan; 4.1.2 Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Anggaran, Uraian Jabatan; 4.1.3 Mempelajari, menelaah dan meneliti bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Anggaran, Uraian Jabatan; 4.1.4 Membahas dengan Kepala Bagian Umum bahan masukan terkait Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Anggaran, Uraian Jabatan; 4.1.5 Menyampaikan bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Anggaran, Uraian Jabatan kepada Kepala Bagian Umum. 4.2. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan pengadaan barang/jasa belanja modal dan persediaan. 4.2.1 Membaca, meneliti, dan memeriksa disposisi Kepala Bagian Umum terkait rencana kebutuhan pengadaan barang/jasa; 4.2.2 Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan/data pengadaan terkait rencana kebutuhan pengadaan barang/jasa direktorat/bagian;


- 356 4.2.3 Menyusun paket pekerjaan rencana pengadaan barang/jasa berdasarkan skala prioritas; 4.2.4 Menyusun jadual rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 4.2.5 Melaporkan kegiatan kepada Kepala Bagian Umum. 4.3. Mengadakan persiapan pembentukan panitia pengadaan barang/jasa Direktorat Jenderal. 4.3.1 Meneliti dokumen anggaran dalam rangka persiapan pengadaan barang/jasa Direktorat Jenderal; 4.3.2 Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data terkait proses pengadaan dan membuat konsep Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan beserta nota dinas pengantar Kepala Bagian Umum; 4.3.3 Memeriksa dan menelaah konsep Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan beserta nota dinas Kepala Bagian Umum; 4.3.4 Mengajukan konsep Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan beserta nota dinas pengantar kepada Kepala Bagian Umum untuk ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal selaku on-behalf Kuasa Pengguna Anggaran. 4.4. Mengadakan persiapan pembentukan panitia penerimaan hasil pengadaan barang/jasa Direktorat Jenderal. 4.4.1 Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Jenderal beserta nota dinas pengantar Kepala Bagian Umum; 4.4.2 Memeriksa dan menelaah konsep Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Jenderal beserta nota dinas Kepala Bagian Umum; 4.4.3 Mengajukan konsep Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Jenderal beserta nota dinas pengantar kepada Kepala Bagian Umum untuk ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal selaku on-behalf Kuasa Pengguna Anggaran. 4.5. Melakukan urusan pengadaan barang/jasa belanja modal dan persediaan Direktorat Jenderal. 4.5.1 Membaca, meneliti, dan memeriksa disposisi Kepala Bagian Umum terkait permintaan kebutuhan direktorat/bagian; 4.5.2 Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan/data pengadaan terkait permintaan kebutuhan direktorat/bagian; 4.5.3 Mereviu data, mencocokan permintaan barang dan ketersediaan dana dengan Dokumen Anggaran, membandingkan data persediaan barang di gudang, serta mencocokannya dengan jadual pengadaan;


- 357 4.5.4 Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan konsep nota dinas pemenuhan permintaan barang/jasa kebutuhan direktorat/bagian; 4.5.5 Mengajukan konsep surat permintaan pemilihan penyedia barang/jasa kepada pejabat/panitia pengadaan untuk melakukan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai peraturan yang berlaku. 4.6. Melakukan penerimaan dan penyimpanan barang perlengkapan. 4.6.1 Menugaskan panitia penerimaan barang untuk memeriksa barang yang diterima dan membandingkan spesifikasi/kondisi/jumlah barang dengan dokumen kontrak; 4.6.2 Meneliti laporan hasil pemeriksaan barang; 4.6.3 Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep Berita Acara Serah Terima barang; 4.6.4 Meneliti dan menadatangani konsep Berita Acara Serah Terima Barang; 4.6.5 Menerima barang hasil pengadaan barang/jasa Direktorat Jenderal; 4.6.6 Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penerimaan barang hasil pengadaan barang/jasa Direktorat Jenderal kepada Kepala Bagian Umum. 4.7. Melakukan pendistribusian barang perlengkapan Direktorat Jenderal. 4.7.1 Meneliti permintaan barang perlengkapan dari unit-unit Direktorat Jenderal; 4.7.2 Menugaskan Pelaksana untuk menyajikan stok barang-barang yang diminta dan membuat konsep Tanda Bukti Pengeluaran Barang perlengkapan; 4.7.3 Meneliti stok barang serta menandatangani konsep Tanda Bukti Pengeluaran Barang perlengkapan; 4.7.4 Menugaskan Pelaksana untuk menyerahkan barang perlengkapan kepada unit-unit Direktorat Jenderal; 4.7.5 Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pendistribusian barang perlengkapan kepada Kepala Bagian Umum. 4.8. Melakukan urusan pemeliharaan barang perlengkapan yang belum didistribusikan. 4.8.1 Menugaskan Pelaksana untuk menyimpan dan memelihara barang perlengkapan yang belum didistribusikan dalam gudang serta mengarahkan agar barang-barang tersebut disusun berdasarkan jenisnya; 4.8.2 Melakukan pemeriksaan terhadap penyimpanan dan pemeliharaan barang dalam rangka memudahkan mobilisasi barang; 4.8.3 Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan barang perlengkapan dan barang persediaan yang belum didistribusikan kepada Kepala Bagian Umum.


- 358 4.9. Melakukan pemberian identifikasi Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal. 4.9.1 Melakukan pengidentifikasian Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal; 4.9.2 Menugaskan Pelaksana untuk membuat nomor urut Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan kodefikasi barang; 4.9.3 Melakukan pemberian identifikasi pada Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal; 4.9.4 Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemberian identitas Barang Milik Negara (BMN) kepada Kepala Bagian Umum. 4.10. Membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR) Direktorat Jenderal. 4.10.1 Membuat Daftar Inventaris Ruangan pada Direktorat Jenderal; 4.10.2 Menugaskan Pelaksana untuk mendata Barang Milik Negara (BMN) pada setiap ruangan Direktorat Jenderal; 4.10.3 Meneliti data Barang Milik Negara (BMN) masing-masing ruangan Direktorat Jenderal; 4.10.4 Menugaskan Pelaksana untuk membuat DIR Direktorat Jenderal; 4.10.5 Meneliti dan menyampaikan DIR Direktorat Jenderal kepada Kepala Bagian Umum. 4.11. Melakukan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal. 4.11.1 Melakukan persiapan pengahapusan Barang Milik Negara (BMN) kantor Direktorat Jenderal; 4.11.2 Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan/data yang diperlukan dalam penghapusan inventaris kantor; 4.11.3 Mempersiapkan usulan pembentukan Panitia Penghapusan Barang perlengkapan; 4.11.4 Mempelajari usulan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di unit lingkungan Direktorat Jenderal; 4.11.5 Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep surat usulan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) kantor Direktorat Jenderal; 4.11.6 Meneliti dan menyampaikan konsep surat usulan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal kepada Kepala Bagian Umum; 4.11.7 Menugaskan Pelaksana untuk membuat konsep usulan pembentukan Panitia Penghapusan; 4.11.8 Meneliti dan menyampaikan konsep usulan pembentukan Panitia Penghapusan Kepada Kepala Bagian Umum; 4.11.9 Melakukan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) bersama Panitia Penghapusan; 4.11.10Menugaskan Pelaksana untuk menghapus Barang Milik Negara dari Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).


- 359 4.12. Melakukan Jenderal.

penatausahaan

Barang

Milik

Negara

(BMN)

Direktorat

4.12.1 Menyelenggarakan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan SABMN; 4.12.2 Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan perangkat komputer, aplikasi dan mengumpulkan dokumen-dokumen sumber, serta data kondisi barang yang diperlukan dalam SABMN; 4.12.3 Menyampaikan laporan data transaksi bulanan kepada Kepala Bagian Keuangan. 4.13. Melakukan penyusunan Direktorat Jenderal.

laporan

Barang

Milik

Negara

semesteran

4.13.1 Menyusun laporan BMN Direktorat Jenderal; 4.13.2 Menugaskan Pelaksana untuk melakukan rekonsiliasi data dalam kaitannya dengan penyusunan laporan BMN Direktorat Jenderal; 4.13.3 Mempelajari draft laporan BMN Direktorat Jenderal; 4.13.4 Menugaskan Pelaksana untuk melakukan menyusun konsep laporan BMN Direktorat Jenderal; 4.13.5 Menandatangani verbal Laporan BMN Semesteran kemudian menyampaikannya kepada Kepala Bagian Umum. 4.14. Melakukan penyusunan laporan Barang Milik Negara (BMN) tahunan Direktorat Jenderal. 4.14.1 Menyusun laporan BMN, Barang perlengkapan Intrakomptabel, Barang perlengkapan Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang Direktorat Jenderal; 4.14.2 Menugaskan Pelaksana untuk melakukan rekonsiliasi data dalam kaitannya dengan penyusunan laporan BMN, Barang perlengkapan Intrakomptabel, Barang perlengkapan Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang Direktorat Jenderal serta menyusun konsepnya; 4.14.3 Mempelajari draft laporan BMN, Barang perlengkapan Intrakomptabel, Barang perlengkapan Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang Direktorat Jenderal; 4.14.4 Menugaskan Pelaksana untuk melakukan menyusun konsep laporan BMN, Barang perlengkapan Intrakomptabel, Barang perlengkapan Ekstrakomptabel dan Laporan Kondisi Barang Direktorat Jenderal; 4.14.5 Menandatangani verbal Laporan BMN Tahunan kemudian menyampaikannya kepada Kepala Bagian Umum. 4.15. Melakukan Jenderal.

urusan

peminjaman

barang

perlengkapan

Direktorat


- 360 4.15.1 Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan administrasi peminjaman barang perlengkapan berdasarkan disposisi persetujuan atas Nota Dinas permintaan peminjaman barang perlengkapan yang berasal dari masing-masing unit eselon II; 4.15.2 Menugaskan pelaksana untuk memeriksa kondisi barang perlengkapan pada saat menerima barang perlengkapan yang dipinjam; 4.15.3 Menugaskan pelaksana untuk untuk menyiapkan administrasi pengembalian barang perlengkapan serta mengamankan barang perlengkapan. 4.16. Melakukan penatausahaan barang persediaan Direktorat Jenderal. 4.16.1 Menyelenggarakan penatausahaan barang persediaan Direktorat Jenderal; 4.16.2 Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan dokumen sumber dalam kaitannya dengan barang persediaan; 4.16.3 Menyusun laporan persediaan menurut sub kelompok barang berdasarkan saldo akhir barang pada periode laporan berdasarkan hasil opname fisik bersama Pelaksana; 4.16.4 Menyampaikan Laporan Persediaan kepada Kepala Bagian Umum. 4.17. Melakukan pendistribusian barang persediaan Direktorat Jenderal. 4.17.1 Meneliti permintaan barang persediaan dari unit-unit Direktorat Jenderal; 4.17.2 Menugaskan Pelaksana untuk menyajikan data persediaan/stok barang-barang yang diminta dan membuat konsep Tanda Terima Barang Persediaan; 4.17.3 Meneliti data persediaan/stok barang serta menandatangani konsep Tanda Terima Barang Persediaan; 4.17.4 Menugaskan Pelaksana untuk menyerahkan barang persediaan kepada unit-unit Direktorat Jenderal; 4.17.5 Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pendistribusian barang persediaan kepada Kepala Bagian Umum. 4.18. Melakukan penyusunan Laporan Berkala Subbagian sebagai bahan penyusunan laporan berkala Bagian Umum.

Perlengkapan

4.18.1 Menugaskan pelaksana untuk menghimpun laporan kegiatan pelaksanaan tugas Subbagian Perlengkapan; 4.18.2 Membahas bahan-bahan tersebut bersama pelaksana; 4.18.3 Menghimpun hasil pelaksanaan tugas; 4.18.4 Menyusun laporan berkala; 4.18.5 Meneliti laporan yang telah dibuat dan konsep nota dinas pengantar untuk ditetapkan oleh Kepala Bagian Umum; 4.18.6 Menandatangani surat pengantar laporan berkala yang ditujukan kepada Kepala Bagian Umum.


- 361 4.19. Merumuskan konsep Standard Operating Procedures (SOP). 4.19.1 Menerima disposisi dari Kepala Bagian Umum untuk menyusun konsep SOP Subbagian Perlengkapan; 4.19.2 Menugaskan pelaksana pada Subbagian Perlengkapan untuk mengumpulkan bahan untuk menyusun konsep SOP; 4.19.3 Meneliti dan menelaah bahan untuk menyusun konsep SOP subbagian Perlengkapan; 4.19.4 Membahas dan menyusun konsep SOP Subbagian Perlengkapan dengan pelaksana; 4.19.5 Menyampaikan hasil konsep SOP Subbagian Perlengkapan kepada Kepala Bagian Umum. 4.20. Merumuskan bahan masukan terkait dokumen laporan. 4.20.1 Menerima disposisi dari Kepala Bagian Umum dan mempelajari materi yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan masukan terkait dokumen laporan yang meliputi antara lain Analisis Beban Kerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan penyusunan bahan masukan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian IKU; 4.20.2 Menugaskan kepada para Pelaksana untuk menyusun bahan masukan terkait dokumen laporan meliputi antara lain Analisis Beban Kerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan penyusunan bahan masukan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian IKU; 4.20.3 Membahas dengan Kepala Bagian Umum penyusunan bahan masukan terkait dokumen laporan meliputi antara lain Analisis Beban Kerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan penyusunan bahan masukan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian IKU; 4.20.4 Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Umum bahan masukan terkait dokumen laporan meliputi antara lain Analisis Beban Kerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan penyusunan bahan masukan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian IKU. 4.21. Menghimpun dan menyiapkan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat. 4.21.1 Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; 4.21.2 Meneliti, mengoreksi dan menyiapkan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; 4.21.3 Menyampaikam bahan masukan kepada Kepala Bagian Umum.


- 362 4.22. Melakukan Pembinaan Pegawai pada Subbagian Perlengkapan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. 4.22.1 Memberikan nasehat, menegakan dan meningkatkan disiplin bawahan; 4.22.2 Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan diri; 4.22.3 Mengusulkan mutasi dan promosi bawahan; 4.22.4 Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan bawahan. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MEYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi dari Kepala Bagian Umum; 5.2. Surat/dokumen masuk yang berkaitan dengan tugas Subbagian Perlengkapan. 5.3. Berkas Pengadaan barang/jasa; 5.4. Laporan SABMN, Laporan Persediaan dan Laporan Hasil Pemeliharaan Barang. 5.5. Data sarana/prasarana Direktorat Jenderal; 5.6. Konsep surat/nota dinas dari bawahan; 5.7. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Perlengkapan; 5.8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan dokumen anggaran lainnya. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 6.2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6.3. Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 6.4. Instruksi Menteri Keuangan Nomor 146/IMK.01/2009 tentang Penertiban Barang Milik Negara berupa Tanah, Rumah dan/atau Kendaraan Bermotor di Lingkungan Departemen Keuangan; 6.5. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum dan Khusus; 6.6. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 239/MK.1/2010 tentang Mekanisme Pengadaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Keuangan; 6.7. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 108/MK.1/2011 tentang Mekanisme Perencanaan Pengadaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Keuangan; 6.8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Nomor 231/SJ/2008 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan; 6.9. Peraturan perundangan-undangan di bidang inventarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara; 6.10. Peraturan di Bidang Perbendaharaan; 6.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.1/2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Keuangan;


- 363 6.12. Surat edaran, nota dinas dan surat dinas yang berhubungan dengan tugas Bagian Umum. 6.13. Standard Operating Procedures (SOP) Direktorat Jenderal; 6.14. Pedoman Tata Persuratan Dinas; 6.15. Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal; 6.16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan dokumen anggaran lainnya. 7. HASIL KERJA : 7.1. Konsep dan bahan masukan terkait dokumen perencanaan yang meliputi antara lain Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Anggaran, Uraian Jabatan; 7.2. Terlaksananya pengadaan barang/jasa; 7.3. Laporan-laporan hasil pelaksanaan inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian barang perlengkapan; 7.4. Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB); 7.5. Konsep surat pengadaan barang/jasa; 7.6. Konsep usulan penghapusan, Konsep pembentukan Panitia Penghapusan; 7.7. Laporan SABMN, Laporan Persediaan; Laporan Hasil Pemeliharaan Barang; 7.8. Rencana Pengadaan barang/jasa, HPS, Paket-paket pengadaan barang/jasa, dokumen pengadaan, kontrak/SPK, aset hasil pengadaan barang/jasa, dsb; 7.9. Konsep dan bahan masukan terkait dokumen laporan meliputi antara lain Analisis Beban Kerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan penyusunan bahan masukan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta laporan pencapaian IKU; 7.10. Konsep tanggapan Pertanyaan DPR; 7.11. Terselenggaranya pembinaan pegawai pada Subbagian Perlengkapan. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Bagian Umum; 8.2. Mengoreksi, memaraf, dan menandatangani konsep konsep surat/nota dinas, Laporan, dan berkas-berkas pengadaan barang; 8.3. Meminta data yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Perlengkapan; 8.4. Meminta alat-alat, dokumen, dan perlengkapan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas; 8.5. Menilai dan menentukan kualitas barang; 8.6. Meneliti penawaran harga. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Substansi usul, saran dan pendapat kepada Kepala Bagian Umum; 9.2. Substansi konsep surat/nota dinas, Laporan, dan berkas-berkas pengadaan barang;


- 364 9.3. Kebenaran hasil olahan data yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Perlengkapan; 9.4. Penggunaan alat-alat, dokumen, dan perlengkapan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas; 9.5. Hasil penilaian dan penentuan kualitas barang; 9.6. Ketelitian atas penawaran harga. 10. DIMENSI JABATAN : 10.1. Dimensi Non Finansial : 10.1.1 Pelayanan administratif untuk pengadaan 6 unit organisasi eselon II; 10.1.2 Seluruh Pegawai pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 10.1.3 Jumlah Barang Milik Negara (Peralatan dan Perlengkapan Kantor); 10.1.4 Jumlah data/informasi pengadaan barang yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas; 10.1.5 Jumlah rekanan yang masuk daftar kualifikasi dalam pengadaan barang/jasa. 11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Bagian Umum dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas SubBagian Perlengkapan; 11.2. Para Kepala Subbagian lain Bagian Umum dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 11.3. Para pelaksana dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 11.4. Bendaharawan Sekretariat Direktorat Jenderal dalam hal pembayaran/tagihan pengadaan barang/jasa; 11.5. Para Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Jenderal dalam hal distribusi barang dan pemeliharaan Barang Milik Negara; 11.6. Penyedia barang/jasa dalam hal pengadaan barang/jasa; 11.7. Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan dalam hal pelaporan penatausahaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal; 11.8. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat BMN dalam hal koordinasi pelaksanaan rekonsiliasi Laporan BMN; 11.9. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 12.1. Kurangnya pemahaman unit dalam lingkup Direktorat tentang tatacara dan prosedur pengadaan barang dan jasa yang benar, prosedur pendistribusian yang benar dan pentingnya penatausahaan Barang Milik Negara, sehingga diperlukan diklat dan penanganan pengadaan barang dan jasa kepada sejumlah pegawai secara intensif;


- 365 12.2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang perpajakan, yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga diperlukan pelatihan mengenai administrasi pemungutan/pemotongan pajak. 13. RISIKO JABATAN : 13.1. Risiko Finansial Pengadaan barang/jasa yang tidak transparan akan mengakibatkan terjadinya pengaduan masyarakat yang dapat menimbulkan dugaan praktek tindak pidana korupsi. 13.2. Risiko Operasional Kurang lancarnya penyelenggaraan kegiatan kantor sehari-hari akibat keterlambatan pemenehunan kebutuhan perlengkapan kantor dan barang persediaan. 14. SYARAT JABATAN : 14.1 Pangkat/ golongan : Penata (III/c) 14.2 Pendidikan formal : Diploma IV / Strata 1 14.3 Diklat/Kursus : 14.3.1. Diklatpim Tk.IV; 14.3.2. Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 14.4 Syarat lainnya : 14.4.1. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang : 14.4.1.1. keuangan negara; 14.4.1.2. perbendaharaan negara; 14.4.1.3. kepegawaian; 14.4.1.4. pengadaan barang dan jasa; 14.4.1.5. pengelolaan BMN. 14.4.2. Memahami SOP; 14.4.3. Memiliki kemampuan manajerial; 14.4.4. Mampu mengoperasikan komputer; 14.4.5. Memiliki komitmen penuh terhadap pekerjaan; 14.4.6. Menguasai teknik pelayanan kepada pimpinan; 14.4.7. Standar Kompetensi: 14.4.7.1. In-Depth Problem Solving & Analysis (2); 14.4.7.2. Courage of Convictions (2); 14.4.7.3. Planning and Organizing (2) 14.4.7.4. Continuous Improvement (2); 14.4.7.5. Policies, Processes & Procedures (2); 14.4.7.6. Stakeholder Service (3); 14.4.7.7. Integrity (3); 14.4.7.8. Team Leadership (2); 14.4.7.9. Relationship Management (2).


- 366 -

15. KEDUDUKAN JABATAN :

KEPALA BAGIAN UMUM

KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA

KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA

KEPALA SUBBAGIAN GAJI

KEPALA SUBBAGIAN PERLENGKAPAN

Pengelola BMN Tk. I Pengelola BMN Tk. II Pengelola BMN Tk. III Pengelola BMN Tk. IV Penyaji Data BMN Senior Penyaji Data BMN Junior Operator Peralatan Penata Usaha Senior Penata Usaha Junior Penata Usaha Pemula

a.n. MENTERI KEUANGAN, Plt. SEKRETARIS JENDERAL Ttd K.A. BADARUDDIN NIP 195703291978031001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents