MENGUKUR DAYA BELI MASYARAKAT SEBAGAI INDIKATOR IPM MELALUI 9 SEKTOR PEREKONOMIAN DI KABUPATEN SUBANG

MENGUKUR DAYA BELI MASYARAKAT SEBAGAI INDIKATOR IPM MELALUI 9 SEKTOR PEREKONOMIAN DI KABUPATEN SUBANG

peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut yaitu

Deden Abdul Wahab*)

Nilai tambah inilah yang mengukur tingkat kemakmuran setempat

pendapatan rata-rata (income per capita) masyarakat. Alat ukur yang tepat untuk melihat pendapatan masyarakat ini adalah nilai tambah dari kegiatan produksi bukan dari besarnya nilai produksi.

dengan

asumsi

seluruh

pendapatan

Nilai

tambah

juga

setempat.

Abstrak Visi Pemerintah Daerah 2003-2008 yaitu Akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat guna mendukung pencapaian visi Jawa Barat 2010, adalah arah kebijakan taktis dan strategis Pemerintahan Propinsi Jawa Barat, dalam rangka percepatan dan upaya-upaya strategis pencapaian visi Jawa Barat 2010, oleh karena itu seyogyanya hal tersebut harus menjadi suatu kewajiban semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk terus menerus melakukan sinergitas seluruh program, potensi/resources dan kegiatan lainnya. Parameter terpenting di dalam mengukur pembangunan daerah adalah meningkatnya pendapatan masyarakat. Pembangunan daerah/wilayah haruslah bersangkut paut dengan peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut yaitu pendapatan rata-rata (income per capita) masyarakat. Alat ukur yang tepat untuk melihat pendapatan masyarakat ini adalah nilai tambah dari kegiatan produksi bukan dari besarnya nilai produksi.

dinikmati

merefleksikan

masyarakat produktivitas

perekonomian daerah yang terjadi, setidaknya dalam jangka pendek. Mengapa standar hidup disuatu wilayah/daerah lebih tinggi dari wilayah/daerah lain. Faktor utama paling penting untuk menentukan standar hidup suatu wilayah/daerah dalam jangka panjang adalah produktivitas sumber dayanya. Suatu wilayah makmur dengan memanfaatkan sumber dayanya secara lebih berdaya guna. Bahkan kenaikan yang relatif kecil dalam pertumbuhan produktivitas dapat berpengaruh cukup kuat dalam standar hidup. Jadi, pertumbuhan produktivitas adalah kunci kenaikan standar hidup. Bahwa

*) Dosen Tetap STIESA

Akselerasi

Visi

Pemerintah

peningkatan

Daerah

kesejahteraan

2003-2008

yaitu

masyarakat

guna

mendukung pencapaian visi Jawa Barat 2010, adalah arah

I. PENDAHULUAN

kebijakan taktis dan strategis Pemerintahan Propinsi Jawa Barat, Parameter terpenting di dalam mengukur pembangunan daerah

adalah

meningkatnya

pendapatan

masyarakat.

Pembangunan daerah/wilayah haruslah bersangkut paut dengan

Dimensia, Daya Volume Nomor 3 September Mengukur Beli2 Masyarakat (Deden) 2005

19

dalam rangka percepatan dan upaya-upaya strategis pencapaian visi Jawa Barat 2010, oleh karena itu seyogyanya hal tersebut harus menjadi suatu kewajiban semua Satuan Kerja Perangkat

20

Dimensia, Volume 2 Nomor 3 September 2005

Daerah (SKPD)dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk terus

nai daya beli belum memadai. Data dan kajian tentang daya beli

menerus melakukan sinergitas seluruh program, potensi/resources

berguna untuk memperoleh gambaran antara lain sebagai berikut:

dan kegiatan lainnya.

1. Gambaran mengenai Kemampuan Ekonomi masyarakat

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan dapat

(tingkat konsumsi rata-rata per kapita dan pendapatan rata-

dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibentuk oleh indikator komposit Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli (Purchasing Power Parity).

rata per kapita); 2. Gambaran Pertumbuhan Ekonomi secara makro (Produk

IPM atau Human

Domestik Regional Bruto, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan

Development Index (HDI) bukan merupakan satu-satunya alat ukur yang bisa menggambarkan secara paripurna kualitas sumber

Perubahan Struktur Ekonomi); 3. Gambaran

pertumbuhan

Sektor-sektor

perekonomian

daya manusia. Namun, dengan tiga indikator yang dijadikan

masyarakat (kontribusi sektor perekonomian, kebijakan

parameternya melalui konsep IPM, diharapkan bisa dijadikan

sektoral, dan produktivitas sektoral);

salah satu instrumen untuk mengungkap bagaimana sebuah daerah

4. Salah satu data dasar untuk membuat arah dan kebijakan

dengan kebijakan-kebijakan yang ditempuhnya mampu menjamin

Pemerintah Propinsi Jawa Barat melalui prioritas program dan

setidaknya tiga pilihan paling dasar bagi penduduknya. Yaitu,

kegiatan di setiap sektor untuk masing-masing SKPD

pilihan

untuk

berumur

panjang,

pilihan

untuk

memiliki

pengetahuan, dan pilihan untuk bisa hidup layak. Itu sebabnya, tuntutan untuk meningkatkan IPM tidak saja dimaksudkan dalam

II. TINJAUAN PUSTAKA

rangka pemenuhan hak-hak dasar penduduk sebagai bagian dari hak asasi manusia, tetapi sekaligus juga dalam rangka membangun fondasi perekonomian yang pada akhirnya akan berdampak terhadap kelangsungan hidup berdemokrasi.

Orientasi pembangunan secara umum menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan peningkaan sumber daya manusia. Strategi pembangunan ini menempatkan manusia tidak hanya sebagai modal dasar

Daya beli masyarakat adalah salah satu alat ukur yang dapat mengestimasi pendapatan masyarakat secara riil. Namun demikian hingga saat ini, analisa data maupun kajian-kajian menge-

kekuatan, tetapi sekaligus

menjadi faktor dominan dan sasaran utama pembangunan. Model pembangunan yang dilaksanakan merupakan model pembangunan tentang, untuk, dan oleh masyarakat. Model pembangunan ini mengaplikasikan aspek-aspek yang paling mendasar yang terkait

Dimensia, Daya Volume 2 Nomor 3 September Mengukur Beli Masyarakat (Deden) 2005

21

22


pada faktor manusia, yakni aspek kehidupan, kecerdasan dan

jasa juga kecil. Disamping itu PDRB juga merupakan cerminan

perekonomian. Secara lebih terperinci dapat diartikan bahwa

berbagai aktivitas sektoral kegiatan ekonomi masyarakat. Di

manusia Indonesia yang berkualitas adalah manusia dengan tiga

Indonesia dan seluruh wilayah di Indonesia, besarnya PDRB

ciri yaitu pertama sehat dan berumur panjang, kedua cerdas,

ditentukan oleh sumbangan 9 sektor ekonomi yang terdiri atas:

kreatif dan terampil dan bertaqwa pada Tuhan Yang Mahaesa dan

A. Sektor Primer, terdiri atas :

ketiga Mandiri dan memiliki akses untuk hidup yang layak

1. Sektor Pertanian 2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Satrategi pembangunan regional Makro Jawa Barat 2001 menentukan Vocal Concern yaitu kesejahteraan Masyarakat Jawa

B. Sektor Sekunder, terdiri atas : 1. Sektor Industri

Barat 2010. Hal tersebut akan dicapai melalui driving forces yang

2. Sektor Listrik, Gas dan Air.

terdiri atas : Core Bussiness (kegiatan utama) dan prasyarat pembangunan.

3. Sektor Bangunan

Core business terdiri atas pengembangan

agribisnis, bisnis kelautan, bisnis kepariwisataan, industri

C. Sektor Tersier, terdiri atas : 1. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

manufaktur, industri jasa-jasa dan sumber daya manusia (SDM).

2. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Indikator PDRB menjadi salah kajian yang menjadi fokus

3. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

kebijakan pemerintah daerah. PDRB merupakan salah satu data

4. Sektor Jasa-jasa

statistik yang digunakan untuk sistem evaluasi dan perencanaan ekonomi

makro

suatu

wilayah,

menggambarkan

derajat Dalam analisis makroekonomi perkataan “pertumbuhan

kesejahteraan masyarakat dan untuk memperlihatkan pergeseran aktivitas perekonomian masyarakat. PDRB juga mencerminkan kemampuan dan produktivitas SDM di daerah karena PDRB adalah kemampuan daerah untuk menghasilkan barang dan jasa bagi perekonomian daerah. Semakin besar PDRB berarti semakin banyak barang-barang dan jasa-jasa di produksi di daerah tersebut. Sebaliknya semakin kecil PDRB berarti produktivitas SDM di daerah rendah dan kemampuan memproduksi barang dan

Dimensia, Volume 2 Nomor 3 September 2005 Mengukur Daya Beli Masyarakat (Deden)

23

ekonomi” mempunyai dua sisi pengertian yang berbeda. Di satu pihak

istilah

ini

untuk

menggambarkan

bahwa

suatu

perekonomian telah mengalami perkembangan ekonomi dan mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi. Di lain segi istilah tersebut bertujuan untuk menggambarkan tentang masalah ekonomi yang dihadapi dalam jangka panjang (Sadono Sukirno, 2000). Aspek pertama dari masalah pertumbuhan bersumber dari

24


perbedaan di antara tingkat pertumbuhan potensia yang dapat

pertumbuhan ekonomi modern telah meningkatkan banyak

dicapai, dan tingkat pertumbuhan yang sebenarnya tercapai.

kehidupan manusia dengan indikator sebagai berikut :

Akibatnya

1. Tersedianya suplai makanan per capita

pertambahan

kemakmuran

adalah

lambat,

pengangguran semakin besar dan masalah politk dan sosial

2. Angka harapan hidup

semakin serius. Aspek kedua dari masalah pertumbuhan ekonomi

3. Angka kematian bayi

adalah meningkatkan potensi pertumbuhan itu sendiri. Misalnya

4. Pembangunan ekonomi

Jawa Barat membutuhkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7%

5. Pendidikan

untuk meningkatkan daya beli masyarakatnya, tetapi berdasarkan

6. Hak politik dan kebebasan ekonomi

perkembangan sumber-sumber ekonomi, Jawa Barat hanya

7. Indeks pembangunan manusia

mampu tumbuh sebesar 4,6%, dalam keadaan ini Jawa Barat perlu

Dampak yang spesifik dari perluasan pertumbuhan

memikirkan cara-cara mempercepat pertumbuhan ekonominya.

ekonomi ini akan memberikan manfaat terhadap perubahan

Aspek ketiga dari masalah pertumbuhan adalah mengenai

teknologi dan perdagangan dunia dalam hal ini akan berkaitan

kestabilan pertumbuhan ekonomi yang berlaku dari satu tahun ke

dengan penguatan pertumbuhan ekonomi dunia dan memberikan

tahun lainnya. Pertumbuhan ekonomi tidaklah berkembang secara

banyak sumber daya kepada negara untuk melakukan penelitian

linier, adakalanya perekonomian berkembang dengan pesat,

dan peningkatan teknologi (Goklany, 2000)

adakalanya pergerakannya lambat dan kadang-kadang berlaku kemunduran. Dalam jangka panjang akan nyata gerakan naik-

2.1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

turun kegiatan ekonomi (konjungtur/business cyrcle).

Human Development Index atau Indeks Pembangunan

Menurut laporan dari UNDP (Dollar and Kraay ; 2000)

Manusia (IPM) telah diperkenalkan oleh United Nations

dijelaskan bahwa pendekatan populer yang digunakan untuk

Development Programe (UNDP) pada tahun 1990 sebagai bagian

pertumbuhan ekonomi adalah pendekatan Human Development

dari

Indeks, dimana indeks dari pendekatan ini didasarkan pada

Development Reports (UNDP, 1994, dalam Mazumdar p.3;

harapan hidup, pendidikan, dan GDP percapita.

2002).

rangkaian

tahunan

yang

berkenaan

dengan

Human

Indur M.G Oklany dalam Jurnal Economic Growth and

IPM menggunakan tiga indikator untik menilai kemajuaan

the State of Humanity (2:2000) menjelaskan bahwa perluasan dari

dalam pengembangan manusia, yaitu : umur yang panjang (diukur

Dimensia, 2 Nomor 3 September MengukurVolume Daya Beli Masyarakat (Deden)2005

25

26


melalui tingkat harapan hidup dari kelahiran), pencapaian bidang

Secara ekonomis, suatu wilayah dapat dikembangkan jika

pendidikan (diukur melalui tingkat melek huruf dari masyarakat

memiliki GDP perkapita yang tinggi dan distribusi pendapatan

dari tingkat pendidikan dasar, menengah, dan atas), dan standar

yang baik (Alfaro; p.8; 2002). Streeten P. et. Al (p.1; 2004)

hidup (yang diukur melalui GDP atau daya beli masyarakat).

dalam jurnalnya menjelaskan bahwa IPM adalah suatu index

Masing-masing dari indikator ini akan ditransformasikan ke

gabungan dari tiga indikator ekonomi yang spesifik yang

dalam suatu nilai standar dengan sistem yang sedikit lebih rumit

merefleksikan tiga dimensi utama dalam pengembangan manusia,

yang dikombinasikan dengan bobot statistik untuk menghasilkan

yaitu umur yang panjang, pengetahuan dan standar hidup.

satu nilai IPM gabungan (Richard; p.68 ; 2003)

Banyak penelitian telah dilakukan untuk membangun

Menurut UNDP, (UN; p. 10; 2001) penjelasan rinci

suatu indeks yang mencerminkan tingkat pengembangan manusia

mengenai indikator-indikator yang digunakan dalam IPM adalah

(Alfaro; p.4; 2002). Beberapa diantara penelitian tersebut tidak

sebagai berikut : Umur yang panjang diukur melalui angka

memasukan ukuran pendapatan perkapita. Sebagai contoh, yang

harapan hidup, pengetahuan diwakili oleh suatu pengukuran

berkaitan dengan Indeks dari Tingkat Hidup [Drewnowski and

pencapaian prestasi yang didasarkan pada tingkat melek huruf dan

Scott (1966) dalam Alfaro, 2002] memasukan dimensi nutrisi,

rata-rata usia sekolah. Sedangkan akses ke sumber daya diukur

perumahan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain.

melalui kemampuan daya beli masyarakat yang disesuaikan

Atau berkaitan dengan Indeks Kualitas Hidup Fisik [Morris

dengan GDP percapita. Hingga saat ini, IPM telah mengalami

(1970) dalam Alfaro, 2002] yang mengkombinasikan tingkat

berbagai modifikasi dan perubahan metodologis (UN; p. 10;

kematian, tingkat melek huruf, dan umur yang panjang. Sedangkan indikator yang dikemukakan oleh The World

2001). Secara implisit, IPM menggambarkan pengembangan

Bank’s dikenal dengan Development Diamond [World Bank

dalam kaitannya dengan tiga komponen yaitu : GDP percapita,

(2000), ch. 15] yang mengkombinasikan empat faktor atau

tingkat harapan hidup, dan ukuran tingkat melek huruf (Ali R.;

dimensi yaitu dimensi harapan hidup, pendaftaran sekolah dasar,

p.46; 2000). GDP Riil dari setiap orang digunakan dalam IPM

akses kepada air yang aman, dan GDP perkapita. Setiap dimensi

yang disesuaikan dengan daya beli masyarakat dengan membuat

ini saling berhubungan satu sama lain, dan terkordinasi dengan

GDP perbandingan yang lebih akurat dengan daerah-daerah

baik.

lainnya.

Dimensia, 2 Nomor 3 September 2005 MengukurVolume Daya Beli Masyarakat (Deden)

27

28


Dijelaskan pula bahwa HDI merupakan suatu ukuran yang sangat bermanfaat untuk menilai posisi relatif dari suatu

1. Menghitung pengeluaran konsumsi per kapita 2. Mendeflasikan nilai (1) dengan IHK ibukota propinsi yang

daerah dibandingkan dengan daerah lainnya (Shyam Thapa;

sesuai.

2000). Sejak konsep HDI ini diformulasikan, HDI telah banyak

3. Menghitung

daya

beli

sama

per

seperti

unit

(PPP/unit).

mendapat perhatian dari seluruh dunia dengan beberapa

penghitungan

peninjauan kembali yang lebih kritis. Hasil riset dari beberapa ahli

International

ekonomi telah memberikan banyak saran berkaitan dengan

menstandarkan nilai PDB suatu negara.

perkembangan HDI itu sendiri (Kelley ; 1991).

Data dasar yang digunakan adalah data harga dan jumlah dari

Comparison

metode

yang

Metode

Project

(ICP)

digunakan dengan

seluruh komoditi yang terdiri dari nilai 27 komoditi yang diperoleh dari susenas.

2.2 Penghitungan Indeks Daya Beli (PPP) IPM adalah adalah suatu alat yang dapat dipergunakan

4. Membagi nilai (2) dengan PPP/unit

untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang

5. Menyesuaikan nilai C dengan formula Atkinson sebagai

menggunakan paradigma "Human Centered Development" (lihat

upaya untuk memperkirakan nilai marginal utility dari (4)

Human Centered Development). Ada tiga parameter/komponen

Penghitungan PPP/unit dilakukan dengan rumus:

yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan

∑E

manusia, antara lain adalah usia hidup (longevity), pengetahuan

PPP/unit=

(knowledge), dan standar hidup layak (decent living). Komponen

(i, j)

j

∑ (ρ(9, j).q(i, j) j

standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi

dimana:

riil yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan

E(i, j)

: pengeluaran untuk komoditi j di propinsi ke –i

indikator PDB per kapita riil yang telah disesuaikan (adjusted real

P(9, j)

: harga komoditi j di DKI Jakarta

GDP per capita) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak

q(i,

: jumlah komoditi j (unit) yang di konsumsi di

tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan

propinsi ke-i

perbandingan antar negara.

Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-

Perhitungan indikator konsumsi riil per kapita yang telah disesuaikan dilakukan melalui tahapan pekerjaan sebagai berikut:


29

j)

rata konsumsi riil secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut:

30


C(1)* = C(1)

Sedangkan nilai rata-rata untuk masing-masing indikator

Jika C(1) ≤ Z

= Z +2(C(1) – Z) (1/2)

Jika Z < C(1) ≤ 2Z

(Ij) untuk negara masing-masing negara j dapat diformulasikan

= Z +2(Z) (1/3) + 3(C(1) – 2Z) (1/3)

Jika 2Z < C(1) ≤ 3Z

sebagai berikut :

4Z

I j = (1 / 3)i∑=1 I ij   

di mana:

Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk menilai IPM

3

= Z +2(Z) (1/2) + 3(Z) (1/3) + 4(C(1) – 3Z) (1/4) Jika 3Z< 3C(1) ≤

C(1) = Konsumsi per kapita riil yang telah disesuaikan dengan

adalah dengan menggunakan Data Envelopment Analysis

PPP/unit.

(Streeten P. et. Al

Z

(rangking) sederhana dari negara/wilayah berdasarkan hasil

= Threshold atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan

sebagai batas

; 2 ; 2004), dengan membuat urutan

pengamatan empiris terhadap beberapa daerah terbaik yang telah

Metode yang digunakan oleh UNDP untuk estimasi IPM

melakukan benchmarked terhadap pemgembangan manusianya.

adalah dengan menentukan nilai maksimum dan minimum dari

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

tiga variabel yang menjadi dasar dari indeks pengembangan

1. Mengembangkan model DEA untuk menilai kinerja relatif

manusia yang diperoleh dari data aktual yang disusun setiap tahunnya, dengan model matematis sebagai berikut :

I ijj =

dari suatu daerah dalam hal pengembangan manusianya. 2. Kemudian kita perluas lagi dengan menghitung Model DEA

MaxX i − X ij

sebagai acuan untuk memperoleh perkiraan menyeluruh dari

MaxX i − MinX i

indeks pengembangan yang baru dengan menggunakan bobot

Dimana, Xij

umum dati indikator sosial ekonomi

adalah nilai yang dicapai oleh negara j pada

3. Akhirnya, kita akan memperkenalkan paradigma transformasi

variabel i

dalam penilaian pengembangan manusia. MaxXi

adalah nilai maksimum yang dicapai pada

rangkaian data ke-i Min Xi

Jadi, penilaian IPM dengan pendekatan model DEA digunakan untuk mengestimasi efisiensi relatif dari suatu relatif dengan

adalah nilai minimum yang dicapai pada

rangkaian data ke-i


mengkonversikan pendapatan bentuk pengetahuan dan peluang hidup.

31

32


Tabel 4: Jumlah Jam Kerja Angkatan Kerja

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN No

Jumlah Jam Kerja (Jam)

Kabupaten/ Kota

Jumlah

Tabel 1: Partisipasi Angkatan Kerja

Kabupaten/ Kota

No

6

Kab. Subang

6

Penduduk Usia 10 Tahun Keatas (Usia Kerja) Angkatan Kerja Jumlah Bukan Angkatan Angkatan Mencari Bekerja Kerja Kerja Kerja*) 607,774 32,146 508,349 639,920

Jumlah Kolom (5)+(6)

(1) 6

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) No

Kabupaten/ Kota

Laki-Laki

Perempuan

Laki-Laki+Perempuan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

76.27

35.33

55.73

Tabel 3: Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin No

6

Kabupaten/ Kota Kab. Subang

%

%

37.37

62.63

100.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jumlah

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

(3) 57.82

(4) 0.18

(5) 5.23

(6) 0.19

(7) 3.89

(8) 19.16

(9) 6.92

(10) 0.51

(11) 6.10

(12) 0.00

(13) 100.00

Keterangan : 1= sektor pertanian 2= sektor pertambangan dan penggalian 3= sektor industri 4= sektor listrik dan air minum 5= sektor bangunan dan konstruksi 6= sektor perdagangan 7= sektor transportasi dan komunikasi 8= sektor keuangan 9= sektor jasa-jasa 10= sektor lainnya

Tabel 6:

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)*) Laki-Laki

Perempuan

Laki-Laki+Perempuan

4.81

5.47

5.02

Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Untuk Sub Golongan Makanan Dan Non Makanan No

Subang

13 Kabupaten Subang


%

Lapangan Usaha

1,148,269

Tabel 2: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin

Kab. Subang

35 Jam Keatas

Tabel 5: Persentase Angkatan Kerja Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kab. Subang No

6

Kab. Subang

< 35 Jam

33

34

2003 123,209

Jumlah 2004 158,584

2005 195,154


Tabel 7: PDRB Kabupaten Subang Atas Harga Berlaku Menurut 9 Sektor Perekonomian Periode 2000 – 2004

1. Pendapatan Rumah Tangga Tabel 9:

Lapangan Usaha

2000

2001

2002

2003

2004

Pertanian

1,603,693

2,074,833

2,391,202

2,648,644

2,942,113

83.46

Pertambangan

1,007,006

921,254

1,174,658

1,336,628

2,529,605

151.20

Industri Listrik gas dan Air

852,040

880,844

1,005,043

994,287

974,429

14.36

43,131

50,993

57,289

64,292

68,712

59.31

Bangunan

114,629

134,032

162,176

222,004

224,514

95.86

Perdagangan

905,605

1,089,776

1,226,184

1,329,688

1,423,530

57.19

Pengangkutan Lembaga Keuangan

181,635

215,508

230,601

275,332

330,981

82.22

1,262,723

148,721

167,219

206,055

233,134

-81.54

325,866

395,549

458,967

524,047

575,310

76.55

6,296,328

5,911,510

6,873,339

7,600,977

9,302,328

Jasa-Jasa PDRB

47.74

Tabel 8: PDRB Kabupaten Subang Atas Harga Konstan 2000 Menurut 9 Sektor Perekonomian Periode 2000 – 2004 Lapangan Usaha

2000

2001

2002

2003

2004

Pertumb.

Pertanian

1,603,693

1,667,879

1,760,257

1,849,701

1,973,092

23.03

Pertambangan

1,007,006

893,822

1,353,571

1,443,571

2,000,941

98.70

Industri Listrik gas dan Air

852,040

861,547

869,910

861,297

822,111

(3.51)

43,131

46,879

49,712

53,391

58,406

35.42

Bangunan

114,629

121,847

129,437

133,603

142,532

Perdagangan

905,605

957,745

1,008,489

1,066,246

1,138,752

25.74

Pengangkutan Lembaga Keuangan

181,635

197,176

215,031

237,986

262,490

44.52

1,262,723

136,676

142,343

161,552

179,990

(85.75)

325,866

362,357

388,012

422,961

458,591

40.73

6,296,328

5,245,928

5,916,762

6,230,308

7,036,905

Jasa-Jasa PDRB


Bandingan Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Subang bila melihat dari 3 sektor

Pertumb.

24.34

No

Pendapatan (Rp/bulan)

I

Sektor Primer 1 Pertanian II Sektor Skunder 3 Industri III Sektor Tersier 6 Perdagangan Jumlah Rata-rata Pendapatan

36,119,908.80 13,391,271.22 6,020,881.40 50.114.061.42 16.704.687.14

Hasil survey rumah tangga terhadap 162 responden yang ada di Kabupaten Subang diperoleh total keseluruhan pendapatan masyarakat mencapai Rp 50.114.061.42 sehingga secara rata-rata pendapatan per sektor sebesar Rp 16.704.687.14 Adapun kontribusi rata-rata pendapatan bulanan di Kabupaten Subang berdasarkan 3 sektor perekonomian adalah sebagai berikut: 1. Pendapatan Sektor Pertanian rata-rata per bulan di Kabupaten Subang sebesar Rp 694,613.63,2. Pendapatan Sektor Industri Pengolahan rata-rata per bulan sebesar Rp704,803.75,3. Pendapatan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran ratarata per bulan sebesar Rp 668,986.82,-

11.76

35

Responden

36


Gambar 4.16 2 Rata-rata Pengeluaran Per Orang di Kabupaten Subang

n

-a

na

sJ aas J

aa b

e

a

gK

e

ua g n

a

au

tna

a

g

n

k

g

tr

ga ng

/ uK

nd r

n

dr

L

B a

m e

P

A i tk

nu gn

G,

a

a

In L

i sr

P

a -aJ s

asa J

au Kae

9 Sektor Perekonomian

m

a

Pe

bg

ng

ag nk t

ua

na gn

n

n aa

an gg

rd Pe

/K

o

ns

nA gn una

sd a

G, a B

Le

na

si ti kr L

ti r

ir

tr s

ng n

In du

ab

Pe

rt a m

ret a

i na

n

a

i

u

k

620,000.00

as

ds

n

rut i

g

iaa nr t

e

P

640,000.00

m rt ab

660,000.00

P

a

n

680,000.00

i

n

700,000.00

e

Rupiah

720,000.00

kio sn

740,000.00

P e

Rupiah

Gambar 4.6 1 Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Subang

130,000.00 128,246 127,602 126,536 127,123 128,000.00 126,052 125,361 124,897 126,000.00 123,526 124,000.00 122,000.00 119,732 120,000.00 118,000.00 116,000.00 114,000.00

Total keseluruhan pengeluaran per orang perbulan dari


masyarakat

Kabupaten

Subang

mencapai

Rp1.129.073,33-

sehingga secara rata-rata pengeluaran per orang di Kota subang

2. Rata-rata Pengeluaran

sebesar Rp125.452,59,-. Tabel 10:

Tabel 11:

Rata-rata Pengeluran Per Orang di Kabupaten Subang

Dayabeli Masyarakat di Kabupaten Subang

No

Responden

1 Pertanian 3 Industri 6 Perdagangan Jumlah Rata-rata

Pengeluaran (Rp/bulan)

No

119,731.50 123,525.67 127,123.17

1 2 3

Sektor

Daya Beli

Pertanian Industri Perdagangan Berdasarkan

426,051 505,461 580,755 tabel

4.48

sektor

pengangkutan

dan

komunikasi merupakan sektor dengan Dayabeli tertinggi di Kabupaten Subang sedangkan Dayabeli terendah ada pada sektor pertanian.

Dimensia, Daya Volume Nomor 3 September Mengukur Beli2 Masyarakat (Deden) 2005

37

38


543,866

505,461 534,169

604,248 590,771 568,457 580,755 558,336 545,790

426,051

P er t tra naa m i ab n gn Li na sr ti k I nd g sa sur d ti na irA B an P ugn re da a P n en agn gn ag a gn uk at K n e aun ag J a n s a R J aa tr s a a ta

700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0

Tabel 13: Hubungan Produktivitas dan Daya Beli Masyarakat pada Sektor Industri Pengolahan. Korelasi No Kota/Kabupaten Model Regresi (%) 6. Kabupaten Subang DBM = -158.176,70+ 55,80 120,883P Kabupaten Subang nilai R2 sebesar 55,80 persen, artinya

P e

Rupiah

Gambar 4.26 Daya Beli Masyarakat di Kabupaten 3 Subang

bahwa variabel daya beli masyarakat pada sektor industri sebesar


55,80 persen di Kabupaten Subang produktivitas

ditentukan oleh variabel

sektor industri, sisanya sebesar 24,20 persen

ditentukan oleh variabel lain. Tabel 12: Hubungan Produktivitas dan Daya Beli Masyarakat pada Sektor Pertanian di Wilayah Studi. No

Kota/ Kabupaten

Model Regresi

6.

Kab Subang

DBM = 92.314,80 + 87,586P

Koefisein Determinasi (%) 39,60

Keterangan : DBM = Daya Beli Masyarakat P = Produktivitas

Tabel 14: Hubungan Produktivitas dan Daya Beli Masyarakat pada Sektor Perdagangan No

Kota/ Kabupaten

Model Regresi

6.

Kab Subang

DBM = -88.281,30+106,961P

Koefisien Determinasi (%) 56,30

Kabupaten Subang nilai R2 sebesar 56,30 persen, artinya bahwa variabel daya beli masyarakat pada sektor Perdagangan 2

Kabupaten Subang nilai R sebesar 39,60 persen, artinya bahwa variabel

daya beli masyarakat pada sektor pertanian

sebesar 39,60 persen di Kabupaten Subang variabel produktivitas

ditentukan oleh

sebesar 56,30 persen di Kabupaten Subang

ditentukan oleh

variabel produktivitas sektor Perdagangan, sisanya sebesar 43,70 persen ditentukan oleh variabel lain.

sektor pertanian, sisanya sebesar 60,40

persen ditentukan oleh variabel lain.


39

40


DAFTAR PUSTAKA PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS). http://www.ristek.go.id/referensi/hukum/prop_lamp_b.htm Balitbangda, 2004. Kegiatan Analisis Indikator Makro Ekonomi Regional di Jawa Barat. Laporan Akhir Biro Perekonomian Pemda Jabar. 2003. Kebijakan Insentif dan Disinsentif Investasi di Jawa Barat. Pemda Jabar, Bandung.

Soediyono. 1985. Ekonomi makro Analisis IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregat. Liberty, Yogyakarta. Sumadi Suryabrata. 1983. Metodologi Penelitian. Rajawali, Jakarta.

BPS. 2003. Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2002. Badan Pusat Statistik, Jakarta. BPS dan BAPEDA Jawa Barat, 2003. Jawa Barat dalam Angka 2002. BPS dan BAPEDA Jawa Barat, Bandung.

Sutyastie Soemitro, dkk. 2003. Analisis Ekonomi Jawa Barat Unpad Press, Bandung. Toto Warsa dan Cucu SA. 1999. Metode dan Rancangan Penarikan Contoh. Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung.

BPS Kabupaten Subang, 2001-2005. Kabupaten Subang dalam Angka 2000-2004. Kabupaten Subang.

Wahyunadi, Adithyia Wardana dan Agus Sunaryo. 2003. Kebijakan dan Arah Investasi di Jawa Barat. Dalam Analisis Ekonomi Jawa Barat. Unpad Press, Bandung

BPS Subang, 2005. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Subang tahun 2006. Pemerintah Kabupaten Subang.

Wibisono, Y. 2001. “Determinan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Empiris Antar Propinsi di Indonesia”. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol 1 No 2, 52-83.

Khudori. 2003. Kebutuhan Pokok dan SDM Berkualitas. Harian Umum Sore Sinar Harapan, Selasa 22 Juli. 2003. http://www.sinarharapan.co.id/berita/0307/22/opi01.html

Lee, Jong-Wha dan R. J. Barro. 1998. “Schooling Quality in a Cross-Section of Countries”. HIID Development Discussion Paper No. 659. Nu'man Abdul Hakim. 2003. IPM Jabar Belum Sesuai Harapan. http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0903/14/0708.htm.


41

42



43

MENGUKUR DAYA BELI MASYARAKAT SEBAGAI INDIKATOR IPM MELALUI 9 SEKTOR PEREKONOMIAN DI KABUPATEN SUBANG

Recommend Documents