BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha Lerperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang 'maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tatanan perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuh kembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Di dalam kehidupan seperti ini koperasi seharusnya '
memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas untuk kepentingan ekonomi rakyat sehingga koperasi mampu berperan sebagai soko guru perekonomian nasional. Pembangunan koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berpe1an dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan koperasi benarbenar menerapkan prinsip koperasi dan prinsip usaha ekonomi. Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokrasi, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan komponen utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Pasal 44 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi dapat menghimpun
dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang beranggotakan koperasi lain dan anggotanya. Ketentuan tersebut menjadi dasar dan kekuatan hukum bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam baik sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Atas dasar itu maka pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi tersebut hams diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perbankan dan Undangundang Perkoperasian. Peraturan tersebut dimaksudkan agar di satu pihak tidak bertentangan dan untuk mempertegas kedudukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) pada koperasi yang bersangkutan sebagai koperasi atau unit usaha koperasi yang memiliki ciri bentuk dan sistematis tersendiri. Kegiatan usaha simpan pinjam ini sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi dan
.banyak manfaat yang diperolehnya dalam rangka meningkatkan modal usaha para anggotanya. Hal itu terlihat akan kenyataan bahwa koperasi yang sudah berjalan pada umumnya juga melaksanakan usaha
simpan pinjam.
Sehubungan dengan hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah dimuat ketentuan dengan tujuan agar kegiatan simpan pinjam oleh koperasi darat beijalan dan berkembang secara jelas, teratur, tangguh, dan mandiri. Faktor permodalan bagi usaha anggota dan usaha koperasi sangat menentukan kelangsungan hidup koperasi dan usaha anggota yang bersangkutan. Sebagai penghimpun dana masyarakat walaupun dalam lingkup yang terbatas, kegiatan usaha simpan pinjam memiliki karakter khas, yaitu merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak mengandung resiko. Oleh karena itu, pengelolaan hams dilakukan secara profesional dan
2
ditangani oleh pengelola yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus, dengan dibantu oleh sistem pengawasan internal yang ketat. Di dalam rangka itulah, maka disamping koperasi sendiri hams melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha simpan pinjam tersebut, pemerintah juga perlu melakukan pembinaan dan pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan yang dampaknya sangat merugikan anggota dan hilangnya kepercayaan anggota. Untuk me.1capai keuntungan usaha yang maksimal, koperasi harus dapat juga mencari pinjaman modal kerja yang bersumber dari anggota, bank maupun lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlalll. Tata hubungan antara koperasi dengan badan usaha lainnya merupakan faktor yang penting dalam rangka mewujudkan sistem perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Di dalam hubungan ini kerjasama tersebut haruslah '
merupakan hubungan yang saling membutuhkan dan menguntungkan. Ketentuan ini mempertegas komitmen pemerintah dalam upaya memberdayakan permodalan koperasi dalam mengembangkan lembaga keuangan koperasL mengingat bahwa permodalan rr.erupakan salah satu sumber kekuatan bagi pengembangan usaha koperasi. Terdapat beberapa kriter.ia atau alat ukur kinerja usaha koperasi yang umum digunakan antara lain likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan rentabilitas atau profitabilitas. Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Pieter Leunupun (Tahun 2002) tentang profit margin, investment turnover dan equity multiplier. Sedangkan fenomena-fenomena permasalahan yang kemungkinan akan terjadi adalah banyaknya pinjaman yang pengembaliannya kurang lancar, jumlah 3
cadangan beresiko yang dianggarkan oleh koperasi sangat kurang dan rendahnya rentabilitas yang ada dalam koperasi, hal ini juga pernah diungkapkan oleh Suhendar Sulaeman (Jurnal Ekonomi & Bisnis No.2, Jilid 9, Tahun 2004, hal 77) tentang perkembangan KSP dan USP. Selain itu dalam Jurnal Koperasi dan UMKM (Edisi IX/ Nopember 2008) membahas persoalan likuiditas yang menggelayuti kebanyakan koperasi. Dalam kondisi seperti saat ini dimana likuiditas dialami oleh cukup banyak koperasi , dana pemerintah menjadi andalan agar kegiatan simpan pinjam yang berlangsung di Tanah Air dapat terus menjalankan roda bisnis mereka sekaligus menghidupi warga masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan. Kendala lain yang dihadapi oleh KSP adalah pinjaman macet yang disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal yang dibahas dalam Materi Rapat Penilaian Kesehatan dalam , rangka peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasuruan pada tanggal15 dan 29 Agustus 2008. Di dalam menentukan maupun memilih standar ratio barn suatu koperasi tergantung dan berdasarkan berbagai alternatif, antara lain
c~tatan
kondisi keuangan dan hasil operasional pada tahun-tahun yang lampau. Rasio dari perusahaan!koperasi sejenis berdasarkan laporan yang dianggarkan dibudgetkan dan lain sebagainya. Standar ratio ini dimaksudkan angka-angka dalam analisa laporan keuangan yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dari pos-pos yang dianalisis pada laporan keuangan. Hubungan antara unsur-unsur pada pos-pos laporan keuangan tersebut berbentuk angka-angka matematis yang sederhana baik berupa angka 4
biasa maupun prosentase. Hasil ini secara individual kecil sekali artinya, kecuali bila dibandingkan der..gan standar ratio yang layak dijadikan pembanding atau sudah umum dipakai. Bila tidak ada standar umum yang dipakai sebagai dasar pembanding dari penafsiran ratio itu menunjukkan kondisi perusahaan/koperasi yang maju atau mundur. Semakin meningkatnya kompleksitas dan profil risiko dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP)-Koperasi istilah generiknya (Koperasi Jasa Keuangan), maka perlu diidentifikasi pennasalahan yang timbul dari operasional usaha jasa keuangan Koperasi Jasa Keuangan. Hasil akhir penilaian kondisi Koperasi Jasa Keuangan dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang. Bagi pemerintah sebagai pembina dan pengawas dalam hal ini Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pan Dinas yang membidangi koperasi di daerah dapat digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan. Salah
satu
kegiatan
usaha
Koperasi
Jasa
Keuangan
adalah
menghimpun dana masyarakat, tentunya membawa konsekuensi bahwa pengeiolaan Koperasi Jasa Keuangan harus ditangw.i secara sehat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (Prudent). Untuk menjaga tingkat kepercayaan publik (public trnst) kepada Koperasi Jasa Keuangan dari salah urns atau kemungkinan terjadinya penyimpangan yang mungkin terjadi, maka dalam Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan disebutkan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemantauan dengan menerapkan suatu Sistim Pengendalian Intern (SPI) yang hams dilaksanakan oleh Koperasi
5
Jasa Keuangan sendiri secara teratur, dan dilakukan penilaian kesehatan yang bertujuan sebagai berikut: 1. Menjaga dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat 2. Mengetahui posisi hasillprestasi kinerja 3. Mengetahui harta kekayaan Koperasi Jasa Keuangan dan penabung 4. Mengetahui tingkat kepatuhan Koperasi Jasa Keuangan pada peraturan yang berlaku 5. Mengetahui bussines plan jasa keuangan yang akan dikelolanya. Pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan merupakan suatu sistem yang ampuh dalam penilaian kineija, sehingga dapat diterima oleh industri lembaga keuangan untuk menaruh kepercayaan pada Kopemsi Jasa Keuangan. Penilaian dilakukan secara intensif jika ada kebutuhan untuk }llenentukan koperasi teladan, koperasi unggulan. Program dana bergulir, dan program-program lainnya, bukan dititik beratkan pada suatu sistem bahwa lembaga keuangan harus dinilai kesehatannya secara rutin sehingga dengan diketahui tingkat kesehatan dari keuangan, suatu Koperasi Jasa Keuangan yang akan meyakinkan para kreditur atau investor termasuk masyarakat. Implementasi dari sanksi-sanksi atas pelaksanaan penilaian Koperasi Jasa Keuangan masih terbatas pada himbauan yang dikemas dengan kata pembinaan bukan dengan pengawasan. Padahal lembaga keuangan yang merupakan lembaga intermediasi untuk menampung dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat perlu adanya trust dan keyakinan dari masyarakat, meialui penilaian kesehatan yang obyektif dilakukan dengan akurat akan menjadi pedoman bagi semua pihak untuk melakukan kemitraan dengan
6
Koperasi Jasa Keuangan. Ada 5 (lima) aspek yang menjadi tolak ukur di dalam pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yaitu: permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. penilaian dengan menggunakan sistem nilai kredit atau Reward System yang dinyatakan dalam angka dengan nilai kredit 0 sampai dengan 100. Dasar penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam. 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. 3. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 194/KEPIMEN/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam. Perhitungan dan penilaian kesehatan koperasi dilaksanakan oleh aparat Kementrian Negara Koperasi dan UKM, dengan obyek atau sasaran penilaian koperasi jasa keuangan yang telah memenuhi kualifikasi setagai berikut: 1. Telah berbadan hukum 2. Telah beroperasi 2 (dua) tahun dan telah RAT 2 (dua) tahun berturut-turut 3. Modal sendiri minimal Rp. 15.000.000,-. Pelaksanaan penilaian kesehatan tersebut berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak sebagai berikut: 1. Anggota koperasi sebagai pemilik 2. Pengelola koperasi jasa keuangan
7
3. Pengurus koperasi
4. Pengawas koperasi 5. Penggunajasa koperasi dan jasa keuangan (penyimpan dan peminjam) 6. Pemerintah sebagai pembina dan pengawas. Berdasarkan basil penilaian terhadap 5 (lima) komponen diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam yang dibagi dalam 4 (empat) goIongan yaitu Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat, dan Tidak Sehat. Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP/USP tersebut adalah sebagai berikut:
Skor
Predikat
. 81-100
Sehat
66-80
Cukup Sehat
51-65
Kurang Sehat
0-50
Tidak Sehat
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain: 1. Apakah analisis penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang meliputi aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas dapat memenuhi standar predikat kesehatan koperasi? 8
2. Apakah kendala-kendala yang di.hadapi oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP), sehingga kurang memenuhi Standar Kesehatan Koperasi?
C. Tujuan Penelitian Sesuai dengan perumusan masalah yang disajikan, maka penelitian bertujuan: •·
1. Menganalisis
2. Menjelaskan bukti-bukti empiris tentang kendala-kendala yang dihadapi sehingga Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dapat memenuhi Standar Kesehatan Koperasi.
D. Manfaat Penelitian
Apabila tujuan penelitian ini dapat digunakan, maka penelitian ini akan mempunyai manfaat sebagai berikut: 1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Akuntansi Koperasi termasuk Analisa Laporan Keuangan di dalamnya. 2. Bagi obyek penelitian dapat menambah wawasan di bidang perkoperasian khususnya berkaitan dengan pengaruh penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) terhadap perkembangan koperasi. 3. Bagi penelitian lanjutan dengan memperluas variabel atau menambahkan variabel yang sudah ada sebagai referensi.
9
E. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini menganalisis tentang penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Pasuruan Tahun Buku 2007, dengan harapan dari hasil akhir penilaian kondisi Koperasi Simpan Pinjam!KSP (Koperasi Jasa Keuangan) dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang. Dasar penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam adalah: 1.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian.
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
3.
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 194/KEP/MEN/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
4.
Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Pasuruan tahun buku 2007.
5.
Dokumen-dokumen perhitungan analisa rasio keuangan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Pasuruan .
10
