PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 216 /HK/2015 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENUMBUHAN DAN PEMBUBARAN KOPERASI PADA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang :
a.
bahwa Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha memiliki peran yang sangat
strategis
dalam
menumbuhkan
dan
mengembangkan potensi ekonomi rakyat, untuk itu
perlu diciptakan iklim yang kondusif bagi Koperasi dalam rangka mewujudkan Koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri; b.
bahwa
perkembangan
Koperasi
di
Kabupaten
Karangasem ada dalam kondisi klasifikasi Koperasi
aktif
dan
Koperasi
tidak
aktif,
yang
perlu
ditumbuhkan, dibina ataupun dibubarkan ; c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b
menetapkan
Keputusan
Bupati
perlu
tentang
Pembentukan Tim Penumbuhan dan Pembubaran
Koperasi, Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 ;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Wilayah
Daerah-daerah Tingkat II dalam
Daerah-daerah
Tenggara
Barat
dan
Tingkat
Nusa
I
Bali,
Nusa
Tenggara
Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
(Lembaran
Indonesia Tahun
1992
Negara
Nomor
Republik
116,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;
^
3.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaram Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan w/
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang
Nomor
Pemerintahan
23
Tahun
Daerah
Menjadi
2014
tentang
Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan
dan
Tata
Cara
Pengesahan
Akta
Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
(Lembar Lepas Sekretariat Negara Tahun 1994); 6.
Peraturan
tentang
Pemerintah
Pembubaran
Nomor
Koperasi
17
Tahun
oleh
1994
Pemerintah
(Lembar Lepas Sekretariat Negara Tahun 1994) ;
7.
Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang
Peningkatan
Pembinsian
dan
Pengembangan
Perkoperasian ;
8.
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan
Menengah
tentang
Nomor
Petunjuk
Pengesahan
Akta
Ol/Per/M.KUKM/I/2006
Pelaksanaan
Pendirian
Pembentukan
dan
Perubahan
Koperasi
Usaha Kecil
Anggaran Dasar Koperasi; 9.
Keputusan Menteri Negara
dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi;
^
10.
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan
Menengah
Nomor
123/Kep/M.KUKM/X/2004
tentang
Penyelengggirgian Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian,Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan
Kabupaten/Kota; 11.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 4) ; W
12.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 23 Tahun 2007 tentang Kreteria Kelayakan Pendirian Koperasi
( Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007 Nomor 23) ;
13.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 41 Tahun
2014
tentang
Uraian
Tugas
Dinas
Daerah
Kabupaten Karangasem ( Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 43) ;
14.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja
Daerah
Tahun
Anggaran
2015
(Berita
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor
47);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
: Membentuk Tim Penumbuhan dan Pembubaran Koperasi
pada
Dinas
Koperasi,
Usaha
Kabupaten Karangasem Tahun
Kecil
dan
Menengah
2015 dengan Susunan
Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari
Keputusan
Bupati ini.
KEDUA
Tim Penumbuhan dan Pembubaran Koperasi sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai W
berikut:
1. melakukan observasi/survey kelokasi Kelompok yang akan
ditumbuhkan
menjadi
Koperasi
maupun
Koperasi yang akan dibubarkan; 2. memberikan pertimbangan terhadap layak tidaknya
Kelompok yang akan ditumbuhkan menjadi Koperasi
ataupun Koperasi yang akan dibubarkan; dan
3. memfasilitasi
pembentukan
Tim
penyelesai
bagi
Koperasi yang akan dibubarkan.
W
KETIGA
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati
ini
dibebankan
pada
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015.
.\ *
KEEMPAT
: Keputusan
Bupati
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 25 Pebruari 2015
I^BUPATI KARANGASE|4, A
I WAYAN GEREDEG
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
1. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali di Denpasar. 2. Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem. 3. Kepala Kantor Sat Pol.PP Kabupaten Karangasem. 4. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Karangasem. 5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Karangasem. 6. Ketua Dekopinda Kabupaten Karangasem.
7. Bidang FSPS dan Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karangasem. 8. Yang bersangkutan.
N
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR
216
/HK/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENUMBUHAN DAN PEMBUBARAN
KOPERASI,
KOPERASI
USAHA
PADA
DINAS
KECIL
DAN
MENENGAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENUMBUHAN DAN PEMBUBARAN
KOPERASI PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARANGASEM
Penanggung Jawab Wakil Penanggung Jawab Pengarah / Penasehat Wakil Pengarah/Penasehat
Bupati Karajigasem Wakil Bupati Karangasem Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
Ketua
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karangasem Kabid. Koperasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karangasem 1. Unsur Inspektorat Kabupaten
Sekretaris
Anggota
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Karangasem
Karangasem 2. Unsur Kantor Sat Pol. PP Kabupaten Karangasem
3. Unsur Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Karangasem 4. Unsur Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Karangasem 5. Unsur Dekopinda Kabupaten Karangasem 6. Unsur Bid. FSPS dan Bid. Koperasi Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karangasem
iBUPATI KARANGASEM,
^ I WAYAN GEREDEG
